Laporan Monitoring

Laporan Monitoring.doc 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan audit kinerja sebagai bagian dari proses

pengawasan yang dilakukan oleh aparat internal audit di sektor pemerintahan

menjadi kebutuhan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja sektor

publik dalam mendukung terwujudnya good governance dan reformasi

birokrasi yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan

penjabaran dari UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2005 yang

menetapkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Renstra dan

Rencana Kerja instansi pemerintah, dalam hal ini khususnya di lingkungan

Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan dari kegiatan Audit Kinerja unit

kerja/organisasi Bappenas utamanya dimaksudkan untuk mewujudkan

akuntabilitas pelaksanaan tupoksi dan untuk membantu peningkatkan kinerja

unit-unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam

melaksanakan tugas pokok, dan fungsi dimana muaranya adalah kinerja

dari organisasi Bappenas pada khususnya.

Dengan demikian Audit Kinerja secara garis besar dapat digolongkan

ke dalam kegiatan-kegiatan pemeriksaan manajemen pelaksanaan tupoksi,

maupun kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam pelaksanaan tupoksi.

Hasil audit berisi rekomendasi dan tindak-lanjut yang disarankan untuk

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan. Kegiatan

monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari tindak-

lanjut penerapan kegiatan pemeriksaan /audit kinerja. Monitoring merupakan

suatu proses yang berkesinambungan memantau pelaksanaan

manajemen/program kegiatan juga memantau tindak lanjut hasil dari

pemeriksaan/audit kinerja melalui sistem pengawasan internal yang

sistematis.


1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Kinerja

Kegiatan UKE II Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

1. Untuk memonitor apakah Unit Kerja/Organisasi melaksanakan

rekomendasi perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan/audit kinerja

yang telah diberikan.

2. Untuk memantau pelaksanaan kinerja berjalan dengan baik sebelum

dilakukan post-audit terhadap suatu kegiatan mengetahui perkembangan

pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) unit kerja-unit kerja terkait yang

berupa penjabaran dari Rencana Strategis Bappenas berdasarkan

indikator kinerja sebagai acuan.

3. Membantu pemahaman unit kerja terhadap potensi penyimpangan/

ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan yang berlaku

(langkah-langkah preventif).

4. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

unit kerja-unit kerja terkait yang berupa penjabaran dari Rencana

Strategis Bappenas berdasarkan indikator kinerja sebagai acuan.

5. Untuk mendapatkan deskripsi feedback dari pelaksanaan evaluasi dan

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan

penyusunan Rencana Kerja UKE II untuk tahun selanjutnya.

6. Membentuk kesadaran awal terhadap adanya kemungkinan

ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan yang berlaku

dan juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam

pelaksanaan kegiatan/Renja tersebut.

1.3. Keluaran (Output)

Output yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan ini adalah:


1. Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Renja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit-unit

kerja di lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

2. Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan tindak lanjut temuan pengawasan/evaluasi kinerja.

3. Tersedianya informasi sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan.

1.4. Ruang Lingkup:

Ruang lingkup dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Kinerja

Kementrian Negara PPN/ Bappenas ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pembahasan internal (organisasi/unit kerja) untuk

menganalisa lebih lanjut hal-hal yang memerlukan perbaikan dari hasil

temuan/audit kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

2. Memastikan rekomendasi/saran perbaikan terhadap hasil temuan telah

ditindak-lanjuti.

3. Merekomendasikan/memperingatkan kembali terhadap langkah

tindak-lanjut yang sebaiknya dilakukan terhadap hasil temuan yang

telah direkomendasikan.

4. Melakukan rangkaian kegiatan monitoring baik secara in-desk studi

maupun kegiatan lapangan untuk memastikan proses kegiatan

manajemen atau pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai

peraturan atau manajemen yang baik.


BAB II

METODOLOGI

2.1 Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan diterapkannya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

di sektor pemerintahan terutama di lingkungan Kementerian Negara

PPN/Bappenas, intensitas dan pelaksanaan upaya peningkatan kualitas

kinerja tupoksi masing-masing Unit Kerja Eselon II terutama Inspektorat

Utama dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dituntut untuk

menjadi lebih efektif, efisien dan memperhatikan prinsip ekonomis.

Maksud pelaksanaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk menjamin

terselenggaranya prinsip akuntabilitas, transparansi dan integritas di

sektor pemerintahan. Untuk itu, diperlukan sistem pengawasan terhadap

pelaksanaan pencapaian kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon II. Pada

akhirnya sasaran yang ingin dicapai adalah adanya kesesuaian antara

penetapan target dan penetapan kinerja di awal perencanaan kinerja

dengan realisasi pencapaian kinerja. Tolok ukur perbandingan ini

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh UKE II terkait.

