e Paper Koran Madura 27 Agustus 2014

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 127 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III

ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000RABU www.koranmadura.com0328-6770024

Jokowi “Uji Coba” Blusukan

Bersama Paspampres

Nasional hal 4

JAKARTA-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Sy-amsuddin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meyakinkan pimpinan KPK mengenai kinerja panitia seleksi (pansel) pengganti wakil ketua KPK Busyro Muqoddas.

“Saya kira bagi saya yang kebetulan ditunjuk sebagai pimpinan pansel, saya ingin yakinkan publik bahwa seluruh anggota pansel KPK itu tidak ada sedikit pun niat sekecil apapun untuk mencoba mengganggu ritme kerja KPK,” kata Men-kumham Amir Syamsuddin saat datang ke

gedung KPK Jakarta, Selasa.Seluruh anggota pansel KPK bertemu

dengan unsur pimpinan KPK terkait proses seleksi orang yang nantinya akan meng-gantikan Busyro Muqoddas karena akan selesai masa tugasnya pada 10 Desember 2014.

“Saya kira Insya Allah kami semua masih cukup waras dan belum cukup nekat untuk melakukan hal seperti itu,” tambah Amir.

Menurut Amir, ia perlu mengklarifikasi mengenai kesan bahwa pansel kurang harmonis dengan KPK.

“Sangat sering muncul dan terberita-kan beberapa hal yang bisa mengesankan ke publik ada satu kondisi yang kurang harmonis antara pansel dengan KPK se-

dangkan ini pansel panitia seleksi pimpi-nan KPK. Kemudian, katanya, ada kondisi-kondisi yang menganggu ritme kerja KPK, hal-hal ini saya kira harus kita hindari ya,” tegas Amir.

Pansel membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin menjadi pimpi-nan KPK hingga 3 September 2014 untuk mendaftar.

Pansel tersebut diketuai oleh Amir Syamsuddin dengan didukung delapan anggota yaitu mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua; pimpinan KPK jilid I Erry Riyana Hardjapamekas; Mantan Gu-bernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Farouk Muhammad; Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo; Sosiolog Imam Prasodjo;

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat; akademisi dan praktisi bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyo Pramono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan presiden (Keppres) No 20 tahun 2014 sejak 23 Juli 2014 Dalam sejumlah kesempatan, Amir pun men-gatakan bahwa Busyro Muqoddas dapat mendaftarkan diri lagi.

“Setelah kami rapatkan, Pak Busyro juga tidak masalah. Kalau beliau masih berkeinginan berminat, saya kira beliau bisa mendaftar,” kata Amir pada 22 Agus-tus 2014.

=ANT/DESCA

Menkumham Kunjungi KPKAmir Syamsuddin: Tim Pansel Tak Akan Ganggu Ritme Kerja KPK

antara foto/fanny octavianus MENKUMHAM KE KPK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (26/8). Kedatangan Amir untuk melakukan koordinasi seputar panitia seleksi dalam mencari Pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 2 Berita Utama

“Adalah hak Ical untuk menyelengga-rakan. Masing-masing orang punya hak, silahkan saja,” kata JK kepada wartawan di

kantor Palang Merah Indonesia (PMI) pu-sat, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

JK yang juga mantan ketua umum Gol-kar ini mengatakan pertemuan yang ber-langsung di kediaman Ical di Jalan Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat tidak perlu dipersoalkan.

Dalam pertemuan di kediaman Ical itu hanya sekitar 30 DPD yang memenuhi un-dangan, dan di antara 30 yang hadir hanya 27 di antaranya yang merupakan Ketua DPD, sedangkan sisanya hanya perwakilan.

Di pertemuan tersebut ditetapkan bah-wa Munas IX Partai Golkar akan digelar pada 2015 mendatang, dan Partai Golkar harus setia pada Koalisi Merah Putih.

Selain itu Partai Golkar juga direncana-kan akan beroposisi melawan pemerinta-han, padahal partai tersebut sempat dip-impin JK pada 2004 - 2009 lalu. Namun JK mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.

Kalaupun Partai Golkar memutuskan tidak bergabung dalam pemerintahan, JK masih yakin program-program pemerin-tah tidak akan dijegal, dan tidak seluruh

program pemerintah harus dipaparkan di parlemen.

Ia juga mengatakan bahwa masih ter-sedia peluang yang luas bagi pemerintah yang akan datang untuk merangkul parle-men, dalam meluluskan program-program untuk membangun negeri ini. “Ya mari sama-sama, walau lambat, tidak apa-apa,” tandasnya.

Secara terpisah, politisi Golkar, Bam-bang Soesatyo yakin dengan kekompakan koalisi merah-putih. Bahkan dia sesumbar, partai pendukung Prabowo-Hatta tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi-JK mengingat banyaknya perbedaan.

Bambang mencontohkan, misalnya Partai Demokrat yang selama 10 tahun se-lalu berbenturan dengan PDIP. Dia menilai, Partai Demokrat selama 10 tahun selalu di-repotkan dan direcoki oleh PDI Perjuangan. “Tentunya akan sangat memalukan buat Partai Demokrat jika mengambil tawaran dari PDI Perjuangan. Selama ini PDI Per-juangan kan partai yang paling konsisten merepotkan masa pemerintahan SBY. Jadi aneh jika kemudian PDIP menjadi pen-

guasa, Partai Demokrat justru bergabung bersama mereka,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8).

Dia mengatakan, harusnya Demokrat malu jika nantinya memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi-JK. Karena PDIP konsisten memusuhi Demokrat selama 10 tahun terakhir. “PDI Perjuangan bisa ber-oposisi selama 10 tahun, tapi PD baru hi-tungan hari, sudah mau bergabung dengan pihak yang memusuhi mereka selama 10 tahun. Mau ditaruh di mana muka mereka dan terutama SBY?” tegasnya.

Sedangkan untuk PAN, Bambang ber-pandangan, tidak mungkin seorang Ketua Umum PAN yang diusung sebagai cawapres Hatta Rajasa pindah koalisi begitu saja demi kekuasaan. Jika terjadi, dia yakin PAN bakal divonis haus kekuasaan oleh rakyat. “Kalau PAN pindah, yah tidak mungkin. Ketua Umumnya saja kan jadi cawapres, masa begitu kalah langsung pindah, pa-dahal Hatta sampai detik ini masih men-jadi ketua umum. Gimana nanti pandan-gan rakyat, seolah hanya jabatan saja yang dikejar,” imbuhnya.

Sementara untuk PPP, Bambang melihat bahwa perbedaan ideologi PDI Perjuangan dan PPP yang akan menjadi penghambat. Basis massa Islam yang dimiliki PPP akan sangat berbenturan dengan basis massa PDI Perjuangan. “Kedepannya ini akan merepotkan keduanya jika bergabung. Ma-kanya meski saya lihat ada tawaran dan be-berapa kader PPP seperti ingin mengamini tawaran ini, namun elite-elite PPP yang ideologis tidak akan mungkin bisa men-erima hal ini,” jelasnya. =GAM/ABD

Ical Mengumpulkan Pengurus DPD 1 GolkarJusuf Kalla: Silakan Saja, itu Haknya

JAKARTA-Ketua Umum Par-tai Golkar, Aburizal Bakrie terus melakukan manuver politik dengan mengumpul-kan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Golkar. Pertemuan ini digelar un-tuk mengukur soliditas pendukungnya menjelang Musyawarah Nasional (Mu-nas) IX Partai Golkar akan digelar pada 2015. Namun. Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak khawatir dengan aksi Ical itu.

PEKANBARU-Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Prof Dr Said Aqil Siradj menegaskan bahwa Islam ada-lah agama kemanusiaan sesuai den-gan artinya, yakni ilmu, peradaban, intelektual, kemajuan, dan puncaknya adalah kemanusiaan itu sendiri.

“Islam bukan sekadar teologi, surga-ner-aka, ritual ibadah. Islam adalah ilmu, perada-ban, intelektual, kemajuan, dan puncaknya merupakan agama kemanusiaan,” katanya di Pekanbaru, Selasa.

Lebih lanjut dikatakannya, kemanusiaan adalah manusia itu sendiri dan dalam bahasa Arab manusia itu adalah insana, annas, an-nisa, dan insan yang berarti harmonis, intim, dan hangat.

Dengan demikian, jika Islam adalah agama kemanusiaan, maka Islam menuntun umatnya untuk hidup harmonis, intim dan hangat. Jadi, sebelum lahir dan memiliki agama, amanat untuk hidup seperti itu telah dititipkan Tuhan untuk dibawa manusia.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi pemateri Seminar Nasional bertema “Sin-ergitas Polisional dalam Upaya Pencegahan Radikalisme Menangkal dan Menanggulangi

Bahaya Ideologi ISIS”.Selain dia, juga menjadi pemateri Prof

Dr Nasaruddin Umar, Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Petrus Lendhard Golose, Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan kemendagri Budi Prase-tyo, SH, MM Kementerian Dalam Negeri, dan pembicara kunci Kepala BNPT Jendral Purnawirawan Ansyad Mbay, sedangkan moderatornya adalah Aviani Malik.

Oleh karena itu, menurutnya, paham ISIS yang menonjolkan kekerasan dan memusuhi pihak yang berbeda dengannya sangat ber-tentangan dengan Islam. Padahal dicerita-kannya bahwa Nabi Besar Muhammad SAW pada saat hijrah ke Madinah hidup dengan perbedaan.

“Nabi hijrah ke tempat keturunan Nabi Nuh yang merupakan tempatnya pendatang. Muslim pendatang disebut Muhajirin dan pribumi disebut Anshor, serta tiga suku Bani Israil yang merupakan pelarian dari Gunung Sinai,” ceritanya.

Pada tempat yang majemuk itu, Nabi penduduknya memiliki satu cita-cita dan misi membentuk satu kelompok umat. Bukan berdiri atas nama agama atau pun etnik, tapi tanah air Madinah yang memperlakukan penduduk secara adil.=ANT/BAYU

KONTROVERSI ISIS

NU: Islam Agama Kemanusiaan

ant/rosa panggabean SIDANG PERDANA JIS. Terdakwa kekerasan seksual di lingkungan Jakarta International School (JIS) Agun Iskandar berjalan menuju ruang sidang dengan pengawalan di Pen-gadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (26/8). Agun dijerat Pasal 292 KUHP tentang Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur dan UU Perlindungan Anak No 23/2002 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 3NASIONALPROBOLINGGO RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III 3NasionalKORAN MADURA

“Muktamar PKB sebaiknya mengukuhkan Gus Dur sebagai Ketua Akbar Dewan Syura PKB. Apalagi selama ini PKB telah banyak memanfaatkan para kiai dan tokoh agama sebagai vote getter,” kata Presidium Barikade Gus Dur, Priyo Sambadha (Ketua), didampingi Soedarsono (Wakil Ketua), dan Pasang Haro Rajag-ukguk- (Sekjen) pada wartawan di

Jakarta, Selasa (26/8).Rencananya, Muktamar PKB

akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 31 Agustus 2014.

PKB sesuai yang dicita-cit-akan para pendiri PKB yaitu Gus Dur dan para alim ulama dan kiai NU, maka PKB dalam Muktamar ini harusnya dikembalikan ke para kiai. Sebab kalau wacana untuk menghilangkan struktur kepen-

gurusan Dewan Syuro, maka jelas melenceng dari tujuan pendirian PKB itu sendiri.

“Karena Dewan Syura yang selama ini dijabat oleh para kiai dan tokoh agama memiliki peran sentral dalam menjaga garis per-juangan partai agar tetap pada se-jarah khittahnya,” tegasnya.

Selain itu Barikade Gus Dur berharap dalam Muktamar itu akan muncul kader-kader dan to-koh potensial yang bisa dicalon-kan sebagai Ketua Umum DPP PKB menggantikan Muhaimin Iskandar, yang sudah dua periode menjabat pimpinan puncak di PKB. “Muhaimin harus memberi-kan kesempatan pada kader dan tokoh lain, agar PKB menjadi or-ganisasi politik yang sehat, dina-mis, dan tidak cenderung otorit-er,” tambahnya.

Tokoh-tokoh tersebut sep-erti Mahfud MD, Zannuba Ari-fah Chafshoh atay Yenny Wahid,

Muhyiddin Arubusman dan kader lainnya. Mereka dinilai Barikade Gus Dur adalah tokoh nasional yang sangat potensial dan telah banyak berjasa terhadap perjala-nan PKB.

“Mereka tentu sangat layak untuk dicalonkan sebagai Ketum PKB. Selain itu, beberapa kader muda seperti Imam Nahrowi, Hilmy Faisal Zaini, dan M. Luk-man Edy juga layak mengganti-kan Muhaimin,” ungkap Priyo.

Barikade Gus Dur ujarnya akan sangat prihatin kalau Muk-tamar PKB Surabaya ini ternyata hanya sebagai seremoni men-gukuhkan kekuasaan Muhaimin Iskandar. Apalagi sampai meng-hapus struktur Dewan Syuro se-laku dewan etik yang dipegang oleh para ulama dan kiai NU.

“Tidak etis dan bahkan kurang ajar kalau sampai dewan syuro dihapus. Mengingat Gus Dur bersama para ulama sebagai

pendiri dan deklarator PKB agar PKB tetap dalam garis perjuan-gan NU, yaitu memperjuangkan akhlakul karimah, keadilan, ke-benaran, kesejahteraan rakyat dan menjaga NKRI. Bukan alat untuk meraih kekuasaan, mem-perkaya diri-sendiri dan kede-pankan politik pragmatis,” tutur Priyo lagi.

Dengan demikian lanjut Pri-yo, seharusnya Muktamar PKB itu sesuai dengan AD/ART PKB dan secara resmi mengemba-likan Gus Dur pada posisi sebagai Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB dengan mencabut keputusan yang memberhentikan Gus Dur dari jabatan Ketua Umum Dewan Syura. “Sebagai penghormatan kepada Gus Dur, Muktamar PKB sebaiknya mengukuhkan Gus Dur sebagai Ketua Akbar Dewan Syura PKB,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Barikade Gus Dur juga mengajak seluruh kom-ponen bangsa, para kader, Gusdu-rian, konstituen serta pecinta PKB untuk selalu merawat dan men-jaga PKB sebagai warisan rumah politik Gus Dur ini tetap sesuai dangan cita-cita awal pendirian-nya, yaitu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. “Jadi, kita tolak Muhamin dan kembalikan PKB pada para kiai NU,” pung-kasnya.

=GAM/ABD

Barikade Gus Dur Minta PKB Dikembalikan ke KiaiSekalipun Sudah Wafat, Ketua Dewan Syuro Diminta Harus Gus Dur

JAKARTA-Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) mendesak Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengembalikan posisi KH. Ab-durrahman Wahid sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB meski beliau sudah wafat. Selain itu, Muktamar PKB juga harus mencabut keputu-san yang memberhentikan Gus Dur dari jabatan Ketua Umum Dewan Syura sebagai penghorma-tan atas jasa-jasa Gus Dur.

ant/wahyu putro a DISKUSI PRA MUKTAMAR PKB. Katua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan), Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan (kiri), Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari (kedua kiri), CEO PolMark Indo-nesia Eep Saefulloh Fatah (ketiga kiri), Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi (kedua kanan) menjadi pembicara diskusi Pra Muktamar PKB dengan moderator Hanif Dhakiri di Kantor DPP PKB Jakarta, Selasa (26/8). Diskusi tersebut mengangkat tema PKB di Mata Pakar Politik.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 4 Nasional

Untuk membuktikan perny-ataan tersebut, Jokowi secara mengejutkan memberi kesempa-tan kepada pasukan Paspamres menjawab pertanyaan wartawan. Alhasil, pasukan yang tidak biasa menjawab pertanyaan wartawan akhirnya menjawab juga. Meski-pun, belakangan dia sadar bahwa dia seharusnya tidak boleh mem-bicarakan masalah pengamanan Presiden.

Selasa (26/8), Jokowi mel-akukan blusukan ke dua tempat dalam kapasitasnya sebagai Gu-bernur DKI Jakarta yaitu ke sode-tan Ciliwung-Banjir Kanal Timur (BKT) dan Waduk Rawa Kendal Rorotan.

Sehari sebelumnya, Jokowi menghadiri pelantikan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di gedung dewan dan tidak melaku-

kan blusukan seperti biasanya.Dalam blusukan ke dua tem-

pat itu, mantan Walikota Solo ini diamankan oleh Grup A Paspam-pres. Sebagai presiden terpilih, sejak Jumat pekan lalu, Jokowi resmi dikawal Paspampres. Ka-rena itu, dalam blusukan itu, ke mana pun Jokowi melangkah, setidaknya ada enam personel Paspampres berada dalam ja-rak dua meter. Para personel ini menggunakan kemeja batik ber-nuansa merah dan lengan pan-jang dengan headset di telinga.

Perlakuan anggota TNI berambut cepak terhadap masyarakat yang ingin mendeka-ti Jokowi cukup halus. Mereka merangkul dan memberitahukan warga untuk tak mendekat terle-bih dahulu karena Jokowi tengah bekerja. Permintaan itu pun diu-

tarakan mereka dengan senyum. “Maaf ibu jangan dekat-dekat dulu ya,” ujar salah seorang ang-gota Paspampres kepada warga. “Oh, iya Mas, maaf,” jawab sang warga tersebut.

Masyarakat baru diberikan kesempatan berinteraksi den-gan Jokowi seusai blusukan. Bahkan, Paspampres mengi-kuti kebiasaan Jokowi, yakni ikut membagi-bagikan buku ke masyarakat, terutama anak kecil. Sejauh ini, tidak ada keluhan dari masyarakat bahwa mereka men-dapat aksi tak mengenakkan dari Paspampres.

Konvoi kendaraan Jokowi juga tidak lepas dari pengawalan Paspampres. Setidaknya, ada de-lapan kendaraan yang ikut rom-bongan. Mobil paling depan ada-lah polisi Patwal, urutan kedua dan ketiga mobil jip Paspampres, kemudian baru mobil Jokowi dii-kuti mobil Paspampres lain di belakang.

Jokowi membantah bahwa blusukan kali ini bermaksud untuk menguji ketangguhan personel Paspampres. Saat dit-anya tentang masalah itu, Jokowi tiba-tiba menunjuk seorang ang-gota pasukan Paspampres mem-

beri ketarangan. “Tanya aja Pas-pampresnya (sambil menunjuk salah satu anggota Paspampres yang terdekat dengannya),” ucap Jokowi.

Anggota Paspampres Mayor Anan yang ditunjuk pun sigap menjawab pertanyaan, meski belakangan dia sadar bahwa seharusnya dia tidak boleh bi-cara. Menurutnya, semua yang dilakukan timnya adalah sesuai dengan standar operasi (SOP) yang berlaku untuk pengamanan presiden. “Perintahnya adalah SOP yang dipegang harus dilak-sanakan. Kemana bapak (Jokowi) pergi kita ikuti. Masyarakat juga harus sadar bahwa sekarang ba-pak sebagai presiden. Etika ter-hadap presiden. Ada simulasi pengamanan sesuai standarnya bapak. Kita sesuaikan dengan karakter bapak. Aduh, harusnya saya gak boleh ngomong ini,” je-las Anan.

Menanggapi apakah Paspam-pres sudah teruji saat mengi-kuti blusukannya hari ini, Jokowi mengaku masih butuh waktu pe-nyesuaian dengan Paspampres. “Belum, kan masih baru,” singkat Jokowi.

=GAM/AJI

“Uji Coba” Blusukan Bersama Paspampres Petugas Perlakukan Warga dengan Halus

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi melakukan “uji coba” blusukan dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Hanya saja, Jokowi membantah bahwa blusukan itu dilakukan untuk menguji ketangguhan pengawal presiden tersebut.

ant/muhammad adimaja JOKOWI TINJAU PROYEK WADUK. Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi (ketiga kiri) berdialog dengan Kepala Dinas PU DKI Jakarta Manggas Rudi (kedua kiri), Wakil Walikota Jakarta Utara Tri Kurniadi (kiri) serta sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta saat meninjau proyek pembuatan waduk di Marunda, Jakarta, Selasa (26/8).

KONTROVERSI UU MD3

PDIP Tempuh Jalur HukumJAKARTA- PDI Perjuangan melakukan langkah hukum sekaligus langkah politik untuk memperjuangkan posisi ketua DPR RI periode 2014-2019.

“Pada UU No 27 tahun 2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) mengamanatkan bahwa pimpinan DPR RI diisi secara proporsional sesuai dengan partai politik pemenang pemilu,” kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Trimedya Pan-jaitan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Trimedya, berdasar-kan amanah UU MD3 tersebut, Partai Demokrat sebagai peme-nang pemilu legislatif 2009, kadernya otomatis menduduki jabatan sebagai ketua DPR RI.

Kemudian, diikuti oleh oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai pemenang kedua hingga kelima, yang kadernya ke-mudian menduduki jabatan wakil ketua DPR RI. “PDI Perjuangan menghormati faktor proporsional tersebut,” katanya.

Namun, kata Trimedya, UU No 27 tahun 2009 tersebut kemudian direvisi menjadi UU No 17 tahun 2014, dimana pasal 82 yang mengamanahkan pimpinan DPR RI tersebut diganti menjadi pimpinan DPR RI harus dipilih ulang.

Menurut Trimedya, hal itu di-lakukan oleh koalisi merah putih yang memiliki kursi mayoritas di DPR RI.

“Pada pemilu 2009 PDI Per-juangan menghargai partai lain, kenapa ketika PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu legis-latif 2014 partai-partai lain tidak menghargai PDI Perjuangan,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, PDI Perjuan-gan melakukan langkah hukum dengan mengajukan uji materi ke mahkamah Konstitusi un-tuk membatalkan pasal perihal penyusunan pimpinan DPR RI tersebut.

Di sisi lain, kata dia, PDI Per-juangan juga melakukan langkah politik melalui penyusunan tata tertib DPR RI setelah revisi UU MD3. =ANT/RIZA

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 5PROBOLINGGO RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III 5EkonomiKORAN MADURA

JAKARTA-Indonesia masih menaruh ketergantungan su-plai energi yang besar dari luar negeri, terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan hampir semua sumber minyak bumi berlokasi di kawasan tersebut.

Untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis energi maka diperlukan diversifikasi konsumsi bahan bakar fosil ke bahan bakar non minyak bumi. “Oleh sebab itu situ-asi ini menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu wilayah yang sensitif terhadap terjadinya konflik,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Hadi Purnomo, di Menara Radius Prawiro Kompleks Perkan-toran Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa, (26/8).

Menurutnya, sentimen geopolitik yang terus menghantui membuat masih adanya ancaman bagi indonesia untuk keberlang-sungan ketersediaan pasokan. Selain itu, situasi geopolitik Timur Tengah menjadi salah satu faktor dasar yang meningkatkan harga minyak dunia. “Salah satu dampa-knya adalah terjadinya kelangkaan pasokan minyak bumi,” tukasnya.

Adanya kondisi tersebut, sehingga diperlukan adanya diversifikasi konsumsi bahan bakar fosil ke bahan bakar non min-yak bumi. Hal ini menurut Hadi diperlukan untuk menjamin ketahanan energi dunia. Selain itu, potensi energi non-fosil atau energi baru terbarukan lebih tersebar di hampir seluruh negara. “Terkait kualitas dan jumlahnya bisa berbeda, tergantung dengan pengembangan oleh masing-mas-ing negara. Pasokan energi baru terbarukan aman untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia,” ucap Hadi.

Menurut Hadi, Indonesia harus segera membenahi atas ketergantungan energi terhadap minyak bumi dan harus menin-gkatkan pemanfaatkan energi baru terba-rukan seperti biothermal. “Indonesia sejak 2003 telah menjadi net oil importer atau importir minyak baik minyak mentah mau-pun olahan,” tutupnya.

MenipisLebih lanjut dia menilai, kebutuhan en-

ergi yang terus meningkat menyebabkan cadangan energi di Tanah Air menipis dan rentan. Oleh sebab itu dibutuhkan kebija-kan pengamanan pasokan energi guna ke-tahanan energi nasional kedepannya.

Dia mengatakan ketergantungan ter-hadap energi fosil telah menyebabkan ke-

tahanan energi menjadi rentan, Sehingga dibutuhkan langkah-langkah kebijakan pemerintah yang harus segera ditempuh. “Harus mengurangi ekspor energi fosil se-cara bertahap terutama gas dan batubara. Perlu menetapkan batas waktu untuk me-mulai menghentikan ekspor,” ujarnya.

Hadi melanjutkan, langkah berikutnya yang dapat ditempuh yakni pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik secara bertahap sampai dengan ke-mampuan daya beli masyarakat tercapai. Pemerintah juga harus menyiapkan cadan-gan penyangga dan cadangan energi strat-egis untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang. “Sampai saat ini Indonesia belum memiliki cadangan penyangga en-ergi. Ini bisa dilepaskan kalau terjadi krisis. Stok harus tetap ada dan disiapkan untuk melakukan antisipasi, maka dibutuhkan in-vestasi USD 9 miliar dan butuh skema pem-biayaan yang baik untuk hal ini,” tukasnya.

