LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 14 Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 27 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN KEWENANGAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan uraian Kewenangan Wajib yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;5. Kewenangan Wajib adalah Kewenangan yang wajib diklaksanakan Daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah .6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada pemeritahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul .

BAB IIKEWENANGAN WAJIB

Pasal 2

(1) cDengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh daerah sebagai berikut :

a. Bidang Pekerjaan Umum;b. Bidang Kesehatan;c. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;d. Bidang Pertanian;e. Bidang Perhubungan;f. Bidang Industri dan Perdagangan

g. Bidang Peneneman Modal;h. Bidang Lingkungan Hidaup;i. Bidang Pertahanan;j. Bidang Koperasi;k. Bidang Tenaga Kerja;

(2) Uraian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang di tetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB IIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua kewenangan yang dilakukan oleh Daerah tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terdapat kewenangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan harus dilaksanakan maka akan diadakan perubahan Peraturan Daerah ini

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di BantulPada tanggal 06 September 2000--------- --------------------------

-----BUPATI BANTUL

ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di BantulPada tanggal 11 September 2000

SEKRETARIS DAERAHKABIPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTULSERI D NOMOR 14 TAHUN 2000

LAMPIRANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2000TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN WAJIB KABUPATEN BANTULNO BIDANG

KEWENANGANBENTUK KEWENANGAN RINCIAN KEWENANGAN KETERANGAN

1 2 3 4 51. PEKERJAAN UMUM A. BINA MARGA 1. Perencanaan (desain) dan gambar jalan, jembatan, gedung dan

bangunan lainnya2. Pengendalian/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

fisik, sarana dan prasarana.3. Assistensi dokumen perencanaan teknis.4. Kooordinasi fungsional instansi terkait.

1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Penyusunan program perwujudan jaringan jalan sekunder :

a. Pada kota-kota yang bukan merupakan Ibukota Kabupaten dan bukan merupakan Ibukota propinsi.

b. Pada kota-kota yang merupakan Ibukota Kabupaten dan bukan merupakan Ibukota Propinsi.

2. Perencanaan teknis dan pembangunan atas :a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional

dan jalan Propinsi.b. Jalan lokal primer.c. Jalan sekunder selain yang tidak termasuk dalam kelompok Jalan

Nasional dan jalan propinsi.d. Jalan yang tidak termasuk dalam huruf a, b dan c yang mempunyai

nilai strategis terhadap kepentingan Kabupatene. Jaringan jalan sekunder di dalam Kabupaten.3. Pemelihaaraan atas :

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam kelompok jalan nasional dan jalan propinsi.

b. Jalan lokal primer.c. Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan

Seluruh rincian akan terbagi habi dalam ketugasan organisasi perangkat daerah

1

B. CIPTA KARYA

nasional dan jalan propinsi.d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a,b dan c yang

memiliki nilai strategis terhadap kepentingan Kabupaten.e. Pemeliharaan rutin jaringan jalan arteri primer dan kolektor

primer yang termasuk dalam kelompok jalan nasional dan kelompok jalan propinsi yang berada dalam wilayah Kabupaten.

4. Penetapan status jalan sebagai jalan desa.5. Melaksanakan :

a. Penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga.

b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga.

c. Perijinan dan pengawasan pemanfaaatan jalan beserta utilitasnya.

d. Penananggulangan kerusakan jalan dan jembatan kabupaten akibat bencana alam.

e. Pembangunan peningkatan jalan sertta pengelolaan alat berat, laboratorium dan AMP.

1. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten beserta program pemanfaatan ruang Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang untuk kawasan pengembangan kecuali Kabupaten dan satuan –satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan nasional dan/atau Propinsi.

2. Penyusuunan RUTRK beserta Program Pemanfaatan dan penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan kota kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan nasional dan/atau propinsi.

3. Penyusunan rencana teknik ruang dan penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan permukiman kecuali satuan permukiman yang mempunyai kepentingan nasional dan /atau Propinsi.

4. Penyusunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawassan untuk kota, kecuali kawasan kota yang mempunyai kepentingan nasional dan/atau propinsi.

5. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana

2

C. PENGAIRAN

dan fasilitas lingkungan perumahan.6. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas

lingkungan perumahan.7. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran.8. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan

umum, lapangan-lapangan, taman-taman dan pekuburan umum.9. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan

penanggulangan bahaya kebakaran.10. Pembangunan,pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana

penyediaan air bersih11. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pembuangan sampah, air

limbah dan prasarana draenase daerah permukiman.12. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana

pembuangan air limbah daerah permukiman.13. Pembangunan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana

pelayanan keebersuihan.14. Perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

dibidang Cipta Karya.15. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas

lingkungan perkotaan dan perdesaan.

1. Penetapan pembentukan dan atau pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air secara organisatoris teknis dan financial mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan dan pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier.

2. Penyusunan perencanaan teknis program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan :

a. Pengawasan, pemgendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi peningkatan dan pengembanngan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan.

b. Pengelolan perijinan bangunan dan rekomendasi penambangan bahan galian c pada alur sungai.

3

D. TATA RUANG

c. Penanggulangan banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknis sipil.

3. Pemberian ijin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi.4. Penetapan masa irigasi untuk setiap daerah-daerah irigasin dalam

rangka pemabagian dan pemberian air secar tepat guna.5. Penetapan prioritas pembagian air sesuai dengan situasi dan kondisi

setempat.6. Ekspoitasi dan irigasi, draenase beserta bangunan-bangunan

pelengkapnya.7. Perijinan untuk mengadakan dan atau pembongkaran bangunan-

bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya.

8. Rehabilitasi dn upgrading jaringan irigasi.9. Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi.10. Operasi dan pemeliharaan pengairan :

a. Operasi dan pemeliharaan irigasib. Operasi dan pemeliharaan sumur pompa.c. Bantuan operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan.d. Penyerhan irigasi kecil.

11. Pengembangan irigasi desa12. Penyuluhan dan pengembangan P3A13. Konservasi sumberdaya air.14. Pengadaan air baku/pemanfaatan air tanah15. Pengelolaan sungai-sungai yang daerah aliran sungainya terletak

disatu wilayah

1.Kegiatan perencanaan tata ruanga.Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatenb.Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTK). Rencana Teknik

Ruang (RTR) dan Rencana Indukn Sistim Seluruh Sektor.2. Kegiatan perijinan

a. Perijinan pemanfaatan ruangb. Penertiban pelanggaran peruntukan ruang

3.Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang

4

II. KESEHATAN

E. PERMUKIMAN

A. Perencanaan Kesehatan

B. Pengorganisasian Upaya Kesehatan

C. Pengelolaan Pegawai dan Tenaga Kesehatan

D. Penganggaran Kesehatan

a.Penetapan kebijakan tata ruangb.Penetapan standarisasi/ pedoman penyusunan rencana dan pengendalian

pemanfataan tata ruang

1. Percadangan Areala. Penetapan pengadaan SICAb. Penatapan pengadaan RKSKPc. Penetapan identifikasi areald. Penetapan SK percadangan areale. Penetapan RTSPf. Perijinan penentuan mitra kerja (SIPD)

1. Pengembangan dn pengendalian system informasi kesehatan Kabupaten2. Penetapan rencana strategis dan program kesehatan wilayah Kabupaten3. Penyusunan Rencana Operasional kegiatan dari Dinas Kesehatan4. Koordinasi penyusunan rencana operasional kegiatan dari UPT

kesehatan Kabupaten (PUSKESMAS, RUMAH SAKIT dan lain-lain).

Pengorganisasian sistim dan pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten2. Penetapan struktur organisasi, susunan jabatan, kebutuhan sumberdaya

manusia ,dll dari Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan Kabupaten.3. Adaptasi (bila diperlukan) dan penerapan pedoman, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat4. Pelaksanaan penilaian kinerja dan pengembangan organisasi Dinas

Kesehatan dan UPT Kesehatan Kabupaten

1. Perhitungan da penetapan kebutuhan tenaga kesehatan kabupaten2. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan ( setingkat SLTA dan

DIII)3. Rekruitmen dan distribusi tenaga/pegawai kesehatan untuk dinas

kesehatan dan UPT Kesehatan Kabupaten.4. Pengelolaan pegawai dinas kesehatan dan UPT Kesehatan kabupaten5. Pembinaan karier pegawai/tenaga kesehatan kesehatan lingkup

Kabupaten

5

E. Pelaksanaan dan Pengendalian Upaya Kesehatan

6. Pemberian ijin kerja dan penempatana apoteker, termasuk apoteker pendamping dan apoteker penggganti

7. Pemberian ijin kerja dan penempatan asisten apoteker

1. Alokasi anggaran daerah untuk kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan Kabupaten

2. Penetapan rencana dan pedoman penggunaan anggaran daerah3. Penetapan sistim akuntabilitas pelaksanaan anggaran daerah

1. Penyehatan lingkungan :a. Pemberian ijin, akreditasi, bimbingan dan pengendalian terhadap

upaya penyehatan lingkungan bercakupan kabupatenb. Pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan yang bercakupan

kabupaten seperti penyehatan lingkungan permukiman , pengendalian vector, penyehatan air dan limbah

c. Pengendalian kritis kesehatan lingkungan dalam lingkup kabupaten.2. Penyehatan Perilaku Masyarakat

a. Penyuluhan kesehatan masyarakat bercakupan kabupatenb. Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatanc. Bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan penyuluhan

kesehatand. Pengembangan kerjasama lintas sector di tingkat kabupten

Pelayanan Kesehatan Masyarakata. Pemberian ijin, akreditasi, bimbingan dan pengendalian terhadap

upaya pelayanan kesehatan masyarakat bercakupan kabupatenb. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang

bercakupan kabupaten seperti perbaikan gizi masyarakat, kesehatan keluarga, kesehatan sekolah, kesehatan tenaga kerja, dan kesehatan jiwa masyarakat

4. Pelayanan Medika. Pemberian ijin, akreditasi, bimbingan dan pengendalian terhadap

upaya pelayanan medic bercakupan Kabupatenb. Penyelenggaraan pelayanan medic termasuk ASKES bercakupan

6

F. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kabupten5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Pembiayaan

Kesehatana. Pemberian ijin, akreditasi, bimbingan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan JPKM dan system pembiayaan kesehatan lain bercakupan Kabupaten

b. Penyelenggaraan JPKM dan sitem pembiayaan kesehatan lain yang bercakupan kabupaten

c. Pengembangan Bapel JPKM, kepesertaan masyarakat dan penyelesaian perselisihan JPKM skala kabupaten

6. Pemberantasan Penyakit Menulara. Pemberian ijin, akreditasi, bimbingan dan pengendalian terhadap

upaya pemberantasan penyakit menular dengan bercakupan kabupaten

b. Pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular yang bercakupan kabupaten

c. Pelaksanaan dan koordinasi surveilans, epidemologi,karantina, kesehatan pelabuhan, kesehatan haji, serta penanggulangan krisis dan wabah skala kabupaten

