BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 …lib.ui.ac.id/file?file=digital/131495-T 27507-Evaluasi...

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten yang tereletak

di Provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan daerah agraris dengan luas wilayah

9.140,50 Km², dan terbagi menjadi 22 Kecamatan yang terdiri dari 305 desa dan

16 kelurahan.70 Pada masa pendudukan Hindia Belanda, saat struktur

pemerintahan di daerah masih berbentuk Marga, di sepanjang aliran tiga sungai

itu terdapat beberapa pemerintahan marga. Di jalur Sungai Enim misalnya

meliputi Marga Tamblang Ujan Mas sampai Marga Sungai Rotan. Sedangkan di

sepanjang Sungai Lematang meliputi Marga Semendo sampai Marga Tamblang

Patang Puluh Bubung. Semuanya bergabung dalam Wilayah Administratif Onder

Afdeling Lematang Ilir. Kabupaten Muaraenim berada dan tunduk pada Afdeling

Palembang Sche Boven Landen dengan dipimpin seorang Asisten Residen

berkedudukan di Lahat.

Asisten Residen selain membawahi wilayah Lematang Ilir juga

membawahi Onder Afdeling Lematang Ulu dengan Ibukota Lahat, Onder Afdeling

Tebing Tinggi dengan Ibukota Tebing Tinggi dan Onder Afdeling Pasemah

dengan Ibukota Pagaralam. Pada masa pendudukan Jepang wilayah administrative

Onder Afdeling berganti nama menjadi Kewedanaan dengan cakupan wilayah

yang lebih luas. Saat itu wilayah-wilayah marga dibagi dalam dua wilayah

Kewedanaan; Kewedanaan Lematang Ogan Tengah, dan Kewedanaan Lematang

Ilir. Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dengan wilayah meliputi Marga

Rambang Niru, Marga Empat Petulai Curup, Marga Empat Petulai Dangku,

Marga Sungai Rotan (yang sebelumnya marga-marga ini masuk wilayah

Lematang Ilir), Marga Rambang Kapak Tengah, Marga Lubai Suku Satu, Marga

Lubai Suku Dua (sebelumnya masuk wilayah Ogan Ulu), Marga Alai, Marga

Lembak, Marga Kartamulya, Marga Gelumbang, Marga Tambangan Kelekar

(sebelumnya masuk wilayah Ogan Ilir) serta Marga Abab dan Marga Penukal

yang sebelumnya masuk wilayah sekayu. Sementara itu Kewedanaan Lematang

70 BPS Kabupaten Muara Enim, Muara Enim Dalam Angka 2008, .3

54 Universitas Indonesia

Evaluasi kebijakan..., Tri Efriandi, FISIP UI, 2010.

55

Ilir meliputi Marga Semendo Darat, Marga Panang Sangang Puluh, Marga Panang

Selawi, Marga Panang Ulung Puluh, Marga Lawang Kidul, Marga Tamblang

Karang Raja, Marga Tamblang Patang Puluh Bubung dan Marga Tamblang Ujan

Mas. Setiap marga di bawah kepala pemerintahan bernama Pasirah. Pada masa

kemerdekaan, berdasarkan sidang Dewan Keresidenan Palembang Tanggal 20

Nopember 1946, Wilayah Kewedanaan Lematang Ilir dan Lematang Ogan

Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah disingkat LIOT

dengan Ibukota Muara Enim.

Berdasarkan SK Bupati Kdh Tk II LIOT Nomor 47/Deshuk/1972

Tanggal 14 Juni 1972 ditetapkan Tanggal 20 Nopember 1946 sebagai Hari Jadi

Kabupaten Muara Enim Lalu berdasarkan SK Bupati Tingkat II Muara Enim

Nomor 2642/B/1980 Tanggal 6 Maret 1980, terhitung Tanggal 1 April 1980 nama

Kabupaten LIOT dikembalikan pada nama semula yaitu Kabupaten Tingkat II

Muara Enim, hal mana telah tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia—LN RI, Tahun 1956),

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor 56)

dan Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (LN RI Tahun 1956 Nomor

57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan juncto UU Nomor 28 tahun 1959

(LN RI Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan LNRI Nomor 1821) Tentang

Penetapan UU Darurat di atas sebagai Undang-Undang (UU).

