SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 1
oleh:Dra. ENDANG SULASTRI,
M.Si ANGGOTA KPU
disampaikan padaKEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
BAGI GURU-GURU PKNyang diselenggarakan oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 2
PEMILUPEMILU & PARTISIPASI & PARTISIPASIPemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat,memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit
2
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 3
Partisipasi masyarakat Sering digunakan sebagai salah satu tolak
ukur untuk mengukur keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat
semakin legitimate sebuah Pemilu. Secara kuantitatif, diukur melalui
persentase jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya.
Secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan.
3
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 4
PEMILIH PEMULAMerupakan pemilih yang baru memasuki
usia pemilih (17 tahun) atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
Biasanya adalah kaum remaja atau pemuda yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda.
Pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 29 juta pemilih dan pada Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih.
4
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 5
Karakteristik Pemilih Pemula
5
~ Kritis~ Mandiri~ Mencari jati
diri~ Memiliki rasa
ingin tahu & mencoba hal yang baru
~ Memiliki antusias tinggi
~ Tipis kadar pragmatisme
~ Belum memiliki pengalaman memilih
~ Belum memiliki jangkauan politik yang luas
~ Haus akan perubahan
~ Relatif rasional~ Semangat &
bergejolak
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 6
Potensi Pemilih Pemula
6
SECARA KUANTITAS
SECARA KUALITAS
Potensi besar
CALON PEMIMPIN
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 7
Potensi Pemilih Pemula
7
Pembangunan budaya politik
demokrasi dari awal
Perlu dilakukan agar tercipta kultur demokrasi: Egaliter
Menghargai perbedaan Kesetaraan
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 8
Oleh karena itu, pendidikan pemilih (voter education) bagi pemilih pemula yang jumlahnya lebih dari 20 % pemilih di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. (Data BPS 2010: Penduduk usia 15-19 tahun: 20.871.086 jiwa
usia 20-24 tahun: 19.878.417 jiwa Jumlah : 40.749.503 jiwa)
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 9
CIVIC EDUCATION
VOTER EDUCATION
VOTER INFORMATION
Voter Education adalah bagian dari Civic Education; Voter Information bagian dari Voter Education.
Voter Education Terletak di Antara Voter InformationDan Civic Education
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 10
SEJARAH MATA PELAJARAN 1962, CIVICS dalam bentuk indoktrinasi politik; 1968, CIVICS pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan
ilmu pengetahuan sosial; 1969, PKN yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan
MPRS; 1973, PKN yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; 1975 dan 1984, PMP yang tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan
P4; 1994, PPKn sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4.
Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, semua bentuk penataran P-4 telah dibekukan, dan pada tanggal 30 April 1999 BP7 secara resmi dilikuidasi kembali pada PKN
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 11
TIGA PENDEKATAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA1. Social-cultural development, melalui
penciptaan dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
2. Psycho-paedagogical development, melalui perkembangan psikologis seseorang
melalui proses belajar. 3. Socio-political development, melalui
berbagai intervensi kebijakan politik pemerintah.
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 12
PENGERTIAN PKN1. Civic education yakni “…the foundational course work in
school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives”
2. atau yang lebih luas yakni Citizenship Education “…both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen” Cogan (1999:4)
UPAYA MENUMBUHKAN SIKAP SISWA BERPIKIR KRITIS TENTANG DEMOKRASI, BERTINDAK DEMOKRATIS DAN MEMBANGUN DEMOKRASI.
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 13
Urgensi pendidikan kewarganegaraana. Meningkatnya gejala dan
kecenderungan political unliteracy, tidak melek politik, tidak mengetahui cara
kerja demokrasi dan lembaga politik di kalangan warganegara.
b. Meningkatnya political apathies yang ditunjukkan dengan sedikitnya
keterlibatan warganegara dalam proses-proses politik.
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 14
Urgensi ……c. Salah satu instrumen pendidikan politik yang
mampu melakukan empowerment bagi masyarakat, terutama masyarakat terpelajar.
d. Sebagai wahana dan instrumen untuk melakukan social engineering dalam rangka membangun social capital yang efektif bagi
tumbuhnya kultur demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara serta
tumbuhnya masyarakat madani.
(Azyumardi Azra)
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 15
PARADIGMA METODOLOGI PKN
1. Transfer of knowledge Making Scientific Attitude berpikir kritis ttg
Demokrasi2. Transfer of attitude Making Democratic Citizenship Attitude
menjadi WN Demokratis
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 16
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah:
a. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab.
b. Menjadi warganegara yang baik dan demokratis.
c. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis.
d. Membentuk siswa yang memiliki good and responsible citizen.
