SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II 1

Pengelolaan

19 AGUSTUS 2013

Koran Madura

SENIN Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

Oleh : Miqdad HuseinKolumnis, tinggal di Jakarta

Cak Munali

Beberapa kali

berkunjung ke pasar-pasar di Madura, saya merasa kehilangan sesuatu yang se-harusnya menjadi ciri khas masyarakat pan-

tai. Apa itu? Hasil pengelolaan peri-kanan kurang terlihat. Kalau toh ada jumlahnya kecil serta cara pengelolaan-nya masih terkesan sangat sederhana.

Di Sumenep misalnya, produk tangkapan hasil kelautan yang relatif bertahan lama hanya berbentuk pin-dang atau ikan asap. Lalu hasil dari proses ikan pindang yang berbentuk petis, yang memang bisa tahan lama, terlihat dikemas masih sangat se-derhana. Jauh ketinggalan dibanding produk-produk kemasan yang berada di mall atau super market.

Beberapa tahun terakhir ini saya akui mulai tumbuh kios-kios yang berjualan ole-ole khas Madura seperti kripik sing-kong, jagung goreng, rengginang, kripik gayam,beberapa jenis krupuk dan lain-nya. Sayangnya, masih jarang kios-kios yang menjual produk-produk olahan

hasil kelau-tan.

S e k e d a r p e r b a n d i n -gan, Kabu-paten dan Kota Cirebon yang luasnya jauh lebih kecil diband-ing empat k a b u p a t e n di Madura, sangat luar biasa dalam m e n g e l o l a hasil lautnya. Segala produk hasil laut yang dikemas

relatif baik sangat mudah ditemui. Dan marketing produk-produk laut Cirebn sangat serius. Di Cirebon segala jenis terasi misalnya, mudah ditemui dari kualitas murah sampai yang dihargai puluhan bahkan ratusan ribu perkil-onya. Kemasannya menarik dan mudah di bawah ke mana-mana sebaga ole-ole khas Cirebon.

Dibanding Cirebon, produk kelau-tan Madura ditambah lagi hasil perta-nian sebenarnya jauh lebih besar serta sangat potensial. Namun sayangnya, lemah pada proses pengelolaan sehing-ga kurang optimal nilai ekonomisnya. Lebih parah lagi, karena masih seder-hana durasi waktu pemanfaatan relatif pendek hingga mempersempit peluang pengembangan pasar.

Di Marengan, Sumenep ada produs-en krupuk pattula, yang berbentuk mirif mie kering, dipola ya seperti makanan ringan khas Madura, pattula. Kalau pat-tula asli bersifat basa dan biasanya di-campur olahan gula merah serta santan, pattula yang diformat krupuk kering.

Yang menarik kualitas rasa, ma-kanan yang mirip krupuk Palembang itu, sangat luar biasa. Tanpa mengu-rangi rasa hormat pada kualitas krupuk Palembang, krupuk pattula Marengan sangat jauh lebih enak. Namun anehn-ya, masyarakat di negeri ini lebih men-genal krupuk Palembang ketimbang krupuk Marengan.

Ada dua soal, yang saya amati terkait potensi kawasan Madura itu. Pertama, pada proses pengelolaan dan kemasan. Kedua, pada promosi. Pengelolaan terkait kualitas, durasi dan ketahanan makanan, sedang promosi terkait pen-genalan masyarakat.

Bila dua hal ini, dikerjakan serius, tanpa bermaksud bersifat kedaerahan sempit–maaf- produk-produk dari dae-rah lain yang saya sebut itu, kalah jauh baik kualitas maupun rasanya. Dan bila dua hal itu dikembangkan sudah tentu akan meningkatkan nilai ekonomi serta ujungnya memperbaiki kesejahteraan

masyarakat Madura. Perlu keseriusan memang. =

g PAMANGGHI

Dibanding Cirebon, produk

kelautan Madura

ditambah lagi hasil pertanian

sebenarnya jauh lebih potensial

ProtesIstri: “Kenapa sih kamu gak bilang

dari dulu kalo kamu semiskin ini..?!”Matrawi: “Aku kan udah bilang… Tapi

kamu aja yang gak denger & gak ngerti..!!”Istri: “Emang dulu kamu bilang

apa??” (penasaran)Matrawi: “Aku bilang, ‘Sayang, cuma

kamu satu- satunya yang kumiliki & ku-punya di dunia ini..’Eh, kamunya malah jawab ‘so sweet….’...

Istri: “!?!?!!”

ant/siswowidodo

SALAMI JOKOWI DI NGAWI. Sejumlah orang berebut untuk bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi (kanan) saat menghadiri tasyakkuran Jumiran yang menang Pilkades Klitik, Ngawi, Jatim, Minggu (18/8). Jokowi melakukan kunjungan ke Ngawi, Magetan dan Ponorogo Jatim untuk mendampingi Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono untuk berkampanye calon gubernur Jatim.

JAKARTA- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Us-aha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini yang saat ini menjadi tersangka suap dikabarkan membuat surat terbuka. Surat dari pesakitan KPK itu ditujukan pada pub-lik dan seluruh karyawan SKK Migas.

Dalam surat terbuka itu, Rudi mengaku terpaksa menerima suap karena adanya permintaan “dana yang cukup besar dari pengurus partai berkuasa yang akan mel-akukan konvesi”. Namun kubu Partai Demokrat membantah keras.”Tiadak be-nar. Itu fitnah. Ketua Umum kami, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mengharam-kan kader mencari dana dari korupsi,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Nurhayati Ali As-segaf saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (18/8).

Nurhayati menjelaskan, sejauh ini per-helatan internal Partai Demokrat selalu menggunakan dana yang bersumber dari iuran anggota. “Dana-dana yang diguna-kan Partai Demokrat sejak dulu, dana ha-lal dan itu sah. Karena kami urunan,” jelas Nurhayati.

Menurut dia, iuran tersebut berasal dari seluruh kader maupun anggota De-wan Perwakilan Rakyat (DPR) dan De-wan Perwakilan Daerah (DPD) dari Partai Demokrat. “Partai Demokrat mempunya 148 anggota fraksi dan jutaan kader. Baik Kongres Luar Biasa (KLB), Rapat Koordina-si Nasional (rakornas) dan Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas), itu selalu dari iuran. Termasuk juga iuran anggota DPRD Kabu-paten/Kota dan Provinsi,” tuturnya.

Nurhayati merangkan, terkait dengan banyaknya tudingan bahwa kasus Rudi ikut melibatkan Menteri Energi dan Sum-

ber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, hal tersebut tidak bisa serta merta dikaitkan dengan Partai Demokrat. Mengingat saat ini Jero juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Kalau menterinya dari Demokrat, me-mang iya. Tetapi, bukan berarti menteri itu korupsi. Korupsi itu kan individunya. Jangan kemudian melempar bola panas,” tegas Nurhayati.

Meski demikian, dia berharap kasus dugaan suap tersebut bisa segera dituntas-kan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, lanjut Nurhayati, hal ini tidak menjadi rumor yang melebar pada keterlibatan Partai Demokrat. “Saya tekan-kan bahwa kasus SKK Migas harus segera diselesaikan. Karena ini kan tertangkap tangan. Tetapi, jangan juga dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK, Jo-han Budi mengaku bahwa pihaknya cukup

kaget dengan beredarnya testimoni yang mengatasnamakan Rudi Rubiandini. Jo-han memastikan, testimoni tersebut bu-kan merupakan pernyataan dari Rudi atau pernyataan palsu. “Saya kira itu tidak be-nar ya. Surat yang dikabarkan atau diru-morkan dari tersangka RR itu tidak benar,” kata Johan saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Minggu (18/8).

Hal senada juga dikemukakan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Dia mengatakan, meski dirinya belum meng-etahui secara jelas isi testimoni tersebut, namun dipastikan bahwa surat itu bukan bersumber dari Rudi.

“Sampai sekarang, sepanjang sepeng-etahuan saya, tidak ada Rudi membuat pernyataan itu. Kami belum mendapat ket-erangan dari Rudi seperti itu. Surat keter-angannya seperti apa, kita belum menger-ti,” ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, testimoni yang

disebut-sebut dilansir oleh Rudi tersebut sudah beredar luas di kalangan wartawan sejak Minggu (18/8) pagi.

Berikut bunyi testimoni atas nama Rudi Rubiandini tersebut:

“Kepada seluruh rakyat Indonesia saya memohon maaf atas apa yang telah saya lakukan, sehingga saya tertangkap oleh KPK. Dan kepada rekan-rekan kerja di SKK Migas, saya juga memohon maaf atas apa yang terjadi kepada diri saya dan saya ber-harap apa yang terjadi pada diri saya ini menjadi pelajaran berharga bagi rekan-rekan di SKK Migas khususnya, dan di In-dustri migas pada umumnya.

Karena, kalau saya boleh mengatakan apa adanya, apa yang telah saya lakukan bukanlah semata atas kehendak saya prib-adi, namun saya lebih kepada situasi yang membuat saya terjepit. Karena, adanya permintaan dana yang cukup besar kepada saya dari pengurus partai berkuasa yang akan melakukan konvesi. Permintaan dana tersebut mereka lakukan hampir setiap saat kepada saya dan seringkali tidak men-genal waktu. Sementara di satu sisi, saya pribadi juga tidak mempunyai dana seperti yang mereka minta.

Apalagi saat ini saya juga sedang me-mikirkan ibu saya yang sedang sakit disalah satu rumah sakit di Bandung dan juga saya masih punya kewajiban pelunasan pemba-yaran rumah di Jalan Brawijaya yang belum saya lunasi sepenuhnya. Dan dalam situ-asi seperti itulah saya tidak dapat menolak uang yang disodorkan kehadapan saya de-ngan harapan saya dapat mengurangi te-kanan permintaan dana dari pengurus par-tai berkuasa yang sejujurnya sudah sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi saya dalam bekerja untuk memperbaiki Industri perminyakan di tanah air.

Demikian permohonan maaf ini saya ucapkan dengan rasa penyesalan yang mendalam, sekali lagi saya memohon maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan.”(gam/bud)

Demokrat Tak Akui Testimoni Rudi

JAKARTA- Dugaan keterlibatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam kasus suap yang melibat-kan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini semakin men-guat. Karena itu, lembaga antirasuah itu-pun akan memeriksa Wacik terkait perkara tersebut. Sisi lain, sejumlah pengamat mendesak Wacik mengundurkan diri. “Tak menutup kemungkinan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Minggu (18/8).

Menurut dia, pemeriksaan terhadap Wacik dimungkinkan jika Komisi menemu-kan indikasi perbuatan melanggar hukum dalam kebijakan yang dirumuskan terkait perkara tersebut. Sebab, kata dia, karakter dasar korupsi politik bersifat sistemik dan tak mungkin hanya melibatkan satu atau tiga orang saja. “Di situ ada kebijakan yang dirumuskan. Kalau kebijakan melanggar

hukum, yang membuat dan sampai pun-cak pimpinan, kewajiban KPK memanggil,” sambungnya.

Busyro menyatakan, jika dalam peny-idikan ditemukan ada kaitan antara suap dengan kebijakan yang diambil maka KPK tak segan menelisik sistem SKK Migas. Na-mun, hal itu tidak akan dilakukan jika KPK tidak menemukan ada arah ke sana.”Kalau kebijakan yang dirumuskan ada indikasi melanggar hukum, yang terbitkan kebija-kan itu siapa? Kalau itu ke atas, ke kemen-teriannya, akan menjadi prinsip KPK pang-gil yang bersangkutan,” tegasnya.

Senada dengan Busyo, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku tak ada ala-san bagi KPK untuk takut memeriksa pihak yang diduga terkait dalam kasus tindak pidana korupsi. Kalau tidak memanggil malah melanggar konstitusi.”Sejak ka-pan KPK takut? Tidak ada, semua sama di depan hukum,” kata dia.

Namun hingga saat ini KPK belum menemukan keterlibatan langsung ter-hadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. “Belum tahu akan diperiksa. Kan sekarang kita lagi mengoleksi infor-masi, setelah itu kita merekonfirmasi, sete-lah itu validasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Jero sendiri sudah

membantah terlibat dalam kasus suap itu. Jero sendiri mengaku siap diperiksa KPK dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. “Saya yakin clean. Saya ini sudah sembilan tahun jadi menteri, jadi tidak pernah memerintahkan macam-macam,” kata Jero.

Akan tetapi, KPK pun tak buru-buru percaya dengan pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik. Sebab, KPK menemukan uang senilai US$200 ribu yang diamankan di ruang kerja Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno yang disebut sebagai uang tersebut untuk keperluan operasional. “Operasional itu harus pakai dolar ya? Op-ersional untuk apa ya?” kata Bambang.

Uang tersebut ditemukan penyidik saat menggeledah ruang Waryono, pada Kamis lalu. Penggeledahan dilakukan usai KPK SKK Migas Rudi Rubiandini, Selasa malam. Lantaran itu, Bambang meminta Jero Wacik memberi penjelasan. (gam/abd/cea)

KASUS SUAP SSK MIGAS

Jero Wacik Sebaiknya Mundur karena Patut Diduga Terlibat

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II2 LINTAS JATIM

Warga Meriahkan Kemerdekaan RI dengan Panjat Pinang

KPU-Pemkot Berwenang Tertibkan Baliho Cagub

Jokowi dan Ganjar Kampanyekan Bambang-Said

Pemkot Antisipasi Dampak Pembangunan Monorel-Trem

HARI KEMERDEKAAN RI

PANWAS SURABAYA

KAMPANYE PILGUB JATIM

PEMBANGUNAN

kami antisipasi dengan

mengalihprofesikan sopir tersebut,

sehingga kebijakan ‘rerouting’ (perubahan

rute atau trayek) tersebut diyakini tidak

akan menimbulkan pengangguran, bahkan

kesejahteraan sopir angkot bisa jauh lebih

baik,”

Hendro GunawanSekretaris Kota Surabaya

SURABAYA - Banyak cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sep-erti yang dilakukan warga Kampung Jemur Ngawinan Kelurahan Jemur Wonosa-ri KecamatanWonocolo ini misalnya,mereka melakukan lomba panjat pinang yang dii-kuti puluhan peserta se-Sura-baya, Minggu (18/8).

Lomba panjat pinang set-inggi kurang lebih 15 meter ini dilakukan secara ber-sama sama oleh tiap kelom-pok yang terdiri dari 9 orang. Berbagai hadiah disediakan bagi kelompok yang berhas-il mencapai puncak, mulai dari sepeda angin, kompor gas, kipas angin hingga se-trika. Bagi peserta pertama yang berhasil mencium ben-dera merah putih di puncak

batang pinang, disediakan hadiah tambahan sebesar Rp 2 juta. Aneka hadiah meru-pakan swadaya masyarakat Jemur Ngawinan.

Agar semakin menantang, sebelumnya panitia mengolesi batang pinang dengan min-yak. Hampir semua peserta kesulitan memanjat, hingga berita ini ditulis, belum ada satupun peserta yang ber-hasil, termasuk juara bertahan kelompok "Kera Putih" dari kampung setempat.

Suwarno (28) ketua kelom-pok Kera Putih mengaku senang walaupun belum ber-hasil mencium bendera, "Saya masih penasaran, tahun ini rasanya lebih berat, batang pinangnya tinggi sekali. Kami akan mencobanya kembali. Kami tidak boleh menyerah” tegasnya kepada Koran Ma-

dura.Menurut Ketua Panitia

Acara, Arieanthe, lomba pan-jat pinang sudah menjadi tradisi warga kampung Jemur Ngawinan sejak tahun 1988. Kegiatan ini terus dilestarikan agar kemeriahan dan seman-gat kemerdekaan RI terus ter-jaga. "Ini sudah berlangsung turun temurun, kami sebagai generasi muda harus mele-starikannya, agar tidak lupa makna kemerdekaan," tegasn-ya.

Peringatan kemerdekaan RI ke 68 tahun semakin meriah karena dihibur alunan musik dangdut dari kampung setempat. Arien berharap, bu-kan hanya kemeriahan yang didapat, tapi juga kesadaran bahwa negara ini berdiri mela-lui perjuangan, bukan pembe-rian.(ddy/ara)

SURABAYA - Pemerin-tah Kota Surabaya mengan-tisipasi dampak dari ren-cana pembangunan sarana angkutan massal cepat berupa monorel dan trem, salah satu-nya yakni dengan mengurangi trayek angkutan kota (angkot) di dalam kota.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan, Minggu (18/8), mengatakan, sesuai rencana trayek angkot akan dikurangi dan diinte-grasikan dengan rencana jalur monorel dan trem.

Hal itu, katanya, tentunya akan berdampak pada jum-lah sopir yang juga pasti akan berkurang.

“Tapi kami antisipasi de-ngan mengalihprofesikan sop-ir tersebut, sehingga kebijakan ‘rerouting’ (perubahan rute atau trayek) tersebut diya-kini tidak akan menimbulkan pengangguran, bahkan kes-ejahteraan sopir angkot bisa jauh lebih baik,” katanya.

Menurut dia, saat ini sesuai data Dishub Surabaya, terda-

pat 58 trayek angkot di dalam kota dengan 4.849 unit ken-daraan. Kemungkinan besar jumlah trayek tersebut akan berkurang hingga 10 persen.

Ia mengakui bahwa trayek angkot akan berkurang dan praktis membuat jumlah sopir kendaraan umum tersebut juga harus dikurangi. Namun,

karena manajemen angkot di-ubah dengan “buy the service” (pembelian layanan angku-tan), sehingga banyak orang yang dibutuhkan untuk berba-gai posisi, salah satunya ada-lah menjadi operator. “Tidak menutup kemungkinan sopir angkot nantinya bisa menjadi petugas operator,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pem-kot juga berusaha mencari cara lain agar sopir angkot tetap bisa bekerja, salah sa-tunya yang sedang dipertim-bangkan merancang “shift” atau pembagian tugas bagi sopir angkot.

Caranya, lanjutnya, dalam 24 jam dibagi dua shift untuk mengendarai satu mobil, se-hingga sopir angkot tidak akan menganggur.

“Pengurangan rute terse-but akan berdampak pada peningkatan kualitas angkot di Surabaya. Penumpang akan lebih tepat sampai ke tempat tujuan dan lebih nyaman di dalam kendaraan umum,” ka-tanya. (ant/dik)

ddy/koran madura

MERIAH: Sejumlah peserta lomba panjat pinang dalam memeriahkan hari kemerdekaan RI ke-68 di Surabaya berlangsung meriah, Minggu (18/8) kemarin.

Ribuan Pekerja Rayakan Pesta Cak Koen

SURABAYA - Ribuan pekerja operasional yang selama ini berperan besar dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Sura-baya, Jawa Timur, bersukaria merayakan Pesta Cak Koen di halaman Taman Surya Sura-baya, Minggu (18/8).

"Acara tahunan ini meru-pakan bentuk apresiasi ke-pada mereka yang selama ini berjasa menjaga Kota Surabaya jadi lebih bersih dan indah. Apalagi, pada ta-hun 2013, Surabaya kembali sukses meraih penghargaan Adipura Kencana sebagai kota metropolitan paling bersih di Indonesia," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Menurut dia, Pesta Cak Koen memang khusus dipe-runtukkan bagi para pekerja operasional di Kota Sura-baya yang terdiri atas pasu-kan kuning, pasukan hijau,

pasukan biru, petugas pungut sampah, petugas dinas pema-tusan, penjaga makam, dan juga penjaga rumah pompa.

Untuk itu, Risma juga mengingatkan para pekerja operasional terus bekerja de-ngan baik. "Saya mengingat-kan, tolong kalau kerja tepat waktu. Kalau kerja kalian baik, akan banyak pihak yang perhatian kepada kita. Yakin-lah Tuhan tidak menutup mata," ujarnya.

Acara Pesta Cak Koen ini, kata dia, memang terseleng-gara berkat kepedulian se-jumlah pihak, di antaranya Chaerul Tanjung (CT) Corp dan juga beberapa perusa-haan. Kepedulian itu terwu-jud dalam puluhan bingkisan, termasuk tiga sepeda motor, yang khusus diperuntukkan bagi para pekerja operasional tersebut. "Kalau kalian ker-janya baik, yang bantu akan senang," katanya.

Risma juga mengimbau

para pemungut sampah di kampung-kampung untuk tidak telat dalam melaksana-kan tugasnya sebab apalah artinya jalan dan taman ber-sih kalau sampah di kam-pung-kampung menumpuk.

"Apalagi, kalau terlalu lama tidak diambil, sampahn-ya akan membusuk. Itu bisa akibatkan penyakit. Maka, kalau kerja yang disiplin, bisa ya," kata Risma.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Perta-manan (DKP) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan bahwa ada sekitar 10.000 pekerja operasional yang ikut dalam kemeriahan Pesta Cak Koen 2013.

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan yang ke-delapan tahun berturut-turut.

"Kegiatan ini bukan me-lulu soal Adipura. Hara-pan kami, melalui kegiatan semacam ini, mereka bisa lebih termotivasi dalam bek-

erja karena ada pehatian dari pemkot," jelas Hidayat Syah.

Chaerul Tanjung selaku Ketua Komite Ekonomi In-donesia (KEN) yang didaulat memberikan sambutan men-yampaikan ucapan selamat kepada Surabaya yang telah meraih penghargaan tert-inggi di bidang kebersihan dan keindahan kota. "Kenapa Surabaya bisa bersih, indah, dan bebas banjir? Itu karena Surabaya punya Wali Kota yang luar biasa dan Surabaya punya Anda semuanya," ujar Chaerul Tanjung.

Menurut Chaerul, Sura-baya kini telah menjelma menjadi kota terbaik di In-donesia. Hal tersebut ber-dampak postif pada tum-buhnya sektor perekonomian. Ini disebabkan karena kehad-iran para investor yang mau berinvestasi di Surabaya.

"Pada akhirnya itu memacu kesejahteraan warga Surabaya," jelasnya. (ant/dik)

SURABAYA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya menegaskan bahwa KPU dan Pemkot Sura-baya mempunyai kewenan-gan melakukan penertiban atas banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye berupa baliho/spanduk pasangan Cagub dan Cawagub Jatim sesuai aturan perundangan.

Anggota Panwaslu Sura-baya Sardiyoko, Minggu (18/8), mengatakan, Panwas telah bertindak sebagaimana peraturan yang berlaku yaitu telah mengirikam surat reko-mendasi kepada KPU Sura-baya untuk menertibkan. "Su-rat juga ditembuskan kepada wali kota dan semua pasan-gan calon," katanya.

Menurut dia, berdasarkan Keputusan KPU Jatim Nomor 12/2013 tentang Kampanye Pilkada Jatim, panwas hanya

diberi kewenangan untuk merekomendasikan, sedang-kan KPU dan Pemkot/Pemda yang memiliki kewenangan untuk eksekusi untuk pener-tipan.

Selain itu, lanjut dia, juga diatur di Peraturan KPU No-mor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pilkada. "Sekali lagi, panwas tidak ada kewenangan pen-ertiban, kewenangan di tan-gan KPU dan Pemkot/Pemda," tegasnya.

Ia menjelaskan dalam Keputusan KPU Jatim No 12/2013 angka 6 (g) disebut-kan pemerintah daerah se-tempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon.

"KPU Provinsi/Kota ber-wenang memerintahkan

pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut," katanya.