Berdasarkan UU Nomor Nomor 28 Tahun 1959 tersebut pula Muara

Enim ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri

dengan nama Kabupaten daerah Tingkat II Muaraenim dengan batas-batas

sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan

Tanggal 20 Maret 1950 Nomor Gb/100/1950. Lalu berdasarkan Pasal 121 UU

Nomor 22 tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 60 Tentang Pemerintahan

Daerah, sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim berubah menjadi

Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim memiliki 22 kecamatan yaitu :

Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan

Semende Darat Tengah, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Rambang,

Kecamatan Lubai, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim,

Universitas Indonesia


56

Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat,

Kecamatan Rambang dangku, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang,

Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak,

Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab, Kecamatan

Muara Belida dan Kecamatan Kelekar.

Jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Muara Enim ke ibukota kecamatan

adalah Kecamatan Muara Belida yaitu sejauh 156 km, Kecamatan Kelekar sejauh

126 km, Kecamatan Rambang sejauh 122 km, dan Kecamatan Gelumbang sejauh

121 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Ujan Mas dengan jarak

hanya 17 km.71

4.2 Kecamatan Lawang Kidul

Kecamatan Lawang Kidul merupakan salah satu wilayah administrasi di

dalam Kabupaten Muara Enim yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1996 berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (Sembilan)

Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi

Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas dalam wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan, yang sebelumnya wilayah Kecamatan Lawang Kidul

masih berada di wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Agung. Kecamatan

Lawang Kidul memiliki luas wilayah 380,84 km² serta jumlah penduduk sebesar

59.988 jiwa dengan perincian 30.151 laki-laki, dan 29.837 perempuan72. Dengan

jumlah penduduk tersebut, Kecamatan Lawang Kidul merupakan dengan jumlah

penduduk tertinggi di antara kecamatan-kecamatan lain di dalam wilayah

administrasi Kabupaten Muara Enim. Ibukota Kecamatan Lawang Kidul berjarak

20 km dari ibukota Kabupaten Muara Enim. Di Kecamatan Lawang Kidul

sebagian penduduk bekerja di sektor pertambangan batubara, selain terdapat yang

bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan., dan terdapat sebagian lagi

di sektor perdagangan dan jasa.

Kecamatan Lawang Kidul terbagi menjadi 3 kelurahan dan 4 desa yakni

Kelurahan Tanjung Enim, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, dan Kelurahan Pasar

Tanjung Enim serta Desa Lingga, Desa Tegal Rejo, Desa Keban Agung, dan Desa 71 BPS, Op.Cit 77-78 72 Ibid.,78



57

Darmo. Sektor pertambangan batubara merupakan sektor unggulan yang

dihasilkan di wilayah kecamatan ini, dengan PT Batubara Bukit Asam sebagai

BUMN yang melakukan pengelolaan tambang, sektor yang juga menjadi

penerimaan terbesar bagi daerah dalam struktur APBD Kabupaten Muara Enim.

Selain itu sektor pertambangan batubara juga mendominasi struktur ekonomi

kabupaten dengan persentase sebesar 61,26 % PDRB berasal dari sektor ini.

Kecamatan Lawang Kidul terbagi menjadi 3 Kelurahan dan desa dan tiap-tiap

kelurahan desa terbagi menjadi RW dan RT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Rw dan Dusun per Kelurahan dan Desa

No Kelurahan / Desa Jumlah Rw Jumlah Dusun

1 Kelurahan Tanjung Enim 12 -

2 Kelurahan Pasar Tanjung Enim 7 -

3 Kelurahan Tanjung Enim Selatan 5 -

4 Desa Lingga - 5

5 Desa Tegal Rejo - 4

6 Desa Keban Agung - 4

7 Desa Darmo - 4

Sumber : Data Demografi Kecamatan Lawang Kidul.

4.2.1 Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Lawang Kidul

Jumlah Penduduk Kecamatan Lawang Kidul pada bulan Januari 2010

sebanyak 58.487 jiwa, jumlah penduduk per kelurahan dan desa diuraikan melalui

tabel berikut73 :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk per Kelurahan dan Desa

Jumlah Penduduk

No Desa / Kelurahan Laki-Laki

(L) Perempuan

(P) L+P 1 KEL. TANJUNG ENIM 5.465 5.479 10.944

2 KEL.PASAR TANJUNG ENIM 4.975 5.427 10.402

73 Laporan Kependudukan Kecamatan Lawang Kidul Januari 2010




58

Tabel 4.2 (Sambungan)

