KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II 1

29 AGUSTUS 2013

Koran Madura

KAMIS

Cak Munali

PerangMatrawi kecil pagi itu masuk kelas.

Ibu guru yang sudah sejak tadi memu-lai pelajaran agak jengkel. Sebab bukan kali ini saja Matrawi terlambat.

“Mat, sebelum kamu duduk, coba jelaskan terlebih dahulu mengapa ke-damaian perlu dijaga dan perang harus dihentikan?”

“Ya jelas harus dihentikan dong Bu, sebab kali tidak dihentikan akan makin banyak pahlawan yang mesti saya kita hafal” jawab Matraw enteng.

JAKARTA- Ketua II Ga-bungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakopti) Sutaryo mencatat kenaikan harga ke-delai tahun 2013 merupakan tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya bahkan sepanjang sejarah.

“Jika dilihat dari tingkat kenaikan harga, untuk tahun ini merupakan kenaikan tert-inggi sepanjang sejarah,” kata Sutaryo di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan harga kedelai di tingkat perajin saat ini mencapai Rp8.700-Rp9.000 per kilogram (kg). Pihaknya mencatat kenaikan harga kedelai tidak terjadi kali ini saja tetapi sudah sejak 2008. “Bahkan pada Juli 2012 juga pernah terjadi tetapi

tidak separah tahun ini,” katanya.

Menurut dia, kenaikan harga kedelai dipicu oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan kedelai.

Ia menambahkan pen-grajin tahu dan tempe saat ini membutuhkan setidaknya 132.000 ton kedelai per bulan atau 1,6 juta ton per tahun, sedang produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 ton per tahun.

Kondisi ini menyebabkan pasokan kedelai di pasaran langka sehingga harganya terkerek naik. “Kondisi te-man-teman kami di lapangan sudah semakin memprihatin-kan,” katanya.

Pihaknya berharap pemer-intah melakukan tindakan antisipasi jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah untuk mengatasi persoalan itu.

Untuk jangka pendek, pihaknya meminta Bulog untuk melakukan intervensi untuk mengamankan harga kedelai di pasaran.

“Bulog ‘kan sudah memi-liki payung hukum untuk mel-akukan impor jadi kami harap ini bisa segera ditindaklanjuti dan direalisasikan,” katanya. (ant/sof/beth)

antara foto/m risyal hidayat

PENGAMANAN PILGUB JATIM 2013. Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo (kiri) memeriksa kendaraan tempur (ranpur) ketika gelar pasukan pengamanan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013 di Makodam V Brawijaya, Surabaya, Jatim, Rabu (28/8). Sekitar 7.200 prajurit TNI Kodam V Brawijaya disiagakan untuk membantu mengamankan Pilgub Jatim 2013 pada Kamis (29/8).

HARGA KEDELAI

Tahun ini Tertinggi Sepanjang Sejarah

Jika dilihat dari tingkat kenaikan

harga, untuk tahun ini merupakan

kenaikan tertinggi sepanjang sejarah

SutaryoGakopti

“Di dalam negeri ada kecolongan, Robert Tantular jual aset. Ini juga akan dipertanyakan,” kata anggota Timwas Century DPR, Indra di Kom-pleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (28/8).

Terkait hal itu, Timwas Century menilai tim pemburu tak ada niatan serius membantu menyelesaikan masalah. “Apa yang bisa diharap-kan kinerja pemerintah un-tuk buru aset?” terangnya.

Dalam ra-pat tersebut, DPR juga men-gundang Jaksa Agung, Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara . “Timwas Century juga membahas mekanisme pengembalian dana na-sabah,” lanjut Indra.

Sebelumnya, sejumlah aset milik terpidana kasus Bank Century, Rob-ert Tantular diduga telah dijual. Aset tersebut berupa tanah dan bangunan kantor Bank Mutiara di Kota Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum Bank Mutiara, Mahendradatta mengata-kan Robert Tantular telah menjual asetnya secara diam-diam dari balik penjara. “Sudah dijual diam-diam dari dalam penjara. Padahal, aset tersebut kan seharusnya ikut disita

untuk mengembalikan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas,” ujar Mahendradatta kepada wartawan, di Solo, Selasa (11/6).

Anggota Timwas DPR Prof Hen-drawan Supratikno menilai, hasil per-buruan sejumlah aset Bank Century ternyata tidak memenuhi target. Meski

begitu, laporan pihak pemerin-tah tentang perkembangan

pemburuan aset-aset Bank Century dianggap realis-tis. “Dulu Tim Pemburu Aset pemerintah menya-

takan, aset Bank Century di H o n g k o n g

d i k a b a r k a n mencapai US$2

miliar, ternyata sekarang me-nyusut jauh, tinggal hanya US$7,5 juta. Itu kan jauh sekali, cuma 0,03% dari aset semula. Yang 97% lebih hilang,” kata dia.

Laporan ini realistis, karena han-ya jumlah itulah yang memang bisa ditarik kembali ke Tanah Air, dan tidak seperti yang diungkapkan dulu yang berbunga-bunga. “Dulu, Tim Pemburu pemerintah seperti mem-beri angin surga, di Hongkong ada aset Rp2 miliar dolar AS (Rp20 trili-un), di Swiss ada 156 juta dolar AS (Rp 1,56 triliun). Kalau di Hongkong menyusutnya sampai 97%, kemung-

kinan yang di Swiss juga setara itu. Kita bayangkan sendiri,” tambahnya.

Dalam paparannya, Menkum-ham Amir Syamsuddin menjelaskan dari yurisdiksi Hongkong perkiraan awalnya sebesar USD 2.084.705.585 dan SGD 6.921 namun setelah pen-elusuran nilai assetnya hanya sebesar USD 7.500.000.

Sementara itu, di Yuridiksi Jersey perkiraan awal sebesar USD 16,5 juta dan nilai asetnya sedang dalam pros-es penelusuran. Begitu pula, Yuridiksi Swiss yang perkiraan awalnya USD 156.000.000 yang juga masih dalam proses penelusuran. “Yang di Hong-kong itu, dulu kami dapat angka dari PPATK 1,2 miliar dolar AS, tapi tim

pembantu kami di Hongkong begitu bersemangat, dan menurut mereka aset itu mencapai 2 miliar dolar,” kata Amir.

Sementara Jaksa Agung Basrif Ar-ief menjelaskan perkembangan pen-anganan asset dalam negeri kasus Bank Century uang tunai sejumlah Rp 51,8 milyar terdiri dari penuntu-tan sejumlah Rp 808,16 juta, upaya hukum sejumlah Rp 24,09 milyar dan eksekusi uang tunai sejumlah Rp 26,16 milyar. Sedangkan asset beru-pa barang antara lain Mall Serpong Plaza, 8 kavling dan 1 rumah serta 269.250.000 lembar saham Bank Century milik Morgan Piere, CO Ltd dalam proses penuntutan. (gam/cea)

Tim Pemburu Aset Century Menderita Lemah “Syahwat”JAKARTA-Tim pengawas (Timwas) DPR kembali menggelar rapat lanjutan membahas perkembangan penanganan kasus Century. Kali ini, rapat difokuskan membahas kinerja tim pemburu aset yang dinilai tak maksimal. Hal itu dikuatkan dengan lolosnya Robert Tantular jual aset Century.

antara foto/indrianto eko suwarso

PERAJIN TAHU STOP PRODUKSI. Sejumlah pekerja mogok berproduksi di pabrik pembuatan tahu rumahan, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat, Rabu (28/8). Sejumlah pabrik tahu rumahan di Depok terpaksa berhenti berproduksi akibat kenaikan harga kedelai impor dari harga semula Rp.7600/kg menjadi Rp.9300/kg sebagai dampak dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

KoRbAn TRAffIcKInG

SBY Didesak Selamatkan TKI

JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI, Rike Diah Pitaloka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertin-dak cepat menyelamatkan nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Wifrida Soik yang terancam hukuman mati di Malaysia. Wilfrida dihukum mati karena di-duga membunuh majikannya. “Presiden SBY harus melakukan diplomatik untuk menghentikan ancaman hukuman mati itu dengan menyediakan pengacara,” kata, Rike Diah Pitaloka di Jakarta, Rabu,(28/8).

Seperti diketahui, Wilfrida dituduh membunuh majik-annya, Yeap Seok Pen (60). Menurut Wilfrida Soik, peristiwa

pada 7 Desember 2010 adalah upaya membela diri dari tinda-kan kekerasan, dengan mela-wan dan mendorong hingga jatuh, sehingga berujung ke-matian. “Wifrida membela diri dan masih di bawah umur. Juga harus dibongkar jaringan per-dagangan manusia atau traf-ficking antara Indonesia-Ma-laysia,” tambahnya

Rieke juga meminta dukun-gan rakyat dan Komnas HAM untuk terlibat aktif dalam pros-es persidangan di Malaysia. “Perlu dukungan masyarakat Indonesia dan masyarakat in-ternasional agar memperhati-

kan ini karena satu nyawa itu merupakan bagian dari bangsa ini,” tuturnya.

Rieke mengaku, Kementerian Tenaga Kerja sudah tidak bisa diharapkan lagi langkahnya. Karena memang tidak per-nah serius terhadap perlindungan TKI di luar negeri. “Karena kita tak lagi bisa berharap pada Kemenakertrans dan BPN2TKI. Kementerian luar negeri juga tak akan berarti jika Presiden SBY tak aktif lobi dengan Malaysia,” terangnya

Sementara itu aktifis Migrant Care, Anis Hidayah ber-harap DPD dan DPR RI mengawal proses persidangan terse-but sebagai komitmen terhadap rakyat dan TKW. Karena hukuman mati itu tak boleh terjadi bagi anak yang masih di bawah umur, akibat dipalsukan oleh agency pekerjaaan (AP). Padahal Wifrida lahir pada 12 Oktober 1993, tapi di-palsukan dalam paspor menjadi 8 Juni 1989 dan berangkat ke Malaysia pada 23 Oktober 2010. “Jadi, DPR dan DPD RI ini harus mengawal dan membatalkan ancaman hukuman mati ini,” ujarnya (gam/cea)

JAKARTA- Menteri Agama Suryadharma Ali dengan tegas men-yatakan menolak wacana untuk di-lakukannya tes keperawanan karena tidak etis dan merendahkan marta-bat perempuan. “Tidak etis dan me-rendahkan martabat pihak perem-puan,” katanya di Jakarta, Rabu.

Menag khawatir apabila tes keperawanan tersebut dilakukan dampaknya tidak baik bagi jangka panjang. Salah satu kekhawatiran-nya, bukan hanya merendahkan harkat dan martabat siswi dan per-empuan saja, tapi juga menggang-gu kejiwaan yang bersangkutan. Dampaknya, lebih jauh akan me-munculkan stigma yang tidak baik bagi pendidikan di Indonesia.

Wacana adanya tes keperawa-

nan ini bisa jadi lampu merah bagi dunia pendidikan. Menjaga moral anak didik terkait pergaulan bebas, solusinya bukan seperti itu. Menja-ga moral anak didik perlu perhatian bukan hanya dari lembaga pendidi-kan, tapi juga keluarga. “Harus ada langkah efektif dan sinergis dari lembaga pendidikan dan keluarga menjaga anak didik di lingkungan-nya,” katanya.

Menag mengumpamakan, bila tes tersebut dilaksanakan dan ada siswi yang lolos tes keperawanan. “Apakah itu akan menjamin ia akan bermoral baik? Dan tidak ada jaminan sete-lah tes keperawanan, siswi itu juga tetap menjaga keperawanannya.” Itu juga memunculkan ketidakadilan, “Bagaimana dengan menjaga moral

siswa pria, apakah dilakukan tes kep-erjakaan juga,” tanyanya.

“Saya pastikan, madrasah dan pesantren tidak ada tes keperawa-nan itu,” katanya.

Sebelumnya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan juga menya-takan tidak setuju dengan wacana tes keperawanan di Kota Prabu-mulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan pada Komnas Perempuan, Kunthi Tridewiyanti, usai menghadap Gubernur Sumsel Alex Noerdin kepada wartawan di Palembang, baru-baru ini mengata-kan, pihaknya menolak wacana tes keperawanan tersebut. Tes keper-awanan akan merendahkan marta-bat perempuan. (ant/sup/beth)

BERITA TERKAITHalaman 10

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II2

SUMENEP – Unit Pelak-sana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pem-berdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Talongo diduga menyeleweng-kan dana sebesar Rp. 2 miliar lebih, yaitu Rp. 2.050.000.000. Hal itu mengemuka menyusul banyaknya kelompok yang diduga fiktif.

Fasilitator Bidang Pem-berdayaan PNPM Kabupaten Sumenep Untung Siswadi mengatakan, bantuan dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri tersebut diduga tidak sesuai dengan dana yang semes-tinya. “Penyalahgunaanya ada di tingkat kecamatan (dengan) membuat kelom-pok fiktif, dan menyerahkan dana ke kelompok dikurangi,” ungkapnya.

Untung menambahkan,

penyelewengan paling ban-yak terjadi di Desa Padikeh dan Desa Talango. Bahkan, khusus untuk Desa Padikeh sendiri total penyelewengan dana PNPM mencapai Rp. 1,6 miliar.

Untuk menelusuri dugaan tersebut, fasilita-

tor PNPM Mandiri Kabu-paten Sumenep malaporkan dugaan penyelewengan tersebut kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Siswadi mengaku telah melakukan mediasi dengan jalur kekeluargaan, tapi tidak membuahkan hasil.

“Setelah mediasi gagal, dan saran dari Unit Pengaduan dan Masalah PNPM Jwa Timur, kami laporkan kasus penyelewengan tersebut ke kejari saat ini” ungkapnya.

Saat melaporkan kasus tersebut ke kejari, juga hadir Kepala Desa Padikeh,

Nunung, sebagai perwakilan dari delapan kepala desa lain. “Saya juga ikut melaporkan, sebab kami tidak tahu mena-hu penyelewengan tersebut” ugnkapnya.

Sedangkan Kasi Intel Kejari Sumenep Nyoman Suji Agustina Aryantha yang menerima laporan tersebut mengungkapkan, pihaknya masih akan mempelajari kasus tersebut. “Kami sudah terima, akan kami segera tindak lanjuti” ungkapnya.

Namun melihat data yang sudah disertakan pihak pelapor, pihaknya mengaku tidak butuh waktu lama untuk mempelajarinya dan segera turun ke lapangan un-tuk melakukan pengecekan. “Tidak lama, nanti tergan-tung temuan kami dilapan-gan,” ungkapnya.

Sementara itu, dana bantuan PNPM Mandiri yang diduga diselewengkan tersebut Berasal dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementiran Dalam Negeri, dan dana ber-gulir untuk kegiatan simpan pinjam. (edy/mk)

SUMENEP

SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA HUBUNGI:

SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN)PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM)SAMPANG : 087775094464 (ULUM)BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081233828338 (NITA)

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar

Rp. 350.000PERBULAN

Satu Hat i untuk Bangsa

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II 1

Kalah

17 JULI 2013

Koran Madura

RABU Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

Oleh : Benazir NafilahKolumnis, tinggal di Sumenep

Cak Munali

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Teruta-ma terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini

terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalan-ya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka ter-utama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampi-lan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni. Seorang penyanyi, yang suaranya pas-pasan, paling mudah terjebak ketakpua-san fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketim-bang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang penampilan fisiknya sebenarnya oke, tetap merasa kurang puas. Ini terkait tak hanya karena memang itu tadi, ket-akmampuan pada bidang yang ditekuni, juga pada rasa percaya diri yang ren-dah. Selalu merasa dirinya kurang dan

kurang.Lalu ber-

bagai cara d i t e m p u h . Melalui sun-tik, bedah dan s e j e n i s n y a . Hasilnya? Me-mang bertam-bah mancung. Bibir kadang b e r t a m b a h tebal. Pokokn-

ya, bertambah. Termasuk dada, bertam-bah berisi.

Yang jadi masalah, apakah pertam-bahan itu membuat penampilan fisik seseorang bertambah oke? Karena men-yangkut pandangan, jelas terkait selera. Namun di sini, yang mengemuka bi-asanya terkait proporsi. Ketepatan dan kesesuaian.

Mungkin bertambah mancung, tapi apa memang pas dengan postur wajah dia? Belum tentu. Dan sejujurnya, ban-yak artis di negeri ini, yang merobah bentuk fisiknya, hampir semuanya tern-yata justru makin terlihat lucu. Aneh. Seperti menempatkan barang bukan pada tempatnya. Saya sengaja menyebut aneh, untuk menghaluskan dari menye-but tambah buruk. Karena nyatanya me-mang menjadi lebih buruk.

Ini belum terkait jangka panjang, yang kadang berakibat maaf, makin tak karuan. Tak usah dibandingkan de-ngan artis Korea Hang Mioku, yang ka-rena kecanduan suntik silikon akhirnya wajahnya rusak parah. Banyak mereka yang operasi plastik, suntik silikon, tak berapa lama kemudian memperlihatkan penampilan yang tak lagi jelas bentukn-ya.

Bagi mereka yang berpikir jernih, yang mempermak fisik itu memang tera-sa aneh. Lha, kadang ketika ada benda asing pada gigi, yang memang diper-lukan karena ompong misalnya, terasa kurang nyaman, apalagi yang masuk ke tubuh dalam bentuk silikon dan sejenis-nya.

Sampai saat ini maaf- mungkin saya salah- tak ada manusia yang dipermak wajahnya menjadi lebih baik. Selalu leb-ih buruk. Kalau tidak saat ini, pada masa-masa mendatang. Alam memang tak bisa ditentang!

Jadi, terkait fisik, ketakmampuan bersyukur, serta cara pandang yang melihat penampilan hanya fisik, sering membuat seseorang merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan dianggap kalah pintar

dalam membentuk fisik manusia. Dan ternyata, anggapan

manusia itu terbukti. Ya terbukti salah! =

g PAMANGGHI

Tuhan dianggap kalah pintar

dalam membentuk

fisik manusia

Video PanasMatrawi, seorang anggota dewan

yang ingin nyalon lagi pada Pileg 2014 nanti, suatu hari diancam seseorang perempuan berinisial W lewat tel-epon. W adalah sejawatnya di gedung parlemen.

W: “Masih ingat sama aku?”Matrawi: (mengingat-ingat) “Ya,

ada apa?”W: “Kalau ingin selamat, transfer

uang Rp. 2 M ke rekeningku, maka ra-hasia kita berdua akan aman,”

Matrawi: (kaget) “Emangnya apa rahasia kita?”

W: “Kita pernah tidur bersama! Aku tetap menyimpan videonya.”

Matrawi: “Dimana?”W: “Saat rapat paripurna…”Matrawi: !!!

Jadwal

1434 HMaghrib Isya Imsak Subuh

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

17:29 18:43 04:12 04:22

ant/yusran uccang

MENUNGGU BUKA DI PANTAI LOSARI Matahari terbenam dibalik masjid di Pantai Losari Makassar, Sulsel, Selasa (16/7). Sebagian besar warga Makassar menunggu saat berbuka puasa di tempat-tempat wisata bersama keluarga sambil meninkmati matahari tenggelam (sunset).

JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menocopt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Martono dari jabatannya. Pencopotan ini terkait pembangkangan yang dilakukannya terhadap perintah DPP Golkar.

“Sudah dicopot karena tidak melak-sanakan kebijakan partai tentang DCS dan itu artinya masalah loyalitas,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, di Jakarta, Selasa (16/7)

Menurut Idrus, Martono malah me-nantang DPP Partai Golkar agar meno-naktifkan dirinya terkait penetapan DCS. Padahal penyusunan DCS harus berkoor-dinasi dengan tingkat di atasnya. Dalam hal ini untuk Ketua DPD Jatim harus berkoordinasi dengan DPP Partai Golkar. “Dia menyerahkan DCS kemudian ada perubahan satu atau dua, dia tidak mau melaksanakan itu. Dia malah mengatakan silakan nonaktifkan saya dulu baru dilak-sanakan,” tambahnya.

Lebih jauh kata Idrus, DPP Golkar bek-

erja berdasarkan aturan. Karena itu, tidak boleh ada kader yang membangkang. “Kan ada aturan kita bahwa kebijakan partai yang diambil harus diamankan dan di-laksanakan. Dia melakukan pembangkan-gan,” ucapnya

Diakui mantan Ketua KNPI ini, DPP Partai Golkar sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jatim. “Pelaksana tugas sudah ditunjuk yaitu Pak Zainud-din Amali. Dia ketua DPP Golkar bidang pemenangan Pemilu Jawa III,” tegasnya

Ditempat terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiarso tak membantah kabar pemecatan Martono tersebut. Hanya saja pihaknya belum me-nerima salinan surat DPP tersebut. “Tadi malam suratnya diantarkan kurir dan di-terima langsung oleh Pak Martono. Jadi saya belum tahu, konsideran alasan per-gantian tersebut karena apa, apakah mun-dur ataukah dimundurkan?,” paparnya

Menurut Gesang, DPD Golkar Jatim akan menggelar rapat harian di Kantor DPD Golkar Jatim, Jalan A Yani Surabaya, sekitar pukul 17.00, Rabu (17/7). “Nah, dalam rapat itulah nanti akan diketahui alasan pasti, mengapa Pak Martono di-ganti,” ucapnya

Sedangkan Ketua DPD Golkar Jatim, Martono mengakui DPP Partai Golkar menonaktifkan dirinya dari jabatan Ketua DPD Golkar Jatim. “Ya memang saya di-nonaktifkan. Dan surat SK-nya dari DPP sudah saya terima menjelang subuh tadi pagi,” ucapnya.

Namun, Martono membantah keras pencopotannya terkait Pilgub Jatim. “Ini tidak ada kaitannya dengan Pilgub. Ini kaitannya dengan pencalegan,” tegasnya.

Yang jelas pencopotan Martono me-mang terkait DCS di Jawa Timur yang berlangsung sengit. “Pedoman rekruit-men sudah jelas, sekaligus dipakai sebagai pedoman tentang prioritas. Jadi sudah ada alat ukurnya dalam menyusun DCS,” pa-parnya.

Namun, ketika DCS sudah disusun, pihak DPP meminta dirubah. Perubahan DCS dari DPP diterima Golkar Jatim 1 hari menjelang penyerahan ke KPU. Peru-bahan tersebut hanya pada penempatan DCS DPRD Jatim dari dapil Bojonegoro. Sebelumnya Sudiyati dari nomor urut 1, dirubah Fredy (sebelumnya nomor urut 2). “Kan nggak mudah merubah DCS. Penyu-sunannya membutuhkan tenaga ekstra,” pungkasnya. (gam/cea)

Ical Nonaktifkan Ketua DPD Golkar Jatim

PENYELUNDUPAN

Polisi Amankan Puluhan Ton Bawang Merah JAMBI - Anggota Kepolisian Sektor Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengamankan puluhan ton bawang merah tak ber-tuan dari sebuah kapal motor yang tengah bersandar di Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi.

Kapolsek Kuala Jambi Iptu Yawan Feri-yandi ketika dikonfirmasi, Selasa, membe-narkan adanya puluhan ton bawang merah yang diamankan polisi pada Senin (15/7).

“Saat kami tiba di lokasi, tidak satupun pihak yang bertanggung jawab atas kepe-milikan bawang merah tersebut. Yang ada hanya beberapa buruh yang ditugaskan un-tuk mengangkut barang dari kapal ke mobil truk,” katanya.

Ia mengatakan, awak kapal yang mem-bawa bawang tersebut diduga melarikan diri saat melihat polisi datang ke lokasi.

Bawang merah yang diamankan terse-but dikemas dalam sebuah karung kemasan dengan berat 10 Kg, kemudian setiap lima karung kemasan 10 Kg tersebut, disatukan dalam karung yang ukurannya lebih besar lagi.

Ketika ditanya, Yawan belum bisa me-mastikan jumlah bawang merah yang dia-mankan. Selain menyita bawang, pihaknya juga mengamankan satu unit kapal motor dan satu unit mobil truk.

Kasus ini akan dilimpahkan ke Polres Tanjabtim untuk diproses lebih lanjut, tambahnya.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang be-rada di pantai timur Provinsi Jambi selama ini dikenal sebagai pintu masuknya barang-barang ilegal.

Di dua kabupaten tersebut banyak terdapat pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus yang cukup sulit dipantau mengingat lokasinya yang terpencil dan cukup jauh.

Selain bawang, di dua daerah tersebut polisi juga sering mengamankan gula putih, telepon genggam dan minuman kaleng yang masuk secara ilegal. (ant/bang/beth)

“Sesaat setelah menemn-bak orang ke empat di dekat kamar mandi, saya sempat gemetar dan syok, sampai ke-mudian saya merasa ada yang menepuk pundak saya dan menarik ke luar ruangan sel,” kata Ucok di Pengadilan Mi-liter II-11 Yogyakarta, Selasa.

Pengakuan tersebut disampaikan Ucok ketika menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus penyeran-gan Lapas Cebongan pada berkas dua dengan lima ter-dakwa yakni Sertu Tri Ju-wanto, Sertu Anjar Rohman-to, Sertu Martinus Roberto,

Sertu Suprapto, dan Sertu Hermawan Siswoyo.

Menurut dia, sebelumnya tidak pernah terpikir olehn-ya untuk menembak para tersangka pengeroyokan terhadap anggota Kopassus Sertu Heru Santosa di Hu-gos Cafe hingga meninggal dunia.

“Saya ke Yogyakarta un-tuk mencari kelompok Marcel yang telah membacok Sertu Sriyono, saya hanya bermak-sud membalaskan dendam. Saya hanya akan memberi

pelajaran dan menghajarnya,” kata Ucok.

Namun, setelah berputar-putar Yogyakarta dan tidak menemukan kelompok Marcel, Ucok saat istirahat di dekat UTY mendapat informasi bah-wa kelompok Dicky Cs yang mengeroyok Sertu Heru San-tosa sudah dipindahkan ke Lapas Cebongan.

Dari situlah kemudian penembakan di lapas cebon-gan itu bermula dan meny-eretnya ke meja hijau. (ant/vic/beth)

KASUS LAPAS CEBONGAN

Ucok Mengaku Syok Usai Tembak Tahanan

ant/sigid kurniawan

SIDANG LANJUTAN BERKAS DUA. Anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura, Serda Ucok Tigor Simbolon memberikan kesaksian dalam sidang berkas 2 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Selasa (16/7). Kanan- Lima anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura terdakwa kasus Lapas Cebongan mendengarkan kesaksian dari Serda Sugeng Sumaryanto.

YOGYAKARTA- Eksekutor kasus penyerangan Lem-baga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman, Serda Ucok Tigor Simbolon mengaku sempat syok seusai menembak empat tahanan titipan Polda Dae-rah Istimewa Yogyakarta.

Jasiye (45), penumpang Pulau Masalembu mengaku sudah kangen kampung hala-man dan keluarga yang dit-inggal di Masalembu. Ia men-gaku tidak kerasan tinggal di pelabuhan karena, karena fasilitas yang ada di pelabu-han sangat tidak layak bagi para penumpang.

“Kami ingin cepat sampai ke Masalembu. Kami sudah tidak memiliki apa–apa lagi kecuali uang untuk ongkos kapal. Kami di sini hanya ma-kan dari belas kasihan orang,” katanya di pelabuhan.

Pernyataan senada juga disampaikan Asnadi (30). Penumpang asal Desa Ma-sakambing, Kecamatan Ma-salembu, yang sudah 10 hari tertahan di pelabuhan, men-gaku tidak betah menginap di pelabuhan, karena fasili-tas yang ada tidak memenuhi standar kelayakan bagi pe-numpang yang terlantar atau menginap di pelabuhan.

Fasilitas yang disediakan di pelabuhan, katanya, sangat tidak layak bahkan terkesan tidak manusiawi, “Bayangkan kamar mandinya saja tidak pernah ada airnya, sehingga penumpang yang mengi-nap di pelabuhan terpaksa mencari kamar mandi umum yang ada di sekitar pelabu-han meskipun harus mem-bayar Rp 1000 sekali masuk,” terangnya.

Penumpang meminta syahbandar untuk segera memberangkatkan Kapal Per-

intis Sabuk Nusantara 27 ke Masalembu.

Sementara Kepala Syah-bandar Pelabuhan Kalianget Bambang Atu menyatakan, pihaknya belum berani me-merintahkan operator kapal untuk melakukan pelayaran ke Masalembu, karena hingga saat ini ketinggian ombak di perairan Masalembu masih mencapai 3,5 meter. Hanya turun setengah meter dari sebelumnya yang mencapai ketinggian hingga 4 meter.

Bambang mafhum jika penumpang yang tertahan di pelabuhan meminta ka-pal segera berangkat, karena mereka sudah kehabisan bekal dan sudah rindu sama sanak keluarganya di kam-pong. Namun demi kesala-matan penumpang, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan memenuhi keinginan mereka.

“Sangat wajar bila mereka ingin secepatnya tiba di kam-pung halamannya. Maklum, mereka kan sudah ada yang hampir dua pekan berada di pelabuhan menunggu kapal berangkat,” tuturnya.

Namun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan opera-tor Kapal Sabuk Nusantara 27, dan pihak operator kapal sepakat kapalnya berangkat ke Masalembu, Jumat (30/8).

“Kami sudah meminta penumpang kapal supaya bersabar hingga hari Jumat, karena sudah ada kesepaka-tan dengan operator kapal jika Kapal Sabuk Nusantara

27 siap berangkat ke Masa-lembu tanggal 30 Agustus,” tegasnya.

PilgubKomisi Pemilihan Umum

Sumenep memberikan ke-mudahan bagi penumpang Pulau Masalembu yang ter-tahan di Pelabuhan Kalianget untuk memilih Guburnur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 29 Agustus di Kecamatan Ka-lianget. Namun, tampaknya warga enggan untuk menggu-nakan hak suaranya.

Pantauan Koran Madura, Panitia Pemilihan Kecama-tan (PPK) Kalianget yang hendak melakukan penda-taan pada warga Masalembu yang terlantar di Pelabuhan Kalianget, kurang mendapat respon dari para penumpang.