Untuk di Surabaya, kata dia, pihaknya sudah mereko-mendasikan ke KPU dan Pem-kot Surabaya untuk semua alat peraga kampanye yang melanggar perundangan di seluruh wilayah Surabaya.

"Kalau sesuai keputusan KPU di atas, jika pemasangan alat peraga menyalahi perda, tanpa rekomendasi panwas pun pemda setempat bisa menertipkan atau mencabut," katanya.

Saat ditanya selama ini antara Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Pemkot Surabaya dan panwaslu terke-san saling lempar tanggung jawab terkait banyaknya baliho yang melanggar aturan, Sardi-

yoko mengatakan pemkot tidak memahami aturan yang terbaru. "Pemahaman masih Pemilu yang lama atau Pemi-lu 2009, padahal perubahan peraturan pemilu itu banyak sekali," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bakesbanglinmas Surabaya Soemarno mengatakan ban-yak pemasangan baliho cagub dan cawagub Jatim di sejum-lah kawasan di Kota Pahlawan dinilai melanggar aturan atau kesepakatan bersama.

"Banyak atribut kampanye berupa baliho, spanduk dan poster tersebut, banyak yang ditempatkan tidak sesuai pada tempatnya. Beberapa atribut terlihat diletakkan di kawasan taman, trotoar dan jembatan penyeberan-gan orang (JPO), bahkan ada atribut yang dipaku di po-hon," katanya. (ant/dik)

NGAWI – Jadi juru kampa-nye calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Timur Bambang DH dan Said Abdul-lah, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, blusukan ke se-jumlah daerah di Jawa Timur.

Lokasi pertama yang ditu-junya adalah Kabupaten Nga-wi Jawa Timur. Setelah dari Ngawi, Jokowi mendampingi Bambang DH menemui kader dan simpatisan PDIP serta masyarakat Kabupaten Ma-getan. Di sana, Bambang DH dan Jokowi di Magetan juga melakukan pertemuan de-ngan Asosiasi Kepala Desa Se-Magetan. Setelah itu Jokowi akan berkampanye di Ponorogo.

Jokowi berkampanye de-ngan blusukan ke pasar be-sar Kabupaten Ngawi untuk mengenalkan calon Gubenur yang di usung PDIP Bambang Dwi Hartono. Jokowi men-genalkan ‘jempol’ dan me-minta agar Bambang di pilih dan di beri kesempatan untuk memimpin Jawa Timur.

“Pilih jempol bu nggeh,” kata Jokowi dengan bahasa Jawa, di Ngawi, Minggu 18 Agustus 2013.

Dalam blusukannya Joko-wi di dampingi Bupati Ngawi Kanal Dwi Sulitioyono dan juga puluhan kader dan pen-gurus PDIP Kabupaten Ngawi.

Kedatangan Jokowi dis-ambut meriah oleh ratusan pedagang besar Ngawi. Peda-gang mengaku sangat senang sekali Jokowi bisa blusukan ke pasar Ngawi. “Alhamdulillah pak Jokowi datang ke sini,” kata salah satu pedagang buah di pasar besar Ngawi, Sariti.

Pedagang juga antu-sias mengangkat jempol saat Jokowi mengenalkan

Bambang DH sebagai Calon Gubenur Jawa Timur.

Joko Widodo meminta agar pasangan Bambang-Said percaya diri maju sebagai Calon Gubenur Jawa Timur, selain itu juga harus memiliki keyakinan untuk menang.

“Dulu saya diremehkan, tapi saya PD saja dan yakin menang,” katanya kepada Tempo, di Ngawi, Minggu, 18 Agustus 2013.

Jokowi mengatakan, sejak Bambang-Said direkomen-dasi untuk maju jadi calon gubenur Jawa Timur, juga diremehkan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur. Teta-pi menurutnya, hal tersebut bukan berarti tidak bisa me-menangkan Pilgub.

Menurut Jokowi, karena di-remehkan itulah bisa membuat Bambang-Said dan kader PDIP semakin semangat untuk bek-

erja keras menunjukkan pada masyarakat Jawa Timur bahwa kader PDIP memiliki kemam-puan yang bagus untuk mem-impin Jawa Timur.

Dari pengamatan Jokowi, semua calon PDIP awal-awalnya memang selalu di remehkan, tetapi hasilnya banyak yang terpilih. “Orang banyak yang kaget atas keme-nangan kader PDIP, terutama di Jakarta.” Ujarnya.

Bila Jokowi bergerak di wilayah barat, Gubernur ter-pilih Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali turun ke Jawa Timur. Ia mendapat tu-gas berkampanye di Nganjuk, Jombang, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. “Mas Ganjar akan berkampanye bersama Said Abdullah, juga Rieke “Oneng” Dyah Pitaloka. Rieke sudah di Surabaya. Sore ini menyusul Mas Ganjar akan

datang dari Semarang,” kata koordinator kegiatan kampa-nye pasangan Bambang DH-Said Abdulla, Kusnadi.

Bupati Jombang Suyanto dan Ketua DPC PDI Perjuan-gan Jombang Sumrambah sudah menyiapkan titik-titik pertemuan dan kegiatan blu-sukan yang akan dilakukan Ganjar, Said dan Rieke. “Keg-iatan kampanye besok akan kami organisir maksimal,” kata Sumrambah.

Sebelumnya, Ganjar su-dah turun menganjurkan rakyat Jawa Timur untuk memilih Bambang-Said. Be-gitu pula Rieke Dyah Pitaloka yang pagi ini menemani Said di Surabaya. Jokowi malah menjadi bintang iklan televisi yang mulai diputar kemarin malam. “Yang jempolan, han-ya Bambang dan Said,” kata Jokowi di iklan tersebut. (ara)

ant/siswowidodo

JOKOWI DAMPINGI BAMBANG DH: Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono (kanan) bersama Joko Widodo (Jokowi) menyalami warga saat menghadiri tasyakkuran Jumiran yang menang Pilkades Klitik, Ngawi, Jatim, Minggu (18/8). Jokowi melakukan kunjungan ke Ngawi, Magetan dan Ponorogo Jatim untuk mendampingi Cagub Jatim Bambang Dwi Hartono untuk berkampanye calon gubernur Jatim.

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II 3LINTAS JATIM

Pemkot Malang Kebut Penuntasan e-KTP

Ibu Tiga Anak Gelapkan Uang PerusahaanPengelola Kafe Mengaku Setor “Iuran” Saat Dirazia Satpol PP

KARTU TANDA PENDUDUK

PENGGELAPAN UANGRAZIA

ant /fikri yusuf

PENDAKIAN GUNUNG LAWU: Sejumlah pendaki memadati jalur pendakian Gunung Lawu, Kab. Magetan, Jatim . Terjadi lonjakan pendakian Gunung Lawu dari hari biasa sekitar 400 pendaki per hari menjadi sekitar 2000 pendaki ketika peringatan HUT ke-68 Republik Indonesia.

MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, terus mengebut penuntasan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang saat ini masih menyisakan sekitar 21 ribu jiwa.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispen-dukcapil) Kota Malang Metawati Ika Wardani di Malang, Min-ggu, mengatakan pihaknya akan jemput bola dengan men-datangi warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. "Seharusnya perekaman data KTP elektronik ini akhir Juni lalu. Namun, karena masih ada lebih dari 21 ribu jiwa yang belum melakukan perekaman, waktu yang ditarget-kan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa kami penuhi," ujarnya.

Dari sekitar 21 ribu jiwa yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik tersebut, katanya, lebih dari 50 persen ada-lah orang yang berusia di atas 70 tahun dan kondisinya juga sak-it. Oleh karena itu, lanjut dia, Dispendukcapil secara bertahap jemput bola ke rumah masing-masing lansia. Untuk Kecamatan Blimbing sudah dilakukan sejak 17 Juli lalu dan selanjutnya di empat kecamatan lain yang ada di kota pendidikan itu.

Selain mendatangi rumah para lansia, Dispendukcapil juga menyisir warga lain, seperti di pondok pesantren (ponpes) serta sekolah (SMA, MA dan SMK), baik negeri maupun swasta.

Metawati juga mengimbau agar warga yang belum mel-akukan perekaman KTP elektronik segera mengajukan perekaman atau datang langsung ke kantor Dispendukcapil di kawasan perkantoran terpadu di Kedungkandang.

Sebab, tegasnya, jika mereka tidak segera mengajukan dan KTP elektronik sudah diberlakukan per 1 Januari 2014, mereka akan kehilangan hak-hak sipilnya, seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi yang kurang mampu maupun bantuan sosial lainnya. Dari 565.604 jiwa warga Kota Malang yang wajib KTP elektronik, sampai saat ini baru 544.296 orang yang sudah melakukan perekaman, sehingga masih ada 21.308 jiwa yang belum terekam datanya. (ant/dik)

SURABAYA - Fifin (40) warga Petemon Surabaya yang juga menjabat se-bagai kepala keuangan di perusahaan UD Sentosa Elektrik Ruko Dupak , nekat melakukan pengge-lapan uang perusahaan sebesar Rp70 juta.

Ibu dari tiga anak tersebut mengaku terbelit hutang karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fifin mengaku beban hidupnya semakin be-rat setelah suaminya di PHK dari perusahaan tempatnya mencari nafkah. Akibatnya Fifin menjadi tulang pung-gung keluarga. Gaji Fifin yang hanya sebatas UMR tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup bersama suami dan tiga anaknya. Karena itu Fifin mengaku terpaksa tidak menyetorkan uang hasil tagihan baik cash maupun transfer dan dipakai sendiri tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan.

Tersangka sudah bekerja selama tiga tahun, namun 6 bulan terakhir dia tidak me-nyetorkan uang hasil tagihan sehingga membuat pihak pe-rusahaan merasa curiga, sete-

lah dilakukan Audit internal diketahui adanya uang yang belum disetorkan keperusa-haan. Setelah diintrograsi, tersangka mengakui telah memakai dana tersebut.

“Selama bekerja saya belum pernah melakukan seperti ini, tapi saya terjerat hutang. Sejak suami dipecat, saya sebagai tulang punggung keluarga. Penghasilan saya tidak cukup untuk menanggung semuan-ya,” tutur Fifin kepada Koran Madura, Minggu (18/8).

Sementara menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Bubutan, AKP Herman Husnol, pelaku bersikap koo-peratif dengan mendatangi pemanggilan yang dilaku-

kan Polisi. “ kami mendapat laporan dari pihak korban dan langsung melakukan panggilan. Tidak ada proses penangkapan karena pelaku langsung datang saat kami lakukan panggilan. papar Her-man Minggu (18/4/2013) di Mapolsek Bubutan.

“Saat ini tersangka kami tahan dan masih proses Berita Acara Perkara (BAP). Sejauh ini tersangka kooperatif, bahkan langsung mengakui perbuatannya,” ujar Herman.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.(ddy/ara)

Polda Jatim Dijadwalkan Memeriksa Wali Kota Kediri

“Selain kasus dugaan ko-rupsi Jembatan Brawijaya, juga proyek RSUD Gambi-ran senilai Rp 208 miliar, dan proyek Poltek Kediri senilai Rp 135 miliar,” tegas Kapolda Jatim, Irjen (Pol) Unggung Tjahyono, di sela-sela ucapara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-68 di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (17/8).

Unggung berjanji pihaknya tidak akan mem-petieskan kasus tersebut. Bahkan akan menyelesaikan penyidikan kasus tersebut hingga tuntas. "Sekarang sudah dalam tahap peny-idikan di Polda Jatim. Jadi, tidak ada yang namanya di-petieskan. Coba nanti saya cek lagi sampai di mana pe-nyidikannya," tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan aliran

dana puluhan miliar dari PT SGS milik Ayong kepada Fajar yang merupakan sepupu Wa-likota Kediri, Samsul Ashar. Kasus tersebut telah meny-eret Kepala Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Kediri, Kasenan, sebagai tersangka. "Lebih de-tailnya, nanti tanyakan Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiyono. Yang jelas sudah masuk ke Polda Jatim," pa-parnya.

Unggung memastikan pemeriksaan terhadap Wa-likota Kediri Samsul Ashar terkait dugaan kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya akan tetap dilakukan. Na-mun, dirinya belum bisa memastikan kapan waktu pemeriksaan tersebut akan dilakukan. "Kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pen-anganan kasus ini. Kami

akan terus melakukan peny-idikan," tandasnya.

Sebelumnya, penyidikan dugaan kasus korupsi proyek Jembatan Brawijaya sempat terhambat tanpa kejelasan penyelesaiannya. Pasalnya, penyidikan kasus tersebut terkendala hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sedang menghitung kerugian negara.

Kabid Humas Polda Ja-tim, Kombes Pol Awi Setyono mengaku, kasus dugaan ko-rupsi proyek yang didanai dari anggaran APBD tahun 2010 itu masih menunggu proses audit pihak BPKP yang belum tuntas. "Audit dari BPKP terse-but sangat diperlukan untuk proses penyidikan kasus ini. Hal itu untuk mengetahui dan memastikan ada atau tidaknya serta besaran jumlah kerugian negara. Namun penyidikan masih tetap jalan terus. Sete-lah hasil audit diketahui, baru kami dapat menentukan lang-kah penyidikan selanjutnya," tuturnya.

Perlu diketahui, sebe-lumnya kasus dugaan ko-rupsi Jembatan Brawijaya ditangani Polres Kediri Kota. Proses pemeriksaannya ber-langsung cepat dan terbuka. Data-data atau dokumen yang diduga ada kaitannya dengan pembangunan Jembatan Br-waijaya diungkap secara jelas. Termasuk tindakan pengger-ebekan, baik di kontor pelak-sana proyek atau rekanan, Balai Kota Kediri maupun ruang DPRD. Bahkan, Kepala PU Kasenan juga ditangkap di kantornya.

Tak hanya itu, hasil pemeriksaan juga disampai-kan secara transparan, ter-masuk pemeriksaan pada Wa-likota Kediri Samsul Ashar. Namun saat diperiksa oleh penyidik Tipikor Polres Kediri Kota, tiba-tiba Samsul Ashar mengaku kondisi kesehatan-anya drop sehingga pemerik-saan dihentikan sementara. Pasca itu, kasus dugaan ko-rupsi proyek Jembatan Brawi-jaya ternyata diambil alih oleh Polda Jatim. (ara)

SURABAYA – Polda Jatim berencana kembali memeriksa Walikota Kediri , Samsul Ashar seba-gai saksi atas kasus korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri senilai Rp 66 miliar.

Pembantaian Masuk Pelanggaran HAM

GEJOLAK MESIRDI GUNUNG LAWU

SURABAYA - Lembaga Bantuan Hukum Keadilan ber-pendapat tindakan militer Mesir membubarkan demonstran pendukung presiden terkudeta Mohamed Moursi dengan cara membantai ratusan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan dalam pernyat-aan yang diterima di Surabaya, Minggu (18/8), menyebutkan bahwa peristiwa pada hari Rabu (14/8) yang memakan korban ratusan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka membuat situasi Mesir makin memanas.

“Oleh karena itu, kami berpendapat peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM kategori serius yang harus dikecam dan diusut oleh internasional,” demikian pernyataan yang disampaikan Ketua Badan pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie.

Menurut dia, sebagai negara yang berkomitmen dengan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdama-ian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana dimanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia harus menyampaikan keca-man atas peristiwa tersebut.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus melakukan aksi konkret. Presiden SBY dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa harus menyampaikan sikap resmi mengecam peristiwa tersebut,” katanya.

Presiden SBY juga harus menarik Duta Besar RI di Me-sir sebagai bentuk protes atas pelanggaran HAM serius yang ditandai pembantaian ratusan demonstran tersebut.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia sudah seharusnya mendesak PBB itu untuk mel-akukan penyelidikan peristiwa pelanggara HAM tersebut, demikian LBH Keadilan yang beralamat di Jalan Raya Viktor 59 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang. (ant/dik)

ddy/koranmadura

DIMINTAI KETERANGAN : Fifin saat dimintai keterangan oleh AKP Herman Husnol di Mapolsek Bubutan. Fifin mengakui perbuatannya.

SURABAYA - Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya melakukan razia gabungan, Minggu (18/8) dibeberapa lokasi di Surabaya. Salah satunya di kawasan Darmo Park, Jl Mayjen Sungkono. Polisi dan Satpol PP menin-dak 5 Cafe yang melanggar Izin operasional. Yakni MM, M2, Devana, Emma, dan Jun-gle. Kelima tempat hiburan malam tersebut, mengan-tongi izin live musik, namun

kenyataannya berubah fungsi menjadi Diskotik.

Awalnya Kasatpol PP Irvan Widiyanto langsung mengecek izin usaha. Melihat adanya pelanggaran terse-but, mantan camat Rungkut ini langsung memerintahkan anggotanya untuk menyita perlengkapan musik house, mixer dan Tune table (per-alatan DJ) dari seluruh cafe tersebut

Sikap tegas yang ditunju-kan Irvan di tempat hiburan

malam kawasan Darmo Park, berbeda saat berada di ka-wasan Jl Embong Malang. Irvan tiba-tiba tidak men-unjukkan batang hidungnya, piminan operasi diambil alih oleh joko Wiyono, Seksi pengawasan. Satpol PP tidak setegas saat operasi pertama. Melenium cafe yang melang-gar izin usaha menjadi disko-tik, hanya diberlakukan Berita Acara Perkara (BAP). Setelah ada pertanyaan dari warta-wan terkait perbedaan sikap

ini, joko yang hendak kembali ke Mako PP, baru melakukan penyitaan.

Diavet, keamanan ditem-pat hiburan tersebut mem-pertanyakan sikap satpol pp yang menyita perlengkapan music house di tempatnya.sebab sudah membayar uang “pelican” ke oknum satpol pp. “ kami sangat menyay-angkan tindakan satpol pp, padahal kami selalu mem-berikan apa yang mereka inginkan (setoran). Dan itu berjalan sudah lama,” terangnya.

ketika disinggun tentang dana siluman yang diterima oknum Satol PP, Joko men-yatakan bahwa tidak ada oknum yang melakukan itu. “Kami tidak membedakan satu café dengan lainnya, semua tempat yang melang-gar tetap kami lakukan tin-dakan tegas, tudingan pihak milineum tidak benar,” kata joko.

Namun demikian, Joko berjanji akan menyelidiki akan adanya keluhan pihak pengelola café. Joko ingin anggota Satpol PP bersih agar bisa bertindak secara profe-sional.(ddy/ara)

RAZIA:Aparat Keamanan Satpol PP saatRazia Pengunjung Cafe Jl. Embong Malang.

ddy/koran madura

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO. 0179 | TAHUN II4 BANGKALAN

Akan tetapi, KPU provin-si mengganti pencetakan ulang tersebut dengan pe-masangan stiker untuk pa-

sangan calon nomor 4 Khofi-fah-Herman yang belum tercantum di form C1 yang telah dicetak.

Ditanya mengenai hal itu, komisioner KPUD Bangkalan Divisi teknis dan data, Tajul Anwar membenarkan bahwa KPU provinsi telah memu-tuskan untuk tidak mencetak ulang form C1 yang dipergu-nakan untuk saksi itu.

"Ya, jadi informasi kema-rin yang rencananya akan mencetak ulang form C1 itu diurungkan dan diganti de-ngan sistem pemasangan stiker. Sebab, space untuk pa-sangan calon nomor 4 itu kan ada, namun hanya dikosongi

saat itu," terang Tajul.Pihaknya menduga, fak-

tor biaya yang menjadi salah satu alasan dan penyebab KPU provinsi mengambil ke-bijakan berupa penempelan stiker untuk pasangan calon nomor urut 4. Namun, Ta-jul mengaku hingga saat ini KPUD Bangkalan masih be-lum menerima surat edaran terkait keputusan tersebut, yang seharusnya diturunkan ke KPUD di setiap daerah.

"Belum ada surat edaran-nya, kami masih nunggu itu

juga, tapi kalau keputusan-nya sudah diketok oleh KPU provinsi, saat kami semua rapat koordinasi di Surabaya kemarin," ungkapnya.

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu lembaga penye-lenggara pemilihan umum di Bangkalan ini, terpaksa mengembalikan form C1 ke KPU provinsi. Karena, form untuk saksi tersebut, tidak mencantumkan nama pa-sangan Khofifah-Herman se-bagai pasangan nomor urut 4. (dn/rah)

Form C1 Batal Dicetak UlangBANGKALAN - Berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Provinsi dan seluruh KPUD di Jawa Timur, telah diputuskan bahwa pencetakan ulang form C1 diurungkan. Padahal, KPUD Bangkalan beberapa waktu lalu menyatakan form C1 harus dicetak ul-ang, karena tidak mencantumkan salah satu nama pasangan calon pemilihan Gubernur yang diren-canakan akan berlangsung pada 29 Agustus men-datang.

"Syair gambus ini khusus dibuat menjelang Pemilukada untuk mendukung Karsa," ujar KH Fakhrillah Aschal di sela silaturahmi dan halalbihalal dengan Cawagub Saifullah Yusuf beserta sejumlah kiai dan ulama di Ponpes Syaicho-na Cholil di Bangkalan, Sabtu (17/8) malam.

Ia mengaku menciptakan syair tidak hanya sekedar menulis, namun sesuai de-ngan kenyataan dan program

kerja pemerintahan Karsa se-lama memimpin Jawa Timur empat tahun terakhir.

"Kalimat dalam lagu ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Karsa. Di antaranya tentang perhatian terhadap madrasah diniyah, penutupan aliran sesat, dan pemberan-tasan maksiat," katanya.

Pihaknya mengakui se-lama kepemimpinan Guber-nur-Wakil Gubernur Jatim Soekarwo-Saifullah Yusuf

sudah bekerja sesuai amanat para kiai, terutama tentang pemberantasan maksiat.

"Yang pasti para kiai dan ulama, khususnya Bangkalan dan Jatim pada umumnya, mengapresiasi Karsa karena sudah terbukti kepemimpinan-nya tidak mengenyampingkan pondok pesantren," kata dia.

KH Fakhri berharap tiga program utama yang sudah dilakukan selama ini semakin ditingkatkan. Tidak itu saja, ia juga menitip pesan agar Pa-kde Karwo-Gus Ipul membe-rantas tuntas narkoba sampai akar-akarnya.

"Narkoba itu bahayanya tidak hanya sekarang, tapi mengancam generasi men-

datang. Tegakkan aturan dan berusaha memberantasnya total," kata dia.

Sementara itu, dalam pertemuan yang juga dihadiri ulama sekaligus tokoh Nah-dlatul Ulama Madura KH Ab-dul Hanan Nawawi tersebut, Gus Ipul merasa tersanjung dibuatkan syair lagu untuk Karsa dalam rangka Pemilu-kada mendatang.

"Terima kasih KH Fakhri atas apresiasinya. Terima kasih kepada semua kiai dan ulama se-Bangkalan dan Ma-dura pada umumnya. Doakan jika terpilih kembali, kami amanah menjalankan tugas dan mengemban amanat para kiai," kata Gus Ipul. (ant/rah)

SENI

Syair Gambus itu Berbau Politis

BANGKALAN – Lembaga Swasembada Masyarakaat (LSM) Bangkalan Coruption Watch (BCW) menemukan indikasi ada praktik pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Pungli itu ditengarai dalam pembuatan Akte Kelahi-ran, KTP, dan Kartu Keluarga, sehingga dugaan tersebut perlu segera diperhatikan oleh aparat penegak hukum, baik aparat ke-polisian maupun Kejaksaan Negeri (Kejari).

