ONE KIT FOR ALL• LATAR BELAKANG 1. KHA : PRINSIP CLUSTER 2. DASAR HUKUM UUPA : PENGERTIAN ANAK, PA & TKA

• KPP&PA VISI & MISI STRUKTUR STRATEGI

• KEBIJAKAN BIDANG PA

MASALAHSOLUSI DAN KEBIJAKAN

BIDANG TKAMASALAHSOLUSI DAN KEBIJAKAN

• PENUTUP KESIMPULAN REKOMENDASI

CATATAN

• Masing-masing keasdepan dimohon untuk melengkapi/menyempurnakan point-point kebijakan/program/kegiatan yang ada

• Masing-masing keasdepan dimohon untuk menarasikan dibawah point-point kebijakan/program/kegiatan

• Mohon dapat disampaikan kembali melalui email ke : dewibcahyani@gmail.com sebelum tanggal 8 mei 2013

KEBIJAKAN BIDANG PA• MASALAH :1. Masih terbatasnya data terpilah terkait PAData terkait dengan masalah anak, sebagian belum sesuai dengan KHA, belum terpilah dan tersebar diberbagai sektor, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan kebijakan PA.

2. Masih tingginya permasalahan sosial anakUU no 23 tahun 2002 tentang PA pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, ABH, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pada kenyataannya, anak-anak dalam situasi tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari sisi pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

3. Belum harmonisnya peraturan perundangan terkait anakSudah banyak regulasi terkait dengan masalah anak, namun belum harmonis satu dengan yang lain terutama masalah usia, sehingga anak dirugikan.

4. Belum adanya kesepahaman tentang proses peradilan yang restoratif antar penegak hukum dengan masyarakat

Berbagai kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku seringkali dilakukan penanganan dengan tidak memperhatikan kepentingan terbaik anak, sehingga seringkali menjadikan anak kehilangan masa depannya.

5. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran

Berdasarkan SUSENAS 2011 jumlah penduduk 0 – < 18 tahun berjumlah 82.980.000, yang memiliki akta kelahiran 64% terdiri dari : dapat menunjukan 47,71%, tidak dapat menunjukan 16,29%. Sedangkan akta kelahiran merupakan hak dasar anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pembuatannya tidak dikenakan biaya.

6. Belum terpenuhinya hak-hak ABKABK masih mengalami stigmatisasi, kekerasan, diskriminasi dan penelantaran. Disisi lain masih banyak pihak yang belum paham tentang penanganan ABK.

7. Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap anakAnak masih dianggap sebagai milik pribadi sehingga orang tua/dewasa berhak melakukan apapun terhadap anak, termasuk melakukan kekerasan terhadap anak, eksploitasi serta perlakuan salah lainnya.

KEBIJAKAN BIDANG TKA

• MASALAH :1. Belum semua anak dapat memperoleh akses pendidikan dan pendidikan yang berkualitas ....

Diisi ASDEP 1/5Jumlah anak indonesia usia 0 - < 18 tahun berjumlah 82.980.000 (SUSENAS 2011)Usia anak sekolah yang tidak sekolah Anak yang tidak bisa mengakses pendidikanAnak yang memperoleh pendidikan tapi tidak berkualitas Masih banyak sekolah yang belum ramah anak2. Belum semua anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal .... Diisi ASDEP 2/5Infrastruktur kesehatan belum maksimalMasih banyak PUSKESMAS yang belum ramah anakMasih banyak anak dengan gizi buruk, ISPACakupan ASI ekslusif belum maksimal (perlu adanya pojok ASI di tempat umum)KESPROBelum meratanya akses jaminan kesehatan untuk semua anakMasih banyak jajanan anak yang tidak sehat3. Keterlibatan anak dalam proses penyusunan kebijakan belum optimalBelum adanya pemahaman dan kesadaran orang dewasa untuk mendengar dan menghargai pandangan anak, dalam proses penyusunan kebijakan anak. Disisi lain akses anak untuk berpartisipasi masih belum merata karena terkendala berbagai hal, antara lain : letak geografis, infrastruktur, pendidikan, dan psikologis.