Jumlah Penduduk

No Desa / Kelurahan Laki-Laki

(L) Perempuan

(P) L+P 3 KEL. TANJUNG ENIM SELATAN 3.826 3.822 7.648

4 DESA TEGAL REJO 6.028 6.076 12.104

5 DESA LINGGA 4.107 4.137 8.244

6 DESA KEBAN AGUNG 3.439 3.446 6.885

7 DESA DARMO 1.154 1.106 2.260

Jumlah 28.994 29.943 58.487

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Lawang Kidul Januari 2010

Jumlah penduduk di Kecamatan Lawang Kidul berdasarkan kelompok

umur pada bulan Januari 2010 dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 4.3 Data Penduduk Kecamatan Lawang Kidul Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 00-04 2631 2640 5271 2 05-09 2458 2748 5206 3 10-14 2675 2823 5498 4 15-19 2721 2738 5459 5 20-24 3020 2951 5971 6 25-29 2694 2859 5553 7 30-34 2697 3060 5757 8 35-39 2657 2825 5482 9 40-44 2210 2118 4328 10 45-49 1770 1425 3195 11 50-54 1349 1090 2439 12 55-59 732 665 1397 13 60-69 576 641 1217 14 70-74 425 484 909 15 > 74 379 426 805 Jumlah 28.994 29.493 58.487


Sedangkan data penduduk menurut tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut :


59

Tabel 4.4 Data Penduduk Kecamatan Lawang Kidul Menurut Tingkat Pendidikan

No Desa/Kelurahan

TIDAK

SEKOLAH

SD-

SEDERAJAT

SLTP-

SEDERAJAT

SLTA-

SEDERAJAT

AKADEMI/

DIPLOMA SARJANA

PASCA

SARJANA JUMLAH

1 KEL. TG ENIM 1.181 2.196 885 733 3.425 332 17 8.769

2 KEL. PASAR TG. ENIM 1.191 1.638 896 707 2.775 293 12 7.512

3 KEL. TG ENIM SELATAN 740 1.426 483 366 2.373 284 15 5.687

4 DS. TEGAL REJO 610 1.880 794 447 2.441 281 16 6.469

5 DS. LINGGA 931 1.513 556 424 1.787 166 9 5.386

6 DS. KEBAN AGUNG 804 1.459 652 406 1.745 208 6 5.280

7 DS. DARMO 326 484 109 65 406 104 0 1.494

JUMLAH 5.783 10.596 4.375 3148 14.952 1.668 75 40.597




60

Dilihat dari komposisi penduduk menurut pemeluk agama di Kecamatan

Lawang Kidul antara lain Islam sebanyak 55.786 orang, Kristen Protestan 1.803

orang, Kristen Katolik sebanyak 576 orang, Hindu 15 orang serta Budha sebanyak

188 orang. Komposisi penduduk menurut agama di Kecamatan Lawang Kidul

tersebut digambarkan melalui bagan berikut :

188

1803 15

576

55786

Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Budha

Gambar 4.1 Komposisi penduduk menurut agama di Kecamatan Lawang Kidul


Tabel 4.5 berikut menguraikan data penduduk per desa dan kelurahan di

Kecamatan Lawang Kidul menurut penghasilan / pendapatan keluarga

perbulannya :

Tabel 4.5 Data Penduduk Menurut Penghasilan per Bulan

No Desa/Kelurahan < 600.000

600.000 s.d

1.000.000

1.000.000 s.d

1.400.000

1.400.000 s.d

1.800.000 >1.800.0001 KEL. TG ENIM 410 1.213 1.646 291 159

2 KEL.PASAR TG. ENIM 460 1.183 1.853 468 110

3 KEL.TG ENIM SELATAN 351 683 1.036 970 1.484

4 DS. TEGAL REJO 299 1.396 1.637 287 124

5 DS. LINGGA 480 906 1.105 197 126

6 DS. KEBAN AGUNG 361 424 853 190 129

7 DS. DARMO 203 127 195 77 0

JUMLAH 2.564 5.392 8.235 2.480 2132





61

4.3 Program BLT di Kecamatan Lawang Kidul

Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2009, yang merupakan

pembagian bantuan tahap ketiga, dengan jumlah penerima di Kecamatan Lawang

Kidul sebanyak 2545 rumah tangga sasaran, dengan rincian per kelurahan dan

desa sebagai berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Penerima BL di Kecamatan Lawang Kidul