Lembaga tersebut menilai dalam mengurus akta kelahiran maupun kartu tanda penduduk (KTP) ditarik biaya di atas keten-tuan yang telah ditetapkan peraturan daerah (perda). Tentunya, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat. Supaya praktik pungli berhenti, maka diperlukan tindakan tegas dari aparat pe-negak hukum. Hal itu perlu dilakukan supaya para oknum yang akan melakukan pungli lagi berpikir dua kali dalam melakukan kecurangan.

Dengan demikian, ada efek jera pada oknum tersebut sehing-ga tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Namun, bila dibiarkan begitu saja, maka yang terjadi malah sebaliknya. Para pelaku akan terus melakukan praktik pungli, sehingga yang akan menjadi korban adalah masyarakat.

“Mahalnya pembuatan akta kelahiran dan KTP dari tahun 2009 sampai 2012, sebelum program e-KTP dimulai menjadi ke-luhan masyarakat Bangkalan,” terang Direktur Bangkalan Cor-ruption Watch (BCW), Syukur, kemarin.

Dia menjelaskan sesuai hasil investigasi menemukan data dan rekaman untuk pembuatan akta kelahiran dan KTP diduga kuat melenceng dan tak sesuai dengan Perda Kabupaten Bangkalan.

Dalam perda harga pembuatan akta umur 1 sampai 2 tahun dipatok Rp 15.000. Sedangkan, untuk umur 3 tahun ke atas Rp 20.000. Sementara untuk pembuatan KTP sesuai Perda dipatok Rp 6.000. Namun, salah satu oknum di Dispenduk Capil menya-takan warga yang ingin cepat membuat KTP harus membayar lebih yaitu Rp 12.000 sampai 15.000.

“Alasannya untuk membayar gaji pegawai yang lembur. Kami juga menemukan data dan fakta yang berbeda yaitu untuk pembuatan akta harganya sudah ditetapkan Rp 25.000 . Bahkan, ada yang harus membayar Rp 35.000,” ucapnya.

Dia menduga kelebihan pungutan yang dilakukakan oknum di Dispenduk Capil tidak masuk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lalu kelebihan itu dinilai suatu bentuk pungutan liar yang harus diusut Polres maupun Kejaksaan.

Lebih lanjutnya, sesuai bukti pembuatan Akte sekitar 250 buah yang diajukan anggota BCW pada Maret 2013 lalu ke Dis-pendukcapil. Mereka sudah membayar Rp 25.000 per Akte. Na-mun setelah ditanyakan ke pejabat Dispendukcapil semua data hilang dan tidak tersimpan di komputer.

Padahal, semua biaya untuk pembuatan akte sudah dibayar. Sampai saat ini, alasan Dispenduk akan mengusahakan mencari data yang telah masuk dan setelah ditelusuri ditemukan 4 data atau nama yang diajukan, sedangkan sisa data lainnya belum terselesaikan.

"Jika melihat pada kondisi yang demikian, hal itu menanda-kan kinerja mereka kurang profesional. Masak data yang sudah masuk bisa hilang, berarti kurang kehati-hatian dalam beker-ja. Mereka berjanji akan menuntaskan masalah ini, tapi sampai sekarang belum selesai," tandasnya.

Selain itu, pihaknya pun pernah melakukan audiensi dengan Dispendukcapil. Namun, sampai saat ini masih belum ada tin-dak kelanjutan dari pihak yang bersangkutan. Sebab, salah satu solusi yang ditawarkan, untuk memberikan dan mencetak daftar harga yang telah ditetapkan sesuai perda pada kwitansi sampai saat ini belum terealisasi. "Tidak pernah ada kelanjutan dari Dispendukcapil untuk merealisasikannya," terangnya.

Sementara itu, saat wartawan Koran Madura hendak meng-konfirmasi melalui telepon selulernya, kepala Dispendukcapil, Moh Musleh tak dapat dihubungi, hanya terdengar pesan mail-box dari nomor selulernya. (ori/rah)

KEPENDUDUKAN

Diduga Ada Pungli di Dispendukcapil

BANGKALAN - Meski terkesan tanpa pemeliharaan yang jelas, hutan mangrove di Bangkalan masih bertahan. Bahkan Dishutbun setem-pat mengklaim setiap tahun-nya mengalami peningkatan luas lahan. Padahal, kondisi sebelumnya dapat dikata-kan kondisi hutan mangrove cukup memprihatinkan.

Hingga tahun ini, misalnya, berdasarkan data Dishutbun, luas hutan mangrove mencapai 825 hektar di seluruh Bangka-lan yang tersebar di berbagai daerah pesisir. Baik berupa hu-tan alam, maupun hutan tana-man. Paling dominan mangrove sebagai hutan pesisir sekaligus pelindung pantai dari ancaman abrasi.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)

Bangkalan Abd Razak mengata-kan hutan mangrove berfungsi untuk banyak hal. Salah satun-ya pelindung pantai dari abrasi. Untuk itu, menjaga kelestarian hutan mangrove menjadi hal yang sangat penting dan perlu disadari oleh masyarakat se-tempat. "Banyak manfaat yang terkandung pada pelestarian mangrove," katanya.

Kemudian sambung Razak, pohon mangrove menjadi tempat berkembang biaknya biota laut dan melindungi masyarakat dekat pantai dari hempasan angin. Di wilayah kota, hutan mangrove juga terhampar luas. Di antaranya Desa Sembilangan, Kecamatan Kota Bangkalan. Begitu pent-ingnya keberadaan mangrove di pesisir pantai, setiap tahun-nya masyarakat diminta agar

terus menambah tanaman mangrove.

Menurut Razak, di daerah pesisir pantai pedesaan men-jadi daerah yang paling berpo-tensi dalam pengembangan. Misalnya, di Desa Junganyar, Kecamatan Socah, setiap ta-

hunnya mengalami pening-katan. Sebab, hutan mangrove semakin tumbuh subur di sekitar lokasi pertumbuhan semula. ”Justru di wilayah pantai terjadi peningkatan be-gitu signifikan,” imbuhnya.

Memang sempat dikhawat-irkan ada penyusutan hutan mangrove setiap tahun. Sebab, sebelumnya, tidak mencapai 825 hektar. Tapi, data terbaru Dishutbun, kata Razak, malah mengalami peningkatan dari sebelumnya. Kondisi demikian, dipengaruhi oleh perkembang-an dari masa ke masa. Pihaknya mengimbau, agar masyarakat tidak menebang hutan yang tumbuh di pantai itu. "Demi kenyamanan dan keamanan bersama, hutan yang ada agar tetap dijaga," harapnya.(dn/rah)

PENGHIJAUAN

Hutan Mangrove Capai 825 Hektar

BANGKALAN - Puluhan massa yang mengatasnama-kan Forum Masyarakat Peduli Mesir (FMPM), melakukan aksi damai di sekitar Alun-Alun Bangkalan, Minggu siang (18/8) kemarin. Mereka mengutuk keras pembanta-ian muslim Mesir yang di-lakukan militer pasca peng-gulingan presiden terpilih Moh. Mursi.

Kelompok massa yang mengenakan atribut serba hitam ini, merupakan ga-bungan dari berbagai ele-men. Di antaranya, Ikatan Da'i Indonesia, Persaudaraan Muslimah, Forum Silaturra-him Lembaga Dakwah Kam-pus, dan Komunitas Hijabista Bangkalan.

Menurut perwakilan FMPM, Genosida yang telah memakan korban ribuan rak-yat sipil, tidak dapat dibenar-kan dengan alasan apa pun. Apalagi, mereka warga yang

tidak berdosa menjadi korban pembantaian hanya karena melakukan aksi demontrasi terkait penolakan kudeta yang dilakukan oleh pihak militer.

“Kami mengutuk keras apa pun motif pembanta-ian ribuan nyawa warga Me-sir. Padahal, mereka hanya masyarakat biasa yang tak bersenjata, yang diserang oleh militer menggunakan senjata. Sangat jelas ini me-rupakan pelanggaran HAM," ujar Moh. Jakfar Korlap Aksi dengan suara lantang.

Bahkan sekitar 2500 warga sipil tak berdosa kata Jakfar, dibantai secara tidak manusiawi oleh pihak mi-liter menggunakan senapan mesin, tank, dan apache saat melakukan aksi damai di la-pangan Rabea Adawea Square Cairo. Baginya, aksi kali ini dilakukan agar masyarakat Bangkalan dapat mengetahui

kondisi di Mesir yang sema-kin mencekam.

“Aksi ini kami laku-kan agar masyarakat tahu kondisi di sana, sebab pub-likasi media sangat minim atas apa yang terjadi di sana, kami di sini merasa prihatin dan berkewajiban melaku-kan aksi solidaritas setelah mengetahui semua fakta dari internet,” terang Nurul Fariati, Humas FMPM me-nambahkan.

Melalui Selebaran yang dibagikan, FMPM menuntut pemerintah untuk melaku-kan langkah kenegaraan atas pembantaian yang terjadi di sana. Selain itu mereka me-minta agar pemerintah ber-peran aktif dalam masalah kemanusiaan ini, terutama dengan menarik kedutaan besarnya, serta memberi te-kanan terhadap PBB atas pembantaian ribuan manusia di sana (Mesir). (dn/rah)

AKSI SOLIDARITAS

FMPM Kutuk Pembantaian di Mesir

BANGKALAN- Pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil Bangkalan KH Fakhrillah Aschal menciptakan syair gambus sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam Pemilukada Jatim 2013.

Demi kenyamanan dan keamanan bersama, hutan yang ada agar

tetap dijaga,"

Abd Razak Kepala Dishutbun

Kab.Bangkalan

Puluhan massa Forum Masyarakat Peduli Mesir (FMPM) saat melakukan aksi damai. Mereka mengutuk keras pembantaian yang terjadi di Mesir.

doni heriyanto/koran madura

AKSI SERIBU BENDERA MERAH PUTIH. Seribu bendera merah putih dikibarkan dalam kegiatan yang bertajuk Seribu Cita Satu Indonesia di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (17/8). Aksi peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI oleh pemuda dari berbagai latar belakang di Yogyakarta dengan mengibarkan 1000 bendera Merah Putih tersebut bermakna bahwa seribu bendera Indonesia memiliki ribuan cinta.

ant/sigid kurniawan

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO. 0179 | TAHUN II 5SAMPANG

Warga Sunni berharap, dalam pertemuan tersebut da-pat menemukan titik terang yang jelas dari Pemkab se-tempat. Bahkan, keinginanan warga juga pemerintah sendiri dalam pertemuaan nantinya bisa bertemu secara langsung dengan warga.

Ahsan Jamal, tokoh masyarakat Karang Penang, menjelaskan, seperti sejak awal keinginan warga sunni, warga Syiah yang saat ini se-dang mengungsi di Sidoarjo bisa kembali ke kampung kelahirannya dengan syarat kembali ke ajaran Ahlusun-nah wal Jamaah.

"Jika nantinya pertemuan yang akan berkumpul di Om-ben pada tanggal 28 men-datang ini warga Sunni bisa menerima saudara kita asal-kan seperti sediakala, yakni kembali ke ajaran yang be-nar. Serta bisa menepis kabar bahwa warga Sunni tidak mau menerima warga Syiah," ucap-nya kepada Koran Madura.

Namun, Sekkab Sampang Puthut Budi Santoso jus-tru belum mengetahui kabar tersebut. Namun, dirinya me-ngaku jika rekonsiliasi terse-but masih dalam proses yang sudah ditangani oleh tim. Tentu ia mendukung jika per-

mintaan warga itu segera di-laksanakan.

"Rekonsiliasi itu kan un-

tuk mencari kesepakatan dan pertimbangan secara matang antara kedua belah

pihak yang bisa diteriman-ya," kata pria yang juga tim kabupaten itu. (ryn)

Syiah-Sunni DirekonsiliasiSAMPANG – Pemerintah Kanupaten Sampang pada Rabu (28/8), berencana akan mempertemukan penganut aliran Syiah di Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, dan Desa Karang Gayam, Kecama-tan Omben, dengan penganut aliran Sunni di dae-rah setempat untuk proses rekonsliasi.

Aksi teatrikal tersebut me-nyatakan sikap keprihatinan atas kondisi politik yang terjadi di Mesir, akibat dari kudeta yang dilakukan pihak militer menghadapi para demostran pendukung Mursi dengan cara kekerasan. Dalam peristiwa tersebut umat Islam berjatuhan.

Sebelum melakukan aksi te-atrikal, para aliansi masyarakat juga menggelar doa bersama serta menggalang dana bantuan terhadap para pelintas lampu merah di Jalan Trunojoyo, Kelu-rahan Rongtengah, Kecamatan Kota Sampang.

Roby Jaizi, korlap aksi, menuturkan, aksi pernyata-an sikap damai itu memang dilakukan untuk ikut prihatin atas kejadian di Mesir pada Rabu (14/8). Dimana mengakibatkan ratusan korban mengalami kehi-langan nyawa dan luka-luka saat melakukan aksi demonstrasi.

"Tentu aksi solidaritas ini juga membangun kesadaran masyarakat peduli aksi tragedi saudara kita di Mesir, hingga berjatuhnya korban khususnya

di Madura," ucapnya saat dite-mui di lokasi aksi damai.

Tujuan aksi yang diikuti dari beberapa santri pondok pesan-tren, ormas, serta tokoh pe-muda, dan pelajar itu mendesak pemerintah RI untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang terjadi selama ini. "Harapan kita melakukan ini dengan adanya 7 tuntutan agar tidak terjadi seperti tragedi di Me-sir. Karena ini juga dihadiri oleh beberapa simpul masyarakat di sampang," katanya.

Tujuh tuntutan meliputi, mengutuk keras segala bentuk kekerasaan dan pembantaian hingga jatuh korban. Hen-daknya permasalahan tersebut segera diselesaikan dengan damai antar sesama kaum mislimin yang tidak melibat-kan pihak ketiga untuk sengaja mengadu domba dalam ke-pentingan sesaat. Serta dalam kejadian berlangsung bisa menjadi pembelajaran terha-dap seluruh kaum muslimin agar tidak terjebak konspirasi pihak luar.

Selanjutnya, mendesak pe-merintah RI turut serta berperan aktif dalam memelihara perdama-ian dunia. Mengadakan sidang darurat untuk penyelesaian yang bisa dilakuakan terhadap Organ-isasi Kerjasama Islam (OKI), dan menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam agar bisa mendukung kedudukan cukup penting bagi dunia arab (ryn).

DEMONSTRASI

Aksi Solidaritas untuk MesirSAMPANG - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sampang Peduli Mesir melakukan aksi damai di depan Monumen Trunojoyo, Minggu (18/8) sekitar pukul 13.00 WIB.

PEDULI MESIR. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sampang Peduli Mesir saar melakukan aksi damai di depan Monumen Trunojoyo, Minggu (18/8) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka menampilkan aksi teatrikal sebagai pernyataan sikap keprihatinan atas kondisi politik yang terjadi di Mesir, akibat dari kudeta yang dilakukan pihak militer menghadapi para demostran pendukung Mursi dengan cara kekerasan.

ryan hariyanto/koran madura

PENGUNGSI SYIAH. Seorang anak pengungsi Syiah Sampang, Madura, berada di dapur umum saat pembagian makanan di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, Jatim, Jumat (2/8). Pemerintah selain melakukan penyembuhan trauma pada anak-anak korban kerusuhan itu, juga berupaya melakukan pemulihan dan pemulangan 277 pengungsi ke daerah asal mereka di Sampang, Madura.

ant/eric ireng

SAMPANG - Relawan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Bambang DH-Said Abdillah tidak terima dengan pen-cabutan baliho mini yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, Jum'at (16/8) di Jalan Syamsul Arifin. Pencabutan baliho mini tersebut dinilai diskriminatif karena gambar dari pasangan lain dibiarkan.

Relawan pasangan cagub-cawagub nomor urut tiga, Mamak, menga-takan, pencabutan baliho mini itu merupakan tin-dakan tebang pilih, ka-rena tidak semua baliho yang terpasang di areal tempat tersebut dicabut. Bagi mereka, pencabutan tersebut mengandung pertanyaan besar kanapa hanya dari satu pasangan calon saja yang dicabut sedangkan dari yang lain dibiarkan.

"Tindakan Satpol PP tebang pilih terhadap pencabutan baliho mini yang berada di ping-gir jalan, karena baleho mini yang kami pasang besoknya oleh Satpol PP dicabut. Sedangkan pa-sangan yang lain dibiar-kan, karena apabila di-cabut maka yang lain juga harus dicabut,” jelasnya kepada Koran Madura.

Sementara Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Hamdani mengatakan, baliho mini yang terpasang di Jalan Syamsul Arifin semuanya dicabut dan tidak ada yang dibiarkan pada hari Kamis sebelumnya. Namun, setelah malamnya dicabut baleho tersebut ditemukan terpasang kembali sehingga petugasnya terpaksa mencabutnya lagi.

“Baliho mini yang dipasang dipohon dalam keadaan terpaku itu tidak boleh tapi apabila diikat itu tidak ada masalah dan yang terpaku maka kami terpaksa mencabutnya karena itu merupa-kan pelanggaran,” ujarnya. (jun)

PENCABUTAN BALIHO

Satpol PP Dinilai Diskriminatif

AL-FALAH RAGU LUNCURAN PROYEK

Kualitas Proyek Menjadi Taruhan

SAMPANG - Panwaslu Sampang dan Tim Pemenang-an Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubenur Jawa Timur, menggelar pertemuan. Per-temuan tersebut membahas maraknya pemasangan alat peraga pasangan calon guber-nur dan wakil gubernur yang melanggar peraturan daerah (perda) kabupaten setempat Nomor 16 Tahun 2008 ten-tang Pelarangan Pemasangan Alat Peraga.

Pertemuan tersebut berkesimpulan bahwa hal itu diperbolehkan meskipun hal itu bagian dari pelanggaran.

Panwaslu Sampang berala-san, untuk memeriahkan pes-ta demokrasi Jawa Timur ini dan atas kesepakatan denga semua tim sukses para kan-didat cagub-cawagub, pema-sangan baliho di perbolehkan hingga memasuki hari tenang pada 26 Agustus mendatang.

Sebelumnya, pihak Panwas Sampang dan Satpol PP sem-pat dibuat kewalahan oleh ulah para tim sukses yang mema-sang baliho bergambar kandi-dat di sembarang tempat, ter-masuk di pepohonan.

Satpol PP sendiri harus kerja ekstra keras karena

setelah di copot dari pohon dan beberapa tempat yang masuk kategori dilarang, tak berselang satu jam baleho-baleho cagub kembali mun-cul. Bahkan, Satpol PP juga harus menghadapi protes lantaran dianggap tidak adil dalam melakukan penertiban.

Ketua Panwaslu Akh Ripto menyatakan, bahwa terhitung sejak Minggu (18/8) gambar-gambar Cagub-Cawagub Jawa Timur yang di pasang tidak akan ditertibkan sampai tang-gal 26 Agustus mendatang.

Diungkapkan, pada Jumat (16/8), panwas dan beberapa

intansi dari Pemkab Sampang mengumpulkan seluruh per-wakilan tim sukses dari keem-pat kandidat khusus yang ada di Sampang untuk memba-has masalah baleho tersebut. Dalam pertemuan itu justru di sepakati bahwa pemasan-gan baleho tidak lagi di larang termasuk yang ada di pohon.

“Sebenarnya kan itu me-langgar aturan, tapi karena untuk memeriahkan pesta demokrasi dan menjaga kon-dusifitas di sampang kami semua bertemu dan sepakat boleh di tempel sampai hari tenang," ucapnya. (ryn)

PILGUB JATIM

Tim Sukses Sepakat Abaikan Perda No. 16 Tahun 2008

SAMPANG - Lambannya peluncuran proyek 2013 dikha-watirkan beberapa kalangan akan berdampak pada kualitas pekerjaan proyek, mengingat saat ini sudah memasuki bulan ke delapan tahun anggaran 2013. Hingga saat ini belum ada peluncuran.

Ketua Madura Develop-mant Wacth (MDW) Sampang Tamsul mengatakan, lam-bannya peluncuran proyek membuktikan kepemimpinan Al-Falah masih ragu untuk melaksanakan kebijakan

proyek 2013.Menurut Tamsul, mestinya

peluncuran proyek sudah diluncurkan pada bulan Juli lalu. Namun, sayang hingga memasuki bulan Agustus ini belum dilakukan peluncuran. "Kami menduga keterlambatan peluncuran proyek tersebut, dipengaruhi oleh kelemahan sistemik karena tidak mau mengambil resiko jabatan sebelum mutasi besar-besa-ran beberapa hari lalu. Ada indikasi kuat bagi-bagi kue terhadap beberapa kelompok

yang dianggap berjasa dalam pemenangan Al-Falah,” ung-kapnya, Minggu (18/8).

Sikap kehati-hatian Bupa-ti Sampang dalam meluncur-kan proyek 2013 tersebut, lanjutnya, diprediksikan akan menjadi keterlambatan dalam pekerjaan proyek. Hal tersebut jelas akan berpenga-ruh pada rendahnya kualitas, karena mestinya bulan lalu proses tender sudah selesai.

“Kebijakan yang ragu-ragu ini sangat mencederai harapan masyarakat yang

menginginkan perubahan di bawah kepemimpinan Al-Falah. Ternyata hingga saat ini harapan perubahan masyarakat Sampang masih nol besar dan belum menun-jukkan sisi pembangunan Kabupaten Sampang yang lebih baik dibanding kepe-merintahan Noer Tjahja,” tambahnya.

Sementara Hannan, Kepala Bagian Pembangunan Sampang saat dikonfirmasi melalui telepon pribadinya tidak bias dihubungi. (hol)

SAMPANG - Warga Dusun Gunungah, Kecamatan Pa-ngarengan, mengalami kek-eringan dan kesulitan men-dapatkan air bersih. Warga terpaksa membeli air dengan menggunakan tangki dengan harga Rp. 250 ribu per tangki. Ke depan diprediksi akan te-rus kekeringan sampai musim hujan tiba.

Salah satu warga Dusun Gu-nungah, Mustaen (45), menga-takan, sudah seminggu tidak bisa mendapatkan air bersih dan terpaksa membelinya mel-alui tangki dengan harga Rp. 250 per tangki. Dan itu bisa di-habiskan dalam waktu 15 hari.

“Sudah lama kami tidak bisa menggunakan air bersih karena sumur yang ada sudah tidak mengeluarkan air, se-hingga kami terpaksa mem-belinya meskipun agak sulit karena bagaimanapun air me-

rupakan kebutuhan hidup un-tuk masak dan mandi,” ujar-nya kepada Koran Madura, Minggu (18/8).

Hal senada juga diung-kapkan oleh Kholifah (29). Ia mengatakan, juga mengalami kekeringan akan tetapi karena rumahnya berdekatan dengan rumah famili yang sumurnya masih mengalir air, sehingga keluarganya mengeluarkan modal dengan membeli selang untuk mengambil air tersebut dan juga mengganti uang lis-trik.