Rerangka indikator dengan demikian menjadi salah satu instrumen

penting dalam pengukuran manajemen yang hasilnya akan dijadikan

pertimbangan untuk langkah perbaikan peningkatan kualitas kinerja di

sektor pemerintahan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara

pengukuran dan pelaporan akuntabilitas manajemen kinerja dengan

kegiatan monitoring yang akan berjalan selama periode 1 tahun yang

dilaksanakan oleh IBKK. Kegiatan monitoring diperlukan untuk memantau

tindak lanjut langkah perbaikan tersebut agar dapat dijadikan

pertimbangan untuk penyempurnaan penetapan kinerja masing-masing

Unit Kerja Eselon II di periode selanjutnya. Pada akhirnya, hasil akhir

yang dicapai dan terus ditingkatkan adalah peningkatan akuntabilitas


manajemen kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas secara

keseluruhan.

2.2 Pengumpulan Data

1. Studi literature mengenai tugas pokok dan fungsi unit kerja serta data/informasi lainnya yang relevan.

2. Survey lapangan yang dilaksanakan secara internal ataupun eksternal sebagai bahan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan.

3. Diskusi internal terhadap hasil monitoring yang telah dilaksanakan oleh pihak auditor sebagai bentuk dari tanggung jawab dan ketranparansian.

4. Data/Informasi hasil evaluasi/audit kinerja kegiatan kajian TA 2005 yang dilaksanakan pada tahun 2006.

2.3 Metode Analisis

Hasil dari pengumpulan data dan informasi yang dilaksanakan baik secara

desk study, survey lapangan secara internal ataupun eksternal serta

diskusi yang dilakukan dengan pihak unit kerja terkait sebagai bagian dari

proses tindak lanjut kegiatan monitoring akan dianalisis dengan

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang tujuannya adalah

untuk:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan UKE II

2. Mengetahui kendala pelaksanaan kegiatan UKE II terkait pelaksanaan dan penjabaran tupoksinya

3. Merancang rekomendasi perbaikan untuk periode mendatang


BAB III

RENCANA KERJA DAN JADWAL KEGIATAN

Rencana Kerja Kegiatan akan berlangsung selama 12 bulan dibagi dalam beberapa

langkah kegiatan:

1. Penyusunan Kerangka Kerja dan Rencana Kerja (2 bulan)

2. Pengumpulan data dan informasi (5 bulan)

3. Pelaksanaan monitoring secara in-desk study atau survey lapangan

(2 bulan)

4. Pembahasan internal dengan unit kerja untuk analisa hal-hal yang

perlu perbaikan (1 bulan)

5. Penyusunan laporan (2 bulan)

Jadwal Kegiatan

Bulan Kegiatan

Jan Pebr Mart Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nop Des

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Kerja

Pengumpulan data/informasi Pelaksanaan monitoring secara in-desk study maupun kegiatan lapangan Pembahasan internal oleh unit kerja untuk analisa hal-hal yang perlu perbaikan Penyusunan laporan


BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat Bidang Kinerja

Kelembagaan secara swakelola dan berkoordinasi dengan UKE-UKE II di

lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.

4.2. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pada dasarnya tetap mengacu kepada

langkah-langkah kegiatan yang ada dalam kerangka acuan kerja. Hingga

saat ini langkah-langkah yang telah dilaksanakan sehubungan dengan

pelaksanaan kegiatan monitoring IBKK terhadap kegiatan Unit Kerja

Eselon II antara lain sebagai berikut :

Pelaksanaan penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana kerja Pengumpulan data/informasi terkait kegiatan Unit Kerja Eselon II

termasuk kegiatan dan program-program yang berada bawah koordinasi direktorat terkait yang akan melalui proses audit kinerja

Pelaksanaan kegiatan monitoring baik secara desk-study maupun secara kunjungan lapangan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi ini dalam

tahap In-desk study/pengumpulan data dari Unit Kerja Eselon II terkait

dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan good

governance yang dilaksanakan oleh daerah melalui proses kunjungan

lapangan ke beberapa daerah untuk memberikan feedback dan masukan

terhadap kegiatan monitoring yang telah dilaksanakan dilingkungan

kementerian Negera PPN/Bappenas. Hingga saat ini, data terkumpul

adalah :

1) Data Monitoring dari Deputi SDM dan Kebudayaan dengan judul

“Monitoring Pembangunan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga


Pada intinya, tujuan dari kegiatan monitoring yang dilakukan oleh

Kedeputian SDM dan Kebudayaan adalah untuk memantau

perkembangan pelaksanaan RPJM 2004-2009 dan RKP Tahun 2007 di

Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Selain itu untuk

mengidentifikasi permasalahan yang dijumpai dalam perencanaan,

implementasi dan pemantauan program serta untuk kepentingan

penyusunan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi maupun

dalam perencanaan di tahun berikutnya.

