Perda_No_19_Th_2003_Ttg_Izin_Pemanfaatan_Ruang

7/26/2019 Perda_No_19_Th_2003_Ttg_Izin_Pemanfaatan_Ruang

http://slidepdf.com/reader/full/perdano19th2003ttgizinpemanfaatanruang 1/25

LEMBARAN DAERAHKOTA DEPOK

NO. 37 2003 SERI . C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan

ruang yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan di Kota

Depok perlu memperhatikan kesesuaian dan keselarasan fungsi;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2001 tentang

Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan keadaan di wilayah sehingga perlu diganti;

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan

Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Izin Pemanfaatan

Ruang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3209);

3. Undang …



2

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang


Nomor 3469);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon


Nomor 3828);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah


Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851);

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana


Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak

dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104);

12. Peraturan ...



3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah


Nomor 3692);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

15. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang

Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000

Nomor 27);

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran

Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);

18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35);

19. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun

2003 Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan …



4

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN PEMANFAATAN

RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.

3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang

udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hiduplainnya untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan

hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik

direncanakan atau tidak.

7. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin atas

pemanfaatan ruang yang diberikan kepada orang pribadi atau badan

hukum dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

8. NJOP adalah suatu nilai untuk menetapkan besarnya Pajak Bumi dan

Bangunan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

9. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang Kas

Daerah.

10. Dengan ...



5

10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD

dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,

Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha

lainnya.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam

rangka pemberian izin kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota .

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang

terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat ...



6

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa

bunga atau denda.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKRDT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya tambahan

atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDT yang

diajukan oleh wajib retribusi.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan

perundang-undangan Retribusi Daerah.

21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi

daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota yang memuat

ketentuan pidana.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Izin Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Depok bertujuan :

a. terselenggaranya ...



7

a. terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijakan

Pembangunan Nasional dan Daerah;

b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penataan ruang

menuju pembangunan yang berbasis masyarakat.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan

ruang untuk kegiatan tertentu terlebih dahulu harus memperoleh IPR dari

Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk .

(2) IPR berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan

pemanfaatannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

(3) IPR merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB).

(4) Setelah IPR diperoleh, untuk pemanfaatan ruang yang peruntukannya

permukiman (kecuali rumah tinggal), komersial, jasa, perkantoran,

pendidikan, industri dan sarana ibadah baik perorangan atau badan

hukum/badan usaha wajib membuat Rencana Tapak (Site Plan) yang

disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan permohonan izin secara

tertulis kepada walikota melalui pejabat lain yang ditunjuk dengan

melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah;

b. Tanda ...



8

b. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;

c. Kartu Tanda Penduduk.

(2) Persyaratan teknis sebagai tambahan persyaratan untuk memperoleh IPR

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan

Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap perubahan pemanfaatan ruang baik yang meliputi alih fungsi dan

perubahan luas wajib memperoleh izin secara tertulis dari Walikota atau

pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 5

(1) Walikota dapat menolak permohonan izin apabila persyaratan secarateknis dan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah

ini tidak dipenuhi dan atau Pemerintah Kota akan memanfaatkannya untuk

kepentingan umum atau pembangunan.

(2) Walikota dapat mencabut izin yang telah diberikan apabila terdapat

penyimpangan dalam pelaksanaannya dan atau bertentangan dengan

kepentingan umum.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dipungut retribusi sebagai biaya

atas penyelenggaraan izin.

Pasal 7

Objek Retribusi adalah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Walikota

atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang diberi Izin

Pemanfaatan Ruang (IPR).

BAB V ...



9

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi IPR digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IPR

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya

penyelenggaraan perizinan yang meliputi :

a. biaya administrasi;

b. biaya peninjauan lapangan;

c. biaya pengendalian.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Tarif Retribusi dihitung berdasarkan indeks lokasi, indeks pemanfaatan,

luas tanah dan NJOP.

(2) Retribusi ...



10

(2) Retribusi dipungut pada saat IPR diberikan.