“Tidak mau repot-repot dengan Pilgub, Pak. Men-

gurusi kapal yang tidak be-rangkat sudah pusing,” kata penumpang, seperti ditirukan Ketua PPK Kecamatan Ka-lianget Dasuki, Rabu (28/8).

Dasuki mengaku, pihakn-ya hanya menjalankan tugas untuk melakukan pendataan pada penumpang yang ter-lantar di pelabuhan, namun jika mereka tidak mau dan ingin menyalurkan suaranya. “Kami tidak akan memaksa semuanya, terserah mereka. Yang penting kami sudah menjalankan tugas kami se-bagai PPK,” tegasnya.

Komisioner KPU Sume-nep Mohammad Ilyas men-jelaskan, pihaknya sudah merapatkan hal itu dengan Panwaslu Kabupaten dan Tim pemenang para calon. “Hasil rapat tersebut sesuai aturan, diputuskan bahwa pe-numpang kapal yang berada

di pelabuhan akan ditetap-kan untuk memilih di TPS wilayah terdekat Pelabuhan Kalianget,” katanya.

Setelah pihaknya melaku-kan verifikasi data pemilih, ke-mudian akan memploting un-tuk memilih di TPS yang sudah direkomensdasikan dengan cara menunjukkan KTP. “Mere-ka tetap membawa KTP dan harus datang jam 12 sampai jam 1 siang. Karena hanya di-beri waktu saat itu. Selebihnya, tetap memprioritaskan daftar DPT di TPS tersebut,”jelasnya.

Ilyas memastikan surat suara yang dipersiapkan di TPS-TPS itu mencukupi apa-bila digunakan penumpang yang terlantar di pelabuhan, sebab KPU telah menyiapkan surat suara sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2, 5 persen dari jumlah DPT. (edy/athink/mk)

Syahbandar Kalianget Pantas Dinilai Tidak Profesional

SUMENEP – Ratusan penumpang kapal asal Ke-camatan Masalembu yang sudah beberapa hari tertahan di Pelabuhan Kalianget, Rabu (28/8) men-datangi Kantor Sahbandar pelabuhan setempat. Mereka yang sudah hampir 15 hari menginap di pelabuhan, merasa gerah dan tidak kerasan ting-gal di pelabuhan.

SUMENEP – Ratusan war-ga dari Desa Bilangan dan Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Rabu (28/8) mendatangi Rumah Dinas Bupati Sumenep di Jalan Pan-glima Sudirman. Mereka me-minta kejelasan pencabutan kilometer secara sepihak oleh oknum PLN.

“Saya datang ke sini se-cara baik-baik, untuk mem-inta kejelasan dari bupati, kenapa kilom-eter warga di Desa Dapenda dan Bilangan dicabut,” pa-par salah satu tokoh agama Dapenda, Nay-atullah.

Dia menga-takan, semula warga di de-sanya membeli kilometer 12 KWH, tapi di-taruh di tem-pat lain, sebab tiang listrik masih belum masuk di tem-patnya. Kemu-dian, setelah ada seorang oknum PLN yang menjan-jikan sanggup memindah kilometer tersebut hanya de-ngan biaya Rp 500 ribu, war-ga yang memiliki kilometer langsung menyetujui untuk memindahkan ke rumahnya masing-masing.

Tapi, setelah uang yang diminta diberikan, menu-rutnya, petugas PLN ta-hu-tahu mencabut semua

kilometer yang sudah dijan-jikan, dengan alasan pemin-dahan. Hanya saja setelah masyarakat menunggu, petu-gas tersebut tidak pernah da-tang melakukan pemindahan kilometer sebagaimana dija-njikan.

Hal senada juga diungka-pkan Mohammad Juri. Menu-rutnya, warga yang dirugi-kan kemungkinan akan main

hakim sendiri, dan mengadili oknum PLN tersebut untuk melampiaskan kemarahannya. “Apabila kami gagal menda-patkan penjela-san dari Bupati, pasti kami akan cari pelaku itu. Jika tidak kami akan bakar PLN itu,” tukasnya kesal.

Mantan Ak-tivitis Kemped Yogyakarta itu, menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih bersabar, karena

keputusan yang diperoleh dari bupati akan mengutus dari pihak ESDM dan humas beser-ta muspika ke lapangan.

“Kami tidak ditemui oleh Bupati. Katanya rapat. Beliau hanya menyuruh Kahir dan Sufiyanto beserta Muspika ke desa kami. Ternyata kok tidak datang-datang. Padahal di sini warga sudah banyak yang menunggu,” tuturnya. (athink/mk)

PLN DICABUT

Warga Mengancam Akan Bakar PLN

SUMENEP – Mendeka-ti pelaksanaan pemilihan kepala desa tahap II yang direncanakan akan dilakukan secara serentak satu hari, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum mennentukan besaran anggaran. Padahal, besaran anggaran tersebut menjadi acuan dalam menjalankan pilkades tahap II agar tidak seperti tahap I.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan, sampai saat ini masih belum bisa untuk melakukan penetapan be-saran dana untuk pelaksaan pilkades tahap II. ”Hingga sampai saat ini, kami masih belum menerima usulan mengenai besaran dana itu,” terangnya, Rabu (28/8).

Pihaknya mengaku tidak akan main-main dalam mel-akukan penganggaran pelak-saan pilkades mendatang. ”Kami usahakan tidak akan ada dana tambahan lagi seba-gaimana pelaksaan pilkades tahap pertama beberapa bu-lan lalu,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurut politisi PKB ini, dalam waktu dekat pihaknya akan memu-tuskan anggaran, dengan mengaku kepada pengangga-ran dana pelaksaan pilkades tahap I. ”Berdasarkan pen-galaman sebelumnya, kami

sudah mengetahui berapa besaran yang dibuthkan. Baik anggaran keamanan, maupun anggaran kepani-tiann yang lain,” tuturnya.

Abrory menambahkan, selain telah menganggarkan dana keamanan, pihaknya juga telah menganggarkan dana subsidi kepanitian dan juga terhadap BPD untuk biaya pengadministrasian dalam pelaksanaan pilkades mendatang yang jumlahnya sampai Rp. 5 juta. ”Jadi un-tuk BPD sendiri kami akan menyumbang sebesar Rp. 1 Juta, sedangkan terhadap panitia pilkades Rp. 4 juta,” terangnya

Walaupun sampai de-tik ini pembahasan masalah anggaran pilkades masih belum juga ada kejelasan, dirinya yakin pelaksaan pilkades tahap kedua ini akan berlangsung secara serentak satu hari. ”Melihat kondisi dan jumlah desa, itu sangat memungkinkan un-tuk dilakukan satu hari,” tu-kasnya

Sementara berdasarkan informasi yang telah diper-oleh Koran Madura, desa yang akan melakukan pe-milihan kepala desa seban-yak 24 desa yang menyebar diberbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. (edy/mk)

PEMILIHAN PEMIMPIN

Pilkades Tahap II Belum Dianggarkan

DUGAAN KORUPSI

UPK PNPM Diduga Menyelewengkan Dana Lebih dari Rp. 2 M

INI BUKTINYA. Asrori sedang membeberkan data kelompok yang diduga fiktif dalam penerimaan bantuan pinjaman bergulir di Kecamatan Talango, Rabu (28/8).

Saya datang ke sini secara baik-baik, untuk meminta kejelasan dari bupati, kenapa

kilometer warga di Desa Dapenda dan Bilangan dicabut?

NayatullahTokoh Agama Dapenda

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II 3SUMENEP

Ketua PAC GP Ansor Gan-ding Zaenuri mengatakan, berdasarkan pantauannya disejumlah lokasi, terutama daerah pedalaman, banyak warga yang belum tahu calon empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur. ”Kalau masyarakat di pedalaman ke-mungkinan besar tidak akan melakukan pemilihan, ka-rena mereka kebanykan tidak tahu terhadap calon yang akan dipilih,” katanya.

Terbatasnya waktu masa kampanye sangat berpen-garuh terhadap masyarakat pedalaman. Sehingga, mere-ka harus memasrahkan diri untuk melakukan hak pilihn-ya tanpa harus mengetahui visi dan misi keempat calon itu. ”Ya kalau mau menggu-nakan hak suaranya, paling tdak itu karena ada keter-

paksaan saja,” ungkapnya.Secara terpisah, Calon

Wakil Gubenur Jawa Timur, Said Abdulllah, menilai pelaksanaan pilgub minim sosialisasi. Selama masa tenang saat dirinya jalan-ja-lan keliling Kabupaten Sume-nep, banyak masyarakat tidak tahu bahwa pada tanggal 29 Agustus ada pemilihan Gu-bernur.

“Ketika beberapa waktu lalu, dirinya jalan-jalan dan keliling, selain masayarakat acuh tak acuk terhadap pe-milihan gubernur, ketika dit-anya ada apa pada tanggal 29 Agustus, masyarakat banyak tidak tahu kalau pada tang-gal 29 adalah Pilgub. Berarti penyelenggara pemilu telah gagal jika begitu,” katanya kepada Koran Madura.

Said Abdullah menya-

takan bahwa Rp. 700 miliar akan dibuang percuma untuk anggaran pilgub jika pemili-hannya 50 persen dinyatakan gagal. “Gak usah ada pemili-han semacam ini ke depan, cuma cari kerjaan saja, isi kantong doang. Kan kasihan masyarakat, mereka hanya jadi penonton dari para kaum elite bangsa ini,” jelasnya.

Empat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (1) Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), (2) Eggi Sud-

jana-Muhammad Sihat, (3) Bambang DH-Said Abdullah, (4) Khofifah Indar Parawan-sa-Herman S Sumawiredja.

Napi MencoblosSementara sebanyak 108

Warga Binaan Rutan Kelas II B Sumenep, dipastikan akan menggunakan hak pilihnya. Namun, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari Daf-tar Pemilih Tetap (DPT) yang terdata. Sebab, banyak peng-huni rutan yang sudah bebas.

Kepala Rutan Sumenep Mohammad Kaffi mengata-kan, saat ini jumlah warga binaan yanga ada di Rutan berjumlah 108 orang, dan semuanya mempunyai hak pilih. Sementara data DPT yang ada jumlahnya 124 orang. “Yang terdata dalam DPT 124, saat ini isi rutan 108 orang” ungkapnya.

Terkait keamanan pelak-sanaan pilgub di rutan, Kaffi mengatakan selain meli-batkan pengamanan dari internal rutan juga dibantu pengamanan dari Polres Sumenep. “Dari internal ada, dari Polres juga ada” ungka-pnya. (edy/sym/mk)

SUMENEP - Banyaknya praktik pungutan yang ditera-pkan sejumlah sekolah pada saat tahun pelajaran baru maupun menjelang akhir ta-hun dengan alasan beragam, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) meminta Pemkab membuat peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup) yang melar-ang sekolah melakukan pun-gutan pada siswa.

Anggota DPKS Sumenep Ach. Novel mengungkapkan,

lembaganya mengantongi banyak temuan dan laporan mengenai biaya pendidikan atau pungutan yang dibeban-kan sekolah pada siswa, baik dengan asalan membeli buku, uang perpisahan, sumbangan dan alasan lainnya.

Hal tersebut tidak semes-tinya dilakukan. Sebab, ka-tanya, pada dasarnnya pemer-intah telah menggratiskan pendidikan, apalagi anggaran yang dikucurkan baik dari APBD maupun APBN kepada

sekolah sangat besar, sehingga cukup untuk operasional.

Novel tidak sepakat de-ngan guru yang melaksanakan kelas tambahan atau les pada siswa dengan menarik biaya pada siswa. Sebab, pemerintah telah menambah satu kali gaji berupa program sertifikasi.

Untuk itu, DPKS menilai pentingnya regulasi, minimal perbub yang melarang se-kolah menarik biaya pendidi-kan atau pungutan pada anak didik. (athink/mk)

SUMENEP – Anggota DPR RI Said Abdullah mem-inta sape sonok dapat terus dibumikan di Madura. Bagi Said, sape sonok bukan hanya sekadar sapi yang berlenggak lenggok saat berjalan, tetapi budaya itu menjadi khazanah kebudayaan yang sarat makna

“Ada nilai estetik, ka-rena keindahan sepasang sapi dalam sape sonok mini-mal menjadi gambaran oleh masyarakat guna mewujud-kan kehidupan yang lebih in-dah, damai, baik budi pekerti, pikiran, penampilan, dan termasuk juga membangun keindahan alam semisal pen-ingkatan keindahan objek wisata yang ada,” katanya, Rabu (28/8) Sore saat nonton pagelaran sapi Sonok di Ke-camatan Bluto.

Selain itu juga ada nilai pendidikan. Menurutnya, di tengah sistem pendidikan yang semakin tidak menentu, nilai pendidikan sape sonok mungkin dapat dijadikan se-bagai referensi hingga dapat diaplikasikan dalam sistem pendidikan Indonesia.

“Dalam sape sonok, se-orang pendidik harus benar-benar telaten, sabar, seman-gat, kreatif, kaya strategi, faham pisikologi objek didik, dan penuh perjuangan dan pengorbanan. Jika tidak, pros-es pendidikan dan pembentu-kan karakter objek didiknnya akan gagal,” terangnya.

Untuk itulah, Said sangat berharap budaya sape sonok terus bertahan sepanjang masa. “Dan masyarakat tetap menghargai khazanah kebu-daya itu, sehingga bisa terus membumi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Madura dikenal sebagai pulau yang penuh dengan keunikan budaya, tempat sapi menjadi bagian terpenting budaya tersebut. Selain kerapan sape,

Madura juga memiliki ciri khas budaya sape sonok.

Perbedaannya dengan karapan sapi adalah, kalau karapan sapi didominasi oleh sapi jantan untuk diadu kein-dahan dan kecepatan larinya, sementara kalu sape sonok dikhususkan bagi sapi betina yang akan dipamerkan kein-dahan dan kecerdasannya.

Istilah sape sonok, sepeti yang kita ketahui berasal dari bahasa Madura, yang punya arti sapi yang mengangkat kakinya dan memasukkan-nya ke atas papan yang telah

disediakan. Dalam konteks ini, sepasang sapi betina didandani bagaikan ratu ke-cantikan. Tanduknya dipolesi warna-warni, bulunya disemir dan dirapikan dengan berba-gai model, lehernya dikalungi perhiasan, perut dan kepalan-ya dipenuhi dengan hiasan, kakinya pun memiliki ‘sepatu’ khusus yang dibuat dari bahan yang khusus pula. Lumrahnya, sape sonok ini diiringi dengan musik tradisional Madura, yang disebut sebagai Saronen.

Sepeti yang kita tahu, kedua sapi yang berlomba akan ber-lenggak-lenggok indah lay-aknya penari handal. Tentu saja lenggak-lenggok itu ala para sapi.

Sebagai budaya yang berkurun-kurun lamanya tel-ah menjamur di masyarakat Madura, kehadiran sape so-nok patut diapresiasi secara positif oleh seluruh elemen masyarakat Madura tanpa terkecuali, sehingga budaya itu tetapi terjaga dan lestari. Mungkin perlu digaribawasi bahwa kebudayaan dalam se-

buah negara (termasuk daerah) merupakan cerminan kekayaan sebauh negara. Bahkan Ali Nabhan (1998) pernah menya-takan bahwa kondisi baik mau-pun buruk masyarakat dalam sebuah Negara dapat diketahui dari kebudayaan yang ada, ka-rena keduanya memiliki ket-erkaitan dan keterikatan yang amat erat. Oleh karena itulah budaya sapi sonok harus terus dijunjung sehingga bisa terus membumi di Madura. (sym/mk)

Golput Diprediksi TinggiSUMENEP – Warga diprediksi banyak tidak akan menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Jawa Timur, Kamis (29/9). Pasalnya, masyarakat yang tinggal di pedalaman banyak yang tak tahu calon gubernur dan wakil gubernur, bahkan kepada pelaksanaan pemilihannya juga tidak tahu.

BUDAYA

Anggota DPR RI MH Said Abdullah Meminta Sape Sonok Dilestarikan

PERUNDANG-UNDANGAN

Perlu Perbup Larangan Pungli

ADVERTORIAL

SUMENEP- Dharma Wanita Persatuan Sumenep, Rabu (28/8) menggelar ha-lal bi halal dengan format seminar keperempuanan di Gedung Korpri setempat. Seminar yang diikuti seban-yak 750 kaum ibu tersebut mengangkat tema “Seni Menjadi Orang Tua Ideal”.

Tampak hadir pada sem-inar tersebut Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumenep Hj. Nunuk Hadi Soetarto, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nur Fitriana Busyro Karim, Istri Wakil

Bupati Hj. Wahyunintyas Soengkono Sidik, Dosen Fakultas Syariah IAIN Su-nan Ampel Surabaya Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi sebagai pemateri. Dan Tim Penggerak PKK dari tingkat kabupaten hingga desa.

Ketua Dharma Wani-ta Persatuan Nunuk Hadi Soetarto mengatakan, di-rinya sangat bangga dengan terselenggaranya halal bi halal tersebut. Dirinya sen-gaja menformat halal bi ha-lal tersebut dengan seminar keperempuanan. ”Alaham-

dulillah acara ini berlangsung dengan sempurna seperti yang diinginkan sebelumn-ya,” katanya, Rabu (28/8).

Tujuan diadakannya seminar tersebut untuk memberikan penyegaran bagi para kaum ibu dalam mendidik anak di rumah. ”Nantinya, kami sangat menginginkan agar para ibu-ibu itu bisa mendidik anak-anak menjadi seorang yang berkualitas dan beri-man,” harapnya.

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Sumenep

Nur Fitriana Busyro Karim mengatakan, dirinya sangat mendukung atas kegiatan yang telah dilakukan oleh Dharma Waniata Persatuan ini. Dengan adanya seminar seperti itu, katanya, dapat memupuk kreatifitas ibu-ibu dalam membangun ru-mah tangga yang sakinah, utamanya dalam mendidik anak yang lebih kreatif.

”Peran ibu dalam rumah tangga itu memang sangat-lah banyak, bahkan menjadi gambaran terhadap anak-anaknya,” katanya (adv/edy)

Dharma Wanita Persatuan Gelar Seminar

Halal Bihalal: Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumenep Hj. Nunuk Hadi Soetarto (kiri), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nur Fitriana Busyro Karim (tengah), Istri Wakil Bupati Hj. Wahyunintyas Soengkono Sidik (kanan) saat menyalami peserta halal bihalal dan seminar di Gedung Korpri Sumenep, Rabu (28/8).

SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep menemukan kejanggalan dalam Bantuan Stimulan Pe-rumahan Swadaya (BSPS) Ke-menterian Perumahan Raky-at di Kecamatan Kalianget. Kejari menemukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan yang banyak disorot sejumlah kalangan tersebut diduga fiktif.

Kepala Kejadi Sumenep Bambang Hartoto mela-lui Kasi Intel NSA Aryar-tha mengatakan, dirinya telah melakukan penyelidi-kan terkait bantuan yang telah dilaporkan sejumlah

masyarakat Desa Kalianget Timur beberapa bulan yang lalu. ”Kami sudah melaku-kan penyelidikan terkait de-ngan dana BSPS yang disin-yalir banyak penyimpangan beberapa hari yang lalu,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil penye-lidikan kejari, ditemukan in-dikasi pelanggaran, seperti pembuatan LPJ yang tidak disertai dengan nota. ”Ketika saya tanya kepada PPK-nya ternyata sudah dibelikan ba-han bangunan, namun ketika saya tanya mana buktinya, mereka tidak bisa menun-jukkannya (kuitansi pembel-

ian),” tuturnyaJuga temuan pengalihan

bantuan yang dinilai keluar dari ketentuan Kemenpera. Bantuan dialihkan kepa-da warga yang lain karena penerima telah menerima bantuan dari instansi lain. ”Berdasarkan aturan kan itu tidak boleh. Seharusnya dana itu dikembalikan lagi,” tam-bahnya.

Kejari masih melakukan penyelidikan lebih mendalam persoalan LPJ. Dan telah mel-aporkan hasilnya kepada Kasi Pidsus. “Nantinya, Kasi Pidsus juga akan mendalami persoa-lan tersebut,” ungkapnya.

Penerima BSPS di Ke-camatan Kalinget sebanyak 56 orang, dan masing-mas-ing penerima menapatkan uang sebesar Rp. 6 juta. De-ngan demikian, dana yang telah dikucurkan sebanyak Rp. 336 juta.

Namun, banyak indikasi kecurangan dalam peneri-maan dana tersebut. Salah satunya tidak tepat sasaran dan banyak indikasi pemo-tongan yang diduga dilaku-kan oleh salah satu oknum PPK setempat. Selain itu, adanya pengalihan bantuan terhadap orang lain. (edy/mk)

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Kejaksaan Menemukan Kejanggalan

PENETAPAN DCT DPDKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Malik (kanan) bersama Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengecek lembaran Daftar Calon Tetap (DCT) anggota dewan perwakilan daerah sebelum rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/8). Rapat pleno tersebut mengenai penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2014.

Gak usah ada pemilihan semacam

ini ke depan, cuma cari kerjaan saja, isi kantong

doang. Kan kasihan masyarakat, mereka hanya jadi penonton dari para kaum elite

bangsa ini

Said AbullahCawagub Jatim

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187| TAHUN II4 PAMEKASAN

MUSNAHKAN SURAT SUARA. Petugas KPU membakar surat suara Pilgub Jatim 2013 yang rusak di halaman KPUD Kabupaten Pamekasan, Jatim, Rabu (28/7). Sebanyak 17 surat suara Pilgub Jatim 2013 dimusnahkan karena rusak.

PAMEKASAN-Kedelai impor asal Amerika Serikat menguasai pasar palawija di Pamekasan. Kondisi ini bertolak belakang dengan ketersediaan kedelai lokal yang sulit diperoleh di Pasa-ran. Sejumlah pedagang di wilayah itu, kini tidak me-nyediakan kedelai lokal, ka-rena tidak ada pasokan dari para petani yang tersebar di berbagai daerah penghasil kedelai.

Franky, salah satu peda-gang kedelai di Jalan Sta-dion Pamekasan mengaku sudah tidak menyediakan kedelai lokal sejak tiga bulan terakhir, meski pemintanya cukup tinggi. Hal ini terjadi karena kedelai lokal sulit diperoleh. Sehingga ia hanya menyediakan kedelai impor asal Amerika Serikat, yang harganya lebih mahal dari kedelai lokal. Sebab, harga kedelai impor menyesuaikan dengan kurs dollar Amerika Serikat.

“Kami cuma ambil un-tung sedikit, karena kula-kannya mahal. Kalau dinaik-kan lagi kasihan konsumen. Yang penting lancar,” ka-tanya.

Ia menduga hilangnya kedelai lokal di pasaran ka-rena anomali cuaca beberapa bulan lalu. Akibatnya, kuali-tas kedelai lokal di bawah kualitas kedelai impor. Ke-delai lokal dinilai kurang ba-gus karena rawan busuk dan tidak padat.

Menurut Franky pro-dusen tempe dan tahu di wilayah itu, biasanya men-campur kedelai lokal dengan kedelai impor sebagai bahan baku. Namun karena tidak ada pasokan kedelai lokal, terpaksa bergantung pada kedelai impor.

Salah satu produsen tahu di Desa Lancar, Kecama-tan Larangan, Pamekasan, Harpin mengaku terbiasa mencampur kedelai lokal dengan impor untuk ba-han pembuatan tahu, ka-rena lonjakan harga kedelai yang terjadi belakangan ini. Namun sejak kedelai lokal hilang dari pasaran, ia ter-paksa mengurangi ukuran tahu yang diproduksi karena bahan bakunya bergantung pada kedelai impor yang leb-ih mahal.

Hal itu ia lakukan, se-bagai salah satu trik untuk

mendapatkan keuntungan. Sebab, jika kedelai tidak di-campur, keuntungan yang didapat produsen tahu sangat minim. Dilihat dari hasilnya, tahu dengan bahan campuran kedelai lokal dan impor cukup bagus dan kon-sumen tidak mengeluh.

“Tanpa mencampur, keuntungan kami sangat minim. Apalagi sekarang harga kedelai naik. Tapi semenjak tidak ada kede-lai lokal, saya mulai men-gurangi ukuran tahu,” ka-tanya.

Sementara itu, Subairi, salah satu produsen tempe asal Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan Pamekasan, terpaksa me-naikkan harga tempe. Ke-naikan harga tempe masih ukuran seragam, yakni naik Rp 200.

Tempe dengan uku-ran terkecil biasanya dijual seharga Rp 2. 000 kini dijual Rp 2. 200, ukuran sedang dijual Rp 3. 000 naik menjadi Rp 3. 200, sedangkan tempe ukuran lebih besar yang semula Rp 3. 500 kini di-jual Rp 3. 700.

Pantauan harga kede-lai impor di beberapa dis-tributor kedelai yang be-rada di Jalan Diponegoro dan Stadion Pamekasan di Pamekasan, berfatif. Ada yang menjual Rp 9.000 per kilogram dan ada pula yang menjual Rp 8.900 per kilonya. Awal pekan ini, harga kedelai masih berkisar Rp 8.700 sampai Rp 8.800 per kilonya. (uzi/rah)

PALAWIJA

Kedelai Lokal Langka

Tempe dengan ukuran terkecil biasanya dijual seharga Rp 2. 000 kini dijual Rp 2. 200, ukuran sedang dijual Rp 3. 000 naik menjadi Rp 3. 200, sedangkan tempe ukuran lebih besar yang semula Rp 3. 500 kini dijual Rp 3. 700.

PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwa-slu) Kabupaten Pamekasan mempersoalkan penetapan daftar calon tetap (DCT) pemilu legislatif 2014, karena dalam proses pen-etapannya tidak dilibatkan. Padahal ada beberapa nama Calon legislatif (Caleg) yang perlu diklarifikasi oleh KPU.

Anggota Panwaslu Pamekasan, Sapto Wahyono mengatakan selama proses penetapan DCT, Panwaslu sama sekali tidak dilibatkan. Padahal sebelum DCT diu-mumkan, Panwaslu Pame-kasan menemukan nama-nama yang janggal dan perlu dipersoalkan keleng-kapan persyaratan adminis-trasi dan identitasnya.

Namun, saat DCT diumumkan, ada tujuh orang baru yang tiba-tiba menggantikan calon-calon yang diduga bermasalah. Ia mempertanyakan proses pergantian ketujuh orang itu sehingga harus ada klari-fikasi dari KPU setempat.

Dia jelaskan pihaknya sudah mengundang KPU Pamekasan pada Selasa (27/8) kemarin, untuk me-minta klarifikasi tentang DCT itu, namun diabaikan. Padahal KPU dan Panwas se-bagai lembaga penyelenggara Pemilu, harus saling koordi-nasi agar tidak ada kejangga-lan di kemudian hari.

“Kami undang KPU un-tuk klarifikasi, tapi undan-gan kami tidak ditanggapi. Bahkan tidak ada konfirmasi

ke kami soal ketidakhad-irannya ke kantor Panwaslu Pamekasan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Didin Sudarman, anggota KPU Pamekasan saat dikon-firmasi mengaku sudah mendatangi kantor Pan-waslu Pamekasan sebelum DCT diumumkan lengkap dengan berkas daftar calon. Tanggapan Panwaslu hanya meminta KPU menunggu surat terkait daftar calon.

“Kalau hari ini saya me-mang tidak datang memen-uhi undangan Panwaslu, sebab masih sibuk dengan persiapan Pilgub Jawa Timur,” katanya.

Terkait dengan tujuh nama yang dipersoalkan Panwaslu, pihaknya menunggu respons Panwaslu. Tetapi pihaknya tidak akan mengubah DCT yang sudah diumumkan. Sebab hal itu sudah memiliki keteta-pan hukum.

Sementara itu, divisi hu-kum, pengawasan, SDM dan organisasi KPU Pamekasan, Agus Kasiyanto mengata-kan bahwa penetapan DCT itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Jika Panwa-slu masih mempersoalkan, pihaknya menyatakan siap untuk mempertanggung-jawabkan secara hukum.

“Kalau tidak puas, mau protes, silakan Pan-was mengajukan gugatan secara hukum. Sekarang kan memang zamannya gugat menggugat. Dan itu dibiayai oleh negara,” katanya. (uzi/muj/rah)

BACELEG

Panwaslu Mempersoalkan Penetapan DCT

Kepala KPP Pratama Pamekasan, Syaiful Rahman melalui Kepala Seksi Ekstensi-fikasi, Samudro Budiono men-gatakan selama ini, KPP telah mengomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten (Pem-kab) Pamekasan untuk me-manfaatkan para tenaga hon-orer tersebut. Sebab, mereka adalah tenaga terampil yang telah berpengalaman dalam bidang pendataan maupun pengukuran tanah.

Menurutnya, untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan(PBB-P2) tidaklah mudah dan sangat membu-tuhkan tenaga profesional yang sudah perpengalaman.

Pemkab, kata dia, akan mengalami kesulitan, teru-tama pada awal pengelolaan PBB-P2 tersebut. Karenanya sangat membutuhkan tenaga yang berpengalaman.

”Kami sudah komuni-kasikan masalah itu dengan Pemkab Pamekasan. Bahkan, sekitar 12 dari mereka telah digunakan untuk melakukan pendataan dan pengukuran tanah,” jelasnya.

Samudro tidak bisa me-mastikan apakah para tenaga honorer itu akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti keinginan para tenaga honorer karena hal tersebut bukan kewenangan-nya.

Pengangkatan CPNS mur-ni kewenangan Kementrian Aparatur Megara. Namun, KPP Pratama telah menyampai-kan keinginan itu ke Kantor wilayah Pajak Jawa Timur.

Ia mengakui komunikasi yang dilakukannya baru se-batas secara lisan dan belum berkirim surat secara resmi. Sebab, Bakorwil Madura be-lum menyerahkan hasil no-tulensi rapat saat melakukan koordinasi dan evaluasi pe-

nyerahan PBB-P2 ke daerah di Bakorwil pada pertengahan Agustus lalu.