Menurutnya, sektor energi juga harus ditingkatkan ekplorasinya mengingat ca-dangan energi kita juga terbatas sehingga diperlukan pengamanan energi nasional. “Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi ke-butuhan energi dalam negeri dan feed stock (cadangan),” ungkap Hadi.

=GAM

Indonesia Tergantung Energi dari Timur Tengah

Pertumbuhan ekonomi

Butuh Pembiayaan Infrastruktur IndustriJAKARTA-Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Gatot M Suwondo mengung-kapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dengan mudah mencapai lebih dari 6 persen. Asalkan perbankan ikut berperan membiayai infrastruktur untuk memperbaiki struktur industri domestik.

“Tantangan kita ada pada lemahnya infrastruktur. Ekonomi kita membutuhkan infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan perindus-trian di dalam negeri. Saat ini BNI fokus memperbaiki infrastruktur pada delapan sektor industri,” kata Gatot, saat seminar dengan tema Konsolidasi Perbankan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2020, di Jakarta, Selasa (26/8).

Dia menjelaskan, guna menca-pai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen perlu adanya dukungan empat komponen yang bertumbuh, yakni konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, invetasi dan ekspor mau-pun impor. “Komponen-komponen ini tentu harus didukung oleh industri yang bisa diterima di dalam negeri,” ucap Gatot.

Lebih lanjut Gatot menyatakan, pada fokus kerja di bidang business banking, saat ini BNI tengah konsen-trasi pada pengembangan infrastruktur di delapan subsektor industri. “Sebagai bank pemerintah, fokus bisnis BNI lainnya adalah consumer and retail,” katanya.

Gatot merincikan, delapan fokus bisnis BNI tersebut terdiri atas, agricul-ture; communication; oil, gas and min-ing; retailer and wholesale; engineer and construction; electricity; food and beverage; dan chemical. “Di bisnis con-sumer and retail, kami fokus memenuhi segala kebutuhan masyarakat,” ujar Gatot.

Sementara itu, BNI mencatat pendapatan sebesar Rp1,1 triliun dari bisnis internasional sampai dengan Juli 2014. Sampai akhir tahun, perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp1,78 triliun.

“Target pendapatan total Rp1,78 triliun tahun ini. Juli keseluruhan su-dah 62% dari target. Tahun ini bisa 21-25% (pertumbuhannya). Tahun depan, tumbuh 25-30%,” ujar Pemimpin Divisi Internasional BNI A. Firman Wibowo, di Jakarta, Selasa, (26/8).

=GAM

ant/yudhi mahatma PENGESAHAN RUU PANAS BUMI. Menteri ESDM Jero Wacik (ketiga kanan) bersama Menristek Gusti Muhammad Hatta (ketiga kiri) mengikuti rapat Paripurna DPR yang membahas UU Panas Bumi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Rapat paripurna DPR menyetujui RUU tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti UU No. 27/2003, panas bumi akan menjamin kemandirian energi serta mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 6 Ekonomi

JAKARTA-Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah bank terbanyak di Asia Tenggara. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan jumlah bank di Indonesia saat ini menca-pai 119 bank. Namun dari segi permodalan belum memadai alias masih cekak sehingga bank nasional belum mampu bersa-ing dengan industri sejenisnya di ASEAN.

“Tingkat efisiensi perbankan Indonesia yang rendah, membuat kesulitan bersaing dengan bank-bank di kawasan ASEAN, men-jadi lebih berat lagi,” ujar Deputi Komisioner bidang Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis, saat seminar dengan tema Konsoli-dasi Perbankan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2020, di Jakarta, Se-lasa, (26/8).

Terlebih, dengan hadirnya Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) untuk sektor jasa keuangan pada 2020, maka perbankan na-sional harus mampu bersaing secara be-bas dengan bank-bank di kawasan Asean. Pasalnya, rendahnya efisiensi perbankan nasional menjadi salah satu penyumbang tingginya biaya ekonomi di Tanah Air.

“Padahal, dibutuhkan perbankan yang kuat untuk bisa menopang perekonomian. Tidak ada pilihan lain, tingkat efisiensi per-bankan nasional harus ditingkatkan agar mampu bersaing di kancah ASEAN. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menggabungkan beberapa bank, baik mela-lui akuisisi maupun merger. Ini perlu segera dilakukan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, OJK terus mendorong perbankan nasional untuk segera melaku-kan konsolidasi.

Menurutnya, ada dua tahap konsolidasi yang dapat ditempuh untuk memperkuat keberadaan perbankan nasional yakni yang pertama adalah konsolidasi strategis lalu yang kedua, konsolidasi institusi. “Secara kompetitif, bank nasional sanggup dan memiliki karakter kuat dalam menghadapi

MEA. Jadi tidak perlu khawatir. Selain itu, bank di Indonesia memiliki permodalan yang cukup kuat, tapi industri perbankan tetap harus bisa memikirkan strategi per-tumbuhan kredit ke depan,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Gatot M. Su-wondo masih menungu upaya kementri-an terkait rencana konsolidasi bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bisa atau tidaknya rencana tersebut dijalankan, kata Gatot, tergantung pemerintahan baru. Pasalnya, rencana konsolidasi bank-bank plat merah tersebut diusulkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Konsolidasi perbankan ini ya ter-gantung pemerintahan yang baru nanti negosiasinya untuk menghadapi MEA 2015 nanti,” kata Gatot.

Selain itu, tambahnya, rencana konsoli-dasi perbankan BUMN ini merupakan salah satu opsi yang bertujuan untuk memperkuat perbankan nasional dalam mengahadapi pasar bebas ASEAN pada 2015. “Sesuatu itu jangan dilihat dari beberapa segi, ada opsi gini kita kasih opsi lagi,” terangnya. =GAM

Bank Terlalu BanyakModal Terbatas, Sulit Bersaing di ASEAN

PERBANKAN

BSB Dapat Tambahan Modal JAKARTA-PT Bank Bukopin Syariah (BSB) memperoleh tambahan modal sebesar Rp100 miliar untuk men-dukung pengembangan bisnis, khususnya dalam penyaluran pembiayaan ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kepastian suntikan modal terse-but diperoleh BSB usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). “Tujuan adanya penambahan modal tersebut adalah untuk mendukung rencana ekspansi bisnis melalui pembiayaan den-gan target market kepada sektor UMKM,” ujar Direktur Utama BSB, Riyanto, di Jakarta, Selasa, (26/8).

Dengan penambahan modal ini, maka modal inti perseroan mening-kat jadi sekitar Rp750 miliar, dengan total modal disetor sebesar Rp650 miliar. Selain ekspansi pembiayaan, BSB juga berupaya mengembangkan teknologi informasi secara bertahap dari waktu ke waktu.

“Kami selalu berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan kepada nasabah melalui perlu-asan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah bank, maupun ATM. Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menegaskan BSB tetap akan fokus menyalurkan pembiayaan ke segmen UMKM dengan porsi sedikitnya 80% dari total outstanding pembiayaan pers-eroan. “UMKM sudah lebih dari 80%, selama ini kami juga sudah fokus untuk membiayai UMKM tersebut. Porsi ini akan kami pertahankan, 80-an persen,” jelasnya.

Selain membiayai UMKM, pers-eroan juga membiayai nonUMKM dan konsumer dengan fokus kepada sembilan sektor yakni minyak dan gas, pendidikan, kesehatan, trans-portasi, multifinance dan jasa baik pariwisata dan perhotelan. “Dengan memprioritaskan kepada UMKM,” katanya.

Adapun total pembiayaan BSB mencapai Rp3,6 triliun per Juni tahun ini, meningkat 17,97% secara setahunan dibanding periode sama tahun sebelumnya. Sementara sam-pai akhir tahun, perseroan menar-getkan pertumbuhan pembiayaan di kisaran 20-30%, menjadi sekitar Rp4,2 triliun.

“Tahun ini target 20-30%. Di sisa tahun tambah Rp400 miliar hingga Rp600 miliar,” ujar Riyanto. =GAM

ant/ampelsa NELAYAN ANTRE SOLAR. Nelayan antre mendapatkan bahan bakar solar subsidi di SPBU Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Selasa (26/8). SPBU pelabu-han perikanan untuk bulan Agustus hanya mendapat jatah minyak solar 8 ton dari Pertamina, sebelumnya 16 ton, sehingga permintaan solar untuk kapal ikan berkapasitas 30 GT terpaksa dibatasi, sedangkan sebagian kapal nelayan lainnya yang tidak mendapat jatah pasokan solar batal melaut.


No. 0428 | TAHUN III OpiniKORAN MADURA

KORAN MADURA PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlur-rahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi

(Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heri-yanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

Kemelut BBM

Salam Songkem

ahan Bakar Minyak (BBM) terus jadi persoalan serius. Di Indone-sia terutama di wilayah bagian

barat, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kelangkaan BBM terus terjadi. Kel-angkaan BBM ini telah menimbulkan kepanikan rakyat di wilayah bersangku-tan, karena biasanya akan diikuti den-gan naiknya harganya dan berdampak pada kenaikan semua barang kebutu-han di pasar.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertaminan, Hanung Budya, kuo-ta BBM memang terus menurun. Secara nasional pada tahun ini 48 juta kiloliter menurun jadi 47 kiloliter. Sehingga harus ada pengendalian BBM bersubsidi, salah satunya dengan membatasi pengiriman BBM, seperti premium misalnya, ke SPBU-SPBU. SPBU yang berjualan 10 ton per hari dikurangi 500 liter per hari. Pengendalian itu disasarkan pada edaran Kepala BPH Migas.

Kemelut BBM ini terus terjadi. Menjadi indikator buruk pemerintahan. Pemegang kekuasaan tertinggi negara dan pemerintahan ini melalui kemen-terian terkait seakan sudah tidak me-miliki kemampuan lagi mencari solusi lain atas masalah buruknya anggaran nasional, sehingga harus mengurangi BBM bersubsidi. Ini rencana sistema-tis untuk menghapus subsidi rakyat di sektor BBM.

Tak ubahnya minyak tanah yang lebih dulu melenyap setelah diganti-kan liquifiel petroleum gas (LPG), yang ternyata kian mencekik rakyat. Sub-sidi BBM ini pun kiranya akan terus dikurangi hingga akhirnya benar-benar lenyap secara bertahap, seiring den-gan keterbiasaan rakyat menjalani kehidupan dengan harga BBM, khu-susnya premium, yang dipastikan akan kian meroket pasca langkanya BBM di sejumlah SPBU. Padahal konsumsi BBM bersudsidi terus bertambah.

Kebijakan tak populer dengan menaikkan harga BBM ini diprediksi akan terjadi pada era Joko Widodo-JK. Alasan kebijakan ini diambil akibat beban anggaran yang diwariskan SBY-Boediono, diperkirakan cukup ampuh untuk mengurangi kemarahan rakyat. Meskipun begitu, rakyat semakin mey-akini, Joko Widodo-JK tidak lebih baik daripada presiden-wakil presiden se-belumnya, tidak kreatif mencari solusi permasalahan sehingga harus dibe-bankan terhadap rakyat.(*)

Lalu kenapa lagi-lagi meninggal-

kan sisa raperda Bapak dan Ibu

di Gedung DPRD sana? Fasilitas apa

yang kurang di-berikan oleh warga Sumenep kepada

kalian?

Dana Publik untuk Siapa?

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tu-lisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email [email protected]. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

Memang sudah kaprah bahkan dianjurkan juga agar tak hanya yang

senior atau orang itu-itu saja yang meramaikan jagat poli-tik, tapi yang muda diharapkan membawa angin segar dan pe-rubahan di daerah tersebut. Na-mun nyatanya, ongkos politik yang sangat mahal membuat be-berapa orang diantaranya berani ambil resiko. Meski yang banyak menanam, tak semuanya mem-buahkan hasil.

Ini dinilai wajar sebagaima-na fasilitas dan gaji yang diberi-kan, lebih-lebih bonus “fee” dan kemudahan lainnya yang akan di dapatkan. Kondisi ini diper-caya dan diyakini dapat menam-bah derajat orang-orang yang di sebut dengan pejabat. Tak dapat dipungkiri, hal itu menjadikan animo bersama untuk duduk se-bagai wakil rakyat di daerah.

Pengeluaran anggota dewan yang funtastis itu tak terelak-kan, ketika kenyamanan atau keuntungan melimpah. Namun, di balik itu, ongkos pengeluaran

mereka terbilang tak murah. Baik yang memang sudah per-nah terpilih apalagi yang baru ingin menjadi. Mereka besar-be-saran mengeluarkan dana yang mereka simpan puluhan tahun silam demi mengejar jabatan lima tahunan.

Namun, bagaimana kinerja wakil-wakil rakyat di pemerin-tahan? Samakah semangatnya dalam membahas raperda dan sejumlah persoalan yang ada di daerah. Sebagian ya! Sisanya berdiam diri setelah terpilih. Bahkan kabarnya banyak yang tidak masuk dan menghambur-hamburkan uang daerah untuk jalan-jalan dengan alasan kun-ker dan semacamnya, meski tak semuanya. Namun persepsi yang telah terbangun mengata-kan hal itu benar adanya, meski tak sepenuhnya.

Itu hanya sebagian dari pengeluaran pribadi. Berikut saya paparkan beberapa penge-luaran (mohon maaf saya tidak mengatakan pemborosan dae-rah). Di daerah saya (Sumenep), biaya pelantikan DPRD ka-barnya menghabiskan dana Rp. 200.000.000,00 (terbilang Dua Ratus Juta Rupiah). Anggaran yang tidak sedikit itu dipakai pada pelantikan DPRD periode 2014-2019.

Dari segi pengamanan, Polres Sumenep menerjun-kan 508 personil dalam kegia-tan pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut di Pendopo Agung Kraton Sumenep. Ratu-san personil itu meliputi 250 personil Polres dari berbagai satuan, Anggota Bawah Kendali Operasi (BKO) Dalmas Polda se-banyak Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 105 personil, kemu-dian TNI Kodim 0827 Sumenep 60 personil, sisanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubuangan, dan Petu-gas Pemadam Kebakaran (Dam-kar) termasuk petugas medis. Setidaknya itu pernyataan Ka-polres Sumenep, AKBP Marjoko beberapa waktu lalu.

Sssttt, saya dengar-dengar dan telah dikuatkan dengan be-berapa referensi di google, tern-

yata benar adanya, bahwa 50 anggota DPRD Sumenep periode 2009-2014 mendapatkan pesan-gon atau uang jasa pengabdian, sebesar Rp 437 juta. Uang pe-sangon? Kok seperti bekerja di pabrik ya? Jasa atau pengabdian seperti apa kok diberi pesangon? Bukankah yang namanya meng-abdi itu tulus tanpa pamrih? Katanya sewaktu kampanye, panggilan hati untuk melayani masyarakat, nyatanya begini.

Belum lagi anggaran reses anggota DPRD periode sebe-lumnya yang membuat dahi mengerut serta alis saya meny-ambung membentuk tanda tanya sekaligus tanda seru. Un-tuk tahun 2013 saja, Rp. 1,4 M dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap anggota dewan menerima jatah Rp. 7.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00. Reses ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemili-hannya.

Lalu kenapa lagi-lagi men-inggalkan sisa raperda Bapak dan Ibu di Gedung DPRD sana? Fasilitas apa yang kurang diberi-kan oleh warga Sumenep kepada kalian? Sedang perbaikan jalan belum juga selesai dibenahi kini lubang sebesar ban mobil Bapak dan Ibu wakil rakyat yang ter-hormat sudah menanti. Petani garam bukan cuma asin hidupn-ya, namun kini sudah menjadi pahit. Memang Bapak dan Ibu yang terhormat bukan tukang apalagi Tuhan. Tapi kami warga Sumenep banyak bermimpi dan berharap pada periode 2014-2019 ini bisa lebih baik dan arif.

Saya tahu, beberapa waktu

lalu, pelantikan Bapak dan Ibu yang terhormat disambut den-gan demo tapi itu tak seberapa dengan ribuan harapan warga Sumenep yang ingin kemajuan. Jangan biarkan warga Sumenep berfikir buang-buang dana se-dang sudah banyak yang dikelu-arkan baik itu pikiran dan dana untuk menjadi penghuni Ge-dung megah nan terhormat itu. Jangan biarkan ruang tempat sidang dan memutuskan hajat orang banyak kosong.

Jangan sampai mimpi dan harapan yang sudah dipupuk tumbang sia-sia. Kami bukan bosan kepada para pemimpin negeri ini, tapi kami sudah busan dikibuli dan dijungkal diam-diam. Kami sudah cukup bodoh, tolong jangan dibodoh-bodohi. Cerdaskanlah kami, agar tetap bisa mengontrol guna pembangunan Sumekar yang lebih maju. Amien!=

Realitas partisipasi para pelaku politik

baik yang memang in-gin menjadi politikus,

coba-coba maupun terjerumus sangatlah tinggi. Hal itu terlihat

dari banyaknya pe-serta calon legislatif beberapa waktu lalu

unjuk gigi. Peser-tanya ada kalangan senior, yang pernah

menjabat, tokoh adat, tokoh agama, bahkan

sekaliber usia baru de-wasa atau baru meny-entuh umur 21 tahun maju dalam perhela-

tan dunia perpolitikan.

7


No. 0428 | TAHUN III 8Lintas JatimKORAN MADURA

SOLAR LANGKA

PersidanganDitunda

MALANG - Pengadilan Neg-eri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terpaksa menunda sejumlah jadwal per-sidangan yang sedianya digelar Selasa dan Senin (25/8) akibat terjadi kelangkaan solar.

"Beberapa persidangan yang seharusnya digelar kemarin dan hari ini terpaksa dijadwal ulang karena kami kesulitan mencari solar. Solar bersubsidi mau-pun nonsubsidi sama sulitnya, sehingga berpengaruh terhadap operasional mobil tahanan," kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Ke-jaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Usman, Selasa (26/8).

Menurut dia, ada 23 persi-dangan yang batal digelar di PN Kepanjen karena mobil tahanan yang membawa terdakwa sulit mendapatkan solar. Usman tidak mengira jika dampak dari langkan-ya solar bisa seperti itu, membatal-kan banyak jadwal persidangan.

"Biasanya, pembelian solar untuk mobil tahanan untuk beberapa hari dan kemarin jad-walnya membeli solar, namun ke-marin pas kebetulan keberadaan solar langka. Tapi, sekarang kami sudah mendapatkan solar dan mudah-mudahan besok atau Rabu (27/8) persidangan normal kembali," ujarnya.

Selain jadwal persidangan di PN Kepanjen terganggu, sejum-lah aktivitas yang menggunakan solar juga terhambat, seperti jasa usaha persewaan traktor tangan di kawasan Sumberpucung, Ka-bupaten Malang serta aktivitas nelayan di wilayah Pantai Sen-dangbiru Sumbermanjing Wetan.

Terjadinya kelangkaan solar di sejumlah SPBU di wilayah Malang raya tersebut disebabkan adanya pengurangan kuota dari Pertamina yang diberlakukan sejak sepekan terakhir ini.

Menurut Ketua Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Malang Raya, Teuku Rizal Pahlevi, di wilayah Malang raya pengu-rangan kuota solar mencapai 20 persen, sedangkan premium mencapai 10 hingga 20 persen.

Ia mengatakan pengurangan kuota BBM bersubsidi di SPBU dilakukan agar jumlah BBM ber-subsidi bisa mencukupi hingga akhir 2014. "Pengurangan ini me-rupakan bentuk kontrol terhadap konsumsi BBM, jika kuotanya tidak dikurangi kemungkinan BBM hanya bisa memenuhi kebu-tuhan masyarakat hingga bulan November saja," tegasnya.

= ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Sejumlah SPBU Mulai Kehabisan Stok

Dari pantauan Antara di Ma-diun SPBU yang mulai kehabisan stok di antaranya dua unit SPBU milik Perusahaan Daerah An-eka Usaha Kota Madiun di Jalan Mayjen Sungkono dan Basuki Rahmat, kemudian SPBU di jalan alternatif Madiun-Caruban, Ke-lurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo.

"Kosongnya stok BBM ber-subsidi di SPBU Mayjen Sungko-no dan Basuki Rahmat tersebut akibat berkurangnya pengiriman dari Pertamina," ujar Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Kota Madiun selaku pengelola SPBU di Jalan Mayjend Sung-kono, Trubus Reksodirjo, Selasa (26/8).

Biasanya, menurut Trubus, pihaknya mendapat jatah pen-giriman premium hingga 13 kali "delivery order" (DO) dalam se-pekan. Namun, saat ini dikurangi menjadi 11 kali, sedangkan pen-giriman solar masih sama 13 kali dalam sepekan.

"Saat ini kami hanya bisa mengajukan DO. Untuk realisas-inya tergantung Pertamina yang mengatur," ujarnya.

Ia tidak mengetahui alasan pengurangan pengiriman ja-tah BBM dari Pertamina, karena SPBU yang dikelola perusahaan daerah tersebut bukan termasuk SPBU yang terkena jatah peng-aturan distribusi solar.

Sementara itu, di sejumlah SPBU di wilayah Kota Madiun terjadi antrean panjang kenda-raan untuk membeli BBM ber-subsidi, seperti di SPBU Jalan D.I Panjaitan dan Soekarno-Hatta.

Kondisi yang sama juga ter-jadi di SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Madiun, se-perti di SPBU wilayah Nglames, SPBU Glonggong dan SPBU Mlilir di Kecamatan Dolopo.

Wahyu, seorang warga Kota Madiun, mengaku antre membeli

premium di SPBU Jalan Soekar-no-Hatta sejak pukul 10.00 WIB, tetapi hingga tengah hari be-lum dilayani akibat panjangnya antrean.

"Saya sudah antre selama dua jam. Sampai siang ini belum terlayani. Tidak tahu sampai jam berapa nanti," katanya.

Menurut informasi dari pen-gelola SPBU, antrean kendara-an sudah terjadi sejak kemarin malam dan terus berlangsung pada pagi hingga siang ini.

Sementara SPBU di Desa San-gen, Kecamatan Geger, Kabupa-ten Madiun, terlihat sepi tanpa aktivitas, karena sejak beberapa jam lalu sudah kehabisan stok BBM, baik premium, pertamax maupun dan solar.

= ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

MADIUN - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Madiun, Jawa Timur, mulai kehabisan stok bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar, akibat pengurangan pasokan dari Pertamina.

ant/rudi mulya PETANI ANTRE SOLAR. Sejumlah Petani menunggu jeriken antre membeli solar di SPBU Jalan Raya Gatot Subroto, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (26/8). Petani di kawasan Nganjuk kesulitan mendapatkan BBM jenis solar untuk bahan bakar mesin traktor dan mesin diesel air yang di gunakan untuk pengairan lahan pertanian. Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU menyusul dilakukannya pengaturan BBM bersubsidi agar sisa kuota BBM bersubsidi cukup hingga akhir tahun akibat dipangkasnya kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2014 dari semula 48 juta kiloliter menjadi 46 kiloliter.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 9Lintas Jatim

Rekrutmen CPNS Dibatalkan

"Setelah kami pertimbangkan, kami putuskan untuk mengemba-likan kuota (CPNS) yang diberi-kan ke pusat (Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Bupati Treng-galek Mulyadi, dikonfirmasi usai pelantikan DPRD Trenggalek pe-riode 2014-2019, Selasa (26/8).

Selain alasan kuota yang ter-lalu sedikit, yakni 48 formasi, ia beralasan biaya penyelenggaraan seleksi CPNS terlalu besar, se-hingga dirasa tidak imbang den-gan jumlah calon pegawai yang diterima.

"Biaya penyelenggaraan se-leksi CPNS itu mahal lho. Sekali pelaksanaan bisa menelan ang-

garan sampai Rp 1,5 miliar, dan jumlah kuota CPNS banyak atau sedikit itu sama," jelasnya.

Dengan asumsi biaya penye-lenggaraan sebesar itu dan kuota CPNS hanya 48 formasi, lanjut bupati, berarti biaya penerimaan satu calon pegawai negeri sipil rata-rata mencapai Rp 40 juta.

Ketidakefisienan anggaran dalam penyelenggaraan seleksi CPNS itulah yang akhirnya men-jadi pertimbangan Badan Kepega-waian Daerah (BKD) setempat un-tuk mengembalikan jatah formasi yang diberikan BKN/Kemenpan RB.

"Kami usulkan untuk diberi-

kan penambahan kuota, setidakn-ya mendekati pengajuan daerah. Tapi sepertinya tidak diluluskan sehingga kami putuskan untuk menunda pelaksanaan (seleksi CPNS) hingga 2015 mendatang," tutur Mulyadi.