(3) Tata cara penghitungan retribusi IPR adalah sebagai berikut :

R = IL x IP x LT x ( 0,0005. NJOP )

Keterangan :

R = Retribusi IPR

IL = Indeks Lokasi

IP = Indeks Pemanfaatan

LT = Luas Tanah

0,0005.NJOP = Setengah Permil Nilai Jual Objek Pajak

(4) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak lokasi dimohon pada

sistem jaringan jalan utama dengan klasifikasinya sebagai berikut :

a. Indeks Jalan Utama................................................................. : 3,0

b. Indeks Jalan Sekunder............................................................ : 2,0

c. Indeks Jalan Lokal................................................................... : 1,0

(5) Penetapan Indeks Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, didasarkan pada pemanfaatan yang dimohon dengan

klasifikasi sebagai berikut :

a. PERMUKIMAN

1. Real Estate............................................................... : 9

2. Perumahan.............................................. ................. : 7

3. Rumah Tinggal........................................ ................. : 4

b. KOMERSIAL JASA PUSAT/SUB PUSAT

1. Pemondokan/Kontrakan........................ ................ : 7

2. Apartemen/Hotel/Villa/Bungalow/Pariwisata/Gudang

Restoran/SPBU/Pertokoan/Mall/Ruko..... .................. : 9

3. Tower ...



11

3. Tower, Bangun-bangunan Penunjang....................... : 10

c. PERKANTORAN DAN JASA PELAYANAN UMUM

Perkantoran/Jasa Pelayanan Umum

(Stasiun, Rumah Sakit,dll)... : 8

d.KAWASAN CAMPURAN

Mengacu Pertumbuhan dan Komersial Jasa........... : 8

e. PENDIDIKAN

1 PerguruanTinggi....................................................... : 6

2 Dasar dan Menengah.............................................. : 3

3 Non Formal.............................................................. : 3

f. INDUSTRI

1 Besar........................................................................ : 10

2 Menengah................................................................ : 7

3 Kecil......................................................................... : 5

g KAWASAN PERTANIAN

Kolam / Peternakan untuk skala komersil................... : 1

h SARANA IBADAH / FASILITAS PEMERINTAH......... : 0

Pasal 13

(1) Perubahan terhadap kegiatan pembangunan yang telah diatur

pemanfaatan ruangnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5), akan

dikenakan retribusi izin perubahan pemanfaatan ruang yang besarnya

diatur dengan perhitungan sebagai berikut :

Ru = i x R ...



12

Ru = i x R

Keterangan :

Ru = Retribusi izin perubahan pemanfaatan ruang

i = Indeks perubahan pemanfaatan ruang

R = Retribusi IPR

(2) Indeks perubahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Pasal 13 Indeks Perubahan Pemanfaatan Ruang (i)

Ayat (3) a1 a2 a3 b1 b2 b3 c d e1 e2 e3 f1 f2 f3 g h

a1x

x 2 5 5 4 42 2 2

x x 3 1 0

a2 2 x 2 5 5 4 4 2 2 2 x x 3 1 0

a33 2

2 5 5 4 42 2 2

x x 3 1 0

b14 2

1 5 5 4 42 2 2

x x 3 1 0

b21 1

1 1 5 1 13 2 2

x x 1 1 0

b33 2

1 2 2 2 22 1 1

x x 1 1 0

c1 1

1 1 1 5 13 2 2

x x 1 1 0

d2 1

1 2 5 5 13 2 2

x x 1 1 0

e1x x

x x x x x xx x

x x x x 0

e2x x

x x x x x xx x

x x x x 0

e3x x

x x x x x xx x

x x x x 0

f15 5

5 5 5 5 5 55 5 5

5 5 5 0

f2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 0

f35 5

5 5 5 5 5 55 5 5

1 1 5 0

gx x

x x x x x xx x x

x x x 0

hx x

x x x x x xx x x

x x x x

Pasal 14 …



13

Pasal 14

(1) Semua pendapatan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

dan 13 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas daerah.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 5 %

dipergunakan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan yang

pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PENGECUALIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 15

Rumah Ibadah dan kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh

Pemerintah dikecualikan dari objek yang dikenakan retribusi.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota.

BAB XII ...



14

BAB XII

SAAT RETRIBUSI

Pasal 18

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua

Prosen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi ...



15

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan

STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi

diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari

setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau

surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus

melunasi retribusi terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat ditunjuk.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi yang

diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Apabila ...



16

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini

telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran

yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi

tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah

lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan

bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan

sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti ...



17

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman

pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 25

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat

pembayaran kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang

retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4)

Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

besarnya retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan

kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena

bencana alam dan kerusuhan.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27 ...



18

Pasal 27

(1) Penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi

melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini tertangguh apabila :

a. diterbitkannya surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUARSA

Pasal 28

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang

kedaluarsa sebagaimana ayat (1) Pasal ini.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah).