Samudro menjelaskan se-lama ini para honorer itu se-lama bekerja di KPP Pratama tidak seperti honorer yang bekerja di Pemda yang setiap hari harus masuk kerja. Di Kantor Pelayanan Pajak itu, mereka bekerja berdasarkan volume pekerjaan yang harus diselesaikan.

”Misalnya saja pekerjaan pendataan, kalau memang pekerjaannya butuh waktu dua bulan, kami buatkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) un-tuk dua bulan. Jadi dalam satu tahun mereka tidak bek-erja penuh setiap hari, namun disesuaikan dengan kebutu-

han,” terangnya.Karena itu, gaji yang se-

lama ini mereka terima juga berdasarkan nominal satuan dikalikan banyaknya bidang Objek Pajak(OP) pekerjaaan. Sebab, dalam pekerjaan pen-gukuran tanah, satu OP sudah dihargai dengan nominal.

Seperti diberitakan se-belumnya, puluhan honorer KPP Paratama gelisah ka-rena terancam dipecat akibat adanya kebijakan penyerahan kewenangan pengelolaan Pa-jak Bumi dan Bangunan Per-desaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten. Kebi-jakan itu akan berlaku mulai 1 Januari tahun depan. (CR-1/muj/rah)

Kantor Pajak Berjanji Akan Membantu Tenaga Honorer PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prata-ma, Pamekasan, menyatakan siap membantu tenga honorer di kantor tersebut yang terancam dipecat.

PAMEKASAN - Komisi pemilihan umum (KPU) kabu-paten pamekasan mengem-balikan kelebihan 2.840 surat suara ke KPU propinsi jawa timur dan memusnahkan sedikitnya 17 surat suara. Ka-rena dianggap rusak pasca di-lakukan penyortiran beberapa

waktu lalu.Pemusnahan surat su-

ara yang rusak dan pengem-balian surat suara yang lebih tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan forum pimpinan daerah dihalaman kantor KPU pamekasan rabu (28/08).

Sebelum surat suara tersebut di musnahkan, bu-pati akhmad. Syafi’i secara bersama-sama dengan kapol-res pamekasan AKBP Nanang chadarusman dan komandan kodim 0826 letkol infrantri armed mawardi, Perwakilan dari kejaksaan negeri pame-

kasan dan panwaslu pame-kasan yang disaksikan tim pemenangan pasalon, mel-akukan penghitungan ulang tehadap jumlah surat su-ara yang akan dimusnahkan tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan, jumlah sebenarnya surat suara yang akan dimusnahkan serta me-mastikan kelebihan jumlah surat suara yang akan dikem-balikan kepada KPU jawa timur. Baru selanjutnya ka-polres pamekasan menyegel didalam kerdus kelebihan surat suara tersebut.

Bupati Akhmad, Syafi’i yang memimpin pemusna-han surat suara tersebut kepada sejumlah wartawan mengharapkan, dengan dibakarnya surat suara dan dikembalikanya ribuan su-ara suara tersebut, tidak ada lagi kecurigaan adan-ya penyalahgunaan surat suara.’’masing-masing tim sukses pasalon sudah hadir kecuali pasalon nomor 4, dan menyaksikanya sendiri pemusnahan surat suara yang rusak serta dikemba-likanya kelebihan sura su-ara’’ terangnya.

Sehingga, tidak ada lagi surat suara yang dis-impan di KPU pamekasan, selain yang sudah didistri-busikan ke 1.637 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 189 desa dan kelurahan di kabupaten pamekasan.’’pemusnahan surat suara ini kayaknya ser-entak di KPU se-jawa timur

bersama forpimda’’, terang akhmad. Syafi’i.

Sementara itu divisi logis-tik KPU pamekasan nuzulul qur’nain mengaku pengem-balian kelebihan surat suara tersebut akan dilakukan pada hari yang sama dan akan di-kawal oleh aparat kepolisian resort pamekasan dan per-wakilan panwaslu pamekasan.

2.840 surat suara terse-but, merupakan kelebihan dari 656.342 surat sauara, ditam-bah 2.5% surat suara cadan-gan atau berjumlah 672.688 surat suara yang telah didis-trinusikan ke 1.637 TPS.

Nuzulul dalam kesempa-tan itu optimis, dalam pemun-gutan suara pada pilgub jatim nanti tidak akan kekurangan surat suara. Karena pihak KPU sudah berhati-hati didalam melakukan penghitungan terhadap jumlah surat suara sesuai dengan DPT, dan me-nyiapkan 2,5 % surat suara cadangan dimasing-masing TPS.’’di KPU sudah tidak ada surat suara suara pilgub, ka-rena sudah didistribusikan ke PPK, seta dikembalikan ke KPU jawa timur’’. Tegasnya.

Nuzulul mengajak masyarakat pamekasan bisa menggunakan hak sua-ranya dimasing-masinG TPS pada tanggal 29 agus-tus. Sesuai dengan yang diinginkanya.’’pencoblosan dimulai pukul 07.00 wib dan batas waktunya hingga pukul 13:00 wib, serta dilanjutkan dengan penghitungan suara’’. Pungkasnya.(awa).

2.840 Surat Suara Dikembalikan ke KPU Jatim

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187| TAHUN II 5PAMEKASAN

PADI MENGERING AKIBAT LMBAH. Petani memperhatikan tanaman padi yang mengering di areal sawah sekitar Stasiun Pengumpul Utama (SPU) B Field Jatibarang, Desa Kedungwungi, Kedokanbunder, Indramayu, Jawa Barat. Puluhan hektar lahan sawah yang ditanami padi mengering akibat tercemar limbah dari kolam penampungan limbah di SPU-B Pertamina Field Jatibarang.

Kelima titik tersebut di antaranya Kecamatan Batu Marmar, Kecamatan Pangen-tenan, Kecamatan Waru, Ke-camatan Pasean dan Kecama-tan Palenga’an.

Sekalipun polres Pame-kasan sudah menentukan lima kecamatan sebagai dae-rah yang rawan, bukan be-rarti aparat kepolisian akan mengabaikan kerawanan di kecamatan-kecamatan lain. Di kecamatan lain pun juga akan tetap mendapat perhatian se-rius untuk mengantisipasi ke-curangan.

Kapolres Pamekasan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nanang Chadarusman menu-turkan dalam pengamanan di masing-masing TPS, pihaknya sudah menerapkan beberapa pola pengamanan, di antara-

nya pola aman, yakni 4 TPS akan disiagakan 1 Polisi. Ada lagi pola rawan, 1 dan ketiga 2, yakni pada 2 TPS akan dis-iagakan 1 polisi.

Hal itu dilakukan, kata kapolres, sebagai antisipasi kemungkinan terburuk dan memberikan kenyamaman terhadap masyarakat selama proses pemungutan hingga penghitungan suara di setiap TPS.

Adapun secara keselu-ruhan, porsonel yang akan dikerahkan dalam penga-manan pemilukada Jatim di Pamekasan berjumlah 300 porsonel Polres, ditambah anggota porsonel yang dit-erjunkan dari Polda Jatim sebanyak 74 orang. Sehing-ga jumlah keseluruhan 374 orang. Itu belum anggota

polres yang ongkol di Mapol-res, yang bisa diterjunkan sewaktu-waktu apabila dibu-tuhkan dalam pengamanan pemilukada Jatim.

Pengamanan pemilukada Jatim tersebut, belum ter-masuk bantuan pengamanan dari aparat linmas yang disia-gakan di masing-masing TPS dan back up dari TNI yang disiagakan untuk membantu polisi, apabila dibutuhkan ke-tika tejadi kemungkinan yang kurang diinginkan.

‘Kami sudah berusaha maksimal untuk melakukan pengamanan terbaik dalam pemilukada Jatim di kabu-paten Pamekasan,’’ imbuh Nanang.

Sementara mengenai war-ga tahanan polres Pamekasan, pihak polres sudah melaku-kan koordinasi dengan KPU Pamekasan agar dapat meng-gunakan hak suaranya. Dan pihaknya sudah menyiapkan ruang khusus pencoblosan bagi tahanan Polres, yang nantinya akan diawasi oleh

KPU dan panwaslu.‘’Mungkin hanya bilik su-

ara, kotak suara, dsan surat su-ara serta administrasi lainnya yang akan dibawa ke mapolres Pamekasan,” jelasnya.

Adapun jumlahnya, kata kapolres, sebanyak 26 orang yang dijerat berbagai kasus yang dikerjakannya dan saat ini masih dalam proses pe-nyidikan di mapolres Pame-kasan.

‘’Awalnya memang akan mencoblos di TPS terdekat, tetapi mengantisipasi hal-hal yang kurang diinginkan, kami meminta agar pencoblosan-nya dilakukan di mapolres,’’ ujarnya.

Hal serupa juga dirasakan warga jatim di Lembaga Pe-masyarakatan Narkotika Kls IIA Pamekasan yang jumlahn-ya mencapai 900 orang. KPU sudah menyiapkan dua TPS di lapastika tersebut. Sehingga semua binaan lapas tetap bisa menggunakan hak suaranya dalam pilgub Jatim hari ini.(awa/rah).

Lima Kecamatan Memerlukan Perhatian Serius PAMEKASAN - Kepolisian resort Pamekasan sudah memetakan lima kecamatan yang diindikasi akan terjadi kerawanan dalam pemilihan gubernur Jawa Timur, yang dilaksanakan pagi ini.

PAMEKASAN - Sejumlah perusahaan di Pamekasan yang tidak meliburkan kar-yawannya saat pemungutan suara pada pemilihan guber-nur Jawa Timur wajib dikenai sanksi pidana.

Ketua panwaslu Pame-kasan Moh. Zaini menutur-kan pihaknya akan mel-akukan koordinasi dengan Dinsosnakertrans Pemkab Pamekasan untuk melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan yang tidak mem-perbolehkan karyawannya mencoblos saat pilgub Jatim.

“Sebab dalam perun-dang-undangan dijelas-kan jika terjadi upaya penghalang-halangan terhadap peserta pemilih dalam pemilu yang memi-liki jaminan hukum tetap, dapat dijerat sanksi pidana,” ujarnya.

Zaini mengatakan sanks pidana itu sebagai bukti bahwa pilgub Jatim sangat penting bagi penentuan nasib Jawa Timur untuk lima tahun ke depan, salah satu-nya adalah penetapan hari pelaksanaan pemilu sebagai hari libur. Sebagaimana surat edaran dari Gubernur Jatim No 181.4/16677/011/2013 tentang Penetapan Hari Pe-mungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber-nur Jatim sebagai hari yang diliburkan.

Menurut dia, tidak ada alasan apapun bagi semua objek hukum tanpa kecuali untuk tidak mematuhi UU Pemilu, karena pada prin-sipnya hukum tidak berlaku surut.

Apabila pada hari pe-

mungutan suara terdapat pihak, seperti badan usaha, instansi baik negeri maupun swasta masih mewajibkan karyawan atau buruhnya un-tuk bekerja, maka dianggap telah melakukan pelangga-ran hukum.

Sesuai ketentuan UU Pemilu No 10 Tahun 2008, sejumlah pihak yang sengaja menghilangkan hak politik warga negara dapat dian-cam pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan, denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp24 juta.

Ketentuan pasal tersebut, kata Zaini tidak disebut-kan penjelasan maupun pengecualian dari pasal ini. Maka hukum pemberlakuan libur di hari pemilu bersifat mutlak.

“Ketentuan tersebut me-nyebutkan, tanpa terkecuali badan usaha manapun tidak wajib memberikan hak libur karyawannya,” tegasnya.

Jika catatan tersebut diabaikan atau dilanggar oleh perusahaan dengan alasan sebagaimana dimak-sud, maka majikan sebagai pemilik perusahaan ataupun atasan sebagai pimpinan manajemen harus memper-tanggunajawabkan secara pidana.

Selain itu, berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, jika ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan atau badan usaha yang masih tetap mempekerjakan kar-yawannya, maka perusahaan wajib memberikan upah lembur.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah mengim-bau kepada perusahaan-perusahaan di Pamekasan untuk memberikan hak libur bagi karyawan agar dapat berpartisipasi di pemilihan gubernur Jawa Timur.

Selain itu, dia juga mem-inta kepada peradilan yang berwenang untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak libur sesuai ketentuan Un-dang-undang yang berlaku.

“Bagi perusahaan yang masih tetap mempekerjakan karyawan di hari pemungu-tan suara wajib memberikan upah lembur karyawan,” tegasnya.

Sementara Komisioner KPU Pamekasan, Didin Sudarman mengaku tidak mengetahui adanya keten-tuan apakah perusahaan harus meliburkan karyawan-nya saat pemungutan suara pilgub nanti. ”Saya masih akan membaca lagi surat edarannya,” ujarnya.

Bupati Pamekasan Akhmad Syafi’i mengatakan jika ketentutan tersebut harus mewajibkan semua perusahaan meliburkan karyawannya saat pemun-gutan suara pilgub, maka pihaknya akan meminta Sekda Pamekasan untuk mengeluarkan imbauan kepada masing-masing perusahaan yang ada di kabupaten Pamekasan.

”Yang saya tahu hanya instansi pemerintah dan sekolah, terima kasih informasinya,” ucapnya di kantor KPU Pamekasan.(awa/rah)

PEMUNGUTAN SUARA

Perusahaan Akan Dipidana Jika Tidak Meliburkan Karyawannya

PAMEKASAN - Kepala Di-nas Kepndudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pame-kasan, Alwi membatah ada penarikan biaya pembuatan Akta Lahir sebesar Rp 50 ribu di kantornya. Menurut Alwi, biaya yang dikenakan untuk pembuatan administrasi kela-hiran itu tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Alwi menjelaskan dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Penye-lenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan biaya pembuatan Akta Lahir baru sebesar Rp 30 ribu dan perbaikan sebesar Rp 50 ribu.

Menanggapi adanya ke-luhan dan informasi adanya dugaan praktek pungutan oleh

pegawainya yang menyebabkan biaya pembuatan dan perbai-kan Akta Lahir itu lebih mahal dari semestinya, Alwi berjanji akan melakukan pengusutan.

Alwi juga berjanji, jika ter-bukti pihaknya akan menegor karyawannya yang melakukan penarikan pungutan di luar aturan yang berlaku.

“Kalau kesalahan pembua-

tan akta itu ada di kami, un-tuk perbaikannya tidak purlu membayar,” katanya.

Sebelumnya, pelayanan pembuatan Akta Kelahiran di Dipendukcapil Pame-kasan mendapat keluhan dari masyarakat setempat yang menjadi pemohon.

Petugas pembuat akta dinilai bekerja tidak berdasar berkas lampiran dalam ajukan, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tanggal lahir, dan nama orangtua. Halimatus Sa’diyah, salah seorang warga Dusun Mencol Desa Kertagena Daya, Kecamatan Kadur, menge-luhkan kesalahan yang ter-jadi pada Akta Lahir anaknya, padahal sudah melampirkan berkas yang dibutuhkan.

“Petugas yang mengetik akta di kantor itu sepertinya tidak melihat berkas lampiran sehing-ga terjadi kesalahan dalam pe-nulisan nama. Akibatnya, nama di akta itu tidak sesuai dengan dokumen lainnya dan membu-tuhkan perbaikan,” katanya.

Kejadian berbeda diala-mi warga lain di dusun yang sama, Ahmad Hasin yang mengatakan harus membayar sebesar Rp 50 ribu pada saat akan membuat Akta Kelahi-ran. Padahal, sepengetahuan dia, biaya yang sebenarnya tidak samapai sebesar itu. (CR-1/muj/rah)

KEPENDUDUKAN

Dispenduk Tidak Mengakui Pungli PAMEKASAN- Sekelom-pok aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan diri Ma-hasiswa Peduli Demokrasi Pamekasan, Rabu, berunjuk rasa menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) ber-sikap netral dalam pelaksan-aan pemilukada.

Aksi seruan moral maha-siswa ini digelar di area mon-umen Arek Lancor, Pame-kasan. Para pengunjuk rasa ini membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi kri-tikan atas kinerja penyeleng-gara pemilukada yang dinilai tidak netral bahkan cender-ung memihak salah satu pa-sangan tertentu.

“Kami tidak ingin pesta demokrasi di Pamekasan dinodai oleh oknum penye-lenggara pemilu. Oleh ka-rena itu, KPU harus bersikap netral, jangan menjadi tim sukses pasangan calon ter-tentu,” kata korlap aksi itu, Dita Purwanto.

Mahasiswa menilai ada oknum penyelenggara pilka-da di Jawa Timur yang memi-hak pasangan calon tertentu itu, sebagaimana telah men-jadi isu di sejumlah media. Salah satunya seperti “broad-cast” Ketua KPU Jatim mela-lui blakberry yang mengajak kepada salah calon tertentu.

Dita menyatakan sebagai mahasiswa yang merupa-kan agen perubahan sosial, pihaknya merasa bertang-gung jawab atas berbagai isu

dugaan penyimpangan dalam pemilukada, terutama yang dilakukan secara tidak sehat.

“Oleh karenanya, melalui aksi ini, kami mengajak ke-pada semua penyelenggara peilukada, agar benar-benar berpegang teguh pada atu-ran yang berlaku dan tidak memihak pasangan terten-tu,” kata Dita.

Unjuk rasa mahasiswa di area monumen Arek Lan-cor Pamekasan ini menjadi perhatian pengendara kend-araan bermotor yang melin-tas di jalur itu.

Di akhir aksinya, maha-siswa juga sempat memba-kar gambar Ketua KPU Jatim Andry Dewanto dan Cagub Khofifah Indar Parawansa.

Aksi pembakaran ini sebagai salah satu bentuk protes atas tindakan ketua KPU yang dinilai tidak ne-tral yakni diduga memihak pasangan calon gubernur de-ngan nomor urut 4 tersebut.

Akan tetapi, sebagian masyarakat Pamekasan me-nilai aksi membakar poster cagub Khofifah Indar Par-awansa dan Ketua KPU Jatim yang dilakukan sekelompok mahasiswa yang menga-tasnamakan diri Mahasiswa Peduli Demokrasi itu hanya sebatas mencari popularitas belaka, karena pelaku meru-pakan pendukung Cagub Khofifah.

Beberapa saat setelah unjuk rasa digelar, korlap

aksi Dita Purwanto men-girim pesan melalui “bbm” yang isinya mengajak agar mencoblos pasangan cagub/cawagub nomor urut 4, yakni Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumaweredja (Berkah).

“Jangan lupa besok coblos Khofifah-Herman No 4 calon yang bersih, jujur dan cer-das. Ajak semua sanak kelu-arga, teman, sahabat. Semoga Berkah.” Demikian broadcast korlap aksi Dita Purwanto yang juga Ketua Umum Per-gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan itu.

Unjuk rasa yang digelar sekelompok aktivis ma-hasiswa di Pamekasan itu hanya berlangsung sekitar 10 menit dan selanjutnya membubarkan diri, karena aksi yang mereka gelar tidak mengantongi izin dari petu-gas kepolisian Polres Pame-kasan.

Secara terpisah, anggota KPU Pamekasan Agus Ka-sianto menyatakan pihaknya akan tetap bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu-kada.

Kalaupun ada anggota yang berpihak, menurut dia, itu hanyalah oknum. Sebab institusi penyeleng-gara memang mengharus-kan bersikap netral, yakni memberlakukan sama pada semua pasangan calon. (ant/rah)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Mahasiswa Mendesak KPU Netral

Petugas menaikkan kotak suara ke atas bak truk di halaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jatim. KPU Madiun menyelesaikan pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur-Wakil Gubernur Jatim dan Walikota-Wakil Walikota Madiun ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Rabu, dan akan digunakan untuk pelaksanaan pencoblosan yang waktunya bersamaan Kamis (29/8).

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II6 SAMPANG

Pemanggilan Puthut Budi Santoso tersebut su-dah dijadwalkan sejak Senin (20/8) yang dikirim oleh kejari. Namun, Sekda itu sempat menundanya kare-na beralasan masih banyak pekerjaan hingga akhirnya dapat menghadiri peman-ggilan tersebut Rabu.

Kepala Kejaksaan Nege-ri Sampang Danang Purwoko melalui Kasi Intel Sucipto

mengatakan, saat ini sudah mempunyai ancangan siapa pelaku dibalik kasus tersebut. Namun, dirinya enggan me-nyebutkannya. Pihaknya juga sudah memintai keterangan saksi terhadap 15 orang. Yak-ni baik dari unsur perusahaan mau pun pemkab setempat.

"Sudah ada rancangan siapa dibalik ini. 15 orang itu masih tidak kita sebutkan. Tapi, kita tunggu saja nanti

jika sudah waktu expose setelah hasil pemeriksaan selesai dan mungkin akhir bulan ini kita tuntaskan se-mua hal ini," ucapnya saat ditemui.

Ditanya apakah ada nama-nama baru setelah pemeriksaan, Cipto me-negaskan tidak ada orang baru atau pun nama baru yang muncul di dalam pro-ses pemeriksaan. Hanya saja, dirinya berharap dalam pe-manggilan pihaknya harus bisa kooperatif agar bisa untuk dimintai keterangan. Menurutnya, tidak halnya dengan mantan bupati sam-pang Noer Tjahja.

"Hasil pemeriksaan se-lama ini tidak ada nama baru kok. Cuma kita kalau bisa

saling koperatif saja ketika ke-jari memanggil, tapi dia (Noer Tjahja-red) sampai sekarang belum hadir. Terserah saja karena ini bukan tahap upaya paksa meskipun tidak datang 3x kita ketemu dipersidangan saja," jelasnya yang juga ber-encana akan panggil bagian hukum pemda minggu depan.

Sementara itu, Sekda Sampang, Puthut Budi San-toso, saat dikonfrimasi usai diperiksa selama sekitar 1 jam justru menghindar dari awak media yang sudah menung-gunya dan bergegas mening-galkan kantor kejari. "Tanya Pak Sucipto saja lah. Kalau tanya saya takut salah," ung-kapnya sembari meninggal-kan awak media.

Diberitakan sebelumnya,

kejari sendiri usai memanggil sejumlah komisaris dan man-tan komisaris BUMD, serta mantan Bupati Sampang Noer Tjahja. Diantaranya seperti, Farisun Waedi, Hary Soeyanto keduanya pernah menjabat sebagai komisaris PT Geliat Sampang Mandiri (GSM), dan Toni Mordiwanto yang juga pernah menjabat komisaris PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP).

Selain itu mantan Sekda Kab. Sampang Hermanto Sub-aidi dan mantan Plt. Sekda Kab. Sampang Tontowi juga turut dipanggil kejaksaan yang juga dituding telah me-nerima gaji ganda saat men-jabat sebagai mantan komisa-ris PT SSS (Sampang Sarana Shorebase). (ryn/lum)

Kejari Memeriksa SekdaSAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Rabu (28/8) meminta keterangan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso sebagai saksi, terkait penerimaan gaji ganda PNS yang duduk di Badan Usaha Milik Da-erah (BUMD) saat era kepemimpinan Bupati Noer Tjahja.

Wasekjen DPP PAN Azis Subekti (kiri) didampingi Ketua DPP PAN Bara Hasibuan (tengah) dan Fungsionaris DPP PAN La Ode Ida memberi keterangan terkait Hasil Rekomendasi Konflik Syiah Sampang di DPP PAN, Jakarta, Rabu (28/8). Dalam keterangannya DPP PAN mendukung sepenuhnya rekomendasi Tim Temuan dan Rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa warga Syiah Sampang dan mendesak Presiden untuk memimpin penyelesaian masalah tersebut serta melindungi setiap warga negara.

Tuntut Penyelesaian Konflik Syiah

ant/m agung rajasa

SAMPANG - Pengungsi al-iran Tajul Muluk yang berada Rusunawa Kabupaten Sidoar-jo, dipastikan akan melaku-kan pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan model A8. pemilihan tersebut akan dilaksanakan di Kabupa-ten Sidoarjo.

Sebanyak 132 pengungsi al-iran Tajul Muluk yang sebelum-nya terancam golput, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang memastikan, pen-gungsi Syiah akan mencoblos Pemilihan Gubernur Jatim de-ngan model A8 di Sidoarjo.

Itu merupakan keputusan paling aman setelah KPUD

Sidoarjo meminta untuk men-coret jumlah pengungsi yang berada di tempat asalnya. Na-mun, KPU Sampang menolak pencoretan tersebut karena tidak mempunyai dasar dalam melakukan pencoretan.

Komisioner KPU Kabu-paten Sampang Hernandi Kusuma Hadi menjelaskan, setelah melakukan koordi-nasi yang cukup alot dengan KPU Sidoarjo, KPU jatim, dan Pemprov, dipastikan 132 pengungsi yang saat ini be-rada di Rusunawa Sidoarjo dapat menggunakan hak pi-lihnya dengan model A8. Se-dangkan model A8 itu sendiri adalah rekomendasi pemin-dahan dari KPPS untuk men-coblos di daerah lain.

“Pengungsi yang be-rada Dirusunawa Kabupaten Sidoarjo akan menggunakan hak pilihnya dengan model A8, karena itu merupakan keputusan paling aman sete-lah KPU Sidoarjo meminta untuk melakukan pencoretan. Namun, kami tidak bisa me-lakukan itu karena kami tidak mempunyai dasar, apalagi mereka masih belum menga-jukan surat pemindahan dari tempat asalnya,” ucapnya. (jun/lum)

PILGUB JATIM

Pengungsi Sampang Memilih di Sidoarjo

Pengungsi yang berada Dirusunawa Kabupaten Sidoarjo akan menggunakan hak pilihnya dengan

model A8, ...”

Hernandi Kusuma Hadi Komisioner KPU

Kabupaten Sampang

SAMPANG- Langkah hukum yang akan dilakukan Ahmad Sidik terkait tidak lulusnya sebagai Cakades Bire Barat, Kecamatan Ketapang, menjadi catatan tersendiri bagi Pemkab Sampang. Tim pemilihan kepala desa mulai dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan masih bersikukuh tahapan pene-tapan calon kepala desa ranahnya panitia pemilihan kepala desa (P2KD) setempat.

Camat Ketapang Sulhan saat dimintai komentarnya terkait kisrus penetapan calon kepala desa Bire Barat, ia menjelaskan tahapan peneta-pan calon kepala desa masih menjadi kewenangan P2KD setempat. Dirinya selaku camat tidak ingin mengin-tervensi tahapan yang ada ditingkat desa.

Memang dirinya sebagai camat mengetahui saat pene-tapan calon tanggal 22 Agus-tus 2013 hanya 2 calon yang lulus, yakni Kurrahman dan Siti Juhairiyah. Sedangkan Ahmad Sidik gugur karena berkasnya dinyatakan tidak lengkap oleh P2KD.

“Jika bakal calon yang gu-gur melakukan upaya hukum terkait kebijakan P2KD, kami sangat setuju karena hal itu menjadi haknya warga ne-gara untuk menempuh jalur hukum. Tetapi, saya selaku

Camat tidak bisa memberikan penilaian terhadap tahapan pilkades yang berada di Desa Bire Barat,” jelasnya.

Ditanya terkait biaya yang harus disediakan masing-ma-sing bakal calon Rp. 25 juta untuk mengikuti pilkades, ia tidak mengetahui persoalan tersebut. Tetapi, tahapan pilkades Bire Barat ini masih belum membicarakan RAB pelaksanaan pilkades. Sebab, hingga saat ini penentuan hari pelaksanaan pilkades saja masih belum, hanya tahapan-nya saja yang masih berjalan.

“Kami berharap pada se-mua pihak baik bacalon yang lulus atau tidak lulus dalam penetapan tersebut untuk saling menahan diri dan menjaga kondusifitas Desa Bire Barat. Jika ada hal yang tidak sesuai secara prosedur, silakan menempuh jalur hu-kum. Yang jelas Camat dalam hal ini fungsinya melakukan pembinaan, memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap tahap yang sedang berlangsung,” harapnya.

Sekedar diketahui, Ahmad Sidik tidak lolos sebagai calon kepala desa Bire Barat, karena surat keterangan catatan ke-polisian (SKCK) yang sempat diterbitkan Polres Sampang dicabut kembali dengan dalih pengurusan KTP dan Akte Ah-mad Sidik janggal. (hol/lum)

PILKADES BIRE BARAT

Camat Tak Ingin Intervensi

SAMPANG- Pelaksanaan Workshop Guru Matematika di seluruh lembaga SDN di Kabupaten Sampang yang di-gelar Dinas Pendidikan (Dis-dik) Sampang melalui Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Disdik Sampang sangat tidak wajar. Pasalnya, biayanya yang sangat mahal hingga mencapai Rp 400 ribu per guru, sedangkan fasilitas yang disediakan sangat sederhana.

Workshop itu hanya ber-langsung dua hari bagi setiap peserta di Aula SMPN 1 Sam-pang. Edi Affan Efendi, Ketua LSM Anak Kabupaten Sam-pang (Ankasa), mensinya-lir adanya kepentingan bisnis dalam workshop yang dikhu-suskan untuk guru SD pen-erima sertifikasi itu. Dalam hitung-hitungannya, panitia menerima uang kontribusi to-

tal Rp Rp 440 juta dari 1.100 peserta yang diwajibakan ikut workshop, hal ini sangat tidak wajar dan menuai aroma ke-pentingan oknum tertentu.

“Jika jumlah total lembaga SDN di Kabupaten Sampang 550 lembaga, sedangkan setiap lem-baga harus mengirim dua orang guru, hal ini merupakan pene-kanan dinas pendidikan terha-dap lembaga sekolah. Belum lagi peserta harus mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp.400 ribu per-orang. Jika disdik ingin melakukan peningkatan kom-petensi guru tehnisnya bukan seperti itu, melainkan harus de-ngan biaya yang wajar. Ketika pelatihan tersebut diletakkan di hotel mungkin masih masuk akal, tetapi lokasi pelatihan ha-nya diletakkan di aula SMPN 1 Sampang,” ungkapnya, Rabu (28/8).