Keputusan Pemkab Treng-galek membatalkan seleksi CPNS identik dengan kebijakan yang ditempuh dua daerah tetanggan-ya, yakni Pemkab Ponorogo dan Tulungagung yang terlebih dulu memutuskan tidak menggelar re-krutmen.

Sesuai keputusan Kemenpan RB, Kabupaten Trenggalek men-dapat kuota sebanyak 48 formasi

CPNS, sementara Tulungagung dan Ponorogo masing-masing 31 formasi.

Sebelumnya Pemkab Treng-galek telah mengajukan kuota penerimaan CPNS tahun 2014 sebanyak 662 formasi ke BKN, na-mun rupanya tidak disetujui dan hanya diverifikasi 48 kursi.

Trenggalek merupakan satu dari sekian banyak daerah di In-donesia yang terkena moratorium penerimaan CPNS, karena biaya belanja rutin APBD-nya terlalu besar karena digunakan untuk membayar pegawai yang diang-gap "gemuk".= ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, akhirnya membatalkan rencana penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014, dengan alasan kuota yang diberikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) jauh dari kebutuhan yang diajukan daerah.

MASUK DAFTAR HITAM

Pemkab Tidak Bisa Memutus Kontraktor RSI

BOJONEGORO - Peme-rintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, tidak bisa memutus kontraktor per-baikan rumah sakit internasi-nal (RSI), meskipun kontraktor yang bersangkutan masuk daftar hitam yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengada-an Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Pemkab tidak bisa me-mutus kontrak, sebab PT Relis Sapindo Utama Jakarta, selaku kontraktor perbaikan RSI me-nandatangani kontrak proyek RSI, Mei," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pem-kab Bojonegoro Andi Tjandra, Selasa (26/8).

Dilain pihak, katanya, LKPP memasukkan PT Relis Sapindo Utama dalam daftar hitam, karena kesalahannya mengi-kuti proyek di sebuah lembaga pemerintah sebulan setelah menandatangani proyek perbai-kan RSI senilai Rp 36 miliar dari APBD 2014.

"LKPP memasukkan kontraktor PT Relis Sapindo Utama dalam daftar hitam, karena kontraktor itu me-lakukan kesalahan dalam mengikuti tender proyek dis-ebuah lembaga pemerintah," paparnya.

Lebih lanjut ia menje-laskan, pemutusan kontrak proyek bisa dilakukan kalau kontraktor masuk daftar hi-tam, sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa.Hanya saja, kata dia, di

dalam pasal 124 Perpres No.70 tahun 2012 itu men-genai pemutusan kontrak proyek tidak bisa berlaku surut.

"Kontraktor bisa diputus kalau masuk daftar hitamnya sebelum penandatanganan proyek. Di Tulungagung pernah ada kasus semacam ini. Pemkab yang memutus kontrak akhirnya kalah ketika digugat kontraktor di pengadi-lan," jelasnya.

Meski demikian, lan-jutnya, LKPP memberikan masukan agar pemkab mela-kukan pengawasan kepada PT Relis Sapindo Utama dalam mengerjakan proyek perbai-kan RSI.

"Sesuai kontrak perbaikan RSI dijadwalkan pertengahan Desember harus sudah selesai," ucapnya.

Mengenai pelaksanaan pengerjaan proyek perbaikan RSI, menurut dia, kurang bisa berjalan dengan normal, karena bangunan RSI yang selesai dibangun 2005 lalu dengan biaya Rp 110 miliar dari APBD, di sejumlah lokasi banyak yang mengalami kerusakan.

"Tapi kami masih optimitis kontraktor bisa menyelesaikan perbaikan RSI tidak melebihi batas terakhir kontrak proyek yang ditentukan pertengahan Desember," katanya, menegas-kan.

= ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/senoCLUSTER CABAI. Pimpinan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jawa Timur Dwi Pranoto (kiri) memetik cabai merah besar di Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember, Jawa Timur, Selasa (26/8).

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 10 Lintas Jatim

Selama Agustus 4 TKI Meninggal

"Setidaknya di bulan Agustus ini saja, sudah ada empat TKI asal Ponorogo yang meninggal dunia di negeri orang karena sakit, bu-kan sebab yang lain," kata dia saat dikonfirmasi wartawan.

Empat TKI yang dilaporkan

meninggal dimaksud itu masing-masing diidentifikasi atas nama Haryulin (40), Puji Astuti (41), Amin, serta seorang TKI asal Desa Gedung Banteng yang dipulang-kan dari Taiwan pada awal Agus-tus.

Haryulin yang disebut perta-ma, kata Sumani, adalah TKI asal Desa Kranggan, Kecamatan Suko-erjo, Ponorogo, yang dilaporkan meninggal di Hongkong pada 17 Agustus.

Jenazah Haryulin tiba di Kota Reog, Selasa (26/8), dan lang-sung dikebumikan di pemakaman umum Desa Kranggan.

Sementara jenazah Puji Astuti (41), warga Desa Kemiri, Kecama-tan Jenangan, dipulangkan pada Sabtu (23/08), setelah hampir 11

bulan bekerja di Hongkong me-lalui PT Hindarta Arga Raya, Ma-lang.

"Semenjak mengetahui kabar kalau ada jenazah TKI asal Po-norogo yang meninggal dunia di Hongkong, kami langsung men-gurusnya untuk dapat sesegera mungkin jenazahnya dipulang-kan," jelasnya mengomentari kasus kematian TKI Haryulin di Hongkong.

Ia mengisyaratkan bahwa keempat TKI tersebut meninggal

akibat komplikasi penyakit.Kesimpulan awal itu, katanya,

mengacu pada keterangan semen-tara yang diperoleh Dinsosnaker-tran setempat dari pihak perusa-haan pengerah jasa tenaga kerja yang memfasilitasi pengiriman keempat TKI itu ke luar negeri.

"Itu yang kami terima, past-inya akan kami cari informasi pembanding dari pihak keluarga, kedutaan, serta instansi terkait," ujarnya.= ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

PONOROGO - Sedikitnya empat tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Ponorogo meninggal di luar negeri dalam kurun sebulan terakhir (Agutsus), ungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ponorogo, Jawa Timur, Sumani, Selasa (26/8).

ANTISIPASI PENIMBUNAN

SPBU Dijaga Ketat KEDIRI - Petugas Kepolisian

Resor Kediri Kota, Jawa Timur, menjaga stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di da-erah ini mengantisipasi penimbu-nan, menyusul dengan penguran-gan stok bahan bakar baik jenis premium ataupun solar bersub-sidi oleh Pertamina.

"Kami tempatkan personel untuk melakukan penjagaan, mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang merugikan baik jiwa ataupun materiil," kata Kepa-la Polres Kediri Kota AKBP Budi Herdi Susianto di Kediri, Selasa (26/8).

Pihaknya juga terus melaku-kan koordinasi dan melakukan cek terkait dengan stok yang ada. Hal itu untuk memastikan kondisi bahan bakar yang ada di SPBU, kesediaannya, serta untuk men-gawasi rencana pengiriman ba-han bakar.

Ia juga memantau dengan menyebar anggota, mengantisi-pasi aksi penyelewengan penjua-lan bahan bakar bersubsidi. Polisi juga siap akan memproses, jika menemukan adanya oknum atau-pun masyarakat yang sengaja me-lakukan penyelewengan tersebut. Yang bersangkutan bisa dijerat dengan hukuman pidana, karena melanggar Undang-Undang No-mor 22 Tahun 2001 tentang Min-yak dan Gas.

"Tentunya kami akan proses jika menemukan. Siapapun yang melakukan bisa ditindak, baik orang, kelompok, ataupun badan usaha," ujar Kapolres.

Jumlah SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Kediri Kota mencapai 18 yang tersebar di wilayah kota ataupun Kabupaten Kediri, seperti SPBU Tempurejo, SPBU Bangsal, SPBU Ngampel di Kota Kediri. Sementara, di ka-bupaten ada SPBU Tambibendo, Kecamatan Mojo, SPBU Maron di

Kecamatan Banyakan, serta se-jumlah SPBU lainnya.

Polres Kediri Kota menempat-kan dua orang personelnya un-tuk berjaga. Selain itu, jumlah itu masih ditambah dengan personel lainnya dari bagian lalu lintas, untuk mengatur lalu lintas, saat terjadi antrean kendaraan yang berada di SPBU.

Sementara itu, Pengawas SPBU Ngampel, Kecamatan Mo-joroto, Kota Kediri, Daskoro me-ngatakan di SPBU tempat ia bekerja mendapatkan kiriman sebanyak 16 ton untuk jenis pre-mium serta 8 ton untuk jenis so-lar. Namun, stok itu tinggal 7 ton untuk premium, serta 4,5 ton un-tuk solar.

"Datang kemarin (Senin, 25/8), tapi melihat yang antre, kami perkirakan hari ini habis," ucapnya.

Ia mengatakan, untuk stok ba-han bakar berubsidi baik premium ataupun solar saat ini memang terbatas, sesuai dengan kiriman dari Pertamina.

Namun, pelanggan masih bisa membeli bahan bakar non-subsidi, untuk pertamax den-gan harga Rp 11.500 per liter, dan solardex dengan harga Rp 13.050 per liter.

Kelangkaan bukan hanya terjadi di Kediri, tapi merata di sejumlah daerah seluruh Indo-nesia. Hal ini dikarenakan kepu-tusan pemerintah yang memang mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi, yang awalnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 48 juta kilo liter (KL) menjadi 46 juta KL dalam APBN-P 2014.

Pemerintah juga tidak akan berencana menambah kuota BBM bersubsidi, walaupun saat ini di-lakukan pengendalian dan pem-batasan konsumsi BBM subsidi.= ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

JELANG HARI RAYA KURBAN

120 Tenaga Memeriksa Kesehatan Hewan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melibatkan sebanyak 120 tenaga pemeriksa kesehatan hewan yang akan bertugas menjelang pelaksanaan Hari Raya Kurban di kabupaten setempat.

Kepala Bidang Peternakan dan Kehewanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Sidoarjo Bambang Er-wanto saat dikonfirmasi menga-takan untuk tenaga pemeriksa tersebut pihaknya akan bekerja sama dengan persatuan dok-ter hewan Indonesia (PHDI), Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga "Para petugas keseha-

tan hewan tersebut akan bertugas memeriksa kesehatan hewan kurban di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo," katanya, Selasa (26/8).

Ia mengatakan jumlah ternak sapi yang berasal dari petani di Kabupaten Sidoarjo mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Sidoarjo dan Sura-baya yang memerlukan hewan kurban.

"Artinya, pembeli yang be-rasal dari Sidoarjo dan Surabaya tidak perlu jauh-jauh mencari sapi kurban dari daerah lain karena dari Sidoarjo saja sudah cukup," katanya.

Ia mengatakan harga yang ditawarkan untuk sapi-sapi yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo ini bervariasi antara Rp12 juta sampai dengan Rp22 juta tergantung dari ukuran dan juga kualitas sapi.

"Jadi anggapan yang menyatakan kalau sapi yang ada di Kabupaten Sidoarjo berasal dari luar Sidoarjo itu salah, karena kami memiliki peternak yang membudidaya-kan sapi secara mandiri dan kelompok," katanya.

Ia mengatakan, selain sapi, pihaknya juga menye-diakan kambing yang akan digunakan untuk hewan kurban karena di Kabupaten Sidoarjo juga banyak peternak kambing, terutama daerah pinggiran seperti Kecamatan Buduran dan juga di Kecama-tan Candi, Sidoarjo.= ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ant/rudi mulya ANTISIPASI PENIMBUNAN. Anggota Kepolisian saat memberi pengarahan terkait pembatasan pembelian BBM jenis solar kepada pengemudi yang melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU di kawasan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (5/8). Polres Nganjuk melakukan penjagaan di SPBU di kawasan Nganjuk untuk mengantisipasi pen-imbunan BBM jenis solar, menyusul pembatasan penjualan solar bersubsidi hanya pada pukul 08.00-18.00 sejak 4 Agustus 2014 sesuai Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014, tentang pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 11Lintas Jatim

Pemerintah Didesak Tambah Pagu Anggaran Bendungan

"Masalah itu sudah kami bahas kemarin (Senin, 25/8), bersama jajaran BPN (badan per-tanahan nasional), BBWS, serta sejumlah pihak terkait," kata Bupati Trenggalek Mulyadi Wr, Selasa (26/8).

Hasilnya, lanjut dia, diketahui permasalahan yang menyebab-kan terhambatnya kegiatan pembangunan bendungan adalah akumulasi tuntutan warga yang menginginkan segera disele-saikannya pembebasan lahan mereka.

Masyarakat menginginkan masalah pembebasan lahan segera diselesaikan. Namun, tuntutan itu tidak segera bisa dipenuhi, dan hanya enam dari 40 keluarga/pemilik lahan yang telah dibebaskan.

"Memang sempat muncul polemik karena ada kesalahpa-haman antara warga dengan pemerintah, terkait pembebasan lahan," aku Mulyadi, membenar-kan.

Blokade jalan menuju lokasi proyek bendungan menyebabkan keseluruhan aktivitas pembangu-nan, praktis terhenti total sejak sepekan terakhir.

Kendala teknis lapangan itu yang kemudian mendorong pe-merintah daerah setempat untuk memediasi masalah tersebut, dengan menggelar pertemuan tertutup bersama jajaran BPN, BBWS Brantas Jatim, serta pelak-sana proyek, di gedung Bawarasa Pemkab Trenggalek.

Dalam rapat tertutup itu, pihak BBWS menyampaikan ken-dala anggaran menjadi penyebab tidak segera tuntasnya pembeba-san lahan bendungan.

"APBN hanya mengalokasikan anggaran kurang dari Rp 10 mil-iar pada kurun 2014 ini, padahal total estimasi kebutuhan dana untuk membebaskan keseluruhan lahan dan bangunan warga men-capai Rp 30 miliar," urainya.

Karenanya, kata Mulyadi, pihaknya mendesak BBWS agar

mengupayakan penambahan ang-garan pembebasan lahan melalui APBN perubahan 2014, sehingga alokasi dana untuk pembebasan ditambah sebesar Rp 20 miliar.

"Katanya sedang diupayakan, anggaran tambahan untuk pem-bebasan lahan itu bahkan sudah masuk dalam DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) 2014," imbuhnya.

Salah satu pemilik tanah di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Agus Muslih menyatakan per-soalan sebenarnya yang memicu blokade jalan oleh warga setempat adalah tidak adanya komunikasi tuntas dengan pihak perwakilan pemerintah terkait pembebasan lahan mereka yang terdampak pembangunan bendungan.

"Tidak masalah semisal penyelesaian dananya (pem-bayaran) tidak seketika, asal kesepakatan dan perjanjian mengenai pembebasan lahan ini tuntas," ujar Agus.

Dari sekitar 40 KK yang lahan dan bangunannya terdampak proyek pembangunan bendungan, lanjut Agus, saat ini baru enam yang telah selesai dibebaskan.

Sisanya, kata dia, sebagian belum tercapai kesepakatan har-ga. "Pokoknya kami minta semua

'deal' dulu, harganya disepakati bersama meski pembayarannya dilakukan tahun ini atau tahun depan," tambahnya.

Senada dengan Bupati Muy-ladi, Camat Tugu Zahid Isroni membenarkan saat ini angga-ran pembebasan lahan yang dialokasikan dalam APBN 2014 baru sekitar Rp 8 miliar.

"Itu mungkin yang men-jadi kendala pihak BBWS untuk segera menyelesaikan isu pembe-basan lahan secara keseluruhan. Namun, katanya saat ini sedang diupayakan penambahan melalui APBN-P," ucap dia.

Proyek pembangunan Bend-ungan Tugu yang dimulai pem-bangunannya pada pertengahan 2013 diprediksi menelan anggaran total mencapai Rp 600 miliar, dan ditargetkan selesai pada 2017.

Pihak BBWS Brantas, Jawa Timur menyampaikan dari total 72 hektare lahan pihaknya baru berhasil membebaskan 5,6 hektare.

Belum dibebaskannya lahan tersebut karena pihak BBWS masih menunggu anggaran dari Pemerintah Pusat. Dalam APBN 2014, pemerintah hanya menga-lokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 10 miliar.= ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek mende-sak pemerintah, melalui Badan Pengawas Wilayah Sungai (BPWS) Brantas Jawa Timur agar menambah pagu angga-ran pembebasan tanah warga yang terdampak pembangu-nan Bendungan Tugu.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Kebijakan Umum Berprespektif Masyarakat SURABAYA - Pemerintah

Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan umum berprespektif masyarakat untuk meningkat-kan kesejahteraan semua lapisan masyarakat dari atas sampai den-gan tingkat bawah.

Gubernur Jawa Timur Soekar-wo mengatakan untuk menera-pkan kebijakan itu diperlukan keamanan yang terjaga dan ter-pelihara dengan baik di Jawa Timur karena itu merupakan ben-tuk perwujudan dari kesejahtera-an yang dirasakan masyarakat.

"Oleh karena itu, pemerin-tah wajib mengurus kesejah-teraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan serius agar kehidupan bermasyarakat di Jatim semakin damai dan har-monis," katanya saat menerima Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN ) Peserta DIKSESPIMTI POLRI Dikreg ke-23 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (26/8).

Ia mengatakan salah satu fak-

tor terjaganya keamanan di Jatim adalah berkat keseriusan pemerin-tah dalam mengurus kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. "Sebab jika kesejahteraan mereka tidak diurus, sangat rawan timbul konflik horisontal," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, di Jatim, kesejahteraan masyarakat miskin benar-benar diurus, sebab

disitulah paling rawan timbul konflik yang dapat merusak situa-si dan kondisi keamanan di Jatim.

"Terutama jika jarak disparitas antara yang miskin dan yang kaya cukup lebar. Negara harus hadir untuk mengurus mereka," katanya.

Ia mengatakan untuk lapisan atas seperti investor, pebisnis, dan pengusaha besar dirinya memberi-kan kemudahan dan fasilitas untuk berbisnis di Jatim. Yakni mengada-kan "bussiness forum", jaminan ke-mudahan investasi, ketersediaan buruh yang berkualitas, serta ket-ersediaan listrik yang cukup.

"Untuk lapisan menengah, kami memberikan stimulasi ke-pada sektor produktif, khususnya UMKM. Seperti kemudahan pin-jaman modal usaha melalui Bank UMKM, BPR Kabupaten/kota, penambahan penyertaan modal melalui skema bunga 6 persen per tahun, dan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida," katanya.

Sedangkan untuk lapisan bawah

(RTSM dan RSM), Pakde Karwo me-lakukan "charity" dan pendamp-ingan atau Jalin Kesra pola baru. Yakni memberikan pelayanan sosial dasar masyarakat, penyaluran ban-tuan daerah, peningkatan jumlah Polindes dan Ponkesdes, serta ban-tuan modal kepada Koperasi Wanita (Kopwan) di desa/kelurahan.

"Pemerintah tidak bisa me-maksakan pikiran dan meny-amaratakan bantuan yang diberi-kan kepada masyarakat miskin, sebab kebutuhan mereka berbe-da-beda. Oleh karena itu, mereka harus diajak berbicara," katanya.

Hasilnya, keamanan di Jatim terus terjaga dengan baik dan ber-imbas positif pada pembangunan di Jatim. Salah satu buktinya ada-lah nilai Incremental Capital Out-put Ratio (ICOR) Jatim terus men-urun dari tahun ke tahun. Pada 2009 nilainya 3,59, kemudian pada 2011 nilainya 3,09, dan pada 2012 nilainya mencapai 2,92.

= ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

SoekarwoGubernur Jatim

BENSIN LANGKA

Harga Eceran Tembus Rp 10.000

JEMBER - Harga bahan bakar minyak jenis premium atau bensin yang dijual ecer-an di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menembus Rp 10.000 per botol, sebagai imbas kel-angkaan premium yang terjadi sejak Senin (25/8) malam.

"Para pedagang harus antre berjam-jam untuk mendapat-kan bensin tersebut di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), karena sejumlah SPBU mulai Minggu (24/8) tidak mel-ayani pembelian dengan jeriken," kata seorang pedagang bensin eceran di Kecamatan Sumbersari, Jember, Neti, Selasa (26/8).

Untuk itu, kata dia, para pedagang menaikkan harga jual bensin eceran per botol, karena sulitnya mendapatkan bensin di sejumlah SPBU. Namun, tidak ada kesepakatan antara pedagang yang satu dengan yang lain men-genai harga bensin eceran. "Har-ga bensin eceran memang ber-variasi, ada yang jual Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per botol, karena hal tersebut tergantung dari jarak yang ditempuh para pedagang bensin ke SPBU dan lamanya mengantre," katanya.

Hal senada juga disampai-kan pedagang bensin eceran lainnya, Abdur Rajad, yang me-ngaku sudah mengantre di SPBU Jalan Teuku Umar Jember sejak Senin (25/8) sore, namun hingga Selasa siang belum juga menda-patkan BBM jenis premium.

"Antrean jeriken cukup panjang, namun saya tetap saja mengantre dan menginapkan jeriken tersebut di SPBU demi mendapatkan bensin untuk di-jual kembali," ujarnya.

Nurul, salah seorang war-ga Jember, mengaku mem-beli bensin eceran seharga Rp 10.000 per botol karena be-berapa SPBU sudah kehabisan stok premium, sehingga ter-paksa membeli secara eceran dengan harga lebih mahal.

"Saya sudah mencari bensin di sejumlah SPBU dan antreannya cukup panjang, bahkan sebagian warga yang sudah antre harus gigit jari karena stok di SPBU tersebut habis. Saya terpaksa membeli bensin eceran dan ter-nyata harganya cukup mahal Rp 10.000 per botol," tuturnya.

= ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III12 ProbolinggoLintas JatimPROBOLINGGO RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III 12ProbolinggoKORAN MADURA

Bagi kalangan yang berada di kota-kota besar, hal ini dianggap biasa-biasa saja. Namun keny-ataannya hal ini sangat mem-prihatinkan bagi generasi muda bangsa Indonesia. Masalah inilah yang masih saja dipergunjingkan di kalangan masyarakat sekitar, dan masih belum menemui titik terang untuk mengatasinya.

“Masalah ini harus dibenahi secara bersama-sama agar ce-pat teratasi dan tidak menjadi kebiasaan remaja saat ini. Perlu-nya bimbingan orang tua untuk mengarahkan serta mengajarkan anak-anak yang baru beranjak

dewasa tentang moral sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka,” ujar Sekretaris Komisi Penanggulangan (KPA) AIDS Ka-bupaten Probolinggo, Ismail, ke-pada wartawan, Selasa (26/8).

Menurutnya, pergaulan bebas yang menjerumuskan para re-maja ke hal-hal negatif bisa saja dihindari, asalkan ada kesadaran dari dalam diri remaja itu sendiri. Selalu bisa memilih perbuatan yang mana pantas ditiru, dan mana tidak pantas untuk ditiru.

Sebagai generasi muda, se-harusnya banyak berkarya dan berkreasi dalam bidang apa pun,

agar bermanfaat bagi diri sendiri dan bangsa ini. Pergaulan bebas hanya akan menjerumuskan ke hal-hal negatif dan merugikan atau merusak moral remaja.

“Kesadaran diri generasi mu-dalah yang terpenting untuk memperbaiki moral anak bang-sa ke depannya. Jangan sampai bangsa kita ini dicap sebagai bangsa yang tak bermoral,”tandas Ismail.

Ismail menambahkan, ke-prihatinan terhadap pergaulan remaja saat ini, pihaknya kha-watir akan meluasnya budaya barat yang masuk dan tidak dapat disaring oleh remaja. Pergaulan bebas ini sulit untuk dikontrol, karena berhubungan dengan masing-masing manusia.

“Sebagai penerus bangsa yang wajib menjaga kemarta-batan sosial dan kemasyarakatan serta dapat menjaga keharmo-nisan kehidupan beragama dan

berpolitik demi kelangsungan kehidupan yang bermoral dan bermartabat,”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bi-dang Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Dyah Kuncarawati, mengatakan tingginya angka HIV Aids di wilayahnya juga tidak lepas dari beberapa factor, ter-masuk adanya pergaulan bebas.

“Angka penderita HIV AIDS sejak tahun 2000-2014 saat ini, sudah mencapai kurang lebih 500 orang penderita, rata-rata mereka masih berusia muda,” tegasnya.

Pihaknya berharap, pemuda dalam era kebebasan bisa men-jaga dirinya masing-masing. Se-hingga kehidupan masa depann-ya bisa tergolong enak.“Pemuda merupakan tonggak keberhasi-lan bangsa,” ucap Diah Kun-carawati.