No Desa / Kelurahan Jumlah Penerima

1 KEL. TANJUNG ENIM 421

2 KEL.PASAR TANJUNG. ENIM 594

3 KEL.TANJUNG ENIM SELATAN 189

4 DESA TEGAL REJO 529

5 DESA LINGGA 296

6 DESA KEBAN AGUNG 404

7 DESA DARMO 112

JUMLAH 2.545

Sumber : Daftar Pengawasan Pembayaran BLT 2009 KP Muara Enim

Pembagian BLT di Kecamatan Lawang Kidul tahun 2009 mulai

dibayarkan tanggal 15 April 2009 sampai dengan 30 April 2009, bertempat di

kantor pos Tanjung Enim. Adapun persyaratan untuk dapat melakukan

pengambilan dana antara lain penerima harus membawa Kartu Kompensasi BBM

(KKB) tahun 2008, kartu indentitas (KTP/SIM) yang masih berlaku atau surat

keterangan dari aparat pemerintah setempat, serta dengan membawa potongan

carik daftar BLT tahun 2009 yang telah ditandatangani oleh masing-masing

Rumah Tangga Sasaran. Besaran uang bantuan yang diberikan senilai

Rp.200.000,- . Pembagian BLT tahun 2009 merupakan kelanjutan dari tahapan

pembagian BLT pada tahun 2008.


BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data

5.1.1 Profil Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah dihimpun dari responden diketahui

bahwa berdasarkan jenis kelamin, dari 374 responden, jumlah responden pria

sebanyak 274 orang (79 %), dan sisanya responden wanita sebanyak 73 orang

(21%). Berdasarkan usia responden, sebagian besar penerima bantuan langsung

tunai yang menjadi responden dalam penelitian ini berusia 50 tahun keatas

sebanyak 167 orang (48,1%), kemudian berasal dari kelompok usia 36-50 tahun

sebanyak 107 orang (30,8%), disusul kelompok usia 26-35 tahun sebanyak 70

orang (20.2%), dan selanjutnya terakhir kelompok usia 17-25 tahun sebanyak 3

orang (0,9%).

Ditinjau dari ringkat pendidikan, sebanyak 122 orang (35.2%)

berpendidikan terakhir setingkat sekolah dasar (SD), kemudian disusul

berpendidikan terkahir setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)

sebanyak 106 orang (30.5%), kemudian 82 orang responden (23.6%) tidak

sekolah, jumlah terkecil pendidikan responden adalah sekolah lanjutan tingkat

atas (SLTA) sebanyak 37 orang (10.7%). Berdasarkan jenis pekerjaan sebagian

besar responden sebanyak 176 orang (50.7%) berprofesi sebagai buruh, 91 orang

(26.2%) tidak bekerja, disusul dengan profesi sebagai tani sebanyak 42 orang

(12,1%), dan disusul dengan pedagang sebanyak 23 orang (23%), dan lain-lain

sebanyak 15 orang (4.3%). Sementara itu berdasarkan tingkat penghasilan,

sebanyak 141 orang (40.6%) dengan kelompok penghasilan Rp.100.000,- s/d

Rp.500.000,-, selanjutnya kelompok dengan tingkat penghasilan sebesar

Rp.500.001,- s/d Rp.1.000.000,- sebanyak 112 orang (32.3%), disusul dengan

responden yang tidak memiliki penghasilan sebanyak 91 orang (26.2%), dan

terakhir kelompok responden dengan berpenghasilan lebih dari Rp.1.000.000,-

sebanyak 3 orang (0,9%).

Berdasarkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan,

sebanyak 138 orang (39.8%) dengan jumlah tanggungan sebanyak 3-4 orang,



63

kemudian disusul dengan jumlah tanggungan sebanyak 1-2 orang sejumlah 116

orang (33.4%), selanjutnya diikuti dengan jumlah tanggungan sebanyak 5-6 orang

sebanyak 48 orang (13.8%), tidak memiliki tanggungan sebanyak 35 orang

(10.1%), jumlah terkecil adalah dengan jumlah tanggungan lebih dari 7 orang

sebanyak 10 orang (2.9%). Terakhir berdasarkan jumlah pengeluaran

perbulannya, responden dengan pengeluaran Rp.700.0001,- s/d Rp.1.000.000,-

sebanyak 143 orang (41.2%), kemudian disusul sebanyak 120 orang dengan

pengeluaran lebih dari Rp.1.000.000,-, selanjutnya dengan pengeluaran

Rp.500.001,- s/d Rp.700.000,- sebanyak 82 orang (23.6%), dan jumlah terkecil

responden dengan tingkat pengeluaran di bawah Rp.500.000,- sebanyak 2 orang

(0.6%). Profil responden tersebut dirangkum melalui tabel berikut :