Ditambahkan Edi Affan Efendi, jika target dinas pen-didikan untuk peningkatan kualitas guru, mestinya seba-gai pelaksana kegiatan work-shop tersebut, bukan Bidan Perencanaan dan Pembi-ayaan, tetapi yang lebih tepat ada bidang kurikulum, atau

bidang tenaga pendidik, itu-pun tidak harus dipaksa wajib semua lembaga mengirim gu-runya dengan target 2 orang perlembaga.

“Kondisi ini sangat kuat dugaannya, bahwa pelaksana-an Workshop guru matema-tika bukan hanya untuk me-ningkatkan kompetensi guru, melainkan ada faktor lain yang mengarah pada nilai ke-untungan oknum tertentu,” tudingnya.

Di tempat terpisah, Agus, Panitia Pelaksana Workshop Guru Matematika yang seka-ligus staf Bidang Perenca-naan dan Pembiayaan Disdik Sampang, membantah jika pelatihan ini ada kepenting-an mengambil untung. Hal ini, katanya, murni untuk mening-katkan kualitas guru matema-tika di Kabupaten Sampang.

Saat ditanyai terkait biaya guru yang mengikuti pelati-han harus mengeluarkan uang pendaftaran 400 ribu, ia membenarkan karena nara sumber yang didatangkan de-ngan kualitas yang baik.

“Anda bisa cek langsung model pelatihannya sangat berkualitas, jika bisanya pe-nyelesaian rumus matema-tika dikerjakan 7 menit, dalam pelatihan ini nara sumber bisa memberikan rumus-rumus yang lebih mudah bisa disele-saikan satu menit, dan hal ini sangat disambut baik oleh guru perseta yang mengikuti work-shop matematika, jika awalnya hanya difokuskan pada guru SDN kini malah yang ikut ada yang dari guru SMPN, hal ini sebagai bukti bahwa pelatihan tersebut sangat menarik,” je-lasnya. (hol/lum)

WORKSHOP GURU MATEMATIKA

Anggaran Workshop Guru Dinilai Tidak Wajar

SAMPANG – Hingga H-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, sebagian warga Ke-lurahan Polagan masih be-lum mendapatkan undangan. Padahal, undangan tersebut sudah disebar oleh anggota panitia pemungutan suara.

Sebagian warga kebingun-gan dalam menentukan pilihan calon gubernur, karena sampai H-1 pemilihan masih belum mendapatkan undangan pen-coblosan. Padahal, pada waktu pendataan ketika diminta KTP oleh anggota KPPS dia mem-berikannya bersamaan dengan KTP keluarganya, akan tetapi ketika penyebaran undangan pencoblosan hanya keluargan-ya saja yang mendapatkan un-dangan tersebut.

Warga Kelurahan Polagan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pada waktu pendataan dia dimintai KTP oleh petugas yang da-tang ke rumahnya, dan mem-berikan sebanyak 5 KTP. Akan tetapi ketika penerimaan un-dangan dia mendapatkan em-pat undangan dan namanya tidak ada dalam undangan

yang sudah diberikan, sehing-ga dia bingung ketika mau memilih calonnya.

"Saya belum mendapat-kan undangan pemilihan, dan cuma anak saya yang menda-patkan undangan. Padahal, ketika ada pendataan KTP, saya juga diminta oleh petu-gas yang datang ke rumah tapi ketika penyebaran undangan cuma saya yang belum dapat," ucapnya kepada Koran Madu-ra, Rabu (28/8).

Sementara Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ke-lurahan Polagan Moh Ahyak, ketika dikonfirmasi, menga-takan, penyebaran undang-an pencoblosan sudah mulai digerakkan. Tetapi memang masih belum selesai dan akan terus digerakkan. “Hingga nanti malam akan menuntaskan sisa undangan yang ada,” katanya.

Kata Ahyak, jumlah pemil-ih di Kelurahan Polagan se-banyak 3.427 pemilih dengan jumlah 7 TPS. Jumlah tersebut setelah dilakukan pendataan dilihat dari KSK dan KTP yang ditangani oleh PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih. (jun/lum)

PEMILIKADA JATIM

Warga Tak Mendapatkan Undangan Pilgub

Bencana krisis air bersih tersebut sudah menjadi lang-ganan di 11 kecamatan pada setiap tahunnya. Wilayah tersebut dianggap sebagai daerah rawan kekeringan. Mengingat saat musim kemarau saat ini membuat

ketersediaan air bersih yang minim. Bahkan sudah tidak ada, sehingga hanya bisa menggantungkan dari daerah lain.

"Terdapat 14 Kecamatan yang terdeteksi, namun yang masuk 11 kecamatan yang

paling parah. Cuma yang gak masuk itu Camplong, Omben sama Torjun yang dinyata-kan aman. Nanti sumplay air bersihnya ada yang enam rid per dusunnya," ujarnya.

Sehingga dengan kondisi itu, pihak BPBD sendiri telah menyurati semua camat yang di seluruh Sampang, untuk mendata desa atau dusun un-tuk suplai air bersih. "Untuk kecamatan yang sudak kami surati, sampai saat ini baru Kecamatan Sreseh yang me-nyetor untuk jumlah desa dan Dusun yang menjadi pusat kekeringan," imbuhnya.

Guna menanggulangi

bencana kekeringan terus terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Sampang, Syaiful-lah mengungkapkan, bahwa pihaknya berencana mem-bangun embung di setiap titik rawan itu. Namun masih menunggu keputusan pusat terkait pembiayaan serta persetujuannya. "Untuk pen-anggulangan itu pasti ada, seperti pembuatan embung sebagai tempat penyediaan air, tapi ini hanya renana kita, yang memutuskan nanti pusat," pungkasnya.

Tak hanya itu, kekeringan juga melanda di Kec/Kota Sampang tepatnya seperti di

perumahan selong permai, serta permata selong, dan di jalan delima kelurahan gunung sekar. Dimana, warga setempat juga untuk menda-patkan air bersih dalam kegu-naan sehari-harinya justru sangat kesulitan. Sehingga, kebanyakan warga juga silih berganti ke tempat sumur tetangga.

"Terpaksa kalau disini banyak yang minta air gantian ke tetangga yang punya sumur mas, kalau mandi saja kadang saya ke rumah saudara yang agak ringanan,"keluh Ahmad Mustagfiri (25). (ryn/lum)

Kekeringan Bisa Melanda 11 KecamatanSAMPANG - Memasuki musim kemarau, dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, 11 diantaranya masuk sebagai kawasan rawan keker-ingan. Sementara 3 lainnya dinyatakan aman. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulan-gan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisno Hartono melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik Syaifullah, Rabu (28/8).

AIR BERSIH

...melainkan ada faktor lain yang

mengarah pada nilai keuntungan oknum

tertentu,”

Edi Affan Efendi

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II 7BANGKALAN

”Tahun ini Raperda Pe-nyertaan Modal di Bangkalan menjadi prioritas utama di-antara 7 Raperda yang akan dibahas oleh Badan Legis-lasi DPRD Bangkalan,” kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Kholil.

Politisi PPP ini me-ngatakan pihaknya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas raperda tersebut. Diharap-kan secepatnya raperda itu selesai dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah

(Perda). Karena, RAPBD-P tidak dapat disahkan apabila tidak memiliki payung hukum tetap. Oleh sebab itu, legali-tas formal dalam penetapan RAPBD-P dinilai sangat pen-ting.

”Pansus sudah dibentuk, ya kita berharap agar raperda ini segera diselesaikan dan disahkan menjadi Perda,” imbuhnya.

Menurutnya, selain untuk menjadi landasan hukum pe-netapan RAPBD-P, Perda Pe-nyertaan Modal, sebagai usa-ha mendorong perekonomian masyarakat dan menggali po-tensi sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang disesuai-kan dengan aturan dan un-dang-undang yang berlaku. Sehingga nantinya tidak me-nimbulkan persoalan hukum.

”Perda Penyertaan Mod-al erat kaitannya dengan RAPBD-P dan juga bisa men-jadi kekuatan dalam meng-gali potensi PAD,” terang Munawwar.

Apalagi, sambung Munawwar, perkembangan secara ekonomis ke depan-nya akan semakin mengalami peningkatan yang didukung oleh semakin pesatnya pembangunan infrastruktur. Untuk itu, payung hukum se-

bagai kekuatan harus ada se-bagai pelindung.

Senada dengan Munaw-war anggota Banleg DPRD Bangkalan Khotib Marzuki menyatakan, perda Pena-naman Modal sangat pen-ting untuk mengembangkan BUMD yang ada, sehingga juga berdampak pada PAD. Semua Perda memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja, yang menjadi prioritas harus lebih didahulukan.

”Ya sangat penting Perda itu. Jadi harus selesai sebelum Perubahan Anggaran Keuan-gan (PAK) APBD 2013,” kata politisi PKB ini. (dn/rah)

Raperda Penanaman Modal Menjadi Skala PrioritasBANGKALAN - Rancangan Peraturan Daerah (Ra-perda) tentang Penyertaan Modal akan dijadikan prioritas utama diantara 7 Raperda yang menjadi pembahasan dalam Program Legislasi Daerah (Pro-legda) Bangkalan tahun ini. Rencana ini muncul sehubungan dengan dibutuhkannya payung hu-kum dalam penetepan rencana Anggaran Pendapa-tan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

BANGKALAN - Menjelang pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) oleh Pansus DPRD Bangkalan dengan pihak Eksekutif, sejumlah permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja menjadi soro-tan sejumlah perwakilan Organisasi Mahasiswa dan LSM yang hadir dalam publik hearing.

”Publik hearing dilakukan sebagai tahap awal sebelum pan-sus membahas bersama Eksekutif, untuk kemudian meninjau ulang ke Bapennas untuk melihat apakah draft RPJMD kabupa-ten Bangkalan, sesuai dengan RPJM Nasional,” kata Munawar Kholil, Wakil ketua DPRD Bangkalan usai menghadiri publik hearing.

Ditanya mengenai fokus bahasan dalam publik hearing tersebut, Munawar mengakui bahwa persoalan kese-hatan, pendidikan, dan tenaga kerja menjadi sorotan sejumlah LSM. Sebab, ketiga masalah tersebut berkaitan lang-sung dengan kesejahte-raan masyarakat.

”Masalah kesehat-an jadi sorotan dalam publik hearing kali ini, prilaku pejabat yang enggan menggunakan fasilitas kesehatan (RSUD Bangkalan) menjadi perbincangan juga. Para pejabat di Bangkalan dinilai lebih suka menggunakan fasilitas kesehatan di Surabaya yang lebih mewah, sehingga tidak pernah tahu kondisi dan per-masalahan fasilitas kesehatan di Bangkalan,” ungkap Munawar.

Di lain pihak, Ketua LSM Lempar, Fathorrahman Said me-nilai sejumlah permasalahan masih menjadi Pekerjaan Rumah dalam rancangan RPJMD. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi demi kebaikan Bangkalan.

”Ada beberapa masalah yang sampai saat ini masih belum ditemukan solusi dan perlu dibahas menjadi Perda nantinya,” ucapnya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan di Bangkalan masih kurang profesional, sehingga menjadi wajar apabila masyarakat setempat lebih memilih untuk berobat ke Surabaya. Sebab, pe-layanan di luar Bangkalan dinilai lebih berkualitas, sekalipun harus mengeluarkan tarif yang lebih mahal. Selain itu, di bi-dang pendidikan, angka putus sekolah di kabupaten ini masih tinggi dan perlu dicarikan solusi. Terbukti dengan semakin me-nyusutnya populasi siswa dari SD, SMP hingga SMA/sederajat.

Selain itu juga, masalah upah tenaga kerja dinilai masih mi-nim, apabila dibandingkan dengan kebutuhan dan pengeluaran yang lebih besar. Sebab, harga barang-barang di pasaran sudah merangkak naik dari segala kebutuhan. Sedangkan, perubahan upah tidak pernah mengikuti harga kebutuhan masyarakat.

”Masalah pelayanan kesehatan, dan pendidikan sangatlah penting untuk diperbaiki ke depannya. Di samping banyak sekali tenaga kerja yang dibayar di bawah UMK tanpa menda-patkan tunjangan apapun,” ujar Fathorrahman Said yang akrab disapa Jimhur Saros ini. (dn/rah)

PUBLIK HEARING

LSM Terus Mengintai Masalah Publik

Ada beberapa masalah yang sampai saat ini

masih belum ditemukan solusi dan perlu dibahas menjadi Perda nantinya,”

Fathorrahman Said Ketua LSM Lempar

Publik Hearing Pansus RPJMD dan sejumlah LSM serta organisasi mahasiswa di ruang Banggar DPRD Bangkalan, Rabu (28/8).

BANGKALAN - Kecurang-an yang dinilai pernah terja-di pada pemilihan gubernur (pilgub) 5 tahun lalu mem-buat sejumlah pihak turun tangan untuk mengantisipa-si kemungkinan terulangnya pelanggaran tersebut. Se-mua elemen masyarakat di-minta turun tangan menga-wasi proses berlangsungnya pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 29 Agustus hari ini.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokomo-tif Rakyat (LoRa) Kabupaten Bangkalan menginginkan pe-laksanaan Pilgub Jatim berja-lan bersih tanpa kecurangan. Sebab, dari pelaksanaan Pil-gub yang bersih akan mela-hirkan sosok Gubernur yang dapat mewujudkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat

”Kami mengajak masyarakat untuk tidak mela-kukan kecurangan dalam pe-laksanaan Pilgub Jatim, agar

memporoleh pimpinan Jatim yang berkualitas untuk 5 ta-hun kedepan,” ujar Ketua LoRa Bangkalan, Moh. Taufan.

Untuk itu, kata Taufan, LoRa dengan seluruh pengurus

di 18 kecamatan bersama se-genap lapisan masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi, dian-taranya politik uang dan ma-

nipulasi hasil perolehan suara serta kecurangan yang lain.

Menurutnya, semua pe-ngurus LoRa akan melakukan pemantauan langsung ke TPS-TPS terdekat dan mengajak

masyarakat untuk menjadi rel-awan pemantau Pilgub Jatim.

”Semua anggota LoRa dibekali kamera digital dan meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan kamera HP masing-masing untuk me-lakukan dokumentasi apabila kecurangan itu terjadi,” ung-kapnya.

Selain itu, sambung Tau-fan, pihaknya sudah mema-sang spanduk imbauan di se-jumlah titik strategis dengan mengajak masyarakat untuk dapat pengawasi pelaksanaan Pilgub Jatim khususnya yang berlangsung di Bangkalan.

Potensi terjadinya kecu-rangan dari 18 kecamatan yang menjadi fokus peman-tauan, menurutnya, akan bisa terkendali apabila dilakukan pemantauan langsung secara ketat. Sebab, di semua TPS berpotensi terjadi kecurang-an. ”Semua TPS itu berpoten-si ada kecurangan sehingga fokus kami di semua TPS,” tandasnya. (dn/rah)

PILGUB

Masyarakat Sebaiknya Mengawasi Potensi Kecurangan

Spanduk yang dipasang LSM LoRa sebagai imbauan untuk mengawasi kecurangan selama pelaksanaan Pilgub Jatim.

doni heriyanto/koran madura

BANGKALAN – Sesuai Su-rat Edaran dari gubernur Jawa Timur, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bangkalan diliburkan bertepatan dengan hari pe-mungutan di pemilukada Jawa Timur yang berlangsung pada 29 Agustus hari ini. Meskipun demikian, hal itu tidak berlaku bagi PNS yang bertugas di bi-dang pelayanan masyarakat secara langsung.

”Semua PNS di Jawa Timur, termasuk di Bangka-lan besok (hari ini) libur. Akan tetapi, tidak semuanya libur, melainkan yang tidak mempu-nyai pelayanan publik secara langsung,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bang-kalan, Abdur Rasjid, kemarin (28/8).

Rasjid menjelaskan kepu-tusan tersebut berdasarkan Surat Edaran Gubernur nomor 181.4/16677011/2013 tentang penetapan pemilihan umum calon gubernur dan wakil gu-bernur pemilukada Jatim se-bagai hari yang diliburkan.

Menurutnya, untuk sat-uan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berfungsi seba-gai unit yang bekerja melayani masyarakat seperti rumah sa-kit, puskesmas, PDAM, dan pe-layanan publik lainnya, sistem kerjanya berupa penugasan.

Namun, mereka yang menda-patkan penugasan tersebut, hanya diberi hak untuk men-yalurkan hak suaranya saja. Setelah itu, kembali bekerja di lembaganya masing-masing.

”Jadi mereka juga tetap masuk, untuk melayani kebu-tuhan masyarakat. Kalau ada orang sakit, siapa yang akan merawat kalau pegawainya li-bur. Mereka hanya diberi hak mencoblos saja,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada sekitar 10.394 PNS di Bangka-lan yang mempunyai hak un-tuk menyalurkan hak pilihnya. Pihaknya berharap, meski-pun PNS memiliki hak pilih pada pemilukada Jatim, tetapi sesuai aturan, PNS tak bisa berpolitik praktis sehingga di-harapkan netral.

Sementara itu, di tempat terpisah Ketua KPUD Bang-kalan, Fauzan Jakfar, saat dikonfirmasi mengatakan, dari 756.337 ribu pemilih yang tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) ini akan meng-gunakan 1.998 TPS di 281 desa pada 18 kecamatan untuk menyalurkan hak politiknya.

”Kami berharap masyarakat menggunakan hak suaranya de-ngan baik. Untuk mendapatkan pemimpin jawa Timur 5 tahun ke depan,” ujarnya. (ori/rah)

PEMILUKADA

Tidak Semua PNS Libur

BANGKALAN – Usia ge-dung RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) dinilai sudah tua. Gedung di RS tersebut awal didirikan seki-tar tahun 60-an. Sejak itu, masih belum dilakukan pe-mugaran secara menyeluruh, hanya beberapa gedung saja yang terlihat sudah bagus kondisi fisiknya. Oleh karena itu, pemerintah Bangkalan berinisiatif untuk mengaju-kan pinjaman dana bantuan kepada Kementrian Keuan-gan. Sebab, dana APBD yang ada dinilai tidak dapat meme-nuhi untuk dilakukan perbai-kan.

”Kita berupaya mening-katkan sarana dan prasarana rumah sakit. Kondisinya me-mang sebagian sudah bagus. Namun, perlu adanya per-

baikan secara merata pada kondisi bangunan,” kata Saad Asjhari, Kepala Badan Peren-canaan Pembanguan Daerah (Bappeda), kemarin (28/8).

Hal itu menjadi penting agar sarana dan prasarana tidak lagi memprihatinkan seperti saat ini. Pihaknya tengah berupaya meminta bantuan ke pemerintah pu-sat, dalam hal ini Kementrian Keuangan untuk meningkat-kan pelayanan terhadap kese-hatan masyarakat.

”Jadi upaya yang bisa di-lakukan, kita meminta ban-tuan dan pinjaman ke pusat melalui Kementrian Keuan-gan RI,” terangnya.

Oleh karena itu, tim PIP tengah meninjau secara lang-sung kondisi rumah sakit setelah pihaknya mengajukan

proposal terhadap Kemen-trian Keuangan. Selanjutnya, pihak Kementrian Keuangan dalam hal ini Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akan meng-kaji hasil survei yang telah dilakukan.

”Tujuan memang kita ber-niat meminta bantuan. Sebab,

dana pemkab sendiri tidak dapat memenuhi proses per-baikan gedung rumah sakit,” terangnya.

Pihaknya mengaku op-timis, dana 150 miliar yang diajukan untuk pembangunan fisik bisa disetujui, karena kondisi keadaan rumah sakit yang memang sudah mem-prihatinkan. Sebab, Pem-kab Bangkalan sudah tidak mampu untuk memperbaiki gedung tersebut dengan ang-garan yang cukup besar itu.

”Sarprasnya memang harus diperbaiki. Terutama ge-dungnya yang sudah tua, agar masyarakat yang berobat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman,” alasannya.

Sementara itu, Kepala RSUD Syamrabu Bangkalan, dr Yusro menyatakan banyak

ruang atau gedung yang ada di RSUD sudah tak standar dengan akreditasi atau status yang diperoleh Rumah Sakit sendiri. Misalnya, jumlah ruang ICU yang ada hanya 8 ruangan, sedangkan standarnya 15 ru-angan. Selain itu, ruang rawat jalan yang ada saat ini hanya 18 ruang. Padahal, standarnya mencapai 16 ruangan.

”Radiologi sebanyak 7 ru-angan, sedangkan standarnya 13 ruangan. Farmasi 5 ruang-an, standarnya 16 ruangan.Tentunya itu menjadi keku-rangan sendiri,” ucapnya.

Menurutnya, kalau pinja-man yang diajukan tersebut disetujui, tentunya hal itu juga bisa menjadikan Rumah Sa-kit Syamrabu lebih baik dalam memberikan pelayanan terha-dap masyarakat. (ori/rah)

KONDISI RSUD SYAMRABU MEMPRIHATINKAN

Pemkab Mengajukan Pinjaman 150 Miliar

Jadi upaya yang bisa dilakukan, kita

meminta bantuan dan pinjaman ke pusat melalui Kementrian

Keuangan RI,”

Saad AsjhariKepala Bappeda

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187| TAHUN II8 SURAMADU

Pemilukada Gubernur Jatim akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2013hari ini. Sebanyak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

Pemilukada Gubernur Jatim akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2013. Sebanyak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

MUSNAHKAN SURAT SUARA. Petugas KPU membakar surat suara Pilgub Jatim 2013 yang rusak di halaman KPUD Kabupaten Pamekasan, Jatim. Sebanyak 17 surat suara Pilgub Jatim 2013 dimusnahkan karena rusak.

PAMEKASAN- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, Madura, men-galami kesulitan untuk men-ertibkan alat peraga kampa-nye pemilukada Jawa Timur yang terpasang pada mobil pribadi milik warga.

“Kami tidak bisa serta merta melakukan penertiban alat peraga yang dipasang di mobil pribadi milik warga, karena itu aset pribadi,” kata anggota Panwaslu Bidang Tindak Lanjut dan Penega-kan Hukum, Sapto Wahyono, Rabu.

Ia menjelaskan penerti-ban alat peraga yang bisa di-lakukan oleh petugas adalah alat peraga yang dipasang di tempat-tempat umum, seperti di jalan raya dan di dalam kota.

Itupun, sambung Sapto, penertiban dilakukan oleh pihak institusi terkait, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda, bukan oleh Panwaslu.

“Yang bisa kami lakukan hanyalah menyampaikan imbauan kepada para tim sukses masing-masing pa-sangan calon agar mencabut alat peraga yang dipasang oleh pemiliknya,” kata Sapto Wahyono menjelaskan.

Anggota Panwaslu Pame-kasan itu mengemukakan hal itu menanggapi masih maraknya alat peraga sela-ma masa tenang kampanye Pemilukada Jatim, terutama alat peraga yang masih ter-pajang di mobil tim warga dan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

“Yang terpasang di mobil pribadi warga ini yang kesul-itan untuk ditertibkan. Kalau

di tempat umum tidak terlalu sulit,” kata Sapto Wahyono menjelaskan.

Pemilukada Gubernur Jatim akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2013. Sebanyak empat pasan-gan calon bersaing mem-perebutkan dukungan masyarakat pada pemilu-kada kali ini.

Keempat pasangan itu, masing-masing pasangan Soekarwo-Syaifullah Yu-suf (KarSa) dengan nomor urut 1, Eggi Sudjana - M Sihat dengan nomor urut 2, lalu pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Bang-sa) dengan nomor urut 3 dan terakhir pasangan Khofifah Indar Parawan-sa-Herman S Sumawiredja (Berkah) dengan nomor urut 4.

Jumlah pemilih un-tuk Pemilukada Gubernur di Pamekasan sebanyak 656.342. Rinciannya seban-yak 316.815 pemilih laki-laki, sedangkan sebanyak 339.527 merupakan pemilih perempuan. (ant/rah)

PILGUB

Panwaslu Sulit Menertibkan Alat Peraga Mobil

PAMEKASAN - Himpu-nan Generasi Muda Ma-dura (Higemura) berharap pelaksanaan Pemilukada Gubernur Jawa Timur pada 29 Agustus 2013 ini akan lebih bermartabat daripada Pemilukada Gubernur Jatim 2008.

Ketua Umum Hige-mura Muhlis Ali menga-takan pelaksanaan pesta demokrasi untuk menentu-kan pemimpin Jawa Timur ini merupakan momentum yang sangat menentukan bagi perjalanan pemerinta-han dan pembangunan Jawa Timur untuk lima tahun ke depan.

“Tentunya, pesta demokrasi yang bermar-tabat ini akan tercapai apa-bila dalam proses pelaksan-aannya bisa berlangsung dengan jujur, transparan dan tidak terjadi penyim-pangan, sebagaimana pemi-lukada Jatim sebelumnya,” katanya.

Untuk mencapai target pelaksanaan pemilukada yang bebas dari praktik penyimpangan ini, kata Muhlis diperlukan adanya peran aktif dari semua pihak, serta komitmen yang kuat agar Pemilu-kada Jatim benar-benar sesuai harapan.

Salah satunya, perlu adanya penguatan kon-trol dari semua elemen masyarakat itu sendiri,

serta adanya sikap terbuka dari semua institusi penye-lenggara pemilukada, baik di tingkat provinsi, kabu-paten, kecamatan hingga penyelenggara pemilukada gubernur di tingkat desa.

“Selain itu, netrali-tas pejabat pemerintahan, terutama pihak eksekutif harus benar-benar diperta-hankan,” kata Muhlis Ali.

Secara kelembagaan, kata Muhlis Ali, pihakn-ya mengajak kepala para kalangan pemuda dan masyarakat di Jawa Timur, agar memanfaatkan mo-mentum Pemilukada Gu-bernur Jatim dengan meng-gunakan hak pilihnya.

Mantan Ketua Pengu-rus Besar Himpunan Ma-hasiswa Islam (PB HMI) ini lebih lanjut mengajak, semua lapisan masyarakat, baik kalangan pemuda, tokoh masyarakat dan to-koh ulama sama-sama ikut mengawal, agar proses demokrasi di Jawa Timur berlangsung dengan jujur, adil, dan bebas dari berba-gai bentuk permainan ko-tor.

“Terutama yang berkaitan dengan praktik politik, karena praktik sep-erti ini akan merusak citra demokrasi,” kata Muhlis yang juga Ketua Umum Po-ros Pemuda Indonesia (PPI) itu.

Pemilukada Guber-nur Jatim akan digelar pada tanggal 29 Agus-tus 2013hari ini. Seban-yak empat pasangan calon bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilukada kali ini.

Keempat pasangan itu, masing-masing pasangan Soekarwo-Syaifullah Yu-suf (KarSa) dengan nomor urut 1, Eggi Sudjana - M Sihat dengan nomor urut 2, lalu pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) dengan nomor urut 3 dan terakhir pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) de-ngan nomor urut 4. (ant/rah)

DEMOKRASI

Pemilukada Gubernur Jatim Harus Bermartabat

Informasi yang diperoleh Koran Madura, ratusan pen-ghulu tidak mendapatkan honor hampir empat tahun lamanya, terhitung sejak ta-hun 2010 hingga sekarang. Padahal, sebelum 2010, pen-ghulu masih diberikan honor per bulan sekitar Rp 150 ribu melalui rekening bank mas-ing-masing. Mereka men-gaku gelisah karena tetap bekerja sekalipun tidak diba-yar.

Kasi Intelijen Kejari Sume-nep I Nyoman Agustina Ary-

ananda menjelaskan, pihakn-ya sudah memulai pengusutan kasus honor yang tidak diba-yar kepada sejumlah penghulu itu. Hanya saja, saat ini belum masuk penyelidikan, masih pada pengumpulan data dan bahan keterangan.

”Setiap laporan yang masuk langsung kami tin-daklanjuti. Bantuk tinkda lanjut yang kami lakukan berupa puldata dan pulba-ket. Itu untuk memastikan apa benar ada penyimpangan atau tidak pada honor mo-

din,” ungkapnya. Jaksa asal Bali ini me-

nuturkan, saat bertemu se-jumlah modin beberapa kali mereka meminta kejari untuk mengusut. Sebab, mereka su-dah merasa jenuh datang ke Kankemenag (Kantor Kemen-terian Agama) menanyakan kejelasan honor itu. ”Karena bertahun-tahun mereka tetap tidak dibayar, maka melapor ke kami untuk diusut,” ucapn-ya.

Padahal, sambung dia, versi modin apa yang dilaku-kan modin sudah banyak. Di samping melakukan akad perkawinan mereka mengar-sip data. ”Kata mereka (mo-din, Red) kerjanya sudah mak-simal, namun tidak dihargai. Berdasarkan itu kami juga langsung bergerak mengusut itu,” ungkapnya.

Menurut Dia, yang men-jadi fokusnya terkait pada penganggaran dana itu. Kalau memang ada dananya namun tidak disalurkan jelas itu pelanggaran. Sebab, dana itu tidak sampai kepada yang berhak namun mengendap. ”Makanya, nanti kami juga akan bertanya ke Kankeme-nang, apa benar ada angga-ran untuk Modin sejak 2010 lalu. Kalau ada namun tidak disalurkan kan ada indikasi penyelewenangan namanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kankemenag Idham Chalid menjelaskan, untuk honor mo-din sejak 2010 lalu sudah tidak ada honornya. Kankemenag memang tidak menganggar-kan dana itu. ”Dana apa yang kami berikan untuk membayar modin, apabila anggarannya

memang tidak ada. Kami siap membeberkan,” ujarnya.

Menurut Mantan Kasi Mapenda ini, sejak pihaknya menjabat di 2011 lalu ang-garan modin sudah tidak ada. Terakhir ada pembayaran honor modin itu pada 2009 lalu. ”Kami tidak habis pikir apanya yang masih mau diu-sut, kalau memang tidak ada anggaran. Mungkin modin tidak paham,” ungkapnya.