=Mahfud hidayatullah

Selamatkan Remaja dari AIDSPergaulan Bebas Merusak Moral Bangsa

PROBOLINGGO – Akhir-akhir ini, peningkatan kasus HIV/AIDS di berbagai daerah semakin tinggi. Sebagian besar pengidap HIV/AIDS adalah usia produktif, yakni 20-29 tahun. Generasi muda masa kini telah banyak yang terjerumus ke hal-hal negatif, yang telah merugikan diri mereka sendiri.

Ilustrasi Pergaulan Bebas

PROBOLINGGO – Tahun 2014 ini, Pemkot Probolinggo menggelontorkan dana in-frastruktur senilai Rp5,8 miliar. Dana tersebut disalurkan pada sebanyak 29 Kelurahan Kota Probolinggo. Setiap Kelurahan mendapatkan jatah Rp200 juta yang peruntukannya untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana.

Camat Kademangan, Ina Lusinawati saat dikonfirmasi menjelaskan, dana tersebut peruntukannya memang untuk pembangunan fisik yang ada di setiap Kelurahan. Setiap Kelurahan mendapatkan dana anggaran Rp.200 juta. “Dana itu berasal dari anggaran APBD,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (26/8).

Dia menjelaskan, besarnya dana yang dikucurkan untuk wilayah Kecamatan Kademan-gan senilai Rp.1,2 milyar untuk enam Kelurahan. Yakni Kelu-rahan Kademangan, Ketapang, Pilang, Posangit Kidul, Triwung Kidul dan Triwung Lor.

Sementara pembangunan fisik yang dikerjakan berupa pembangunan irigasi dan paving. “Setiap Kelurahan itu berbeda-beda,” timpalnya.

Sampai sekarang, imbuh Ina Lusinawati, pembangunan fisik tersebut masih dalam proses pengerjaan. Untuk mengantisi-pasi terjadinya penyalahgunaan terhadap anggaran tersebut, pihak Kecamatan telah mem-bentuk tim pengawas.

“Tetap kita melakukan pen-gawasan, karena kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam menggunakan anggaran itu,” katanya.

Ina mengatakan, pen-cairan dana itu tidak sekali-gus diberikan kepada setiap Kelurahan. Namun pencairan-nya melalui tahapan sesuai dengan kebutuhan fisik yang dibangun. Bahkan, dana ang-garan tersebut tidak utuh diberikan, karena masih ada biaya lainnya. Seperti biaya perencanaan, pengawasan dan administrasi. “Jadi dari anggaran Rp.200 juta menjadi Rp.186 juta. Karena ada biaya itu tadi,” ucapnya.

Hal serupa dikatakan Camat Wonoasih, Maskur. Dia menga-takan, pemkot menggelontor-kan dana tersebut pada setiap Kelurahan untuk pembangunan infrastruktur berupa pemban-gunan irigasi dan paving.

=MuhaMMad Sugianto

PEMBANGUNAN Dana Infrastruktur Rp5,8 M

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 13Probolinggo

Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan, Sunarmi, saat dikonfirma-si melalui Kabag Umum Sekwan DPRD Kota Probolinggo, Khoirul Anam. “Semua asset kendaraan mobdin sudah diserahkan kem-bali sejak kemarin,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (26/8).

Menurutnya, mobdin itu se-banyak 21 unit yang terdiri dari berbagai jenis kendaraan. Mobdin itu dipakai oleh pimpinan dewan, ketua Komisi dan kelengkapan dewan lainnya. “Semuanya sudah lengkap dan utuh,” timpalnya.

Hanya saja, pihaknya men-

gaku lupa saat ditanya jenis ken-daraan mobdin jenis apa saja. “Aduh, kalau jenis kendaraannya saya lupa. Yang jelas semuanya ada 21 unit kendaraan yang telah dikembalikan oleh para anggota dewan periode kemarin,” kilah Khoirul Anam.

Dia menjelaskan, 21 mobdin tersebut nanti akan diserahkan kembali kepada para anggota de-wan yang terpilih sesuai dengan jabatannya. Yakni untuk pimpi-nan, komisi dan kelengkapan de-wan lainnya yang akan dijadikan kendaraan operasional.

Lalu kapan mobdin-mobdin itu akan diserahkan kembali pada anggota dewan yang baru saja di-lantik? Menurut Khoirul Anam, pihaknya belum bisa memastikan. Karena masih menunggu proses kelengkapan dewan itu terbentuk.

“Tunggu terbentuknya ke-lengkapan dewan nanti. Kalau sekarang kan masih pimpinan se-mentara,” ucapnya.

Saat ditanya soal kapan ter-bentuknya kelengkapan dewan tersebut, lagi-lagi Khoirul Anam mengaku tidak tahu. Namun yang jelas, setelah kelengka-pan dewan nanti sudah terben-tuk, semua kendaraan mobdin tersebut akan diserahkan kem-bali kepada para anggota dewan sesuai dengan peruntukan dan jabatannya.

=MuhaMMad Sugianto

Mobdin Dewan itu DikembalikanPROBOLINGGO – Belasan mobil dinas (mobdin) man-tan anggota DPRD Kota Probolinggo yang tidak terpilih dikembalikan ke kantor DPRD setempat. Penyerahan ken-daraan mobdin dari berbagai jenis itu diserahkan pada Senin (25/8) kemarin.

ASET. Belasan mobil dinas (mobdin) mantan anggota DPRD Kota Probolinggo yang tidak terpilih dikembalikan ke kantor DPRD Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO - Koperasi yang telah berdiri di Kabupaten Probolinggo tergolong banyak. Jika koperasi tak bisa menggelar Rapat Tahunan Anggota (RAT) maka koperasi itu bisa terancam dibubarkan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati, mengatakan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2013 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 23 ayat 3 dijelaskan, koperasi wa-jib menggelar RAT

Menurutnya, dalam undang-undang tersebut masih bersifat global. Sebab, koperasi sendiri terbagi menjadi dua berdasar-kan bentuknya. Yakni koperasi primer dan koperasi skunder. Jumlah koperasi di Kabupaten probolinggo sebanyak 680 unit, diantaranya 679 berbentuk primer, dan 1 koperasi berben-tuk skunder.

“Skunder itu adalah kope-rasi yang beranggotakan kope-rasi-koperasi. Di Kabupaten Probolinggo yang ada hanya koperasi skunder pegawai,” je-lasnya kepada wartawan, Selasa (26/8).

Dikatakan, koperasi bisa dibubarkan berdasarkan ikti-kad pengurus koperasi. Jika ada koperasi yang sudah dua tahun tidak menggelar RAT, dan tidak ada iktikad baik maka koperasi itu nantinya akan dibubarkan.

Sayangnya, sampai saat ini, Dinas Koperasi belum men-

gelompokkan berapa koperasi yang secara berturut-turut tidak menggelar RAT. Sebelum di-bubarkan koperasi yang tidak menggelar RAT, pihaknya lebih dahulu memberikan su-rat teguran.”Jika surat tegu-ran tersebut tidak direspons, maka langkah terakhir ada-lah pembubaran,”tegas Erlin Setiawati.

Tidak digelarnya RAT sendiri lanjut Erlin Setiawati, dikelom-pokkan menjadi dua problema-tika. Pertama, pengurus tidak tahu cara membuat laporan keuangan sehingga kesulitan membuat dukumen pelaksan-aan RAT. Kedua, pengurus me-mang sengaja tidak menggelar RAT, padahal koperasinya nya-ta-nyata sedang beroperasi.

“Untuk problem pertama itu masih kita maafkan, dan akan diberikan pembinaan. Tapi kalau enggan menggelar RAT tanpa alas an, itu yang nantinya akan dibubarkan,” terangnya.

Sebagai konsekuensi dari pembuburan itu, Dinas Koperasi dan UKM akan mencabut surat keputusan Badan Hukum (BH) dan menghapus dari lembaran daerah sebagai lembaga ber-badan hukum.

“Koperasi merupakan lem-baga berbadan hukum. Bagi yang melanggar tentu kita akan cabut Badan Hukum nya. Ke-wenangan kita kan memang dis-ana,” kata Erlin Setiawati.

=Mahfud hidayatullah

Tak Gelar raT

Koperasi Terancam Dibubarkan

SYARAT MUTLAK, Rapat Tahunan Anggota (RAT) untuk keberlanjutan koperasi, jika tidak melakukan terancam dibubarkan.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III14 Probolinggo

Seperti misalnya Perusahaan Otobus AKAS yang menyediakan jasa shutttle tour dan travel. Perusahaan itu hanya menggu-nakan jenis kendaraan yang ber-bahan bakar solar. Tomy Wahyu Prakoso, selaku pemilik menga-takan akan melakukan beberapa penyesuaian.

Hal itu dilakukan apabila pembatasan merambah ke semua daerah, khususnya di dalam Kota Probolinggo.”Kurang lebih akan ada koreksi harga dan pengu-rangan ritase,”ujarnya kepada Wartawan, Selasa (26/8).

Ia menjelaskan ketika ada pembatasan solar bersub-sidi maka harus ada penstabilan pembiayaan. Dalam hal ritase,

idealnya perusahan outo busnya dalam sehari melakukan 5-6 kali ritase (rute pulang-pergi). Namun, dengan adanya pem-batasan pihaknya jadi akan harus mengurangi hingga 4 ritase. Dampaknya, dari pengurangan satu ritase ini akan berpengaruh pada cost oprasional yang lain.

“Saya belum bisa mem-perkirakan seberapa jauh pembatasan solar bersubsidi itu dalam kenaikan tarif penumpang. Diakuinya sangat cemas karena di wilayah Kota Probolinggo ketersediaan solar dibatasi pembeliannya,”tandas Tomy Wahyu Prakoso.

Mantan anggota dewan ini mengatakan, penetapan kuota

BBM bersubsidi sebesar 46 juta kl telah digelontorkan ke seluruh daerah berdasarkan kebutu-han. Pemda sebagai bagian dari pemerintah pusat juga memiliki andil dalam menjaga kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kuota sebesar 46 juta kl itu kan dibagi rat ke seluruh daerah. Daerah juga diberikan kebebasan melakukan pembatasan agar jatah yang ditetapkan sesuai dengan peruntukkan. Tapi tidak seperti itu, kami tidak setuju,” tegasnya.

Sesuai surat edaran instruksi BPH Migas No. 937/2014, insitusi pemerintah itu melakukan se-jumlah cara dalam menjaga kuota BBM bersubsidi di tahun ini. Me-kanisme yang dilakukan antara lain pembatasan waktu opera-sional penjualan BBM subsidi di SPBU dari pukul 08.00-18.00 khusus untuk penjualan solar.

“Kami mempertanyakan kebijakan pemerintah yang

justru membatasi bahan bakar subsidi pada kendaraan angku-tan umum. Kebijakan ini justru pro-kendaraan pribadi dan tidak pada kendaraan umum. Sekarang malah bahan bakar untuk ang-kutan umum yang dibatasi,”ucap Tomi Wahyu Prakoso.

Dengan berbagai pertimban-gan, lanjut Tomi Wahyu Prakoso, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembatasan subsidi solar ini. Mau tidak mau harus diakui bahwa saat ini telah terjadi keresahan di kalangan bawah akibat adanya kebijakan peme¬rintah tersebut.

Sistem penjualan BBM, khu-susnya solar, berdasarkan jadwal yang saat ini mulai diterapkan pemerintah telah merugikan banyak pihak. Dia menilai, pen-cabutan solar bersubsidi akan mengakibatkan efek domino ter-hadap harga kebutuhan lainnya, termasuk suku cadang kendaraan.

“Kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi BBM jenis solar ini tentu akan merugikan banyak

pihak. Terutama para penyedia jasa angkutan. Efek dominonya bukan hanya kenaikan suku cadang, tapi akan berpengaruh pada kenaikan bahan-bahan kebutuhan lainnya,” katanya.

Menurutnya, kenaikan yang terjadi pada harga suku cadang sulit terkontrol, bahkan bisa mencapai 100 persen. Dan, hal ini yang tentunya sangat ditakut-kan para penyedia jasa angku-tan. Lebih dari itu, pencabutan subsidi solar ini pasti berimbas kepada masyarakat.

“Dalam kondisi seperti sekarang, para penyedia jasa angkutan berada dalam po-sisi dilematis. Jika menaikkan tarif dan belum ada ketentuan, bisa terjadi konflik horizontal di bawah antara penyedia jasa dengan masyarakat. Namun jika tidak melaku¬kan penyesuaian dengan cara menaikkan tarif, mereka tentu akan mengalami kerugian,”pungkas Tomi Wahyu Prokoso .

=M.HisbullaH Huda

SubSidi Solar dibataSi

Pengusaha Jasa Angkutan MengeluhPROBOLINGGO - Kebijakan pembatasan solar bersubsidi yang diberlakukan pemerintah mulai 1 Agustus 2014 mulai menjadi pemikiran bagi para pengusaha angkutan di Kota Probolinggo. Selaku perusahaan jasa angkutan yang meng-gunakan bahan bakar utama solar, otomatis hal itu berefek bagi performa pelayanan mereka.

DIKELUHKAN. Kebijakan pembatasan solar bersubsidi yang diberlakukan pemerintah mulai mulai menjadi pemikiran bagi para pengusaha angkutan di Kota Probolinggo.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III 15 lahragaKORAN

MADURARABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III 15

MANCHESTER - Pemain internasional Argentina, Angel Di Maria tiba di Old Trafford pada Selasa (26/8) dini hari WIB guna merampungkan proses kepin-dahannya dari Real Madrid ke Manchester United (MU) dengan nilai transfer 59,7 juta pound. Ini akan menjadi rekor baru di Ing-gris sekaligus memecahkan rekor transfer Fernando Torres dari Liverpool ke Chelsea tiga tahun lalu senilai 50 juta pound.

Senin (25/8) malam atau Selasa (26/8) dini hari WIB, Di Maria tiba di pusat latihan MU di Carrintong setelah terbang dari Spanyol sebelum mengikuti tes medis dan merampungkan seluruh proses transfer. Setelah semua ini selesai, Di Maria akan menjadi pemain termahal di Inggris.

Sementara itu, Liverpool akhirnya resmi mendapatkan penyerang AC Milan Mario Balo-telli dengan harga 16 juta pound. Bahkan mantan pemain Man-chester City ini hadir di tribun Etihad Stadium menyaksikan jalannya pertandingan antara Manchester City versus Liverpool yang berakhir dengan kekalahan “The Reds” 3-1.

Balotelli diproyeksikan untuk mengisi posisi yang ditinggal-kan Luis Suarez yang dilego ke Barcelona pada jendela transfer musim panas ini. Meski de-mikian, pemain Timnas Italia ini tidak otomatis mendapat tempat utama di skuat Brendan Rodgers. Dia harus bersaing dengan para penyerang yang sudah lebih dulu berlabuh di Anfield pada bursa

transfer musim panas ini seperti Rickie Lambert.

Ketidakhadiran Suarez di lini depan Liverpool sangat terasa. Paling akhir, Liverpool kalah dari Manchester City pada laga dini hari tadi. Para pemain depan Liverpool kesulitan menjebol gawang Joe Hart. Kehadiran Balotelli diharapkan bisa mengisi ruang yang ditinggalkan Suarez tersebut.

Balotelli sendiri mengaku sangat senang bisa kembali ke Liga Utama Inggris. Pilihan kem-bali ke Italia dua setengah tahun silam dari Manchester City, kata dia, adalah sebuah kesalahan.

Balotelli dikontrak untuk waktu jangka panjang mengingat usianya masih muda yaitu 24 tahun. Dia juga menjadi salah satu striker terbaik dunia karena memiliki kekuatan fisik, ke-mampuan teknis, dan kualitas sebagai penyelesai akhir di mulut gawang. Bersama Milan, dia sudah mengoleksi 26 gol dari 43 pertandingan Liga Serie A Italia. Di Timnas Italia, Balotelli adalah top skor dengan 13 gol dari 33 pertandingan.

Pelatih Liverpool Brendan Rodgers berharap Balotelli bisa tampil bagus bersama “The Reds”. Lebih dari itu, dia ber-harap agar Balotelli bisa menjaga perilaku di dalam dan luar lapa-ngan. “Dia tahu bahwa mungkin ini kesempatan terakhirnya. Mario adalah seseorang yang bisa kami ubah baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang pemain sepakbola,” kata Rodgers.

=SKY SPORTS/CAROL AJI

Jovetic menunjukkan kebole-hannya musim ini, setelah musim lalu tidak bisa tampil penuh ka-rena cedera. Pemain 24 tahun ini didatangkan dari Fiorentina pada musim panas 2013 lalu. “Dia san-gat tidak beruntung musim lalu. Dia hanya dimainkan pada dua atau tiga pertandingan. Kami membelinya karena kami tahu dia seorang pemain sangat bagus,” kata Pellegrini.

Dia melanjutkan, “Dia men-jalani pramusim yang sangat ba-gus dan saya sangat senang deng-anya. Dia layak mendapatkan itu.”

Perihal melawan Liverpool, mantan pelatih Real Madrid dan Malaga ini mengaku bahwa per-siapan menjelang laga ini sangat intens. Pasalnya, Liverpool ada-lah tim kuat yang sulit dikalah-kan. “Kami bekerja tanpa bola selama 95 menit. Ketika Anda melawan tim sekuat Liverpool, Anda harus bermain dengan konsentrasi dan intensitas yang penuh dan kami melakukan itu. Saya sangat senang dengan cara

tim ini bermain pada laga ini,” kata pria asal Cile tersebut.

Sementara itu, gelandang City asal Prancis Samir Nasri menegaskan bahwa kemenan-gan atas Liverpool menjadi peringatan kepada tim-tim lain yang bakal datang ke Etihad Sta-dium. Kepada tim-tim lain, kata Nasri, City mengingatkan bahwa beginilah cara mereka bermain.

Dalam tiga bulan pertama Liga Utama Inggris musim ini, City akan menjamu tim-tim elit seperti Chelsea, Tottenham Hot-spur, dan Manchester United di tempat yang sama. Selain itu, mereka juga akan bertandang ke Emirates Stadium untuk menan-tang salah satu calon juara liga musim ini, Arsenal pada 13 Sep-tember mendatang. “Kami mau menegaskan bahwa begitulah cara kami bermain musim ini,” ujarnya mengingatkan.

Seperti Pellegrini, Nasri juga memuji penampilan impresif Jovetic pada laga tersebut yang kemudian dinobatkan sebagai

“man of the match”. “Musim lalu dia mengalami cedera beberapa kali. Pada pramusim ini, kami melihatnya sedang “onfire” dan hari ini dia mencetak dua gol penting dan menurut saya ini baru awal dari sebuah musim yang hebat untuknya,” lanjut mantan gelandang Arsenal ini.

Jovetic sendiri mengaku san-gat senang bisa mencetak dua gol pada laga itu. Meski demiki-an, apa yang dilakukannya be-lum berarti apa-apa. “Ini belum menjadi momen-momen ter-indah buat saya karena musim lalu saya memiliki banyak masalah. Tetapi saya tidak ingin memikirkannya lagi. Itu masa lalu. Sekarang, saya hanya ingin menikmati banyak hal bersama tim dan para pemain yang ingin memenangkan banyak trofi,” tegasnya.

Dia meneruskan, “Tidak mu-dah bertahan di dalam tim ini. Saya tahu itu. Tetapi saya tidak berpikir untuk menonton dari pinggir lapangan. Tugas saya adalah melakukan yang terbaik.”

Menurutnya, mengalahkan Liverpool yang juga pesaing ter-dekat mereka dalam perebutan gelar juara liga musim lalu, ada-lah sesuatu yang manis. “Mereka adalah salah satu tim calon kuat juara liga musim ini dan kami tahu itu. Hari ini kami bermain sangat bagus. Pada akhirnya kami menang 3-1 dan ini keme-nangan penting untuk kami,” tutupnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Borong Dua Gol, Jovetic DipujiMANCHESTER - Pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini memuji penampilan impresif Stevan Jovetic saat timnya menumbangkan Liverpool 3-1 pada lanjutan Liga Utama Inggris di Etihad Sta-dium, Selasa (26/8) dini hari WIB. Jovetic mencetak dua dari tiga gol City pada laga tersebut. Satu gol lainnya dibuat oleh Sergio “Kun” Aguero. Semen-tara gol tunggal “The Reds” berasal dari gol bunuh diri bek Manchester City Pablo Zabaleta.

PERPINDAHAN PEMAIN

Rampungkan Proses Transfer, Di Maria Tiba di Old Trafford

Mobil yang ditumpangi Angel Di Maria terlihat memasuki tempat latihan Manchester United di Carrington.

Striker Manchester City Stefan Jovetic tampil impresif pada laga kontra Liverpool pada lanjutan Liga Primer Inggris di Etihad Stadium, Selasa (26/8) dini hari WIB. Pada laga itu, Jovetic menyumbang dua gol dalam kemenangan 3-1 Manchester City.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III16

lahragaKORAN MADURA

16RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III

Madrid menjamu Cor-doba di Santiago Bernabeu. Striker Karim Benzema

membuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-30.

Sundulan pemain inter-nasional Prancis ini menyambut umpan

silang pemain anyar Madrid, Toni Kroos, bersarang di pojok kanan gawang Cor-doba.

Kedudukan 1-0 ini bukan saja ber-tahan hingga tu-run minum, tetapi bahkan nyaris ber-tahan hingga akhir p e r t a n d i n g a n . Untunglah pada

detik-detik men-jelang laga ditutup,

pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo yang

tidak tidak terlalu ba-gus pada laga tersebut mampu memanfaatkan umpan matang Isco untuk mengubah kedudu-kan menjadi 2-0. Tendangan

kaki kanan kapten Timnas Portugal ini bersarang di pojok kiri bawah gawang Cordoba yang di-kawal Juan Carlos.

Dengan gol ini, Ronaldo kembali memperlihatkan keta-jamannya bersama klub. Ini adalah gol keempat Ronaldo di semua kompetisi resmi bersama Madrid pada awal musim ini. Se-belumnya, dia mencetak dua gol kemenangan Madrid atas Sevilla pada laga Piala Super Eropa awal bulan ini, kemudian mencetak satu gol saat mereka ditahan im-bang 1-1 oleh Atletico Madrid di Piala Super Spanyol di Santiago Bernabeu. Meskipun, Madrid akhirnya kalah di ajang ini kare-na takluk 0-1 dari Atletico pada leg kedua di Vicente Calderon. Kondisi ini berbeda ketika Ron-aldo membela Timnas Portugal. Pada Piala Dunia 2014 lalu, dia hanya sukses mencetak satu gol dan tidak bisa membawa timnya tembus ke babak 16 besar.

Menanggapi hasil ini, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti

mengaku tidak terlalu puas. Bahkan, menurut dia, Ronaldo belum fit 100%. “Kami men-gawali liga ini dengan buruk, meskipun kami memetik ke-menangan. Dan, ini cukup baik. Cristiano juga belum fit benar seperti juga beberapa pemain lainnya. Tetapi kerja minggu ini akan membantu kami mencapai kebugaran para pemain,” kata Ancelotti.

Pada laga ini, pelatih asal Italia tersebut memasang dua pemain barunya di posisi gelan-dang yaitu Toni Kroos dan James Rodriguez secara bersamaan. Mereka bahu membahu dengan Luka Modric di lapangan tengah “Los Galacticos”. Toni Kroos pun membayar kepercayaan itu den-gan tampil cukup impresif pada laga debutnya ini.

Atletico Diimbangi RayoSementara itu, pada laga

terpisah, Rayo Vallecano ber-hasil menahan imbang tanpa gol Atletico Madrid. Bahkan, Val-lecano berhasil mendominasi atas juara La Liga musim lalu itu dan juara Piala Super Span-yol musim ini. Mereka mencatat penguasaan bola sebanyak 59% dan hanya menyisakan 41% un-tuk Atletico. Sedangkan jumlah tendangan ke gawang, kedua tim cukup berimbang. Vallecano memiliki 8 tendangan ke gawang sedangkan Atletico 9 kali dengan sama-sama memiliki dua tend-angan yang tepat sasaran. =SKY SPORTS/CAROL AJI

MADRID - Klub Ibukota Spanyol Real Madrid memetik kemenangan pada laga perdana mereka di La Liga Spanyol yang berlangsung Senin (25/8)

malam waktu setempat atau Selasa (26/8) dini hari WIB. Madrid menaklukkan klub promosi Cor-

doba dengan skor 2-0.