Tabel 5.1 Profil Responden

No KARAKTERISITIK

DEMOGRAFIS JUMLAH PERSENTASE1 Jenis Kelamin : a. Pria 274 79.0

b.Wanita 73 21.0

2 Usia : a. 50 Tahun ke Atas 167 48.1

b. 36-50 Tahun 107 30.8

c. 26-35 Tahun 70 20.2

d. 17-25 Tahun 3 0.9

3 Tingkat Pendidikan : a. SD 122 35.2

b.SLTP 106 30.5

c.Tidak Sekolah 82 23.6

d. SLTA 37 10.7

4 Pekerjaan : a. Buruh 176 50.7

b. Tidak Bekerja 91 26.2

c.Tani 42 12.1

d.Pedagang 23 6.6

e.Lain-lain 15 4.3



64

Tabel 5.1 (Sambungan)

No KARAKTERISITIK

DEMOGRAFIS JUMLAH PERSENTASE5 Tingkat Penghasilan

a.Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,- 141 40.6

b.Rp.500.001,- s/d Rp.1.000.000,- 112 32.3

c.Tidak Ada penghasilan 91 26.2

d.Lebih dari Rp.1.000.000,- 3 0.9

6 Jumlah Tanggungan

a.3-4 Orang 138 39.8

b.1-2 Orang 116 33.4

c.5-6 Orang 48 13.8

d.Tidak ada tanggungan 35 10.1

e.Lebih dari 7 orang 10 2.9

7 Pengeluaran per Bulan

a.Rp.700.001,- s/d Rp.1.000.000,- 143 41.2

b.Lebih Dari Rp.1.000.000,- 120 34.6

c.Rp.500.001,- s/d Rp.700.000,- 82 23.6

d.Di Bawah Rp.500.000,- 2 0.6

Sumber : Hasil Penelitian Penulis

5.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum menganalisis instrumen

dari variabel tentang kinerja kebijakan bantuan langsung tunai, uji validitas dan

reliabilitas ditujukan untuk mengetahui seberapa valid item instrumen penelitian

dalam mencerminkan variabel penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dengan

menggunakan rumus teknik korelasi product moment dari Karl Pearson, dengan

taraf signifikansi 5%, dengan angka kritik nilai r = 0.632. Sementara uji

reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen reliabel, dengan melihat

konsistensi dan kecermatan instrumen tersebut. Rumus yang digunakan untuk

menguji reliabilitas instrumen dalam penelitan ini adalah koefisien cronbach



65

alpha dari Cronbach. Berikut ditampilkan tabel hasil uji validitas dan reliabilitas

dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas

Variabel : Efektifitas

Indikator r Hasil Angka Kritik

Nilai r Tafsir 1. Saya dapat memenuhi kebutuhan dasar

rumah tangga dengan adanya program

BLT. 0,970 0,632 Valid

2. Dengan adanya program BLT saya dapat

lebih sejahtera walaupun terjadi kenaikan

harga kebutuhan pokok. 0,843

0,632

Valid

3. Program BLT merupakan bentuk

tanggung jawab sosial pemerintah untuk

melindungi masyarakat dari dampak

kenaikan harga bahan bakar minyak. 0,847

0,632

Valid

Variabel : Perataan


Nilai r Tafsir 1. Identitas yang tertera di Kartu

Kompensasi BBM (KKB) sudah sesuai

dengan identitas saya sebenarnya. 0,856

0,632

Valid

2. Ukuran yang digunakan pemerintah untuk

menentukan kriteria dana BLT sudah

tepat. 0,855

0,632

Valid

3. Penerima dana BLT yang ada di

lingkungan saya sudah memenuhi

kriteria atau layak untuk mendapatkan

bantuan dana. 0,719

0,632

Valid

4. Dana BLT sudah dibagikan secara merata

kepada masyarakat yang memang layak

mendapatkan bantuan. 0,813

0,632

Valid

5. Pembagian dana per tiga bulan sudah

tepat. 0,751 0,632 Valid

6. Kartu Kompensasi BBM (KKB) sudah

dibagikan tepat waktu dan merata. 0,801 0,632 Valid



66

Tabel 5.2 (sambungan)