(2) Wajib ...



19

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan Daerah diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan

atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini

adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran

Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi

lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan

Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan

hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan

Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta

melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

e. melakukan ...



20

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf e;

h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana

Peraturan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Pelanggaran Peraturan Daerah menurut

hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB XXIV ...



21

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota

Depok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan

Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 19 Nopember 2003

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCHAMAD HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 37 SERI C



22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN RUANG

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dengan memanfaatkan

Tata Ruang di Wilayah Kota Depok perlu adanya pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan atas kegiatan tersebut guna melindungi kepentingan umum, menjagakesesuaian dan keselarasan Tata Ruang, serta kelestarian lingkungan dengan Peraturan

Daerah yang mengatur tentang Pemanfaatan Tata Ruang.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas melalui

pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan

pembangunan dengan memanfaatkan Tata Ruang.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1998

tentang Pajak dan Retribusi Daerah Izin Pemanfaatan Tata Ruang termasuk Retribusi

perizinan tertentu. Pendapatan tersebut diharapkan menjadi salah satu sumber biaya guna

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu

diganti, dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN …



23

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 12

Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (1)

Contoh: Dr. Halim mempunyai sebidang tanah di Jl. Studio Alam TVRI Kel. Sukmajaya

Kec. Sukmajaya dengan luas 1500 m2. Dia hendak membangun Rumah Bersalin

ditempat itu dengan ketinggian 2 lantai, dan bermaksud memohon Izin

Pemanfaatan Ruang (IPR), maka perhitungan retribusinya sebagai berikut :

Retribusi = IL x IP x IT x LT x ( 0.0005.NJOP )

- Indeks Lokasi (IL) Jl. Studio Alam TVRI adalah 2 (Jalan sekunder)

- Indeks Peruntukan (IP) Rumah Bersalin adalah 8 (Jasa Pelayanan umum)

- NJOP tanah tersebut saat ini adalah Rp 48.000,00

Retribusi = 2 x 8 x 1500 x ( 0,0005 x Rp 48.000,00 )

= Rp 576.000,00

Jadi Retribusi IPR yang harus dibayarkan adalah Rp 576.000,00 (Lima Ratus

Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Pasal 13 ayat (2)

a. Jalan Utama meliputi: Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, dan Kolektor Primer.

b. Jalan Sekunder adalah Jalan Kolektor Sekunder.

c. Jalan Lokal meliputi: Jalan Penghubung, Jalan Lingkungan, dan Gang.

Pasal 13 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14 ...



24

Pasal 14

Contoh : Tuan Andi mengajukan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) atas sebidang tanah seluas

300 m2 di tepi Jalan Dewi Sartika untuk dijadikan Ruko. Sebelumnya tanah tersebut

dimanfaatkan sebagai Rumah Tinggal.

Perhitungan retribusi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang harus dibayarkan oleh

Tuan Andi adalah sebagai berikut:

Ru = i x R

- Indeks Lokasi (IL) Jl. Dewi Sartika adalah 3 (Jalan Utama)

- Indeks Peruntukan (IP) Rumah Tinggal adalah 4

- NJOP tanah tersebut saat ini adalah Rp 1.571.760,00

- Indeks Perubahan Pemanfaatan Ruang adalah 5 ( Dari Rumah menjadi Ruko,

tabel: a3 menjadi b2 )

R = 3 x 4 x 300 x ( 0,0005 x Rp 1.571.760,00 )

= Rp 2.829.168,00

Ru = 5 x Rp Rp 2.829.168,00

= Rp 14.145.840,00

Jadi Retribusi IPR yang harus dibayarkan adalah Rp 14.145.840,00 (empat belas

juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 15 s.d.18

Cukup Jelas

Pasal 19 ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan

pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam

pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan

pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah

Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena

Profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas

pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan ...



25

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga

adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan

penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

Pasal 19 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis,

kupon, atau kartu langganan.

Pasal 20 s.d. 28

Cukup Jelas.

Pasal 29 ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 29 ayat (2)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib Retribusi dilakukan dengan

penuh kearifan serta dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan besarnya

Retribusi yang terhutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Pasal 29 ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30 s.d. 35

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR .........

Perda_No_19_Th_2003_Ttg_Izin_Pemanfaatan_Ruang

Documents

Transcript of Perda_No_19_Th_2003_Ttg_Izin_Pemanfaatan_Ruang