“Kalau sudah musim ke-marau di desa kami sudah bi-asa memasuki kekeringan dan sulit mendapatkan air ber-sih, sehingga kami bersusah payah mendapatkannya. Tapi, beruntung masih bisa minta ke rumah famili yang sumurn-ya masih mengeluarkan air,” jelasnya. (jun)

KEKERINGAN

Warga Alami Kekeringan

Tindakan Satpol PP tebang pilih terhadap

pencabutan baliho mini yang berada di pinggir jalan, karena baleho

mini yang kami pasang besoknya oleh Satpol

PP dicabut. Sedangkan pasangan yang lain dibiarkan, karena

apabila dicabut maka yang lain juga harus

dicabut,

MamakRelawan Cagub-cawagub

Sebenarnya kan itu melanggar aturan, tapi karena untuk

memeriahkan pesta demokrasi dan

menjaga kondusifitas di sampang kami

semua bertemu dan sepakat boleh di

tempel sampai hari tenang,”

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II6 SUMENEP

REMISI LAPAS KARAWANG. Bupati Karawang Ade Swara mengucapkan selamat kepada narapidana yang mendapatkan remisi usai apel peringatan HUT RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Karawang, Jabar. Sebanyak 740 warga binaan atau narapidana Lapas Klas IIA Karawang memperoleh remisi umum 17 Agustus dan 20 orang diantaranya langsung bebas setelah mendapat remisi.

Pengurangan hukuman tersebut diberikan kepada narapidana yang sudah men-jalani masa tahanan minimal 6 bulan.

Sementara narapidana yang masa tahanannya be-lum sampai 6 bulan, seperti Marsiyati, pelaku mutilasi kelamin siamunya, pemer-intah tidak bisa memberikan remisi. ”Kami belum berani mengajukan pemberian re-misi pada Marsiyati, karena masa tahanan Marsiyati be-lum mencapai enam bulan. Aturan pemberian remisi bagi narapidana adalah narapidana yang sudah menjalani masa tahanan selama enam bulan, dan berkelakuan baik selama

dalam pembinaan di lapas,” terang Muhammad Rafi, Kepa-la Lapas Kelas II B Sumenep.

Muhammad Rafi menje-laskan, pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 2013, pihaknya mengajukan 48 nama narapidana untuk mendapatkan remisi. Na-mun SK yang turun hanya 47 nama. Sementara satu orang napi SK-nya belum turun, dan masih dalam pemeriksaan ke-lengkapan berkas di Kemente-rian Hukum dan HAM RI.

Dari 47 napi Sumenep, tiga di antaranya mendapat re-misi bebas, yakni Hj. Masri’ah (kasus korupsi), Iskandar bin Sahimi (kasus narkoba), Atiah binti Sulaiman (kasus narko-

ba). Namun dari tiga penghuni lapas yang mendapat remisi bebas, satu orang di antaranya belum sepenuhnya menikma-ti kebebasan, karena masih harus menjalani kurungan se-lama tiga bulan lagi.

Iskandar bin Suhaimi, napi yang dijatuhi hukuman pen-jara serta denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan, belum bisa menikmati remisi yang diberikan pemerintah, karena denda maupun sub-sider tidak termasuk dalam hukum sehingga tidak bisa dipotong dengan pemberian remisi.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Sumenep memvonis Iskandar dengan hukuman penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurun-gan. Karena yang bersangku-tan tidak mampu membayar denda tersebut, maka harus menjalani kurungan selama

tiga bulan.”Terkait dengan denda

atau subsider kurungan yang dikenakan pengadilan pada Iskandar, tidak termasuk dalam hukum dan pemberian remisi dari pemerintah. Jika mereka mampu membayar denda, maka mereka harus menjalani kurungan seperti yang ditetapkan pengadilan,” terang Muhammad kafi.

Sementara narapidana lain yang mendapat remisi men-dapatkan pengurangan huku-man antara tiga hingga enam bulan.

Jumlah total penghuni Lapas Kelas II B Sumenep berjumlah 97 orang. Dua napi dari 3 napi yang mendapat remisi bebas dikeluarkan dari tahanan usai pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-68 yang digelar di halaman Kantor Pemda setempat. (edy/mk)

Narapidana Diberi RemisiSUMENEP – Pada peringatakan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan RI, sebanyak 47 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumenep men-dapat remisi.

SUMENEP – Distribusi logistik surat suara untuk daerah kepulauan akan tiba tepat waktu sekalipun cuaca ekstrem. Distribusi logistik Pemilihan Guber-nur dan Wakil Gubenur Jawa Timur dijadwalkan akan dikirim pada 22 Agus-tus nanti.

komisioner KPU Sume-nep Mohammad Ilyas men-gatakan, jika pada saat pendistribusian nanti cuaca ekstrem maka akan berba-gai upaya akan dilakukan, termasuk menggunakan pe-sawat terbang. “Kami tetap akan mengantisipasi dengan berbagai opsi, termasuk nanti dengan memakai He-likopter,” katanya, Minggu (18/8).

Namun, hal itu masih menunggu kebijakan dari KPU Jatim. “Tunggu kebi-jakan dari KPU Jatim saja,” ujarnya.

Ilyas mengatakan, yang membuat pihaknya harus bekerja ekstra adalah distri-busi surat suara ke Pulau Ma-salembu, sedangkan untuk ke kepulauan lainnya sudah bisa diatasi permasalahan transportasi laut. Karena jad-wal kapal Pulau Masalembu, katanya, baru ada tanggal 22 Agustus, dan jawal itu satu-satunya.

Apabila ditanggal itu ga-gal pendistribusiannya, maka apapun caranya harus tetap ditempuh pendistribusian-nya, termasuk menggunakan pesawat terbang dengan bi-aya mahal.

Sementara, Kepolisian Resor Sumenep menurunkan 40 personel untuk memas-tikan pendistribusian logis-tik sampai dengan utuh. “40 personel kami siapkan untuk mengawal dan mengawasi logistik Pilgub, di KPU ada 6 orang yang stanbay, ada

beberapa yang melakukan patroli, dan juga mengawal proses pendistibusian lo-gistik ke beberapa daerah,” kata AKBP Marjoko, Kapolres Sumenep

Menurut Marjoko, be-berapa personel yang pihaknya turunkan untuk memastikan agar logistik KPU benar-benar selamat sampai tujuan. “Tak ada ca-cat dan sampai dengan baik dan utuh, sebab logistik itu sangat penting,” ujarnya. (athink/sym/mk)

JIKA CUACA EKSTREM

Logistik Didistribusikan Melalui Pesawat

SUMENEP – Ratusan bo-tol minuman kersa (miras) diamankan aparat Kepoli-sian Resor Sumenep, Minggu (18/8) dini hari. Barang haram itu awalnya bersumber dari pemuda yang sedang mem-bawanya di Jalan Imam Bon-jol, Desa Pamolokan, Kecama-tan Kota Sumenep.

Berdasarkan pengakuan beberapa pemuda terebut, mereka mendapatkan barang haram tersebut dari warung klontong di Jalan Raya Tarate, Desa Pandian, Ke-camatan Kota Sumenep. Pada saat itu juga, polisi langsung mendatangi warung yang berada di depan Pondok Pesantren Aqidah Usmuni yang ditengarai sebagai pen-jual miras tersebut.

Dari warung tersebut, poli-si mendapatkan ratusan miras jenis arak, anggur kolesom, dan bir bintang. ”Setelah men-dapat keterangan dari sejum-lah pemuda, kami langsung bergerak ke warung yang di maksud, dan benar saja kami menemukan ratusan botol minuman beralkohol di sana,” terang Wakapolres Sumenep, Kompol Sujiono.

Mantan Wakapolres Sampang itu mengatakan, penggeledahan miras yang dilakukan aparat kepolisian bertujuan untuk menekan peredaaran miras yang san-gat meresahkan masyarakat. Terutama banyaknya pemuda yang sering melakukan bal-apan liar serta meningkatnya aksi kekerasan di kalangan re-maja. ”Selama ini miras telah meresahkan masyarakat, ban-yak sekali para pemuda yang ugal-ugalan dan tawuran aki-bat pengaruh alkohol,” ungka-pnya.

Terkait ratusan botol miras

yang berhasil disita, wakapol-res berjanji akan melanjutkan kasus tersebut sesuai prose-

dur hukum yang ada, dan akan memberikan sanksi tegas terhadap penjual miras terse-

but. ”Nanti kami akan proses sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (edy/mk)

KRIMINAL

Ratusan Botol Miras Dimusnahkan

SUMENEP – Infrastruk-tur jalan menuju objek wisata Pantai Lombang dan Slopeng memprihatinkan. Beberapa akses jalan terlihat tidak hanya berlubang dan bergelombang, tetapi men-galami rusak berat. Namun, hingga saat ini belum diper-baiki.

Akses jalan menuju Pan-tai Lombang, disepanjang jalan raya di Desa Nyabakan dan Candi, jalan tersebut terlihat rusak parah. Hal serupa juga terlihat di jalan menuju Pantai Slopeng. Tepat di poros jalan menuju pantai Slopeng, belum parah

seperti akses jalan menuju pantai Lombang, tetapi ban-yaknya jalan yang berlubang membuat pengendara harus hati-hati.

Herman, (27), salah satu pengunjung asal Pameksan mengaku kecewa, karena pemerintah daerah masih belum memperbaikinya. Padahal, menurutnya, dua kali bertandang ke pantai ke-banggaan Kabupaten Sume-nep, jalan tersebut masih terlihat rusak. “Saya datang sudah kedua kalinya ke Pan-tai Lombang dan Slopeng, tetapi jalan yang rusak masih belum diperbaiki,” katanya,

Minggu (18/8) kepada Koran Madura.

Syamsi, warga asal Desa Candi, menurutkan, tiap libur akhir pekan atau seperti lebaran ketupat kemarin, banyak pengendara terge-lincir. Pada lebaran ketupat kemarin ada banyak pengen-dara yang terjatuh.

“Kecelakaan pada saat libur pekan atau lebaran ketupat itu sudah pasti ada, kurang paham apa pe-nyebabnya, tetapi yang jelas sesaknya para pengunjung dan rusaknya jalan juga dapat menjadi faktor utama,” katanya (sym/mk).

PERBAIKAN JALAN

Infrastruktur Menuju Objek Wisata Belum Mendapat Perhatian

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, belum menetap-kan daftar calon tetap (DCT) yang diusung 12 partai politik pada Pemilu Legislatif 2014.

Komisioner KPU Sumenep Hidayat Andi-yanto, menjelaskan sejak beberapa waktu lalu, pihaknya telah memproses nama-nama bakal calon legislatif yang diajukan 12 partai politik setempat.

“Sesuai jadwal yang ditetapkan, kami akan menetapkan nama-nama bakal calon legis-latif itu sebagai DCT pada Kamis (22/8) pekan depan,” katanya, Jumat (16/8).

Selanjutnya pada 23 Agustus, KPU Sume-nep akan mengumumkan DCT tersebut kepa-da publik supaya diketahui secara luas.

“Pada Kamis (15/8) siang, kami mengun-dang pimpinan 12 partai politik yang mengu-

sung calon legislatif tersebut untuk memba-has persiapan akhir penetapan DCT,” ujarnya.

Fokus pertemuan pada Kamis itu, kata dia, adalah validasi data calon legislatif, utamanya nama, guna menghindari kesalahan dalam pe-nulisan nama.

“Kami ingin memastikan identitas para calon legislatif yang akan kami tetapkan se-bagai DCT tersebut sudah benar. Oleh karena itu, kami mengundang pimpinan 12 partai politik pengusung calon legislatif,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, secara kes-eluruhan, jumlah calon legislatif yang akan ditetapkan sebagai DCT sebanyak 521 orang yang berasal dari 12 partai politik.

Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI, Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April. (ant/mk)

PEMILU LEGISLATIF

KPU Belum Umumkan DCT

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II 7PAMEKASAN

Bantuan bubu penangkapan ikan

tersebut disalurkan langsung ke

kelompok nelayan agar dikelola

secara mandiri. Ia menyatakan siap memberikan data

penyaluran itu kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

RONTOK DITERJANG OMBAK. Petani memikul rumput laut yang rontok akibat terjangan ombak, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim. Angin kencang dalam sepekan terakhir, menyebabkan sebagian rumput laut siap panen rontok dan harus dijaring agar tidak hilang terbawa arus. Sementara harga komuditas tersebut naik dari Rp 10.500 menjadi Rp 10.700 per kg kering.

Direktur Kalam Pame-kasan, Elmaduro mengata-kan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan se-harusnya bisa bergerak ce-pat dalam merealisasikan proyek pembangunan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, pihaknya menilai kinerja eksekutif sangat lamban se-hingga hasil pembangunan belum bisa dinikmati oleh masyarakat.

Ia mencontohkan salah satu proyek pekerjaan yang sudah lama dinantikan masyarakat yaitu program listrik masuk desa (PLMD). Program ini dinilai belum ada tanda-tanda akan dimulai.

Padahal masyarakat san-gat membutuhkan listrik, ka-rena sejak Indonesia merdeka belum pernah menikmati aliran listrik. Belum lagi pembangunan lainnya, seperti pembangunan Polindes dan lanjutan pembangunan Sta-dion Pamekasan yang saat ini masih fakum.

Dia jelaskan dari beberapa proyek yang sudah diren-canakan Pemkab Pamekasan, pihaknya baru mendengar satu proyek yang mulai dilak-sanakan, yaitu pembangunan Rumah Sakit (RS) Waru tahap

kedua. Sedangkan proyek fisik lainnya belum ada kejelasan, terutama proyek kontraktual.

“Saya heran dan tidak mengerti kendala yang diha-dapi pemkab. Padahal angga-ran pembangunan yang sudah direncanakan itu sudah terse-dia. Apakah sengaja diendap-kan atau bagaimana saya tidak mengerti. Makanya kami me-minta agar segera dilaksana-kan dengan tetap menjamin kualitas dan mutu pekerjaan,” katanya.

Elmanduro mendesak pemerintah setempat untuk menggelar tender bagi pro-gram yang belum dilelang. Sebab jika dana pembangunan itu diendapkan akan san-gat merugikan masyarakat. Pihaknya juga meminta De-wan Perwakilan Rakyat Dae-rah (DPRD) Pamekasan, agar proaktif memanggil eksekutif untuk menanyakan kendala yang dihadapi dalam men-jalankan program.

Selanjutnya, ia menyata-kan akan terus mengawal pro-gram pembangunan di Pame-kasan, agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan yang terpenting tidak dikorupsi.

Pihaknya juga meminta kepada konsultan Perenca-

naan dan pengawasan yang ditunjuk dalam semua proyek pembangunan di Pamekasan betul-betul menjaga kualitas agar hasil pembangunan di Pamekasan tidak asal-asalan.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Adminis-trasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, Basri Yulianto menyatakan bahwa program pembangunan di Pamekasan sudah banyak terealisasi.

Pihaknya meminta semua pihak agar objektif dalam me-nilai program pembangunan di Pamekasan termasuk kegia-tan non fisik. Sebab, program pembangunan dari anggaran belanja langsung bukan hanya

proyek fisik, tetapi program-program non fisik juga harus dinilai.

“Yang namanya program dan kegiatan itu jangan han-ya diartikan proyek fisik. Jadi belanja langsung itu banyak, kalau mau menghitung dan mempresentasekan secara keseluruhan kan tidak hanya fisik,” katanya.

Basri Yulianto juga menje-laskan realisasi program fisik yang mulai dikerjakan bukan hanya pembangunan RS Waru tahap II, tetapi ada beberapa pekerjaan fisik lainnya yang sudah memasuki tahap pen-gumuman lelang.

Ia tidak menjelaskan se-

cara rinci program apa saja yang sudah memasuki tahap itu, karena datanya masih di-entry.

Ia mengatakan selain program pembangunan yang bersifat kontraktual, juga ada beberapa pekerjaan pembangunan yang dilak-sanakan secara swakelola dan sudah banyak dikerjakan.

Program pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola dengan angga-ran cukup besar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan di lingkun-gan Dinas Pendidikan (Disdik). (uzi/muj/rah)

Realisasi Proyek Fisik Dinilai LambanPAMEKASAN- Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan menilai kinerja eksekutif lam-ban dalam merealisasikan proyek pembangunan fisik di Pamekasan. Sebab, dari beberapa peker-jaan proyek fisik hanya beberapa proyek yang baru dimulai pekerjaannya, sampai melebihi semester pertama tahun ini.

PAMEKASAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menyatakan akan mengkaji kembali besaran dana yang disediakan untuk bantuan bubu (alat tangkap ikan) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Evaluasi terhadap besa-ran nilai bantuan itu untuk menyesuaikan dengan ke-butuhan yang sebenarnya, sehingga manfaat bantuan tersebut benar-benar dapat dirasakan.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan ,Hosnan Ah-madi mengatakan bantuan tersebut dimaksudkan un-tuk meringankan beban para nelayan. Karenanya, harus dilakukan penghitun-gan yang tepat, agar tidak sia-sia.

Hosnan meminta agar masyarakat memberi masukan sebagai bahan evaluasi. Jika anggaran dana sebesar Rp 150 juta yang disediakan dinilai kurang, komisinya akan mendorong agar dilakukan evaluasi. Demikian pula jika yang terjadi adalah se-baliknya.

“Kami akan melakukan evaluasi berdasar masukan dari masyarakat. Karenanya, kami sangat berharap ada masukan agar kami bisa melakukan kaji ulang sesuai kondisi sebenarnya,” katan-ya.

Sebelumnya, Direktur Institute for Democrazy and Social Analysis (IDEAS/Lem-baga Kajian Demokrasi dan Sosial) Pamekasan, Ali Wah-di mengatakan dari analisan-ya anggaran yang disediakan pemerintah itu terlalu besar untuk bantuan pengadaan bubu.

Ia meminta agar dilaku-kan penghitungan ulang untuk anggaran yang akan disalurkan melalui kelompok nelayan tersebut.

Ali Wahdi mengatakan untuk pembuatan bubu, setiap unit diperkirakan tidak akan melebihi an-gka Rp 1 juta. Sehingga se-harusnya dengan anggaran sebesar Rp 150 juta, jumlah penerima sasarannya men-capai 150 orang lebih ne-layan.

“Kami belum tahu jenis bubu yang akan diberikan. Tapi dalam hitungan kami, biaya satu bubu tidak akan lebih dari Rp 1 juta,” ka-tanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Nurul Widiastuti menjelas-kan pihaknya sudah mel-aksanakan program ban-tuan tersebut melalui enam kelompok nelayan yang ada di pesisir pantai selatan Pamekasan.

Bantuan bubu pen-angkapan ikan tersebut disalurkan langsung ke kelompok nelayan agar dikelola secara mandiri. Ia menyatakan siap mem-berikan data penyaluran itu kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

“Proyeknya memang Rp 150juta, akan tetapi nilai kontraknya sekitar Rp 145 juta untuk enam kelompok di wilayah Tan-jung Kecamatan Pade-mawu, Desa Polagan Ke-camatan Galis dan desa Ambat, Kecamatan Tla-nakan. Harga masing-masing bubu yang kami serahkan disesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),” jelasnya. (CR-1/muj/rah)

ALAT TANGKAP IKAN

Bantuan Bubu Senilai Rp 150 Juta Akan Dikaji Ulang

PAMEKASAN - Ribuan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, Sabtu (17/8) malam, tiba dan diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan. Surat Suara tersebut langsung disimpan di gudang penyimpanan lo-gistik KPU sebelum dilaku-kan penyortiran.

Sekretaris KPU Pame-kasan, Bambang Khairul Huda membenarkan tel-ah menerima surat suara itu. Logistik Pilgub yang diterima itu tersimpan dalam 268 dos. Setiap dosnya berisi 2500 lem-bar. Sehingga, total surat suara yang sudah tiba di KPU Pamekasan sebanyak 672.688 lembar. Jumlah itu sudah termasuk tam-bahan 2,5 persen surat suara cadangan.

Rencananya, logistik Pilgub itu akan dilakukan penyortiran besok (Senin, 19/8), dengan melibatkan Panita Pengawas (Panwas) Pilgub setempat untuk melakukan pemantauan. “Hal itu dilakukan, untuk memastikan jumlah surat suara yang dikirim KPU Jawa Timur, serta mengan-tisipasi hal-hal yang kurang diinginkan,” kata Bam-bang Khairul Huda, Minggu (18/8).

Dia jelaskan, meski su-dah dilakukan penyortiran, namun salah satu logistik itu baru akan didistribusi-kan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada H-3 atau tanggal 26 Agustus nanti.

Ketua Komite Arek Lan-cor Bangkit Pamekasan, Zainal Abidin meminta KPU agar lebih berhati-hati didalam melakukan pemi-lahan dan penghitungan ulang terhadap surat su-ara yang diterima, sebelum dikirim ke masing-masing PPK dan diterima Panitia Pemungutan Suara (PPS). Itu untuk menghindari terjadinya kekurangan surat suara dan kesala-han seperti yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Pamekasan, beberapa wak-tu yang lalu.

“Jangka waktunya un-tuk melakukan pemilahan secara benar masih sangat longgar, sehingga KPU per-lu berhati-hati agar kasus pada Pilbup lalu tidak teru-lang,” katanya.

Dalam Pilbub lalu, ra-tusan surat suara di TPS IV Dusun Mongging, Desa Polagan, Kecamatan Galis berkurang dari jumlah se-mestinya. Kasus itu dike-tahui saat Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungu-tan Suara (KPPS), Erliyanto membuka segel surat suara dan melakukan penghitun-gan ulang.

Jumlah surat suara yang diterima hanya 396 lem-bar, sementara jumlah pe-milih yang terdaftar di TPS tersebut sebanyak 581 pe-milih, sehingga kurang 200 lembar surat suara. Kasus yang sama juga terjadi di beberapa kecamatan lain, di antaranya Batumarmar dan Palengaan. (awa/muj/rah).

PILGUB JATIM

KPU Terima Ribuan Surat Suara

PAMEKASAN - Pemerin-tah Kabupaten Pamekasan belum melantik dua Kepala Desa (Kades) yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap keempat lalu.

Kepala Badan Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) setempat, Mo-hammad Zakir mengatakan pelantikan kedua kades itu menunggu hasil Pilkades ser-entak tahap kelima, sehingga pelantikannya akan dilakukan

bersama-sama.Kedua kades terpilih yang

belum dilantik itu Desa Bulan-gan Timur, Kecamatan Kadur, dan Desa Larangan Dalem, Kecamatan Larangan. “Kami masih menunggu Pilkades ser-entak tahap akhir yang akan dilaksanakan di empat desa. Kemungkinan pelantikan akan dilakukan pada September jika tidak ada halangan,” kata Za-kir.

Namun, kata dia, hal terse-but tidak menjadi masalah, justru menjadi kesempatan

bagi Pemkab Pamekasan un-tuk mencanangkan program pembangunan balai desa di tanah kas desa, bagi desa yang belum memiliki balai desa ser-ta perubahan pola distribusi raskin dari kades ke kelompok masyarakat.

Dari 92 desa yang dijad-walkan melakukan Pilkades ini, yang sudah melaksana-kannya sebanyak 88 desa, se-mentara empat desa sisanya akan segera melaksanakan Pilkades beberapa waktu ke depan.

Keempat desa tersebut masing-masing Desa Pon-janan Barat dan Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pa-sean, dan Desa Jambringin, Kecamatan Proppo.