Pengelolaan Obat, Sediaan farmasi dan Makanana. Pencegahan dan penangulangan penyalahgunaan obat

narkotika,psikotropika ,zat adiktif dan bahan berbahaya lainnyab. Surveilans penggunaan bahan tambahan terhadap makanan (BTM)c. Perijinan , sertifikasi, akreditasi, bimbingan dan pengendalian

sarana produksi dan usaha distribusi obat, sediaan farmasi dan makanan bercakupan kabupaten

d. Pemberian ijin, bimbingan dan pengendalian apotik dan toko obate. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan tugas/pelayanan

apotekerf. Perencanaan pengadaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan

dasar essensial, sangat essensial, sangat-sangat essensial secar terpadu dari berbagai sumber dana bagi pelayanan kesehatan di Kabupaten, termasuk bagi PUSKESMAS

g. Pengelolaan obat (penyimpanan, distribusi,dll) untuk

7

III. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

G. Pelaporan

H. Lain-lain

A.PENDIDIKAN PRA SEKOLAH/TK

PUSKESMASh. Pemasyarakatan konsep obat essensial serta penggunaan obat

generic berlogo serta tanaman obat keluargai. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar sekaligus

sebagai alat bukti dinamika logistic

1. Pembuatan daftar masalah kesehatan masyarakat kabupaten dan agenda penelitiannya

2. Penyebarluasan agenda penelitian berikut tahapan, prioritas dan lain-lain3. Pembuatan dan jaringan usulan penelitian dan pengembangan kesehatan

sakala kabupaten4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan (termasuk survey

cepat dan survey-survey lain) skala kabupaten5. Bimbungan, pengendalian, pembinaan jaringan kerja sama peenlitian dan

pengembangan kesehatan skala kabupaten6. Koordinasi penyelenggaraan seminar dalam rangka pelaksanaan

penelitian dan pengembangan kesehatan skala kabupaten

1. Koordinasi pencatatan dan pelaporan kegiatan dibidang kesehatan, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta di wilayah kabupaten2. Pemantauan dan evaluasi program/upaya kesehatankabuapten melaui pengolahann hasil pencatatan dan pelaporan untuk disampaikan kepada Departemen Kesehatan

Kerjasama internasional dibidang upaya kesehatan dan sumberdaya kesehatan untuk kepentingan kabupaten

Penetapan standarr pelayanan minimal bidang pendidikan TK Penetapan standar minimal akreditasi TK3. Fasilitasi upaya pemerataan dan peningkatam kualitas pendidikan TK4. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan

penyelenggaraa/pengelolaan kinerja TK

8

B.PENDIKAN DASAR1. SEKOLAH DASAR

5. Menyusun pedoman pengelolaan TK6. Fasilitasi pengadaan buku-bukupelajaran pokok TK7. Penetapan dan pengembangan kurikulum muatan local8. Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan TK9. Pelaksanaan penerimaan siswa

10. Melaksanakan pembinaan kegiatan murid TK11. Mengembangkan standar kompetensi murid TK12. Mengusahakan perpustakaan TK13. Melaksanakan usaha kesehatan Tk14. Pengelolaan peijinan pendirian TK swasta

15. Menyusun kebutuhan, penggunaan dan pengadaan serta pendistribusian alat-alat pendidikan TK serta pemeliharaannya

16. Menyelenggarakan koordinasi administrasi TK17. Pemberiaan subsidi kepada TK

18. Penetapan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemerataan guru TK, tenaga kependidikan dan pegawai19. Penyelenggaraan seleksi , pengangkatan, penempatan, pembinaan, pemindahan dan peningkatan kesejahteraan guru TK, tenaga kependidikan dan kebudayaan20. Pemberian penghargaan dan peningkatan mutu bagi guru TK, tenaga kependidikan dan pegawai

21. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan luar sekolah TK22. Mengangkat dan memberhentikan Kepala TK

23. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidik TK24. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyaluran gaji Kepala Sekolah TK. Guru dan penjaga sekolah25. Penyediaan kesejahteraan Kepala Sekolah TK, guru dan tenaga penjaga sekolah26. Pendataan Kepala Sekolah TK, guru dan penjaga sekolah27. Pengurusan BP328. Pengurusan kenaikan pangkat guru, kenaikan gaji berkala Kepala sekolah TK. Guru TK dan penjaga sekolah29. Pemberian cuti

9

30. Pengadaan dan pengelolaan administrasi tanah, bangunan serta sarana prasarana kesenian dan olahraga

1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan dasar yang wajib dilaksanakan

2. Penetapan standar minimal akreditasi sekolah dasar3. Fasilitas pengadaan buku-buku pelajaran pokok sekolah4. Pengembangan kurikulum muatan local dan pendidikan luar sekolah5. Penyelenggaraan, pembinaan, pematauan, pengendalian dan pengawasan

pendidikan dasar baik negeri maupun swasta6. Pengelolaan peijinan pendirian sekolah swasta7. Melaksanakan pembinaan, pengawasa dan akriditasi sekolah-sekolah

swasta8. Melaksanakan pencatatan dan penilaian penyelenggaraan sekolah dasar

swasta9. Memantau , pengendalian dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen

sekolah negeri dan swasta10. Penerimaan siswa11. Pengelolaan dan pemberian beasiswa12. Pembinaan siswa berprestasi dan pembinaan bibit unggul13. Usaha Kesehatan Sekolah14. Melaksanakan kegiatan siswa dan mengembangkan standar kompetensi siswa15. Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni16. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, koperasi dan perpustakaan17. Penetapan rencana kebutuhan, tenaga guru, tenaga kependidikan18. Penyelenggaraan seleksi, pengakatan, penempatan, pembinaan, pemindahan dan pemerataan guru, tenaga kependidikan dan tenaga lainnnya serta termasuk peningkatan kesejahteraannya19. Pemberian cuti untuk kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan tenaga penjaga sekolah20. Penyediaan kesejahteraan bagi Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi21. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga

10

2. SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA

pendidikan dan tenaga administrasi22. Pengelolaan honorarium kelebihan jam mengajar guru tidak tetap23. Peningkatn mutu guru mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)24. Pengadaan, penempatan, dan pemerataan pesebaran pengawas, guru dan tenaga kependidikan25. Peningkatan mutu tenaga kependidikan dan tenaga administrasi26. Pengelolaan kepegawaian guru, pegawai administrasi dan penjaga27. Melaksanan mutasi tenaga kependidikan28. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyaluran gaji kepala sekolah. Guru, pegawai dan penjaga sekolah29. Pendataan Kepala Sekolah, guru, pegawai dan penjaga sekolah30. Penempatan, pemindahan dan memproses kenaikan gaji ,pangkat guru, Kepala Sekolah, pegawai dan penjaga31. Pengumpulan dan pengolahan data kependidikan dan kebudayaan32. Penyelenggaraan THB,EBTA dan EBTANAS33. Penyelenggaraan ujian persamaan34. Pemberian ijin dan persetujuan APBS Negeri35. Melaksanakn Sistem Informasi Manajemen Kependidikan36. Pengelolaan keuangan kegiatan operasional dan perawatan sekolah negeri dan swasta. Menyusun rencana kebutuhan pembangunan dan penggunaan tanah, gedung dan bangunan37. Menyusun kebutuhan, pengadaan pendistribusian dan menyusun rencana penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pemeliharaannya termasuk penggunaan infrastruktur sekolah38. Menyelenggarakan koordinasi administrasi sekolah39. Mengadakan, mendistribusi blanko-blanko STTB dan DANEM40. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah41. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan kesenian serta kesehatan sekolah42. Pengurusan BP.343. Penyelenggaraan SD kecil dan SD terpadu

11

1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama yang wajib dilaksanakan

2. Penetapan standar minimal akreditasi sekolah SLTP3. Fasilitas pengadaan buku-buku pelajaran pokok SLTP4. Pengembangan kurikulum muatan lokal untuk SLTP5. Penyelenggaraan, pembinaan, pematauan, pengendalian dan pengawasan

pendidikan SLTP baik negeri maupun swasta6. Pengelolaan peijinan pendirian SLTP swasta7. Melaksanakan pembinaan, pengawasa dan akriditasi sekolah-sekolah

swasta8. Melaksanakan pencatatan dan penilaian penyelenggaraan SLTP swasta9. Memantau , pengendalian dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen

sekolah negeri dan swasta10. Penerimaan siswa11. Pengelolaan dan pemberian beasiswa12. Pembinaan siswa berprestasi dan pembinaan bibit unggul13. Usaha Kesehatan Sekolah14. Melaksanakan kegiatan siswa dan mengembangkan standar kompetensi siswa15. Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni16. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, koperasi dan perpustakaan17. Penetapan rencana kebutuhan, tenaga guru, tenaga kependidikan18. Penyelenggaraan seleksi, pengakatan, penempatan, pembinaan, pemindahan dan pemerataan guru, tenaga kependidikan dan tenaga lainnnya serta termasuk peningkatan kesejahteraannya19. Pemberian cuti untuk kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan tenaga penjaga sekolah20. Penyediaan kesejahteraan bagi Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi21. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidikan dan tenaga administrasi22. Pengelolaan honorarium kelebihan jam mengajar guru tidak tetap23. Peningkatn mutu guru mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)

12

3. PENDIDKAN MENENGAH DAN KEJURUAN

24. Pengadaan, penempatan, dan pemerataan pesebaran pengawas, guru dan tenaga kependidikan25. Peningkatan mutu tenaga kependidikan dan tenaga administrasi26. Pengelolaan kepegawaian guru, pegawai administrasi dan penjaga27. Melaksanan mutasi tenaga kependidikan28. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyaluran gaji kepala sekolah. Guru, pegawai dan penjaga sekolah29. Pendataan Kepala Sekolah, guru, pegawai dan penjaga sekolah30. Penempatan, pemindahan dan memproses kenaikan gaji ,pangkat guru, Kepala Sekolah, pegawai dan penjaga31. Pengumpulan dan pengolahan data kependidikan dan kebudayaan32. Penyelenggaraan THB,EBTA dan EBTANAS33. Penyelenggaraan ujian persamaan34. Pemberian ijin dan persetujuan APBS Negeri35. Melaksanakn Sistem Informasi Manajemen Kependidikan36. Pengelolaan keuangan kegiatan operasional dan perawatan sekolah negeri dan swasta. Menyusun rencana kebutuhan pembangunan dan penggunaan tanah, gedung dan bangunan37. Menyusun kebutuhan, pengadaan pendistribusian dan menyusun rencana penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pemeliharaannya termasuk penggunaan infrastruktur sekolah38. Menyelenggarakan koordinasi administrasi sekolah39. Mengadakan, mendistribusi blanko-blanko STTB dan DANEM40. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah41. Pengadministrasian sekolah dan bangunan sekolah42. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan kesenian serta kesehatan sekolah43. Pengurusan BP.3