Benzema-Ronaldo Antar Madrid Raih

Kemenangan

Karim Benzema meluapkan kegembiraannya usai menjebol gawang Cordoba pada lanjutan La Liga yang berlangsung Selasa (26/8) WIB di Santiago Bernabeu. Madrid menang dengan skor 2-0 atas tamunya. Gol kedua Madrid dipersembahkan oleh Cristiano Ronaldo (foto samping)

Borong Dua Gol, Jovetic Dipuji

Olahraga | 15

BACA JUGA

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III A

27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

RABU PENDAFTARAN CPNSMULAI 27 AGUSTUS SAMPANG J

Melawan HegeMoni Patriarki NETER KOLENANG P

HJ UMMUL HASANAHKEKERINGAN MELANDAPendistribusian Air Sudah Terjadwal di PDAM

PAMEKASAN G

Fuad: Meskipun Anak Sendiri, Saya Sikat!

Momon Tak Gentar Perda Kedisiplinan

Taneyan LanjangKORAN MADURA

FUAD AMIN IMRON

Ketua DPRD Bangkalan

BANGKALAN - Ucapan te-gas keluar dari ketua DPRD Bangkalan yang baru, RKH Fuad Amin. Demi mem-bawa kepentingan rakyat Bangkalan ke depan dirin-ya tidak akan segan-segan membuat peraturan men-genai kedisiplinan.

Bahkan pernyataan menarik ke-luar dari mulut Fuad Amin yang tidak akan bersikap pandang bulu, meskip-un terhadap anaknya sendiri, Momon yang kini menjabat Bupati Bangkalan.

“Saya akan bersikap tegas ke-pada siapa pun tanpa pandang bulu. Termasuk kepada Bupati Bangka-lan. Kalau gak bener, saya sikat. Un-tuk membawa Bangkalan ke depan,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikannya terkait rencana perda inisiatif

kedisiplinan yang bakal dia usulkan untuk dibuat seba-

gai peraturan daerah (Per-da) Bangkalan mendatang. Sebab negara ini harus

dibangun dengan kedisiplinan. Dia menginginkan agar kabupaten Bang-kalan lebih baik lagi ke depan.

Saat ditanya mengenai kedisipli-nan yang menyangkut Bupati Bang-kalan sendiri yang notabene adalah puteranya dalam hubungan kekera-batan. Fuad menjawab akan mengu-sulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dipecat. Atau minimal diberi sanksi administratif kepada Bupati Bangkalan ini. Sebab, jabatan politis-nya tetap menjadi wakil rakyat.

Di tempat terpisah, Bupati Bang-kalan, RK Makmun Ibnu Fuad meny-ambut baik rencana DPRD untuk membuat Perda Kedisiplinan Pega-wai. Dia menilai hal itu merupakan ide yang bagus, sehingga perlu juga didukung oleh semua pihak. Termas-uk dirinya tak pernah gentar mengha-dapi perda tersebut, karena itu untuk kebaikan di Bangkalan.

“Itu ide brilian yang harus didukung dan dilaksanakan dengan baik. Kami pun siap melaksanakan Perda tersebut dengan sungguh-sungguh seandainya memang sudah ditetapkan oleh legislatif dan ekse-kutif nantinya,” paparnya.

=MOH RIDWAN/RAH

MAKMUN IBNU FUAD

BupatiBangkalan

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III BPROBOLINGGO RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III SumenepKORAN MADURAB

“Kalau hanya vaksin menin-gitis gratis karena sudah dibiayai pemerintah, tapi kan JCH ini juga diberi vaksin influenza, makanya harus bayar,” ungkap Kabid Pen-anggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Sumenep Dwi Regnani, Selasa (26/8).

Menurut Dwi Regnani, vaksin infuelza sebenarnya tidak diwajib-kan bagi JCH, melainkan hanya im-bauan agar para JCH kebal dari vi-rus. Namun, para JCH banyak yang mengikuti vaksin influenza itu.

"Ini kami lakukan untuk men-gantisipasi terjadinya penyakit ke-tika tiba di Saudi Arabia mendata-ng," ujar Amir Wasit, salah satu JCH asal Kecamatan Ganding, disela-sela menjalani vaksin.

MutasiSebanyak lima je-

maah calon haji (JCH) tahun 2014 asal Kabupaten S u m e -nep mu-tasi lokasi pemberang-katan ke Mekkah ke daerah lain. Informasinya, sebanyak dua JCH mutasi ke Kabupaten Pamekasan, tiga JCH mu-tasi ke Kota Malang, Surabaya, dan Tuban (Jawa Barat).

"Itu dilakukan karena per-mintaan dari JCH itu sendiri, den-gan alasan karena kedinasan dan juga karena mau berangkat bersa-ma keluarganya," Kata Kepala Seksi (Kasi) Haji Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep Abd. Aziz kepada Koran Madura, kemarin.

Dua alasan tersebut memang seringkali dijadikan alasan JCH un-tuk mutasi pemberangkatan. "Kami memaklumi soal itu, mungkin ka-lau yang PNS (pegawai negeri sipil) ada mutasian dari daerah asal ke daerah lain, karena mutasian itu

bagian dari prestasi. Kalau yang non PNS karena alasan mau ber-sama famili atau keluarganya," ujar mantan Kepala KUA Kecamatan Pragaan itu.

Menurutnya, karena per-mintaan mutasi tersebut timbul dari JCH, pihaknya selaku penang-gung jawab tidak bisa menahan-nya. "Apa pun yang diinginkan JCH selagi itu demi kenyamanan dan keselamatan, pasti kami kabulkan," terangnya.

Sedangkan yang mutasi ke Kabupaten Sumenep ada empat orang, yakni dua JCH asal Goron-talo Jawa Barat dan dua JCH asal Kabupaten Situbondo. "Tahun ini sebanyak empat JCH yang mutasi ke Sumenep," ungkapnya.

Hanya saja, walaupun JCH telah resmi pindah lokasi pem-

berangkatan ke daerah lain, untuk akseso-

ris kelengkapan JCH selama

dari Indo-nesia harus diambil di S u m e n e p s e b a g a i t e m p a t

p e n d a f t a -ran pertama.

"Semua per-lengkapan yang

disediakan oleh pemerintah, tetap harus di-

ambil di sini (Sumenep), begitu pula sebaliknya," terangnya.

Jumlah JCH tahun 2014 asal Kabupaten Sumenep mencapai 526 JCH. Sesuai jadwal pemberang-katan, Sumenep berada di antara kloter 30-36 dengan jadwal pem-berangkatan mengikuti gelombang kedua.

Di antara 526 JCH itu ada satu JCH yang lanjut usia, yakni Musah-mar asal Desa Prmbana, Kecamatan Gayam Pulan Sapudi.

"Kalau tidak ada halangan tang-gal 26 September mendatang JCH asal Sumenep sudah tiba di asrama haji embarkasi Surabaya," tutup Azizi.

=JUNAEDI/MK

Biaya Vaksin Rp 150.000Empat JCH Mutasi ke SumenepSUMENEP – Jemaah calon haji (JCH) Sumenep dipungut biaya Rp150.000 untuk satu kali vaksin influenza. Jumlah dana patungan dari seluruh JCH sebanyak 532 orang itu mencapai Rp 79.800.000.

DISUNTIK. Salah satu jemaah calon haji (JCH) sedang disuntik oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep di Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Sumenep, Selasa (26/8).

SUMENEP – Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kecamatan/Kepulauan Masalembu mulai langka. Selain karena stok di agen penyalur minyak dan solar (APMS) menipis, juga imbas dari pembatasan waktu pem-belian BBM.

Kepala Sub Bagian Pereke-nomian Setkab Sumenep Suhermanto mengatakan, saat ini keberadaan BBM besub-sidi jenis solar di Kepulaun Masalembu sudah mulai mengalami kelangkaan sejak sepekan terakhir.

”Memang kami sudah mendapat laporan dari salah satu warga, jika di Kecama-tan/Kepuluan Masalembu sola mengalami kelangkaan. Mungkin salah satunya akibat pembatasan waktu pembe-liaan BBM oleh pemerintah pusat,” katanya, Selasa (26/8).

Sementara dua bulan ke depan, masyarakat kepulauan sangat membutuhkan BBM jenis solar. ”Sekarang kan sudah musim panen ikan lagi nelayan. Jadi tentunya daerah itu membutuhkan pasokan solar yang lebih banyak,” terangnya.

Apalagi saat ini, lanjut Herman, pasokan ke daerah kepuluan masih bergantung terhadap cuaca. ”Untuk pen-girimannya, tetap memakai transportasi laut. Sehingga pengiriman BBM tidak bisa cepat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, untuk menanggulangi terjadinya kel-angkaan solar yang berkepan-jangan, Pemerintah Kabu-paten Sumenep mengeluarkan imbauan agar sementara ini penggunaan solar diperkecil.

”Kami telah mengirimkan surat kepada seluruh camat

di kepulauan. Pada intinya menyosialisasikan agar penggunaan BBM jenis solar dipergunakan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumenep Affandi Maghrib menerangkan, pemerintah tidak usah mengeluarkan kebijakan pembatasan solar bersubsidi. ”Hemat kami tidak seharusnya Pemkab beralibi seperti itu. Lebih baik kuota tetap seperti biasanya, namun harganya dinaikkan saja,” katanya.

Menurut Affandi, jika pemerintah sampai mengu-rangi kuota, besar kemung-kinan aktivitas para nelayan akan lumpuh. ”Kasian kan para nelayan kalau (aktivi-tas) sampai lumpuh karena kehabisan solar,” tukasnya.

=JUNAEDI/MK

BAHAN BAKAR MINYAK

Solar di Kepulauan Langka

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III CSumenep

SUMENEP – Lembaga Ka-jian Kritis (LKK) Junaidi menilai perbaikan trotoar sepanjang 155 meter di Jalan Dr. Cipto lamban, tepatnya di depan kantor Bupati Sumenep. Sebab, sampai saat ini masih belum diperbaikai.

”Seharusnya itu sudah diper-baiki, sebab sudah hampir satu tahun keberadaan dibiarkan ru-sak,” katanya, kemarin. Sebel-umnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) berjanji akan mem-perbaiki totoar itu pada awal bu-lan Juli 2014.

Rusaknya trotoar itu disebab-kan adanya proyek pelebaran ja-lan yang dilakukan oleh PU Bina Marga pada akhir tahun 2013. Selain mengakibatkan rusaknya trotoar, juga puluhan pohon hi-asan jalan mati.

Hanya saja, sampai saat ini, PU Cipta Karya sebagai penang-gung jawab masih belum mel-akukan perbaikan. ”Kami kira itu harus diutamakan, kalau tidak akan mengganggu terhadap pe-mandangan kantor bupati sendi-ri,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut pagiat SCW itu, waktu pelaksanaan proyek tinggal beberapa bulan lagi. ”Ka-lau tidak segera dilakukan perbi-akan, jelas akan tumpang tindih dengan program yang bersum-berkan dari dana perubahan ang-garan keuangan (PAK). Sehingga, besar kemungkinan pekerjaan itu tidak akan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Oleh sebab itu, jika memang

proses tendenya sudah selesai, Cikatarung sebagai penanggung jawab segera mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja).

”Makanya jangan suka men-gulur waktu, biar pekerjaan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri,” tukasnya.

Sayangnya Kepala Dinas PU Cikatarung Bambang Iriyanto

masih belum bisa memberikan kejelasan terkait waktu pelak-saan proyek itu kapan dimu-lai. Sebab, ketika Koran Madura bertandang ke tempat kerjannya sedang tidak ada.

Ketika dihubungi melalui tel-epon selulernya mengaku masih mengikuti kegiatan di Surabaya. ”Mohon maaf ya, saat ini saya sedang ada di Surabaya,” sing-

katnya, kemarin.Beberapa waktu lalu, pihakn-

ya memaparkan bahwa per-encanaan perbaikan trotoar tersebut sudah dilakukan sejak bulan Januari lalu. Sementara anggaran untuk pembangunan trotoar tersebut diperkirakan menghabisakan dana sebesar Rp 800.050.000.000.

=JUNAEDI/MK

INFRASTRUKTUR

Perbaikan Trotoar Dinilai Lamban

SUMENEP – Mlyd (40), warga Kecamatan Ambunten, diaman-kan petugas Satreskrim Polres Sumenep, karena menggunakan uang palsu saat mengurus per-panjangan kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat setempat Jl. KH. Mansyur.

”Benar, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap Mlyd yang diduga pemilik upal (uang palsu), yang ditangkap petugas saat mem-bayar perpanjangan dua kendaran bermotor di Kantor Samsat,” kata Kasatreskrim Polres Sumenep AKP Bambang Supriyanto, kemarin.

Penangkapan Mlyd berawal dari kecurigaan petugas Samsat terhadap uang pembayaran pajak dua kendaraan bermotor dari ter-sangka, Senin (25/8) sekitar pukul 15.00. Dari uang Rp 500.000 yang diterima petugas Samsat, terdiri dari delapan lembar uang pecahan Rp 50.000 dan satu lembar uang peca-han Rp 100.000, satu lembar uang pecahan Rp 100.000 mencurigakan.

Sehingga, petugas Samsat mengecek keaslian uang tersebut sebelum memasukkannya ke dalam brankas. Ternyata kecurigaan petu-gas Samsat benar, satu lembar uang pecahan Rp 100.000 palsu.

Hal itu diketahui petugas setelah uang tersebut dicek meng-gunakan alat pendeteksi uang. Aki-batnya, petugas melaporkan temuan tersebut pada petugas kepolisian yang juga bertugas di kantor Sam-sat, sehingga petugas dengan mudah membekuk tersangka yang masih berada dalam kantor. Selanjutnya ter-sangka dibawa ke Mapolres Sumenep, untuk menjalani pemeriksaan.

”Dari pengakuan tersangka, uang yang diduga palsu itu diterima dari seseorang yang minta tolong menguruskan perpanjangan ken-daraan bermotor, tapi masih akan kami dalami lagi,” imbuhnya.

=JUNAEDI/MK

KRIMINALITAS

Ada yang Gunakan Uang Palsu di Samsat

Demikian dikatakan Ka-bid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis-nakertrans) Sumenep Sukirman, Selasa (26/8). Menurutnya, sejak bulan Januari-Agustus 2014, sedikitnya 201 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumenep yang dideportasi dari Malaysia.

“Sejak Januari hingga sekarang, total TKI ilegal yang dideportasi sebanyak 201

orang,” kata Sukirman, kemarin. Sukirman menyatakan, dari 201 orang TKI itu, 151 orang yang dideportasi di Malaysia. Sedan-gkan 50 orang lainnya calon TKI yang digerebeg polisi sebelum diberangkatkan ke Malaysia karena ketahuan tidak memiliki dokumen lengkap di Surabaya.

Sukirman menjelaskan, 201 TKI itu dinyatakan tidak memiliki surat resmi, sehingga di Negeri Jiran menjadi buronan

petugas, bahkan sebagian sem-pat menjalani hukuman sebelum dipulangkan paksa.

“Dari 201 TKI ilegal itu, 51 orang di antaranya memang tidak sampai di negeri tujuan karena tertangkap di perjala-nan oleh Polda Jawa Timur, sedangkan selebihnya 150 orang dilaporkan sempat bekerja di Malaysia,” katanya.

Menurut Sukirman, TKI tersebut dikatakan ilegal, karena tidak melalui prosedur resmi Penyalur Jasa TKI (PJTKI). “Jadi, pemberangkatan TKI ilegal itu juga menggunakan visa pelan-cong atau wisatawan, sehingga ketika masa kunjungannya habis, mereka jadi buronan

petugas,” kata Sukirman.Sukirman menambahkan,

dari hasil kajiannya, TKI ilegal kecenderungannya enggan menggunakan jalur resmi karena selain terpengaruh dengan tekong, di negara tujuan pada umumnya memiliki kerabat yang berkerja lebih dahulu. “Sehingga mereka cenderung memilih jalur ilegal daripada yang resmi,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang antisipasi, pihaknya akan meng-galakkan sosialisasi, khususnya ke kecamatan yang menjadi kantong TKI ilegal dalam rangka menekan maraknya TKI ber-masalah.

=SYAMSUNI/MK

TKI ILEGAL

Ratusan TKI Dideportasi SUMENEP - Sebanyak 201 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Kabupaten Sumenep dideportasi dari Malaysia. Ratusan TKI yang dipulangkan itu berasal dari tiga kecamatan di kepulauan, yakni Sapeken, Kan-gayan, dan Arjasa.

BELUM DIPERBAIKI. Pengendara melintas di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep Jl. Dr. Cipto, Selasa (26/8). Trotoar di jalan tersebut belum diperbaiki.

Uang yang diduga palsu itu diterima dari seseorang yang minta tolong mengu-

ruskan perpanjangan kend-araan bermotor,”

AKP Bambang SupriyantoKasatreskrim

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III D Sumenep

“Tim forensik sengaja dida-tangkan untuk mengungkap pe-nyebab kematian korban,” terang Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono. Tim forensik Polda Jatim sampai di Rumah Sakit dr Moh Anwar Sumenep, Senin (25/8) pukul 22.50 Wib.

Dokpol Forensik Polda Jatim langsung masuk ke ruang autopsi rumah sakit, di dampingi Waka-polres, Kasat Reskrim, Kapolsek Kota Sumenep, serta sejumlah penyidik lainnya. Hingga pukul 23.15 Wib, tim forensik dari Polda Jatim belum keluar dari ruang au-topsi rumah sakit.

Penyidik Polres Sumenep melibatkan Polsek Kota Sumenep untuk mengungkap pelaku pem-bunuhan yang dilakukan dengan cara sadis, yakni memotong kepa-

la dan alat vitalnya. Dalam proses penyelidikan itu, polisi periksa empat orang saksi.

“Sudah empat orang saksi yang kita periksa di polsek,” kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kota Sumenep, AKP Mohammad Heri, saat di Ruang Kamar Mayat RSU dr Moh Anwar Sumenep, Selasa (26/8).

Saksi yang diperiksa intensif oleh penyidik Polres Sumenep, salah satunya Rosita (45), warga Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Sumenep. “Rosita adalah istri kor-ban,” terangnya.

Penyidik Polres Sumenep tel-ah berhasil mengungkap identitas korban mutilasi yang ditemu-kan membusuk dalam kubangan bekas batu pospat di atas bukit Dusun Tanonggul, Desa Torbang,

Kecamatan Batuan, Sumenep. “Pengakuan salah seorang saksi, korban mayat tanpa kepala itu bernama Ahmad Dafir dengan umur 47 tahun,” kata Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono.

Istri korban, sambungnya, juga mengakui jika yang ditemu-kan tewas adalah suaminya yang hilang sejak lima hari sebelum akhirnya ditemukan membusuk dalam kubangan bekas batu po-spat yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya, Minggu lalu.

Dia baru sadar jika suaminya tewas dengan kondisi menge-naskan setelah mengenali ba-gian dada, paha, dan kukunya. “Jadi, istrinya mengakui jika yang meninggal itu suaminya. Ya itu tadi, berdasarkan bagian dada,” urainya.

Berdasarkan penelusuran Ko-ran Madura, korban yang mening-gal dengan kondisi mengenaskan itu meninggalkan dua orang anak dan menantu. Selama hidupnya, korban memang sering menin-

ggalkan rumah untuk mencari nafkah keluarga.

Namun, kata salah satu sum-ber, usaha yang dijalankan tidak ada yang tahu, walaupun dalam identitas korban tertulis berpro-fesi sebagai petani. Selama ini, korban bertempat tinggal di ru-mah istri dan mertuanya.

MUI KutukMUI Sumenep mengutuk

keras kasus mutilasi itu. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep KH. Syafraji mengata-kan, kasus tersebut lebih banyak disebabkan masih rendahnya ke-sadaran masyarakat akan hukum, dan didukung oleh pola pikir yang primitif.

"Masyarakat Madura, termas-uk Sumenep, khususnya di wilayah pedesaan atau pedalaman, tingkat pendidikannya kan masih rendah. Ini berpengaruh terhadap pola pikirnya yang cenderung primitif. Mereka lebih suka menyelesaikan persoalan dengan main hakim sendiri," katanya, kemarin.

Sehingga, Ketua STIT Aqidah Usymuni ini sangat menyesalkan aksi main hakim sendiri yang di-lakukan masyarakat terhadap se-seorang yang dianggap telah ber-buat kesalahan. “Sebab apa pun alasannya, jengkel, dendam, atau apa pun, seharusnya tidak disele-saikan dengan cara kejam seperti itu. Biarkan hukum yang meneg-akkan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Shafraji mengatakan, berangkat dari ke-jadian itu, perlu keterlibatan se-mua pihak untuk memberikan pemahaman dan penyadaran pada masyarakat. Termasuk juga memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat.

“Kami pun juga seperti itu, bahkan dari kalangan ulama masih menyisakan PR (peker-jaan rumah) untuk memberi-kan bekal keagamaan pada masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus tegas menegakkan aturan tanpa tebang pilih," tandasnya.

=SYAMSUNI/MK

Tim Forensik Polda InvestigasiWakapolres: Mayat itu Bernama Ahmad Dafir Berumur 47 TahunSUMENEP – Tim forensik Polda Jatim melakukan inves-tigasi di Sumenep untuk meneliti tulang belulang korban mutilasi yang ditemukan membusuk dalam kubangan bekas batu pospat di atas bukit Dusun Tanonggul, Desa Torbang, Kecamatan Batuan.

SUMENEP - Tokoh masyarakat Dusun Talang Laok Desa Talang Kecamatan Saronggi mempertanyakan realisasi program pengapuran yang diterima Madarasah Diniyah (Madin) Nurul Um-mah desa setempat. Sebab, sampai saat ini, program yang bersumber dari dana APBN itu masih belum terlaksana.

Tokoh masyarakat Desa Talang Abu Risko menje-laskan, berdasarkan infor-masi yang berkembang, dana tersebut sudah dicairkan oleh Kantor Kementerian Agama Sumenep pada awal Agustus lalu. Dananya sebesar Rp 10 juta. "Informasi yang berkem-bang memang demikian," ka-tanya, Selasa (26/8).

Hanya saja, sambung Abu, walaupun dana itu telah dikabarkan cair, sam-pai saat ini masih belum terealisasi. Itu terlihat dari gedung madrasah itu masih belum ada perubahan sedikit pun. "Gedungnya tetap tidak ada perubahan, baik catnya maupun yang lainnya masih

tetap seperti yang lama," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Abu, ketika dana tersebut sudah cair, langsung direalisasikan. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. "Mestinya seperti itu, sehing-ga masyarakat sekitar tidak buruk sangka," ungkapnya.

Moh. Suli, salah satu war-ga Desa Talang, meminta agar pengelola madrasah lebih transparan dalam mengelola program pemerintah. "Itu leb-ih baik, agar masyarakat tidak berprasangka buruk. Sehingga image (citra) lembaga tetap harum dikalangan masyarakat sekitar," tuturnya.

Kepala Dusun Talang Laok, Desa Talang, Suyyidi, men-gaku tidak tahu soal program pengapuran itu. "Kami sebagai pelindung di lembaga itu juga tidak mengetahui adanya pro-gram itu," katanya.

Sebab, sambung Suyyidi, selama ini masih belum ada komunikasi di internal pen-gurus lembaga Nurul Ummah. "Makanya kami tidak tahu.

Seandainya memang ada, kami tidak mungkin menut-up-nutupi soal program itu," terangnya.

Kepala Madrasah Nurul Ummah Suhri juga mengaku tidak mengetahui soal adanya program tersebut. "Saya juga tidak tahu soal program itu. Karena saya tidak pernah me-nerimanya," timpalnya.

Menurutnya, besar ke-mungkinan jika memang ada, program itu diterima oleh kepala madrasah yang lama. "Makanya lebih jelasnya si-lakan tanya langsung kepada kepala yang lama. Soalnya saya baru menjabat sejak ta-hun ajaran baru kemarin," terangnya.

Kepala Seksi Pontren Kankemenag Sumenap Mus-tamik masih belum bisa di-mintai keterangan, sebab ke-tika Koran Madura bertandang ke tempat kerjanya, dirinya sedang ada rapat di Surabaya. ”Ke Surabaya, Mas, masih be-lum datang,” kata salah satu stafnya, kemarin.

=JUNAEDI/MK

MADIN NURUL UMMAH

Realisasi Program Pengapuran DipertanyakanAbu Yazid, sosok muda

berdedikasi tinggi, ulet, pekerja keras jika tak ada aral

yang melintang, akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Moncek Tengah Oktober mendatang.

Kata pria kelahiran Sumenep, 07 Oktober 1973 itu, Pemilihan Kepa-la Desa adalah ajang demokrasi. Sesuai hati nuraninya rakyat bisa memilih pemimpin desanya melalui pemilihan umum terbuka, jujur, adil dan bersemangat.

“Oleh karena itu, saya mencalon-kan diri bukan tanpa alasan, tetapi karena ada dukungan dari rakyat agar saya maju pada Pilkades mendatang. Demi titah rakyat, maka apapun akan saya lakukan,” ucapnya.

Dalam hemat Yazid, dengan penduduk 1500 jiwa, Moncek Ten-gah butuh pemimpin yang mau kerja, sehingga bisa membawa Desa Moncek Tengah maju dan penduduknya dapat layanan sesuai harapannya.