Keempat desa itu belum melaksanakan Pilkades ka-rena jabatan kades masing-masing belum berakhir. Bila tidak perubahan dijadwal-kan keempat desa itu akan melakukan pemilihan kades pada bulan Juni.(awa/muj/rah)

PELANTIKAN KADES

Dua Kepala Desa Terpilih Belum Dilantik

Dari 92 desa yang dijadwalkan melakukan Pilkades ini, yang sudah melaksanakannya sebanyak 88 desa,

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II8 PAMEKASAN

PEJUANG VETERAN IKUTI HUT RI Sejumlah pejuang veteran kemerdekaan RI mengisi daftar tamu pada pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-68 Kemerdekaan RI, di Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jatim. Sebanyak 60 veteran pejuang kemerdekaan mengikuti detik-detik peringatan kemerdekaan RI.

Bendera nasional itu hanya terlihat di beberapa perkan-toran saja, sementara gambar Cagub-Cawagub Jawa Timur hampir terlihat dalam jarak beberapa meter yang dipaku di sejumlah batang pohon di tepi jalan.

Demikian juga gambar para Caleg dan bendera Par-tai Politik (Parpol), juga ter-pasang di berbagai ruas jalan. Bahkan beberapa di antaranya

dipasang menggunakan tiang pipa dengan ketinggian seki-tar 15-20 meter. Sedangkan bendera merah putih hanya dipasang di beberapa kantor pemerintah dan kantor swas-ta.

Situasi tersebut, mem-buat Suraji, 84, salah satu pejuang Sabilillah di Pame-kasan, melinangkan air mata saat ditanya pendapatnya, usai mengikuti upacara de-

tik-detik Proklamasi di Lapa-ngan Pendopo Ronggosu-kowati Pamekasan.

Menurutnya, mengibar-kan bendera merah putih saat ini seakan sudah tidak lagi menjadi kebanggaan. Padahal negeri ini merdeka dengan banyak pengorba-nan. Ia mengaku prihatin dengan tidak pedulinya generasi muda terhadap ke-merdekaan. Walaupun hanya sekedar mengibarkan bend-era.

“Saya heran kenapa lebih banyak gambar Cagub dan Caleg, tetapi bendera me-rah putih sedikit dan gambar para pahlawan yang merebut bangsa ini kembali dari pen-jajah sama sekali tidak ada,” katanya.

Pria yang sudah memiliki 4 cicit ini mengenang per-juangannya saat mengusir penjajah di bumi Pamekasan, pada saat agresi militer kedua. Di depan masjid Assyuhada Pamekasan, ratusan pejuang Sabilillah yang dipimpin para ulama mati bersimbah darah karena terkena peluru tentara Belanda.

Ia menilai generasi muda saat ini seakan mengabaikan semangat dan pengorbanan pejuang dalam mengusir pen-jajah. Sebab, jika para generasi muda menghargai jasa para pahlawan, mereka juga akan mengapresiasi perjuangan para pejuang bangsa, minimal dengan menaikkan bendera merah putih.

Padahal, kata Suraji, saat

ini sudah tidak kekurangan sesuatu apapun dan semuanya serba mudah berkat perjuan-gan para pahlawan. Sehingga, ia menyatakan bahwa sedikit sekali generasi penerus bang-sa yang memiliki jiwa nasion-alisme yang tinggi. Generasi saat ini dinilai lebih suka sen-ang-senang, tidak menghor-mati yang tua dan gampang melupakan sejarah.

Dalam kesempatan itu, ia berharap, para generasi penerus perjuangan bangsa saat ini bisa berbenah, un-tuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, ter-masuk memeriahkan per-ayaan HUT Kemerdekaan RI dengan mengibarkan bend-era merah putih.(uzi/muj/rah)

Bendera Politik MendominasiPAMEKASAN - Pemasangan alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) serta alat peraga kampanye bakal calon anggota legislatif (caleg) dari DPRD sampai DPR-RI di Kabupaten Pamekasan mengalahkan pemasan-gan bendera merah putih pada HUT Kemerdekaan RI ke-68.

PAMEKASAN - Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mende-sak pemerintah setempat segera mengembalikan fungsi guru yang dimutasi sebagai pejabat struktural pada masa pemerintahan bupati sebel-umnya.

Permintaan ini dis-ampaikan Sahur Abadi, Koordinator FKMP, setelah memperhatikan kekurangan guru di berbagai satuan pendidikan yang sampai saat belum teratasi.

Menurut Sahur Abadi, salah satu penyebab yang memperparah kekurangan tenaga guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Pamekasan, karena pemerintah sebelumnya, salah mengambil kebija-kan, terutama kebijakan mengangkat guru sebagai pejabat struktural.

Kebijakan itu dinilai tidak profesional dan terkesan hanya mengedepankan kedekatan pribadi, sehingga kekurangan guru di wilayah itu semakin banyak. Oleh ka-renanya, pihaknya meminta pemerintah setempat, segera meninjau ulang kebijakan itu, serta segera dikembalikan lagi sebagai fungsional guru.

Menurut Sahur, langkah ini harus dilakukan secepat mungkin agar upaya pemer-ataan guru serta peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di wilayah tersebut segera terwujud. Apalagi, upaya pemenuhan guru dengan men-gangkat pegawai baru tidak memungkinkan. Sebab kuota pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru yang diberikan pemerintah pusat terbatas.

Sahur khawatir, kekuran-gan guru di Pamekasan justru akan semakin parah, jika pemkab setempat tidak segera mengambil langkah tegas. Sebab, jumlah guru yang ada saat ini akan se-makin berkurang karena be-berapa di antaranya sudah memasuki masa pensiun.

“Saya pikir, pengembalian

fungsi guru ini harus segera dilakukan. Sebab jika hanya mengandalkan pengangka-tan CPNS baru sangat tidak mungkin. Makanya, Dinas Pendidikan harus segera mengecek jumlah guru yang dimutasi ke jabatan struk-tural untuk dikembalikan lagi sesuai fungsinya sebagai guru,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan Disdik Pamekasan, Moh. Hatib menyatakan sedang melakukan pendataan guru di masing-masing sekolah di Pamekasan, kaitannya dengan rencana pemerataan guru. Tahapan pendataan itu saat sudah hampir rampung.

Kaitannya dengan pengembalian fungsi guru dari jabatan struktural, ia menyata-kan tidak memiliki kewenan-gan karena merupakan kebi-jakan bupati. Pihaknya juga tidak menyebutkan jumlah guru yang saat ini menduduki jabatan struktural di lingkun-gan pemkab setempat.

“Kalau pemerataan guru, saat ini sudah finalisasi pendataan. Jadi kami sedang mendata jumlah guru yang lebih dan yang kekurangan guru di masing-masing sekolah. Kalau masalah penarikan guru dari jabatan struktural itu menyangkut kebijakan bupati dan kami hanya menjalankan kebija-kan bupati,” katanya.

Kekurangan guru ter-banyak terjadi di tingkat SD mencapai 598 guru. Meli-puti guru kelas sebanyak 517, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) 36, serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 45 orang. Selanjutnya tingkat SMPN sebanyak 101, SMAN 38 guru dan kekurangan guru di SMKN mencapai 115 guru.

Sementara itu, formasi rekrutmen CPNS yang dit-erima Kabupaten Pamekasan tahun ini, masih jauh dari kebutuhan. Sebab, kouta yang diberikan pemerintah pusat hanya 50 formasi untuk tenaga guru. (uzi/muj/rah)

PENDIDIKAN

Guru Seharusnya Difungsikan Sebagai Tenaga Pendidik

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II 9SUMENEP

Ketua LSM Sango Dayat menjelaskan dana itu me-mang harus dikembalikan. Sebab, itu bukan merupa-kan hak oknum PPS terse-but. “Jadi, itu hak orang lain, jangan diambil. Ma-kanya, harus diterima yang berhak,” katanya de-ngan nada kesal, Minggu (18/8) kepada Koran Ma-dura.

Dia menuturkan, uang itu merupakan uang ne-gara apabila dikurangi, maka akan ada kerugian negara. Termasuk unsur memperkaya diri juga ada di dalamnya. “Kalau begitu, kami mengira

sudah bisa memenuhi unsur korupsi. Tapi, se-muanya tergantung pen-egak hukum,” ungkapn-ya.

Menurut aktivis senior Sumenep, petugas yang dipotong itu berhak untuk melakukan upaya pelapo-ran. Itu apabila petugas merasa dirugikan. “Secara materi kami kira sudah je-las dirugikan. Apalagi, itu merupakan upah keringat mereka. Kalau tidak dikem-balikan silahkan melapor,” tuturnya.

Dayat menambahkan, pihaknya meminta ok-num PPS tidak ngoyo me-

maksa memotong honor itu. Sebab, itu membentur peraturan yang ada. “Se-cara aturan, memotong uang honor ataupun gaji tetap tidak boleh. Sebab, itu harus sampai utuh,” un-gkapnya.

Beberapa komisioner KPU belum ada yang dikon-firmasi koran ini. Namun, informasi yang diterima Koran Madura, KPU sudah melakukan pemanggilan kepada pihak PPK (Pani-tia Pemilihan Kecamatan). Hanya saja, seperti apa hasilnya belum ada kepas-tian.

Honor Pantarlih dan P2DP di salah satu desa diduga dipotong. Pemo-tongan diduga dilakukan oleh oknum PPS. Masing-masing petugas diduga dipotong Rp 300 ribu. Se-dangkan honor keseluran Rp 800 ratus selama dua bulan. Jadi, masing-mas-ing petugas hanya men-erima Rp 500 ribu. (yat)

Seharusnya Dikembalikan Bila Terbukti ada PemotonganSUMENEP - Dugaan pemotongan honor Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Petugas Pe-mutakhiran Data Pemilih (P2DP) tampaknya terus menjadi bola liar. Bahkan, banyak pihak mende-sak oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diduga memotong untuk mengembalikan dana dimaksud.

SUMENEP – Dinas Per-tanian Kabupaten Sumenep, Minggu (18/8) menggelar ha-lal bihalal di Hotel Utami se-tempat. Acara tersebut bagian dari upaya disperta memberi-kan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kualitas perta-nian di daerah tersebut.

Kegiatan tersebut untuk mendongkrak semangat kar-yawan dilingkungan dinas pertanian dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dengan demiki-an, karyawan diharapkan bek-erja secara profesional.

Selain itu, juga untuk men-yambung silaturrahmi antar seluruh petugas dan karyawan disperta saat ini.

Acara halal bihalal diikuti sebanyak 400 orang yang terdiri dari karyawan-karyawati di dis-perta, penyuluh pertanian dan kepala UPT yang berada di 27 Kecamatan Sumenep. Namun cuaca yang tidak mendukun di daerah kepulauan sume-nep, membuat petugas yang dari kepulaun banyak tidak mengadiri acara itu. Kendati demikian, acara tersebut tetap berjalan dengan meriah.

Kepala Disperta Sumenep, Bambang Heriyanto, mengata-kan, digelarnaya halal bihalal

bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan untuk mem-bangun etos kerja yang lebih baik lagi. Sehingga akan mencipata-

kan kualitas petanian lebih baik dan lebih maju ke depannya.

”Kami yakin dengan di-gelarnya halal bihalal ini bisa

menumbuhkan rasa keber-samaan, baik dalam bekerja maupun sesama muslim. Se-hingga akan menumbuhkan

rasa profesionalisme dan lebih bertanggung jawab dalam mel-akukan pekerjaan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pertanian ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, selain untuk menumbuhkan profesional-isme, halal bihalal juga ber-tujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih aktif ke depannya. Sebab, menu-rutnya, komunikasi sangatlah penting untuk membangun rasa kebersaan dalam mem-bangun pertanian yang lebih baik lagi. ”Jika komunikasi sudah aktif, petani akan lebih mudah untuk meningkatkan kualitas pertanian kedepan,” tambahnya

Bambang berharap, di-gelarnya halal bihalal tersebut tidak hanya sebagai kegiatan seremonial belaka. Namun, nantinya akan mendongkrak rasa kepemilikan dalam mem-berikan pelayanan, utamanya dalam meningkatkan kualitas pertanian ke depannya.

”Kami sangat tidak ingin jika sampai terjadi putus ko-munikasi di antara bawahan dan atasan. Sebab mengham-bat terhadap peningkatan pelayanan,” tandasnya. (adv/edy)

ADVERTORIAL

Disperta Tingkatkan Profesionalisme

SUMENEP - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bam-bang D.H.-M.H. Said Abdul-lah tidak akan menggelar kampanye terbuka di empat kabupaten di Pulau Madura.

“Kami optimistis warga Madura sudah mengenal kami. Oleh karena itu, kami tidak akan memanfaatkan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jatim 2013 dengan menggelar kampa-nye terbuka di Madura,” kata Said di Sumenep, Minggu (18/8).

Ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan kampanye terbuka adalah mengenal-kan diri kepada warga di kawasan lokasi kampanye terbuka.

“Untuk di Madura, kami yakin sudah dikenal. Kami memilih cara bersilaturahmi atau menyapa langsung de-ngan warga Madura yang memang sudah kenal de-ngan kami, selama masa kampanye,” ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemili-han Jawa Timur XI (Madura).

Said berada di Sumenep

untuk menghadiri sejum-lah kegiatan, salah satunya meresmikan pembangunan ruang klinik, BK, dan parkir di SMAN 1.

“Pada hari Minggu ini, kami memang berada di Sumenep karena ada bebera-pa elemen masyarakat yang mengundang kami sejak be-berapa waktu lalu, dan kami menyanggupinya untuk da-tang,” ucapnya.

Pada hari Minggu ini, kata dia, dirinya sebenarnya dijadwalkan bersama Guber-nur DKI Jakarta Joko Widodo yang datang ke Jawa Timur untuk mengampanyekan pa-sangan Bambang-Said.

“Namun, kami akhirnya memilih ke Sumenep karena khawatir kualat kalau tidak memenuhi permintaan te-man dan guru kami. Acara yang digagas oleh teman dan guru kami itu sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu dan kami berjanji untuk datang,” ucapnya.

Pilkada Jawa Timur 2013 yang diikuti oleh empat pa-sangan calon akan digelar pada tanggal 29 Agustus. (ant/mk)

PILGUB JATIM

Bambang-Said Tak Gelar Kampanye Terbuka di Madura

SUMENEP – Puluhan pelajar yang mengikuti upac-ara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan RI ke 68 di halaman Pemer-intah Kabupaten Sumenep, Sabtu (17/8), pingsan. Mere-ka diduga tidak kuat me-nahan terik matahari men-unggu pelaksanaan prosesi kemerdekaan.

Sekitar 20 siswa dari berbagai sekolah menen-gah umum (SMU) tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri, sehingga tidak dapat mengi-kuti upacara hingga selesai. Diduga mereka kekuran-gan cairan saat berjemur di bawah terik matahari, ke-mudian mereka mengalami dehidrasi dan akhirnya jatuh pingsan.

“Mungkin para siswa yang pingsan ini karena tidak tahan terhadap teriknya ma-tahari dan perutnya dalam kondisi kosong, sehingga mereka kelelahan menung-gu terlalu lama. Sebab, siswa ini sejak pagi sudah di sini,” tutur Endang Agustina, Kor-dinator Tim Medis RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep.

Titin Angraini, siswa yang mengikuti upacara

tersebut, mengatakan, seba-gian besar temannya yang pingsan dikarenakan kelela-han dan kepanasan karena lamanya menunggu pelak-sanaan upacara sejak pagi. Para siswa sudah siap dan datang ke lapangan sejak pukul 07.00 pagi, sedangkan upacara masih baru dimulai sekitar pukul 10.00 Wib.

“Teman kami terlalu me-maksakan diri, menunggu terlalu lama. Mereka masih belum sarapan, padahal upacara begini biasanya dimulainya kan pagi. Dimu-laianya kok siang bolong,” paparnya.

Sedangkan puluhan siswa yang pingsan lang-sung mendapat penanga-nan serta perawatan dari tim medis. Siswa yang kondisinya sudah pulih kembali setelah ditangani tim medis diperbolehkan pulang ke rumahnya mas-ing-masing. namun bagi yang belum pulih masih harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat.

Endang Lestari (30), salah guru SMU Sumenep, mengaku, siswa banyak yang kelelahan karena se-belum berangkat mengi-kuti upacara peringatakan HUT Kemerdekaan RI ke-68, mereka terlebih da-hulu melakukan upacara sendiri di sekolah, sehingga mereka kelelehan pada saat mengikuti upacara yang kedua kalinya itu.

“Sejak pukul 7.00 siswa ini masih kelihatan segar. Namun, untuk upacara memperingati HUT RI yang dimulai pukul 10.00 mereka mulai terlihat le-mas akibat kepanasan dan tidak sarapan. Iya, aki-batnya banyak siswa ping-san, karena kekurangan cairan,”katanya. (athink/mk)

UPACARA ULTAH KEMERDEKAAN

Puluhan Siswa Pingsan

Siswa yang kondisinya sudah

pulih kembali setelah ditangani

tim medis diperbolehkan

pulang ke rumahnya masing-masing.

Namun bagi yang belum pulih masih

harus menjalani perawatan di rumah

sakit setempat.

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II10 LINTAS MADURA

OPERASI CIPTA KONDISI. Sejumlah Polisi, memeriksa barang bawaan penumpang kendaraan bermotor, ketika digelar operasi Cipta Kondisi, di Jalan Pintu Gerbang, Pamekasan, Jatim. Operasi yang melibatkan TNI-Polri, digelar guna menekan angka kriminal dengan sasaran pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang akan masuk dan keluar dari dalam kota di kabupaten tersebut.

Dinas Pendapatan, Pen-gelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat menyata-kan kesiapannya mengguna-kan sebagian tenaga honorer tersebut, namun masih akan dibicarakan dengan pimpinan DPRD Pamekasan.

Kepala Bidang Pendapa-tan DPPKA, Sudiono, Minggu (18/8), mengatakan pihaknya menunggu surat resmi dari KPP Pratma mengenai kuali-fikasi dari tenaga honorer itu sebagai bahan pertimbangan.

Dengan surat tersebut, pihaknya akan mengajukan kepada Bupati dan ke Ketua DPRD setempat karena pen-gangkatan tenaga honorer baru terkait dengan kemam-puan anggaran.

”Tidak semua tenaga honor itu akan ditampung. Karenanya harus ada kualifi-kasi dari KPP Prtama bahwa honorer itu professional yang siap pakai,” katanya.

Salah satu tenaga honorer yang kemungkinan akan terk-

ena program pengurangan, Iriyanto mengaku tetap akan berjuang agar dirinya dan te-man-temannya dapat diang-kat menjadi pegawai negeri. Dirinya mengaku tidak akan menyerah memperjuangkan nasib dirinya dan teman-te-mannya.

Menurutnya, jika dilihat dari profesionalitas dan masa pengabdian sebagai tenaga honorer dengan tugas mel-akukan penarikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di masyarakat pada KPP Prata-ma, seharusnya pemerintah sudah mengangkat mereka se-bagai pegawai tetap.

Ia menyadari jika peluang itu sangat sulit. Satu-satunya jalan yang dapat dilakukan

adalah mengupayakan agar KPP Pratama memberi surat pengantar tentang kualifikasi kerja tenaga honorer selama ini.

”Dengan kualifikasi itu saya dan teman yang lain me-miliki peluang yang rencanan-ya nanti akan kami berusaha mengajukan ke Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ba-korwil IV Madura Edy Santo-so melalui Sekretaris Bakorwil, Rusdi Budiono mengatakan siap untuk memfasilitasi per-juangan para honorer yang terancam nganggur itu. Hanya saja, pihaknya juga mengaku menunggu surat rekomendasi dari KPP Pratama.

Jika rekomendasi itu su-dah ada, pihaknya siap un-

tuk menyampaikan ke Pem-kab, Gubernur hingga ke Kementerian Keuangan. Na-mun, pihaknya berharap para honorer lebih aktif agar KPP Pratama mengeluarkan surat keterangan kualifikasi dan re-komendasi.

Seperti diberitakan sebe-lumnya, puluhan tenga hon-orer Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan terancam dirumahkan. Mereka adalah para tenaga honorer yang bekerja di bagian Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2). Sebab, terhitung mulai 1 Januari 2014 yang akan datang pen-gelolaan PBB-P2 sudah harus diserahkan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabu-paten. (CR-1/muj/rah)

Mantan THL Kantor Pajak Bisa Ditampung Pemkab PAMEKASAN - Mantan tenaga honorer Kantor Pe-layanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan dinyata-kan bisa ditampung Pemerintah Kabupaten (Pem-kab) Pamekasan setelah dirumahkan dari kantor pajak tersebut.

PAMEKASAN - Sebagian besar penerima remisi HUT Kemerdekaan RI ke-68 di Lapas Pamekasan, Jawa Timur, adalah pengguna dan penge-dar narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). Satu orang di antara mereka, yakni Bahari, 50, warga Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, lang-sung bebas.

Jumlah penerima remisi di Lapas Narkotika Pamekasan sebanyak 603 orang nara-pidana (napi). Kalapas Dedi Handoko, Sabtu (17/8), meny-atakan sekitar 65 persen ada-lah napi akibat kasus narkoba.

“Sebagai Lapas Narkotika, sekitar 70 persen adalah napi kasus narkotika. Dan dari napi yang menerima remisi, hampir keseluruhannya adalah napi kasus narkoba,” katanya usai upacara pemberian remisi di Lapas Narkotika Pamekasan.

Dedi mengatakan para napi itu sebagian besar meru-pakan pengedar dan bandar yang mendapatkan hukuman antara empat hingga lima ta-hun penjara. Pemberian remisi bagi mereka tidak serta merta

karena sudah menjalankan sepertiga dari masa hukuman, namun ada persyaratan lain, yakni bersedia menjadi justice collaborator (bersedia beker-jasama membongkar jaringan kejahatan).

“Mereka akan mendapat-kan remisi dan perlindungan saksi jika mau bekerjasama,” kata Dedi.

Ia menjelaskan para napi kasus narkoba itu, sebagian besar merupakan pindahan

dari Lapas Medaeng, Surabaya dan Malang. Mereka meru-pakan bandar dan pengedar serta sebagian merupakan pengguna.

Pada kesempatan itu, Dedi juga menyampaikan banta-

han berita yang menyatakan sebagian besar kasus narkoba di Jawa Timur, salah satunya dikendalikan dari Lapas Pame-kasan. Sebab, dari hasil penye-lidikan yang dilakukan lemba-ganya, tidak ada pengendalian peredaran narkotika melalui Lapas tersebut.

“Kami sudah bekerjasama dengan kepolisian begitu ber-ita itu muncul. Dan hasilnya, hanya ditemukan tiga orang napi dengan barang bukti satu paket sabu. Kami juga tidak menemukan adanya indikasi napi yang berperan mengatur peredaran sabu dan narko-tika,” katanya.

Ditanya soal kemungki-nan adanya staf dan karyawan Lapas yang terlibat dalam per-edaran narkotika, ia belum bisa memastikannya. Namun ia berjanji akan menindak se-cara tegas jika ditemukan kar-yawannya yang terlibat.

“Kami sudah bekerjasama dengan kepolisian. Dan bila ada karyawan atau staf kami yang terbukti, pasti akan kami beri tindakan tegas,” katanya. (muj/rah)

PENGHUNI LAPAS

80 Persen Penerima Remisi Pelaku Kasus Narkoba

PAMEKASAN - Ikatan Keluarga Madura (Ikama) menargetkan sedikitnya 100.000 warga Madura, Jawa Timur, akan men-jadi relawan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD apabila to-koh asal Pulau Garam itu bersedia mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI 2014.