1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan umum dan kejuruan yang wajib dilaksanakan

2. Penetapan standar minimal akreditasi sekolah SMU dan SMK3. Fasilitas pengadaan buku-buku pelajaran pokok SMU /SMK

13

4. Pengembangan kurikulum muatan lokal untuk SMU/SMK5. Penyelenggaraan, pembinaan, pematauan, pengendalian dan pengawasan

pendidikan SMU/SMK baik negeri maupun swasta6. Pengelolaan peijinan pendirian SLTP swasta7. Melaksanakan pembinaan, pengawasa dan akriditasi sekolah-sekolah

swasta8. Melaksanakan pencatatan dan penilaian penyelenggaraan SMU/SMK

swasta9. Memantau , pengendalian dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen

sekolah negeri dan swasta10. Penerimaan siswa11. Pengelolaan dan pemberian beasiswa12. Pembinaan siswa berprestasi dan pembinaan bibit unggul13. Usaha Kesehatan Sekolah14. Melaksanakan kegiatan siswa dan mengembangkan standar kompetensi siswa15. Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni16. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, koperasi dan perpustakaan17. Penetapan rencana kebutuhan, tenaga guru, tenaga kependidikan18. Penyelenggaraan seleksi, pengakatan, penempatan, pembinaan, pemindahan dan pemerataan guru, tenaga kependidikan dan tenaga lainnnya serta termasuk peningkatan kesejahteraannya19. Pemberian cuti untuk kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan tenaga penjaga sekolah20. Penyediaan kesejahteraan bagi Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi21. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidikan dan tenaga administrasi22. Pengelolaan honorarium kelebihan jam mengajar guru tidak tetap23. Peningkatn mutu guru mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)24. Pengadaan, penempatan, dan pemerataan pesebaran pengawas, guru dan tenaga kependidikan25. Peningkatan mutu tenaga kependidikan dan tenaga administrasi

14

4.PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH- PEMUDA DAN OLAHRAGA1. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

26. Pengelolaan kepegawaian guru, pegawai administrasi dan penjaga27. Melaksanan mutasi tenaga kependidikan28. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyaluran gaji kepala sekolah. Guru, pegawai dan penjaga sekolah29. Pendataan Kepala Sekolah, guru, pegawai dan penjaga sekolah30. Penempatan, pemindahan dan memproses kenaikan gaji ,pangkat guru, Kepala Sekolah, pegawai dan penjaga31. Pengumpulan dan pengolahan data kependidikan dan kebudayaan32. Penyelenggaraan THB,EBTA dan EBTANAS33. Penyelenggaraan ujian persamaan34. Pemberian ijin dan persetujuan APBS Negeri35. Melaksanakn Sistem Informasi Manajemen Kependidikan36. Pengelolaan keuangan kegiatan operasional dan perawatan sekolah negeri dan swasta. Menyusun rencana kebutuhan pembangunan dan penggunaan tanah, gedung dan bangunan37. Menyusun kebutuhan, pengadaan pendistribusian dan menyusun rencana penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pemeliharaannya termasuk penggunaan infrastruktur sekolah38. Menyelenggarakan koordinasi administrasi sekolah39. Mengadakan, mendistribusi blanko-blanko STTB dan DANEM40. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana sekolah41. Pengadministrasian tanah dan bangunan sekolah42. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan kesenian serta kesehatan sekolah43. Pengurusan BP.3

1. Penetapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan luar sekolah (PLS)

2. Penetapan standar minimal akreditasi kursus3. Penetapan pedoman system pengawasan PLS4. Fasilitasi upaya pemerataan dan peningkatan kualitas PLS

15

2. PEMUDA DAN OLAH RAGAa. Kepemudaan

b. Keolahragaan

c. Kesegaran Jasmani dan

5. Fasilitasi pengadaan buku pelajaran pokok/modul, tutor pake , AKF (keaksaraan fungsional), tutor paket A setara SD, tutor paket B setara SLTP, paket C

6. Pemberian penghargaan bagi tutor/peñata kependidikan7. Penyelengaraan kejar paket AKF, Kejar paket A setara SD, tutor paket

B setara SLTP, kejar paket setara SMU/SMK8. Menganjurkan berdirinya, membantu dan mendirikan kursus-kursus

kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan daerah9. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta

huruf yang diselenggarakan oleh badan-badan swasta10. Mengusahakan perpustakaan rakyat11. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengantar kewajiban belajar (bimbingan belajar)12. Identifikasi, seleksi tenaga ke-PLS-an13. Pelatihan tenaga kependidikan luar sekolah14. Penyelenggaraan program PLS15. Pengadaan sarana dan prasarana warga belajar dan tutor16. Penyelenggaraan evaluasi17. SPEM (supervise,Monitoring, Evaluasi dan Peaporan18. Dukungan dana PLS19. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan melalui sarana rekaman. Penelitian, penulisan20. Menetapkan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan21. Dana pelatihan tenaga kependidikan dan ketenagakerjaan lainnnya.22. Kursu PLS yang diselenggarakan oleh Masyarakat (DIKLUSEMAS)23. Pemberian peijinan penyelenggaraan kursus-kursus dan pendidikan lainnya24. Pengembangan kurikulum muatan local untuk paket AKF, paket A setara SD, tutor paket B setara SLTP, paket C

16

Rekreasi

F. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

a. Kesenian

b. Kebudayaan

1. Perencanaan dan penyelenggaraan latihan pemuda pramuka, paskibraka,peran serta pemuda dalam pembangunan, kelompok pemuda produktif dan kelompok minat

2. Pendataan kegiatan kepemudaan dan koordinasi Pembina pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan

3. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana pemuda dan kepramukaan4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keberhasilan pembinaan

olahraga di TK, SLTP,dan SMU/SMK5. Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda6. Melaksanakan pemberdayaan organisasi kepemudaan7. Menetapkan pedoman pemberdayaan organisasi kepemudaan

1. Permasalahan dan pembinaan olah raga masyarakat, serta pembinaan prestasi anak

2. Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional3. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga4. Penyediaan dana olah raga5. Pembinaan dn pengembangan perkumpulan olah raga6. Menetapkan petunjuk kegiatan ke olah ragaan di sekolah7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olah raga di sekolah8. Pendidikan dan kepelatihan kepemudaan dan ke olah ragaan

1. Pengadaan tanah, sarana dan prasarana, dana untuk kesegaran jasmani dan rekreasi

2. Pemeliharaan fasilitas kesegaran jasmani, rekreasi serta taman kesegaran jasmani dan rekreasi

3. Pengangkatan dan pembinaan tenaga pengelola Taman kesegaran jasmani dan rekreasi,instruktur, pelatih, pembimbing, penyuluh kesegaran jasmani dan rekreasi

4. Penyelenggaraan pecan kesegaran jasmani

1.Pembinaan dan pengembangan kesenian2.Pengadaan dan perawatan sarana dn prasarana kesenian termasuk

17

c. Permusiuman

d. Sejarah dan Purbakala

pengadaan tenaganya3.Pemberian bantuan dan atau penghargaan kepada seniman, pendorong penyandang dana oragnisasi seni dan penyelenggara kegiatan seni4.Pemberian perijinan penyelenggaraan kursus-kursus kesenian5.Melaksanakan fasilitas dan pengelolaan kesenian daerah6.Memberikan sumbangan seni tingkat Kabupaten7.Menagujukan usul/calon penerima penghargaan seni timngkat Propinsi dan nasional8.Melaksanakan pendataan dan informasi kesenian9.Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengkayaan kesenian tingkat Kabupaten10. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan kesenian11. Mengusulkan karya industry seni untuk dipatenkan12. Mengisi pentas seni pada pranata social budaya sesuai dengan tradisi yang ada13. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industry budaya dan pranata social budaya di daerah dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain

1.Melaksanakan fasilitas dan pengelolaan kebudayaan daerah di tingkat Kabupaten2.Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat Kabupaten3.Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat Propinsi4.Melaksanakan pendataan/informasi kebudayaan5.Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Kabuapten ke luar negeri6.Memfasilitasi kegiatan kebudayaan kebudayaan anatar kabupaten/kota7.Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten8.Melaksankan kegiatan fasilitas dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan termasuk budaya spiritual antara lain penelitian,

18

IV. PERTANIAN

e. Kebahasaan dan Kesusastraan

A.PERTANIAN TANAMAN PANGAN

1. pengujian penerapan teknologi

2. sumberdaya lahan dan air

pengkajian penulisan, penanaman dan penyebarluaskan informasi tingkat kabupaten9.Melaksankan kegiatan fasilitas dan pengembangan penulisan sejarah bangsa melalui antara lain perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah daerah dan nasional10. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional

1.Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaa/ perlindungan dan pemanfaatan museum di tingkat Kabupaten2.Melaksanakan sosialaisai peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian1.Menyiapakan data pendukung pemetaan/zoning2.Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya (BCB)3.Melaksanakn penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya berskala kabupaten4.Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten5.Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya6.Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya7.Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan8.Melaksanakan pengamanan BCB9.Memberi ijin membawa BCB dari satu kabupate/kota ke kabupaten/kota lain dalam satu propinsi10. Menerima permohonan kepemilikan BCB dari pemilik11. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya12. Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya13. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs14. Melakasakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya

19

3. perbenihan

4. pupuk organik dan unorganik

5. pestisida

di kabupaten15. Melaksanakan penelitian pra sejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeometri dalam lingkup daerah16. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi17. Melaksanakan kerja sama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten

1. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah

2. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di tingkat kabupaten

3. Memberi penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten4. Meneliti dan menelaah sastra daerah5. Melaksankan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui

berbagai media dan kegiatan6. Melaksankan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra

daerah yang bermutu7. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing

1.Meyelenggarakan demontrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani2.Melakukan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani3.Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh petani1.Melakukan identifikasi areal potensial untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten2.Menetapkan sasaran areal dan lokasi prioritas bang.lahan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya lahan3.Menetakan peta potensi dan peta pemanfaatan sumber daya lahan di kabupaten4.Melakukan bimbingan pengembangan dan rehabilitasi lahan kepada petani5.Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan air, pengairan untuk budi

20

6. Pembinaan alat dan mesin

7. Pelayanan dan perijinan usaha

8. Pembinaan managemen usaha tani

9. Panen, pasca panen dan pengolahan hasil

daya tanaman6.Membuat dan memelihara jaringan pengairan tingkat usaha tani dan kuarter7.Penentuan jadwal tanam