Keinginan Abu untuk ikut dalam kontestasi untuk mengabdi bagi raky-at, negara dan bangsa, lebih-lebih rakyat Moncek Tengah. Ia punya ke-inginan agar semua persoalan rakyat bawah menjadi mudah di tangannya.

Menurut Yazid, sekarang inilah

saat tepat untuk ikut membangun dan mengabdikan diri di desa tem-pat dimana ia dilahirkan, dibesarkan hingga sukes membangun mimpi.

“Kami siap mengabdi melayani dan memimpin warga Desa Moncek Tengah, tanpa terkecuali. Kami mo-hon doa restu serta dukungan se-luruh komponen masyarakat Desa Moncek Tengah. Doa dan dukungan masyarakat akan menjadi api se-mangat bagi saya untuk terus ber-juang,” ujarnya.

Ia minta doa restu kepada kepa-da seluruh perangkat Desa Moncek Tengah.

=SYAMSUNI

AbU YAzID

Siap Maju Demi Titah Rakyat

Abu YazidBakal Calon Kepala Desa

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III ESumenep

Sumenep - pemerhati seni dan kebudayaan, Jabatin Bangun menilai keragaman seni tabuh bedug harus dilestarikan sebagai bagian dari upaya menjaga budaya lokal.

"Bedug itu sebenarnya alat tabuh universal. Tak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Tak hanya bentuknya, akan tetapi juga cara menabuhn-ya. Ini harus dilestarikan untuk menjaga budaya lokal," katanya, Senin (25/8) malam.

Bedug bisa digabung dengan alat seni lainnya, salah satunya rebana. “Tergantung kreativitas pelaku seninya. Di madura, saya melihat kreativitas itu terli-hat nyata dalam bentuk 'daul'," ujarnya.

Di Sumenep, kata dia, dirinya menyaksikan langsung latihan salah satu kelompok musik 'daul' di Kecamatan Dasuk.

"Dari 'daul' sudah terlihat ada kreativitas warga madura pada umumnya dalam seni tabuh bedug. Ini hal yang positif bagi perkembangan seni dan budaya. Tentunya harus dilestarikan seba-gai bagian dari kebudayaan lokal," ucapnya.

Jabatin menjelaskan, bedug sebenarnya sudah ada sejak za-man prasejarah dan digunakan se-bagai simbol kepercayaan, seperti doa untuk ritual kesuburun tanah dan perayaan panen.

"Di kalangan umat Islam, be-dug juga populer, karena menjadi salah satu penanda masuknya waktu shalat. Seiring perkem-bangan zaman, bedug menjadi sarana ekspresi yang artistik yang dikolaborasikan dengan alat seni lainnya sebagaimana 'daul' di madura," katanya.

Sementara Branch manager Sampoerna Kretek, Ria Sutrisno menjelaskan, Sumenep menjadi salah satu lokasi kegiatan yang digagasnya, karena di pulau ma-dura memiliki keunikan tersendiri dalam seni tabuh bedug.

"Ada 'daul' yang mampu menunjukkan kebersamaan bedug dengan alat-alat seni lainnya. Ini unik dan kami merasa wajib ambil bagian untuk melestarikannya dengan cara menggelar kegiatan," katanya.

=ABD AZIZ/ANT

BUDAYA

Keragaman Seni Tabuh Bedug Harus Dilestarikan

"masyarakat sudah bisa me-nilai dengan gaji Rp 16 juta, cukup tidak untuk kebutuhan hidup saat ini? Bukan han-ya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga demi kepentingan masyarakat, karena kadang kita masih harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri," kata moh. Subaidi, anggota DpRD dari ppp.

mantan Ketua Komisi D tersebut menjelaskan, semua anggota dewan di Kabupaten Sumenep periode 2009-2014 mendapatkan uang pesangon hanya Rp 8.032.500 dengan gaji pokok Rp 16 juta tipa bu-lan. "Coba kita bayangkan se-lama pengabdian lima tahun dengan gaji sebesar itu, bukan kami mengeluh, hanya saja tidak sesuai dengan pengabdi-an," jelasnya

Hal serupa juga disampaikan Farid Afandi. politisi partai Am-anat nasional (pAn) tersebut

berharap anggaran kesejahter-aan wakil rakyat lebih tinggi dari sebelumnya. “Karena se-lama ini, kami menerima uang pesangon Rp 8 juta dengan gaji pokok Rp 16 juta. Jadi harapan besar kami, gaji dewan dinaik-kan dari sebelumnya," tegasnya.

Badrul Aini berpendapat, kalau dilihat dari sisi inflasi, pihaknya sepakat gaji dewan dinaikkan kerena kebutuhan sehari-hari sudah meningkat semua. “Dilihat dari aspek keadilan gaji anggota dewan seharusnya sudah dinaikkan dari dulu,” imbuh politisi pBB yang telah tiga periode duduk di DpRD.

menyikapi hal tersebut, Sek-retaris DpRD Sumenep, moh. mulki menjelaskan, kalau untuk gaji DpRD periode 2014-2019 sampai saat ini masih belum ada perubahan, sama seperti sebelumya. “Kami masih belum menerima Surat edaran (Se)

dari Kementerian Keuangan tentang kenaikan gaji DpRD,” ujarnya.

Katika disinggung soal gaji dewan, pihaknya tidak menje-laskan, namun ia memastikan gaji dewan bervariasi antara ketua DpRD, wakil DpRD, dan anggota. "pada Bulan Septem-ber DpRD yang baru dilantik sudah berhak menerima gaji," tutur mulki.

Alat Kelengkapan DewanSecara terpisah, ketua se-

mentara DpRD Sumenep Abrori mannan menargetkan pemben-tukan alat kelengkapan DpRD Sumenep selesai pada akhir bu-lan September 2014. Sehingga, pada bulan Oktober, dewan su-dah bisa menyusun program kerja yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan.

”Kalau melihat jabatan ket-ua sementara, memang kami tidak dibatasi, hanya saja kami mau alat kelengkapan itu segera terselesaikan,” kata politisi par-tai Kebangkitan Bangsa (pKB), Selasa (26/8).

Dirinya sebagai ketua semen-tara, menurutnya, terdapat dua hal yang sifatnya sangat krusial dan harus segera diselesaikan, yakni penyusunan dan pen-etapan tata tertib (Tatib) DpRD. ”pembentukan tatib dibutuhkan

sebagai pijakan hukum untuk menyusun agenda kedewanan lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, pimpinan juga bertanggung jawab dalam pem-bentukan dan penetapan fraksi di DpRD dan pembentukan alat kelengkapan DpRD, seperti un-sur pimpinan, pembentukan badan musyawarah (Bamus), badan anggaran (Banggar), badan legislasi (Baleg), dan pembentukan komisi.

untuk merealisasikan target tersebut, ia akan berkomunikasi dengan anggota DpRD lain su-paya memiliki komitmen yang sama. Terutama untuk sece-patnya menyelesaikan penyu-sunan tata tertib dan pemben-tukan alat kelengkapan DpRD.

”namun kami masih akan mengikuti agenda orientasi dan pendalaman anggota DpRD ke Surabaya pada akhir Agustus mendatang. Baru setelah itu, kami akan fokus untuk menye-lesaikannya,” janji politisi Ke-camatan pragaan.

Jika semua alat kelengka-pan itu sudah rampung pada September, selanjutnya pada Oktober anggota DpRD Sume-nep bisa bekerja secara efektif. Sebab, masing-masing anggota dewan sudah menempati posisi yang telah ditentukan.

=JUNAEDI/ SYAMSUNI/MK

DPRD Baru Minta Gaji DisesuaikanAlat Kelangkapan Dewan Ditarget Selesai September

SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 yang baru dilantik beberapa hari lalu sudah meminta kenaikan gaji. Gaji dan tun-jangan anggota DPRD rata-rata sebesar Rp 16 juta tiap bulannya nilai tidak cukup.

PEMBUKAAN PIMNAS

Sejumlah penari mem-peragakan Tari Teng-

gok pada pembukaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-27

di Universitas Dipon-egoro Semarang, Jateng,

Selasa (26/8). Pimnas yang dikuti sekitar 2.500

peserta dari 90 perguruan tinggi se-Indonesia itu

mengetengahkan tema “Berkreasi dan Berinovasi dalam Kebhinekaan” dan akan berlangsung hingga 29 Agustus mendatang.

Foto: ant/r. rekotomo

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN IIIFBANGKALANPROBOLINGGO PamekasanKORAN

MADURA FRABU 27 AGUSTUS 2014 NO. 0428 | TAHUN III

PAMEKASAN - Kantor Kemente-rian Agama (Kemenag) Pamekasan menggelar Halal Bihalal Persaudaraan Pensiunan Kementerian Agama (P2KA), di Aula Kantor Kemenag setempat, Se-lasa (26/8) kemarin.

Kegiatan ini bertujuan untuk tetap menjaga silaturahmi dengan para man-tan pejabat Kemenag setempat itu, tu-juan lainnya adalah untuk tetap mem-berikan dukungan kemajuan Kemanag Pamekasan kedepan, mengingat para pensiunan tersebut pernah menjadi ba-gian terpenting di tubuh Kemenag se-tempat.

Dalam acara yang berlangsung den-gan hikmat itu, selain dihadiri anggota P2KA Pamekasan, hadir juga Ketua P2KA Provinsi Jawa Timur, Drs. H. Raziqi, dan pejabat di lingkungan Kemenag setem-pat.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai ajang silaturahmi antara pejabat yang masih aktif dengan para pensiunan, agar komunikasi terjaga dan dapat memajukan Kemenag bersama-sama.

“Kami yang masih baru ini masih sedikit pengalaman dalam mengemban amanat ini, sehingga kami butuh sum-bangan doa dan masukan dari para pen-siunan yang lebih banyak pengalaman, agar Kemenag kedepannya semakin maju lagi,” katanya.

Lanjut Juhedi, anggota P2KA meru-pakan para senior yang pernah mem-berikan bimbingan dan arahan di saat pejabat yang masih aktif saat ini masih menjadi staf dulu. Sehingga dengan keg-iatan tersebut, menjadi bentuk penghar-gaan dan penghormatan atas jerih payah para pensiunan saat menjabat di Keme-nag.

=ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Majukan Kemenag Melalui Silaturahmi dengan PensiunanPAMEKASAN - Untuk keempat

kalinya, Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan mendapatkan tambahan kuota calon jemaah haji (CJH), yang akan berangkat tahun 2014 ini. Pada gelombang V ini, Kemenag Pamekasan mendapat tambahan kuota sebanyak 16 kursi, atau lebih sedikit dari gelom-bang empat lalu yang mencapai 21 kursi.

Data pada Seksi Haji dan Umrah Ke-menterian Agama (Kemenag) Pamekasan menyebutkan gelombang I kuota CJH Pamekasan sebanyak 568, namun yang melunasi Biaya Penyelanggaran Iba-dah Haji (BPIH) hanya 488 orang. Pada penambahan di gelombang II kuota CJH Pamekasan sebanyak 80, namun yang melunasi BPIH 73 orang.

Di gelombang III tambahan kuota CJH Pamekasan sebanyak 56, namun yang melunasi BPIH sebenyak 52 orang. Pada gelombang IV tambahan kuota CJH Pamekasan sebanyak 21, yang melunasi hanya 11 orang. Pada gelombang V dapat tambahan kuota sebanayak 16, yang pelunasannya masih akan berakhir pada 3 September mendatang.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi, melalaui Kepala Seksi Haji dan Umrah, Abdul Wafi mengatakan sesuai dengan ketentuan, mereka yang berhak memakai sisa kuota itu adalah CJH dengan nomor

porsi dibawahnya, yang diatur oleh Sis-tem Komputer Haji (Sikohaj).

“Kami kembali dapat tambahan kuota haji sebanyak 16 orang, yang nomor porsinya ada dibawah calon jemaah yang sudah tidak melunasi, karena pem-berangkatan haji ini sudah diatur oleh sistem di Kanwil Kemenag Jawa Timur,” katanya.

Menurut Wafi, CJH yang mendapat sisa kuota tambahan di gelombang V akan diberangkatkan pada kelompok terbang (kloter) bagian terakhir, karena masih akan mengurusi perizinan berkun-jung ke negara lain berupa paspor dan visa. Mengingat pemberangkatan secara nasional sudah akan dimulai pada tang-gal 1 September mendatang.

Dengan bertambahnya 11 orang CJH yang telah melunasi BPIH pada gelom-bang IV, maka jumlah CJH yang sudah dipastikan berangkat seluruhnya berjum-lah 650 CJH, belum termasuk CJH yang akan melunasi di gelombang V.

“Calon jemaah yang tidak melunasi sekarang itu alasannya karena tidak siap, sebab waktu yang diberikan untuk pelunasan terlalu mepet, sehingga mereka (CJH) lebih memilih untuk berangkat di tahun berikutnya dengan kondisi yang sudah siap segalanya,” ungkapnya.


CJH

Kuota Haji Bertambah 16 Kursi

Ketua Lembaga Pengka-jian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan, Moh. Zahid menyatakan tidak ada gunanya perda tersebut disahkan, tetapi belum bisa direalisasikan dengan alasan-alasan tertentu.

Seharusnya, perangkat-per-angkat pendukung terhadap re-alisasi perda tersebut, dilakukan jauh-jauh hari sebelum perda tersebut disahkan. Misalnya, draf perbub yang mengatur tin-

dak lanjut dari perda, termasuk pula klarifikasi dari Pemprov Jawa Timur, yang seharusnya dilakukan sebelum perda disah-kan.

Sehingga tidak terkesan, perda tersebut terburu-buru di-sahkan, karena ingin memenuhi target tuntasnya pembahasan raperda menjadi perda yang direncanakan Badan Legislasi Daerah (Baleg) DPRD Pame-kasan.

Padahal, perda tersebut di-

harapkan semua pihak, agar segera direaisasikan pada tahun pelajaran 2014-2015 dan tidak ada lagi penundaan realisasi

perda hingga ke tahun pelajaran 2015-2016.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono menyambut baik disahkanya menjadi Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2014 Tentang Keterampilan Membaca Alquran Bagi Peserta Didik. Tetapi, dimungkinkan tidak bisa diterapkan tahun ini karena pihak Disdik harus me-nyesuaikan dengan kurikulum yang ada.

Disdik, kata Yusuf, harus menyusun dengan baik strategi yang akan diterapkan, sehingga ia harus melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khu-susnya kepala sekolah.

Disdik akan mencarikan for-mat yang tepat untuk mereal-isasikan program tersebut. Se-hingga, program tersebut berjalan

sesuai dengan harapan dan me-miliki manfaat yang tinggi terha-dap para pelajar Pamekasan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Pemkab Pamekasan, Nur Aini membenarkan perda terse-but untuk sementara waktu tidak bisa diterapkan, karena sesuai ketentuan perundang-undangan, perda tersebut belum diklarifi-kasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Nur Aini, tidak menyebutkan secara mendetail kewajiban klar-ifikasi perda ke Pemprov Jatim. Termasuk target tuntasnya hasil klarifikasi Perda nomor 14 ta-hun 2014 Tentang Keterampilan Membaca Alquran Bagi Peserta Didik. ”Sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan, bahwa perda harus diklarifikasi,” jelasnya.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

LP2SI Desak Penyelesaian Regulasi Perda Baca AlquranKlarifikasi dari Pemprov Jatim Seharusnya Dilakukan SebelumnyaPAMEKASAN - Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan kembali mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan regulasi dan mengeluarkan hasil kajian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2014 tentang Keterampilan Membaca Alquran bagi Peserta Didik.

Seharusnya, perangkat-per-angkat pendukung terhadap

realisasi perda tersebut, dilakukan jauh-jauh hari se-belum perda tersebut disah-kan. Misalnya, draf perbub

yang mengatur tindak lanjut dari perda, termasuk pula klarifikasi dari Pemprov

Jawa Timur, yang seharusn-ya dilakukan sebelum perda

disahkan.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III GPamekasan

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Posko Pelay-anan Kekeringan, Badan Penang-gulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pame-kasan, 10 kecamatan yang terjadi kekeringan, yaitu Kecamatan Lar-angan, Proppo, Pasean, Pagante-nan, Batumarmar, Waru, Palen-gaan, Pademawu, Kadur, dan di Kecamatan Tlanakan.

Dengan rincian, di Kecamatan Pademawu, terjadi di Desa Padel-egan, Jarin, Baddurih, dan Majun-gan. Di Kecamatan Batumarmar di Desa Bangsareh, Bujur Barat, Bu-jur Timur, Bujur Tengah, dan Batu

Bintang. Di Kecamatan Palengaan di Desa Rekkerek dan Palengaan Daya. Di Kecamatan Pegantenan di Desa Pasanggar dan Tanjung. Di Kecamatan Tlanakan di Desa Laranagan Tokol, Ceguk, Tlesah, dan Branta Tinggi. Di Kecamatan Larangan di Desa Larangan Luar dan Duko Timur. Di Kecamatan Waru di Desa Tampojung Guwa, Tampojung Pregi, Sumber Waru, Ragang, dan Tlonto Ares. Di Ke-camatan Proppo di Desa Rang-perang Daja dan Jembringin.

Kepala Badan Penanggu-langan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Budi Iriyanto, mela-lui Kabid Kedaruratan dan Logis-

tik, Ibnu Hajar mengatakan se-juah ini kekeringan yang terjadi terdapat di 39 desa yang tersebar di 10 kecamatan, dengan kriteria kekeringan kritis.

“Sampai saat ini sudah ada 145 dusun yang mengalami kekekeringan kritis di 39 desa pada 10 kecamatan. Kebutuhan air di masyakarat yang paling kritis terjadi di wilayah pantura. Kami trus berkoordinasi dengan PDAM untuk distribusi air gratis ke daerah kekeringan,” katanya.

Dijelaskan Ibnu, kriteria kek-eringan kritis itu, antara lain ket-erpenuhan air di desa itu maksi-mal 10 liter saja per orang per hari, hanya untuk kebutuhan air minum dan memasak dengan ja-rak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan air tersebut sejauh tiga kilometer lebih.

Lanjutnya, distribusi air bersih ke sejumlah daerah kekeringan saat musim kemarau ini, dilaku-

kan BPBD bersama PDAM sejak tanggal 15 Agustus lalu. Diren-canakan distribusi akan berakhir pertengahan bulan Oktober, ka-rena diperkirakan pada awal Ok-tober, di beberapa wilayah rawan kekeringan tersebut, sudah mulai turun hujan.

“Di PDAM sudah terjadwal mengenai pendistribusian air, pendistribusian dilakukan setiap hari secara bertahap. Dengan ar-mada yang diterjunkan sebanyak 5 tangki, 1 unit milik BPBD dan 4 disediakan PDAM, yang armadan-ya sebagian menyewa milik swas-ta,” ungkapnya.

Dilihat dari luas daerah yang terjadi kekeringan, tahun ini ben-cana kekeringan mengalami pe-nurunan dari tahun lalu. Tahun 2013, kekeringan terjadi di 113 desa yang tersebar di seluruh ke-camatan yang ada di Kabupaten Pamekasan.


Kekeringan MelandaPendistribusian Air Sudah Terjadwal di PDAMPAMEKASAN - Bencana kekeringan menjadi agenda tahunan Kabupaten Pamekasan. Terjadi di setiap musim kemarau datang. Pada tahun 2014 ini sudah ada 10 ke-camatan yang terdata tengah mengalami krisis air, akibat musim kemarau.

KARNAVAL BUDAYA PAMEKASAN. Peserta mengikuti karnaval budaya di Kabupaten Pamekasan, Jatim, Minggu (24/8). Karnaval budaya yang diikuti ratusan pelajar tingkat SLTA dan umum itu dalam rangka memeriahkan HUT ke-69 Kemerdekaan RI.

PAMEKASAN - Langkanya BBM bersubsidi, terutama premium, di sejumlah SPBU di Pamekasan dalam satu pekan terakhir ini, memang sebuah keharusan. Sebab kuota BBM bersubsidi ini secara nasional memang dikurangi. Jika sebe-lumnya kuoa BBM bersubsidi sebanyak 48 juta ton liter pertahun, kini hanya 46 juta ton liter pertahun. Karena itu, kuota yang 46 juta ton liter ini harus cukup selama satu tahun, yaitu untuk 2014 ini harus cukup sampai akhir tahun.

Kabag Perekonomian Pemkab Pamekasan, Moh. Hambali menyatakan untuk beberapa daerah sejak Janu-ari lalu sampai Agutus ini, permintaan BBM bersubsidi cukup tinggi, maka pendis-tribusiannya mulai dikurangi oleh Pertamina. Tujuannya agar BBM bersubsidi untuk ja-tah daerah bersangkutan, bisa cukup sampai empat bulan ke depan. Kalau tidak diantisi-pasi demikian, bisa jadi BBM bersubsidi ini akan habis se-belum masuk Desember. Salah satu daerah yang mengalami ini adalah Pamekasan.

“Ya memang harus de-mikian. Untuk menyiasati kel-angkaan, ya kembali kepada kesadaran masyarakatnya. Untuk masyarakat mampu, alangkah baiknya membeli BBM non subsidi saja (per-tamax atau bio solar). Karena sejatinya BBM subsidi itu hanya untuk golongan kurang mampu,” tutur Moh. Hambali kemarin (26/8).

Dia menambahkan, seandainya kalangan masyarakat mau menyadari untuk membeli BBM non subsidi, maka BBM subsidi ini dijamin tidak akan terjadi kelangkaan seperti sekarang. Tapi yang terjadi sekarang di masyarakat, semuanya be-rebutan membeli BBM sub-sidi. Jika itu yang berebutan membeli adalah kalangan kurang mampu, wajar. Tapi orang-orang yang mampu juga ikut berebutan, bahkan ikut mengantre, untuk mem-beli BBM murah tersebut. Sehingga tempat pengisian BBM non subsidi sepi. Jika ada hanya satu dua saja yang sadar untuk membelinya.

=SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

BAHAN BAKAR MINYAK

Haruskah Kelangkaan BBM Subsidi Terjadi?

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN IIIH PamekasanPamekasan

Pada tahun 2014 ini Kabu-paten Pamekasan dari program PNPM Mandiri mendapatkan ku-curan anggaran sebesar Rp 27,1 miliar. Anggaran tersebut paling banyak bersumber dari APBN kurang lebih Rp 26 miliar, semen-tara dari APBD Pamekasan hanya Rp1 miliar.

Anggaran tersebut mayoritas digulirkan untuk pembangunan fisik, baik berupa pelesengan, ja-lan poros desa ataupun pemban-gunan fisik lainnya, yang saat ini sudah berjalan dan bahkan ada program yang sudah mencapai 100 persen pekerjaannya. Di ten-gah perjalanan, ada kebijakan

program pengurangan anggaran yang bersumber dari APBN se-banyak 11,8 persen atau kurang lebih Rp 3 miliar. Sementara un-tuk PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, pada tahun 2014 ini ang-garannya senilai Rp 6,8 miliar yang dikucurkan untuk pendidi-kan dan kesehatan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Napemas-Pemdes) Pemkab Pamekasan, Masrukin mengajak masyarakat untuk menjaga dan mengawasi PNPM yang sudah berjalan di 12 kecamatan di Pame-kasan. Karena pada dasarnya, kata Masrukin, program yang akan

dijalankan oleh pelaku PNPM, merupakan program usulan dari desa ataupun kelurahan. Sehing-ga kegiatan yang dilaksanakan merupakan program yang lahir dari bawah. Tetapi, bukan berarti masyarakat tidak boleh menga-wasi pelaksanaan kegiatan PNPM.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah berusaha un-tuk mengupayakan bisa diterima dari perubahan anggaran keuan-gan (PAK) 2014, bisa menyiasati pengurangan anggaran yang ber-sumber dari APBN sebanyak 11,8 persen. Dengan demikian para pelaku PNPM tidak perlu lagi re-sah, karena semua program ham-

pir tuntas. Mantan Kasatpol PP ini men-

gaku tidak mengetahui, alasan pemerintah pusat melakukan pengurangan terhadap angga-ran PNPM yang bersumberi dari APBN. Yang ia ketahui, pengu-rangan anggaran tersebut berlaku secara nasional, sehingga, ia tidak bisa melakukan apa-apa.

Pada dasarnya Bapemmas-Pem-des kata Masrukin, hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol terhadap pelaksanaan PNPM. Sementara yang mengerja-kan sepenuhnya menjadi kewenan-gan pelaku PNPM.


Penggunaan Anggaran PNPM Perlu DiawasiUntuk Generasi Sehat dan Cerdas Disiapkan Rp 6,8 MPAMEKASAN - Anggaran yang mengalir ke Program Na-sional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perd-esaan ataupun perkotaan, juga PNPM Generasi Sehat dan Cerdas perlu diawasi secara maksimal penggunaannya oleh masyarakat. Sehingga program tersebut bisa terarah dan bisa dirasakan oleh masyarakat Pamekasan.