Sementara itu, sasaran yag ingin dicapai adalah:

a. Teridentifikasinya peta keterkaitan antara tujuan, sasaran dan

kegiatan pokok yang ditetapkan dalam RPJM dan RKP

b. Teridentifikasinya tingkat pencapaian kinerja program setiap tahun

dengan mengacu kepada rencana program pembangunan dan

indikator kinerjanya

c. Teridentifikasinya masalah-masalah yang dijumpai dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program

pembangunan

Selain itu, Deputi SDM dan Kebudayaan juga telah menyampaikan

Laporan Awal Kegiatan unit kerja-unit kerja di lingkungan Kedeputian

SDM dan Kebudayaan antara lain : (1) Koordinasi Strategis Pengelolaan

Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Thn 2006-2010,

Dit.Kesehatan dan Gizi Masyarakat, (2). Pemantauan Pelaksanaan RKP

2007 Bidang Kesehatan Masyarakat, Dit. Kesehatand an Gizi Masyarakat,

(3) Koordinasi Pengelolaan Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-7

(2006-2007), Dit. Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, (4)

Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Agama dan

Pendidikan. (5) pemantauan pelaksanaan program pembangunan di

bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan


dan anak. Sedangkan untuk laporan kajian tahun anggaran 2007 ini

Unit kerja Deputi SDM dan Kebudayaan, Direktorat Kependudukan dan

Pemberdayaan perempuan telah menyelesaikan laporan pertengahan

kajian 2007 dengan judul “Analisis Gender dalam Perencanaan

Pembangunan” yang dilatarbelakangi dari Inpres No. 9 tahun 2007

tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional.

Tujuan dari kajian ini untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di 18

kementerian, 7 provinsi dan 7 Kabupaten/kota terpilih (Jabar, Riau,

Sulut, Jateng, NTB, Kalsel dan Sumbar) dengan menggunakan analisis

Gender Analysis Pathway (GAP) yaitu (a) menghasilkan beberapa

program pembangunan yang responsif gender (b) melakukan transfer of

knowledge (keterampilan melakukan analisis gender dan

mengintegrasikan isu gender ke dalam perencanaan, (c) membangun

kepemilikan dari stakeholder yang bersangkutan.

2) Data evaluasi dari Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi

Daerah antara lain :

• Direktorat Bidang Perkotaan, tata ruang dan pertanahan, laporan

awal “Kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang

perkotaan, tata ruang dan pertanahan”. Kajian ini bertujuan untuk

mengevaluasi pelaksanaan RKP tahun 2006 berdasarkan kinerja

pelaksanaan program-program pembangunan dalam RPJM sebagai

bahan masukan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Evaluasi yang akan dilakukan dengan menggunakan dua jenis

evaluasi yaitu evaluasi formal, tujuannya dan sasaran dari pengambil

kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan

merupakan ukuran tepat dari menfaat atau nilai dan evaluasi

keputusan teoritis, tujuannya dan sasaran dari berbagai pelaku yang

diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran

tepat dari manfaat atau nilai. Hasil dari kajian ini akan memuat

antara lain : (a) data dan informasi mengenai realisasi kegiatan


pembangunan bidang perkotaan, tata ruang dan pertanahan tahun

2006, (b) penilaian kinerja terhadap hasil pembangunan bidang

perkotaaan, tata ruang dan pertanahan pada tahun 2006,

(c) Indentifikasi kendala pembangunan yang dihadapi pada tahun

2006 dan rekomendasi perbaikan.

• Direktorat Kewilayahan II, laporan awal “Evaluasi kebijakan

perencanaan pembangunan dalam pengembangan kawasan

tertinggal khususnya wilayah terisolir dan terpencil”. Tujuan dari

kajian ini untuk menganilisis titik kelemahan dan kekuatan dari

program-program pembangunan kawasan tertinggil 2005-2006,

dengan sasaran yang akan ditetapkan antara lain :

1. Evaluasi yang fokus pada hasil program pembangunan kawasan tertinggal khususnya wilayah terpencil dan terisolir yang dilaksanakan secara lintas sektoral antar departemen.

2. Mendiskripsikan berbagai kendala hasil realisasi program pembangunan pengembangan kawasan tertinggal khususnya daerah terpencil terkait pada efektivitas, tingkat efisiensi pencapaian target serta responsivitas

3. Menganalisas kondisi kawasan tertinggal khususnya wilayah terpencil melalui metode survey, diskusi dan wawancara

4. Mentetapkan keluaran hasil evaluasi sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada stakeholder terkait pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah kawasan tertinggal.

Kegiatan Monitoring juga dilaksanakan terhadap kegiatan Inspektorat

Bidang Kinerja Kelembagaan pada tahun anggaran 2007. Beberapa kegiatan

di antaranya adalah sebagai berikut:

I. Evaluasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan Kementerian Negara PPN/Bappenas TA 2007

Kegiatan Evaluasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan yang

tengah berjalan saat ini memasuki tahap pertama dari rencana kerja Evaluasi

Manajemen Kinerja. Tahap pertama dalam kegiatan Evaluasi Manajemen


Kinerja ini adalah persiapan dan penyusunan desain audit/evaluasi

manajemen kinerja. Termasuk dalam tahap ini adalah:

1. Proses pengumpulan data dan informasi terkait untuk keperluan

pelaksanaan evaluasi. Informasi yang dibutuhkan seperti tupoksi unit

kerja, struktur unit kerja, data-data personil termasuk data personil

honorer, laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun

anggaran 2006 serta laporan pencapaian kinerja yang dibuat berdasarkan

Pedoman Manajemen Kinerja dan mengacu kepada indikator yang telah

ditetapkan oleh UKE II terkait.