1. Merencakan, mengatur dan memantau pengadaan dan penyaluran benih di kabupaten

2. Mendirikan dan mengelola unit perbenihan Balai benih3. Memperbanyak dan menyalurkan benih sebar (BR)4. Memperbanyak dan menyalurkan mata temple Pohon induk pada

petani5. Membina dan mengembangkan penangkaran benih6. Membina perbanyakan dan penyaluran benih sebar yang dilakukan

oleh swasta1. Melakukan bimbingan dan mengawasi penggunaan pupuk di

kabupaten2. Mengatur, memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk

di kabupaten3. Bimbingan dan pengawasan penggunaan pupuk di tingkat usaha tani4. Pengujian lapangan secara local tehadap produk pupuk yang baru5. Pengujian mutu pupuk6. Penetapan ijin penggunaan pupuk di tingkat kaupaten

1.Melakukan bimbingan teknis peredaran, penggunaan, pengawasan dan pemusnahan2.Melakukan demontrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian di lahan petani3.Pengujian lapangan secara local terhadap produk pestisida terbatas /berbisida baru4.Sertfikasi dan pemberian ijin penggunaan pestisida terbatas ditingkat kabupaten

1.Menyebarkan prototype alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasikan kepada masyarakat2.Melakukan demontrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian di

21

10.Pembinaan Pemasaran

11. Perlindungan tanaman pangan dan holtikultura

lahan petani3.Melakukan bimbingan terhadap bengkel alat dan mesin di kabupaten4.Melakukan identifikasi dan inventarisasi keperluan alat dan mesin pertanian di kabupaten5.Melakukan bimbingan dan mengawasi muutu pada tingkat penggunaan alat dan mesin pertanian oleh petani dengan memperhatikan aspek serta pengaruh terhadap produksi1.Memberikan ijin dan mengawasi usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras milik orang warga Negara atau badab hokum Indonesia yang tidak menggunakan modal asing2.Memberikan ijin dan mengawasi usaha budi daya tanaman pangan (kecuali padi dan kedelai)3.Memberikan ijin dan mengawasi usaha budi daya tanaman1.Melaksanakan analisa usaha tani di Kabupaten2.Memberikan pelayanan data dan informasi usaha tani pertanian tanaman pangan hortkultura di Kabupaten3.Melakukan bimbingan aanalisis dan peberapan usaha tani yang menguntungkan4.Mengumpulkan dan mengelola bahan penetapan kompensasi jaminan penghasilan apabila terjadi perbedaan antara Kebijaksanaan pemerintah dengan rencana usaha tani petani di Kabupaten5.Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha dan pencapaian pola kerja sama1.Menghitung perkiraan kehilangan hasil budi daya tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten2.Melakukan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil budidaya tanaman3.Menyebarluaskan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen dan pengolahan hasil di Kabupaten

1.Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi pasar di

22

Kabupaten menyampaikan data pasar komoditas pertanian tanaman pangan dan holtikultura2.Melakukan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan harga dasar di Kabupaten serta melaksanakan pengadaan pangan di Kabupaten3.Mengadakan dan membimbing promosi produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten1.Pembuatan petak penyebaran Organisasi Penganggu Tanaman (OPT) di Kabupaten2.Melaksanakan pengamatan dan identifikasi organisasi penganggu tanaman (OPT)3.Melakukan bimbingan pengamatan organisasi penganggu tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat4.Melakukan bimbingan , pengendalian dan eradikasi organism pengangggu tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnnya5.Penetapan larangan keluar/masuk media pembawa OPT kea tau dri daerah lain atau antar wilayah didalam daerahnya6.Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman kepada petani7.Menyebarkan dan melakukan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani8.Melakukan analisa kerugian akibat dampak serangan OPT di Kabupaten9.Melaporkan perkembangan OPT secara periodic dan terjadintya ekspolsi10. Pengelolaan laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman11. Pengelolaan balai karantina tumbuhan

12. Tenaga kerja Pertanian tanaman pangan dan holtikultura

1. Melakukan inventarisasi dan analisa kebuthan dan ketersediaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan holtikultura

2. Meningkatkan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja pertanian tanman

23

13. Data dan statistic pertanian tanaman pangan dn holtikultura

14. Perencanaan dan pengendalian

15. Penyuluhan pertanian

16. Ketahanan dan kewaspadaan pangan

pangan dan holtikultura di Kabupaten3. Melakukan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja di kabupaten4. Melakukan bimbingan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja

dan upah minimum5. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikeloal oleh petani1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta

penyusunan dan penyajian statistic pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten

2. Menyampaikan laporan data dan statistik pertanian tanaman pangan dan holtikultura ke propinsi

3. Melakukan peramalan dan perhitungan produksi serta pelaksanaan pengambilan ubinan di Kabupaten1. Perencanaan dan pengawasan pembangunan pertanian2. Pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian3. Pemantauan tinjak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pembangunan pertanian4. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pertanian1. Penyusunan program penyuluhan pertanian2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluh pertanian

1. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi2. Melakukan perhitungan kebutuhan pangan penduduk kabupaten dan

perhitungan surplus produksi pertanian3. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk kabupaten4. Pembinaan peningkatan mutu hasil pertanian5. Penetapan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal hewan dan

hasil pangan asal hewan6. Pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal hewan

dan hasil pangan asal hewan7. Bimbingan pengadaan, pengolahan dan distribusi pangan dan bahan

pangan

24

B. PERIKANAN1. Pengujian dan penerapan

teknologi

2. Sumberdaya lahan, ikan dan lingkungan

8. Pemantauan penggunaan bahan pangan tambahan9. Pemantauan pelaksanaan dan prinsip penelitian dan pengembangan,

pamanfaatan metode rekayasa genetic10. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan keadaan mutu dan keamanan

pangan produk-produk pangan 11. Pemantauan , pembinaan dan pengawasan pelaksanaan system

kewaspadaan pangan dan gizi12. Penyuluhan dan gerakan penganeka ragaman produk bahan olahan

pangan berbasis sumberdaya dan budaya local13. Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil

pertanian14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan, pengolahan

dan distribusi pangan serta bahan pangan15. Pemberian sertifikasi kesehatan bahan pangan asal hewan dan hasil

bahan pangan asal hewan

1. Penyelenggaraan demontrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani2. Melakukan bimbingan dan pengawasan teknologi oleh petani nelayan3. Melakukan pemantauan dampak penerapan teknologi

1. Melakukan identifikasi dan penafsiran besarnya potensi budidaya ikan tawar dan payau

2. Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan di kabupaten

3. Menetapkan sarana lokasi kegiatan survey dan pemetaan sumberdaya lahan budi daya air payau dan air tawar

4. Mengelola dan melakukan pemantauan pelestarian lingkungan pada areal budidaya air payau dan air tawar

5. Menyelenggarakan pengendalian hama dan penyakit ikan di kabupaten6. Melakukan pengawasan penangkapan ikan bagi alat-alat stasioner dan

perahu tanpa motor temple (outboard) dan kapal bagi usaha prikanan yang tidak memerlukan ijin usaha penangkapan ikan

25

3.Pengembangan ProduksiSarana produksi

4.Sarana produksi

5.Perijinan usaha

Melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan produksi sesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya1. Kapal, alat dan mesin perikanan :

a. Melaksanakan kaji terap terhadap kapal, bahan, dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan yang direkomendasikan

b. Menyebarluaskan prototype kapal,alat, bahan dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan yang telah direkomendasikan

c. Melakukan evaluasi pemanfaatan kapal, lat, bahan dan mesin perikanan serta pendataan produsen kapal, alat, bahan dan mesin perikanan dan alat bantu penagkapan di kabuapaten

2. Benih ikana. Melakukan bimbingan dan pengawasan pengadaan atau produksi

serta penyaluran beih ikanb. Melakukan bimbingan unit perbenihan ikan yang diselenggarakan

oleh petani atau masyarakatc. Membangun, mengelola dan pengembangan unit perbenihan ikan

pemerintah kabupaten (BBI local dan balai benih ikan lainnnya)d. Melakukan bimbingan perbenihan swastae. Melakukan bimbingan dan pengawasan mutu benih ikan

3. Pakan ikana. Merencanakan kebutuhan, penggandaan dan penyaluran pakan ikanb. Melakukan bimbingan penggunaan pakan ikan kepada petani ikanc. Melakukan inventarisasi dan regristrasi perusahaan pakan ikan

4. Obat-obatana. Merencanakan kebutuhan, penggandan dan penyaluran bahan obat

dan obatb. Melakukan bimbingan penggunaan bahan obat dn obat ikan kepada

petani ikanc. Melakukan pemantauan harga, penyaluran dan penggunaan bahan

obat dan obat ikan di tingkat petani1. Memberikan ijin usaha perikanan (IUP) dan surat penangakapan ikan

(SPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap statis dan/

26

6.Pengembangan Usaha

7.Pembinaan mutu hasil perikanan

8.Sarana informasi pasar

9.Prasarana perikanan

10.Tenaga kerja perikanan

perahu tanpa motor, kapal motor dalam2. Memberikan rekomendasi usaha budi daya ikan tawar, payau dan

perairan umum yang tidak menggunakn modal dan /atau tenaga asing serta berlokasi diwilayah kabupaten

3. Melakukan regristrasi usakha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan ijin usaha dan mengawasi usaha perikanan yang berlaku tidak memrlukan ijin usaha dan mengawasi usaha yang dikeluarkan oleh kabupaten

Melakukan bimbingan penerapan pola pengembang usaha perikanan sesuai dengan yang ditetapkan1. Melakukan pembinaan dan mengawasi kegiatn penanganan dan

pengolahan hasil perikanan2. Memberikan rekomendasi/surat keterangan pembinaan, penanganan dan

pengolahan (SKPP) tradisonal yang ada di kabupaten3. Memberikan surat keterangan asal (SKA) hasil perikanan dlam

peredaran antar daerah kabupaten di dalam 1 propinsi4. Menyelenggarakan pengambilan contoh produk pengolahan hasil

perikanan untuk diuji mutunya secara berkala1. Melakukan analisis pemasaran hasil perikanan di kabupaten2. Menyusun dan menyampaikan informasi pemasaran hasil perikanan di

kabupaten3. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil perikanan

di kabupaten4. Melakukan pembinaan dan mengawasi pemanfaatan sarana di

kabupaten1. Menyediakan dan mengelola prasarana budi daya tambak di tingkat

petani (saluran tersier)2. Mengelola pelabuhan perikanan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI)

yang berada didalamnya, serta tempat pendaratan ikan lain diluar pelabuhan perikanan