Sebelum Kejari Mengusut Kasus Honor 2010 ini, Kejati juga pernah melakukan pen-gusutan atas dugaan penyim-pangan honor modin sekitar 2009 lalu. Hanya saja, kasus yang ditangani kejati itu tidak ada kejelasan sampai detik ini. Namun, bidikan kejari SUmenep bukan sebelum 2010 melainkan setalahnya hingga sekarang. (yat)

Kejari Mengusut Honor PenghuluSUMENEP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep diam-diam mengusut dugaan penyimpangan honor penghulu (modin). Korp Adhyaksa mendapatkan sejumlah penghulu yang tersebar di ratusan desa di Kota Sumekar tidak pernah mendapatkan bayaran atau honor sejak 2010 lalu.

SURABAYA - Pakar etika dari Universitas Navarra, Spa-nyol, Alejo Jose G Sison PhD menegaskan bahwa akademisi yang korup itu karena mental korupsi yang melekat pada di-rinya, dan jebakan sistem yang membuatnya tidak bisa meng-hindari kebiasaan mayoritas.

“Bisa jadi, akademisi itu sebelumnya sudah mempun-yai mental korup, jadi secara kapasitas sudah ada bibit ko-rupsi, sehingga ketika masuk pemerintahan atau perusa-

haan yang ada potensi itu, maka dia pun dengan mudah terkontaminasi,” katanya di Surabaya, Rabu (28/8).

Setelah berbicara dalam lokakarya bertajuk “Under-standing Labor: From Man-power to Moral Capital” di Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya, ia menge-mukakan hal itu menanggapi maraknya akademisi korupsi seperti pakar minyak ITB yang menjadi Kepala SKK Migas Prof Dr Rudi Rubiandini atau

Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwok-erto, Edy Yuwono.

“Kalangan universitas berperan untuk menangkal itu dengan membentuk Pusat Etika seperti dimiliki Univer-sitas Widya Mandala, karena potensi korupsi itu dapat di-tangkal melalui pendidikan atau pelatihan etika sejak awal, apalagi kalau kalangan industri juga membentuk pu-sat etika,” tukasnya.

Didampingi Ketua Pusat

Etika Widya Mandala JC Budi Iswanto PhD, Presiden ‘the European Business Ethics Network’ (EBEN) itu menga-takan penangkalan potensi korupsi itu dapat dilakukan dengan tiga cara yakni aturan, struktur, dan pelatihan.

“Aturan berbentuk kode etik harus ada pada setiap jenjang pemerintahan dan pe-rusahaan, struktur juga harus ada untuk internalisasi etika seperti pusat etika di Widya Mandala, dan pelatihan etika juga harus terus dilakukan un-tuk siapapun, baik pemimpin maupun rakyat atau bawa-han,” paparnya.

Menurut dia, pusat etika sendiri tidak berperan untuk menyelesaikan masalah, na-mun bisa menjadi semacam jaring pengaman atau perin-gatan dini, seperti dilakukan perusahaan VW yang men-empatkan karyawan sebagai “moral capital” yang utama dalam perusahaan.

“Paling tidak kalau pemer-intah membentuk Pusat Etika yang merupakan lembaga netral akan dapat menekan pelanggaran etika, bukan sep-erti badan kehormatan yang sifatnya internal,” ujarnya.

Kepala Departeman Filosofi di Universidad de Na-varra (Unav) itu mengatakan ada-tidaknya “capital moral” dapat diukur dari indikasi langsung dan indikasi tidak langsung. Indikasi secara langsung antara lain absensi dan tingginya tingkat krimi-nalitas, terutama narkotika.

“Indikasi tak langsung da-pat diukur dari HDI (human development index), komit-men, kompetensi, dan trust (kepercayaan). Rumah dari ‘moral capital’ adalah kelu-arga, artinya kalau kerja tapi tidak kembali ke keluarga atau kerja tapi keluarga beranta-kan, apa artinya,” tuturnya.

Secara terpisah, Ketua Pu-sat Etika Widya Mandala JC Budi Iswanto PhD menam-bahkan pihaknya mendirikan Pusat Etika untuk membantu organisasi (Widya Mandala) melakukan perbaikan utuh mulai dari pimpinan, dosen, karyawan, hingga mahasiswa.

“Kami merumuskan tiga etika yang khas Widya Man-dala yakni peduli, komitmen, dan antusias. Karena itu, sivitas akademika di Widya Mandala harus peduli kepada sivitas akademika yang lain, kemudian komitmen adalah janji untuk mengikuti atu-ran main yang dirumuskan bersama, sedangkan antusias adalah semangat atau passion (gairah) untuk kemajuan ber-sama,” katanya.

Nilai-nilai etika itu, menu-rut dia, diimplementasikan se-cara akademis dengan memas-ukkannya ke dalam sejumlah mata kuliah dan Pusat Etika yang melakukan penilaian se-cara kualitatif dan kuantitatif.

“Tidak banyak universi-tas yang punya Pusat Etika, mungkin hanya 4-5 universi-tas, bahkan di Surabaya juga masih di sini,” tandasnya. (ant/dik)

Pakar Etika Spanyol: Akademisi Korup Karena Mental-Sistem

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II 9POLITIKA

Warga Luar Surabaya Seharusnya Menggunakan Formulir C-6

KPU Tidak Menghitung Cepat Hasil Pemilukada

Bambang DH Tak Ada Persiapan Khusus

Pasangan “Berkah” Tidak Memiliki Hak Suara

Pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000 Menjadi Primadona

KETETAPAN KPU PEMILUKADA

CAGUB JATIM

CAGUB-CAWAGUB

JELANG PILGUB JATIM

Terlihat animo masyarakat yang

menginginkan pecahan-pecahan tertentu seperti Rp10.000 dan

Rp20.000. Padahal kemarin sudah

disediakan pecahan kecil Rp2.000. Selain itu adanya lonjakan

penarikan ATM. Ini kemungkinan

ada indikasi untuk kegiatan Pemilukada,”

Hamid Ponco Deputy Kepala Perwakilan

Bank Indonesia Jatim

Rekapitulasi perolehan suara

Pemilukada Jatim akan dilakukan sesuai tahapan

dengan jadwal yang sudah ditentukan,”

Mundzar FahmanKetua KPU Bojonegoro

PDI Perjuangan Gelar Sayembara Anti “Money Politics”

"Sayembara ini guna men-jaga proses demokrasi pada pemilihan gubernur Jatim, 29 Agustus 2013 berjalan jujur, adil dan rahasia", ujar Ketua Tim Pemenangan Bambang DH - Said Abdullah, Pramono Anung saat jumpa pers di Kan-tor DPD PDI Perjuangan Jatim, Surabaya, Rabu (28/8).

Pramono menambahkan, sayembara ini bertujuan untuk menciptakan etika berpolitik yang baik bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gu-bernur.

“Pelaku money politic yang tertangkap, akan kami data dan kami serahkan ke

Panitia Pengawas atau polisi. Kami ingin proses demokrasi ini tidak diciderai,” tambah Pramono.

Parameternya adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, seperti alat peraga di setiap kabupaten/kota tanpa meny-ertakan visi misi masing-mas-ing calon.

“Seakan-seakan pemilun-ya tidak ada. Ini membuktikan ketidak profesionalan penyel-anggara pemilu. Karena itu kami meminta internail partai dan relawan untuk mengajak

masyarakat untuk mencoblos besok (29/8). Sebab semakin besar golput akan semakin mudah untuk melakukan tin-dak pidana dengan cara men-coblosi sendiri,” tegasnya.

Keberpihakan KPU Jatim juga dinilai memihak salah satu pasangan calon, yakni iklan KPU Jatim versi “Mbah Dukun” yang menekankan an-gka satu dalam iklan mereka.

“Kami sudah mengirim su-rat secara resmi, terkait pene-kanan angka satu dalam iklan KPU Jatim. Kami minta iklan ini dihentikan, meski itu ada-lah proses sosialisasi,” terang Pramono.

Pramono juga menyay-angkan tidak adanya stem-pel dalam formulir C1. Tidak adanya stempel ini, memung-kinkan adanya manipulasi dalam perolehan suara. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya

akan memberikan cap jempol, memotret sekaligus mengajak kerjasama saksi dari pasan-gan lain, agar melakukan hal yang sama. "Kami mencurigai kalau stempelnya tidak ada, tidak ada bukti C1, bisa dima-nipulasi siapapun yang me-miliki rencanna tersebut. Di-rasa janggal tidak ada stempel sama sekali,” tuturnya.

Pramono menambahkan, praktek untuk mencoblos sendiri seperti di tahun 2008, sepertinya ingin dilakukan kembali. Apalagi penghitun-gan suara di tingkat desa akan dilakukan Jumat atau sehari setelah pencoblosan suara.

"Cara-cara ini menurut kami tidak etis yang ingin menggiring ingin menga-rahkan ada operasi senyap bahwa ada pasangan calon yang bisa menang hanya satu putaran",pungkasnya. (ara)

SURABAYA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jatim menggelar sayembara berhadiah Rp2.000.000 per orang, bagi siapapun yang berhasil menangkap pelaku money politic.

ara/koran madura

JUMPA PERS: Ketua Tim Pemenangan Bambang-Said Jempol, Pramono Anung saat menggelar Jumpa Pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Surabaya, (28/8).

SURABAYA - Komisi Pe-milihan Umum (KPU) Sura-baya menyatakan warga luar Kota Surabaya yang meng-gunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Jatim pada Kamis (hari ini) harus bisa menun-jukkan kartu undangan atau formulir c-6 dan kartu tanda penduduk (KTP).

Komisioner KPU Surabaya Edward Dewaruci, Rabu (28/8), mengatakan jika ada warga luar Surabaya yang dalam keadaan terpaksa karena sakit atau tugas/pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka pemilih bisa melakukan pen-coblosan di tempat pemungu-tan suara (TPS) di Surabaya.

"Karena keadaan terpaksa, bisa menunjukkan C-6, yaitu panggilan dari tempat asal," ujarnya.

Untuk penggunaan KTP dalam memberikan hak pil-ihnya hanya bisa dilakukan di TPS sekitar tempat tinggalnya dan yang bersangkutan belum tercatat dalam daftar pemilih. "Kalau pakai KTP harus di TPS tempat keluarnya KTP," ka-tanya.

Berdasarkan data KPU Surabaya, jumlah pemilih di Surabaya pada Pemilukada Ja-tim kali ini sebanyak 2.019.200 orang. Jumlah tersebut men-galami perubahan setelah dilakukan verifikasi dan reka-

pitulasi.Namun, ia memastikan

untuk daftar pemilih tidak ada persoalan karena rekapitulasi di KPU Jatim pada 19 Agustus lalu ada perubahan tambahan sebanyak 733 orang.

Sementara itu, Komi-sioner KPU Surabaya lainnya Choirul Anam menambahkan ada sekitar 13.000 kertas su-ara yang rusak dalam Pemi-lukada Jatim ini, namun ker-tas suara yang rusak tersebut sudah dikembalikan ke KPU Jatim lengkap dengan berita acaranya.

"Kertas suara sudah dikem-balikan jadi tidak jadi dibakar," katanya. (ant/dik)

BOJONEGORO - KPU Ka-bupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak melakukan sis-tem hitung cepat atas hasil perolehan suara Pemilukada Jatim yang dijadwalkan ber-langsung Kamis (hari ini).

Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman, Rabu (28/8), mengatakan, sesuai ketentuan penghitungan hasil Pemilukada Jatim di-lakukan secara manual sete-lah rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Rekapitulasi perolehan su-ara Pemilukada Jatim akan dilakukan sesuai tahapan de-ngan jadwal yang sudah di-tentukan,” katanya.

Ditanya mengenai kesia-pan pelaksanaan pencoblosan, ia menjelaskan semua logistik Pemilukada Jatim sudah didis-tribusikan dari panitia pemili-han kecamatan (PPK) ke pani-tia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa untuk diteruskan ke TPS.

Bahkan, katanya, kekurangan surat suara yang rusak dengan jumlah 14.402 lembar dan logistik Pemilu-kada lainnya yang kurang su-dah diperoleh penggantinya dari KPU Provinsi Jatim.

“Kami hari ini terus mel-akukan pemantauan pen-distribusian logistik ke TPS. Kalau memang ada yang masih kurang secepatnya kami cukupi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Desk Pemilukada Pemkab Bojo-negoro Soehadi Moelyono menjelaskan pihaknya akan melakukan perhitungan cepat hasil perolehan suara Pemilu-kada Jatim dengan melibatkan

jajaran pemerintahan. “Peng-hitungan perolehan suara yang dilakukan bukan untuk kepentingan umum,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Pelaksana Harian “Bale Karsa” di Bojonegoro Soenandar Hadi Priyanto menjelaskan pihakn-ya akan melakukan penghi-tungan cepat perolehan suara Pemilukada Jatim dengan mel-ibatkan koordinator kecama-tan (korcam) dan kordes.

Pemilukada Jatim pada Kamis (29/8) diikuti empat pasangan calon yaitu nomor urut 1.Soekarwo-Syaifullah Yusuf, 2.Eggi Sudjana-M. Sihat, 3.Bambang DH-Said Abdullah dan 4.Khofifah In-dar Parawansa-Herman S Su-mawiredja. (ant/dik)

SURABAYA - Calon Gubernur Bambang Dwi Har-tono mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pencoblosan atau sebelum memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur, 29 Agustus 2013.

“Tidak ada persiapan atau ritual khusus. Semua berjalan seperti biasa dan menyerah-kan apapun hasilnya kepada Allah SWT,” ujar Bambang DH ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (28/8).

Mantan Wali Kota Sura-baya dua periode tersebut akan memberikan hak pil-ihnya di TPS 07 RW 1 Kelura-han Pagesangan, Kecamatan Jambangan.

“Saya dan keluarga akan mencoblos di TPS 07. Tentu sebelumnya kami pasti berdoa dan meminta restu

agar diberi kelancaran dan kemenangan,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Sedangkan, sehari menjelang pencoblosan, Bambang DH menghadiri rapat internal di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Surabaya. Rapat, kata dia, membahas pemantaban dan persiapan final menjelang hari “H” pemilihan.

Ketua Tim Pemenangan Bambang-Said yang juga Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung akan memimpin secara langsung. Ia berharap persiapan mesin politik internal maupun relawan su-dah siap dan tidak ada yang dipersoalkan lagi.

“Rapat bersifat pe-mantapan dan memonitor persiapan akhir agar dalam pelaksanaan berjalan lancar, termasuk pembekalan saksi-

saksi di TPS,” tutur suami Dyah Katharina tersebut.

Sementara itu, calon wak-il gubernur yang akan men-dampinginya, Said Abdullah mengaku persiapan sangat matang sudah dilakukan di kediamannya di Sumenep, Madura.

Hanya saja, anggota Fraksi PDIP DPR RI itu tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena beridentitas atau kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta.

“Persiapan sudah sangat siap di Sumenep. Tapi saya tidak bisa mencoblos karena KTP Jakarta,” ucap Said Ab-dullah ketika dikonfirmasi melalui ponselnya.

Kendati demikian, ia dan keluarga beserta pen-dukungnya akan menunggu hasil penghitungan cepat yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. Namun,

hasil hitung cepat tidak akan dipakai karena penyeleng-gara Pemilukada secara resmi akan menghitung manual.

Pemilukada Jatim digelar Kamis (29/8). Empat pasan-gan calon menjadi kandidat, masing-masing Soekarwo-Saifullah Yusuf di nomor urut 1. Kemudian, Eggi Sudjana-Muhammad Sihat nomor urut 2.

Sedangkan, di nomor urut 3 ada Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah, serta Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja di nomor urut 4.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur juga telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu-kada kali ini, yakni mencapai 30.034.249 pemilih. Mereka akan menggunakan haknya di 71.036 TPS yang tersebar se-Jatim. (ant/dik)

SURABAYA - Pasangan Khofifah In-dar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) tidak memiliki hak suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemi-lukada) Jawa Timur pada 29 Agustus 2013, kata anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng.

“Hal ini karena pasangan nomor urut 4 tersebut beridentitas dan memi-liki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Ja-karta, sehingga tidak bisa menyalurkan hak pilihnya,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (28/8). “Dalam KTP tersebut, mereka tercatat sebagai pen-duduk Jakarta, bukan Jawa Timur. Se-hingga tidak bisa memilih,” katanya.

Khofifah sebenarnya dilahirkan di Surabaya, namun karena lama bermukim Jakarta, ia akhirnya memiliki KTP Ibu Kota. Begitu juga pendampingnya, Herman S Sumawiredja yang pernah menjadi Kapol-da Jawa Timur, namun KTP-nya Jakarta.

Selain pasangan tersebut, calon gu-bernur Eggy Sudjana, calon wakil guber-nur Said Abdullah dan Saifullah Yusuf, juga tidak mencoblos dengan alasan yang sama.

Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menyebutkan saat para calon tersebut mendaftar sebagai

calon gubernur dan calon wakil guber-nur teryata mengunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru.

Seperti Cagub Eggi Sudjana juga ber-KTP Jakarta. Sedangkan, Said Abdullah meski kelahiran Jawa Timur namun KTP juga jakarta. Begitu juga Saifullah Yusuf yang tercatat lahir di Pasuruan, juga KTP Ibukota.

Sementara itu, anggota KPU Jawa Timur Nadjib Hamid membenarkan calon gubernur maupun wakil gubernur yang tidak berk-KTP Jatim tidak bisa menda-patkan hak pilih dalam Pemilukada besok. “Mereka bukan orang Jawa Timur maka tidak bisa ikut mencoblos. Boleh men-calonkan sebagai calon tapi untuk men-dapatkan hak pilih haruslah orang yang beridentitas Jawa Timur,” kata dia.

Dengan demikian, dipastikan hanya ada tiga calon yang menggunakan hak pilihnya. Yakni, Cagub Soekarwo di TPS 26 Kelurahan Manyar Sabrangan, Ke-camatan Mulyorejo.

Kemudian, Cagub Bambang Dwi Har-tono di TPS 07 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan. Serta, Calon Wakil Gubernur Muhammad Sihat yang akan menyalurkan hak pilihnya di ka-wasan Menganti. (ant/dik)

SURABAYA – Menjelang pemilihan gubernur Jawa Timur, peredaran uang peca-han Rp10.000 dan Rp20.000 mengalami peningkatan ta-jam di Jawa Timur mencapai Rp14,1 Triliun. Indikasi Mon-ey Politic dalam Pilgub Jatim, kian dikuatkan data Bank In-donesia selama bulan Agustus 2013.

“Kita melihat trennya naik dibandingkan dengan rencana awal Rp 11,9 Triliun, sehingga ada peningkatan sebesar Rp 3,2 Triliun,” papar Deputy Kepala Perwakilan Bank Indo-nesia Wilayah IV Jatim, Hamid Ponco kepada Koran Madura, di kantornya, Surabaya, Rabu (28/8).

Menurut Ponco, sulit me-mastikan, apakah jumlah uang yang beredar tersebut memang untuk kepentingan pilgub jatim, termasuk mon-ey politic. Karena peningka-tan peredaraan uang di Jatim tersebut juga bersamaan de-ngan Hari Raya Idul Fitri.

“Kita bisa lihat ada pe-nukaran sedikit meningkat dibandingkan hari-hari biasa,”

ungkap Ponco. Ponco menjelaskan pe-

narikan jumlah uang yang banyak terjadi di Kota Sura-baya, Kota Madiun, Kota Mo-jokerto, Kota Kediri dan Kota

Probolinggo. Hal tersebut di-karenakan pilgub Jatim yang berlangsung 29 Agustus 2013 bersamaan dengan pemilihan walikota.

“Terlihat animo masyarakat yang mengingin-kan pecahan-pecahan ter-tentu seperti Rp10.000 dan Rp20.000. Padahal kemarin sudah disediakan pecahan ke-cil Rp2.000. Selain itu adanya lonjakan penarikan ATM. Ini kemungkinan ada indikasi untuk kegiatan Pemilukada,” jelasnya.

Meski kenaikan uang di setiap bank yang berada di Jawa Timur tidak bisa dijadi-kan tolok ukur adanya money politic di Jatim, namun Ponco memastikan bahwa ada per-bedaan signifikan antara jenis pecahan uang kini lebih dimi-nati.

“Jika pada tahun sebel-umnya, masyarakat banyak melakukan penarikan uang pecahan kecil. Tahun ini lebih sedikit dari proyeksi kita. Jadi tahun ini hampir 90 persen pecahan besar,” pung-kasnya.(ara)

ara/kora madura

PENARIKAN: Nasabah saat melakukan penarikan uang pecahan besar di Bank Indonesia Jatim, Surabaya, Rabu (28/8) kemarin.

ant/teresia may

KUNJUNGAN KHOFIFAH KE RUMAH AHMAD DHANI: Musisi Ahmad Dhani memperlihatkan salah satu koleksi foto kota Surabaya tempo dulu kepada Calon Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan ke kediaman Ahmad Dhani, kawasan Pondok Indah, Jakarta.

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II10

2.500 Warga Tak Menggunakan Hak Pilih

Pakde Karwo Melakukan Kampanye Terselubung

Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub Rendah

HAK PILIH MINGGU TENANG

HAK PILIH

POLITIKA

Padahal mereka juga penikmat beasiswa dari

pemerintah, tapi mereka yang intelek tidak

punya kepedulian terhadap nasib

masyarakat Jatim,”

Dyah KatarinaIstri Bambang DH

(Calon Gubernur Jatim)

Kodam V/Brawijaya Siap Amankan Pilgub

“7.200 prajurit bersenjata lengkap, serta dilengkapi de-ngan kendaraan taktis,” ujar Panglima Kodam V/Brawi-jaya, Mayjend TNI, Ediwan

Prabowo kepada wartawan usai menggelar pasukan di lapangan Makodam V/ Brawi-jaya di Surabaya, Rabu (28/8).

Menurutnya, pengamanan

tersebut siap digerakkan de-ngan cepat, jika terjadi keru-suhan saat pesta demokrasi Jawa Timur berlangsung.

“Ini bertujuan agar pasu-kan siap digerakan dengan ce-pat, jika terjadi kerusuhan saat pesta demokrasi Jawa Timur,” ungkap Ediwan Prabowo.

Ediwan Prabowo meminta kepada pasukan satuan tem-pur dan bantuan tempur agar

mengetahui dan mengenal kondisi yang terjadi, serta siap digerakkan dengan cepat jika dalam coblosan terjadi keru-suhan.

“Kalian harus pahami bet-ul tugasnya dan siap digerak-kan dengan cepat di seluruh penjuru Jatim. Kalian akan ditugaskan prajurit inti huru hara. Tugas yang kita lakukan polisionil, lawan kita ada-

lah pelaku kerusuhan, pelaku anarkis,” tegas dalam upacara pengamanan dan persiapan prajurit di Lapangan Mako-dam.

Ediwan menambahkan, ribuan pasukan yang dis-iapkan hanya pasukan backup untuk membantu penga-manan yang dilakukan Polda Jatim. “Pasukan yang ada disi-ni merupakan sebagian yang

sudah tersebar dari kelurahan dan merupakan backup dari Polri. Sedangkan yang kita gelar akan di stand by Sura-baya sekitar 600 prajurit,” pa-parnya.

Ediwan juga menambah-kan, selama masa kampa-nye, keamanan Jatim sangan kondusif. "Nyaris tidak ada gesekan di masyarakat. Saya berharap hal ini terus berlan-

jut hingga usai nanti," pung-kasnya.

Untuk diketahui, seluruh Jatim prajurit bantuan tem-pur yang disiapkan Kodam V/Brawijaya sebanyak 7.200 pra-jurit. Sementara total penga-manan pilgub Jatim gabun-gan dari TNI/Polri mencapai 26.531 pasukan, ditambah 14.054 anggota Linmas Kabu-paten/kota. (ara)

SURABAYA – TNI Angkatan Darat Komando Daerah Militer (Kodam) V/ Brawijaya mengerahkan pasukan sebanyak 7.200 personil untuk membantu menga-mankan pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 29 Agustus 2013.

PERSONIL: Sebanyak 7.200 TNI Angkatan

Darat Komando Daerah Militer (Kodam)

saat dikerahkan untuk pengamanan

Pilgub Jatim yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus

2013 (hari ini). ara/koran madura

SURABAYA - Calon Gubernur Jatim incumbent Soekarwo, tidak mengin-dahkan perintah Komisi Pemilihan Umum untuk tidak berkampanye dimasa tenang. Hal ini terlihat saat Soekarwo melakukan kampanye terse-lubung di Terminal Petekan Surabaya Selasa (27/8). Soekarwo atau yang lebih akrab dipanggil Pakde Karwo, menghadiri acara silaturahmi forum komunikasi blateran Madura.

Karwo datang ketempat tersebut, didampingi oleh Ketua Pemuda Pancasila (PP) La Nyala Mattiliti dan H. Tatang Istiawan, pimpinan media Surabaya Pagi. Ketiga tokoh tersebut, didaulat sebagai warga Madura dengan penyematan Odheng (ikat kepala khas Madura).

Dalam sambutannya Pakde Karwo yang dianggap banyak orang telah melaku-kan kecurangan di pilgub jatim 2008, terutama saat putaran ketiga di Madura, justru merasa bangga dengan prestasinya. “Saya sangat bangga terhadap warga ma-dura, gara-gara pemilihan di Madura, saya jadi gubernur,” ujar karwo.

Untuk mengambil hati

warga Madura, Pakde Karwo bahkan menyatakan kalau warga Madura yang telah mengangkatnya menjadi Gubernur. “Kalau tidak ada pemilihan dari Madura, saya tidak akan jadi gubernur,” tambah Karwo.

Menyikapi hal ini,Calon Gubernur Jatim dari nomor urut 3 enggan berkomentar. Calon yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini hanya menyindir bahwa orang yang telah berbuat curang, akan selalu berbuat curang. “orang yang sudah berbuat curang, akan selalu menu-tupi kecurangannya dengan kecurangan baru. Itu akan terus berlanjut, termasuk dalam pilgub,” ujarnya kamis ( 28/8).

Dari pantauan Koran Ma-dura, tampak beberapa kepa-la desa dari Madura, yang disinyalir sudah dikoordinir. Padahal saat sedang dalam masa tenagng. Harusnya para kandidat gubernur di-larang melakukan aksi yang berbau kampaye. Sebelum meninggalkan tempat acara, Pakde Karwo menyalami para tamu undangan satu persatu.

Sementara itu, kehadiran

La Nyala bersama Soekarwo membenarkan kecurigaan masyarakat selama ini, bahwa Soekarwo memang takut bersaing dengan Khofifah dalam Pilgub Jatim. Seperti diketahui, PP selama ini sangat getol menentang

lolosnya Khofifah menjadi salah satu kontestan Pilgub Jatim yang digelar hari ini, Kamis (29/8).

PP bahkan melakukan unjuk rasa beberapa kali di KPU Jatim saat sedang menjalankan pleno tentang

lolos tidaknya palon seba-gai kontestan pilgub Jatim. Masa PP bahkan sempat berhadap-hadapan dengan masa Khofifah, namun tidak terjadi bentrok karena di-jagaketat aparat kepolisian. (ddy/ara)

ddy/koran madura

BERKAMPANYE: Calon Gubernur Jatim incumbent Soekarwo saat melakukan kampanye terselubung di Terminal Petekan Surabaya Selasa (27/8) kemarin.

SURABAYA - Istri calon gubernur Jawa Timur Bam-bang Dwi Hartono, Dyah Ka-tarina, menilai tingkat par-tisipasi masyarakat provinsi ini untuk mencoblos dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) setemnpat yang digelar pada Kamis (hari ini) masih ren-dah.

"Rendahnya partisipasi dalam Plgub Jatim salah sa-tunya dapat dilihat di ting-kat masyarakat intelektual di perguruan tinggi," katanya, di Surabaya, Rabu (28/8).

Ia mengaku mendapat in-formasi seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi

di Surabaya bahwa hari libur yang semestinya digunakan untuk pencoblosan Pemilu-kada Jatim malah digunakan untuk kegiatan lain seperti mengikuti seminar di daerah lain.

"Hari ini, kami mem-inta salah seorang kepala program dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Univer-sitas Airlangga (Unair) un-tuk tidak mengizinkan ma-hasiswanya berangkat ikut seminar di Semarang pada saat pelaksanaan Pemilukada Jatim," kata Dyah.

Menurut dia, semestinya libur Pemilukada Jatim digu-

nakan untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Ja-tim. "Padahal mereka juga penikmat beasiswa dari pemerintah, tapi mereka yang intelek tidak punya kepedulian terhadap nasib masyarakat Ja-tim," kata istri mantan wali kota Surabaya ini.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya menilai banyak mahasiswa yang apatis ter-hadap Pemilukada Jatim. "Mereka (mahasiswa) se-betulnya bisa pulang sehari untuk nyoblos, tapi katanya mereka (mahasiswa) malas

pulang," ujarnya.Tentunya hal ini, menu-

rut Dyah menyebabkan tingkat golput dalam Pemi-lukada Jatim akan tinggi. Un-tuk itu, pihaknya meminta masyarakat untuk ikut berpar-tisipasi dalam mensukseskan Pemilukada Jatim kali ini.

Saat ditanya upaya apa saja yang telah dilakukan se-bagai istri Cagub Jatim, Dyah mengatakan selama ini terus menerus melakukan sosial-isasi program Jempol kepada teman maupun kerabatnya. "Saya optimis, program jem-pol bisa diterima masyarakat Jatim," katanya. (ant/dik)

SURABAYA - Sebanyak 2.500 warga yang rumahnya terk-ena penggusuran PT Kereta Api di Kelurahan Perak Utara, Ke-camatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, diperkirakan tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jatim pada Kamis (hari ini).

"Sampai hari ini, warga yang tidak menggunakan hak pilihnya berada di Kelurahan Perak Utara," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Choirul di Sura-baya, Rabu (28/8).

Menurut dia, ada tujuh tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Perak Utara yang terpaksa akan dipindahkan ke kelurahan setempat. "Alternatif terjelek ya kita dirikan TPS di kelurahan, terlepas warga mau menggunakan hak pilihnya atau tidak," katanya.

Choirul Anam mengatakan pihaknya bersama muspika dan kepolisian sudah berusaha melakukan pendekatan terha-dap warga Perak Utara agar bersedia menggunakan hak pil-ihnya.