2. Penyusunan rencana audit/evaluasi beserta langkah-langkahnya

3. Pelaksanaan kajian diagnostik terhadap data-data yang telah diperoleh di

antaranya mengacu kepada referensi peraturan terkait dan Pedoman

Audit Kinerja sebagai instrumen untuk melaksanakan audit dalam rangka

uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Manajemen Kinerja Unit Kerja Eselon II

dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

bersama-sama dengan 3 Unit kerja sebagai pilot project yaitu Biro Renortala,

Dit. Perkotaan, tata rauang dan pertanahan dan Dit. Permukiman. Kemudian

karena untuk lebih memantapkan penetapan indikator kinerja maka direkrut

pula Dit, Aparatur Negara sebagai narasumber. Saat ini kegiatan Evaluasi

Manajeman Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan sudah pada tahap finalisasi

kegiatan diantaranya :

a. Penyempurnaan Form Pengisian RKT yang disesuaikan dengan Modul

Penyusunan Penetapan Kinerja dari MenPAN.

b. Pembuatan Tata cara pengisian matrik penetapan kinerja Unit Kerja

Eselon II Kementerian Negara PPN/Bappenas

c. Uji Coba Pengisian Matrik Penetapan Kinerja Oleh 3 unit kerja pilot

Projek ( Direktorat Perkotaan, tata ruang dan Pertanahan, Direktorat

Permukiman dan Perumahan, dan Biro Renortala)


d. Menyebarluaskan Rencana Kinerja Tahunan yang berisi matrik

penetapan kinerja untuk tahun anggaran 2008 ke Unit Kerja

Dilingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.

II. Penyusunan Pedoman Audit Kinerja Kementerian Negara

PPN/Bappenas TA 2007

Untuk pelaksanaan uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja

terhadap kegiatan Audit Kinerja Kajian TA 2006 dan Kegiatan Evaluasi

Manajemen Kinerja UKE II, diperlukan beberapa data/informasi pendahuluan.

Informasi secara umum terkait hal-hal seperti Undang-Undang dan Peraturan

yang berlaku terkait dengan keberadaan Kementerian Negara PPN/Bappenas

dan Tupoksi Unit Kerja. Sedangkan data/informasi khusus terkait kegiatan

yang akan dilakukan uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja adalah

sebagai berikut:

1. Kegiatan Kajian TA 2006 a. Laporan awal, interim dan akhir kajian b. TOR dan RAB kegiatan kajian c. SK Tim Pelaksana kegiatan kajian d. Data pendukung pelaksanaan kegiatan kajian seperti laporan hasil

perjalanan survey, laporan pelaksanaan kegiatan diskusi/FGD serta laporan pelaksanaan Seminar/Workshop.

2. Kegiatan Evaluasi Manajemen Kinerja Unit Kerja Eselon II

a. Struktur Organisasi b. Data Sumber Daya Manusia yang tersedia dan pembagian tugas

masing-masing personil c. Perencanaan strategis, renja, rencana anggaran, sumber anggaran

TA 2006 serta TOR-TOR kegiatan d. Laporan-laporan yang dibuat pada TA 2006 beserta pencatatannya e. Peraturan-peraturan dan kebijakan yan terkait dengan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi unit kerja

Saat ini proses uji coba penerapan Pedoman Audit Kinerja

terhadap dua kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan langkah

prosedur yang terdapat dalam Pedoman Audit Kinerja. Hingga tahap ini

langkah-langkah yang telah dilakukan adalah:


• Survey Pendahuluan a. Kegiatan dalam pelaksanaan audit yang bertujuan untuk

memperoleh informasi dan gambaran umum auditan b. Kegiatan dalam survey pendahuluan adalah memperoleh,

menelaah dan mendokumentasikan informasi dasar auditan melalui berbagai teknik audit yang dilaksanakan

• Penetapan Sasaran Audit a. Sasaran audit adalah hal-hal yang ingin dicapai dari

pelaksanaan audit b. Perumusan sasaran audit harus dapat membantu auditor untuk

mengidentifikasi unsur-unsur temuan • Penyusunan Program Kerja Audit

Merupakan kegiatan mendesain pelaksanaan audit yang meliputi penetapan ruang lingkup audit dan metodologi audit yang akan digunakan untuk pelaksanaan pengujian

Selain itu untuk lebih memperkuat pelaksanaan penerapan

pedoman audit kinerja dlingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas ini

diputuskan untuk dibuat dalam bentuk Permen, yang saat ini masih dalam

proses uji kesahihan. Uji Kesahihan draf Permen Pedoman audit ini

dilaksanakan dalam 2 tahap pelaksanaan, pertama dilakukan oleh pihak

internal yang terlibat langsung dalam pembuatan permen ini antara lain

Inspektorat Utama, Biro Hukum , Biro Renortala, Biro SDM dan Biro

Aparatur Negara. Selanjutnya uji sahih ini akan dilakukan oleh seluruh

Kedeputian di Bappenas.