3. Menyediakan dan mengelola pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainya

1. Inventarisasi dan analisa kebuthan serta ketersediaan tenaga kerja dari perikanan kabupaten

27

2. Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja perikanan3. Melakukan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan

penerapan upah minimum11. Data dan statistik

perikanan

C. KELAUTAN

D. PERKEBUNAN1. Pengujian dan penerapan

teknologi

1. Melakukan pengumpulan, estimasi, analisis penyusunan dan penyajian data dan statistik perikanan kabupaten

2. Menyampaikan laporan data dan statistik perikanan3. Perencanaan pembangunan perikanan4. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan

pembangunan perikanan5. Pemantauan dan pengawasan pembangunan dan perikanan

1. Penataan dn pengelolaan perairan laut di wilayah kabupaten (0-4 mill laut)

2. Ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekataan laut (0-4 mill laut)

3. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut (0-4 mill laut)

4. Pelayanan ijin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan (0-4 mill laut)

5. Pembrian ijin ekplorasi, ekploitasi dan pengelolaan kekayaan laut (0-4 mill laut)

6. Pemberian ijin dan pengaturan pemasangan rumpon di wilayah perairan 0-4 mill laut

7. Penetapan dan pendidtribusian sarana perikanan dan jasa kelautan8. Pemetaan budidaya perikanan pantai9. Pemetaan areal penangkapan dan kegiatan kelautan

10. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan diwilayah perairan 0-4 mill laut

11. Rehabilitasi pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang lingkup kabupaten

1. Menyelenggarakan demontrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani

2. Melakukan bimbingan dn pengawasan penerapan teknologi anjuran

28

2.Sumberdaya lahan

3.Perbenihan

4. Pupuk

5.Pestisida

oleh petani3. Memantau dampak dam mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh

petani1. Melakukan identifikasi areal potensial sesuai dengan komoditasnya2. Menyusun peta operasional pengembangan usaha di kabupaten3. Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan , sumberdaya lahan (tata

ruang) perkebunan di kabupaten4. Melakukan bimbingan pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian

sumberdaya lahan5. Melakukan bimbingan dan memantau pengelolaan sentra produksi areal

perorangan1. Memberikan iji usaha dan melakukan bimbingan penangkar benih bina

perorangan2. Melakukan penilaian berkala terhadap perorangan yang mendapat ijin

sebagai penangkar benih bina3. Melakukan bimbingan pembanuganan dan pengelolaan blok penghasil

tinggi benih bina4. Mengadakan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman semusim

di kabupaten5. Melakukan pengawasan mutu benih bina dalam produksi dan

peredarannnya1. Melaksanakan pengujian daya efektifitas pestisida\2. Melakukan bimbingan opersional dan mengawasi peredaran,

penggunaan dan pemusnahan pestisida di pengecer, petani dan masyarakat

3. Melakukan bimbingan operasional dn mengawasi dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di pengecer, petani dan masyarakat

4. Menyampaikan laporan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan dampaknya

1. Melakukan bimbingan dan demontrasi penggunaan pupuk2. Melakukan pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk di tingkat

pengecer dan petani3. Melakukan perhitungan kebutuhan danpengadaan pupuk di kabupaten1. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin di

29

6.Pembinaan alat dan mesin

7.pelayanan dan perijinan usaha

8.Pembinaan manajemen usaha tani

9.Pengolahan hasil

Kabupaten2. Melakukan pendataan dan identifikasi alat dan identifikasi alat dana

mesin3. Melakukan bimbingan penggunaan alat dan mesin4. Menyebarkan prototype alat dan mesin yang telah direkomendasi5. Melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan alat

dan mesin pada petani/pengguna1. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin di

kabupaten2. Melakukan pendataan dan identifikasi alat dan identifikasi alat dana

mesin serta pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat damn mesin di kabupaten

3. Melakukan bimbingan penggunaan alat dan mesin4. Menyebarluaskan prototype alat dan mesin yang telah direkomendasi5. Melakukan bimbingan penggunaan, perbailkan dan pemeliharaan alat

dan mesin pada petani/pengguna1. Memberikan ijin usaha dibidang perkebunan yang luasnya 5 s/d 25 ha2. Memberikan pelayanan dan penyediaan data informasi usaha

perkebunan di kabupaten3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan

perkebunan yang luasnya 5 sampa dengan 25 Ha4. Melakukan pencacahan kebun dalam rangka karifikasi kebun5. Melakukan penanganan kebun terlantar yang luasnya 5 s/d 25 Ha1. Melakukan analisis jenis dan skala uasaha tani perkebunan kabupaten2. Melakukan bimbingan penerapan jenis dan skala usaha yang

menguntungkan petani3. Melakukan bimbingan penerpan pola kerjasama usaha di bidang

perkebunan4. Mengumpulkan dan mengolah penetapan kompensasi jaminan

penghasilan apabila terdapat perbedaaan antara rencana usaha tani dari petani dengan kebijaksanaan pemerintah

1. Melakukan bimbingan pengolahan hasil perkebunan2. Memberikan ijin unit pengolahan hasil yang kapasitanya sebesar

equivalent dengan luasan ijin usaha perkebunan yang kewenangan

30

10.Pembinaan pemasaran

11Tenaga kerja perkebunan

12.Data dan statistik perkebunan

13.Penyuluhan Perkebunan

pemberian ijinya di kabupaten3. Melakukan pengujian dan sertifikat bahan oleh hasil perkebunan4. Melakukan pengawasan mutu hasil perkebunan5. Melakukan bimbingan dan pengawasan penanganan limbah1. Menyebarkan informasi pasar di kabupaten2. Menyampaikan hasil analisa dan evaluasi pasar dalam dan luar negeri

kepada petani/masyarakat3. Melakukan bimbingan penerapan formula haerga dasar komoditas

perkebunan4. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan analisis dan perkiraan

pasar (market inteligant) di kabupaten5. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi komoditas hasil

perkebunan di kabupaten1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja

perkebunan tingkat kabupaten2. Melakukan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja perkebunan 3. Melakukan bimbingan dan peningkatan ketrampilan tenag kerja tingkat

pelaksana4. Melakukan bimbingan pelaksanaan pengembangan karier tenaga kerja5. Melakukan bimbingan pelaksanaan penylenggaraan kesjahteraan tenaga

kerja dan penerapan upah minimum1. Melakukanpemgumpulan, pengolahan, analisi serta penyajian data dan

statistic perkebunan kabupaten2. Menyampaikan laporan data dan statistic perkebunan3. Penyususnan rencana dan program kerja serta anggaran pembangunan

perkebunan1. Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan di kabupaten2. Menetapkan system kerja serta menerapkan metode dan system kerja

penyuluhan di kabupaten3. Membentuk dan mengelola unit kerja operasional penyuluhan di tingkat

lapangan (BPP)4. Membuat perencanaan kbutuhan, melaksanakan pengadan dan

mengelola tenaga penyuluhan tingkat kabupaten5. Membuat perencanaan, melaksanakan penggandaan dan penyampaian

31

materi penyuluhan tingkat kabupaten6. Menentukan mengelola ,melaksnakan penggandaan dan penyampaian

materi penyuluhan tingkat kabupaten7. Melakukan pembinaan dan mengembangkan kelembagaan tani di

tingkat kabupaten8. Menrapkan hasil pengkajian rekayasa social di kabupaten9. Menyelengggarakan demontrasi dan kaji terap teknologi dan anjuran

serta meningkatkan ketrampilan petani dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura peternakan perikanan dan perkebunan serta usaha tani terpadu

10. Meningkatkan peranan pemuda dan wanita tani dalam pembangunan pertanian

11. Menyelenggarakan pecan daerah, pameran, sayembara, perlombaan, penyiaran dalam lapangan pertanian tingkat kabupaten

12. Mengadakan kerja sama dengan sumber-sumber teknologi di daerah kabupaten dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan

13. Menyelenggarakan ceramah , latihan, darma wisata pertumbuhan contoh-contoh dan rapat-rapat mengenai usaha memajukan pertanian kaupatenKerja sama dengan media masa dalam melaksanakan penyuluhan dan penyampaian informasi pertanian pada petani di kabupaten

E.KEHUTANAN1. Pengukuhan Hutan 1.Orientasi dan inventarisasi hutan

2.Penataan dan tata batas hutan3.Penentuan dan pengukuhan hutan4.Pemetaan dan pengolahan data kehutanan

32

2.Tata usaha hasil hutan

3. Pengembangan hasil hutan (kayu dan non kayu)

4. Konservasi , hutan, tanah dan air

5.Pengawasan penentuan kawasan hutan produksi, konservasi, hutan lindung dan lain-lain dalam rangka penyusunan tata ruang6.Pengawasan tat cara perubahan fungsi, perubahan status hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam1.Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan hutan2.Pengawasan pemberiaan ijin pengelolaan kawasan hutan3.Pemberian ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan produksi4.Pemberian hak pemungutan hasil hutan5.Pemberian ijin pemanfaatan kayu pada kawasan hutan produksi6.Pemberian ijin pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM)7.Pemberian iuran ijin pemanfaatan provisi sumber daya hutan8.Pelaksanaan pemungutan provisi sumber daya hutan9.Penetapan tariff pungutan hasil hutan kayu dan non kayu10. Pengawasan peredaran hasil hutan11. Penyelenggaraan tata usaha hasil hutan12. Penyelenggaraan pungutan hasil hutan kayu dan non kayu13. Pelaksanaan pemungutan iuran usaha pariwisata alam pada kawasan taman hutan raya/ hutan wisata14. Pengelolaan dan pengaturan penggunaan gergaji mesin15. Pengesahan rencana tahunan yang ijin pemanfaatannnya diterbitkan Propinsi/Pusat

1. Pengelolaan hutan rakyat/hutan milik2. Pelaksanaan persuteraan alam3. Pelaksanaan perlebahan4. Pelaksanaan pembinaan pengeolaan wallet5. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan penyu6. Pengelolaan Taman Hutan Raya/Hutan Wisata7. Pelaksanaan pemanfaatan lahan di bawah tegakan kawasan hutan dan

hutan rakyat/milik dengan tanaman pangan/obat-obatan1.Penyusunan rencana kehutanan2.Penyusunan tata ruang daerah tangkapan air pada Daerah Aliran

33

5. Peningkatan kualitas sumber daya manuasia (SDM)

6. Pengembangan Iptek

F. PETERNAKAN1. Pengujian dan penerapan

teknologi

2.Sumberdaya lahan, penyebaran dan pengembangan peternakan

Sungai (DAS)3.Penyelenggaraan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan4.Pengawasan prinsip-prinsip pengelolaan hutan termasuk rehabilitasi5.Pengelolaan dan pengembangan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung dan daerah tangkapan air pada Daerah aliran Sungai (DAS)6.Pengelolaan dan rehabilitasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung, hutan produksi, areal yang belum dibebani hak7.Pengawasan pengelolaan tumbuhan dn satwa liar8.Pengelolaan hutan lindung9.Pelaksanaan penghijauan dn konservasi tanah dan air10. Pengelolaan perburuan tradisional satwa liar yang tidaak dilindungi11. Pemberian ijin penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar sector kehutanan12. Pengawasan peredaran bibit, benih, pupuk dan pestisisda kehutanan13. Pengelolaan hutan kota14. Pengelolaan lahan pantai15. Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan kawasan hutan