4. Anak kehilangan karakter akibat lingkungan yang kurang kondusif

Masih rendahnya pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha tentang lingkungan (fisik dan non fisik) yang ramah dan layak anak

5. Belum terintegrasinya program pemenuhan hak anak diwilayah kabupaten/kota

Pembangunan anak selama ini dilakukan secara sektoral, parsial dan belum berkelanjutan, sehingga capaian pemenuhan hak anak belum optimal

SOLUSI DAN KEBIJAKAN

• UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak• Nota Kesepahaman Delapan Menteri Tahun 2011 tentang Percepatan Pemilikan Akta

Kelahiran• PERMEN PP&PA Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Pemilikan Akta

KelahiranTujuan dikeluarkannya permen ini untuk :1. Meningkatkan pemahaman bagi seluruh unsur di masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran;2. Meningkatkan pelayanan dalam pengurusan Akta Kelahiran3. Tersedianya kebijakan, sumber daya manusia dan sarana pendukung yang mempercepat pelayanan Akta Kelahiran

• PERMEN PP&PA Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penguatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

• Perjanjian Kerjasama KPP&PA, Kemensos, Kominfo, Telkom, dan PLAN Indonesia Tahun 2009 tentang Telepon Sahabat Anak (TeSA 129)

• PERMEN PP&PA Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

• PERMEN PP&PA ... Tentang Pedoman Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Orangtua dan Pendamping

SOLUSI DAN KEBIJAKAN

• PERMEN PP&PA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

• PERMEN PP&PA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak

• PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

• PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

• PP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dilingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

• PP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penguatan Peran Dasawisma dalam Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan terhadap Anak

• Keputusan Bersama antara Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri PP&PA Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Hukum

SOLUSI DAN KEBIJAKAN

• PERMEN PP&PA Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

• Kesepakatan Bersama antara KPP&PA dengan Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemendiknas, Kemenkes, Kemenag, Kemenhukham dan Polri Tahun 2010 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan

• Kesepakatan Bersama antara KPP&PA dengan Kemendiknas Nomor 013/MENPP.PA/VIII/2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak bidang Pendidikan

• Kesepakatan Bersama antara KPP&PA dengan Kemenag Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak bidang Keagamaan

• Peraturan Bersama KemenPP&PA, Kemenkes, dan Kemenakertrans Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja ditempat Kerja

• Kesepakatan Bersama KemenPP&PA dengan Badan POM Tahun 2011 tentang PUG dan Pemenuhan Hak Anak dibidang Obat dan Makanan

Kesepakatan ini merupakan sebuah langkah afirmasi dibidang Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, Informasi dan Edukasi di Pusat maupun Daerah

SOLUSI DAN KEBIJAKAN

• PERMEN Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak• PERMEN Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak• Pedoman Pengembangan Forum Anak Tahun 2011• Pedoman Penanaman Nilai-nilai Luhur pada Anak ...• Pedoman Lingkungan Layak Anak ...• Pedoman Rute Aman dan Selamat dari dan ke Sekolah ...• PERMEN Nomor 09 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Kab./Kota Layak

Anak (KLA) tingkat Provinsi• PERMEN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Kab./Kota Layak

Anak (KLA) tingkat Kab./Kota• PERMEN PP&PA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kab./Kota

Layak Anak (KLA)• PERMEN PP&PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kab./Kota

Layak Anak (KLA)• PERMEN PP&PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kab./Kota

Layak Anak (KLA)• PERMEN PP&PA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kab./Kota Layak Anak

(KLA)

PROGRAM DAN KEGIATAN

• ADVOKASIDilakukan melalui tatap muka dengan para pengambil kebijakan ditingkat K/L, PEMDA, legislatif, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi1. Advokasi penyusunan PERDA PA2. Advokasi pengembangan KLA3. Advokasi pengembangan model ketahanan keluarga AMPK4. Advokasi pembentukan dan pengembangan TeSA1295. Advokasi model penanganan ABK6. Advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran7. Advokasi penanganan ABH8. Advokasi mendorong perbaikan/pembangunan sarana dan

prasarana LAPAS anak yang layak9. Advokasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak10. Advokasi data anak secara terpilah

PROGRAM DAN KEGIATAN

• ADVOKASIDilakukan melalui tatap muka dengan para pengambil kebijakan ditingkat K/L, PEMDA, dunia usaha9. Advokasi pembentukan forum anak10. Advokasi pengembangan dan penguatan forum anak11. Advokasi penyusunan data kelompok anak12. Advokasi pengembangan sekolah ramah anak13. Advokasi pengembangan anak usia dini yang holistik

dan integratif14. Advokasi kebijakan lingkungan dan PNNL15. Advokasi kebijakan rute aman dan selamat ke/dari

sekolah

PROGRAM DAN KEGIATAN

• SOSIALISASIDilakukan melalui tatap muka dan pemanfaatan media dengan masyarakat (anak), tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, organisasi/lembaga masyarakat, organisasi profesi1. Talkshow melalui Radio dan Televisi2. Membuat jingle tentang Akta Kelahiran3. Membuat KIE tentang KLA, Perlindungan dan Tumbuh