Kesediaan menjadi relawan itu disampaikan fungsionaris Dewan Pen-gurus Pusat (DPP) Ikama dalam acara halalbihalal dan silaturahmi Madura seluruh Indonesia di Surabaya, Sabtu.

“Saat ini warga Madura yang telah bersedia menjadi relawan mantan Ketua MK Mahfud MD apabila nantin-ya mencalonkan diri sebagai Presiden 2014 sebanyak 10.000 orang tersebar di berbagai penjuru di negeri ini,” kata Ketua DPP Ikama Haji Muhammad Rawi.

Ke-10.000 warga itu bahkan telah diikutsertakan program asurannya oleh Ikama dan program itu diluncurkan bersamaan de-ngan acara pertemuan para tokoh Madura se-Indonesia yang digelar di Graha Sam-udera Bimomoro Kodikal ALL Jalan Moro Kremban-gan Surabaya.

Komitmen warga Madura untuk mendukung mantan Ketua MK Mahfud MD apa-bila nantinya benar-benar mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI itu, karena beberapa pertimbangan.

Pertama, kata dia, selain yang bersangkutan memang dikenal bersih, juga gigih dalam berupaya member-antas kasus penyimpangan hukum, terutama terkait de-ngan kasus-kasus korupsi.

Kedua, tokoh asal Pame-kasan itu juga memiliki kemampuan akademik yang cukup memadai, sehingga dipandang sangat layak un-tuk memimpin bangsa ini.

“Di samping itu Pak Mahfud juga merupakan warga Madura dan tidak salah apabila orang Ma-dura bercita-cita memiliki presiden dari Madura itu sendiri,” katanya menjelas-kan.

Kepada seluruh warga Madura yang bekerja di institusi pemerintahan, baik di eksekutif, lembaga legislatif maupun yudikatif, Ketua Ikama meminta agar mereka juga bisa berperan aktif dalam proses dinamika perjalanan bangsa, sehingga keberadaan warga Madura bisa berdampak baik.

Sementara, terkait de-ngan momen politik pada pemilukada Jatim, Ikama menyatakan akan bersikap netral, namun akan terus memantau pelaksanaan proses politik di wilayah itu agar tidak terjadi penyim-pangan, seperti penggelem-bungan hasil perolehan suara, atau praktik politik uang, sebagaimana pernah terjadi pada pemilukada Jatim 2008 yang memang terbukti menyimpang.

Menurut Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura) Muhlis Ali, memang ada sebagian warga Madura yang telah menegaskan mendukung pasangan calon tertentu, akan tetapi secara kelemba-gaan Ikama akan bersikap netral.

Sementara, pembic-ara kunci dalam acara itu Mahfud MD menyinggung pentingnya penegakan su-premasi hukum untuk men-gatasi berbagai krisis bangsa yang selama ini terjadi.

Sebab, menurut Mahfud, problem kebangsaan seperti kemiskinan, salah satunya banyak kasus pelangga-ran hukum seperti kasus korupsi, sehingga kekayaan negara yang seharusnya menjadi hak warga miskin hanya dinikmati segelintir orang saja. (ant/rah)

CAPRES

Madura Targetkan 100.000 Relawan untuk Mahfud

PAMEKASAN- Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Narkotika, Kabu-paten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menemukan tiga orang narapidana me-nyimpan narkoba jenis sabu-sabu.

Menurut Kepala Lapas Klas II-A Narkotika, Pame-kasan, Dedi Handoko, sabu-sabu itu ditemukan saat petugas menggelar operasi beberapa waktu lalu.

“Pengusutan kasus nara-pidana yang ketahuan me-nyimpan narkoba itu telah kami serahkan ke Mapolres Pamekasan,” katanya.

Ia berharap polisi bisa mengungkap jaringan per-edaran narkoba di Lapas Pamekasan, termasuk ke-mungkinan adanya keter-libatan oknum petugas di lembaganya.

Kepolisian Daerah Jatim sebelumnya merilis kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu, salah satunya dikendalikan oleh sejumlah penghuni di Lapas Narko-tika, Pamekasan.

Temuan itu berdasarkan hasil penyidikan polisi ter-hadap beberapa tersangka pengedar narkoba yang se-belumnya telah ditangkap.

Namun, Kepala Lapas Pamekasan Dedi Handoko mengatakan belum bersedia mengungkapkan identitas tiga narapidana yang keper-gok menyimpan narkoba.

“Kami kesulitan un-tuk mengetahui pengedar narkoba yang dimaksud itu, karena pemberitaan media massa juga tidak pernah menyebutkan hal itu,” tam-bahnya.

Pihaknya hanya mel-akukan penggeledahan ke semua sel para narapidana hingga akhirnya menemu-kan sebanyak tiga orang penghuni yang diketahui menyimpan sabu-sabu.

“Ke depan, kami akan lebih memperketat penjag-aan dan akan menerapkan sanksi seberat-beratnya ke-pada oknum petugas yang terbukti terlibat dalam per-edaran narkoba,” ujar Dedi. (ant/rah)

NARKOTIKA

Ada Tiga Narapidana Simpan Narkoba

Petugas memperlihatkan barang bukti kejahatan narkotika jenis sabu-sabu seberat 3 kg yang dikemas menjadi sembilan saat gelar perkara di Polresta Banda Aceh, Aceh. Tersangka SH tertangkap ketika membawa narkotika itu di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) yang akan diseludupkan ke Jakarta.

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II 11BERANDA PERJUANGAN

BERANDA PERJUANGAN Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

Said Abdullah Siap Lestarikan Karapan Sapi

Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, Warga Ranuyoso menggelar karapan sapi, adalah sangat spesial, karena baru pertama kali dilakukan di lokasi yang sama. "Saya merasa terhor-mat, karena membuka untuk pertama kalinya karapan sapi di lokasi ini," tegas Said Ab-dullah.

Said mengatakan, di masa mendatang, pihaknya akan menyelenggarakan secara rutin turnamen karapan sapi, di tempat yang sama maupun tempat lainnya. Menurutnya, karapan sapi yang meru-pakan tradisi budaya lokal,

harus tetap dijaga dan dile-starikan.

Said Abdullah mengata-kan, akan mempererat tali silaturahim antar sesame warga yang berada di Kabu-paten Lumajang terutama warga di Madura, bila ada yang menggelar hajatan dirinya harus hadir untuk mengikat rasa persaudaraan agar budaya yang ada tidak terfikir oleh peradaban modern.

Kedatangan Cawagub Ja-tim yang dikenal dengan jar-gon Jempol itu dielu-elukan pemilik sapi karapan dan penonton. Pasalnya, warga Ranuyoso didominasi ketu-

runan warga Madura.Sementara itu, Rieke

Dyah Pitaloka, anggota komisi IX DPR RI yang ikut mendampingi mengatakan, harus ada pemimpin baru di Jatim, jika ingin peru-bahan, terutama dalam hal mempertahankan budaya lokal.

Menurut Rieke, masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan, Jika tidak, mereka akan kem-bali terjebak dalam persoalan yang sama.

Dyah Pitaloka juga membakar semangat warga Ranuyoso untuk datang ke TPS tanggal 29 Agustus me-milih Cagub/Cawagub Jatim Jempol. Apalagi, orang ma-dura sudah diwakili Said Ab-dullah. "Kalau orang Madura tidak memilih cawagub dari madura rugi, karena baru kali ini di Jawa Timur," ungkapn-ya. (ara)

LUMAJANG - Calon Wakil Gubernur dari PDI Per-juangan, Said Abdullah, membuka secara simbolis turnamen karapan sapi di lapangan desa Wates Wetan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Luma-jang, Sabtu (17/8).

ara/koran madura

JEMPOL: Cawagub Said Abdullah (kiri), relawan (tengah) dan Rieke Dyah Pitaloka (kanan) saat mengacungkan jempol dalam acara kerapan sapi.

Ikama Dukung Said Abdullah Maju Cawagub

Komitmen Said untuk Buruh dan TKI

IKATAN KELUARGA MADURA

KAMPANYE JEMPOL

SURABAYA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur, Said Abdullah, Sabtu (17/8) bersama tokoh dan Masyarakat Madura yang ter-gabung dalam wadah Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) melakukan halal Bihalal sekaligus memperingati Ke-merdekaan Republik Indone-sia ke 68. Kegiatan ini dise-lenggarakan di Gedung Graha Samudra, Bumi Moro Kodikal AL.

Said Abdullah menga-takan, kedatangannya kali ini, selain menjalin tali si-lahturahmi juga minta restu pada Ikatan Keluarga Madura

se-Jatim Madura untuk men-jadi Wakil Gubernur Jawa Timur.

"Saya ingin masyarakat Madura mampu berdaya dan pantas menjadi pemimpin," ujar Said, yang disambut tepuk tangan sekitar 3000 undangan dan beberapa to-koh Madura.

Said Abdullah yang masih menjabat Anggota DPR RI hadir bersama rombangan didampingi oleh Rieke Diah Pitaloka, H. Mohammad Rawi (Ketum Ikama), H. Hayyi (Pe-nasehat Ikama) dan tokoh masyarakat lainnya.

Said berjanji akan me-

neruskan perjuangan tokoh Madura yang pernah menjadi Gubernur Jawa Timur, (Alm.) H. Moch. Noer. “Jumlah warga madura di Jawa Timur tidak sedikit, kita harus menun-jukkan bahwa selain kuan-titas, kita juga berkualitas. kita mampu memimpin Jawa Timur. Dan saya berjanji, akan meneruskan perjuangan tokoh asal Sumenep Madura yang kita banggakan,Bapak Muhammad Noer yang per-nah menjadi Gubernur Jawa Timur ” tegas Said yang dis-ambut tepuk tangan undan-gan.

Sementara itu, Rieke

'Oneng' Dyah Pitaloka juga mempromosikan pasangan Jempol. Anggota Komisi IX DPR RI dari PDI Perjuangan ini menganjurkan masyarakat Jawa Timur untuk memberi-kan kepercayaan pada pasan-gan kandidat nomor 3. "Saya kenal keduanya. Mereka mampu memegang komit-men dan janji kampanye," kata Oneng

Salah satu Komitmen pemerintahan Bambang-Said adalah mengalirkan dana anggaran Rp 500 juta per desa tiap tahun dari APBD Jawa Timur. Juga membebaskan biaya pendid-ikan dan perlindungan pen-gobatan bagi warga tidak mampu.

"Bambang-Said juga akan memperjuangkan upah mini-mum sektoral bagi kaum pekerja. Selama ini hanya Kabupaten Pasuruan yang mampu mewujudkan," kata mantan calon gubernur Jawa Barat itu.

Kehadiran Rieke memang menjadi magnet bagi kalan-gan keluarga Madura yang ikut acara tersebut. Banyak yang meminta foto bersama Rieke. "Jangan lupa angkat jempolnya," ajak dia.

Acara halal bi halal ini, juga dihadiri Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam samb-utannya, Mahfud MD meng-kritisi kebijakan,banyaknya kasus korupsi dan kemiski-nan.(ddy/ara)

LUMAJANG - Pasangan Bambang DH - Said Abdul-lah akan memprioritaskan upah sektoral buruh dan per-lindungan tenaga kerja In-donesia, bila terpilih sebagai gubernur Jatim periode 2014 - 2019.

Rieke Dyah Pitaloka, jurkam pasangan no urut 3 ini mengatakan, upah sektoral buruh akan menjadi perha-tian serius bagi Bambang DH - Said Abdullah. Menurutnya, upah sektoral dan upah layak menjadi tanggung jawab gu-bernur, bukan walikota/bu-pati.

“Bupati/walikota hanya memberikan rekomendasi. Keputusan terakhir tetap di tangan gubenur,” cetus Rieke, saat mendampingi Said Ab-dullah di desa Banyuputih Kidul, kecamatan Jatiroto, kabupaten Lumajang, Sabtu (17/8).

Selain upah sektoral, pasangan berjagon jempol ini, juga menjanjikan pen-ingkatan pengawasan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perlindun-

gan itu akan diberikan mulai dari pra sampai kepulangan-nya.

Program yang ditawarkan

Bambang DH - Said Abdullah tidak itu saja. Program desa jempol senilai Rp. 500 juta/tahun, akan dilaksanakan.

Jika program ini berjalan de-ngan baik, tidak akan ada warga desa yang bekerja di luar negeri.(ara)

ddy/koran madura

JEMPOL SILATURRAHIM: Cawagub Said Abdullah dan Rieke Dyah Pitaloka dalam acara halal bihalal Ikatan Keluarga Madura (Ikama) kemarin.

ara/koran madura

JEMPOL SILATURRAHIM: Cawagub Said Abdullah dan Rieke Dyah Pitaloka bersama warga mengacungkan jempol sebagai bentuk dukungan terhadap pemenangan pasangan jempol (Bambang-Said) dalam Pemilukada Jatim yang akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2013 mendatang.

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II12

Tentu harus kita coba cari apa yang

jadi penyebab, baik dari segi

internal organisasi Golkar maupun dari

eksternal partai dari masyarakat. Faktor itu harus

kita pelajari, kaji, analisis. Dari

kajian dan analisis itu tentu dapat mencapai suatu

kesimpulan,”

Akbar TandjungKetua Wantim Golkar

Kuatnya Nuansa Jokowi Effect di Pilgub Jatim

Mengurai Persoalan Arus Mudik Lebaran dengan Kepedulian

Sosok Ical Tidak Menguntungkan Golkar

GUBERNUR DKI

MUDIK

KAMPANYE JOR-JORAN

NASIONAL

ant/andika betha

PERIKSA CCTV SOLO: Petugas memeriksa fungsi kamera CCTV (Closed Circuit Television) yang terhubung ke Sentral Traffic Management Centre (STMC) Kota Solo di perempatan Kota Solo, Jateng. Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Solo menyebar ratusan kamera CCTV di titik keramaian guna mengurai kemacetan, pengamanan Idul Fitri, memantau arus mudik dan arus balik.

Waspadai Munculnya Politisi Kamera Jelang Pemilu

Menurut Dosen FISIP UI ini, politisi kamera itu hanya melihat penderitaan rakyat dari balik kamera. Namun de-mikian kata dia, keberadaan politisi kamera memang tidak bisa dihindari. Apalagi, hal itu terkait peningkatan citra di masyarakat. "Kita memakai demokrasi kamera saat ini di-mana mengukur politisi bukan kedekatan dengan rakyat tapi dengan kamera,” ungkapnya

Diakui Boni, politisi kam-era ini hanya ingin terlihat se-olah low profile dan memper-hatikan kesejahteraan rakyat. “Mereka ingin dinilai bo-botnya ketika masuk kamera, hanya urusan citra," tegasnya

Hal yang sama dikatakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumam-pouw menilai publik tidak bisa menghindari politisi kamera. Apalagi calon presiden saat ini

telah memiliki media massa yang dapat digunakan sebagai alat kampanye. "Ini enggak bisa dilawan,” ucapnya.

Salah satu alasanya, kata Jerry, para capres ini memang memiliki kekuatan modal dan menguasai media massa. Ma-kanya wajar ada kekecewaan rakyat. “Karena banyak yang punya media, yang sekarang terjadi kita harus menyampai-kan kekecewaan, capres hanya mengikuti tuntutan pasar, pa-dahal mereka bisa memberi-kan subtansi," terangnya.

Menurut Jerry, saat ini publik menginginkan komit-men kebangsaan untuk men-jaga dan membela sumber daya alam (SDA). "Ini penting didalam iklim global seluruh potensi apapun itu dengan mudah dikuasai asing, kalau

pemimpin tidak memproteksi, supaya kekayaan alam bisa di-jaga untuk kepentingan selu-ruh rakyat bukan kepentingan bisnis," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengata-kan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan ang-garan negara untuk Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. Anggaran ini disiapkan untuk tiga kali pemungutan suara, atau sekitar Rp 17 triliun. "Un-tuk Pemilu 2014, kami buat perencanaan untuk pemun-gutan suara tiga kali. Satu pe-milihan anggota legislatif, dan dua pemilihan presiden-wakil presiden," paparnya

Menurut Husni, realisasi anggaran sebanyak di atas, akan disesuaikan dengan keg-iatan politik pada 2014. Jika

pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden hanya berlangsung satu kali, maka anggaran tersebut akan dialokasikan ke pos lain.

Namun, jika dalam keny-ataannya pemilu presiden dan wapres hanya satu putaran, anggaran akan dialokasikan ke pos lain. Anggaran proses Pemilu 2014, kata Husni, lebih besar dari anggaran sebel-umnya yang hanya sekitar Rp 10 triliun.

Husni menambahkan, suhu politik 2014 akan se-makin meningkat, khususnya terkait pelaksanaan pemilu. Anggaran ini tidak hanya diserap KPU, melainkan juga untuk Badan Pengawas Pemilu. Ia memastikan dana dikelola secara efektif dan efisien. (gam/cea)

JAKARTA - Masyarakat harus berhati-hati serta sebisa mungkin menghindari politisi kamera men-jelang Pemilu 2014. Sebab menjelang pesta rakyat lima tahunan ini, bermunculan politisi kagetan membuat masyarakat kadang tertipu. "Mari kita hindari politisi kamera," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens di Jakarta, Minggu,(18/8).

J A KA RTA- K a m p a n ye besar-besaran serta belanja iklan yang tidak terbatas yang dilakukan Partai Golkar untuk mendongkrak elekta-bilitas Capres Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) dipasti-kan sia-sia. Pasalnya, capres Golkar ini terlalu berat dijual ke publik. Bahkan kampanye jor-joran yang dilakukan par-tai beringin justru berdampak negatif pada partai.

"Ya mungkin saja (ber-dampak buruk). Tapi kan partai ini memang dibi-lang partai paling siap ber-tarung,“ kata Peneliti Ling-karan Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar, di Jakarta, Min-ggu (18/8).

Namun kata Rully, Par-tai Golkar banyak memiliki kader dan pengalaman yang cukup matang. Sehingga konflik bisa diredam sede-mikian rupa. “Bisa memi-nimalisir konflik, jadi sudah biasa mengelola konflik," tegasnya

Menurut Rully, kepi-awaian Ketua Wantim Gol-kar Akbar Tandjung bicara sungguh memberi pengaruh besar pada kesolidan partai. Oleh karena itu keberadaan Akbar bisa mewarnai Golkar ke depan, termasuk masalah pencapresan ini. "Memang figur Akbar mengakar di in-ternal Golkar, jaringan di daerah juga dipegang Akbar. Dia tokoh lama," imbuhnya

Terkait gesekan dan kelu-han sejumlah kader Golkar di daerah tentang pencapresan Ical, Wasekjen Golkar Tan-towi Yahya mengaku sangat wajar Akbar mengingatkan Ical. Apalagi Akbar sebagai Ketua Dewan Pertimbangan tentu cukup kompeten me-lemparkan saran maupun kritik. "Saya rasa sebagai Ket-ua Dewan Pertimbangan itu wajar beliau melakukan itu. Ya namanya juga tugasnya mengawasi, menyentil, dan mengingatkan," tukasnya

Sayangnya Tantowi tak memaknai pernyataan keras Akbar tersebut sebagai upaya menggoyang posisi Ical. Apalagi menggoyang pencapresan Ical. "Itu bu-kan mengajak orang meng-goyang ketua umum, kalau

beliau melakukan statement seperti itu kan bersikap ko-rektif. Itu harus dianggap se-bagai warning," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua De-wan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung me-negaskan lagi soal elektabili-tas capres Golkar Aburizal Bakrie (Ical), dimana Golkar akan mengkaji kenapa ele-ktabilitas Ical tak kunjung naik. "Itu nanti akan kami kaji. Tentu akan kita cari pe-nyebab kenapa tidak tinggi. Solusi terbaik apa yang bisa kita lakukan," jelasnya

Menurut Akbar hal terse-but akan menjadi bahan pe-mikiran dan diskusi di inter-nal Golkar. Sambil mencari apa penyebab rendahnya elektabilitas Ical. "Tentu harus kita coba cari apa yang jadi penyebab, baik dari segi internal organisasi Golkar maupun dari eksternal partai dari masyarakat. Faktor itu harus kita pelajari, kaji, ana-lisis. Dari kajian dan analisis itu tentu dapat mencapai suatu kesimpulan," katanya.

Hasil pengkajian akan di-laporkan di Rapimnas Golkar. Tentu Rapimnas berhak me-nentukan kelanjutan evalu-asi pencapresan Ical. "Kes-impulan itu akan jadi bahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Golkar dalam Rapimnas mendatang," pungkasnya. (gam/cea)

JAKARTA - PDI Perjuan-gan akan selalu menampilkan Jokowi dalam semua pemilu-kada yang diikuti pasanngan cagub-cawagub PDI Perjuan-gan, termasuk Pilgub Jatim yang menjagokan Bambang Dwi Hartono dan Said Abdul-lah. Alasannya tidak lain agar jago yang diusung partai mon-cong putih ini memenang-kan Pilgub Jatim. "Targetnya menang Pilkada Jawa Timur," kata Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (18/8)

Namun kata mantan Ketua umum KNPI ini, tak hanya Jokowi yang hadir di pilgub Jatim. Tetapi PDI Perjuan-gan juga menurunkan Wagub Banten Rano Karno, eks cagub Jabar Rieke Diah Pitaloka serta pemenang Pilgub Jateng Gan-jar Pranowo serta sejumlah tokoh lain. Mereka menjadi mesin partai guna mendu-lang suara di Jatim."Kita tidak berfikir target menang satu

atau dua putaran, yang pent-ing sekarang kampanye so-sialisasi bergerak semuanya mengerakkan seluruh lapisan masyarakat di Jatim," tam-bahnya

Menurut Tjahjo, ke-hadiran banyak kader PDI Perjuangan di Jawa Timur menandakan kekompakan antar kader. Sehingga bisa mengetahui dan sekaligus mendongkrak suara di Jatim. "Setidaknya sesama kader partai saling mendukung ikut bersama mensukseskan kampanye Pilkada provinsi," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sir-ait mengakui hadirnya Jokowi dalam Pilgub Jatim dalam rangka pemenangan pemilu-kada ini. Apalagi Jatim, ter-masuk yang tertinggi jumlah pemilihnya. "Dalam rangka memenangkan Pilkada Jawa Timur, karena memang Jawa Timur adalah daerah strategis

bagi setiap partai," ujarnyaMalah Maruarar sangat

optimis PDI Perjuangan bisa memenangkan Pilgub Jatim. Alasannya Megawati Soekar-noputri akan turun lang-sung. Ditambah lagi dengan pengalaman masing-masing tokoh cagub-cawagub PDI Perjuangan ini. "Kita yakin menang. Pak Bambang wali kota Surabaya dua kali, Pak Said dua kali jadi anggota DPR. Saya yakin ada pening-katan suara," tuturnya

Ditempat terpisah, peneli-ti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar menilai ke-hadiran Jokowi memang tak boleh diremehkan di Jatim. Apalagi pilgub jateng sudah terbukti. "Kalau untuk bebera-pa konteks memang untuk shortcut ke Jokowi lumayan efektif. Namun sampai seka-rang belum ada penelitian soal Jokowi effect ini dahsyat atau enggak," ungkapnya

Namun setidaknya ada

yang bisa diharapkan men-dongkrak suara. Apalagi calon PDIP di Jatim relatif melem-pem. "Namun, Mau nggak mau memang faktor Jokowi sangat membantu, cuma signifikan apa tidak belum tau lebih dalam," tandasnya.