Hanya saja, lanjut dia, warga setempat tetap menolak apa-pun terkait dengan hajat atau urusan Negara seperti halnya Pemilukada Jatim akibat warga setempat merasa tidak diper-hatikan oleh Negara dengan adanya penggusuran yang di-lakukan pihak PT KA.

"Kami sudah berusaha, mau gimana lagi, muspika sampai kepolisian sudah melakukan pendekatan tapi tetap mereka tidak mau," katanya.

Sementara itu, lanjut dia, hingga saat ini persiapan yang dilakukan KPU Surabaya mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan sudah selesai seratus persen.

"Semua logistisk sudah dikirim ke kelurahan. Begitu juga untuk tahanan sudah difasilitasi, juga terkait paramidis dan pasien juga sudah ditangani," katanya. (ant/dik)

ant/m risyal hidayat

DISTRIBUSI LOGISTIK PILGUB JATIM: Seorang petugas Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) memeriksa segel dari kotak suara sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jatim, Rabu (28/8).

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187| TAHUN II 11

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Mashuri tidak berhasil dikonfirmasi. Berkali-kali ponselnya dihubungi hanya terdengar nada sambung dan tidak diangkat.

PROBOLINGGO

Pemusnahan tersebut un-tuk menghindari penyalah-gunaan kertas suara jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo.

Pemusnahan dilakukan pukul 13.00 WIB siang, Rabu (28/8). Total kertas suara yang dimusnahan sebanyak 5884 lembar. Kertas yang dibakar ini sebagain besar disebabkan oleh pihak percetakan. Mulai

dari garis tepi gambar yang terpotong, warna yang me-mudar hingga tinta yang tidak rata.

Pemusnahan sendiri di-saksikan jajaran terkait, seperti panitia pengawas pemilu (Panwaslu), Kepoli-sian dan Kejaksaan negeri Kota Probolinggo, Rabu (28/8).

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukir-man WHPO, mengatakan

mengatakan,pemusnahan di-lakukan sudah sesuai amanat undang-undang dan juga mengantisipasi surat suara tidak disalah gunakan.Rata-rata kerusakan suarat suara baiuk untuk Pilgub dan Pil-wali disebabkan oleh pihak percetakan. Mulai bdari garis tepi gambar yang terpotong, warna yang memudar hingga tinta yang tidak rata.

“Sebelumnya KPU Kota Probolinggo sudah melapor-kan surat suara rusak maupun kelebihan surat suara ke KPU Jawa Timur,”ujarnya.

Menurutnya, surat suara di Kota Probolinggo sendiri,

jumlah pemilih untuk pemili-han Gubernur dan Wakil Gu-bernur sebanyak 164.131 pe-milih. “Jumlah pemilih untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Probolinggo seban-yak 164.131 pemilih, dan 342 Tempat Pemungutan Suara (TPS),”

Dia berharap pelaksan-aan pilkada yang akan digelar Kamis (29/8), dapat berlang-sung dengan lancar, aman dan kondusif. “Kami meminta warga yang sudah memiliki hak suara untuk datang ke TPS dimulai dari pukul 08.00 WIB,”pungkas Sukirman WHP.(hud).

Ribuan SS DimusnahkanPROBOLINGGO - KPUD Kota Probolinggo memus-nahkan ratusan kertas suara rusak dengan cara dibakar.

DIBAKAR, KPU Kota Probolinggo memusnahkan surat suara yang rusak, mulai dari garis tepi gambar yang terpotong, warna yang memudar hingga tinta yang tidak rata.

PROBOLINGGO - Turun-nya daya beli masyarakat usai Hari Raya Idul Fitri mengaki-batkan penjualan produksi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebe-sar 50 persen.

Seperti yang diungkapkan oleh Arif Hidayat (29) warga Desa Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Ka-bupaten Probolinggo, menu-rutnya pengeluaran dalam rumah tangganya setelah lebaran mengalami penu-runan, disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kebutuhan lebaran sangat banyak. Mulai dari kebutu-han pokok sampai kebutuhan perlengakapan prabot rumah tangga. Sedangkan faktor lainnya yakni karena uang yang dimilikinya mengalami penurunan.

“Kalau menjelang labaran uang tabungan masyarakat tentunya banyak yang keluar, tetapi ketika habis lebaran keuangan rumah tangga san-gat minim. Sehingga minat beli masyarakt sangat menu-run,” terangnya.

Sementara itu salah satu pengusaha mebel Husna-tik (57) warga Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu Ka-bupaten Probolinggo, men-gatakan beberap hari setelah lebaran penjualan mebel mi-liknya mengalami penurunan pembeli. Dia mengatakan

penurunan pembeli tersebut karena kebutuhan rumah tangga sebelum lebaran san-gat banyak. Sehingga tingkat pembelian masyarakat men-galami penurunan setelah lebaran.

“Jadi penjualan mebel untuk sekarang mengalami penurunan,Jauh dibanding-kan dengan sebelum lebaran tiba,” ucapnya.

Penurunan penjualan hasil produksi mebelnya mengalamui penurunan sekitar 50 persen disband-ing sebelumnya. Husna-tik menegaskan omset dari penjualanya sebelum leb-aran mencxapai Rp 50 juta, namun pasca lebaran keun-tungan yang diperolehnya dari hasil penjualan bisnis-nya hanya mencapai Rp 25 juta.

“Jadi saya sekarang tidak terlalu banyak memproduk-si mebelnya sebelum per-mintaan masyarakat mulai ada peningkatan,” kata Hus-natik yang mengaku punya 3 orang anak itu.

Dengan kondisi seperti dia juga tidak segan-segan menaikkan harga jualnya , sebab bahan baku produk-sinya seperti kayu men-galami peningkatan harga. Tetapi kenaikan harga jual hasil produksinya tidak ter-lalu tinggi.”Saya sesuiakan dengan harga dipasaran,” je-lasnya.

Menanggapi hal terse-but Kepala Dinas Kope-rasi dan UKM Kabupaten Probolinggo,Sidik Wijanarko melalui Kasi Pengembangan Kerjasama dan Informasi Bisnis UKM ,Siti Khoiriyah membenarkan adanya penu-runan pembelian masyarakat dalam semua bidang baik mengenai kebutuhan pokok maupun kebutuhan peleng-kap lainnya.

Menurut Sidik, turun-nya minat beli masyarakat di sebabkan karena terlalu ban-yak pengeluaran menyambut lebaran.“Sehingga keuan-gan masyarakat banyak yang berkurang,” terangnya.

Penurunan pembelian masyarakat terhadp bahan produksi masyarakat me-nutut Khoiriyah diperkeri-kan sampai tiga bulan men-datang yakni sampai bulan Desember. Tetapi selebas bulan tersebut pemebelian masyarakat akan kembali normal.

Dia juga mengata-kan jumlah UKM binaan-nya diperkirakan sekitar 7000 unit bentuk usaha, baik perorarangan maupun kelompok.”Tetapi yang men-jadi produk unggulan yakni sirup pokak dan mangga, bawang goring dan bisnis kerajinan seperti mebel bah-kan banyak usaha-usaha yang lain,”pungkasnya.(fud/ara)

TURUNNYA DAYA BELI

Penjualan Produksi UKM Menurun

Seorang pekerja menjemur ikan asin di industri pengolahan ikan asin jongor, Tegal, Jateng. Satu bulan terakhir, harga ikan asin naik, seperti ikan asin jenis layang naik dari Rp 15 ribu per kilo menjadi Rp 31 ribu per kilo, kenaikan disebabkan sulitnya bahan baku karena musim angin timuran.

PROBOLINGGO – Keg-iatan kedinasan Kementrian Agama (Kemenag) Kabupat-en Probolinggo terhambat, pasalnya mobil dinas yang tersedia hanya satu unit mo-bil saja yang peruntukannya bagi kepala.

Menurut Kepala Keme-nag Kabupaten Probolinggo, Busthami, dengan keter-batasan sarana tersebut, maka dalam menjalankan tu-gas yang harus menggunakan mobil tersebut, dilakukan se-cara bergantian.

“Mobil itu memang han-ya di khususkan kepada saya selaku kepala kantor. Tetapi saya mengambil kearifan local dengan tidak meng-gunakannya secara pribadi. Namun saya mengalah dan menggunakan mobil prib-adi ketiak acara kantor,” terangnya saat acara halal bi-halal di lingkungan Kemenag, Rabu (28/8) kemarin.

Busthami menegaskan, kenyataan yang ada mobil di-nas memang sangat dibutuh-kan dikantor tersebut. Dia juga mengatakan idealnya mobil yang harus tersedia dikantor tersebut sebanyak 4 unit mobil disesuaikan de-ngan seksi yang ada.

”Jadi kepala seksi ketika ada acara harus bergantian ketika ada acara dinas luar.Tetapi jika waktunya acara-

nya bersamaan maka seksi yang tidak kebagian me-manfaatkan mobil plat me-rah tersebut harus membawa mobil pribadinya,” tandasn-ya.

Dengan keprihati-nan tersebut, lanjut dia, memberanikan diri un-tuk memohon kepada Bupati

Probolinggo untuk mem-berikan bantuan mobil be-kas layak pakai untuk dapat dipergunakan bagi kantor tersebut.

”Saya memohon kepada

Bupati agar sudi kiranya memberikan bantuan mo-bil bekas milik pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk bisa disumbangkan kepada kami. Karena kan-tor Kemenag sangat mem-butuhkannya,” pinta Bus-tami.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantri-ana Sari, menanggapi kelu-han dan permohonan terkait dengan kekurangan mobil Dinas tersebut. Dia menga-takan usulan tersebut akan dipertimbangkan dan diusa-hakan. Karena sarana terse-but dinilai sangat diperlukan dalam menjalankan tugas kantor.

“Insaya Allah saya akan penuhi permintaan tersebut, berdo’a semoga mobil terse-but cepat terealisasi ke kan-tor ini,” katanya.

Dia juga menambah-kan semangat perjuangan dalam menjalankan tugas agar senantiasa tidak pudar meski dalam kondisi apa-pun. Semua kegiatan kantor harus disertai dengan niatan ibadah agar perjuangannya tidak sia-sia.

“Jangan khawatir dalam naiatan yang tulus dan Ikl-has, niscaya akan diberikan imbalan yang baik,” harap Bupati Puput Tantriana Sarai.(fud/ara)

Kemenag Kabupaten Probolinggo Minta Mobil Bekas ke Bupati

Dia juga menambahkan semangat perjuangan dalam menjalankan tugas agar senantiasa tidak pudar meski dalam kondisi apapun. Semua kegiatan kantor harus disertai dengan niatan ibadah agar perjuangannya tidak sia-sia.

PROBOLINGGO - Buntut kasus pencoretan honor se-orang guru ngaji, Sholeh (35) warga Desa Jangur, Kecama-tan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo memantik sejum-lah kalangan. Salah satunya, Anggota Komisi C DPRD se-tempat, Miskur.

Miskur mengatakan, pen-coretan terhadap nama pen-erima honor guru itu tidak boleh. “Itu tidak boleh dilaku-kan. Siapapun orangnya dila-rang melakukan pencoretan,” tandasnya saat dihubungi Ko-ran Madura, Rabu (28/8).

Politisi gaek dari partai po-hon beringin itu menjelaskan, jika honor guru itu merupakan dana hibah sesuai Permendag-ri Nomer 32 Tahun 2011. “Jika nama guru ngaji itu sudah ter-

daftar, maka dilarang honorn-ya diberikan kepada orang lain yang bukan haknya,” katanya.

Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Probolinggo, Tiar-nam saat dimintai komentar-nya juga menyatakan serupa. Dia menilai pencoretan ter-hadap honor guru ngaji yang tidak jelas alasannya itu tidak dibenarkan.

“Kasus ini sangat me-malukan terhadap NU,” tegasnya.

Itulah sebabnya, Tiar-nam meminta kepada NU Kabupaten Probolinggo agar menindak tegas oknum pen-gurus NU yang nakal. “Agar menjadi efek jera terhadap lainnya, oknum pengurus nakal itu selayaknya diberi sanksi tegas pemecatan,” ka-tanya.

Sementara itu, Kepa-la Dinas Sosial Kabupaten

Probolinggo, Mashuri tidak berhasil dikonfirmasi. Berkali-kali ponselnya dihubungi han-ya terdengar nada sambung dan tidak diangkat.

Diberitakan sebelumnya, gara-gara honornya dicoret, seorang guru ngaji, Sholeh (35) nekat protes pada Ketua PCNU Kabupaten Proboling-go, KH. Syaiful Hadi. Sholeh mempertanyakan, kenapa ta-hun ini dirinya tidak lagi me-nerima honor sebagai guru ngaji.

“Setiap tahun saya selalu menerima honor itu, meski-pun hanya sebesar Rp.250 ribu. Tapi untuk tahun ini, saya tidak lagi menerima ka-rena nama saya dicoret oleh Rois Syuriah NU Desa Jangur,” pungkasnya.(ugi/ara)

DPRD KABUPATEN PROBOLINGGO

Sebaiknya Honor Guru Ngaji Dikembalikan

PROBOLINGGO – Lulusan SLTA yang kurang mampu di Kabupaten Probolinggo bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ta-hun ajaran 2013/2014 akan membangun Akademi Komu-nitas, khususnya untuk men-jawab kebutuhan sumber daya manusia.

“Semua ini merupakan niat mulia untuk bersama-sa-ma mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah awal yang baik untuk menuju cita-cita ke depan. Semoga apa yang telah terjalin antara Pemerintah Ka-bupaten Probolinggo dengan Politeknik Negeri Jember ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupat-en Probolinggo,” ucap Bupati Tantri, usai melakukan MoU pendirian akademi komunitas, di PendopoBupati Proboling-go, Rabu (28/8)

Bupati Tantri mengaku memang bercita-cita untuk mendirikan perguruan ting-

gi dengan tidak membunuh fakultas yang sudah ada di Ka-bupaten Probolinggo. Keingi-nan ini didasari oleh rasa ke-prihatinan terhadap generasi muda dengan SDM yang luar biasa, dimana selepas lulus dari bangku SMA banyak yang kuliah keluar dari Kabupaten Probolinggo.

“Inilah yang menjadi ke-prihatinan kita bersama. Alangkah indahnya manakala di Kabupaten Probolinggo ini berdiri universitas neg-eri sebagai penampung ke-inginan generasi muda yang bercita-cita meneruskan ilmu di atas SMA yang belum terse-dia jurusannya di Kabupaten Probolinggo,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia meny-ampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Jember. “Mudah-mudahan niat mu-lai ini diridhoi oleh Allah

SWT sehingga diberikan ke-mudahan, kemampuan serta kelancaran mulai dari proses pendirian, pelaksanaan pen-didikan sampai mencetak gen-erasi penerus jauh berkualitas dari sebelumnya,”ucap Bupati Tantri.

Sementara itu, Direktur Utama Politeknik Negeri Jem-ber Ir. Nanang Dwi Wahyono mengungkapkan penandata-nganan MoU ini dimaksud-kan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan kedua belah pihak dalam me-nyiapkan penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui pe-nyelenggaraan PDD di Kabu-paten Probolinggo.

“Tujuan PDD ini yang di masa mendatang akan men-jadi Akademi Komunitas (AK), disamping untuk men-ingkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga untuk men-ingkatkan kualitas SDM di daerah,”terangnya.

Menurutnya, sebagaima-

na yang telah diamanahkan melalui keputusan Mendikbud RI No.161/P/2012, Politeknik Negeri Jember (Polije) diberi mandat untuk menyeleng-garakan program studi di luar domisili (PDD). PDD ini merupakan cikal bakal berdi-rinya Akademi Komunitas di kemudian hari apabila segala sesuatu yang berkaitan de-ngan SDM, sarana dan prasa-rana, Kurikulum, Renstra dan lain sebagainya telah siap,” jelas Nanang.

Lebih lanjut Nanang menjelaskan, pendirian Aka-demi Komunitas di Kabu-paten Probolinggo dianggap sangat layak karena jurusan yang disediakan bisa men-gangkat nama Kabupaten Probolinggo.“Politeknik Neg-eri Jember siap untuk mem-bangun fakultas ke depan untuk bersama-sama mem-bangun SDM masyarakat dan mengangkat potensi-potensi unggulan,” pungkasnya.(hud).

AKADEMI KOMUNITAS

Ada Akademi Komunitas di Probolinggo

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II12 OPINI

APemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

Pertarungan Dalam Pemilu 2014

salam songkem

Oleh: Azasi Hasan Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi dan Bankir Bank BUMN

Karena Miss World Bukan Tes Keperawanan (?)Oleh: Nurul Inayah Dokter di Klinik PUSVETMA (KEMENTAN) Surabaya

Karena disampaikan oleh polisiti, pernyataan Taufiq itu sering dilihat dengan berbagai macam

perspektif politik, misalnya untuk men-dorong sosok tertentu. Namun Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Su-giarto mengatakan “setelah beberapa kali bertemu pak Taufiq, saya melihat ada ketulusan dari pernyataannya. Ada kegelisahan pada dirinya melihat re-generasi politik saat ini.”

Kegelisahan serupa mungkin juga dirasakan banyak kalangan di nege-ri ini, kegelisahan yang akan muncul,

misalnya, ketika melihat pemimpin tertinggi tiga partai besar di Indonesia yang saat ini semua sudah berumur diatas 60 tahun. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo-no tahun ini berumur 64 tahun. Ketua umum partai Golkar Aburizal Bakrie berusia 67 tahun, sedangkan ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berumur 66 tahun.

Pertanyaan sederhana, bagaimana nasib Indonesia jika usia telah mem-batasi para pemimpin senior partai tersebut, sementara generasi yang baru belum punya cukup pengalaman?

Partai yang cendrung oligarki dan tidak menerapkan jenjang karier yang jelas banyak dituding sebagai salah satu sebab sulitnya pemimpin baru muncul, terutama di kancah politik. Kalaupun ada sosok baru, mereka um-umnya dari lingkaran elite saat ini.

Keberhasilan Anas Urbaningrum memenangi pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2010 sempat memberi harapan munculnya gerbong baru kepemimpinan nasio-nal. Saat itu Anas Urbaningrum beru-mur 41 tahun. Namun, harapan itu harus layu tiga tahun kemudian keti-ka Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Di saat hampir bersamaan se-jumlah politisi muda bernasib seper-ti Anas. Mereka misalnya, mantan Bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin (35), Wakil Sekjend Par-tai Demokrat Angelina Sondakh (36), serta Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Malaranggeng (50).

Sejumlah kasus itu sempat memu-nculkan pandangan bahwa anak muda belum siap dipercaya untuk memeg-ang jabatan utama. Mereka amat mu-dah silau dengan materi. Kekuasaan memang berjalan beriringan dengan materi. Dalam sisitem politik saat ini, modal untuk meraih kekuasaan sering

kali juga tidak murah. Akhirnya semua kembali ke pilihan hidup. Namun, be-lajar dari sejarah, saya yakin masih banyak politisi atau tokoh muda yang teguh memegang nilai dan komitmen. Sejarah akan memunculkan mereka.

Jika ditelusuri, masih banyak to-koh baru yang memberikan harapan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang tahun ini berumur 53 tahun, merupakan contoh. Tanpa reformasi, Jokowi mungkin akan ke-sulitan beralih dari pengusaha mebel menjadi politisi.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (45) juga banyak me-nebarkan virus optimisme dan inspi-rasi bagi masyarakat antara lain lewat Program Indonesia Mengajar. Deretan sosok muda pemberi harapan akan lebih banyak lagi ditemukan jika kita menyusuri berbagai wilayah di Indo-nesia dan menggali berbagai profesi.

Regenerasi politik sebenarnya juga berjalan meski belum secepat yang diharapkan. Sejumlah jabatan penting di negeri ini juga sudah diisi oleh mereka yang berumur di bawah 50 tahun. Dari 4 wakil ketua DPR pada tahun ini semuanya berumur 50 tahun. Tahun ini Pramono Anung berusia 51 tahun, Priyo Budi Santoso berumur 48 tahun, Taufik Kurniawan berusia 47 tahun dan Sohibul Iman berusia 49 tahun.

Dari 11 komisi di DPR, beberapa di-antaranya juga dipimpin politisi beru-mur dibawah 50 tahun. Tahun ini Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berumur 48 tahun. Ketua Komisi III Gede Pasek Suarduka berusia 45 tahun dan Ketua Komisi I Romahurmuziy berumur 40 tahun. Di jajaran eksekutif wakil Men-teri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang dikenal getol memberantas korup-si, juga berumur 42 tahun.

Para politisi dan sosok muda tersebut umumnya lebih terbuka dan

punya kemampuan lebih dalam mem-pertautkan diri dengan orang lain. Kondisi itu antara lain dipicu oleh kemampuan mereka menggunakan teknologi komunikasi.

Latar belakang mereka juga be-ragam, antara lain penggiat gerakan masyarakat sipil, pengusaha, akade-misi, dan mantan aktivis kepemudaan. Beragamnya latar belakang membuat orientasi mereka jadi bermacam-macam. Ada yang masuk politik atau kekuasaan untuk mengejar posisi strategis di lembaga negara, ingin mengubah kebijakan, atau memburu rente ekonomi.

Optimisme tetap pantas ditabur-kan ketika melihat sosok-sosok baru itu. Meski ada beberapa dari mereka yang harus “jatuh” karena sejumlah kasus, tetap masih ada yang berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

Masih banyak orang baik di kelom-pok baru politik saat ini. Permasala-hannya adalah sifat baik itu masih cendrung bersifat personal. Ketika mereka berkumpul bersama, sifat baik itu sering tidak tampak. Justru wajah negatif seperti persekongkolan jahat yang terlihat. Ini karena orang muda yang baik dan belum mampu melahir-kan generasi baru. Tidak ada platform bersama yang kuat diantara mereka.

Duduk bersama untuk membic-arakan langkah ke depan menjadi ja-lan untuk melahirkan platform terse-but bagi munculnya generasi baru ini. Jalan lain adalah dengan adanya sosok baru yang kuat yang dapat menghubungkan sejumlah elemen di masyarakat dan menggairahkan ber-bagai institusi. Munculnya sosok baru seperti Jokowi yang banyak dibicara-kan karena langkahnya membuktikan bahwa harapan tentang generasi baru itu masih ada. Jadi, optimisme tetap pantas dan harus disemaikan. =

Regenerasi menjadi salah satu tema yang sering disampaikan ketua Majelis Permusyawara-tan Rakyat Almarhum Taufiq Kiemas sebelum meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2013. Taufik bahkan berharap istrinya, Megawati Soekar-noputri, presiden ke-5 RI, tak bertarung di pemilu 2014. Bagi Taufiq, Pemilu 2014 sebaiknya milik generasi yang lebih muda.

Tes keperawanan telah menuai hujatan di seantero nusantara, walau baru sekedar wacana. Se-

mentara Miss World, meski di negara demokrasi ini suara penolakan juga lantang terdengar, nampaknya publik ‘fine-fine’ saja. Sebabnya? Kiranya bu-kan sekadar karena kesiapan acaranya yang mungkin telah matang. Namun, ide kontes kecantikan ini rupanya te-lah menjadi ‘biasa’.

Sebetulnya, bukan hanya Miss World. Kontes pemilihan ratu kecan-tikan serupa telah terasa menggejala di seantero dunia. Dari pemilihan ratu jagad raya hingga ratu setingkat se-kolah dan desa. Ritual ini seolah hadir memberi angin segar bagi proyek pe-ningkatan harkat dan martabat wan-ita. Sementara, tes keperawanan ada-lah sebaliknya.

Namun, apakah benar demikian

adanya? Atau kontes-kontes tersebut hanya ilusi belaka? Atau, jangan-jan-gan ini hanya intrik pedagang ason-gan kelas desa hingga dunia untuk mendulang fulus lewat keeksotikan makhluk bernama wanita? Bahkan, dimungkinkan, tanpa terasa, kontes-kontes ini berkontribusi memberi ancaman pada masa depan generasi bangsa? Mari kita simak, agar hal ini tak lagi ‘biasa’.

Menyejarah sebagai Kontes Tubuh Wanita

Entah mengapa dalam sejarahnya kontes-kontes paras yang meman-ggung lebih perdana adalah kontes ke-cantikan wanita, bukan ketampanan pria. Mungkin, karena wanita adalah sosok yang akan tetap memiliki daya tarik dari awal kejadian hingga kelak di akhir zaman. Sebagaimana dalam Old Javanese English Dictionary (Zoet-mulder, 1982), kata wanita itu berarti ‘yang diinginkan’.

Tak dapat dipungkiri, kontes ini sejak awal pembidanannya memang berfokus pada keelokan fisik sang kontestan. Meskipun, dalam perjala-nannya (setelah menerima guyuran kritik) beberapa poin penilaian dimas-ukkan. Misal, ‘kepribadian’, bakat, ke-mampuan bahasa dan kepiawaiannya memecah soal yang dilontarkan sang juri—sebagai simbol bahwa cantik itu adalah Brain, Beauty and Behavior.

Wanita barbie dengan ragam ra-sialnya masih menjadi mainstream kecantikan wanita masa kini. Rogers dalam “Barbie Culture: Ikon Budaya Konsumerisme” mengatakan; boneka yang menjadi piranti bermain gadis kecil ini menjadi sebuah mitos ten-tang kecantikan. Mitos yang men-jadikan wanita terpenjara dalam ilusi kemolekan fisikal.

Inilah piranti kecantikan yang pertama dan utama bagi wanita dalam arena kontes kecantikan. Meski, Miss World sendiri telah mengoreksi bahwa relativitas kecantikan bukan-lah domain wanita barbie eurasia

lagi, dengan memilih Agbani Darego, gadis yang berasal dari negara Benua Tanduk Rusa, Nigeria. Ia tak berambut pirang, juga tak berkornea yang me-nyemburat warna kebiruan. Demiki-an pula gadis ras lainnya. Tetap saja, keelokan fisik kontestan menjadi poin penilain publik yang diwakili oleh para dewan jurinya.

Miss World yang didirikan oleh Eric Douglas Morley sendiri merekam sejarahnya sebagai kontes kecantikan pantai yang berhijrah ke aula dansa Mecca di Inggris. Dihelat secara na-sional, lantas melangkah ke pelbagai negara dan menjadi rebutan pengelo-la pertelevisian dunia.

Miss World yang telah merang-sek ke dalam relung-relung desa kita sesungguhnya adalah sebuah turbu-lensi budaya sensual yang diekspor oleh kaum neoliberal ke setiap ne-gara. Mereka menjajakan Miss World sebagai sebuah kontes yang ramah secara universal terhadap semua jenis ras, bangsa dan agama. Bahkan, terha-dap Islam. Padahal, ini adalah sebuah pemaksaan.

Memunggungi Kehormatan WanitaSejatinya, nilai sensual yang di-

jajakan Miss World bertolak punggung dengan penghormatan Islam terhadap wanita. Tubuh wanita adalah aurat. Dalam arti asalnya aurat adalah perhi-asan. Perhiasan ini arena privat yang mesti dijaga dengan kain penutup hijabnya. Perhiasan wanita bukanlah domain publik yang boleh dinikmati kesensualannya oleh segala manusia. Sejatinya, Miss World telah menodai kemuliaan seorang wanita yang telah diangkat derajatnya oleh Islam. Miss World telah meruntuhkan prinsip-prinsip universal yang telah diajarkan Islam.

Lebih jauh, Miss World sebetulnya adalah ajang pebisnis yang menjadi-kan sensualitas wanita sebagai agen promotornya. Wanita dengan segala sensualitas yang tiada akhir ini dalam kaca mata kaum liberal adalah pe-mantik termanis dan terlaris untuk mendulang untung di ladang bisnis. Bisnis perangkat kecantikan dan sa-rana hiburan yang menyertainya. Juga bisnis pertelevisian pemegang hak resmi penyiarannya. Pada tahun 1997 Miss World mampu menyedot perha-tian 2,5 Miliar pemirsa TV di 155 ne-gara, meski saat itu ia bersaing ketat dengan perusahan serupa asal Ameri-ka, Miss Univers.

Sebagai agen dari wanita-wanita pesohor, sejatinya perusahaan Miss World-lah yang mendulang keun-tungan. Selain perusahaan-peru-sahaan sponsor lainnya. Betul, kita mesti menjual keeksotikan alam ne-geri ini. Namun, tidak dengan gadis-gadis eksotik sebagai pemantiknya. Keeksotikan mereka adalah mutiara yang harus dijaga. Karena mereka adalah para calon peregenerasi bangsa. Mestinya, negara melind-ungi mereka dari turbulensi budaya yang membinasakan.

Hari ini, pendulum pagelaran Miss World masihlah bergerak. Jika kita menyadari esensinya, tentulah kita akan bersama-sama menolaknya. =

Seperti telah ramai diiklan-kan. Jika tak ada aral melin-tang, pasca Hari Fitri ini, di negeri mayoritas muslim ini, pagelaran akbar—Miss World— rencananya akan tetap dis-elenggarakan. Hal ini karena, Miss World memang bukan tes keperawanan.

Pilgub Jatim

Hari ini, Kamis 29 Agustus 2013, warga Jawa Timur akan menentukan satu di antara empat pasangan cagub-cawagub yang telah ditetapkan oleh KPU

menuju kursi nomor satu dan dua di pemerintah provinsi Jawa Timur. Setidak-tidaknya dalam data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Jawa Timur, sebanyak 30.034.249 pemilih, yang akan menentukan nasib Jawa Timur lima tahun yang akan datang.

Kelima pasangan cagub-cawagub yang akan mem-perebutkan hak suara warga Jatim itu adalah pasangan incumbent nomor 1 Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa), nomor 2 pasangan Eggi Sudjana-M. Sihat (Beres), nomor 3 pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol), dan nomor 4 pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman (Berkah). Setelah melewati masa kampanye beberapa waktu lalu, kini kelimanya tinggal menunggu hasilnya, duduk tenang di rumah bersama keluarga sambil berdoa agar mendapat simpatik mayoritas warga Jawa Timur.