Variabel : Responsivitas


Nilai r Tafsir 1. Proses sosialisasi program sudah

dilaksanakan dengan baik. 0,953 0,632 Valid

2. Pelaporan keluhan sudah berjalan dan

diterima dengan baik. 0,888 0,632 Valid

3. Keluhan yang disampaikan sudah

ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan

cepat dan tepat. 0,849

0,632

Valid

4. Saya memiliki ketergantungan terhadap

dana dari program BLT ini. 0,791 0,632 Valid

5. Program ini menimbulkan kerawanan dan

kecemburuan sosial di masyarakat. 0,884 0,632 Valid

6. Jarak menuju Kantor Pos tempat

pengambilan dana BLT tidak jauh. 0,853 0,632 Valid

7. Waktu untuk mengantri pada saat

pengambilan dana BLT tidak lama

(kurang dari 1 jam). 0,758

0,632

Valid

Variabel : Ketepatan


Nilai r Tafsir 1. Dana BLT saya manfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan pokok. 0,755 0,632 Valid

2. Dana BLT meningkatkan produktifitas

usaha saya dalam mendapatkan

penghasilan. 0,808

0,632

Valid

3. Saya setuju jika program ini dialihkan ke

program padat karya yang

memberdayakan masyarakat. 0,890

0,632

Valid


Tabel 5.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel

Cronbach’sAlpha

Angka Kritik Nilai r Tafsir

Efektifitas 0,940 0,632 Reliabel

Perataan 0,926 0,632 Reliabel

Responsivitas 0,955 0,632 Reliabel

Ketepatan 0,905 0,632 Reliabel




67

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa valditas untuk

setiap instrumen penelitian adalah valid, hal ini terlihat dari nilai r hasil lebih

besar dari nilai angka kritik nilai r. Angka kritik nilai r diperoleh dari didapat dari

baris tabel pada N (jumlah responden) – 2. Sehingga didapat untuk taraf

signifikansi 5% pada baris n-2 = 10-2 = 8, angka kritik r adalah 0,632. Nilai r

hasil yang didapat untuk tiap-tiap instrumen pertanyaan lebih besar dari 0,632.

Untuk uji reliabilitas, terlihat bahwa hasil pengukuran untuk setiap variabel adalah

reliabel, ditunjukkan dengan hasil nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari

0,632. berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut dapat disimpulkan

bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja kebijakan

valid dan reliabel.

5.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Kuesioner disebarkan kepada reponden sebanyak 347 orang yang

merupakan penerima Bantuan Langsung Tunai. Kuesioner tersebut kemudian

dikumpulkan untuk kemudian diolah untuk mendapatkan perhitungan statsitik

deskriptif seperti mean, modus, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum.

Perhitungan statistik deskriptif dilakukan pada tiap-tiap variabel, pada variabel

efektifitas yang terdiri dari 3 indikator, variabel perataan meliputi 6 indikator,

varaibel responsivitas meliputi 7 indikator, dan terkahir variabel ketepatan terdiri

atas 3 indikator. Hasil perhitungan statistik deskriptif tiap-tiap variabel

ditampilkan melalui tabel berikut :



68

Tabel 5.4 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel : Efektifitas Indikator Mode Std Deviasi Min Max