III. Koordinasi Pengawasan Kinerja Kelembagaan Kementerian

Negara PPN/Bappenas

Pada tahap pelaksanaan yang sedang berjalan, sedang dilaksanakan

pengumpulan data-data terkait dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi rutin

yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dan

sedang dirancang bentuk pelaksanaan seminar/diskusi/workshop dalam

lingkup koordinasi yang sesuai dengan lingkup kerja audit kinerja sektor

publik terutama di Bappenas. Pada saat ini, seharusnya kegiatan telah

memasuki tahap pelaksanaan pertemuan koordinasi rutin dengan Unit Kerja


Eselon II terkait. Jangka waktu pelaksanaan tahap ini adalah selama 5 bulan.

Akan tetapi, karena pengumpulan data belum mencapai tahap akhir maka

pelaksanaan tahap pengumpulan data masih berjalan bersamaan dengan hal

tersebut juga dilaksanakan kajian diagnostik terhadap hasil pengumpulan

data yang diperoleh.

IV. Audit Kinerja Terhadap Hasil Kajian TA 2006 Kementerian

Negara PPN/Bappenas, TA 2007

Data yang diperoleh dari Biro Ortala mengenai daftar kajian dan prakarsa strategis untuk TA 2006 adalah sebagai berikut:

a. 51 buah Kajian Strategis /Study yang dilaksanakan oleh 39 Direktorat/Unit Kerja Eselon II

b. 8 buah Kajian Staff Ahli yang dilaksanakan oleh 5 Staff Ahli Kementerian Negara PPN/Bappenas

c. 8 buah Prakarsa Strategis yang dilaksanakan di bawah koordinasi SESTAMA MENNEG PPN/BAPPENAS.

Hingga saat ini jumlah kajian yang diterima oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan untuk dilakukan proses audit adalah:

a. 44 buah Kajian Strategis/Study yang dilaksanakan oleh 30 Direktorat/Unit Kerja Eselon II

b. 8 buah Kajian Staff Ahli yang dilaksanakan oleh 4 Staff Ahli Kementerian Negara PPN/Bappenas

c. 6 buah Prakarsa Strategis yang dilaksanakan di bawah koordinasi SESTAMA MENNEG PPN/BAPPENAS.

Proses pelaksanaan audit terhadap kajian/study TA 2006 pada tahun

anggaran 2007 pada dasarnya masih menggunakan metode analisis yang

sama dengan kegiatan audit kajian TA 2005 di tahun anggaran 2006.

Berdasarkan analisis data/kajian yang telah diterima diupayakan adanya

tertib administrasi kelengkapan dokumen untuk dilakukannya proses audit.

Pada tahap awal persiapan pelaksanaan kajian, Tim Inspektorat telah

merancang matriks ketersediaan dokumen pendukung yang disebarkan

kepada seluruh Unit Kerja Penanggung Jawab Kegiatan Kajian/Study TA 2006.

Adapun data/dokumen pendukung yang terdaftar adalah sebagai berikut:


- Laporan final disertai ringkasan eksekutif

- Formulir Isian Informasi Kajian

- TOR swakelola dan revisi

- RAB swakelola dan revisi

- TOR pihak ketiga

- RAB pihak ketiga

- SK Tim

- Bukti pendukung berupa kontrak kerja dengan pihak ketiga

- Laporan pendahuluan dan interim

- Laporan pekerjaan swakelola

- Laporan pekerjaan pihak ketiga

- Laporan pelaksanaan survey kegiatan

- Laporan pelaksanaan konsinyasi stakeholder/diskusi/workshop

Kelengkapan dokumen utama maupun pendukung dibutuhkan untuk

menerapkan tertib administrasi dan transparansi guna melihat kesesuaian

penggunaan input serta proses pelaksanaan kajian. Selain itu, tampak dalam

proses audit bahwa sebagian besar pelaksana kajian telah mematuhi

kelengkapan dokumen tersebut dan hal ini menandakan adanya kesadaran

ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku meski belum

secara keseluruhan.

Dalam proses audit kajian di tahun anggaran 2007 ini, fokus audit lebih

ditekankan kepada penelaahan kualitas utamanya kepada penilaian terhadap

keterlibatan atau peran serta dari masing-masing pihak seperti stakeholder

yang berkepentingan, pihak Tim Pelaksana Kajian (TPRK, FGD, Nara Sumber),

tenaga ahli/pihak ketiga dan penilaian terhadap proses partisipatori yang

telah berjalan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui efektifitas dari proses

tersebut sehingga dapat terlihat kajian yang memiliki kualitas baik dan

memberikan kontribusi outcome yang signifikan dalam perumusan


rekomendasi atau bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan di sektor

terkait.

Dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan audit kajian disepakati

bahwa untuk pelaksanaan Seminar/Presentasi Kegiatan Kajian UKE II TA

2006 tidak akan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon II yang melakukan

kegiatan kajian. Khusus untuk kegiatan Kajian Prakarsa Strategis

diikutsertakan secara keseluruhan, sedangkan Kajian dilaksanakan oleh Staff

Ahli tidak diikutsertakan dalam kegiatan Seminar/Presentasi. Ketidaksertaan

beberapa Unit Kerja Eselon II dalam kegiatan presentasi disebabkan terdapat

beberapa kajian yang telah memenuhi kriteria audit kajian yang meliputi

review terhadap indicator input, proses, output dan manfaat kajian. Setelah

melalui penelaahan kembali terhadap sejumlah kajian issue strategis dan juga

terhadap prakarsa strategis maka terpilih beberapa kajian issue strategis dan

prakarsa strategis yang akan tetap melakukan presentasi.

