oleh: Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si ANGGOTA KPU

SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 1

oleh:Dra. ENDANG SULASTRI,

M.Si ANGGOTA KPU

disampaikan padaKEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH

BAGI GURU-GURU PKNyang diselenggarakan oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA


PEMILUPEMILU & PARTISIPASI & PARTISIPASIPemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat,memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit

2


Partisipasi masyarakat Sering digunakan sebagai salah satu tolak

ukur untuk mengukur keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat

semakin legitimate sebuah Pemilu. Secara kuantitatif, diukur melalui

persentase jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya.

Secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan.

3


PEMILIH PEMULAMerupakan pemilih yang baru memasuki

usia pemilih (17 tahun) atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Biasanya adalah kaum remaja atau pemuda yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda.

Pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 29 juta pemilih dan pada Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih.

4


Karakteristik Pemilih Pemula

5

~ Kritis~ Mandiri~ Mencari jati

diri~ Memiliki rasa

ingin tahu & mencoba hal yang baru

~ Memiliki antusias tinggi

~ Tipis kadar pragmatisme

~ Belum memiliki pengalaman memilih

~ Belum memiliki jangkauan politik yang luas

~ Haus akan perubahan

~ Relatif rasional~ Semangat &

bergejolak


Potensi Pemilih Pemula

6

SECARA KUANTITAS

SECARA KUALITAS

Potensi besar

CALON PEMIMPIN


Potensi Pemilih Pemula

7

Pembangunan budaya politik

demokrasi dari awal

Perlu dilakukan agar tercipta kultur demokrasi: Egaliter

Menghargai perbedaan Kesetaraan


Oleh karena itu, pendidikan pemilih (voter education) bagi pemilih pemula yang jumlahnya lebih dari 20 % pemilih di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. (Data BPS 2010: Penduduk usia 15-19 tahun: 20.871.086 jiwa

usia 20-24 tahun: 19.878.417 jiwa Jumlah : 40.749.503 jiwa)


CIVIC EDUCATION

VOTER EDUCATION

VOTER INFORMATION

Voter Education adalah bagian dari Civic Education; Voter Information bagian dari Voter Education.

Voter Education Terletak di Antara Voter InformationDan Civic Education


SEJARAH MATA PELAJARAN 1962, CIVICS dalam bentuk indoktrinasi politik; 1968, CIVICS pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan

ilmu pengetahuan sosial; 1969, PKN yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan

MPRS; 1973, PKN yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; 1975 dan 1984, PMP yang tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan

P4; 1994, PPKn sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4.

Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, semua bentuk penataran P-4 telah dibekukan, dan pada tanggal 30 April 1999 BP7 secara resmi dilikuidasi kembali pada PKN


TIGA PENDEKATAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA1. Social-cultural development, melalui

penciptaan dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Psycho-paedagogical development, melalui perkembangan psikologis seseorang

melalui proses belajar. 3. Socio-political development, melalui

berbagai intervensi kebijakan politik pemerintah.


PENGERTIAN PKN1. Civic education yakni “…the foundational course work in

school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives”

2. atau yang lebih luas yakni Citizenship Education “…both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen” Cogan (1999:4)

UPAYA MENUMBUHKAN SIKAP SISWA BERPIKIR KRITIS TENTANG DEMOKRASI, BERTINDAK DEMOKRATIS DAN MEMBANGUN DEMOKRASI.


Urgensi pendidikan kewarganegaraana. Meningkatnya gejala dan

kecenderungan political unliteracy, tidak melek politik, tidak mengetahui cara

kerja demokrasi dan lembaga politik di kalangan warganegara.

b. Meningkatnya political apathies yang ditunjukkan dengan sedikitnya

keterlibatan warganegara dalam proses-proses politik.


Urgensi ……c. Salah satu instrumen pendidikan politik yang

mampu melakukan empowerment bagi masyarakat, terutama masyarakat terpelajar.

d. Sebagai wahana dan instrumen untuk melakukan social engineering dalam rangka membangun social capital yang efektif bagi

tumbuhnya kultur demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara serta

tumbuhnya masyarakat madani.

(Azyumardi Azra)


PARADIGMA METODOLOGI PKN

1. Transfer of knowledge Making Scientific Attitude berpikir kritis ttg

Demokrasi2. Transfer of attitude Making Democratic Citizenship Attitude

menjadi WN Demokratis


Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah:

a. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab.

b. Menjadi warganegara yang baik dan demokratis.

c. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis.

d. Membentuk siswa yang memiliki good and responsible citizen.