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 17
VOTER EDUCATIONAt its core, voter education is an enterprise designed to ensure that voters are ready, willing, and able to participate in electoral
politics. It has been assumed that this entails election literacy and confidence that the
electoral process is appropriate and efficacious in selecting governments and promoting
policies that will benefit the individual voter.
Sumber: www.aceproject.org
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 18
TUJUAN Traditional voter education aims to
create of a climate of knowledgeable participation by all potential voters in a forthcoming election. It also seeks to enable potential voters to cast their
votes with confidence.
Sumber: www.aceproject.com
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 19
VOTER EDUCATION
KUALITAS PEMILU
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil
VOTER EDUCATION MENENTUKAN KUALITAS PEMILU
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 20
VOTER EDUCATION
PENYELENGGARAPEMILU
MASYARAKAT
PENGAWAS PEMILU
(Khusus pengawasan)PESERTA PEMILU
UU Pemilu dan UU Penyelenggara Pemilu tidak menyebut secara spesifik soal pendidikan pemilih dan institusi yang bertanggung jawab untuk melakukannya.
SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
PERAN GURU PKN Guru PKN memiliki peran penting dalam
pembentukan warga negara yang utuh bagi generasi muda.
Dalam kurikulum PKN terdapat beberapa materi terkait dengan Demokrasi, Budaya Politik, maupun Pemilihan Umum
Pada prinsipnya materi pendidikan pemilih merupakan bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan.
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 21
MATERI DALAM PENDIDIKAN PEMILIH
Makna pemilu dan pentingnya pemilu Bagaimana pemilu diselenggarakan:
penyelenggara, azas penyelenggaraan, dan tahapan dalam penyelenggaraan
Bagaimana caranya menjadi pemilih Bagaimana berpartisipasi dalam pemilu Bagaimana menjadi pemilih yang baik
dalam pemilu Hak warga negara pasca pemilu
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 22
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 23
TUJUAN PEMILU(ELECTION
OBJECTIVES)
KETERWAKILAN POLITIK
(POLITICAL REPRESENTATIVENESS
INTEGRASI NASIONAL(NATIONAL
INTEGRATION)
PEMERINTAHAN EFEKTIF
(EFFECTIVE GOVERNMENT)
UNTUK APA PEMILU?
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 24
PENYELENGGARA PEMILU KPU sebagai lembaga yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri (pasal 22E UUD 1945)
Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS
Syarat jadi penyelenggara pemilu Tugas dan kewenangan KPU
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 25
TUJUAN NASIONAL
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN
UMUM
IKUTMELAKSANAKAN
KETERTIBAN DUNIA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANGSAPEMIILU TUJUAN
PEMILU
TUJUAN PEMILU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 26
AZAS PENYELENGGARAAN PEMILU
Mandiri Jujur Adil
Kepastian hukum Tertib penyelenggaraan
Kepentingan umum Keterbukaan Proporsional Akuntabilitas
Efisiensi Efektivitas
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 27
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PENDAFTARAN PESERTA PEMILU
PENETAPAN PESERTA PEMILU
PENETAPAN JUMLAH KURSI DANPENETAPAN DAERAH PEMILIHAN
PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
MASA KAMPANYE
MASA TENANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENETAPAN HASIL PEMILU
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR.DPD, DPRD
TAHAPAN
PENYELENGGARAAN
PEMILU
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 28
CARA JADI PEMILIH Persyaratan Pemilih
Mekanisme dan jadwal pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan daftar
pemilih pemilu
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 29
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
Membantu PPS dan PPLN dalam pemutakhiran data pemilih Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan PPS Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS perbaikan yang
diumumkan PPS Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPR dan
DPRD yang diumumkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPD yang
diumumkan KPU Menjadi peserta kampanye Terlibat dalam siaran kampanye Bekerja sama dengan KPPS dalam pengadaan perlengkapan pemungutan
suara Menghadiri kegiatan KPPS dan KPPSLN sebelum diadakannya
pemungutan suara
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 30
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
Memantau penghitungan suara di TPS Menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran,
penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS
Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu.
SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 31
METODE PENDIDIKAN PEMILIH
Internalisasi materi dalam kurikulum Ceramah/pemaparan oleh guru dengan tanya
jawab Diskusi kelompok Bermain peran Pembahasan Kasus ? ? ?
Top Related