Beberapa kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kajian Kelembagaan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik (Dit. Politik dan Komunikasi)

2. Kajian Manajemen Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Instansi (Dit. Aparatur Negara)

3. Kebijakan Peningkatan Kesempatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Dit. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat)

4. Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Dit.Penanggulangan Kemiskinan)

5. Kajian Penetepan Model GTAP terhadap Dampak Kerjasama Ekonomi ASEAN. (Dit. Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional)

6. Kajian Peningkatan Konsistensi Sasaran Ekonomi Makro (Dit. Perencanaan Makro)

7. Kajian Tinjauan Terhadap Dana Alokasi Khusus (Dit. Keuangan Negara) 8. Kajian Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai Sumber

Pendanaan Pembangunan (Dit. Jasa Keuangan dan Analisa Moneter) 9. Kajian Optimalisasi Jaringan Irigasi Rawa di Pulau Sumatera (Dit.

Pengairan dan Irigasi) 10. Kajian Perumusan Alternatif Kebijakan Intermediasi Tehnologi dan

Informasi (Dit. Industri, IPTEK dan BUMN)


11. Kajian Eksplorasi Pengembangan Mineral dan Industri (Dit. Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan)

12. Kajian Asesment Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Strategis (Dit. Lingkungan Hidup)

13. Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Penyediaan Infrastruktur (Dit. Pengembangan Kerjasama dan Swasta)

14. Kajian Keterpaduan Kebijakan, Iklim Investasi dan Regulasi Antar Sektor dan Antar Daerah dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Kawasan dan Produk Unggulan (Dit. Kewilayahan II)

15. Kajian Penyusunan Prosedur Kerja Standar (SOP) Bappenas (Biro Hukum) 16. Kajian Penyusunan Manajemen Pengusulan Proyek PHLN (Dit. Sistem dan

Prosedur Pendanaan Pembangunan) 17. Kajian Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Individu (Biro

Kepegawaian) 18. Kajian Mekanisme Estimasi dan Pengalokasian Dana Pendamping Dalam

Pelaksanaan PHLN (Dit. Pemantauan dan EValuasi Pendanaan Pembangunan)

Sedangkan untuk Kajian Prakarsa Strategis yang akan diikutsertakan dalam presentasi adalah sebagai berikut: 1. Prakarsa Strategis Pengembangan Kebijakan Subsidi Langsung Tunai

Bersyarat (SLT) (Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM) 2. Prakarsa Strategis Industri Berbasis SDA dan Strategi Pengembangan

Energi (Dit. Industri, IPTEK dan BUMN: Dit.Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan)

3. Prakarsa Strategis Penanggulangan Banjir dan Kekeringan (Deputi Sarana dan Prasarana:Dit. Pengairan dan Irigasi)

4. Prakarsa Strategis Penurunan Angka Kematian Ibu (Deputi SDM dan Kebudayaan)

5. Kajian Percepatan Pembangunan Infrastruktur:Aspek Kebijakan Subsidi dan PSO (Deputi Sarana dan Prasarana)

6. Rumusan Grand Strategy Unifikasi Potensi Bela Negara (Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemanan)

Pelaksanaan presentasi kajian dan prakarsa strategis dijadwalkan pada

tanggal 6 Juni hingga 10 Juli 2007 (9 hari kerja), setiap minggu dilaksanakan

3 kali presentasi kajian terdiri dari 2 sampai dengan 3 unit kerja setiap hari,

mulai dari pukul 09.30 Wib sampai dengan 12.30 Wib. Selama pelaksanaan

penerapan langkah-langkah audit seperti yang tertera dalam Pedoman Audit


Kinerja terdapat beberapa kendala yang terkait dengan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Keterlambatan penyerahan kajian dari jadwal waktu seharusnya 2. Ketidaklengkapan dokumen pendukung dari pelaksanaan kajian 3. Ketidaksesuaian waktu antara peserta presentasi dengan pembahas dan

kegiatan dilingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

4. Ketidakjelasan dalam Pelaporan kegiatan Kajian Prakarsa Strategis yang melibatkan lintas sektor Kedeputian sehingga hasil akhir kajian kurang terangkum secara detail dan tidak saling menyatu satu dengan yang lainnya.

V. Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Kelembagaan TA 2007

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Kinerja Kelembagaan pada

tahun anggaran 2007 merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pengembangan

Sistem Kinerja Kelembagaan pada tahun anggaran 2006 sebelumnya.

Pekerjaan dalam kegiatan ini dilakukan seluruhnya secara swakelola oleh Tim

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dengan bantuan dari narasumber

yang kompeten dan memiliki pengalaman di bidang informasi tehnologi.

Kegiatan ini direncanakan berjalan selama 12 bulan dalam tahun anggaran

2007.