PAMEKASAN - Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bekerja sama dengan kepolisian atau Pol PP untuk mengawasi

pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pamekasan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan sementara, Hosnan Ahmadi

mengakui kelangkaan BBM jenis bensin tidak hanya terjadi di Pamekasan, melainkan terjadi di seluruh Indonesia. Informasi yang diterimanya, kelangkaan tersebut terjadi karena stok BBM

jenis bensin sudah hampir habis, Pertamina melakukan pengu-rangan kuota pengiriman BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Sehingga Pemkab Pamekasan tidak perlu disalahkan dalam kelangkaan premium di Pamekasan.

Aparat yang memantau di setiap SPBU tersebut penting di-lakukan oleh Pemkab Pamekasan, untuk mengantisipasi oknom masyarakat yang akan melakukan penimbunan terhadap BBM jenis bensin. Dengan demikian, distri-busi BBM bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut politisi PAN Pame-kasan itu memang tidak mungkin meminta masyarakat mengurangi penggunaan BBM bersubsidi. Tetapi apabila membatasi peng-gunaan saat memungkinkan. ”Misalnya jika biasanya bensin yang digunakan 1-3 leter, di-batasi hanya sampai 2 liter untuk roda 2, demikian pula untuk kendaraan roda 4 juga dibatasi,” ungkapnya.

SPBU di Kabupaten Pame-kasan sudah tidak melayani BBM jenis premium, karena stoknya sudah habis. Sehingga pemilik kendaraan harus membeli bensin eceran.

Karyawan SPBU Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, Moh. Salamun menyatakan BBM jenis premium sudah habis mulai

pukul 20.00 WIB, Senin malam, hingga Selasa siang. Itu dikare-nakan terhambatnya pengiri-man BBM bersubsidi ke SPBU di Pamekasan.

Ia juga belum mengetahui alasan pengurangan jatah BBM bersubsidi tersebut. Ia hanya ber-tugas melayani pembeli bensin sebagaimana ketentuan yang ada.

Jika hari-hari biasanya, SPBU tersebut bisa menampung bensin hingga 15 ribu liter dalam sehari semalam. Namun, sete-lah tersendatnya pengurangan BBM tersebut, pengiriman sudah mulai tidak menentu. Kadang berjumlah banyak, kadang pula sebaliknya.

Menurut Asisten Perekonomi-an Pemkab Pamekasan, Fadilah, kuota Pamekasan jenis premium sebanyak 35.488 kilo leter selama tahun 2014. Sementara real-isasinya hingga bulan Agustus ini sudah melebihi kuota yakni 37.048 kilo leter.

Apabila terjadi kekurangan premium di sejumlah SPBU di Pamekasan, kemungkinan stok di masing-masing SPBU sudah habis. Karena, pertaminan dan pemerintah membatasi stok premium di seluruh SPBU di Pamekasan. “Selain disebabkan karena kekawtiran masyarakat akan kebutuhan premium, juga stok di masing-masing SPBU sudah habis,” katanya.


SPBU

Pemerintah Perlu Terjunkan Aparat

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III IPamekasan

Menurut Ketua KPU Pame-kasan Moh. Hamzah, anggaran itu tersimpan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madura, yang terletak di Jalan Jokotole Pamekasan. Termasuk sisa anggaran yang belum terpakai sebesar Rp 24,2 miliar, atau angka pastinya Rp 24.220.961.949, juga tersimpan di KPPN. Dia terang-kan anggaran Rp 38 miliar itu tidak harus habis. Jika nanti di akhir tahun, atau tutup anggaran masih ada sisa dari anggaran atau pagu tahunan itu, akan dikemba-likan ke kas negara. Karena itulah pihaknya menepis komentar yang mengatakan keuangan di KPU Pamekasan tidak jelas.

Segala pengeluaran di KPU ada bukti dan pertanggungjawabannya ke KPPN. Tidak ada sama sekali ang-garan tak jelas atau fiktif di KPU. Jika ada anggaran tak jelas, tentunya akan dipertanyakan oleh pihak KPPN. Dan KPPN tidak bisa mencairkan dana

tersebut. Sebab untuk mengambil anggaran di KPPN itu,

KPU tidak bisa seenaknya mengambil seperti mencairkan dana rekening di bank. Semuanya melalui aturan yang terstruktur dan jelas. Dia mencontohkan KPU membutuh-kan dana untuk sebuah kegiatan. Pertama, yang KPU lakukan adalah mengirimkan surat pengajuan ter-lebih dahulu ke KPPN, dengan mak-sud dan tujuan yang jelas, termasuk teknis penggunaan anggaran itu. Setelah itu, menunggu persetujuan dulu dari pihak KPPN. Setelah KPPN menyetujuinya, baru KPU bisa men-cairkan. Tidak selesai disitu. Setelah kegiatan itu dilakukan. KPU harus menyerahkan laporannya, semacam LPJ dari kegiatan dimaksud kepada KPPN.

“Jadi penggunaan anggaran itu terus dipantau KPPN. Kami tidak bisa seenaknya dalam melakukan dan menggunakan anggaran terse-but. Semua penggunaannya, terkait

keuangan itu, ada laporannya yang jelas di KPPN,” ucap Moh. Hamzah kemarin (26/8).

Ditanya terkait besarnya ang-garan yang telah digunakan, dipergunakan untuk apa saja? Menurut Hamzah, anggaran yang terpakai besar karena KPU baru saja menggelar Pemilu. Yaitu Pileg pada April lalu, dan Pilpres pada Juli ke-marin. Anggaran itu dipergunakan untuk KPU dan jajarannya, seperti PPK, PPS, KPPS, dan lain sebagain-ya. Termasuk honor mereka semua. Juga segala kegiatan pra dan pasca Pemilu. Seperti untuk kegiatan bimtek para pelaksana, sosialisasi Pemilu, pembinaan SDM, dan ban-yak pos-pos lainnya.

Dia juga mencontohkan kegia-tan lainnya, seperti adanya sedikit sengketa Pileg yang sampai ke Ja-karta (MK). Juga adanya tim seleksi (Timse) KPU Pamekasan dan segala kegiatannya, dalam proses peng-gantian Komisioner KPU Pame-kasan yang lama ke Komisioner KPU Pamekasan yang baru. Juga adanya Perselisihan Hasil Pemili-han Umum (PHPU) Pilpres kema-rin, yang juga hingga ke MK. Segala sesuatunya tersebut adalah meng-gunakan anggaran di atas. Juga banyak kegiatan yang lainnya. Say-ang, Hamzah tidak bersedia menje-laskan satu-persatu.

=SUKMA FIRDAUS/RAH

KPU Menguras Kas Negara Sebesar Rp 13,7 MHamzah: Anggaran itu Tersimpan di KPPN Madura

PAMEKASAN - Hingga 31 Juli, KPU Pamekasan telah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 13,7 miliar, atau angka pastinya Rp 13.787.443.051. Ternyata angka yang besar ini hanya sebagian kecil saja, dari angga-ran tahunan KPU Pamekasan. Dari data di Kantor KPU Pamekasan, anggaran tahunannya atau pagunya dalam setahun mencapai Rp 38 miliar, atau angka pastinya Rp 38.008.305.000.

PERTANYAKAN ANGGARAN KPU. Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjukrasa di depan kantor KPU Pamekasan, Jatim. Mereka menuntut transparansi anggaran KPU 2014, yang dinilai tidak wajar terkait bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 24 miliar lebih dan peningkatan partisipa-si masyarakat, pendidikan pemilih 2014 sebesar Rp 1.09 Miliar serta pembinaan SDM pelayanan dan administrasi kepegawaian komisioner KPU Pamekasan terseleksi sebesar Rp 482 juta lebih.

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, meminta pengelola stasiun pengisian bahan ba-kar umum (SPBU) membatasi pemberian bahan bakar minyak (BBM) oleh warga yang meng-gunakan jerigen.

“Karena pembelian BBM dengan menggunakan jerigen ini yang menyebabkan persedi-aan bensin di SPBU cepat habis,” kata Kepala Bagian Perekono-mian Pemkab Pamekasan Ham-bali kepada Antara per telepon di Pamekasan, Selasa malam.

Ia telah menyampaikan permintaan itu saat menggelar rapat koordinasi dengan Per-tamina, yang digelar pemkab bersama para pemilik SPBU di Pamekasan, Senin (25/8).

Menurut Hambali, warga yang hendak melakukan pem-belian BBM dengan meng-gunakan jerigen hendaknya menunjukkan surat izin usaha. Sebab dengan cara seperti itu, maka distribusi BBM kepada masyarakat juga jelas.

“Mereka yang memiliki su-rat izin pembelian, kan yang je-las BBM yang dibeli itu akan di-jual lagi, bukan ditimbun,” kata Hambali.

Sebenarnya, kata dia, pola pembelian dengan menunjuk-kan surat izin usaha bagi warga yang hendak melakukan pem-belian BBM bersubsidi dengan menggunakan jeriken itu sudah lama diberlakukan.

Akan tetapi, sejauh ini be-lum diterapkan secara maksi-mal oleh pengelola SPBU yang ada di Pamekasan. Sehingga, semua orang bisa membeli BBM dengan menggunakan jeriken, kendatipun bukan pedagang bensin eceran. “Ber-dasarkan pengalaman sebel-umnya, saat saya menjadi ca-mat, surat izin usaha itu baru diberlakukan saat terjadi kel-angkaan akibat lambatnya pengiriman BBM seperti seka-rang ini,” terang Hambali.

Padahal, idelanya, kata dia, itu hendaknya diberlakukan seterusnya sehingga jika ada penguragan distribusi BBM seperti sekarang ini, pihak SPBU sudah terbiasa hanya melayani pembelian BBM bagi warga yang bisa menunjukkan izin usaha.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan pemkab di sejumlah SPBU di Pamekasan, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih

lancar, kendatipun memang ada beberapa SPBU yang sempat ke-habisan stok, namun kini sudah teratasi. “BBM juga masih ter-sedia, sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan tidak ada kelangkaan,” katanya men-jelaskan.

Sementara, terkait dengan banyaknya antrean kendaraan bermotor di berbagai SPBU di Pamekasan sejak Pertamina melakukan pengaturan distri-busi BBM bersubsidi, menu-rut Hambali itu hanya bentuk kepanikan warga. “Mereka khawatir BBM habis, padahal jatah distribusi sudah sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat,” katanya menam-bahkan.

Hambali juga menam-bahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres Pamekasan mengantisipasi ke-mungkinan adanya aksi penim-bunan BBM bersubsidi itu.

Manurut Kapolres Pame-kasan AKBP Nanang Chadarus-man, saat ini Polres Pamekasan telah memerintahkan per-sonelnya melakukan penga-manan di semua SPBU yang ada di Pamekasan.

“Tujuannya agar tidak ter-jadi pelanggaran ataupun aksi penimbunan terhadap BBM ber-subsidi ini,” terang Kapolres.

Polisi, kata dia, menerapkan dua pola pengamanan, yakni pola pengamanan terbuka dan pola pengamanan tertutup. Pola pengamanan terbuka dilakukan oleh petugas berpakaian se-ragam, sedangkan pola penga-manan tertutup dilakukan oleh petugas berpakaian premen. “Dan Alhamdulillah, sejauh ini aman-aman saja dan tidak dite-mukan adanya upaya penimbu-nan oleh masyarakat,” terang Nanang Chadarusman.

=ANT/RAH

BBM

Pembelian dengan Jeriken Perlu Dibatasi

Padahal, idelanya, kata dia, itu hendaknya diber-lakukan seterusnya se-

hingga jika ada pengura-gan distribusi BBM seperti sekarang ini, pihak SPBU sudah terbiasa hanya mel-ayani pembelian BBM bagi

warga yang bisa menun-jukkan izin usaha.

Pamekasan

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN IIIJSumenep RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III JSampangKORAN MADURA

Sampang - Sedikitnya tiga dari 17 mobil di-nas DpRD Kabupaten Sampang, hingga Selasa (26/8) sekitar pukul 13.00 Wib belum dikembalikan ke Sekretariat DpRD Sampang.

Ketiga jenis kendaraan ope-rasional wakil rakyat tersebut di antaranya, satu mobil jenis Su-zuki Carry dan dua mobil jenis Nissan X-Trail. Semestinya, pengembalian dilakukan sebelum pelaksanaan pelantikan anggota DPRD baru pada Senin kemarin.

Sekretaris DPRD Sampang Su-darmanto mengatakan, anggota dewan periode 2009-2014 yang belum mengembalikan mobil dinas hingga (26/8) pukul 17.00 Wib, pihaknya terpaksa akan menjemput paksa.

“Sampai sekitar pukul 13.00 Wib ada tiga yang belum mengem-balikan, kalau tidak dikembalikan sampai batas waktu Selasa (26/8) akan kita jemput paksa,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, dari tiga anggota dewan yang be-lum dikembalikan, satu di anta-ranya yang digunakan Wakil Ketua DPRD Sampang Kian San-tang. “Termasuk beliau belum mengembalikan, mobil jenisnya Nissan X-Trail, untuk nama de-

wan lainnya cari tahu dulu,” je-lasnya.

Ketika dikonfirmasi kembali sekitar pukul 17.00 Wib, Sudar-manto mengaku sudah ada satu mobil dinas yang telah dikemba-likan. Artinya, masih ada dua ken-daraan operasinal DPRD belum

dikembalikan.Dirinya menambahkan, sejauh

ini pihaknya sudah melayangkan surat sejak awal bulan kepada pimpinan komisi dan fraksi di DPRD Sampang yang menda-patkan jatah mobil dinas. Hal ini dilakukan, agar wakil rakyat ter-

hormat segera mengembalikan sebelum pelantikan.

“Masih sisa dua yang belum mengembalikan, mobil dinas jenis Suzuki Carry sudah dikem-balikan sama yang bersangku-tan,” tuturnya dengan menutupi nama anggota DPRD yang ber-

sangkutan.Terpisah, saat dikonfirmasi

melalui saluran telepon Wakil Ketua DPRD Sampang, Ach Kian Santang belum bisa memberi-kan keterangan. Pasalnya, nomor yang biasa digunakan tidak aktif.

=RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANg - Pendaftaran re-krutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara online di ling-kungan Pemkab Sampang dibuka mulai 27 Agustus 2014, kata Kepa-la Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Slamet Terbang.

“Ini sesuai dengan surat resmi yang disampaikan BKD Provinsi Jawa Timur kepada BKD Sam-pang, beberapa hari lalu,” katanya di Sampang, Selasa (26/8).

Ia menjelaskan, isi surat yang disampaikan BKD Jatim tersebut menjelaskan bahwa jatah formasi CPNS yang hendak direkrut pada rekrutmen CPNS kali ini sebanyak 64 orang.

Dalam surat itu, sambung Slamet juga dijelaskan bahwa si-tus pendaftaran tes CPNS online

baru bisa diakses mulai 26 Agus-tus 2014. “Jadi berdasarkan surat yang kami terima itu, hari ini su-dah bisa diakses,” katanya.

Menurutnya, pendaftaran tes CPNS secara online tersebut akan berlangsung hingga hingga 4 Sep-tember 2014 melalui situs “www.panselnas.menpan.go.id” dan “www.sscn.bkn.go.id”.

Slamet menjelaskan, pendaf-taran tes rekrutmen CPNS online itu memang berisiko sering ter-jadi gangguan, mengingat warga yang mengakses halaman situs itu dipastikan banyak, karena keten-tuan pendaftaran melalui online itu berlaku secara nasional.

Disamping itu, Slamet juga mengingatkan agar warga yang hendak mendaftar sebaiknya

lebih berhati-hati, sehingga tidak ada yang data-data isian pada pendaftaran itu yang salah.

“Jika data salah, tidak akan bisa diulang lagi, makanya, kami meminta agar calon pendaftar sebaiknya ektra hati-hati,” saran Slamet.

Sementara terkait isu yang berkembang di masyarakat bahwa mereka yang akan lulus tes rekrut-men CPNS ini yang memberikan uang suap kepada oknum pemkab, menurut Kepala BKD Slamet Ter-bang, itu isu yang tidak benar.

“Semua tahapan dalam tes rekrutmen CPNS itu dari pemer-intah pusat dan dilakukan secara online, sehingga tidak masuk akal apabila masih ada praktik KKN,” katanya. =ABD AZIZ/ANT

PEMERINTAHAN

Pendaftaran CPNS Mulai 27 Agustus

Situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merilis bahwa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 akan dibuka mulai tanggal 20 Agustus hingga 3 September 2014

Mobdin Belum Dikembalikan Sekretariat Dewan Bakal Jemput Paksa

Salah satu mobil dinas (modin) DPRD Sampang yang telah dikembalian terparkir di halaman kantor DPRD, Selasa (26/8) sekitar pukul 13.00 Wib.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III KSampang

Pemkab Sampang diminta berpikir matang sebelum mel-akukan relokasi sementara bagi pedagang dengan biaya hingga Rp 2 miliar melalui Badan Pen-anggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang. “Itu harus dipikirkan secara benar dan ma-tang,” ucapnya.

Katanya, pemkab dalam me-rencanakan relokasi sementara bagi pedagang akan melakukan penunjukan langsung (PL) ter-hadap CV yang akan memborong pembangunan lapak dan kios sementara.

Kata Aulia Rahman, semes-tinya Pemkab sebelum melaku-kan penunjukan mengetahui track record rekanan CV yang akan memborong pembangunan relokasi sementara itu. “Harus tahu latar belakangnya CV ini, dulu pernah mengerjakan proyek pembangunan yang mana dan seperti apa kerjanya, ini harus tahu Pemkab,” katanya.

Selain itu, alangkah baiknya anggaran itu digunakan untuk rehabilitasi blok C secara berta-hap. “Daripada dijadikan sebagai biaya relokasi sementara, mend-

ing untuk rehab dengan bentuk permanen, kalau hanya memban-gun rencana relokasi sementara bagi pedangang dengan anggaran dua miliar,” tuturnya.

Diketahui, Pemkab Sam-pang dalam melakukan relokasi sementara bagi pedagang bisa melakukan penunjukan langsung kepada rekanan CV. Itu berdasar-kan, pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang pemkab bisa melaku-kan PL terhadap rekanan untuk merelokasi pedagang yang dalam kondisi darurat.

Sebelumnya, Kepala BPBD sampang Wisnu Hartono men-erangkan, nasib pedagang pasca kebakaran di Pasar Srimangunan 11 Agustus akan dibuatkan bangu-nan yang berbahan papan tripleks.

“Akan ditempatkan di blok A hanya sementara, pembangu-nan kios dan lapaknya terbuat dari bahan tripleks, tetapi masih belum tahu PL untuk CV apa, kita kan mengacu kepada Perpres dimana Pemkab bisa memakai sistem penunjuk langsung dalam kondisi darurat,” katanya.

=RYAN HARIYANTO

SAMPANG- Kantor Kemen-terian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sampang mendapat jatah kuota tamabahan untuk calon jemaah haji (CJH) 2014 yang sudah lanjut usia (lansia) dengan rentang umur 76 tahun ke atas. Itu berdasarkan surat pemberitahuan dari Kanwil Ke-menag Jatim.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sampang H Holil membenarkan jika pemberangkatan CJH tahun ini ada penambahan lansia yaitu

rata-rata berumur 89 tahun. Pihaknya mengetahui setelah mendapat email dari Keme-nag Kanwil Jatim, Senin (25/8) malam.

“Kami telah memberitahu-kan kepada enam orang yang bersangkutan. Dalam waktu dekat CJH tambahan tersebut akan dipanggil untuk sosialisasi segala persiapan yang harus dilakukan,” tuturnya, Selasa (26/8).

Holil juga menjelaskan bahwa pemberangkatan enam

lansia tersebut berada di kloter terakhir yang diperkirakan sete-lah September. Karena sifatnya dadakan bimbingan manasik haji akan dilakukan secara kilat oleh kelompok bimbingan iba-dah haji (KBIH). Menurutnya, bimbingan yang akan diikuti enam CJH lansia itu dipastikan berlangsung kilat dan dipasti-kan porsi bimbingan tidak akan sama dengan 322 CJH reguler yang ditentukan sejak awal. Un-tuk CJH yang ditentukan sejak awal mendapat

“Besok kita rapat, lusa kita panggil mereka sehingga keta-huan masuk KBIH mana. Untuk cjh reguler dilakukan bimbingan tiga kali sejak Juni hingga men-jelang pemberangkatan, sedan-gkan untuk yang dadakan hanya dilakukan sekali saja,” jelasnya.

Selain itu Holil mengaku bahwa dirinya tetap memasti-kan tidak akan menyulitkan baik bagi enam cjh lansia maupun jamaah reguler saat pelaksan-aan ibadah haji nantinya. Sebab jamaah nantinya akan dibimb-

ing oleh pembimbing haji men-genai amalan wajib maupun su-nahnya.

“Hingga pemberangkatan ada waktu sebulan untuk bimb-ingan dan persiapan yang lain. Dan kami sudah memberita-hukan terkait pelunasan enam cjh lansia tambahan tersebut pada pihak bank Muamalat Indonesia, BRI dan BPD sebab Informasi pelunasan terakhir yaitu tanggal 28 Agustus ini,” jelasnya.

=MOHAMMAD MUHLIS/LUM

RELOKASI PEDAGANG PASAR

Rp 2 M Lebih Baik untuk RehabSampang - Ketua Fraksi Demokrat DpRD Sampang aulia Rahman menentang rencana pemerintah Kabu-paten Sampang melakukan relokasi sementara bagi pedagang pasar Srimangunan Sampang di Blok C.

PELAKSANAAN HAJI

6 Kuota CJH Tambahan Diperuntukkan Lansia

Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur saat melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi di Pasar Srimangunan (12/8). Hingga saat ini, hasil penelitian asal muasal terjadinya kebakaran tersebut belum keluar.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN IIIL Sampang

Wakil Ketua 1 DPRD Sampang sementara Moh Nasir menuturkan jika ruangan yang akan ditempat-inya terdapat beberapa inventa-risir serta beberapa fasilitas kan-tor lainnya. Akan tetapi, setelah dirinya memasuki ruangan terse-but pihaknya merasa terkejut ka-rena kondisi ruangannya terlihat ala kadarnya. “Berdasarkan infor-masi yang diperoleh dari kesek-retariatan, ruangan ini tersedia leptop, televisi dan rak buku. Tapi

kenyataannya hanya sebatas ini,” tuturnya kepada wartawan sambil menunjukkan laci kosong di ruan-gannya, Selasa (26/8).

Bahkan Nasir mengatakan, se-lain banyak fasilitas ruangan yang hilang, dirinya mengaku belum mendapat jatah mobil dinas lan-taran masih digunakan oleh man-tan Wakil Ketua DPRD Sampang Kian Santang. “Mobil dinas juga belum ada, namun saya masih punya mobil pribadi untuk saya

pakai sementara, informasi dari Sekertaris Dewan akan dikemba-likan hari ini,” ungkapnya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang Sudarmanto saat di-tanya mengenai tidak adanya sejumlah inventaris di ruangan Wakil Ketua Dewan menerangkan, bahwa pihaknya akan menanya-kan kepada mantan wakil ketua dewan yang lama. “Nanti kami konfirmasi kepada wakil dewan sebelumnya. Nanti juga akan ada serah terima jabatan,” terangnya.

Sementara mantan Wakil Ket-ua DPRD Sampang Kian Santang saat dikonfirmasi melalui saluran telepon beralasan masih sibuk dan berada diluar kota, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan lebih jelas. “Saya masih sibuk di Sura-baya, nanti saya hubungi lagi,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

PPI CamPlong

Aktivis LSM Nilai Ada yang Tidak Beres

Laptop dan TV Raib di Ruang Wakil Ketua DPRD

TUNJUKKAN. Moh Nasir, Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Sampang saat memperlihatkan isi laci diruangannya, Selasa (26/8).

SAMPANG- Hari pertama masuk kerja pasca pelantikan anggota DPRD Sampang Periode 2014-2019, ada insiden mengejutkan di ruangan wakil ketua DPRD Kabupaten Sampang, dimana barang inventaris berupa Laptop dan TV tiba-tiba raib. Beberapa dokumen penting juga raib beserta rak buku yang biasa berada di ruangan tersebut. Hanya ada asbak rokok yang masih tersisa.

PPI CAMPLONG. Tempat pelabuhan pelelangan ikan di Camplong yang masih menyimpan problematika, Selasa (26/8).