Memang dalam beberapa survei yang ada selama ini, posisi teratas masih dipegang pasangan petahana. Na-mun beberapa bulan terakhir lembaga survei justru mu-lai berbeda, di antaranya Lembaga Survei Proximity me-nyatakan dukungan untuk Karsa 54 persen, Berkah 234,4 persen, Jempol 12,8 persen, dan Beres hanya 0,4 persen.

Namun Indonesia Indicator, lembaga riset independ-en berbasis piranti lunak Aritificial Intelligence (AI), justeru menempatkan posisi Berkah 38 persen, Karsa 35 persen, Jempol 17 persen, dan Beres 10 persen. Sejauh ini belum ada lembaga survei yang menempatkan pasangan Jempol dan Beres ada pada posisi teratas. Perbedaan me-dia survei tersebut mengindikasikan pasangan Berkah dan Karsa akan bertarung ketat. Bisa jadi hasil survei berbeda itu pula menunjukkan ketidak validan hasil survei dengan realita pilgub kali ini. Sebab bukan tidak mungkin, pasangan Jempol atau Beres justeru memberi kejutan sebagai pasangan cagub-cawagub yang paling mendapat dukungan mayoritas warga Jatim. (*)

Niaga Sertifikasi

Dunia pendidikan kembali tercemar. Kini program sertifikasi guru di bawah naungan Menteri Pendi-dikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indo-

nesia Prof Dr Ir H Mohammad Nuh penuh masalah. Sebab sertifikasi guru tersebut diduga hanya dikomersilkan.

Sejauh ini pelaksanaan sertifikasi guru tersebut terbuk-ti tidak bisa membuat guru yang sudah disertifikasi melak-sanakan tugas profesinya menjadi lebih baik. Bahkan kin-erjanya masih tetap seperti sebelum disertifikasi. RPP dan promis serta sejenisnya hanyalah dibuat oleh guru untuk kepentingan persyaratan menerima dana tunjangan ser-tifikasi. Padahal dalam kegiatan pembelajaran di jam-jam efektif pendidikan guru yang sudah disertifikasi tersebut tak pernah melangsungkan pembelajaran sesuai RPP.

Tidak hanya itu, bahkan masalah lain, ternyata guru yang sudah disertifikasi dan mendapat NRG tidak bisa menerima dana tunjangan sertifikasi. Kasus ini terjadi pada guru PAI non PNS yang bekerja di lembaga pendi-dikan negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan. Se-bagaimana yang terjadi di sejumlah SDN di Sumenep, Madura, dan di kabupaten lain di Jawa Timur. Meskipun begitu, Kementerian Agama masih tetap memberang-katkan sejumlah guru PAI non PNS yang bekerja di lem-baga pendidikan negeri mengikuti PLPG, padahal kasus serupa sebelumnya masih belum tertangani secara baik.

Bahkan di Sampang, Madura, guru yang sudah disertifikasi dimanfaatkan oleh instansi terkait untuk mencari keuntungan sepihak. Dinas Pendidikan Sam-pang melaksanakan workshop guru matematika yang harus diikuti oleh sejumlah lembaga pendidikan SDN di Kabupaten Sampang, minimal dari masing-masing SDN wajib mengirimkan 2 guru matematika penerima sertifikasi dan setiap peserta diwajibkan mengeluar-kan biaya workshop sebesar Rp 400 ribu untuk kegia-tan pelatihan selama 2 hari di aula SMPN 1 Sampang. Pungutan biaya yang tidak wajar dan terkesan meng-komersilkan pelaksanaan workshop bagi guru yang su-dah disertifikasi, tentu saja untuk keuntungan oknum di lingkungan Disdik setempat.

Itu juga tambah memperburuk citra pendidikan di ta-nah air di bawah kepemimpinan Mendikbud Republik In-donesia Prof Dr Ir H Mohammad Nuh. Mendikbud tampak-nya terlalu mempercayakan masalah pendidikan ke daerah, sehingga terjadi kelalaian monitoring atas permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan di bawah kepemimpinan, bila tidak mau dikatakan sebenarnya Mendikbud tidak mampu mengurus permasalahan pendidikan di daerah, sertifikasi guru, dan semua aspek kependidikan di negeri ini yang menjadi tanggungjawabnya.

Dugaan ini makin menemukan pembenaran ketika lembaga pendidikan negeri dari berbagai jenjangnya di daerah seperti di Jawa Timur terjadi konflik horizontal sesama guru karena memperebutkan jam ajar. Sebab bagi guru yang sudah disertifikasi dan guru yang ingin diser-tifikasi saling berebut jam ajar agar sama-sama memiliki jam mengajar sampai 24 jam seminggu untuk kepenting-an sertifikasi masing-masing. Dampaknya konflik hori-zontal sesama guru tidak terhindarkan. Masalah internal di lembaga-lembaga makin mengklimaks ketika yang GTT lantas diperlakukan secara sewenang-wenang oleh kebijakan kepala sekolah, malah setiap saat diintimidasi dengan ancaman tidak akan diperpanjang kontrak ker-janya sebagai guru tidak tetap. Jasa-jasa GTT yang telah lama mengabdi mudah saja dilupakan oleh kepala se-kolah, terutama oleh kasek yang baru. Masalah ini bagai-kan tak mampu diselesaikan oleh Mendikbud. (*)

Betul, kita mesti menjual keeksotikan alam negeri ini. Namun, tidak dengan

gadis-gadis eksotik sebagai pemantiknya.

Keeksotikan mereka adalah mutiara yang harus dijaga.

Karena mereka adalah para calon peregenerasi

bangsa. Mestinya, negara melindungi mereka dari turbulensi budaya yang

membinasakan.

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II 13NASIONAL

“Kami sangat mengapre-siasi kalau ada pemilih yang pro aktif. Jika namanya ganda bisa lapor ke petugas kami baik di Kabupaten/Kota atau-pun langsung ke KPU pusat,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah di Jakar-ta, Rabu (28/8)

Diakui Ferry, masih ada 55 juta penduduk Indone-sia yang belum memiliki data tunggal atau tercan-tum dalam e KTP. Sehingga data ganda sangat mungkin masih muncul dalam sistem sidalih. "Bisa jadi ada alamat

yang sudah masuk di e-KTP, ada juga yang masih lama. Oleh karena itu kita tidak bisa serta merta mendelete," terangnya

Menurut Ferry, jika sis-tem tersebut dibuat otomatis tunggal, malah dikhawatir-kan data yang terekam justru data salah. Oleh karena itu proses input data dibiarkan sesuai dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS). "Kalau kita langsung hapus ketika mene-mukan nama yang sama saat input data, kita bisa meng-hilangkan hak seseorang jika

ternyata itu salah," paparnyaMenurut Ferry, kewa-

jiban KPU yang diatur dalam Undang-Undang adalah bagaimana memastikan se-luruh masyarakat yang me-menuhi syarat, terdaftar se-bagai pemilih. "Oleh karena itu kita harapkan partisipasi masyarakat ketika menemu-kan data yang tidak valid un-tuk lapor ke KPU," tegasnya

Namun demikian, lan-jut Ferry, sistem sidalih yang canggih ini tetap saja membutuhkan peran aktif masyarakat untuk memasti-kan tidak ada lagi data ganda calon pemilih dalam daftar pemilih tetap kelak. "Kami sa-ngat mengapresiasi kalau ada pemilih yang pro aktif. Jika namanya ganda bisa lapor ke petugas kami baik di Kabupa-ten/Kota ataupun langsung ke KPU pusat," ucapnya

KPU juga memberi ke-longgaran bagi pemilih terse-

but. Mereka yang bernama ganda dapat menentukan sendiri di wilayah mana akan memilih. "Misalnya ada orang asli Surabaya tapi kuliah di Jakarta. Namanya tercantum di 2 tempat tersebut. Dia boleh milih di Jakarta, mi-salnya. Nanti kita coret yang Surabaya," jelasnya

Sebab menurutnya KPU harus memberikan hak setiap masyarakat yang telah me-menuhi kriteria sebagai pe-milih untuk mengikuti pemi-lu. "Kami harap proses ini menjadi bagian yang penting dalam asas transparansi kita," tukasnya

Ia juga berharap nantin-ya data pemilih yang sudah terrekam di sidalih ini be-tul-betul maksimal dan dapat digunakan pada periode beri-kutnya. "Kalau sudah lengkap datanya pemilu berikutnya kan tinggal update saja," pungkasnya. (gam/cea)

Sidalih KPU Bisa Deteksi Data GandaJAKARTA- Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa meningkatkan kualitas data pemilih pemilu 2014. Bahkan mampu mendeteksi data pemilih ganda. Namun sistem canggih ini masih membu-tuhkan peran aktif masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi data ganda calon pemilih dalam daftar pemilih tetap kelak.

SUMEDANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya melantik Pamong Praja Muda Angkatan XX Insti-tut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8). Ini adalah untuk pertama kalinya SBY melakukan acara tersebut sejak merebaknya kasus kekerasan yang menewaskan beberapa mahasiswa di kampus tersebut.

SBY akhirnya mau datang ke IPDN Jatinangor karena aksi kekerasan di kampus tersebut sudah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu pun diakui Kepala Negara.

Menurutnya, pola pendidikan yang diterapkan di IPDN telah mengalami perubahan. Kampus itu dinilai telah menghentikan cara-cara pengasuhan dengan kekerasan. "Perubahan nomenklatur kelembagaan, membawa implikasi terhadap perubahan sistem pendidikan di kampus IPDN. Saya memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan kepamongprajaan ini. Kita telah menghentikan cara-cara pengasuhan yang merusak," ujar Presiden dalam sambutannya.

Pemerintah, kata SBY, telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak 2009 lalu. Penyempurnaan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam IPDN. Menurutnya, berbagai upaya perbaikan dilakukan sejak saat itu.

"Lulusan IPDN tahun ini, merupakan hasil dari upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terha-dap sistem pendidikan di IPDN," lanjut Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Ia melanjutkan, secara khusus, pemerintah memberi per-hatian atas pola pengasuhan di IPDN. IPDN harus mengede-pankan pola pendidikan yang sehat namun tetap mendidik kepada para praja. "Pengasuhan dilakukan secara seimbang, sehingga baik kondisi fisik maupun mental praja senantiasa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan pelatihan, sebagai bagian dari sistem pendidikan di IPDN," katanya.

Sebelumnya, pada acara wisuda Praja IPDN Angkatan XX Selasa (27/8), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta seluruh sivitas akademi IPDN untuk meng-hentikan segala kekerasan yang terjadi selama ini di dalam institusi tersebut.

"Hentikan bentuk kekerasan apa pun di kampus ini. Mari kita bangun spirit sayang menyayangi sesama praja," kata Gamawan. (gam/aji)

SETELAH LAMA ABSEN

SBY Melantik Pamong Praja Muda IPDN

SUMEDANG-Tudingan ter-pidana kasus korupsi, Muham-mad Nazarudin tentang dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elek-tronik (e-KTP) dinilai ngawur. Menteri Dalam Negeri (Mend-agri) Gamawan Fauzi mengaku bakal memerkarakan Nazarud-din ke Polda Metro Jaya jika menyebut dirinya terlibat ko-rupsi proyek e-KTP. "Kalau saya dituduh terima uang, saya akan lapor ke Polda langsung. Saya akan pidanakan dia (Nazarud-din)," ujar Mendagri di sela-sela pelantikan Pamong Praja Muda lulusan Institut Ilmu Pemerin-tahan Dalam Negeri (IPDN) an-gkatan XX di Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (28/8).

Namun, kata Mendagri, langkah tersebut belum di-lakukan. Pasalnya, tudingan yang dikemukakan Nazarud-din sebagaimana disampaikan kuasa hukumnya, Elza Syarief, tidak menyebut secara spesifik keterlibatan Mendagri. "Mere-ka menyebut ikut juga terli-bat Mendagri, tapi tidak dis-ebut telibat uangnya. Ikut itu ikut apa, saya tidak mengerti. Kalau mengelola proyek, ya memang saya penanggung jawab anggaran," ujarnya.

Nazaruddin diketahui kembali mendatangi Komi-si Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/8) kemarin. Menurut Elza Syarief, Nazar menyerahkan sejumlah bukti dugaan korupsi proyek e-KTP ke KPK. Ia datang melapor karena mengaku mengetahui

dan terlibat secara langsung pada proyek tersebut.

Dia juga mengaku heran de-ngan pernyataan Nazar melalui pengacaranya Elza Syarif, yang menyebutkan bahwa anggota DPR RI yang kini menjadi Gu-bernur Jateng Ganjar Pranowo serta anggota DPR RI Arif Wibowo sebagai pihak yang menerima pembagian uang terkait proyek e-KTP. Begitu juga soal nama Melcias Markus Mekeng yang dari Badan Ang-garan juga sebuah kesalahan Nazaruddin, karena pada saat itu dari Badan Anggaran ada-lah Harry Azhar Aziz. "Ganjar dan Arif Wibowo malah jadi pihak yang sering mengkritisi habis-habisan Kemendagri, kok disebut ikut menerima 500 ribu Dolar. Wah Nazaruddin makin ngawur saja. Saya juga minta pengacaranya jangan gampang percaya. Perlu saya tegaskan kalau nama saya disebut terima uang, maka saya akan laporkan hal itu ke Polda. Saya tegaskan ini," kata Gamawan.

Menurut mantan Guber-nur Sumatera Barat ini, Naz-aruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games, Juni 2011 lalu saat kontrak proyek pengada-an e-KTP belum ditandatan-gani. Karena itu, kata Mend-agri, catatan Nazaruddin yang menjadi bukti korupsi e-KTP itu sangat aneh.

"Dia sudah masuk penjara, sementara e-KTP masih pro-ses. Jadi di mana pula dia jadi ketua? Tolong dilihat kapan

Nazar jadi tersangka dan ka-pan tanda tangan kontrak e-KTP," ujarnya.

Diperiksa Intensif

Sementara itu, Nazarudin kembali menjalani pemeriksaan di KPK untuk tiga mega proyek yang diduga banyak melibat-kan anggota DPR. Kasusnya kan Hambalang, e-KTP, dan gedung MK. Itu proyeknya sendiri Rp 5,9 T ya," kata pengacara Naz-aruddin, Elza Syarif di Jakarta, Rabu (28/8)

Malah Nazar, kata Elza lagi, juga telah melaporkan sejum-lah knum yang bermain pada tiga proyek itu kepada pihak KPK. "Inisialnya ada AU, dari DPR ada MM, ODK, MA. Yang dari pelaksana AN, AS terus ada DA dan EG," tambahnya

Sayangnya belum terlalu jelas inisial tersebut. Namun publik diminta menunggu ke-terangan resmi dari KPK. "KPK nanti yang akan menjelaskan itu," ucapnya

Menurut Elza, motif per-mainan di ketiga proyek itu adalah melakukan mark up anggaran. Mark up rata-rata antara 10% sampai 40% dari total anggaran.

Diakui Elza, Nazar sudah pasrah terhadap kondisi yang ada saat ini. Bahkan siap akan membongkar semua kasus ko-rupsi yang diketahuinya. "In-sya Allah, dengan dia menjadi narasumber yang baik, Naz-aruddin bisa membantu KPK untuk membersihkan para pelaku kejahatan korupsi," ujarnya. (gam/cea)

TUDINGAN TERPIDANA KASUS KORUPSI

Mendagri Akan Polisikan Nazarudin

USAI JALANI SIDANG. Mantan bendahara Partai Demokrat M Nazarudin menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta Minggu lalu.

PENETAPAN DCT DPD. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Malik (kanan) bersama Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengecek lembaran Daftar Calon Tetap (DCT) anggota dewan perwakilan daerah sebelum rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/8). Rapat pleno tersebut mengenai penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2014.

JAKARTA - Komisi Yudis-ial menduga ada tiga pelang-garan yang dilakukan majelis hakim Peninjauan Kembali yang membebaskan terpidana mantan Direktur Utama Ba-hana Pembinaan Usaha Indo-nesia Sudjiono Timan yang diduga korupsi Rp369 miliar.

"Ada tiga pelanggaran, per-tama pelanggaran prosedural, kedua dugaan pelanggaran dalam substansi putusan itu dan ketiga dugaan suap," kata Ketua KY Suparman Marzuki, usai acara Sembilan Tahun KY di Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut dia, pelanggaran prosedural karena diajukan oleh istrinya, kemudian ada

pergantian majelis yang ber-beda.

"Ini dipertanyakan orang, kenapa seperti ini prosedurn-ya," ucapnya.

Suparman mengatakan putusan tersebut sangat men-curigakan karena orang yang DPO dan korupsi dengan mu-dah dibebaskan.

"Itu pasti menggangu masyarakat," kata ketua KY ini.

Untuk pelanggaran sub-tansial, Suparman mengakui pertimbangan hukum me-mang berhubungan dengan independensi hakim, tapi tidak berarti tidak bisa di-periksa adanya ketidak bere-sannya.

"Tapi, bukan berarti kami nggak bisa. Kami cari jami-nannya di balik ketidakbere-san substansi itulah nuansa-nuansa lain yang menjadi rumor itu punya relevansi," tukasnya.

Sementara terkait dengan dugaan suap, Suparman me-ngatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) juga telah mem-bentuk tim menelusurinya.

"MA saya dengar sudah bentuk tim, Bawas sudah tu-run. Menurut saya, ini bagus dan saya percaya KPK juga diam-diam jalan," tuturnya.

Terkait rumor keterkaitan putusan bebasnya Sudjiono Timan dengan Kantor Pen-

gacara Lucas, Suparman ha-nya menjawab: "Semua yang menurut kami bisa memberi-kan keterangan dan memper-jelas infomasi akan diselidiki." Dalam pemberitaan sebelum-nya, Mahkamah Agung telah membebaskan mantan Direk-tur Utama PT Bahana Pembi-naan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan, terpidana korupsi Rp369 miliar.

Perkara bernomor 97 PK/Pid.Sus/2012 ini diadili oleh ketua majelis hakim Suhadi di-dampingi Andi Samsan Nganro, Sophian Marthabaya, dan dua hakim ad hoc sebagai anggota.

Putusan itu membatalkan putusan kasasi yang men-

jatuhkan vonis 15 tahun dan denda Rp50 juta serta mem-bayar uang pengganti Rp369 miliar kepada Sudjiono.

Sudjiono Timan telah diputuskan bersalah karena menyalahgunakan kewenan-gannya sebagai Direktur Uta-ma BPUI dengan cara mem-berikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Invest-ment Ltd. sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS, dan dana pinjaman Pe-merintah (RDI) Rp98,7 miliar, sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp120 miliar dan 98,7 juta dolar AS. (ant/jok/beth)

KOMISI YUDISIAL

KY Duga Majelis PK Sudjiono Melakukan Pelanggaran

JAKARTA-Hasil penelitian Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) kembali menempatkan Ani Yudhoyono sebagai sosok atau figur calon presiden (capres) yang tidak memi-liki kemampuan memimpin. Bahkan kemampuan leader-ship Ani kalah jauh dari sang adik yang baru saja menjadi anggota Demokrat, Pramono Edhie Wibowo. "Dalam pe-nelitian kami, bu Ani Yud-hoyono adalah tokoh yang tidak memiliki kemampuan leadership," kata Direktur LPI, Boni Hargens di Jakarta, Rabu (28/8)

Selain Ani Yudhoyoni, be-berapa tokoh lain yang memi-liki presentasi rendah, antara lain, Aburizal Bakrie, Endri-

artono Sutarto, Hatta Rajasa, Gita Wirjawan. "Ani Yudhoyo-no mendapatkan nilai teren-dah dengan 34 %," tambahnya

Lebih lanjut Boni menam-bahkan penelitian LPI ini de-ngan menggunakan metode kualitatif melalui focused group discussion (FGD) yang diadakan LPI pada 17 Agus-tus 2013 (para pakar), 24 Agustsus 2013 (Masyarakat) dan 26 Agustus 2013 (Ak-tivis Mahasiswa) tentang kadar nasionalisme kein-donesian para Capres dan Cawapres 2014. Ukurannya, dengan pendekatan kuanti-tatif melalui metode scoring. "Jadi penelitian ini memakai mixed-approach kualitatif-kuantitatif," tegasnya

Menurut Boni, pandangan para peserta FGD digali dalam bentuk diskusi mendalam selama proses penelitian. Narasumber terdiri dari para

ahli, perwakilan masyarakat dan aktivis mahasiswa. "Ma-sing-masing berjumlah 20 orang per FGD," jelasnya

Ditempat terpisah, Ket-ua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier kembali mengeririk penetapan pasangan capres-cawapres Partai Hanura 2014, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo. Fuad yakin, pasangan ini tidak akan mendapatkan respon positif dari publik.

Dia menjelaskan, ada 3 kategori pencalonan presiden yaitu caprs papan atas, tengah dan gurem.

Menurut dia, pasang-an yang diusung Partai Ha-nura masuk dalam golongan gurem. "Yang gurem Wiranto, Rhoma Irama dan lain-lain,

banyak," ujarnya.Menurut Mantan Men-

teri Keuangan itu, papan atas calon presiden diisi oleh Gu-bernur DKI Jakarta Joko Wido-do dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Sementara papan tengah diisi Ketua Umum PDIP Megawa-ti Soekarnoputri dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. "Yang pasar gurem pada tahu dirilah, jangan buang-buang energi," tuturnya.

Untuk itu, Fuad pernah menyarankan agar Wiranto membatalkan niatnya men-jadi calon presiden. "Iya, jadi hanya kayak lelucon, buang-buang energi saja, mestinya tahu dirilah," ungkapnya.(gam/cea)

CALON PRESIDAN

Ani Yudhoyono Dinilai Tak Memiliki Leadership

Boni HargensDirektur LPI

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II14

Perjanjian antara VOC dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram, yaitu Su-nan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua wilayah kekuasaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

Berlakunya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Sura-karta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya Pakubuwana III. Yogyakarta men-jadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan rajanya Sultan Hamengkubuwana I.

Keraton dan kota Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun. Perjanjian Salatiga 1757 memperkecil wilayah Kasunanan, dengan diberikannya wilayah sebelah utara keraton kepada pihak Pangeran Sambernyawa (Man-gkunagara I).

Pertikaian keluarga untuk men-dapatkan kekuasaan itu tidak hanya berhenti pada pembagian wilayah tersebut, tetapi setelah Paku Buwana (PB) XII wafat pada tanggal 11 Juni 2004, dan masa pemerintahannya merupakan yang terlama diantara para raja-raja Kasunanan terdahulu, yaitu sejak tahun 1945-2004.

Sepeninggal PB XII, pertika-ian antara keluarga keraton terjadi lagi yaitu perebutan tahta antara Pangeran Hangabehi dangan Panger-an Tejowulan, yang masing-masing menyatakan diri sebagai PB XIII, dua-duanya mengklaim pemangku tahta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar SISKS Paku Buwana XIII.

Saat ini, konflik dua Raja Kembar telah usai setelah Pangeran Tejowulan melemparkan tahta PB XIII kepada kakaknya yakni Pangeran Hang-abehi dalam sebuah rekonsiliasi Dwi Tunggal resmi yang di prakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR-RI, dan Pangeran Tejowulan sendiri menjadi mahapatih (pepatih dalem) dengan gelar KGPHPA (Kan-jeng Gusti Pangeran Haryo Panemba-han Agung).

Perselisihan antara keluarga keraton ini sampai sekarang masih berlanjut dan terakhir terjadi pada Senin (26/8) pada pengukuhan Maha Menteri KGPHPA Tedjowulan di Sasana Narenda Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat digagalkan kubu Gusti Moeng (GKR Koes Murti-yah Wandansari). Ketegangan antar-

putra PB XII kembali pecah.Panitia Pengukuhan Tedjowu-

lan sekaligus pelantikan Pengageng Keraton terpaksa menggeser acara ke Sasana Narendra dari sebelumnya direncanakan di Sasana Mulya karena tempat ini telah diduduki kubu Gusti Moeng cs yang juga merupakan adik kandung PB XIII Hangabehi.

Belum sempat acara ini dimu-lai, kubu Gusti Moeng berbuat onar di depan pintu gerbang talang paten Sasana Narendra. Meski sudah dihalangi, mereka tetap memaksa masuk untuk bertemu Sinuhun. Adu fisik dan caci maki tak bisa terhindar-kan.

“Saya ini anaknya, tahu betul bapak. Sudah dua tahun tidak bisa ketemu bapak karena terus dihalangi,” ujar GKR Timur Rumbai putri PB XIII yang bergabung dengan kubu Gusti Moeng saat terjadi keributan tersebut.

Putri sulung PB XIII Hangabehi ini mendobrak pintu talang paten diban-tu sekelompok pria. Dia datang ber-sama Gusti Moeng dan GRM Herbanu, putra GKR Isbandiyah. Di depan pintu ini kedua kubu saling dorong dan adu mulut, hingga akhirnya pintu terbuka.

Kubu Tedjowulan langsung mengevakuasi PB XIII Hangabehi ke suatu ruangan di Sasana Narendra, sedangkan kubu Gusti Moeng mencari keberadaan sang raja sambil mengusir semua orang yang tak berkepentin-gan termasuk abdi dalem. Akibatnya, kepanitiaan kocar-kacir.

“Ini bukan atas kehendak PB XIII Hangabehi. Orang-orang itu meman-faatkannya. Kita ke sini untuk bicara dengan beliau. Kakak saya (PB XIII) itu sudah ditekan,” kata Gusti Moeng.

Lokasi acara mendadak senyap seiring penyisiran Gusti Moeng cs ke kediaman pribadi Sinuhun. Para kera-bat dan undangan memilih berada di luar pagar Keraton sambil menunggu perkembangan selanjutnya.

“Akan dituntaskan. Semoga ini menjadi yang terakhir untuk menyele-saikan masalah di keraton,” ujar Gusti Moeng.

Sementara, bentrok dua pen-dukung pecah di luar pagar keraton. Puluhan orang dengan atribut tert-entu terlibat baku hantam di depan pintu talang paten dan di depan Kori Kamandungan. Polisi pun turun tangan melerai aksi anarkis berkaitan agenda pengukuhan Maha Menteri Tedjowulan.

Raja Dipecat Lembaga Dewan Adat Keraton akhirnya memutuskan we-wenang PB XIII dicabut untuk semen-tara waktu. Alasannya, PB XIII Hang-abehi dianggap tak bisa menjalankan paugeran karena faktor kesehatan.

Selain itu, berbagai kekurangan pada diri sang raja membuat dirinya gagal menjaga martabat keraton.

“Keputusan ini diambil secara kolektif kolegia oleh Lembaga Dewan Adat yang terdiri sentono, dianta-ranya dari trah PB II-PB XI. Untuk sementara dicabut tugas dan tang-gungjawabnya (PB XIII Hangabehi). Beliau tidak sehat secara jasmani maupun rohani,” kata KP Edy Wirabu-mi, menantu PB XII sekaligus anggota Lembaga Dewan Adat.

Sebagai gantinya, seluruh ke-wenangan PB XIII Hangabehi diambil alih Lembaga Dewan Adat. Titah PB XIII Hangabehi dianggap tidak berlaku, termasuk ihwal rekonsiliasi Dwi Tunggal pada tahun lalu. Edy menampik peristiwa ini diartikan kudeta, mengingat tak ada raja baru yang akan menggantikan Hangabehi. “Kalau sembuh, kewenangan PB XIII Hangabehi akan dikembalikan lagi,” katanya.

Juru bicara Dwi Tunggal KRH Bam-bang Pradotonagoro berniat menem-puh jalur hukum terkait ulah Gusti Moeng cs. Kubu penolak rekonsiliasi dianggap melakukan tindakan tidak menyenangkan karena telah mengga-galkan acara pengukuhan Maha Men-teri. Selain itu, pemecatan Hangabehi oleh Lembaga Dewan Adat dianggap tindakan kudeta.

Menurutnya, kekuasaan tertinggi di Keraton berada di tangan PB XIII Hangabehi. Sedangkan Lembaga De-wan Adat sudah sepantasnya dibubar-

kan karena tak sesuai kehendak raja.“Siapa mereka (Dewan Adat) sebe-

narnya? Sebenarnya rajanya itu sipa to? mereka itu hanya pengageng. Raja berhak menyelenggarakan acara di keraton dan tak perlu meminta izin!,” tegas dia.

Bias Sejarah Pakar sejarah Univer-sitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Tunjung W Sutirto menyatakan bahwa Lembaga Dewan Adat yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta bias sejarah. Sebab dalam filosofi Keraton Kasunanan Surakat tidak ada yang namanya Lembaga Dewan Adat.

“Justru yang perlu dipertanyakan adalah keberadaan Lembaga Dewan Adat”. Keberadaan Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan yang ada kenapa perlu dipertanyakan, karena dibentuk oleh siapa, dan atas perintah raja Keraton Kasunanan Surakartakah ? Atau hanya sebetulnya lembaga swadaya masyarakat semata.

“Sebab hingga saat ini sepengeta-huan saya, Raja PB XIII Hangabehi belum pernah memperintahkan mem-bentuk adanya Lembaga Dewan Adat di Keraton Kasunanan Surakarta,” jelasnya.

Sesuai filosofi raja-raja di Jawa, dalam hal ini filosofi Keraton Kasu-nanan Surakarta, menurut Tunjung yang juga pengajar sejarah di Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, sifatnya sentralistik. Semuanya bertumpu dan atas perintah raja.

“Ingat filosofi Sabdo pandito ratu. Semua kata raja sebagai pemimpin

Mencari Solusi Konflik Keraton Surakarta SURABAYA- Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang dijadwalkan pencoblosannya 29 Agustus mendatang, dalam tahap awal yaitu penentuan pasangan calon yang berhak menjadi kandidat sehingga berhak pula atas nomor urut sudah menemui “batu sandungan”.

ant/andika betha

KISRUH KERATON SURAKARTA. endukung dua kubu yang berseteru, bersitegang di luar gerbang Sasana Mulya, Keraton Surakarta Hadiningrat, Solo, Jateng, Senin (26/8). Pihak yang menamakan diri Lembaga Dewan Adat Keraton membubarkan paksa penobatan KGPH PA Tedjowulan sebagai Maha Menteri menyusul kemelut di Keraton Surakarta yang semakin memanas jelang tahapan sidang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemulihan Daerah Istimewa Surakarta yang dibekukan tahun 1946. ANTARA FOTO/Andika Betha

tertinggi keraton adalah perintah yang musti dijalankan,” jelasnya.