Pada saat ini kegiatan Penyusunan Data Base Kinerja Kelembagaan telah

memasuki tahap penyempurnaan website IBKK sesuai dengan jadwal rencana

kerja yang telah disepakati sebelumnya. Penyempurnaan website IBKK yang

sedang berjalan dengan dilakukan penyempurnaan desain input data

produk/output yang telah dihasikan oleh Inspektorat Bidang Kinerja

Kelembagaan. Untuk hal itu, telah digunakan beberapa informasi output

kegiatan IBKK pada tahun anggaran 2006 dan 2007 untuk kepentingan

konfirmasi kelegkapan proses input dalam sistem informasi yang sedang

dikembangkan. Beberapa informasi atau output yang digunakan sementara

ini adalah sebagai berikut:


1. Peraturan Meneg PPN/Kepala Bappenas No: Per 01/M.PPN/09/2005

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas

2. Pedoman Manajemen Kinerja

3. Pedoman Audit Kinerja

4. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan IBKK TA 2007 • Evaluasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan Kementerian

PPN/Bappenas TA 2007 • Penyusunan Pedoman Audit Kinerja • Koordinasi Pengawasan Kinerja Kelembagaan • Audit Kinerja Terhadap Hasil Kajian TA 2006 • Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Kinerja Kelembagaan • Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Kelembagaan

Saat ini database sistem informasi kinerja kelembagaan sudah memasuki

tahap akhir pengenalan/sosialisasi yang bersifat internal belum untuk

eksternal karena belum dilakukan link data sehingga aplikasi database IBKK

ini belum dapat diakses oleh stakeholder. Pengenalan internal ini lebih

difokuskan kepada administrator yang akan mengoperasikan website ini.

Selain desk study, pelaksanaan monitoring juga dilakukan secara

survey lapangan dengan melakukan studi banding pelaksanaan monitoring

pembangunan di daerah dengan melihat konsep, hasil, kendala yang dihadapi

didaerah dan tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring. Dari hasil survey

yang dilaksanakan diantaranya :

Propinsi Jawa Tengah (semarang)

Kegiatan survey dilakukan pada Bapeda Kota Semarang sebagai Ibu kota

Propinsi Jawa Tengah. Dari hasil wawancara dengan Kasubdit Monitoring

dan Evaluasi Ekonomi Bapeda Semarang, kegiatan monitoring yang

dilaksanakan pada Bapeda Semarang berdasarkan pada SK Gubernur No.

47 tahun 2002 mengenai penataan kelembagaan khususnya Bapeda.

Bagian dari kegiatan Monev tersebut diantaranya melakukan penataan on

going tahun berjalan tanpa melihat kepada sumber dana yang berasal dari

APBD, dan untuk mengetahui pembangunan yang sedang berjalan dalam


areal wilayah sejawatengah terhadap 5 kabupaten kota. Bidang

Monitoring dan Evaluasi Bapeda Kota Semarang dibagi kedalam 4 bidang

kegiatan yaitu : ekonomi, budaya, praswil dan pengembangan data.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan monitoring ini mengenai akurasi

data yang dilakukan di lapangan mengalami kesulitan sehingga dilakukan

metode sampling yang sasarannya nantinya langsung kepada kelompok

tanpa melalui sather. Hal ini dilaksanakan untuk menolong harga gabah

petani agar tidak anjlok/turun. Sedangkan untuk tebu, sudah dilakukan

sonic bloom sejawatengan untuk memberikan daya rangsang pada

stomata agar tebu yang dihasilkan memiliki kadar gula yang tinggi.

Sedangkan untuk pariwisata, Semarang telah mencanangkan Pesona Asia

yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2007 yang merupakan

forum kerjasama yang dilaksanakan oleh Gubernur.

Propinsi Riau

Kegiatan survey dilaksanakan pada bulan November 2007 dengan lokasi

survey Bawasda Propinsi Riau. Untuk daerah riau kerangka konsep

pengembangan monitoring pembangunan daerah merupakan suatu

proses tindak lanjut dari kegiatan Bappeda. Pada pelaksanaannya

pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda Propinsi Riau terbagi dalam 3

tahap : (a) untuk pemeriksaan reguler berdasarkan pada pelaksanaan PP

39 dan 40 tahun 2006, Perda No. 24 tahun 2001 untuk daerah Riau,

(b) pemeriksaan yang sifatnya khusus yang berhubungan dengan jabatan

kepala daerah dan pemeriksaan BPNKB, (c) untuk yang pemeriksaan

kasus lebih berdasarkan pada pengaduan masyarakat. Pengawasan ini

dilaksanakan langsung oleh Bawasda dengan satuan kerja-satuan kerja

yang kemudian dilaporkan ke BPK. Fokus kegiatan monitoring ditujukan

pada bidang keuangan negara, Pembangunan, Aset daerah dan Aparatur

Negara. Bentuk Pelaksanaan monitoring antara lain:

o Badan pengawas kabupaten – kota menghasilkan input

pengawasan


o Bawasda akan menggunakan input tersebut untuk pemutakhiran

data

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring adalah lambatnya

proses tindak lanjut dari hasil pengawasan, keterlambatan dikarenakan

masalah struktural dan perbedaan persepsi. Walaupun terlambat dalam

pelaksanaan prosesnya tetapi diberlakukan sanksi yang sifatnya masih

soft/lemah yaitu pemberian surat teguran saja, belum kepada sanksi yang

sifat keras/tegas. Hubungan antara pengawasan daerah kepada pusat

dilaksanakan melalui MOU Inspketorat Jendral (Irjen) yang berasal dari

instansi terkait.