1.Penyegaran/pelatihan petugas dan penyuluh lapangan kehutanan2.Penyuluhan kehutanan3.Pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan

Penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan

1.Menyelenggarakan demontarsi dan kaji terap teknolosi anjuran2.Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani3.Meamntau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran

34

3. Pembibitan dan silsilah ternak

4. Pakan ternak dan padang pengembalaan

oleh petani1.Melakukan identifikasi potensi penyebaran dan pengembangan peternakan2.Menyususn tata ruang peternakan dan menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan.3.Melaksanakan penyebaran dan redistribusi ternak pemerintah4.Melakukan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak yang dilakukan oleh swasta

1.Melakukan seleksi ternak2.Melakukan regristrasi atau pencatatan ternak bibit3.Melakukan pengujian populasi dasar ternak4.Melakukan bimbingan produksi ternak bibit peternakan rakyat5.Memantau dan melakukan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit6.Memantau dan mengawasi penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta7.Melakukan pengawasan mutu ternak bibit8.Mengatur dan melaksanakan katrasi ternak non bibit9.Mengadakan mani beku produksi dalam negeri untuk keperluan kabupaten10. Memproduksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik)11. Melakukan insemenasi buatan kegiatan insemenasi program pemerintah12. Melakukan bimbingan dan pengawasan insemenasi buatan yang dilakukan oleh swasta13. Memonitor dan melaksankan regristrasi hasil insemenasi buatan14. Mengadakan mudigah ternak15. Memproduksi modigah tenak local (local spesifik)16. Mengadakan alih modigah 17. Melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan alih mudigah oleh swasta18. Memonitor dan melakukan regristrasi hasil alih mudigah

35

5. Obat hewan

6. Pembinaan alat dan mesin

7. Peredaran dan mutasi ternak

19. Melakukan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak

1.Melakukan bimbingan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat2.Melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat3.Melakukan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar/ extension seed (ES)4.Melakukan pengadaan pernbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar/ extension seed /(ES)5.Penyelenggarakan kebun benih hijauan pakan ternah untuk perbanyakan benih sebar (ES)6.Mendirikan dan mengelola kebun benih hijauan pakan di daerah tingkat II7.Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan hiajuan ternak dalam pemakaian8.Melakuakan pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan ternak dalam pemakaian9.Menetapkan lokasi dan melakukan pengaturan, mengawasi dan melakukan bimbingan pengelolaan dan pemanfaatan tanah pengembalaan umum10. Membimbing produksi hygiene pakan ternak

1.Melakukan sediaan biologic, parmasetic dan premix ke bimbingan pemakaian pada petani dan masyarakat2.Mengadakan sediaan biologic, parmasetic dan premix untuk keperluan penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah3.Pengadaan dan penyaluran sediaan biologik, farmatis dan premix4.Bimbingan pengawasan sediaan biologic termasuk premix dalam peredaran dalam depo dan toko obat1.Melakukan dan mengidentifikasi serta pengusulan jumlah rencana kebutuhan alat dan mesin2.Melaksanakan pendataan produksi, peredaran, penggunaan lat dan

36

mesin peternaka.3.Menyebarkan informasi prototype alat dan mesin yang telah direkomendasi4.Melakukan bimbingan penggunana. Perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin-mesin peternakan5.Melakukan kaji terap alat dan mesin peternakan

1.Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah dan bibit yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari /wilayah daerahnya2.Memberikan susrat keterangan asal ternak yang dapat dikeluarkan atau dimasukkkan dari Dati II yang bersangkutan3.Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak sembelihan/potong yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan dari/wilayah daerahnya4.Memberikan surat keterangan asal ternak sembelihan/ternak potong dari daerah yang bersangkutan5.Melakukan pengawasan lalulintas ternak sembelihan/potong dari dan ke wilayah daerahnya6.Melakukan pengawasan lalulintas daging dari dank e wilayah kabupaten

8.Kesehatan Hewan 1. Melaksanakan penyembuhan/pengobatan penyakit hewan program pemerintah

2. Memantau pelaksanaan penyembuhan/pengobatan penyakit olehb dokter hewan mandiri

3. Melakukan bimbingan teknis pengobatan kepada petani dan masyarakat 4. Membangun dan mengelola unit-unit pengelolaan pelayanan kesehatan

hewan 5. Mengamati, mencatat dan menyampaikan laporan kejadian penyakit

hewan 6. Membuat peta penyakit hewan 7. Melaksanakan penyelidikan dan epidemilik penyakit hewan,

bacteria,virus dan penyakit hewan lainnya 8. Mendirikan dan pengelolaan laboratorium kesehatan

37

9.Perijinan usaha pelayanan

10.Pembinaan manajemen usaha peternakan

9. Melaksanakan vaksinasi missal ternak10.Melakukan bimbingan dan memantau vaksinasi ternak yang dilakukan

masyarakat11.Melaksanakan pemberantasan penyakit hewan12.Melakukan bimbingan dan memantau pelaksanaan pemberantasan

penyakit hewan13. Melakukan penutupan dan pembukaan kembali wilaya wabah14. Menyampaikan gejala terjadinya wabah15. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan kesejahteraan hewan16. Mengawasi dan melakukan pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil

bahan asal hewan17. Mendirikan dan mengelola rumahpemotongan hewan (RPH) dan rumah

pemotongan hewan unggas (RPU) milik pemerintah18. melakuak pembinaan dan pengawasan usaha pemotongan hewan swasta

untuk peredaran di wilayah kabupaten19. Memberikan surat keterangan asal/bahan hewan dan hasil bahan asal

hewan20. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan hiegiene lingkungan usaha

peternakan1. Melakukan pengawasan pelaksanaan ijin usaha peternakan2. Melakukan pendaftaran dan memberikan surat tand daftar usaha

peternakan rakyat3. Memberikan ijin usaha pemotongan hewan, usaha pemotongan unggas

yang produksinya untuk keperluan4. Memberikan ijin laboratorium peternakan kesehatan hewan sesuai

dengan akreditasi ditetapkan5. Memberikan usaha rumah sakit/klinik hewan sesuai dengan akreditasi

yang ditetapkan6. Memberikan ijin took, kios dan pengecer obat hewan7. Memberikan ijin kegiatan insemensi buatan dan alih mudigah yang

dilakukan swasta8. Menetapkan usaha lokasi hijauan makanan ternak1. Melaksanakan bimbingan manajemen usaha peternakan2. Melakukan analisa usaha peternakan3. Mengumpulkan bahan informasi pengembangan agribisnis dan

38

11. Pembinaan pemasaran

12. Tenaga Kerja peternakan

13. Data dan statistik Peternakan

14. Penyuluhan pertanian

agroindustri peternakan4. Melakukan pengelolaan bimbingan agrobisnis kepada petani5. Melakukan bimbingan pola kerjasama/kemitraan usaha peternakan1. Mengumpulkan dan meyebarkan informasi pasar2. Menyampaikan informasi harga dasar komoditas pertanian3. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan dengan promosi,

pemasaran ternak tingkat kabupaten4. Melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengawaan pasar hewan

dan penampungan ternak.5. Pemantauan dan pengawasan Operasional Pasar hewan6. Pemantauan dan pengawasan penerapan standart teknis hewan1. Melakukan inventarisasi dan melaporkan jumlah ,jenis pekerjaan dan

jabatan-jabatab teknis usaha peternakan2. Melakukakan inventarisasi dan analisis kebutuhan dan ketersediaan

tenaga kerja peternakan3. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja peternakan4. Melakukan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja

peternakan dan penerapan ketentuan upah minimum1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan

statistic peternakan2. Melaporkan data dan statistik peternakan1. Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan

2. Menetapkan sistem kerja serta menerapkan metode dan sistem kerja penyuluhan

3.M enyelenggarakan demontrasi dan kaji terap teknologi anjuran , serta meningkatkan ketramopilan petani di bidang peternakan serta usaha tani terpadu

4. Meningkatkan peran pemuda dan wanita tani dalam pembangunan pertanian

5. Menyelenggarakan pecan daerah, pameran, sayembara, perlombaan, penyiaran dalam lapangan pertanian

6. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang diusulkan

7. Menyelenggarakan ceramah, latihan, darma wisata, pertunjukan, contoh-contoh dan rapat mengenai usaha memadukan usaha

39

peternakan8. Kerjasama dengan media massa dalam melaksanakan penyuluhan

dan penyampaian informasi pertanian pada petani9. Membentuk dan mengelola unit kerja operasional di tingkat

lapangan

V BIDANG PERHUBUNGAN 1. Penetapan rencamna umum jaringan transportasi jalan2. Manajemen angkutan umum3. Manajemen terminal transportasi4. Manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan5. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan6. Pembinaan pengemudi angkutan umum7. Pembinaan operasional LLAJ8. Penunjukan lokasi parker kendaraan bermotor dan tidak bermotor9. Pengelolaan lokasi parker kendaraan bermotor dan tiadak bermotor10. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi

40

terminal uyang fungsinya melayani AKAP, pengelolaan, Pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal 11. Pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal kecuali terminal yang fungsinya melayani AKAP12. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan13. Penetapan peraturan perundang-undangan umum mengenai kendaraan tidak bermotor14. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan bermotor15. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan bermotor16. Penunjukan lokasi, p[engelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayak kabupaten17. Pengaturan tentang kewajiban member bantuan kepada perkumpulan atau badan hokum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas18. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor19. Pemberian ijin perusahaan bengkel karoseri dan bengkel umum perawatan kendaraan bermotor20. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bis dn mobil penumpang yang digunakan sebagi kendaraan umum jika dipandang untuk kelancaran pengangkutan orange secar tertib dan teratur21. Pemberian ijin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lau lintas yang seluruhnya berada dalam kabupaten22. Pemberian ijin operasional angkutan pariwisata, sewa dan travel23. Pemberian ijin operasi angkutan barang dan angkutan khusus yang perusahaanya berkedudukan di kabupaten24. Pemberian ijin operasi angkutan jalan untuk jaringan