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan persoalan yang melilit Keraton Kasunanan Sura-karta harus cepat diselesaikan dan jangan sampai berlarut-larut karena bagaimanapun ini juga merupakan aset Bangsa Indonesia.

“Saya tidak mendapat undangan pengukuhan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta, serta pelantikan pengageng Surakarta. Un-tuk itu saya juga memilih tidak hadir,” katanya di Solo, Senin.

Ia mengatakan, keinginan dari masing-masing pihak untuk menye-lesaikan konflik harusnya dilandasi keinginan untuk menyelesaikan de-ngan sebenar-benarnya.

“Jangan sampai dikait-kaitkan dengan politik. Ini poin penting kalau konflik mau selesai. Biar bagaimana-pun keraton itu aset nasional, aset bangsa, aset negara. Jadi jangan sam-pai ada keinginan-keinginan tertentu untuk menungganggi persoalan yang ada di keraton,” katanya.

Disinggung mengenai rencana dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sura-karta untuk mempertemukan dua kubu, Rudy mengatakan hal itu harus akan dilakukan. Tidak hanya itu saja, pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik tersebut secara tuntas.

“Ya, kalau mau menyelesaikan harus menyelesaikan sampai tuntas. Jangan sampai di tengah jalan terus malah ditinggal,” katanya menegas-kan.

Rudy berharap untuk menyelesai-kan persoalan tersebut keluarga besar putra dalem (PB XII), dan sentana dalem harus rukun terlebih dahulu. Baginya itu adalah kunci awal menye-lesaikan persoalan ini.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta harus bisa buat trobosan untuk menyelesai-kan persoalan yang melilit di lingkun-gan kerajaan dari peninggalan dinasti Mataram.

Keraton harus bisa membuat aturan-aturan yang jelas berbasis dari pusat budaya dan ini disepakati bersama, kata Ganjar Pranowo . “Ya untuk menyelesaikan persoalan ini bisa saja keraton membentuk Dewan Lembaga Keraton yang anggotanya dari seluruh trah keturunan dari dinasti Mataram dan setelah itu baru duduk bersama dengan kepala dingin membicarakan persoalan-persoalan yang ada itu,” katanya.

Gubernur mengatakan pihaknya juga mendorong untuk persoalan di keraton itu diselesaikan secara inter-nal. “Ya untuk menyelesaikan ini saya tidak akan masuk tetapi mendorong diselesaikan secara internal akan lebih baik,” katanya.

Ia mengatakan persoalan ini merupakan ujian dari keluarga kera-ton, terhadap masyarakat. Apabila persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik maka lembaga ini akan mendapat hati di masyarakat.

Menyinggung apakah Pemprov Jawa Tengah tidak bisa mengam-bil alih, Ganjar mengatakan untuk mengambil alih ini tidak ada payung hukumnya. “Ya kalau ada dasar hu-kumnya yang jelas pasti kami sudah menyelesaikan persoalan yang ada di keraton itu”. (ant/jok/beth)

Liputan KhususKAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II

14

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO.0187 | TAHUN II 15EKONOMI

antara foto/andika wahyu

PRESIDEN TERIMA MENHAN AS.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menyalami Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel (kiri) saat pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/8). Beberapa agenda yang mengemuka dalam pertemuan tersebut yakni mengenai pertahanan global dan regional, masalah terorisme, alutsista, serta rencana penyelenggaraan Counter Terorism Exercise (CTX) 2013 dimana Indonesia dan AS akan menjadi co-host bagi 18 negara peserta.

“Saya tidak yakin dengan empat paket itu masalah ekonomi bisa selesai,” kata Sukur Nababan saat mengiku-ti rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindus-trian, Menteri Perdagangan, Ketua Umum KADIN dan Ket-ua Umum Apindo di Jakarta, Rabu.

Sukur mengatakan se-harusnya pemerintah fokus menyelesaikan lima hambatan

perekonomian yang berlang-sung saat ini.

“Menurut saya lima ‘bot-tleneck’ (hambatan) pereko-nomian harus selesai,” kata Sukur.

Lima hambatan itu antara lain pertama mahalnya bunga kredit perbankan yang masih mencapai dua digit.

Sukur meminta masalah mahalnya bunga kredit per-bankan diselesaikan dengan

kemauan politik bersama antara DPR dengan pemerin-tah.

Kedua, terkait permasala-han infrastruktur di sejumlah kawasan industri yang kurang baik yang mengakibatkan ter-ganggunya proses produksi dan kinerja industri.

“Ke kawasan industri Tangerang itu waktu tem-puhnya bisa lima jam dari Ja-karta kalau macet. Ini sangat menggangu industri,” ujar dia.

Masalah lainnya, kata Sukur, yakni proses perizinan yang berbelit-belit, masalah perburuhan, serta ketergan-tungan industri terhadap komponen impor.

“Industri kita seperti tu-kang jahit saja, karena kom-ponennya banyak yang impor, jadi produksinya seperti hanya merangkai saja,” kata dia.

Sebelumnya pemerin-tah mengungkapkan sebagai upaya memperbaiki pereko-nomian, maka diambil empat paket kebijakan antara lain memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tu-kar rupiah, menjaga pertum-buhan ekonomi dan daya beli masyarakat dengan insentif, menjaga daya beli masyarakat dan inflasi melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, serta mempercepat investasi. (ant/rang/beth)

Legislator Ragukan Paket Kebijakan Ekonomi JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Sukur Naba-ban mengatakan tidak meyakini empat paket kebi-jakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah akan cukup ampuh mencegah memburuknya perekono-mian nasional.

PELEMAHAN RUPIAH

Akan Ganggu Target APBN-P 2013

JAKARTA - Gejolak di pasar keuangan domestik telah mendorong terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terha-dap dollar Amerika Serikat (AS). Apabila situasi ini terus ber-lanjut, maka dipastikan akan mengganggu stabilitas ekonomi yang akhirnya mengganggu semua target makro ekonomi di APBN-P 2013.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo saat Rapat Badan Ang-garan DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (28/8). “Nilai tukar rupiah di awal 2013 cukup kuat. Sampai Agustus me-lemah 10,78 persen dibandingkan pada level di akhir 2012,” kata Agus.

Menurut Agus, pelemahan rupiah tersebut dipengaruhi oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang men-galami defisit, akibat semakin membesarnya defisit transaksi berjalan. “Ini lantaran besarnya impor migas dan non-migas. Dipengaruhi jumlah utang yang cukup besar,” ucapnya.

Namun demikian, kata Agus, defisit transaksi berjalan masih terbantu oleh surplus transaksi modal secara signifi-kan. “Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia akan membaik di Semester II 2013. Ekspor diharapkan kembali meningkat, sehingga bisa mendukung penurunan defisi transaksi berja-lan secara bertahap,” papar Agus.

Agus menambahkan, prospek perbaikan NPI diyakini akan mampu mendorong penguatan nilai tukar rupiah di 2014 yang akan berada di kisaran Rp10.500-Rp10.700 per dolar AS. “Mencermati perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, BI terus memonitor sehingga prospek ekonomi di sisa ta-hun 2013 dan 2014 dapat sesuai kebijakan,” tuturnya.

Lebih lanjut Agus menyebutkan, perlambatan ekonomi Indonesia juga ikut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia yang belum kuat dan penurunan harga komoditas. “Untuk domestik, adanya penurunan daya beli dan melam-batnya konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi 2013 menuju kisaran 5,8 sampai 6,2 persen. Pada 2014 pertumbu-han ekonomi akan membaik,” ujar Agus.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi di 2014, kata dia, di-dasari oleh harapan menguatnya ekonomi dunia yang dimo-tori AS dan Jepang, serta membaiknya fiskal di Eropa. “Per-tumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 berkisar 6-6,4 persen. Konsumsi rumah tangga kembali meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Agus, tekanan inflasi yang terjadi saat ini lebih besar dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Inflasi Juli 2013 sebesar 8,61 persen (year-on-year) dan inflasi inti sebesar 4,4 persen (y-o-y). In-flasi keseluruhan di 2013 diperkirakan 8,6-9,2 persen atau melewati asumsi APBN-P yng sebesar 7,2 persen,” katanya.

Tekanan InflasiPelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal Kemente-

rian Keuangan, Bambang Brodjonegoro memperkirakan, te-kanan inflasi hingga akhir tahun ini bisa menembus 9 persen. “Inflasi (2013) kami perkirakan, kemungkinan akan lewat (dari target), yaitu sekitar 8-9 persen,” katanya di Kantor Pa-jak Jakarta, Rabu (28/8).

Bambang mengatakan, tingginya angka inflasi juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga terjadi imported inflation yang cukup tinggi. Melihat kondisi beberapa bulan ke depan, kata dia, pemerintah masih ber-harap laju inflasi bisa terjaga di batas target APBN-P 2013 yang sebesar 7,2 persen. (gam/bud)

ant/ari bowo sucipto

TERIMBAS MELEMAHNYA RUPIAH. Seorang pekerja membuat roti dari tepung gandum impor di Kelurahan Klojen, Malang, Jawa Timur, Rabu (28/8). Sejumlah pengusaha roti di kawasan tersebut mengaku biaya produksinya kini membengkak akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang membuat harga tepung gandum dan sejumlah bahan pembuat roti impor lainnya naik sehingga keuntungan mereka berkurang.

JAKARTA-Pemerintah terus berupaya melakukan strategi yang komprehensif agar dapat mempertahankan bahkan menin-gkatkan kinerja ekspor Indonesia untuk memenangkan persaingan di pasar global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan penetrasi dan diver-sifikasi ke pasar-pasar nontradi-sional yang potensinya semakin berkembang dalam krisis global yang terjadi saat ini.

Hal tersebut disampaikan Di-rektur Pengembangan Produk Ek-spor Dody Edward disela-sela In-donesia-Oman Business Forum di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (28/8).

Pertemuan ini dihadiri oleh Delegasi Oman yang berjumlah 20 orang serta diikuti oleh 50 peserta dari berbagai perusahaan, industri dan instansi di Indonesia. Adapun produk-produk yang diminati Del-egasi Oman yaitu bahan-bahan bangunan (kayu,gipsum, granit, tegel, dll), furnitur, garmen, kertas, alat tulis,alat elektronik, dan ban.

Indonesia-Oman Business Forum diselenggarakan untuk membuka peluang ekspor di pasar

nontradisional. Karena itu, dia berharap agar Indonesia dapat menjadi mitra dagang potensial bagi Oman. “Hubungan bisnis antara Indonesia dengan Oman memang belum terlalu besar, na-mun akan terus tumbuh dari ta-hun ke tahun”, ujar dia.

Indonesia-Oman Business Fo-rum ini juga dilanjutkan dengan pertemuan bisnis antara para pe-serta dengan buyers untuk menin-gkatkan jejaring kerja sama bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan Oman.

Pada pertemuan ini Ditjen PEN memberikan informasi ke-pada para pengusaha Indonesia mengenai pasar Oman, dan seba-liknya memperkenalkan potensi Indonesia kepada Delegasi Oman. Selain itu, dijadwalkan kunjungan ke perusahaan yang diminati oleh Delegasi Oman.

Perwakilan KBRI di Oman; Kamar Dagang Sohar, Oman; ser-ta KADIN Komite Timur Tengah Indonesia menyampaikan tang-gapan positif dan apresiasinya terhadap Indonesia-Oman Forum Business.

Mereka berharap kegiatan

serupa dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk mem-perluas pasar ekspor Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indo-nesia ke Oman selama lima tahun terakhir meningkat dari USD 151,9 juta pada tahun 2008 menjadi USD 237,8 juta pada tahun 2012, dengan tren sebesar 17,28%. Di tahun 2012 neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan Oman surplus USD 11,65 juta. Hal ini merupakan perkembangan yang positif karena perdagangan nonmigas Indonesia dengan Oman sempat mengalami defisit di tahun 2011.

Sementara itu, nilai ekspor In-donesia selama lima tahun terakh-ir meningkat dari USD 137 miliar pada tahun 2008 menjadi USD 190 miliar pada tahun 2012, dengan tren sebesar 12,88%. Sedangkan nilai ekspor Indonesia hingga Juni 2013 sudah mencapai USD 91 mil-iar. Adapun 10 negara terbesar tu-juan ekspor Indonesia yaitu China, Jepang, Amerika Serikat, India, Singapura, Malaysia, Korea Sela-tan, Thailand, Belanda dan Taiwan yang dikategorikan sebagai pasar tradisional. (gam/abd)

PERLUAS EKSPOR

Kemendag Bidik Pasar Nontradisional

istimewa

FORUM BISNIS. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional bekerjasama dengan Kedutaan Besar RI di Muscat Oman menyelenggarakan Forum Bisnis, Indonesia-Oman Business Forum yang berlangsung di Auditorium Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (27/08). Forum Bisnis dihadiri 20 Delegasi Bisnis dari Provinsi Sohar Kerajaan Oman yang dipimpin oleh Said Saleh Al Kiyumi dan anggota KADIN serta instansi terkait.

MENJAGA RUPIAH

BI Siapkan Instrumen Moneter

JAKARTA - Bank In-donesia (BI) berencara meninjau seluruh instru-men moneter yang dimi-liki bank sentral untuk dapat mengambil kebija-kan jangka pendek dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, BI juga memastikan akan tetap berada di pasar agar volatilitas rupiah tetap sesuai dengan fun-damental ekonomi.

Hal tersebut seperti dikemukakan Deputi Gu-bernur BI, Perry Warjiyo di Gedung DPR Jakarta, Rabu (28/8). “Nanti dalam Ra-pat Dewan Gubernur, kami akan me-review instrumen yang kami miliki, misalnya suku bunga dan pendala-man pasar valuta asing,” ujar Perry.

Menurut Perry, pihakn-ya akan mengkaji sejumlah aspek ekonomi yang diang-gap mempengaruhi perger-akan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Kami akan meninjau ekonomi kita, laju inflasi dan bagaimana kegiatan ekspor dan impor serta kondisi perbankan maupun kedalaman pasar keuan-gan,” tutur Perry.

Selain itu, lanjut dia, BI juga akan fokus mengam-bil berbagai inisiatif terkait dengan pengelolaan modal asing yang masuk dan se-jumlah langkah makropru-densial. “Di sini, esensinya adalah mempertahankan perekonomian kita,” im-buhnya.

Perry mengatakan, BI juga akan mengupayakan untuk mengurangi current account deficit, sehingga tekanan terhadap rupiah dan kondisi perekonomian bisa lebih stabil. Dia men-gakui, dampak dari ketidak-pastian ekonomi global sudah menagarah pada perekonomian di dalam negeri, namun imbasnya belum terlalu signifikan.

Lebih lanjut Perry me-negaskan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan BI tidak melulu sebagai ke-bijakan yang bersiafat me-nengah jangka menengah dan panjang.

“Kebijakan yang ditem-puh BI dan pemerintah, ada yang jangka menengah, panjang dan jangka pen-dek. Tidak benar kalau se-muanya jangka menengah dan panjang, ada juga yang jangka yang pendekm,” pa-parnya.

Kebijakan jangka pen-dek yang dilakukan pemer-intah dan BI, jelas Perry, terkait dengan penanganan importasi dan pengenda-lian inflasi. (gam/bud/abe)

KAMIS 29 AGUSTUS 2013 NO. 0187 | TAHUN II16 OLAHRAGAKAMIS 29 AGUSTUS 2013

KORAN MADURA16

Kualifikasi Liga Champions | Rabu 28 Agustus 2013 | Venue: Emirates Stadium - London | Wasit: Carlos Velasco

ARSENAL FC | 2-0 | FENERBAHCE

LONDON - Pelatih Aston Vila Paul Lambert yakin penyerang andalannya Christian Benteke belum mencapai penampilan puncaknya, meskipun pemain internasional Belgia ini sudah mencetak tiga gol pada tiga laga Aston Villa di Liga Utama Inggris musim ini dan menjadi pencetak gol terbanyak klub itu musim lalu. Namun demikian, Lambert yakin, pemain ini masih bisa tampil lebih baik lagi dari yang diperlihatkannya saat ini.

“Menurut saya, dia masih bisa bermain lebih baik lagi dari apa yang diperlihatkannya saat ini. Meski sudah mencetak gol, masih akan banyak hal yang datang dari penampilannya. Dia sudah bermain pada banyak laga, baik untuk tim nasional maupun klub. Dia mencetak gol ke gawang Skotlandia bersama Timnas Belgia. Saya tidak tahu kalau dia butuh istirahat. Saya hanya berpikir bahwa penampilannya akan lebih baik laga. Dia masih muda dan akan terus berkembang Dia akan semakin matang,” kata Lambert.

Meski dipuji, Benteke berharap bisa diistirahatkan pada laga Piala Liga Inggris melawan Rotherham Rabu (28/8) malam waktu setempat atau Kamis (28/8) dini hari WIB. Tetapi dia masih menunggu apakah dia tetap menjadi pili-han utama untuk laga tersebut atau tidak karena agak sedikit trauma pada ajang Piala Liga Inggris ini.

Lambert menilai, Benteke sudah memulai musim ini dengan sangat bagus, meski dia sempat ingin meninggalkan Villa Park pada jendela transfer musim panas ini. “Lawan akan tahu sekarang dan berupaya untuk menghentikan-nya. Dia memulai musim ini dengan sangat bagus. Kami tahu, kami harus mendapatkan seorang pemain lagi seperti Benteke saat mencari seorang striker musim lalu. Kalaupun yang kami dapatkan itu pemain top, kita tidak tahu seberapa cepat mereka bisa beradaptasi,” kata Lambert. (espn/aji)

NEW YORK - Dua belas bulan setelah mengalami kekalahan menyakitkan di final Amerika Serikat Terbuka, Victoria Azarenka bangkit memetik kemenangan awal di Flushing Meadows, Selasa.

Pada penampilan perdananya kembali di Arthur Ashe Stadium sejak kalah atas Serena Williams, Azarenka mem-buat angka kemenangan meyakinkan 6-0 6-0 ketika ber-hadapan dengan lawannya dari Jerman Dinah Pfizenmaier, dalam laga lebih dari satu jam.

“Saya amat gembira dapat tampil lagi di lapangan ini. Tahun lalu saya amat emosional dan kalah pada penentuan akhir,” katanya. “Rasanya luar biasa sekali dapat tampil bertanding di salah satu turnamen tebesar di dunia. Ini luar biasa ... Saya cinta New York,” tambahnya.

Petenis nomor dua dunia itu datang ke New York de-ngan membawa rasa percaya diri tinggi, setelah mengalah-kan Williams di babak final turnamen Cincinnati Terbuka dan merasa tidak memiliki masalah ketika berhadapan dengan peringkat ke-99 Pfizenmaier.

Ia membuat 14 “winners” dan membuat 10 kesalahan tapi harus mengalami sedikit kesulitan ketika kecolongan tiga “break point” saat melakukan servis. “Saya kira saya bermain cukup bagus dan dapat meningkatkan irama per-mainan ketika dibutuhkan,” kata Azarenka.

Ia hanya dua poin terpaut dari Williams pada laga final tahun lalu, ketika lawannya petenis Amerika

itu mengeluarkan segenap ke-mampuan dan pengalamannya

pada pertandingan tiga set yang mendebarkan.

Kekalahan itu amat men-yakitkan bagi petenis

Belarusia itu tetapi ia cepat belajar untuk mengatasi kekece-

waannya sampai akhirnya meraih

gelar kedua juara Australia Terbuka, Januari lalu. (ant/dar)

LONDON - The Gunners Arsenal tampil impresif pada kualifikasi Liga Champions musim depan setelah me-nyikat tim dari Turki, Fenerbahce, lima gol tanpa balas pada laga tandang dan kandang. Pada leg kedua di Emirates, Rabu (28/8) dini hari WIB, anak-anak asuh Arsene Wenger menang 2-0. Pekan lalu di Istambul, mereka juga menang dengan skor lebih mencolok 3-0. Dengan hasil ini, mereka berhak bermain di fase grup kompetisi paling elite di Eropa tersebut.

Pada leg kedua dini hari kema-rin, Aaron Ramsey menjadi pemain bintang atau man of the match. Pasalnya, dua gol klub London Utara itu diborong Ramsey. Pada leg per-tama, pemain ini juga ikut menyum-bang satu gol.

Ramsey membuka keunggulan tuan rumah ketika laga memasuki menit ke-25. Berawal dari sodoran Lukas Podolski kepada Theo Walcott, bola lalu dikirim kepada Ramsey yang tinggal menceploskan si kulit bundar di dalam gawang lawan. Kedudukan ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Arsenal terus me-nekan. Ramsey lagi-lagi memaksa kip-er tim tamu Volkan Damirel memun-gut bola dari dalam jalanya pada menit ke-72. Menerima umpan dari pemain pengganti Kieran Gibbs, Ramsey me-lepaskan tendangan voli indah yang gagal dijangkau Volkan untuk menu-tup laga dengan keunggulan dua gol.

Pelatih Arsenal Arsene Wenger menilai, keberhasilan anak-anak as-uhnya ke fase grup adalah sebuah capaian tertinggi. Namun demikian, mereka masih memiliki ambisi yang lebih tinggi. “Dalam pertand-ingan level tinggi, hal tersulit adalah bisa tampil konsisten dan tentu saja ini merupa-kan sebuah pencapaian. Tapi, ambisi kami lebih dari itu,” ujarnya.

Wakil Jerman Schalke 04 juga tembus ke fase grup setelah ung-gul agregat 4-3 atas PAOK Salonika. Bermain imbang 1-1 di Jerman, “The Royal Blues” bangkit saat bertandang ke Yunani. Adam Szalai membuka keunggulan dua menit menjelang babak pertama berakhir. Namun, Stefanos Athanasiadis menyamakan kedudukan pada menit ke-53.

Schalke bahkan harus kehilangan satu pemain setelah Jermaine Jones diganjar kartu kuning keduanya pada menit ke-64. Akan tetapi, Julian Draxler justru berhasil membawa Schalke kembali unggul selang tiga menit kemudian.Tandukan Kostas Katsouranis menyambut tendangan bebas pada menit ke-79 membuat pertandingan kedua tim berjalan im-bang. PAOK pun berada di atas angin karena unggul gol tandang. Namun,

laga harus berakhir dramatis setelah Szalai mencetak gol kemenangan bagi Schalke di masa injury time.

Steaua Bucharest juga akan tampil di fase grup setelah gagal dalam lima tahun terakhir meski-pun hanya bermain imbang 2-2 saat melawat ke markas Legia Warsaw. Steaua melaju ke putaran grup berkat keunggulan gol tandang setelah di leg pertama yang digelar di kandang mereka berakhir dengan skor 1-1.

Bermain di kandang lawan tidak membuat Steaua canggung. Wakil

Rumania bahkan sudah mem-impin sejak menit ketujuh melalui Nicolae Stanciu. Sel-ang dua menit, Federico Pio-vaccari menggandakan keung-gulan tim tamu. Namun, Legia tidak mau menyerah begitu

saja. Miroslav Radovic sempat mem-perkecil ketertinggalan pada menit ke-27. Wakil Polandia ini berhasil meny-amakan kedudukan melalui Jakub Rzezniczak. Akan tetapi, gol tersebut datang pada injury time dan Legia ga-gal melesakan gol tambahan sehingga harus tersingkir.

Di Swiss, FC Basel lolos ke fase grup dengan penuh keyakinan usai mengandaskan wakil Bulgaria PFC Ludogorets Razgrad. Usai memetik kemenangan 4-2 di leg pertama, Basel kembali mengemas hasil serupa di leg kedua dengan skor 2-0, sehingga men-gantongi keunggulan agregat 6-2.

Sementara, Austria Wina harus menerima kekalahan 2-3 dari Di-namo Zagreb. Namun, mereka tetap lolos usai mencatat agregat 4-3 me-nyusul kemenangan di leg pertama dengan 2-0. (espn/aji)

Dari Inggris dilaporkan, pelatih Arsenal Arsene Wenger mengaku ter-tarik dengan gelandang serang Chel-sea Juan Mata. Hanya saja dia khawat-ir Jose Mourinho tidak ingin melepas pemain internasional Spanyol terse-but ke Arsenal yang juga salah satu ri-val terberatnya di Liga Utama Inggris.

Masa depan Mata di Stamford Bridge dikabarkan tidak memiliki kepastian sejak jeda musim panas lalu. Pemain Timnas Spanyol ini dika-barkan akan bergabung dengan Man-chester United (MU) sebagai barter dengan Wayne Rooney yang disebut-sebut tidak betah lagi di Old Trafford sejak kehadiran David Moyes.

Tidak dimainkannya pemain ini pada laga MU versus Chelsea di Old Trafford pada Senin (27/8) malam waktu setempat atau Selasa (28/8) dini hari WIB membuat spekulasi kep-indahan pemain ini semakin berkem-bang luas. Apalagi, Chelsea sudah mendatangkan pemain Brasil Willian yang juga berposisi sebagai gelandang yang membuat persaingan di lini ten-gah Chelsea semakin ketat. Sejauh ini, Jose Mourinho memilih Oscar, Eden Hazard, Kevin De Bruyne sebagai pe-main utama di lini vital ini. Mereka didampingi oleh dua gelandang sen-ior, Ramires dan Frank Lampard.

Meski demikian, Jose Mourinho sudah menegaskan bahwa dia tidak bermaksud menjual pemain yang menjadi pilihan utama selama Chel-sea dilatih Roberto Di Matteo dan Rafael Benitez. “Dia pe-main sangat penting untuk saya

dan Chelsea. Berita-berita dari luar itu tidak masuk akal. Dia tidak akan kemana-mana,” kata pelatih asal Portugal itu setelah laga melawan MU di Old Trafford.

Kabar bahwa Mata akan hijrah ke Emirates pada musim panas ini mun-cul ketika ayah Mata dan agennya be-rada di Stadion Emirates menyaksikan laga leg kedua kualifikasi Liga Cham-pions antara Arsenal versus Fener-bahce, Selasa (27/8) malam waktu setempat atau Rabu (28/8) dini hari WIB. “Saya memang menyukainya. Saya menyaksikan laga tadi malam (kemarin malam) dan saya sudah m e n d e n g a r seperti Anda bahwa Juan Mata akan be-rada di pasar t r a n s f e r , ” kata Wenger.( e s p n / s k y sports/aji)

MADRID - Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone me-negaskan bahwa dia tidak tertarik merekrut Iker Casillas dari Real Madrid. Nasib Casillas menjadi tidak menentu di Santiago Ber-nabeu setelah tidak lagi menjadi pilihan pelatih Carlo Ancelotti. Terakhir pada laga melawan Granada, posisi Casillas di-

gantikan oleh Diego Lopez di bawah mistar

gawang. Sedangkan ban kapten disandang rekan

senegaranya, Sergio Ramos. Pada laga pertama melawan Real Betis, Ancelotti juga lebih memilih Lopez dari-pada Casillas.

Ketidakpastian itu membuat spekulasi kep-indahan dari klub yang dibelanya selama belasan tahun itu beredar luas. Casillas memang harus mencari klub yang bisa memainkannya secara reguler agar tetap bisa mendapat tempat di tim utama Spanyol pada Piala Dunia tahun depan.

Sehubungan dengan itu mun-cul gosip bahwa rival sekota Ma-drid, Atletico ingin mendatangkan kapten “La Furia Roja” ini. Tetapi kabar ini langsung dibantah pelatih Diego Simeone. Pasalnya, klub per-ingkat tiga La Liga musim lalu itu memiliki kiper muda yang tampil bagus mulai musim lalu hingga saat ini, Thibaut Courtois. Walaupuan kiper internasional Belgia ini ada-lah pemain pinjaman dari Chelsea.

Musim 2012-2013, Courtois dinobatkan sebagai penjaga ga-wang terbaik La Liga Spanyol. Dan, pelatih asal Argentina itu tidak ingin merekrut Casillas untuk mengganti-kan posisi Courtois. “Courtois adalah kiper kami. Dan kami masih punya dua kiper lain yang masih menung-gu kesempatan bermain. Karena itu sekarang kami tidak tertarik menda-tangkan Casillas,” kata mantan ge-landang Atletico dan Inter Milan itu.

Pada bagian lain Diego Sime-one berharap, Liohel Messi dan Neymar bisa dimainkan bersamaan pada leg kedua Piala Super Spanyol antara Barcelona melawan Atletico Madrid di Camp Nou pada Rabu (28/8) malam waktu setempat atau Kamis (29/9) dini hari WIB. Diego sangat ingin mengalahkan tim juara La Liga musim lalu itu de-ngan dua pemain bintang mereka. Meskipun, beban Barcelona pada laga ini sedikit lebih ringan sete-lah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Vicente Calderon pekan

lalu. Barcelona hanya butuh hasil imbang untuk menjuarai Piala Su-per Spanyol musim ini. “Saya harap Messi dan Neymar bermain karena ini akan menjadi sebuah tontonan khususnya untuk mereka yang akan melihat pertandingan ini melalui televisi sambil duduk santai di ru-ang tamu rumah mereka masing-masing. Saya kira akan sangat baik bila para pemain terbaik dimainkan. Barcelona memiliki banyak pilihan. Tergantung pelatih mereka me-mutuskan memainkan siapa,” kata mantan pemain Tim Nasional Ar-gentina ini. (espn/sky sports/aji)

Atletico Tak Tertarik pada Iker Casillas

TENIS

Victoria Azarenka Melaju di AS Terbuka

Benteke Belum Sampai Penampilan Puncak

Penyerang Aston Villa Christian Benteke diyakini masih bisa meningkatkan kemampuannya pada level yang lebih tinggi.

AGREGAT 5-0

Arsenal Lolos ke Fase Grup dengan Meyakinkan

Wenger Mengagumi Mata