Sebelum di Jatim, Jokowi telah jadi jurkam 'keliling In-donesia'. Jokowi telah men-jadi juru kampanye Rieke Diah Pitaloka di Pilgub Jabar, Effen-di Simbolon di Pilgub Sumut dan Ganjar Pranowo di Pilgub Jateng. Jokowi juga jadi jurkam untuk jago PDI Perjuangan di Pilgub Bali, AN Puspayoga.

Hasilnya tak mengecewa-kan. Kehadiran Jokowi men-dongkrak suara calon guber-nur PDI Perjuangan secara signifikan. Yang jelas kali ini memang tak hanya Jokowi yang dilibatkan. Ada Ganjar Pranowo, Rieke Diah Pitaloka, dan Rano Karno yang juga ikut jadi jurkam Bambang DH. (gam/cea)

LEBARAN BERSAMA WARGA:Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersilahturahmi dengan warga Tanah Tinggi, Senen, Jakarta. Pria yang kerap disapa Jokowi menggelar silahturahmi bersama warga dengan mendatangi lima kampung yang tersebar di wilayah Jakarta.

ant/dhoni setiawan

JAKARTA - Mudik pada setiap Idul Fitri memi-liki seribu makna bagi masyarakat di Tanah Air ter-masuk carut-marut persoa-lan yang melingkupinya.

Dari tahun ke tahun, mudik selalu dilingkupi de-ngan persoalan khususnya kesiapan sarana dan prasa-rana dalam menghadapi mobilisasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.

Jakarta sebagai ibu kota negara yang selama ini me-nanggung beban penduduk terberat melepaskan beban penduduk itu ke berbagai penjuru di Tanah Air.

Kabar baiknya, musim mudik tahun ini mencatat-kan angka kecelakaan yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana jumlah kecelakaan lalu lintas dalam Operasi Ketupat 2013 dilaporkan menurun signifikan hingga 29 persen.

Angka itu tergolong fantastis mengingat angka dari 2011 ke 2012 naik lebih dari 10 persen, menurut hasil evaluasi mudik 2012.

Penurunan angka kecelakaan pada dasarnya ditekan oleh antisipasi dan penanganan yang sama namun ada hal-hal lain yang berperan.

Salah satunya adalah meningkatnya volume mudik bersama gratis dari berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta sehingga kepedulian dari banyak pihak menjadi kunci sukses lan-carnya arus mudik lebaran.

Kementerian Perhubun-gan mencatat terdapat 20

instansi yang menggelar mudik gratis pada Lebaran 2013. Mudik gratis yang digelar tahun ini diperkira-kan mengangkut 147.992 pe-numpang dan hampir 9.000 unit sepeda motor.

Sosialisasi dari pemerhati keselamatan pun akhirnya tahun ini bisa tepat sasa-ran. Kampanye untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara pun semakin diindahkan.

Selama ini pemakaian gadget dan faktor kelelahan dinilai sebagai penyebab kecelakaan tertinggi.

Tercatat jumlah ke-celakaan pada arus mudik dan H+3 Lebaran menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Korban jiwa juga demikian.

Data dari analisis dan evaluasi (Anev) Korlantas Polri, jumlah kecelakaan pada mudik 2013 sebanyak 2.095 turun 29 persen ketim-bang 2012 sebanyak 2.957 peristiwa.

Sedangkan Anev mencat-at, jumlah korban jiwa men-inggal pada 2012 mencapai 539 jiwa. Sementara, pada 2013 korban jiwa mencapai 471 jiwa atau menurun 13 persen.

DPR Evaluasi Menang-gapi kinerja dan dukungan kepedulian banyak pihak terkait kelancaran libur leb-aran dan musim mudik ta-hun ini, Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimmena mengapresiasi seluruh kin-erja pihak terkait.

"Komisi V menyambut baik dan antusias bahwa

arus mudik dan balik sampai H+3, sangat rendah ting-kat kecelakaan dan korban jiwanya. Kita beri apresiasi kepada Kementerian Per-hubungan, jajaran TNI/Polri, dan DLLAJR atau pemangku kepentingan dalam rangka menyukseskan arus mudik dan balik," kata Michael.

Dia mengungkapkan, Komisi V tentu akan melaku-kan evaluasi arus mudik dan balik 2013 tepatnya setelah masa reses usai pada perten-gahan Agustus 2013.

Menurut dia, DPR dan Pemerintah memang telah menyiapkan kebijakan untuk meminimalisasi angka ke-celakaan.

"Ada instrumen yaitu kalau dulu tidak ada fasilitas gratis untuk sepeda motor, sekarang disediakan. Sehing-ga pemudik bisa bawa motor melalui kereta api maupun kapal laut tanpa lewat jalur darat," ungkapnya.

Ia menambahkan, upaya menekan tingkat kecelakaan arus mudik dan balik meru-pakan bagian dari kesepaka-tan bersama seluruh pihak.

Merespon hal yang sama, Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai meski ada peningka-tan kinerja namun satu hal yang perlu dicermati yakni perbaikan jalur mudik yang dilakukan setiap tahun.

Seharusnya, katanya, per-baikan tidak dilakukan setiap tahun dan tidak dilakukan menjelang arus mudik leb-aran, karena hal itu akan men-gakibatkan kemacetan serta membahayakan keselamatan pemudik. (ant/dik)

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II 13LIPUTAN KHUSUS

Kedua korban ini menambah pan-jang daftar aparat keamanan yang tewas saat menjalankan tugas. Sebel-umnya, Aiptu Dwiyatno (50), anggota Bimas Polsek Metro Cilandak tewas ditembak di depan Gang Mandor Jl. Otista Raya Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan, Rabu (7/8), setelah peluru menembus kepalanya.

Juga Aipda Patah Saktiyono (55), anggota Polantas Polsek Gambir, Jakarta Pusat, ditembak dua pria misterius di Jl. Cirendeu Raya, Pa-mulang, Tangerang Selatan, Sabtu (27/7). Patah mengalami luka tembak setelah peluru menembus punggung belakang kiri ke dada depan.

Akhir Agustus tahun lalu, juga terjadi penembakan terhadap se-orang polisi di Pos Polisi Singosaren, Solo, Jawa Tengah. Dalam peristiwa itu, anggota Polsek Singosaren Bripka Dwi Data Subekti mening-gal dunia akibat luka tembak di bagian dada. Pada saat kejadian, ada beberapa anggota polisi lain yang sedang berjaga dan patroli di luar pos polisi.

Aksi penembakan ke arah pos polisi ini menambah panjang daftar penyerangan terhadap polisi di kota tersebut. Dalam sebulan, telah terjadi tiga aksi penembakan ke arah pos polisi, karena teror serupa itu di-alami dua pos pengamanan (pospam) Lebaran di Solo.

Penembakan dan pelemparan granat oleh orang tak dikenal juga terjadi berturut-turut pertengahan Agustus 2012. Pertama di Pospam Simpang Gemblengan dan kedua, di Bundaran Gladak, Jl. Jenderal Sudirman. Pada kejadian tersebut, dua polisi terluka.

Apa kiranya yang menyebabkan anggota-anggota kepolisian tersebut menjadi sasaran tembak? Krimi-nolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menilai tindakan penembakan itu merupakan bentuk teror pada aparat keamanan.

Dia berpendapat, ada beberapa maksud dari tindakan penembakan yang terjadi. “Penembakan terha-dap aparat kepolisian bisa menjadi pertanda para pelaku teror untuk menunjukkan eksitensinya dan dapat melakukan pembalasan,” kata dia.

Juga bisa dimaknai agar pihak ke-polisian tidak menekan para pelaku teror. “Itu menjadi pesan spesifik pada polisi ketimbang masyarakat,” katanya dan menambahkan bahwa aparat keamanan bisa menjadi sasa-ran para pelaku teror.

Adrianus menyayangkan manaje-

men teror pihak kepolisian dalam menanggapi kasus penembakan belakangan ini, seperti adanya per-intah agar polisi tidak mengenakan seragam dinas saat menjalankan tugas resmi pada malam hari. “Kalau pemberitahuan internal, oke. Tapi jangan dikeluarkan secara terbuka,” kata Adrianus Maraknya penemba-kan terhadap anggota polisi menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menun-jukkan para penjahat khususnya di ibu kota semakin nekat. Mereka kini tidak hanya menjadikan warga biasa sebagai target kejahatannya, tetapi aparat kepolisian.

“Sebelum penembakan terhadap anggota Polsek Cilandak, ada dua peristiwa lain, yakni penembakan terhadap anggota polisi di Cireun-deu Jaksel dan upaya perampokan terhadap empat orang polisi di Ke-mayoran,” ujarnya. Beruntung polisi tersebut bertindak cepat sehingga satu dari empat penjahat itu berhasil ditembak.

Fenomena sikap nekat ini, menurut dia, muncul sejak tiga tahun terakhir. Awalnya, kantor polisi yang menjadi sasaran perusakan, lalu ada kasus pengeroyokan terhadap aparat polisi. “Kasus teror terhadap polisi ini menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan. Namun, analisa IPW kasus-kasus tersebut tidak terkait aksi para teroris yang dikenal selama ini,” katanya.

Indikasinya, penyerangan bebera-pa waktu lalu dilakukan dari depan. Sementara penembakan terhadap empat personel polisi dalam tiga bulan terakhir di Jakarta, dilakukan dari belakang korban. “IPW menilai aksi penembakan dan penyerangan terhadap itu dilakukan para pengecut yang tak lebih dari aksi para kriminal biasa,” ujarnya.

Neta menilai merebaknya aksi penembakan akhir-akhir ini akibat kasus pertama yang tak kunjung terungkap, sehingga para kriminal makin nekat melakukan uji nyali untuk menyerang polisi. “Bercer-min dari kasus ini, sudah saatnya kepolisian mawas diri dan mel-atih diri dengan maksimal agar profesional. Institusi Polri harus mencermati fenomena ini dengan serius. IPW mencatat angka polisi yang tewas saat bertugas terus meningkat. Tahun 2012 ada 29 personel polisi tewas dan 14 lain-nya luka-luka. Sebagian besar yang tewas adalah polisi jajaran bawah akibat dibunuh pelaku kriminal. Angka ini naik jika dibanding tahun

Kenapa Polisi Jadi Sasaran Penembakan ?DEPOK- Penembakan terhadap anggota kepolisian kian marak belakangan ini. Dua anggota Polsek Pondok Aren Bripka Maulana dan Aipda Kus Hendratma tewas ditembak pelaku misterius saat bertugas di Jalan Graha Raya, Pon-dok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (16/8) malam.

ant/saptono

PENEMBAKAN POLISI. Personel polisi memberi penghormatan terakhir kepada Alm. Aipda Kus Hendratno yang tewas ditembak pelaku teror ketika jenazah akan di bawa ke Kulon Progo, Yogayakarta, di Pondok Aren, Tangsel, Sabtu (17/8). Dua polisi anggota Polsek Pondok Aren Aipda Kus Hendratno dan Bripda Ahmad Maulana tewas ditembak pelaku teror.

PENEMBAKAN terhadap ang-gota-anggota kepolisian oleh orang tak dikenal dengan menggunakan senjata api ilegal, mendorong Polri melakukan razia terhadap pengguna senjata api. Menurut Wakapolri Kom-jen Pol Oegroseno, razia ini meru-pakan bagian dari langkah antisipasi Polri untuk mencegah meluasnya penembakan tak bertanggung jawab.

“Kami fokus pada senjata api dan Polri tidak segan-segan menindak semua pihak yang terbukti membawa senjata api ilegal. “Kami tingkatkan kesiapsiagaan. Jadi siapa yang masih bermain-main dengan senjata api, kami akan tindak sesuai proses hu-kum,” ujarnya.

Dia juga membantah anggapan penembakan terjadi lantaran polisi tidak siap dalam mengantisipasi tindak kejahatan. “Selama ini pen-erapan fungsi intelijen dalam men-gantisipasi kerawanan sosial sudah berjalan dengan baik. Harus dipa-hami, kejahatan itu selalu selangkah lebih di depan kami,” kata Komjen Oegroseno.

“Kami antisipasi dengan berbagai cara, bukan berarti tunggu kejaha-tan terjadi lalu berbuat. Kadang kita kalah cepat,” katanya seraya mem-inta masyarakat juga turut berperan aktif dalam memberantas persoalan senjata api ilegal.

Melihat makin maraknya

teror terhadap aparat keamanan ini, Kriminolog Adrianus Meliala me-minta pihak kepolisian untuk lebih hati-hati dalam menyikapinya, ter-masuk dalam memberikan informasi kepada publik. Pesan-pesan tertentu sebaiknya menjadi konsumsi internal anggota Polri saja.

Jangan sampai, katanya, infor-masi yang keluar dari pihak kepoli-sian memberikan kesan lain kepada masyarakat. Karena informasi itu bukan hanya bisa mengubah perilaku anggota kepolisian, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat berpikir polisi saja takut, apalagi kami,” kata Adri-anus Meliala. (ant/til/beth)

2011, yang tercatat 20 aparat polisi tewas saat bertugas.

Stop teror Aksi penembakan ang-gota polisi dinilai sudah meresahkan. Polri diminta segera menghentikan teror tersebut. Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), Edi minta kepada Polri dan semua pihak termasuk BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) segera menghentikan teror ini.

“Jangan sampai teror ini mem-buat kinerja Polri jadi melemah dan kendor. Polri harus tetap semangat dan memberikan pelayanan dan per-lindungan kepada masyarakat. Kom-

polnas berencana bertemu dengan pimpinan Polri untuk memberikan dukungan agar kasus teror penem-bakan terhadap anggota kepolisian cepat terungkap,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan In-telijen Negara (BIN), Marciano Nor-man merekomendasikan kepada Polri untuk melakukan sweeping (razia) senjata api pasca-penembakan tera-nyar yang menewaskan dua polisi di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

“Saya merekomendasikan dilakukannya sweeping senjata terhadap mereka yang tidak berhak memiliki senjata. Sweeping ini harus

dilakukan bersama-sama dan peran masyarakat sangat besar untuk segera bisa memberikan informasi mengapa orang-orang itu memiliki senjata api,” kata Marciano.

Dia juga memperkirakan rangka-ian penembakan terhadap anggota polisi tiga pekan terakhir dilakukan kelompok yang sama. “Ini karena mereka merasakan keberhasilan-keberhasilan sebelumnya, sehingga mereka terus melakukan (penemba-kan). Karena itu harus segera disikapi dengan peningkatan kewaspadaan pada aparat keamanan itu sendiri,” katanya. (ant/til/beth)

Kriminolog: Jangan Sampai Warga Resah

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II14

ant/agus bebeng

AKSI PEDULI MESIR. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Jabar Peduli Mesir memasang poster Presiden Mesir yang dikudeta, Muhammad Mursi di depan gedung Merdeka, Bandung, Minggu (18/8). Dalam aksinya pengunjukrasa mengecam aksi kekejaman militer terhadap pendukung Mursi.

LINTAS NUSANTARA

Juru Bicara KPK Johan Budi disela-sela peluncuran dan sosialisasi radio streaming “KanalKPK” di Jakarta, Min-ggu, mengatakan penyidik KPK antara lain menggeledah ruang kerja Johannes Widjonarko, Wakil Kepala SKK Migas yang kini diangkat menjadi Pelak-

sana Tugas Kepala SKK Migas.Penggeledahan yang di-

lakukan oleh 20 penyidik KPK, menurut dia, juga mencakup ruang kerja beberapa pejabat SKK Migas lain di empat lantai terpisah di gedung SKK Migas yang ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Ruangan Deputi Dukun-gan Bisnis SKK Migas Gerhard Rummeser dan ruangan Kepala Divisi Pengendalian Operasi SKK Migas Iwan Ratman ikut digeledah oleh penyidik KPK.

Penyidik juga menggeledah ruang kerja Kepala Divisi Pen-gendalian Rantai Supply SKK Migas dan Kepala Divisi Mana-jemen Proyek SKK Migas.

“Tidak ada uang, hanya do-kumen-dokumen yang dibawa,” ujar Johan.

Sebelumnya KPK telah menggeledah ruang kerja Sek-

retaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-eral (ESDM) dan kantor SKK Mi-gas terkait kasus suap terhadap Rudi Rubiandini saat dia men-jabat Kepala SKK Migas.

Penggeledahan juga telah dilakukan di kantor Simon Tan-jaya, tersangka pemberi suap kepada Rudi.

Dalam penggeledahan pada Rabu (14/8) hingga Kamis (15/8), penyidik KPK menyita uang 200 ribu dolar AS dari ru-ang Sekretaris Jenderal Kemen-terian ESDM. (ant/vir/beth)

KPK Geledah Ruang Kerja Pejabat SKK MigasJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja beberapa pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Min-yak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Jumat (16/8) malam hingga Sabtu (17/8).

ant/septianda perdana

AKSI PEDULI MESIR SUMUT. Sejumlah masyarakat Sumut peduli untuk rakyat Mesir menggelar aksi solidaritas di Bundaran SIB Medan, Sumut, Minggu (18/8). Mereka mengecam aksi pembantaian oleh rezim kudeta militer dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan sikap tegas terhadap kasus Mesir.

“Jumlah penegak hukum lebih sedikit dari orang yang melakukan korupsi. Jika sistem tidak dibenahi, koruptor akan berkembang makin cepat,” kata pimpinan KPK Bambang Widjojanto di sela-sela peluncuran dan sosialisasi radio stream-ing “KanalKPK” di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu.

KPK, menurut dia, me-nilai satu-satunya langkah yang tepat untuk mem-bangun sistem antikorupsi yang kuat hanya melalui masyarakat. Dengan demiki-an, sistem antikorupsi yang akan terbentuk di tengah masyarakat nantinya akan optimal dalam mencegah

terjadinya korupsi.“Ini era komunikasi,

maka KPK harus bisa berko-munikasi dengan seluruh rakyat Indonesia. Media me-mang menyiarkan tetapi ada bagian yang belum tersentuh dan KPK yang nanti akan bertugas menyentuhnya,” ujar Bambang.

Jika siaran radia stream-ing “KanalKPK” di www.kpk.go.id baru akan mengudara beberapa jam maka kemung-kinan di tahun depan siaran akan diperpanjang. Tidak menutup kemungkinan, komisi antikorupsi akan melakukan siaran televisi streaming.

KPK saat ini bek-erja sama dengan RRI

untuk merelai siaran radio streaming “KanalKPK” se-lama satu jam di salah satu channelnya. Komisi ini juga akan bekerja sama dengan radio-radio daerah untuk dapat makin luas menjang-kau masyarakat di penjuru Indonesia.

Sebelumnya, pimpi-nan KPK Adnan Pandu Praja mengatakan bahwa “KanalKPK” menjadi wadah bagi masyarakat untuk bebas melaporkan tinda-kan-tindakan koruptif yang ada di sekitar masyarakat. Media ini akan lebih cepat digunakan untuk dapat me-laporkan tindakan koruptif tersebut.

“Masyarakat bebas melaporkan korupsi di sini. Laporkan pada semua, beri-takan ke media massa agar semua terbongkar,” ujar dia. (ant/vir/beth)

LEBAK- Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indo-nesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baijuri menyerukan umat muslim di Tanah Air untuk membacakan doa qunut na-zilah dan shalat gaib bagi rakyat Mesir yang tewas aki-bat kekerasan yang dilakukan militer.

“Kita tentu sebagai umat muslim mengecam keras tindakan yang dilakukan mi-liter terhadap para pendemo penggulingan Presiden Mu-hammad Mursi,” kata KH Bai-juri saat dihubungi di Rang-kasbitung, Lebak, Banten, Minggu.

Menurut dia, pembacaan qunut nazilah guna mem-berikan kekuatan doa agar tidak terjadi kekerasan di Me-sir berkepanjangan.

Sebab doa merupakan kekuatan dahsyat untuk mencegah kondisi yang lebih buruk.

Saat ini, kata dia, kekerasan yang terjadi di Mesir akibat kondisi politik hingga menimbulkan ratusan rakyat tewas sia-sia.

Semestinya, jika militer tidak melakukan kudeta ter-hadap Presiden Morsi ke-mungkinan tidak akan terjadi kekerasan.

Pihaknya meminta umat muslim membacakan qu-nut nazilah agar kekerasan di sana tidak meluas dan berkepanjangan hingga menimbulkan perang sau-dara.

Pembacaan qunut nazilah di setiap shalat fardhu, bah-kan di dalam khutbah Jumat.

Selain itu juga umat mus-lim melaksanakan shalat gaib setelah shalat fardhu mau-pun shalat Jumat.

Diperkirakan korban jiwa terus berjatuhan karena mi-liter Mesir melakukan penge-pungan di beberapa masjid

yang dijadikan basis pro Presiden Morsi.

“Kami merasa prihatin dengan kekerasan yang di-lakukan militer Mesir hingga ratusan rakyat tewas,” ka-tanya.

Ia berharap pemerintah Indonesia sebagai negara de-ngan Islam terbesar di dunia segera mengambil langkah-langkah guna menghindari Mesir jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk.

Sebab umat Islam jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya juga ikut merasakannya.

Karena itu, pihaknya ber-harap Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono segera tu-run tangan untuk mengatasi krisis politik di Mesir.

“Saya yakin Indonesia bisa mendamaikan kekerasan yang terjadi di negara pira-mid itu,” katanya. (ant/man/beth)

PENCEGAHAN KORUPSI

KPK Bangun Radio Streaming JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanfaatkan radio streaming guna mem-bangun sistem antikorupsi di tingkat masyarakat.

ant/agung rajasa

RADIO KANAL KPK. Petugas membagikan sovenir Radio Kanal KPK ketika peluncuran Radio Streaming Kanal KPK di Jakarta, Minggu (18/8). Peluncuran Kanal Radio KPK yang bekerjasama dengan RRI tersebut bertujuan untuk mendekatkan KPK dengan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kampanye antikorups dan mengajak masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

SURABAYA- Pil Keluarga Berencana khusus bagi pria yang terbuat dari tanaman Gandarusa segera diproduksi, dan siap beredar di masyarakat pada pertengahan 2014.

“Penelitiannya sudah se-lesai, dan penyerahan ekstrak dari Unair kepada Indofarma, itu berarti pil siap edar,” kata peneliti Gandarusa dari Unair Dr Bambang Prajogo kepada Antara di Surabaya, Minggu.

Wakil Rektor Unair Prof Achmad Syahrani telah me-nyerahkan ekstrak ethanol terpurifikasi dari Gandarusa kepada Dirut PT Indofarma Elfiano Rizaldi dalam Reuni Alumni Fakultas Farmasi Un-air Surabaya (1963-2013) yang dihadiri 720-an alumni, Sabtu (17/8) malam.

Di sela-sela Reuni Tahun Emas (50 tahun) yang dihadiri Deputi I Badan POM, Dirut PT Indofarma, Dirut PT Kimia Farma, Rektor Unair, dan Rek-

tor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya itu, Bam-bang menjelaskan penyerahan ekstrak tersebut menandai proses selanjutnya di tangan industri untuk mengurus izin edar dan memproduksinya.

“Pil KB itu nanti sejenis fitofarmaka (obat/herbal yang sudah menjalani uji pada ma-nusia). Kami melakukan pe-nelitian sejak tahun 1985, dan selesai tahun 2013 atau 28 tahun, tapi itu sudah percepa-tan, karena penelitian di luar negeri bisa sampai 100 tahun,” katanya.