BAB V

KESIMPULAN

Kegiatan monitoring pengawasan kinerja yang saat ini dilaksanakan

merupakan kegiatan pemantauan yang ditujukan kepada penilaian terhadap

kinerja unit kerja-unit kerja dilingkungan kementerian Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas dan merupakan bagian dari proses

akuntabilitas manajemen yang diharapkan mampu memberikan arahan dan

masukan sebagai bahan dalam pelaksanaan tupoksi agar sesuai dengan renstra

dan renja yang telah ditetapkan bersama. Dari penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Inspektorat

Bidang Kinerja Kelembagaan selanjutnya antara lain :

Monitoring Evaluasi/Audit Kinerja

Kegiatan monitoring ini ditujukan pada peningkatan kualitas audit

kinerja hasil kajian yang dilaksanakan oleh unit kerja-unit kerja dilingkungan

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan

melihat ketepatan dan kualitas hasil pelaksanaan kajian dan kesesuaiannya

terhadap tupoksi masing-masing UKE II. Selain itu monitoring yang

dilaksanakan juga untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan stakeholder

dalam setiap kajian melalui seminar-seminar dalam proses kegiatan evaluasi

kinerja kegiatan dilingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Pelaksanaan Kegiatan monitoring pengawasan kinerja ini lebih

ditujukan kepada tersedianya informasi yang relevan sebagai bentuk

ketranparansian kinerja setiap UKE II. Untuk itu hasil analisa kegiatan

monitoring pengawasan kinerja berdasarkan pada evaluasi /audit kinerja

kegiatan unit kerja-unit kerja dilakukan secara deskriprif kualitatif karena

merupakan kegiatan tindak lanjut atas kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE

II dilingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban untuk


memberikan informasi yang realibel terhadap hasil pengawasan dan

pemantauan kegiatan UKE II dalam menilai penyimpangan pelaksanaan

kegiatan dan manajeman serta memberikan koreksi terhadap kegiatan yang

sedang berjalan dan memberikan masukan bagi perencanaan selanjutnya

agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Bappenas.

Monitoring Akuntabilitas Manajeman

Kegiatan monitoring pengawasan untuk tahap selanjutnya diharapkan

mampu melakukan perbaikan terhadap mekanisme atau cara pelaksanaan

kegiatan evaluasi/audit yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Kinerja

kelembagaan sebagai bentuk dari akuntabilitas manajemen agar sesuai

dengan arahan dari Sesmeneg PPN/Bappenas untuk dapat memberikan

penilaian ataupun pembobotan terhadap hasil kajian yang dilaksanakan oleh

masing-masing UKE II. Sehingga pelaksanaan kegiatan evaluasi/audit ini

untuk tahun berikutnya, diharapkan nantinya dapat diikuti oleh keseluruhan

UKE II yang melakukan kegiatan kajian dilingkungan Kementerian Negara

PPN/Bappenas.

Hasil dari monitoring akuntabilitas manajemen ini akan menghasilkan

suatu laporan hasil audit kinerja terhadap temuan-temuan dari auditor yang

dilakukan terhadap auditan dan mencari solusi atas permasalahan dari

temuan audit. Selanjutnya hasil laporan monitoring ini untuk dapat melihat

sejauhmana UKE II sebagai pelaksana dalam melakukan perbaikan-perbaikan

terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kinerja unit kerja

yang akan menghasilkan rekomendasi penilaian terhadap hasil laporan audit

kinerja.

Kegiatan monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang tidak

terpisahkan dari tindak-lanjut penerapan kegiatan pemeriksaan /audit kinerja

terhadap hasil kajian yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja

diLingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas dan dilaksanakan secara


berkelanjutan dan berkesinambungan dengan melihat, mengamati, menilai dan

menetapkan suatu hasil laporan auditor terhadap pelaksanaan kegiatan unit

kerja-unit kerja yang dilakukan oleh auditan serta mencari solusi atas

permasalahan dari temuan obyek pemeriksaan agar dapat diperbaiki oleh unit

kerja-unit kerja pelaksana.

Sehingga kegiatan monitor yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang

Kinerja Kelembagaan diharapkan akan menghasilkan suatu rekomendasi

terhadap tindak lanjut kinerja unit kerja-unit kerja dan memperingatkan kembali

kepada unit kerja-unit kerja terhadap hasil penilaian kinerja. Maka hasil penilaian

kinerja tersebut dapat lebih berhasil guna dan bermanfaat terhadap kinerja unit

kerja dalam melaksanakan tupoksinya dan dapat dijadikan pedoman bagi

kegiatan yang akan dilaksanakan UKE II pada tahun berikutnya, agar hasil

kegiatan/program yang dilaksanakan oleh UKE II dapat lebih realibel,

representatif dan akuntabel.

Laporan Monitoring

Documents

Transcript of Laporan Monitoring