41

trayek atau lalu lintas antar daerah kabupaten/kota yang seluruhnya berada dalam daerah Propinsi25. Pemberian ijin insedentil , KP AKAP26. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Kabupaten demi kelancaran angkutan dan arus lalu lintas dengan persetujuan Gubernur untuk jalan propinsi dan pesetujuan Menteri untuk jalan nasional27. Penetapan jalan tertentu di kabupaten yang melarang pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu28. Pengaturana sirkulasi lalu lintas di kabupaten dengan koordinasi Gubernur untuk jalan propinsi dan dengan koordinasi menteri untuk jalan nasional29. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kabupaten dan jalan propinsi yang berada dalam kabupaten dengan koordinasi Gubernur dan jalan nasional oleh Menteri30. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan teretntu pada jalan propinsi31. Pengadaan penetapan, penempatana, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan di :

a. Jalan kabupatenb. Jalan propinsi yang berada dalam ibukota kabupaten dengan koordinasi Gubernurc. Jalan nasional yang berada dalam ibukota kabupaten dengan koordinasi Menteri

32. Pengadaan, penetapan,penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu serta tanda lalu lintas serta tanda-tanda di jalan propinsi33. Penetapan pelaksanaan kegita-kegiatan dalam hal rekayasa lalu litas serta manajemen jaringan trayek yang meliputi bebrapa kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi34. Penetapan larangan penggunaan jalan kabupatena. Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan

42

dengan kekuatan sumbunyab. Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas

maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.35. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk

jalan kabupaten oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 bulan

36. Penetapan pemuatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalal propinsi dan nasional oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan propinsi untuk waktu paling lama 6 bulan

37. Penetapan tariff pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tariff berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku

38. Pemberian ijin menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasanganb kereta gandengan lebih dari satu termasuk kereta tempelan di jalan sepanjang meliputi beberapa daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi

39. a. penunjukan lokasi pengelolaan , pemelihatraan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor khusus TNI/POLRI, meliputi :

1) penetapan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor2) pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pengujian

kendaraan bermotor oleh swasta3) pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor4) pengesahan uji berkala kemdaraan bermotor yang

dilakukan swastab.Pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bagi kendaraan bermotor baru dan perubahan bentuk c.pemberian sertifikat regristrasi uji tipe kendaraan bermotor

40. a. Pemberian bimbingan keselamatan dan ketertibanb.Pelaksananaan kegiatan sosialisasi per-UU-an LLAJc. Penegakan hokum hokum UU LLAJd.Penyelenggaraan UPPKB

41. Penyelenggaraan pemberian ijin pendidikan pengemudi kendaraan bermotor untuk memperoleh surat ijin mengemudi (SIM) yang

43

pertama kali dan SIM untuk mencari pekerjaan/perpanjangan masa berlaku.

42. Penyelenggaraan pemberian ijin Surat Ijin Mengemudi (SIM)43. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor berupa surat

tanda nomor kemdaraan bermotor (STNK), tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), tanda coba kendaraan bermotor (TCKB)

44. Penetapan tariff fasilitas terminal parker45. Penetapan bersama tariftambahan untukpengguna fasilitas

penunjang pengurusan SIM, STNK46. Penetapan larangan penggunaan jalan Propinsi bagi macam-

macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya dan bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi maksimum yang ditetapkan untuk jalan itu

47. Penyelenggaraan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu fasilitas pejalan kaki, fasilitas parker pada badan jalan, fasilitas halte, fasilirtas tempat istirahat kendaraan diluar badan jalan

48. Penyelenggaraan pemberian ijin usaha ditepi jalan meliputi rekomendfasi analitis dampak lingkungan

49 Pemberian bantuan pembinaan dan bimbingan teknis badan hokum dan perseorangan dalam hal sertifikasi usaha pengadaan, pembangunan dan perawatan/pemeliharaan perlengkapan jalan

50.Pajak kendaraan tidak bermotor bagi penduduk yang berkepentingan dalam kabupaten

51. Pengendalian pajak kendaraan tak bermotor bagi penduduk yang berkepentingan dalam Kabuptaen melalui uji kendaraan, STNK dan SIM

52. Penetapan rencana umum jaringan jalur kereta api, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan

53. Memberikan ijin pembangunan/pemgoperasian prasarana dan sarana Kereta api, penetapan batas kecepatan dan frekuensi perjalanan kereta api

44

VI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

3. Penetapan lokasi, pembangunanpengoperasian pelabuhan umum dam khusus lokal kabupaten

4. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal5. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan

dengan pelayanan local kabupaten6. Pelaksanaan dan pengawasan sitem prosedur pelayanan jasa

pelabuhan dengan pelayanan lokal kabupaten7. Pelaksaan pengamanan dan penertiban pelabuhan8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patrol dan bantuan SAR di

pelabuhan9. Pemberian ijin keruk lebih kecil dari 50.000 m3 dan reklamasi lebih

kecil dari 2 ha, ijin usaha kegiatan salvage serta persetujuan kegiatan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dalam perairan 0-4 mill laut

1. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggaraan bandara.

2. Pemberian bimbingan dan penyukuhan kepada masyarakat sekitar bandara

1. Menyusun program pengembangan industry dan perdagangan dalam lingkup regional

2. Penetapan jenis-jenis industry yang khusu dicadangkan bagi industry kecil yangb dilaksanakan oleh masyarakat pengusaha kecil dan golongan ekonomi lenmah

3. Pembinaan bimbingan teknis dan penyuluhan terhadap pengembangan usaha industry kecil dan menengah

4. Pembinaan dan peningkatan serta pengembangan usaha industry (kelancaran pengadaan bahan baku, penolong dan permodalan)

5. Pemberian ijin usaha industry dan ijin perluasan serta tanda daftar industry yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp. 5.000.000,00 s/d nilai tak terbatas diluar nilai tanah dan bangunan

6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta bimbingan terhadap dampak lingkungan industry

45

7. Melaksanakan promosi dan pemberian informasi industry8. Melaksankan penetapan bidang usaha untuk penanaman modal di

daerah9. Melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pemgembangan industry

diluar kawasan industry10. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, pengendalian terhadap

pencemaran industry11. Melaksanakan koordinasi industry 12. Melaksnakan identifikasi, intensifikasi, inventarisasi dan evaluasi

industry13. Melaksanakan penataan wilayah industry 14. Melaksanakan kerjasama kabupaten/kota dalam bidang

pengembangan industry15. Pembinaan dan pengembangan UPT

1. Menyusun program pengembangan perdagangan dalam lingkup regional

2. Pembinaan , pengelolaan dan pelayanan ijin usaha (SIUP)3. Pembinaan dan pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)4. Bimbingan teknis dalam rangka pengembangan usaha dan pasar serta

perlindungan konsumen5. Meningkatkan ketrampilan pedagang kecil dan menengah6. Penerbitan dan pengawasan Tanda Daftar Gudang (TDG) 36m2 dst7. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta bimbingan

terhadap dampak lingkungan perdagangan dalam negeri8. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi perdagangan

dalam negeri9. Menganalisa data (informasi kegitan penyediaan, penyaluran barang

dan jasa)10. Melaksanakan koordinasi perdagangan dalam negeri11. Melaksanakan penataan wilayah perdagangan dalam negeri

1. Menyusun program pengembangan perdagangan dalam scop regional2. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

46

VII

3. Pembinaan teknis dalam rangka pengembangan eksport4. Penerbitan Angka Pengenal Import (API)5. Penerbitan Angka Pengenal Eksport (APE)6. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi serta

penyebaran informasi eksport7. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta bimbingan

terhadap dampak lingkungan perdagangan luar negeri8. Melaksanakan koordinasi perdagangan luar negeri9. Melaksanakan penataan wilayah penunjang perdagangan luar negeri

1. Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan kemetrologian2. Pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP (ukur, takar,timbang dan

perlengkapannya)3. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan UTTP dan BDKT (barang

dalam keadaan terbungkus)

1. Perencanaan dan promosi penanaman modal (PMA dan PMDN)2. Perijinan penanaman modal (non fasilitas) :

a. Ijin lokasib. Ijin prinsipc. Lahand. Ijin HO

3. Perijinan PMA dan PMDN4. Rekomendasi Penanaman Modal (fasilitas dan non fasilitas)5. Kewenangan kerjasama/perjanjian antara Bupati dengan pihak ke III6. Penyediaan informasi mengenai peraturan investasi, peluang

investasi, mitra usaha dan lokasi7. Promosi potensi dan pengendalian penanaman modal daerah 8. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal

47

C.

48

VIII LINGKUNGAN HIDUP

A. PERENCANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

C. PENGENDALIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KUALITAS

1. Merencanakan kajian pengelolaan lingkungan hidup2. Merencanakan jaringan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak3. Menetapkan rencana pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya wilayah4. Menetapkan rencana perlindungan, pemeliharaan, pengendalian sumberdaya wilayah, kawasan , lokasi berikut potensi5. Menetapkan rencana perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan aspek social, ekonomi, budaya wilayah, kawasan. Lokasi berikut potensi termasuk kearifan tradisional1. Pelaksanaan kajian pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan daya dukung2. Peningkatan kemampuan institusi pengelolaan lingkungan hidup3. Pemberdauyaan peran serta aktif pelaku usaha, masyarakat, pemerintah4. Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya wilayah, kawasan, lokasi berikut potensi5. Perlindungan , pemeliharaan, pengendalian sumber daya wilayah, kawasan, lokasi berikut potensi6. Perlindungan , pemeliharaan dan pengembangan aspek social ,ekonomi, budaya ,, wilayah , kawasan ,lokasi berikut potensi termasuk kearifan tradisional1. Pelaksanaan dan penerapan hukum lingkungan2. Penangana kasus dan sengketa lingkungan hidup3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat gejal alam4. Pencegahan , penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktifitas manusia

49

IX PERTANAHAN

LINGKUNGAN HIDUP

A. Perencanaan dan Umum

B. Penata gunaan tanah

C. Pengaturan Penguasaan Tanah

D. Hak-hak Tanah

E. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

1. Identifikasi, evaluasi kualitas lingkungan alam, buatan, budidaya dan social, ekonomi , budaya2. Inventarisasi , pemantauan, evaluasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat gejala alam3. Inventarisasi , pemantauan, evaluasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktifitas manusia4. Inventarisasi , pemantauan, evaluasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya wilayah, kawasan, lokasi berikut potensi5. Inventarisasi , pemantauan, evaluasi perkembangan aspek social, ekonomi, budaya, wilayah, kawasan, lokasi berikut potensi masyarakat termasuk kearifan tradisional1. Menyiapkan penyususnan peraturan daerah di bidang pertanahan2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan hukum pertanahan

1. Melakukan pengendalian kegiatan opersional dibidang pertanahan2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, perencanaan dan pelayanan

dibidang tata guna tanah dan tata ruang3. Melakukan monitoring perubahan penggunaan tanah4. Ijin lokasi/klarifikasi rencana periolehan dan atau penggunaan tanah5. Ijin perubahan penggunaan tanah6. Melakukan pemetaan /revisi data tat guna tanah7. Penyusunan RP3T Kabupaten Bantul (Rencana Persediaan Peruntukan dan