VOTER EDUCATIONAt its core, voter education is an enterprise designed to ensure that voters are ready, willing, and able to participate in electoral

politics. It has been assumed that this entails election literacy and confidence that the

electoral process is appropriate and efficacious in selecting governments and promoting

policies that will benefit the individual voter.

Sumber: www.aceproject.org


TUJUAN Traditional voter education aims to

create of a climate of knowledgeable participation by all potential voters in a forthcoming election. It also seeks to enable potential voters to cast their

votes with confidence.

Sumber: www.aceproject.com


VOTER EDUCATION

KUALITAS PEMILU

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

VOTER EDUCATION MENENTUKAN KUALITAS PEMILU


VOTER EDUCATION

PENYELENGGARAPEMILU

MASYARAKAT

PENGAWAS PEMILU

(Khusus pengawasan)PESERTA PEMILU

UU Pemilu dan UU Penyelenggara Pemilu tidak menyebut secara spesifik soal pendidikan pemilih dan institusi yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

PERAN GURU PKN Guru PKN memiliki peran penting dalam

pembentukan warga negara yang utuh bagi generasi muda.

Dalam kurikulum PKN terdapat beberapa materi terkait dengan Demokrasi, Budaya Politik, maupun Pemilihan Umum

Pada prinsipnya materi pendidikan pemilih merupakan bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan.


MATERI DALAM PENDIDIKAN PEMILIH

Makna pemilu dan pentingnya pemilu Bagaimana pemilu diselenggarakan:

penyelenggara, azas penyelenggaraan, dan tahapan dalam penyelenggaraan

Bagaimana caranya menjadi pemilih Bagaimana berpartisipasi dalam pemilu Bagaimana menjadi pemilih yang baik

dalam pemilu Hak warga negara pasca pemilu



TUJUAN PEMILU(ELECTION

OBJECTIVES)

KETERWAKILAN POLITIK

(POLITICAL REPRESENTATIVENESS

INTEGRASI NASIONAL(NATIONAL

INTEGRATION)

PEMERINTAHAN EFEKTIF

(EFFECTIVE GOVERNMENT)

UNTUK APA PEMILU?


PENYELENGGARA PEMILU KPU sebagai lembaga yang bersifat

nasional, tetap dan mandiri (pasal 22E UUD 1945)

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS

Syarat jadi penyelenggara pemilu Tugas dan kewenangan KPU


TUJUAN NASIONAL

MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN

UMUM

IKUTMELAKSANAKAN

KETERTIBAN DUNIA

MENCERDASKAN KEHIDUPAN

BANGSAPEMIILU TUJUAN

PEMILU

TUJUAN PEMILU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL


AZAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Mandiri Jujur Adil

Kepastian hukum Tertib penyelenggaraan

Kepentingan umum Keterbukaan Proporsional Akuntabilitas

Efisiensi Efektivitas


PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

PENDAFTARAN PESERTA PEMILU

PENETAPAN PESERTA PEMILU

PENETAPAN JUMLAH KURSI DANPENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD

MASA KAMPANYE

MASA TENANG

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PENETAPAN HASIL PEMILU

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR.DPD, DPRD

TAHAPAN

PENYELENGGARAAN

PEMILU


CARA JADI PEMILIH Persyaratan Pemilih

Mekanisme dan jadwal pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan daftar

pemilih pemilu


PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

Membantu PPS dan PPLN dalam pemutakhiran data pemilih Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan PPS Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS perbaikan yang

diumumkan PPS Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPR dan

DPRD yang diumumkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPD yang

diumumkan KPU Menjadi peserta kampanye Terlibat dalam siaran kampanye Bekerja sama dengan KPPS dalam pengadaan perlengkapan pemungutan

suara Menghadiri kegiatan KPPS dan KPPSLN sebelum diadakannya

pemungutan suara


PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

Memantau penghitungan suara di TPS Menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran,

penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS

Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu.


METODE PENDIDIKAN PEMILIH

Internalisasi materi dalam kurikulum Ceramah/pemaparan oleh guru dengan tanya

jawab Diskusi kelompok Bermain peran Pembahasan Kasus ? ? ?


Sumber: Media Indonesia8 Agustus 2011

oleh: Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si ANGGOTA KPU

Documents

Transcript of oleh: Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si ANGGOTA KPU