1. Saya dapat memenuhi kebutuhan

dasar rumah tangga dengan

adanya program BLT. 3 0.64 1 4

2. Dengan adanya program BLT

saya dapat lebih sejahtera

walaupun terjadi kenaikan harga

kebutuhan pokok. 3 0.75 1 4

3. Program BLT merupakan bentuk

tanggung jawab sosial pemerintah

untuk melindungi masyarakat dari

dampak kenaikan harga bahan

bakar minyak. 3 0.63 1 4

Variabel : Perataan Indikator Mode Std Deviasi Min Max

1. Identitas yang tertera di Kartu

Kompensasi BBM (KKB) sudah

sesuai dengan identitas saya

sebenarnya. 3 0.78 1 4

2. Ukuran yang digunakan

pemerintah untuk menentukan

kriteria dana BLT sudah tepat. 3 0.68 1 4

3. Penerima dana BLT yang ada di

lingkungan saya sudah

memenuhi kriteria atau layak

untuk mendapatkan bantuan

dana. 3 0.77 1 4

4. Dana BLT sudah dibagikan secara

merata kepada masyarakat yang

memang layak mendapatkan

bantuan. 3 0.64 1 4

5. Pembagian dana per tiga bulan

sudah tepat. 2 0.82 1 4

6. Kartu Kompensasi BBM (KKB)

sudah dibagikan tepat waktu dan

merata. 3 0.58 1 4



69


Variabel : Responsivitas Indikator Mode Std Deviasi Min Max

1. Proses sosialisasi program sudah

dilaksanakan dengan baik. 2 0.80 1 4

2. Pelaporan keluhan sudah berjalan

dan diterima dengan baik. 3 0.71 1 4

3. Keluhan yang disampaikan sudah

ditanggapi dan ditindaklanjuti

dengan cepat dan tepat. 3 0.75 1 4

4. Saya memiliki ketergantungan

terhadap dana dari program BLT

ini. 3 0.63 1 4

5. Program ini menimbulkan

kerawanan dan kecemburuan

sosial di masyarakat. 2 0.78 1 4

6. Jarak menuju Kantor Pos tempat

pengambilan dana BLT tidak jauh. 3 0.83 1 4

7. Waktu untuk mengantri pada saat

pengambilan dana BLT tidak lama

(kurang dari 1 jam). 2 0.78 1 4

Variabel : Ketepatan Indikator Mode Std Deviasi Min Max

1. Dana BLT saya manfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan pokok. 3 0.55 1 4

2. Dana BLT meningkatkan

produktifitas usaha saya dalam

mendapatkan penghasilan. 2 0.86 1 4

3. Saya setuju jika program ini

dialihkan ke program padat karya

yang memberdayakan

masyarakat. 2 0.85 1 4


Untuk distribusi frekuensi dari tiap-tiap instrumen variabel dirinci

sebagai berikut :



70

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi

Variabel : Efektifitas Jawaban

Indikator

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju Setuju

Sangat Setuju

Total Responden

1. Saya dapat memenuhi

kebutuhan dasar rumah

tangga dengan adanya

program BLT.

5

(1,4%) 38

(11%) 217

(62,5%)87

(25,1%) 347

(100%) 2. Dengan adanya program BLT

saya dapat lebih sejahtera

walaupun terjadi kenaikan

harga kebutuhan pokok. 14

(4%) 37

(10,7%)186

(53,6%)110

(31,7%) 347

(100%) 3. Program BLT merupakan

bentuk tanggung jawab

sosial pemerintah untuk

melindungi masyarakat dari

dampak kenaikan harga

bahan bakar minyak. 8

(2,3%) 31

(8,9%) 233

(67,1%)75

(21,6%) 347

(100%) Variabel : Perataan

Jawaban

Indikator

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju Setuju

Sangat Setuju

Total Responden

1. Identitas yang tertera di Kartu

Kompensasi BBM (KKB)

sudah sesuai dengan

identitas saya sebenarnya.

23

(6,6%)

62

(17,9%)

198

(57,1%)

64

(18,4%) 347

(100%) 2. Ukuran yang digunakan

pemerintah untuk

menentukan kriteria dana

BLT sudah tepat.

12

(3,5%)

40

(11,5%)

224

(64,6%)

71

(20,5%) 347

(100%) 3. Penerima dana BLT yang ada

di lingkungan saya sudah

memenuhi kriteria atau layak

untuk mendapatkan bantuan

dana.

14

(4%)

86

(24,8%)

177

(51%)

70

(20,2%) 347

(100%) 4. Dana BLT sudah dibagikan

secara merata kepada

masyarakat yang memang

layak mendapatkan bantuan.

8

(2,3%)

32

(9,2%)

225

(64,8%)

82

(23,6%) 347

(100%) 5. Pembagian dana per tiga

bulan sudah tepat. 49

(14,1%)148

(42,7%)124

(35,7%)26

(7,5%) 347

(100%) 6. Kartu Kompensasi BBM (KKB)

sudah dibagikan tepat waktu

dan merata.

5

(1,4%)

16

(4,6%)

234

(67,4%)

92

(26,5%) 347

(100%)



71


Variabel : Responsivitas Jawaban

Indikator

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju Setuju

Sangat Setuju

Total Responden

1. Proses sosialisasi program

sudah dilaksanakan dengan

baik.

22

(6,3%)

142

(40,9%)

135

(38,9%)

48

(13,8%) 347

(100%) 2. Pelaporan keluhan sudah

berjalan dan diterima

dengan baik.