Kembang Anak melalui iklan radio dan media cetak (Advertorial, Booklet, Stiker, Leaflet, Standing Banner, Poster)

4. Pameran terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak

PROGRAM DAN KEGIATAN

• FASILITASIDilakukan melalui pemberian bantuan dana dekon/stimulan, penguatan kapasitas kepada provinsi, kab./kota, termasuk forum anak1. Pemberian satu unit komputer dan printer kepada forum anak

yang berprestasi2. Fasilitasi pembentukan forum anak3. Fasilitasi pertemuan pengurus forum anak nasional4. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan TeSA129 di 16 provinsi5. Fasilitasi pengembangan ketahanan keluarga AMPK di 6 provinsi6. Fasilitasi pembentukan forum koordinasi percepatan kepemilikan

akta kelahiran daerah7. Fasilitasi penanganan ABK pusat dan daerah8. Fasilitasi penguatan kapasitas bagi SDM provinsi tentang KHA9. Fasilitasi penguatan kapasitas bagi SDM provinsi tentang SBA

PROGRAM DAN KEGIATAN

• FASILITASIDilakukan melalui pemberian bantuan dana dekon/stimulan, penguatan kapasitas kepada provinsi, kab./kota, termasuk forum anak9. Fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data 10. Fasilitasi pelatihan website KLA11. Fasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait

penanganaan ABH dengan pendekatan Restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak

12. Fasilitasi pelatihan pencegahan dan penanganan KTA13. Fasilitasi penyusunan model pencegahan kekerasan

terhadap anak berbasis masyarakat14. Fasilitasi model penanganan ABK

PROGRAM DAN KEGIATAN

• KOORDINASI1. Forum koordinasi PP & PA tingkat nasional2. Rapat koordinasi KLA tingkat provinsi3. Rapat koordinasi KLA tingkat kab./kota4. Rapat koordinasi Gugus Tugas KLA tingkat nasional5. Forum komunikasi penanaman nilai-nilai luhur

dengan LM tingkat provinsi6. Forum komunikasi penanaman nilai-nilai luhur

dengan K/L7. Forum koordinasi percepatan kepemilikan akta

kelahiran

PROGRAM DAN KEGIATAN

• KOORDINASI8. Pertemuan forum anak tingkat nasional9. Forum koordinasi ABK tingkat pusat 10.Pertemuan POKJA terkait perlindungan dan

tumbuh kembang anak11.Rapat koordinasi TeSA129 tingkat pusat dan

daerah12.Rapat koordinasi PA tingkat nasional13.Rapat koordinasi ketahanan keluarga AMPK

tingkat provinsi, kab./kota

PROGRAM DAN KEGIATAN

• KOORDINASI1. Rapat koordinasi PP & PA tingkat provinsi2. Rapat koordinasi KLA tingkat provinsi3. Rapat koordinasi KLA tingkat kab./kota4. Rapat koordinasi Gugus Tugas KLA tingkat nasional5. Forum komunikasi penanaman nilai-nilai luhur

dengan LM tingkat provinsi6. Forum komunikasi penanaman nilai-nilai luhur

dengan K/L7. Forum koordinasi percepatan kepemilikan akta

kelahiran

PROGRAM DAN KEGIATAN

• KONSULTASI1. Menerima kunjungan kerja anggota legislatif

tingkat provinsi dan kab./kota2. Menerima kunjungan kerja badan/biro/kantor

pp & pa dan BAPPEDA serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi dan kab./kota

3. Menerima kunjungan forum anak provinsi/kab./kota

PROGRAM DAN KEGIATAN

• KAJIAN/PEMETAAN/SURVEY1. Kajian kepemilikan akta kelahiran2. Kajian dan pemetaan anak berkebutuhan khusus 3. Survey kekerasan terhadap anak4. Kajian kekerasan terhadap anak5. Studi kebijakan bina keluarga balita6. Kajian penanaman nilai-nilai luhur7. Kajian literatur lingkungan layak anak8. Kajian pemenuhan hak kesehatan anak atas pangan

jajanan9. Pemetaan profil kab./kota penerima penghargaan KLA

tingkat Nindya

PROGRAM DAN KEGIATAN

• PENGHARGAAN1. Pemberian penghargaan kepada bupati/walikota

yang menerbitkan kebijakan Akta Kelahiran Gratis

2. Penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI)

3. Penghargaan kepada bupati/walikota yang telah mengembangkan KLA (Nindya, Madya dan Pratama)