Penggunaan Tanah)8. Penyusunan data pokok pembangunan daerah Kabupaten Bantul

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data , perencanaan dan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah2. Melakukan pengendalian kegiatan dibidang pertanahan3. Penetapan, pengendalian penguasaan pemilikan tanah serta pengalihan hak atas tanah4. Penetapan pedoman perjanjian bagi hasil dan gadai tanah pertanian1. Penanganan masalah pertanahan sertya tugas-tugas lain sesuai karakteristik daerah2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, perencanaan dan pelayanan dibidang hak-hak atas tanah3. Melakukan pemberian hak atas tanah

50

1. Melakukan monitoring peralihan hak atas tanah2. Pemasangan Poligon Orde III dan Orde IV3. Pembinaan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)4. Pembinaan surveyor berlisensi5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum6. Melakukan pengawasan dan pembinaan mitra kerja, peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat7. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data perencanaan dan pelayanan dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

X KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENEGAH

A. Umum

B. Pengelolaan urusan keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di bidang perkoperasian, pengusaha kecil, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam serta hubungan masyarakat

C. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik pemberian dibidang koperasi ,PKM serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam

D. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dibidang koperasi pengusaha kecil

1. Pengelolaan urusan administrasi umum dan hokum2. Mengurusi administrasi permohonan dan penbrian bantuan hokum koperasi,

perubahan anggaran dasar, pembubaran/penggabungan koperasi

1. Menumpulkan data laporan kegitan dari gwerakan koperasi ?PKM seksi-seksi maupun dari instansi terkait

2. Membuat daftar usulan proyek dan daftar isian kegiatan3. Membuat RKOP4 PKM4. Mengevaluasi data laporan kegiatan koperasi?PKM dan simpan pinjam5. Mengevaluasi data kegiatan proyek/rutin6. Membuat laporan kegiatan gerakan koperasi/PKM, laporan bulanan triwulanan

dan tahunan7. Mengevaluasi kegiatan pelaksananaan koperasi simpan pinjam1. Menyusun program pembinaan dan pengembangan koperasi di bidang

pertanian dan non pertanian2. Menyusun program bimbingan teknis dan konsultasi dalam pengembangan

usaha kecil dan menengah3. Menyusun program bimbingan dan pembinaan koperasi simpan pinjam/unit

simpan pinjam4. Menyusun program Bimbingan koperasi Perikanan1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait dalam hal

pembinaan dan pengembangan koperasi dibidang pertanian/non pertanian pengusaha kecil menengah dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

51

dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam

2. Melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan danketrampilan kepada perangkat organisasi koperasi pertanian.non pertanian

3. Melakukan bimbingan teknis untuk pengembangan manajemen usaha kecil menengah dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan PKM

4. Melakukan bimbingan/pembinaan akuntasi KSP/USP dan pemisahan neraca USP koperasi [erkotaan/KUD

5. Mengolah data mengevaluasi laporan kegiatan kooperasi dibidangn pertanian dan non pertanian

6. Mengolah data /evaluasi laporan pengusaha kecil dan menengah 7. Mengolah data/evaluasi laporan [erkembangan KSP/USP

E. Pelatihan perkoperasian, PKM

F. Perijinan dan Kredit

G. Monitoring Eavaluasi

1. Melakukan penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar2. Melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional dibidang pelatihan koperasi dan PK3. Melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional dibidang pelatihan koperasi dan PK4. Melaksankan pelatihan, pembinaan , konsultasi, studi banding, PKL, penelitian/survey riset dibidang koperasi5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan dengan balai diklat koperasi PKM

1. Melayani perijinan penelitian PSG/PKL2. Pelaksanaan kebuijaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, penyaluran dan penggunaan Kredit Program/Skim Kredit3. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis program penyaluran kredit lunak BUMN/BUMD4. Menganalisa permohonan kredit program, skim kredit ,aupun kredit lunak BUMN/BUMD5. Memberikan rekomendasi permohonan kredit program.skim kredit mauoun kredit-kredit lunak BUMN/BUMD

1. Monitoring/evaluasi penyaluran kredit program. Skim kredit maupun kredit

52

dan Penyuluhan lunak BUMN/BUMD2. Melakukan penyuluhan kemasyarakatan dan pembentukan pos ekonomi rakyat3. Monitoring dan evaluasi kerja (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat

Mandiri)4. Pemantauan pajak koperasi 5. Monitoring dan evaluasi P2KER Koppontren6. Meningkatkan peran koperasi perikanan

XI BIDANG TENAGA KERJA

A. Urusan Penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja 1. Perencanaan tenaga kerja2. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja melalui pendaftaran dan penempatan tenaga kerja :

a. Pendaftaran pencari kerja

b. Penyuluhan dann bimbingan jabatan

c. Pendaftaran lowongan pekerjaan

d. Penghimpunan, pengolahan dan penyebarluasan informasi pasar kerja

e. Penempatan tenaga kerja melalui program AKL,AKAD dan

53

B. Urusan pelatihan dan Produktifitas

C. Urusan hubungan industrial dan syarat –syarat kerja

D. Urusan pengawasan Ketenagakerjaan

AKAN3. Operasional dan fasilitasi perijinan perwakilan daerah PJTKI (perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan pemberian ijin terhadap PJTKI4. Fasilitas, pengawasan penempatan dn pengiriman TKI ke luar negeri5. Pelaksanaan upaya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja melalui :a. Penugasan belajar

usaha tenaga kerja mandiri teknik

b. Perluasan lapangan kerja system padat karya

c. Pemasyarakatan, pengumpulan data dan terapan TPK system kelompok

d. Bantuan modal dan peralatan kerja

6. Pemberian ijin kerja dan pembinaan bagi tenaga kerja asing dlam jenis jabatan dalam jangka waktu tertentu7. Pemberian perijinan dan pengawasan lembaga

54

bursa kerja khusus8. Pengumpulan data angkatan kerja, penganggur dan setengah penganggur9. Pengumpulan data usaha dan tenaga kerja sector informal

1. Pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan swasta2. Uji ketrampilan dan akreditasi lembaga pelatihan swasata, perusahaan dan pemerintah3. Operasional dan fasilitas lembaga pelatihan swasta, perisahaan dan pemerintah4. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja sector informal/usaha kecil dan menengah5. Pemberian perijinan terhadap lembaga pelatihan asing6. Operasional mekanisme pengiriman program pemagangan ke luar negeri7. Mengevaluasi kegiatan

55

pelaksanaan koperasi simpan pinjam

1. Operasional dan fasilitas sarana hubungan industrial2. Operasional dan fasilitas kesejahteraan pekerja:

a. Penyuluhan terbentuknya koperasi karyawan

b. Penyuluhan kepesertaan keluarga berencana perusahaan

c. Bantuan perbaikan rumah pekerja

d. Pelaksanaan pemilihan pekerja teladan3. Opersional dan fasilitasi organisasi pekerja dan pengusaha4. Operasional dan fasilitasi lembaga kerja bipartite5. Operasional dan fasilitasi peningkatan fungsi/peran lembaga kerjasama tripartite6. Operasional pelaksanaan syarat-syarat kerja7. Operasional dan fasilitasi pelaksanaan jaminan social tenaga

56

kerja8. Fasilitasi mekanisme peneyelesaian perselisihan hubungan industrial/ pemutusan hubungan kerja9. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ Pemutusan Hubungan Kerja10. Opersional pengawasan pelaksanaan pengupahan11. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penetapan kebijaksanaan pengupahan12. Pelaksanaann operasional pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja sector informal13. Operasional dan fasilitasi pelaksanaan hubungan kerja tani dan nelayan14. Pendataan data kebutuhan hidup minimum (KHM)15. Operasional dan fasilitasi peningkatan produktifitas tenaga kerja sector formal

57

1. Operasional dam law enforcement terhadap pelaksanaan perundang –undangan ketenagakerjaan :a. Pengawasan dibidang

norma kerjab. Pengawasan dibidang

keselamatan kerjac. Pengawasan dibidang

kesehatan dan Hiperkes

d. Pengawasan dibidang jaminan Soaial Tenaga Kerja

e. Pesawat uap, pesawat angkat dan pesawat angkut

f. Alat mekanik, mesin bor grinda, dll

g. Instalansi : listrik, petir, uap ,gas dan instalansi yang berbahaya

h. Proteksi kebakaran : hydrant, sprinkler, alarm detector

i. Kondisi lingkungan kerja : emisi, biologi, fisik, fisiologi psikologi

j. Alat pelindung diri : ear muff, ear plug, sepatu kerja, topi

58

kerja/pelindung, masker

k. Konstruksi bangunan: penggalian, pembongkaran dan lain-lain

l. Instalansi ditempat kerja meliputi : proteksi, kebakaran, uap ,listrik bejana tekan, pesawat angkat/amgkut

m. Pembuatan : pesawat uap proteksi kebakaran, bejana tekan

n. Memberrikan pengesahan gambar rencana pembuatan/pemasangan :1. Pesawat uap,

pesawat angkat/angkuta produksi, diesel

2. Instalansi listrik, petir, uap, gas, dan istalansi berbahaya lainnnya

3. Proteksi kebakara hydrant, sprinker. Alarm system

4. Alat pelindung diri, masker,

59

sepatu kerja, topi ,dll

5. Konstruksi bangunan

o. Memberikan peringatan secara tertulis (nota pemeriksaan) terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

p. Melakukan penyidikan pelanggaran perundang-undangan ketenagakerjaan oleh PPNS

q. Membuat berita acara pemeriksaan atas pelanggaran

r. Opersional pelkasanaan selaku saksi ahli

s. Menangani dan menyelesaikan masalah perselisihan hak

t. Pengupahanu. Perjanjian kerja waktu

tertentu dan waktu tidak tertentu

v. Pelaksanaan penyimpangan waktu kerjadan waktu istirahat

60

w. Pelaksanaan ijin kerja malam wanita

x. Peraturan perusahaany. Pelaksanaan

JAMSOSTEK2. Melakukan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan penetapan :

a. Santunan kecelakaanb. Perhitungan upah lemburc. Perselihan hak

3. Melakukan penelitian, pengkajian dn menerbitkana. Ijin lemburb. Ijin kerja malam

wanitac. Ijin tenaga kerja asing4. Operasional dan fasilitasi serta pengesahan :a. Kepengurusan P2K3b. Rekomendasi

poliklinik di perusahaan

c. Rekomendasi jasa boda di perusahaan

5. Operasional dan pengawasan terhadap :a. Keberadaan

PJTKI?

61

PERWADAb. Penampungan TKIc. Balai latihan TKId. Pra

pemberangkatane. Pemberangkatanf. Purna tugas

6. Operasional dan fasilitasi terhadap pelaksanaan putusan P4D dan putusan P4P

Bantul, 6 September 2000BUPATI BANTUL

M.IDHAM SAMAWI

62