SAMPANG- Pelabuhan Pelelan-gan Ikan (PPI) di Kecamatan Cam-plong yang hingga kini pembangu-nannya masih jeda terus mendapat sorotan. Apalagi satutusnya sampai saat ini masih belum jelas. Dan saat ini sedang terjadi konflik terkait kelanjutan kontrak PPI yang dis-

ewakan oleh Pemerintah Kabupat-en (Pemkab) Sampang kepada PT Sampang Sarana Shorbase (SSS).

Informasi yang berhasil dirang-kum Koran Madura, Dinas Kelau-tan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) menyewakan PPI kepada PT SSS, yakni salah satu anak pe-

rusahan PT GSM yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Sampang. Harga sewan-ya setiap tahun senilai Rp 430 juta.

Kerja sama kontraktual yang dilakukan oleh DKPP dengan PT SSS itu dinilai janggal karena oleh PT SSS kembali disewakan kepa-

da pihak ketiga, yaitu PT Santos. Hal itu membuat aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) an-gkat bicara. Mereka menilai ada yang tidak beres dalam praktik sewa-menyewa tersebut.

Ketua LSM Pemuda Bahari Nu-santara Moh Salim meminta Pem-

kab Sampang menghentikan kon-trak penyewaan lahan PPI tersebut. Sebab menurutnya, ujung-ujungn-ya masyarakat yang dirugikan den-gan disewakannya lahan PPI ke-pada Santos membuat masyarakat nelayan di sekitarnya tidak dapat menikmati kegunaan PPI.

”Saya berharap Pemkab Sam-pang menghentikan kontrak pe-nyewaan PPI kepada PT Santos dan mengembalikannya kepada fungsi dasar PPI. Selanjutnya Pemkab harus serius dalam men-gawal pembangunan PPI, sebab selama ini Pemkab tampak kurang serius. Sehingga PPI tidak bisa segera dinikmati manfaatnya oleh nelayan,” tegasnya, Senin (26/8).

Sementara kepala dinas DKPP Sampang Sri Handoyo Sudono saat dikonfirmasi di ruangan-nya tampak berbeli-belit tanpa memberikan kejelasan yang pasti terkait kejelasan PPI di Camp-long. “Tanya ke pak Mahfud (Kab-id Kelautan) aja ya, dia yang lebih tahu soal itu, sebab datanya ada di dia (Mahfud),” tuturnya singkat.

Sementara Kabid Kelautan DKPP tidak bisa dikonfirmasi pada waktu yang bersamaan, Mahfud tidak ada di meja kerjan-ya disebabkan tugas dinas ke luar kota. Bahkan dihubungi via tele-pon selulernya tidak ada jawaban meski nada deringnya aktif.

=MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III MBangkalanBangkalan RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III MBangkalanKORAN MADURA

Langkanya BBM Kian TerasaBensin Eceran Merangkak Naik

Kebijakan pengurangan jatah premium dari Pertamina kepada sejumlah singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten Bangkalan menjadi berkah dan dimanfaatkan oleh pedagang bensin eceran.

Para pedagang bensin eceran menaikkan harga bensin eceran yang dijualnya. Bila dalam kondi-si normal harga bensin di tingkat pengecer Rp7 ribu per liter, kali ini harga bensin eceran naik men-jadi Rp 8 ribu per liter. Padahal, pemerintah belum menaikkan harga bensin.

Pedagang beralasan menaik-kan harga bensin eceran karena sulit untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Apalagi pen-jual eceran itu harus rela antre

berjam-jam di SPBU supaya bisa ke bagian beli bensin. Akibat su-litnya membeli bensin, sehingga harga bensin eceran dinaikkan Rp1.000 per liter pada pembeli. Bila sebelumnya harga bensin eceran Rp 7 ribu per liter, seka-rang menjadi Rp 8 ribu per liter.

"Saya terpaksa Mas, menai-kkan harga karena saya harus antre lama dan kadang tidak kebagian bensin di SPBU. Ini hi-tung-hitung sebagai uang lelah. Tidak hanya saya yang menaik-kan harga eceran, tapi pedagang yang lain juga menaikkan harga eceran," jelas Jumainah (50), warga Junok, salah satu penjual bensin eceran.

Salah seorang pengendara motor yang membeli bensin ecer-an, Agus Jamaluddin, (25), warga

BANGKALAN – Dampak langkanya BBM yang terjadi dalam beberapa hari ini mulai terasa. Di sejumlah tempat sudah mulai ada kenaikan harga bensin eceran.

Perumahan Griya Abadi Bangka-lan, mengaku kaget dengan nai-knya harga bensin eceran terse-but. Pasalnya, pemerintah belum menaikkan harga BBM.

"Tadi, saya beli bensin eceran ternyata harganya sudah naik. Tahu begitu saya beli di SPBU, walaupun harus antri. Kami me-minta pada pemerintah supaya menyelesaikan persoalan BBM ini. Kasian masyarakat harus an-tre di SPBU," terang Agus

Pantaun Koran Madura di se-jumlah SPBU setempat, terjadi antrean panjang untuk mengisi bahan bakar. Terutama, pem-belian bensin memakai jerigen. Mereka tak mengenal lelah, bah-kan terik matahari yang begitu menyengat tak membuat surut agar mendapatkan BBM.

Antrian yang begitu panjang belakangan ini, tak luput dari perhatian Kapolda Jawa Timur. Guna menjaga keamanan dan ke-tertiban di SPBU). Sebab, Polres Bangkalan, diintruksikan untuk mengerahkan personilnya untuk

melakukan pengamanan. Penga-manan ini sebagai bentuk antisi-pasi untuk mengantisipasi tinda-kan penimbunan BBM.

"Dalam pengamanan ini, masing-masing SPBU, akan di amankan 4 anggota terbuka dan 2 anggota tertutup, termasuk menjaga ketertiban antrian. Ter-lebih, mengantisipasi penimbu-nan, kami berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM seba-nyak 24 ton di Trenggalek,." terang Kapolda Jawa Timur, Ir-jen Pol Ungguh Cahyono.

Menurut Unggung, penga-manan tersebut diprioritaskan di wilayah yang mengalami pem-batasan SPBU. Dari 835 SPBU se- Jawa Timur hanya 42 SPBU yang mengalami pembatasan. Pihaknya, berharap pastisipasi masyarakat untuk memberikan informasi apabila ada tindakan penimbunan di wilayahnya.

"Itu upaya kami, dengan hara-pan masyarakat juga harus bek-erja sama," tandasnya.

= DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran maduraANTRE. Para pedagang bensin eceran mengantre untuk pengisian BBM jenis premium di SPBU Kabupaten Bangkalan, Selasa (26/8).

TINDAK KEJAHATAN

Bupati Siapkan Barisan

BANGKALAN - Maraknya tindak kejahatan yang mengganggu wilayah Bangkalan seharusnya membuat Bupati Bang-kalan tidak tinggal diam. Sebab kejahatan yang terjadi sangat meresah-kan masyarakat. Itu juga sangat berdampak buruk pada stabilitas perekono-mian masyarakat. Selain itu, dampak sosial yang di-rasakan masyarakat selama ini dalam kekhawatiran.

Jika terus dibiarkan, tentunya hal itu dapat mengganggu proses pe-merintahan yang ada. Untuk itu pihaknya akan melakukan kerjasama dengan aparat keamanan. Bahkan kalau personel kepolisian masih men-galami kekurangan di la-pangan, pihaknya menga-ku siap untuk membantu tugas kamtibmas.

“Kalau diperlukan untuk menjaga situasi keamanan, kami punya dishubkom-info dan Satpol PP. Kami siap membantu keamanan masyarakat Bangkalan,” kata Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad, kema-rin (26/8).

Menurutnya, ting-ginya tingkat kejahatan berdampak pada kea-manan masyarakat. Sebab masyarakat akan selalu dihantui rasa ketakutan dalam mengerjakan aktivi-tas kerjanya. Hal itu pasti berpengaruh juga terhadap kepemimpinan Bupati.

Dia menambahkan sebenarnya tugas men-genai keamanan bukan hanya milik aparat kepoli-sian, tetapi masyarakat juga harus mengawal dan berpartisipasi. Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan melakukan rembuk dengan muspika dan selu-ruh jajaran muspida, agar bisa menciptakan kamtib-mas.

“Tindak kejahatan di Bangkalan jangan terus berkembang. Di samp-ing aparat harus cepat dan tanggap menangkap setiap pelaku kejahatan,” harapnya.

= MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III N Bangkalan

Plafon SDN Longkek 4 AmbrukSeharusnya Segera Dilakukan Rehabilitasi

Lamanya usia gedung yang dibangun, membuat plafon ba-nyak yang rusak. Para wali murid dan masyarakat mendesak supaya gedung ini segera diperbaiki, su-paya siswa bisa belajar dengan tenang tanpa dihantui rasa takut plafon akan ambruk.

"Ruang kelas yang ditempati memang sudah tidak layak di-pakai. Padahal, anggaran untuk pendidikan paling besar yang di-kucurkan. Kenyataannya, tidak bisa mengubah kondisi gedung-gedung sekolah. Semakin jelas ketidakprofesionalan dinas pen-didikan," kata Syukur, Direktur Madura Coruption Watch (MCW), kemarin (26/8).

20 persen anggaran APBN di-kucurkan untuk pendidikan, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah pendidikan. Ada kesalahan pada struktur pemerintah daerah, kare-

na belum bisa memfasilitasi kebu-tuhan di sekolah. Apalagi, gedung merupakan hal yang paling fatal. Salah satu gedung SD yang tidak layak dipakai yakni SDN Longkek 4, Galis. Di sekolah tersebut plafonn-ya sudah berjatuhan. Lucunya tidak segera dilakukan rehab.

Pihaknya kawatir jika itu terus dibiarkan akan memakan korban pada siswa. Meski diberi penyang-ga, itu sifatnya hanya sementara. Mestinya gedung itu secepatnya direhab atau dibangun. Apalagi, anggaran pada tahun 2014 ini, alokasinya mencapai Rp 43 milyar melalui DAK.

"Sekolah-sekolah yang kondi-sinya parah, seharusnya menda-pat priorotas. Untuk SDN Long-kek 4 bisa secepatnya diperbaiki." ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik

Bangkalan, Bambang Budi Mus-tika menyatakan, sekolah yang parah akan mendapatkan pri-oritas. Proyek RKB 2014 baru bisa dilaksanakan pada September dikarenakan juklak dan juknis-nya baru turun pada bulan maret. Setelah itu, kabupaten/kota baru melakukan penyusunan jadwal pemetaan, kelayakan sekolah, dan perencanaan sekolah.

Proyek Ruang Kelas Baru (RKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) seluruhnya mencapai Rp 43,4 milyar. Dana sebesar itu akan dilokasikan pada 80 lembaga sekolah yang tersebar di 18 kecamatan. Dengan rincian 39 SD, 27 SMP, 5 SMA, dan 9 SMK.

Proyek RKB tersebut, terdiri atas pekerjaan fisik dengan total nilai Rp 22,8 miliar, peningkatan kualitas berupa pengadaan buku senilai total Rp 9,1 miliar, dan pengadaan alat kelengkapan se-kolah sebesar total Rp 11,5 miliar. Bentukan RKB tiap sekolah berva-riasi tergantung faktor kerusakan dan kebutuhan sekolah. Ada re-hab sedang dan rehab berat.

"Setiap sekolah pastinya ber-beda-beda, karena proses rehab itu berdasarkan tingkat kerusa-kan. Tinggal menyesuaikan saja," jelasnya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Ambruknya plafon ruang kelas di SDN Longkek 4, kecamatam Galis, cukup mengenaskan. Anehnya, sejak ruang kelas itu dibangun belum pernah dilakukan rehabilitasi. Tentunya, hal itu membuat para siswa merasa ketakutan saat proses belajar mengajar. Bahkan, ada sebagian plafon yang masih disangga kayu, karena khawatir jatuh tiba-tiba. Seharusnya rehabilitasi kerusakan di sekolah tersebut segera diperbaiki agar menciptakan rasa aman bagi seluruh muridnya.

moh ridwan/koran maduraRUSAK. Kondisi plafon sekolah yang ambruk di SDN Longkek 4.

KASUS GEGER

Kapolda Jatim Kerahkan Dua TimBANGKALAN - Kasus pem-

bunuhan terhadap Ruspandi (21,) warga Desa Paseseh, Kecama-tan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Minggu (24/8) sekitar pukul 19.00 wib waktu lalu, diam-diam menyita perhatian Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono. Setidaknya, dalam upaya mengungkap peri-tiwa tragis tersebut dua tim dari Polda dikerahkan untuk mem-buru pelaku yang sampai saat ini masih misterius. Apalagi dari tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan anak peluru timah.

Berdasarkan hasil identivi-kasi tim laboratorium forensik (Tim Labfor) Polda Jatim, senjata api (senpi) yang dipakai pelaku diduga kuat hasil rakitan, bukan kategori senpi organik. Hal itu,

bisa dilihat dari proyektil peluru yang ditemukan di dalam mobil, tidak memiliki alur. Sebab, jika senpi organik, peluru yang dimuntahkan terdapat bekas alur. Ditemukannya peluru itu, di-jadikan sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus tersebut.

"Berdasarkan hasil tim labfor, senpi yang dipakai pelaku jenis rakitan, sebab tidak ada alur dan galangan pada proyektil peluru yang ditemukan," terang Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono pada wartawan saat dikonfirmasi di Polres Bangkalan.

Menurut Unggung kasus pem-bunuhan ini menjadi atensi dari polres Bangkalan. Jajaran Polda juga membantu agar kasus terse-but segera terungkap. Pihaknya akan menerjukan personil dari

Tim Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) dibawah naungan Di-rektorat Reskrim umum (Dirres-mum) Polda Jatim serta tim Labfor. Mereka ditugaskan

membantu Polres Bangkalan untuk mengungkap kasus yang menggegerkan warga Kecamatan Geger.

"Motif dari kasus pembunu-han ini belum diketahui, kita masih menyelidiki. Penyidik juga sudah memeriksa saksi mata. Kami berharap kasus pembunu-han ini segera terungkap dan pembunuhnya ditangkap, kami juga melakukan pengejeran terhadap dua orang yang melari-kan diri saat bersama korban di mobil," ucapnya.

Sekedar mengingatkan kem-bali, Ruspandi (21) warga Desa

Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi, ditemukan tewas menge-naskan bersimbah darah akibat tusukan benda tajam di dalam mobil avanza nopol M 832 HB di Desa Geger, Kecamatan Geger waktu lalu. Pria yang dikenal

sebagai "bos junior" ini diduga menjadi korban pembunuhan orang tak dikenal. Korban men-derita luka dibahu bagian kanan, lengan kanan dan kiri dan luka tusukan di perut.


doni heriyanto/koran maduraMENJELASKAN. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Unggung Cahyono saat men-jawab pertanyaan awak media seputar kasus pembunuhan di Bangkalan.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III OBangkalanBangkalan RABU 27 AGUSTUS 2014

No. 0428 | TAHUN III OKomunitasKORAN MADURA

Diskusi di Dunia Maya Juga Bisa Mencerdaskan

Selain melakukan kajian di dunia nyata, mereka juga menyediakan wadah di dunia maya. Dunia maya, untuk ajang diskusi kepada lawan bicara yang lebih banyak, sehingga gagasan-gagasan dapat terpenetrasi dengan pandangan-pandangan masyarakat luas lainnya. Segala problematika terbaru selalau menjadi bahan dalam diskusi tersebut, namun tetap mengede-pankan etika.

"Kita memang sengaja mem-buka di dunia maya juga, karena secara nyata anggota sangat terbatas. Dengan dunia maya, ba-nyak sekali yang ikut serta dalam

membedah topik yang diangkat," ujar Ketua KPMDP Bangkalan, Rizky Salim.

Khususnya forum diskusi politik, komunitas yang berdiri sejak 2013 lalu itu dijadikan ajang pengembangan wawasan yang kritis dan solutif, agar membawa pemuda menjadi generasi perubahan di masa depan dan agar bisa mencipta-kan masyarakat yang pintar juga tidak terbelengu oleh penyalah-gunaan media yang akhir-akhir ini sering terjadi (pembentukan persepsi).

"Kita lihat para pengamat di media saat ini hanya jag-

onya kritik dan kritik, bila tidak sesuai dengan pendapatnya lalu dikritisi, tapi satu pun tidak ada solusinya. Kalau pun ada hanya solusi mentah, sedangkan solusi haruslah dipikirkan secara ma-tang, semua aspek dan dampak positif maupun negatifnya juga dipikirkan, agar tidak menjadi materi mentah," paparnya.

Menurutnya, bila ada pemba-hasan permasalahan hukum yang sudah rusak, ia bersama ang-gota memikirkan apa solusinya. Misalnya di lembaga legislatif dan yudikatif. Saat mengkritisi juga menyertakan solusinya. Kajian yang bagus adalah dimana isinya

selain kritik juga ada solusinya tentu dengan opini mandiri. untuk menunjang wawasan setiap ang-gota harus membaca permasala-han terlebih dahulu sebalum dijadikan sebuah bahasan.

"Kita wajibkan membaca ter-lebih dahulu, agar jalinan diskusi yang dibangun tetap pada arah permaslaahan. Sebab seringkali tanpa membaca dan menganalisa permasalahan secara dangkal sehingga tidak menghasilkan se-buah kesimpulan yang matang," paparnya.

Rizky sangat berharap forum ini menjadi wadah bagi para pemikir dan tetap dalam seman-

gat intelektual, namun tidak terjebak dengan arogansi intelek, semangat prinsipil, namun tetap memiliki kestabilan emosi untuk terbuka terhadap komentar-komentar masyarakat lainnya. Saling mengisi saling mencerdas-kan sesama masyarakat

"Pada akhirnya, pembentukan forum diskusi akan membiasakan kita sebagai masyarakat yang melek politik, untuk memahami seni dialektika, atau etika dalam tukar pendapat atau juga nantinya para warga di forum menjadi ang-gota politik, sudah terbiasa dengan etika dalam berpolitik," tandasnya.


Dalam kehidupan sosial, tentu perlu memiliki wawasan yang luas, setidak-tidaknya agar tidak ketinggalan informasi. Sebab itulah seseorang perlu memiliki kawan diskusi, yang bisa diajak sering berkumpul dalam pergaulan sehari-hari. Namun seiring dengan kema-juan teknologi, diskusi tidak hanya bisa dilakukan di darat, namun juga diskusi dengan memanfaatkan hubungan sosial yang tanpa batas, sehingga hubungan sosial pun tak

terbatas hanya yang ada di lingkungan tempat tinggal, misalnya. Kondisi demikian yang dilakukan oleh Komunitas Kajian Peduli Masa Depan Pemuda (KPMDP).

doni heriyato/koran maduraBERKUMPUL. Komunitas Kajian Peduli Masa Depan Pemuda (KPMDP) saat mempersiapkan materi untuk kajian di media sosial.

KORAN MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 | No. 0428 | TAHUN III PHPamekasanPROBOLINGGO JUMAT 15 AGUSTUS 2014

No. 0420 | TAHUN III LapsusKORAN MADURA OPROBOLINGGOKORAN

MADURARABU 27 AGUSTUS 2014 No. 0428 | TAHUN III

Hj. UMMUL HASANAH

Melawan Hegemoni Patriarki MENGABDI MElAluI PANGGuNG PArlEMEN

Perempuan berparas ayu itu menyatakan bahwa perem-puan terjun dalam pang-

gung politik bukan untuk pamer kecantikan atau pelengkap kaum lelaki, tetapi untuk menunjuk-kan bahwa perempuan juga bisa seperti laki-laki. "Keterlibatan kaum perempuan di dalam poli-tik, ikut dalam pengambilan kebijakan di parlemen adalah untuk melawan hegemoni poli-tik patriarki yang telah membu-daya di Indonesia,” tegasnya saat bincang-bincang santai dengan Koran Madura, Selasa (26/8) di Fraksi PDI Perjuangan.

Kata perempuan berkulit putih yang lahir di Sumenep pada kalender 05 Januari 1975 tersebut menyatakan bahwa bu-daya patriarki di Indonesia, leb-ih-lebih Madura begitu sangat kuat. “Patriarki menempatkan peran laki-laki sebagai pengua-sa tunggal, sentral dari segala-galanya. Kini, hal itu menjadi sebuah budaya yang dibangun di atas dasar struktur dominasi dan sub ordinasi yang mengharuskan suatu hirarki di mana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma,” jelasnya.

Alumnus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan itu menga-takan, dalam tradisi politik pa-triarki, keputusan pemerintahan dan kenegaraan berada di tangan laki-laki, sedangkan partisipasi

perempuan yang juga memiliki hak yang sama dalam politik tidak diperhitungkan.

Isteri H. Imam Mahmudi, SE itu menambahkan bahwa Indonesia telah demokrasi. Tentu demokrasi itu menjunjung tinggi persamaan hak setiap warganya, semestinya memperhatikan jumlah kuota perempuan yang duduk di parle-men, harus sebanding dengan la-ki-laki. "Ini bukan sekadar kaum perempuan tidak percaya kalau laki-laki tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka dalam kebijakan di parlemen, tapi ini tentang pelu-ang dan kesem-patan sebagai warga negara yang disetarakan,” katanya.

Menurut perempuan yang dikaruni 4 orang anak itu me-nuturkan kalau dibandingkan laki-laki, secara politik, kaum perempuan mampu memainkan peran yang yang lebih strategis, yakni "dari hati ke hati". Ia pun mencontohkan, secara gender, perempuan memiliki kepekaan dan kesabaran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga dapat dengan bijak memetakan melihat persoalan masyarakat, terutama masalah kaumnya.

"Saya kira akan sangat baik kalau kekuatan laki-laki dan perempuan bisa disatukan un-tuk pengambilan keputusan bagi negara, kita bisa mencontohi negara-negara Skandinavia yang sudah mulai duluan," tegasnya.

Ummul menambahkan bah-wa seringkali yang menjadi soro-tan publik lebih banyak menge-nai masalah hak-hak perempuan

adalah kekerasan secara kasat mata, tetapi

s e s u n g g u h n -ya persoalan

mereka `jauh lebih kom-pleks. "Hanya p e r e m p u a n yang mengerti persoalan ka-

umnya, dengan berada di parle-

men mereka bisa ikut memberikan

kontribusi pada kebijakan dengan melihat dari sisi keperempuanan mereka," katanya.

Dalam analisa Ummul, saking kerasnya hegemoni tafsir Patri-aki ini juga mempengaruhi pada saat sang perempuan menentu-kan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang berazaskan langsung, umum, jujur dan adil.

Selain itu dirinya tidak me-nampik kalau keengganan masuk dalam panggung politik itu di-dasari atas dampak atau adanya

penilaian negatif kalau peremp-uan masuk dalam kancah politik.

Sungguh, kata peremuan yang dipercaya masyarakat be-rangkat dari daerah pemilihan 2 (Kecamatan Lenteng, Bluto, Saronggi, Giligenting), betapa perempuan menghadapi se-buah problema besar di dalam masyarakatnya sendiri. Di ten-gah budaya patriarki yang me-mang menjadi sebuah “kodrat” dalam hidup semakin banyak saja kaum perempuan yang mencoba mendobrak ketidakberdayaan mereka terhadap kenyataan ini.

Namun perjuangan tetaplah perjuangan, penganutan budaya patriaki masih tetap eksis di Madura, dan budaya itu sampai saat ini mempengaruhi peranan perempuan dalam kancah politik termasuk dalam kegiatan lainnya. “Buktinya, kami di disini hanya bertiga, berarti budaya itu masih ada dan mengakar,” ujar Ummul.

Tetapi tak apa, lanjutnya, ia akan terus berjuang di kursi parlemen, dan akan membukti-kan bahwa perempuan juga bisa. Termasuk, di gedung DPRD, ia akan menjadi manusia berman-faat. “Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah percaya pada saya untuk mem-perjuangkan nasib rakyat di kursi parlemen. Tegur saat saya saya lupa dan khilaf,” katanya.

=SYAMSUNI

“Perempuan ikut serta dalam panggung parlemen tak ada tujuan lain kecuali un-tuk melawan hegemoni politik patriaki,”

ucap Hj. Ummul Hasanah, salah satu srikandi parlemen Sumenep yang dilantik

pada 21 Agustus kemarin.

Nama : Hj. UmmUl HasanaH

Alamat : Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng Sumenep

Tetala : Sumenep, 05 Januari 1975

Partai : PDI PerjuanganTokoh Idola : Siti Khadijah dan RA

KartiniSuami : H. Imam Mahmudi, SEAnak : 1. Ridho Umam 2. Jihan Umam 3. Nanda Luti Shaikani 4. Anzila AuraPekerjaan : = Anggota DPRD Sumenep Periode 2013 = Aktif di beberapa organisasi keperemuanan

e Paper Koran Madura 27 Agustus 2014

Documents

Transcript of e Paper Koran Madura 27 Agustus 2014