Menurut dia, penelitian selama puluhan tahun terse-but membutuhkan pengor-banan dan dana yang besar, karena pihaknya menemukan tanaman itu di pedalaman Papua yang sudah dimanfaat-kan masyarakat adat setempat untuk menunda kehamilan. Kemudian pihaknya meneliti.

“Saya melalukan peneli-

tian dalam empat fase. Fase pertama untuk orang biasa yang sifatnya umum, lalu fase kedua penelitian kepada ob-jek, yakni pasangan usia subur (PUS),” katanya.

Untuk fase kedua, peneli-tian dilakukan pada 120 PUS dengan minum pil KB pria itu selama 108 hari, dan hasilnya 100 persen berhasil (tidak hamil).

“Fase ketiga penelitian pada 350 PUS dengan minum selama 30 hari, dan hasilnya 99,96 persen berhasil, ke-mudian saya serahkan ke-pada industri, tapi saya akan mengembangkan terus hingga fase keempat dengan waktu minum semakin pendek hing-ga 15 hari minum,” katanya.

Apalagi, Gandarusa di Pap-ua dimanfaatkan masyarakat adat setempat hanya selang waktu beberapa jam dari men-gonsumsi. “Nanti, peredaran akan bekerja sama dengan

BKKBN, sedangkan di apotek harus menggunakan resep dokter agar tidak disalahgu-nakan,” katanya.

Secara terpisah, Dirut PT Indofarma Elfiano Rizaldi me-negaskan bahwa pil KB pria dari Gandarusa tersebut mer-upakan kerja sama tiga pihak yakni Unair, Indofarma, dan BKKBN.

“Tapi, penyerahan eksrak itu masih contoh, nanti kami akan melakukan uji dalam skala laboratorium industri yang biasanya 3-6 bulan, lalu uji stabilitas,” katanya.

Bersamaan dengan uji stabilitas itulah, pihaknya akan mengurus registrasi ke Badan POM. “Biasanya izin edar obat herbal tersebut leb-ih mudah, insya-Allah tahun depan sudah bisa dapat izin dan bisa langsung beredar di masyarakat,” katanya. (ant/ed/beth)

INOVASI ALAT KONTRASEPSI

Pil KB Pria dari Gandarusa Segera Diproduksi

ant/syaiful arif

PACU KAMBING. Seorang joki tidak mampu mengendalikan sepasang kambing miliknya saat lomba Pacu Kambing di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, Minggu (18/8). Sebanyak 20 ekor kambing milik peternak di daerah Wonosalam mengikuti lomba Pacu Kambing yang baru pertama kali dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-68 serta dijadikan ajang silaturahmi para peternak kambing.

KRISIS POLITIK MESIR

MUI Lebak Serukan Qunut Nazilah

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO. 0179 | TAHUN II 15

Gerakan mengusir kolonialisme dari tanah air melahirkan eu-foria anti nekolim yang ber-

lebihan, sebuah aksi superlatif yang dibangun atas dasar premis-premis minor. Segala sesuatu yang berbau kolonial kita tendang keluar arena na-sionalisme kita. Termasuk hal paling sederhana, kedisiplinan dalam pendi-dikan serta kebudayaan pribumi yang diajarkan Belanda.

Akibatnya, Kualitas pendidik-an kita menjadi amburadul. Padahal di zaman penjajahan, Belanda telah

membentuk karakter kedisiplinan dan tatakrama terhadap guru. Tak ada lagi kedisiplinan, rasa sungkan terhadap guru, hormat dan santun terhadap sesama. Pendidikan sekelas SMA masa kini tak mampu melahirkan Agus Salim dan Syahrir. Tak ada lagi guru yang bercerita tentang Ramayana, Mahabarata. kesetiaan Hanoman, konsistensi Kumbakarna dan kepahla-wanan Jatayu. Padahal, dulu Belanda mengajarkan itu semua kepada kita meski menabrakkannya dengan Islam. Semestinya kita menerapkan periba-hasa Arab “Khudz Ma Shafa Wa Da’a Ma Qadara (ambil yang jernih ting-galkan yang keruh)”. Kita pilah mana warisan Belanda yang baik dan mana yang tidak baik.

Kitapun tak bisa berbahasa Be-landa. Padahal banyak jatidiri bang-sa tertulis dalam bahasa Belanda. Sedikit generasi muda yang fasih bahasa penjajahnya, sehingga kul-tur jatidiri ratusan tahun yang ter-simpan dalam dokumentasi kolonial hampir-hampir tak dapat dibaca. Terpaksa kita berguru ke negeri Be-landa untuk mempelajari khazanah kita. Banyak kaum muda yang harus belajar sastra Jawa, antropologi Madura, etnografi Bugis, diskursus pemikiran Nurudin Ar Raniri dan khazanah pribumi lainnya dengan melanglang buana ke Leiden, Am-sterdaam dan Deen Hag. Inilah buah kebencian berlebihan kita terhadap orde penjajahan. Kita tak bisa memi-lah mana positif, mana negatif dari orde penjajahan. Akibat tak mema-hami budaya Indis yang diinjeksikan Belanda selama ratusan tahun, kita tak tahu bahwa mentalitas Inland-eer yang ditanamkan Belanda masih melekat dalam memori kita.

Tapi yang lebih “menyedihkan”, kita merepetisi gaya berpikir antipati tersebut dalam setiap orde. Ketika kita memasuki orde baru, kita membenci orde lama. Orbapun bukan cuma sinis terhadap Soekarno, tapi juga melawan

prinsip go to hell with your aid. Kon-sep berdikari Soekarno dilawan de-ngan konsep bantuan ekonomi orba, yang berefek menumpuknya hutang luar negeri dan lahirnya mentalitas pemimpin subordinan yang lemah di depan kekuatan asing. Ketika mena-paki orde reformasi, kitapun antipati terhadap orba. Setiap zaman mem-benci orde pendahulunya. Jangan-jangan, kalau kepemimpinan di era reformasi gagal dan kita memasuki orde pasca reformasi, kitapun akan menjelekkan orde reformasi.

Kita tak pernah berupaya meng-gabungkan kelebihan Soekarno, Soe-harto dan lainnya menjadi kepem-impinan alternatif. Ketika kita melihat kejelekan seseorang, maka jeleklah semua yang melekat pada orang itu, tanpa pernah memilah sisi positif- negatif kepemimpinan yang pernah singgah dalam sanubari yang tersirat. Kita tak pernah berinisiatif men-

ciptakan kepemimpinan yang great Soekarno sekaligus great Soeharto. Kita adalah apa yang disebut Jack Solomon dalam Signs of life in the USA sebagai (1997) “you are what you buy”. Kita mengidentifikasikan diri bukan dengan berkaca pada sejarah tapi ber-dasar komoditas, fasilitas yang pernah kita beli entah itu media, kampus ataupun ormas..

Karena permusuhan dingin inilah, kemerdekaan masa kini menjadi parsial, primordial dan tidak identifikatif terhadap atmos-fer zaman. Aktivis pemuda nasion-alis hampir pasti mengidentikkan dirinya dengan Soekarno dan orde lama, bukan orde baru. Anak-anak Masyumi memiliki keengganan un-tuk bergaul erat dengan anak muda NU atau PNI. Kaum muda NU-pun merasa alergi dengan segala yang berbau “Soehartois”. Ketika PKS menyandingkan Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari sebagai guru bang-sa dengan Soeharto dalam sebuah iklan, warga NU menjadi berang. Negatifitas tiap orde telah memi-lah kita secara tajam. Inilah yang saya sebutkan di muka sebagai “ke-suksesan kolonialisme Belanda” yang tertanam meski kita merdeka. Kejiwaan yang masih dikuasai teori devide et emperas. Kejiwaan yang membenci sebuah orde dengan menyanjung orde lainnya.

Kita membutuhkan mentalitas yang berjiwa Islah yang mampu ber-taaruf, bertadarus satu sama lain. Mentalitas yang santun dan bijak ala Hasyim Asy’ari, modern seper-ti Ahmad Dahlan, berani seperti Soekarno, teratur dan disiplin se-perti Soeharto, apa adanya seperti Agus Salim dan semua yang bernilai positif seperti yang disuguhkan seja-rah. Sebuah mentalitas yang kombi-natif. Mentalitas yang tidak diliputi dendam terhadap setiap orde, meski orde itu telah berbuat kesalahan pada dirinya. =

OPINI

APemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Menerima tulisan dalam ben-tuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan de-ngan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com, koranmadura@ymail.com

Merdeka dari Jeratan Orde

Polisi, Peluru, dan Premanisme

salam songkem

68 tahun kita merdeka. Na-mun, ada satu mentalitas olahan penjajah yang masih melekat kuat dalam kesadaran kita. Kita masih terpilah dalam jiwa ordeisme dan tak mampu berpikir merdeka. Dulu, ketika orde lama, kita membangun nasionalisme membabi-buta dengan membenci Belanda secara total.

Kita membutuhkan mentalitas yang berjiwa

Islah yang mampu bertaaruf, bertadarus satu

sama lain. Mentalitas yang santun dan bijak ala Hasyim Asy’ari, modern seperti Ahmad Dahlan,

berani seperti Soekarno, teratur dan disiplin seperti

Soeharto, apa adanya seperti Agus Salim dan

semua yang bernilai positif seperti yang disuguhkan

sejarah.

Ironi Kemerdekaan

Hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik In-donesia ke-68 baru dirayakan secara serempak di Indonesia. Peringatan HUT tersebut ternyata me-

nyisakan catatan peristiwa yang sangat memiriskan hati. Bagaimana tidak, HUT yang sejatinya memperingati ke-merdekaan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mempertahankan bumi pertiwi ini dari tangan penjajah, mestinya dibuat semarak dengan meninggikan bendera merah putih, namun yang terjadi justeru merah putih yang berkibar di angkasa tidak semarak alat peraga kampanye.

Peristiwa pahit itu terjadi di Madura, terutama di da-erah Pamekasan. Akan tetapi, bukan mustahil peristiwa yang sama juga terjadi di tempat lain di Jawa Timur dan di daerah provinsi lainnya di Indonesia.

Di Pamekasan, Madura, alat peraga kampanye politik cagub-cawagub Jatim, bakal calon legislatif mulai pusat hingga daerah tampak mendominasi, jauh lebih banyak dibandingkan kibaran merah putih.

Peristiwa ini memang nyata. Menjadi indikasi bahwa HUT tampaknya merupakan kegiatan yang dipaksakan. Padahal tidak begitu dinikmati oleh mayoritas warga. Tidak juga dinikmati oleh kalangan eksekutif dan legis-latif. Apalagi oleh kalangan masyarakat awam yang tidak begitu mengerti apa itu HUT Kemerdekaan RI.

Lebih maraknya alat peraga kampanye politik daripa-da kibaran bendera merah putih tersebut cukup menjadi bukti bahwa bagi mayoritas calon pimpinan publik mem-peringati kemerdekaan RI tidak sepenting kepentingan memproklamirkan identitas politik. Itu juga menjadi bukti nyata bahwa kebanyakan calon pimpinan negeri lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golon-gannya daripada kepentingan negaranya.

Seharusnya, sebagai pejabat pemerintah, yang me-nerima gaji dari APBN maupun APBD, memotori pen-gibaran bendera merah putih, yang dibuktikan dengan memasang bendera merah putih dan tidak hanya mema-sang baliho politik pribadinya.

Namun, yang terjadi justeru mereka lebih rela mengeluarkan dana untuk kepentingan pribadinya dari-pada kepentingan negaranya. Bila pejabat negara dan atau calon pejabat negara saja sudah menganggap pen-gibaran merah putih menjadi kepentingan negara yang harus didanai oleh negara, sangat tidak etis apabila pe-merintah mengharapkan warga yang tidak menerima gaji dari uang pemerintah ikut menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI apalagi diambil dananya untuk kepen-tingan HUT tersebut.

Pemerintah mestinya memikirkan permasalahan ini. Sebab masalah bendera merah putih bukan sema-ta-mata masalah kain berwarna, tapi dalam bendera itu terdapat sebuah filosofi perjuangan bangsa In-donesia dalam memperebutkan kemerdekaan tanah airnya dari para penjajah. Sejarah ini jangan sampai menghilang dari generasi bangsa, namun ini hanya menjadi harapan apabila para pejabatnya saja sudah tidak begitu mempedulikan semangat mengibarkan bendera merah putih. Di masa mendatang, semarak meninggikan merah putih yang terkalahkan oleh se-marak tebaran baliho kampanye politik, jangan sam-pai terulang kembali.(*)

Capres Golkar

Meskipun pilpres masih akan diselenggarakan tahun depan, tampaknya sejumlah partai politik mulai memikirkan figur terbaik yang akan diberangkat-

kan sebagai capres partainya. Di antara parpol tersebut ada Partai Golkar yang dianggap paling depan mempromosikan kader terbaiknya. Sejak awal parpol ini sudah menggulir-kan belanja iklan yang tidak sedikit untuk mendongkrak elektabilitas Aburizal Bakrie, yang disebut-sebut akan dibe-rangkatkan menjadi calon presiden RI pada pilpres tahun 2014 mendatang dari partai Golkar.

Akan tetapi, sepertinya posisi Aburizal Bakrie untuk maju menjadi capres dari partai Golkar akan mendapat rintangan berarti, sebab ada yang menilai pencapresan ketua umum Golkar yang dikenal dengan nama Ical itu tidak cukup baik elektabilitasnya. Padahal nama tersebut sudah cukup lama dikampanyekan secara besar-besaran.

Posisi Ical sebagai capres Golkar tampaknya akan di-interpretasi ulang. Sebab pencapresan Ical dinilai tidak membawa dampak positif bagi partai beringin terse-but. Setidak-tidaknya pencapresan Ical akan diefaluasi sehingga diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas nama tersebut, yang akan dibawa ke rapim-nas parpol Golkar mendatang. Apabila memang terbukti kurang membawa keberuntungan karena tidak diharap-kan oleh rakyat, bukan mustahil rapimnas akan menjadi ganjalan pencapresan Ical.

Tentu saja, fenomena pro dan kontra pencapresan termasuk Ical menjadi sesuatu yang biasa dalam kepar-taian. Alasan paling masuk akal adalah karena dalam partai terdapat kepentingan yang sama dalam mengin-car posisi figur yang dianggap paling punya elektabilitas tinggi dan membawa dampak positif bagi partai Gol-kar sehingga dipandang layak dimajukan dalam pilpres mendatang dari parpol kuning tersebut.

Sentilan ini kiranya tidak dianggap sepele oleh Abur-izal Bakrie. Sebagai orang berpengaruh di partai ber-ingin tersebut, Ical mesti tahu apa yang harus diperbuat, setidak-tidaknya agar pencapresannya dari parpol Gol-kar pada pilpres mendatang tidak terganggu.

Manuver-manuver politik Ical dan beberapa nama lain yang diam-diam menjadi rivalnya, tampaknya akan mewarnai aktivitas partai beringin, pada waktu menje-lang rapimnas Golkar mendatang. (*)

Tetapi Belum lama ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seorang polisi di Pondok Aren, Bintaro,

ditembak orang tidak dikenal. Ajun Inspektur Satu Polisi Koes Hendratno gugur usai ditembak di kepalanya oleh pengendara motor yang datang dari arah belakang. Pelaku sempat diadang polisi yang berpatroli. Upaya ini jus-tru menimbulkan korban kedua ketika Brigadir Prajurit Kepala Maulana gu-gur setelah ditembak di bagian dada oleh penembak yang sama (penembak Aiptu Koes Hendratno).

Jauh sebelum peristiwa ini, ke-jadian serupa dialami polisi di Cipu-tat. Aiptu Dwiyatna, gugur sesudah ditembak di bagian kepalanya oleh orang tidak dikenal saat hendak men-jalankan Salat Subuh. Sebelumnya juga, anggota polisi lalu lintas Pol-res Metro Jakarta Pusat, Aipda Patah Saktiyono ditembak orang tak dikenal (27/7/2013) di Jalan Cirendeu Raya, Ciputat, Tangerang Selatan. Mengapa polisi yang ditembak?

Seorang kriminolog UI Adrianus Meliala menilai tindakan penembakan terhadap kepolisian yang merupakan bentuk teror pada aparat keamanan. Ada beberapa maksud dari tindakan penembakan yang terjadi. Penemba-kan terhadap aparat kepolisian bisa menjadi pertanda para pelaku teror untuk menunjukkan eksitensinya dan dapat melakukan pembalasan. Pen-

embakan terhadap personel kepoli-sian ini juga bisa dimaknai agar pihak kepolisian tidak menekan para pelaku teror.

Data versi IPW (Indonesian Police Watch) mencatat angka polisi yang tewas saat bertugas terus mening-kat. Tahun 2012 terdapat 29 personel polisi tewas dan 14 lainnya luka-luka. Sebagian besar yang tewas adalah polisi jajaran bawah akibat dibunuh pelaku kriminal. Angka ini naik jika dibanding tahun 2011, yang tercatat 20 aparat polisi tewas saat bertugas.

Terorisme terhadap siapapun ter-masuk polisi merupakan sebentuk kekerasan. Ia juga serupa kemung-karan. Sebagai bentuk kemungkaran, lebih indah terasa apabila diberantas dengan kebaikan. Oleh karena itu, Polri harus menyadari mentalitas ok-num polisi di lapis bawah tidak sesan-tun pimpinannya. Bahkan dalam hal tertentu, prilaku oknum polisi sung-guh sangat menyebalkan terutama dalam kasus penyidikan kasus crimi-nal di ruang reserse terhadap seorang tersangka, yang belum tentu bersalah.

Dalam kasus penanganan aksi ter-orisme, oknum polisi mengeksekusi tanpa mengadili. Ini juga bentuk kekerasan karena belum tentu yang dieksekusi itu adalah orang yang dib-uru. Selain belum tentu orang yang diburu, yang dieksekusi belum tentu bersalah. Tetapi dalam kasus serupa terorisme, oknum polisi memperton-tonkan peristiwa yang tidak santun. Maka dalam analisa krimonolog UI, ada korelasi positif antara dendam orang yang tidak dikenal dilampias-kan dengan cara menembak polisi. Sebab, menganggap orang yang tidak kenal, yang menembak polisi itu ka-rena sakit jiwa, serasa agak jauh pang-gang dari api.

Polisi juga Manusia Polri juga harus melakukan intro-

speksi karena citra polisi belum pulih.

Dalam angkutan umum ketika men-dapati polisi lalu lintas dengan mobil patroli di sampingnya untuk menye-top kendaraan, penumpang mencibir. Seakan-akan, polisi yang berdiri di situ tidak untuk menjaga kelancaran lalu lintas melainkan untuk kepen-tingan dirinya sendiri.

Anggapan ini tidak sepenuhnya benar mengingat polisi berjaga dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti curan-mor dan pengemudi yang tidak me-lengkapi kendaraannya dengan do-kumen berkendaraan. Seharusnya, publik menerjemahkan polisi dari berbagai versi. Pertama, polisi meru-pakan abdi negara yang tulus men-jalankan tugas sebagaimana sumpah yang diserapahkan pada saat dilantik sebagai polisi. Kedua, jika terdapat anggota polisi yang tidak baik, harus dipahami sebagai oknum dan tidak mewakili keseluruhan polisi. Ketiga, polisi harus dipahami sebagai bagi-an dari manusia yang dalam saat dan waktu tertentu bisa saja salah.

Kekeliruan publik selama ini men-jadikan oknum polisi sebagai institu-si. Padahal, jika dalam sekarung salak

terdapat yang sepet, tidak berarti salak lainnya di dalam karung yang sama juga sepet. Karena itu, pimpi-nan Polri berwenang mengeluarkan oknum yang tidak baik dari korps-nya bila tak mau dibina. Sebab, oknum polisi yang seperti itu (tidak baik) yang dapat mencoreng korps seragam coklat itu.

Siapa saja bisa tertembak, polisi atau bukan polisi. Begitu pula, siapa saja bisa menembak, polisi atau bukan polisi. Makna terbesar yang bisa dipe-tik atas kasus yang menimpa sebagian polisi kita saat ini adalah internal dan eksternal. Secara internal, polisi wajib hukumnya dalam berhati-hati dalam bersikap baik terhadap jajarannya. Fakta menunjukkan, terdapat ang-gota polisi yang menembak atasannya yang juga polisi.

Secara eksternal, polisi harus ha-ti-hati terhadap pihak lain baik pada saat menjalankan tugas maupun di luar menjalankan tugas. Sebab, se-mua tahu peluru tak punya mata. Se-perti halnya manusia, orang Madura menyarankan lakona lakone, agar warga tidak menangkap polisi ka-rena melaksanakan pekerjaan yang bukan bidangnya. =

Jika dibuat jajak pendapat, manakah yang lebih banyak antara yang menembak polisi dengan yang ditembak polisi? Asumsi sementara, polisi lah yang lebih banyak menembak dengan beberapa alasan, mi-salnya, polisi dibekali pistol dan terlatih untuk menembak.

Siapa saja bisa tertembak, polisi atau bukan polisi. Begitu pula, siapa saja bisa menembak, polisi

atau bukan polisi. Makna terbesar yang bisa dipetik atas kasus yang menimpa sebagian polisi kita saat ini adalah internal dan

eksternal.

Redaksi

Oleh: MA Zakitaro Budayawan Muda Madura

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179 | TAHUN II16 Dirgahayu Indonesia

ant/reno esnir

AKSI TEATRIKAL HARI KEMERDEKAAN. Sejumlah warga berkostum ala pejuang melakukan aksi teatrikal untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-68 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (18/8). Mereka memaknai kemerdekaan dengan mengecat tubuhnya berwarna warni karena rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia.

ant/agus bebeng

PAMERAN KEBANGSAAN. Sejumlah karya koleksi Gedung Indonesia Menggugat (GIM) bertemakan kebangsaan dipajang dalam acara “Pameran Mengisi Kemerdekaan” di Bandung, Jabar, Sabtu (17/8). Pameran tersebut diselenggarakan untuk mengenalkan kembali sejarah kebangsaan Indonesia sekaligus menanamkan rasa nasionalisme dengan pendekatan seni rupa.

ant/muhammad arif pribadi

VETERAN KEMERDEKAAN. Seorang veteran berjalan setelah mengikuti upacara HUT ke-68 Kemerdekaan RI di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Sabtu (17/8). Puluhan veteran pejuang kemerdekaan mengikuti detik-detik peringatan kemerdekaan RI tersebut.

ant/andika betha

ACARA DI BENGAWAN SOLO. Peserta upacara yang terdiri dari prajurit TNI dan masyarakat membentangkan Bendera Merah Putih raksasa di atas Sungai Bengawan Solo, di Grogol, Sukoharjo, Jateng, Sabtu (17/8). Bendera berukuran 130 x 90 meter itu dibentangkan untuk memperingati 68 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

ant/irsan mulyadi

UPACARA DI PUNCAK SIBAYAK. Puluhan mahasiswa pecinta alam dari berbagai universitas yang tergabung dalam Mahasiswa Pecinta Alam Sumatera Utara (Mapalasu) melakukan pengibaran bendera Merah Putih, dalam rangka memperingati HUT ke-68 Kemerdekaan RI, di puncak Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumut, Sabtu (17/8). Kegiatan upacara bendera tersebut, merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan di Gunung Sibayak.

LENSA PERINGATAN KEMERDEKAAN