28

(8,1%)

128

(36,9%)

176

(50,7%)

15

(4,3%) 347

(100%) 3. Keluhan yang disampaikan

sudah ditanggapi dan

ditindaklanjuti dengan cepat

dan tepat.

24

(6,9%)

140

(40,3%)

152

(43,8%)

31

(8,9%) 347

(100%) 4. Saya memiliki

ketergantungan terhadap

dana dari program BLT ini.

6

(1,7%)

28

(8,1%)

218

(62,8%)

95

(27,4%) 347

(100%) 5. Program ini menimbulkan

kerawanan dan

kecemburuan sosial di

masyarakat. 52

(15%) 198

(57,1%)71

(20,5%)26

(7,5%) 347

(100%) 6. Jarak menuju Kantor Pos

tempat pengambilan dana

BLT tidak jauh.

35

(10,1%)

108

(31,1%)

159

(45,8%)

45

(13%) 347

(100%) 7. Waktu untuk mengantri pada

saat pengambilan dana BLT

tidak lama (kurang dari 1

jam). 29

(8,4%) 147

(42,4%)138

(39,8%)33

(9,5%) 347

(100%) Variabel : Ketepatan

Jawaban

Indikator

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju Setuju

Sangat Setuju

Total Responden

1. Dana BLT saya manfaatkan

untuk memenuhi kebutuhan

pokok.

2

(0,6%) 10

(2,9%) 217

(62,5%)118

(34%) 347

(100%) 2. Dana BLT meningkatkan

produktifitas usaha saya

dalam mendapatkan

penghasilan. 94

(27,1%)173

(49,9%)52

(15%) 28

(8,1%) 347

(100%) 3. Saya setuju jika program ini

dialihkan ke program padat

karya yang memberdayakan

masyarakat. 90

(25,9%)174

(50,1%)56

(16,1%)27

(7,8%) 347

(100%) Sumber : Hasil Penelitian Penulis



72

Di bawah ini akan ditampilkan analisis multiple response sebagai hasil

dari pilihan jawaban dari sampel terhadap pilihan ganda dari kuesioner yang

disebarkan, untuk mengetahui jumlah serta persentase yang dipilih oleh seluruh

sampel berkaitan dengan program BLT antara lain sarana transportasi yang

digunakan dalam melakukan pengambilan dana, keluhan terhadap program,

sumber atau sarana yang digunakan dalam mendapatkan informasi tentang BLT,

serta penggunaan dana BLT oleh penerima bantuan :

Tabel 5.6 Analisis Multiple Response

Transportasi Yang Digunakan Untuk Pengambilan Dana BLT :

Pilihan Jawaban Jumlah Percent of Responses Percent of Cases

Ojek 167 42,4 % 48,1 %

Angkutan Umum 136 34,5 % 39,2 %

Jalan Kaki 54 13,7 % 15,6 %

Kendaraan Pribadi 37 9,4 % 10,7 %

Jumlah 394 100 % 113,5 %

Keluhan Terhadap Program BLT :


Sosialisasi 135 30,8 % 38,9 %

Pendataan 128 29,2 % 36,9 %

Penanganan Masalah 72 16,4 % 20,7 %

Jumlah Dana 62 14,2 % 17,9 %

Pencairan Dana 41 9,4 % 11,8 %

Jumlah 438 100 % 126,2 %



73


Sumber informasi pertama tentang BLT :


Media Elektronik 146 42,1 % 42,1 %

Pertemuan Warga 109 31,4 % 31,4 %

Aparat 73 21 % 21 %

Koran 19 5,5 % 5,5 %

Jumlah 347 100 % 100 %

Pemanfaatan Dana BLT :


Konsumsi 302 47,5 % 87 %

Pembayaran Hutang 106 16,7 % 30,5 %

Kesehatan 87 13,7 % 25,1 %

Pendidikan 61 9,6 % 17,6 %

Sewa Rumah 46 7,2 % 13,3 %

Modal Usaha 23 3,6 % 6,6 %

Ditabung 11 1,7 % 3,2 %

Jumlah 636 100 % 183,3 %


5.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel efektifitas, pada indikator

pertama yaitu penerima dana BLT dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah

tangga dengan adanya program tersebut, sebanyak 217 responden (62,5%)

responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut juga

ditunjukkan dengan nilai rata-rata (mean) jawaban responden untuk indikator ini

sebesar 3,11, serta modus yaitu 3 (setuju). Hal ini dapat dipahami karena

responden selaku rumah tangga saaran rata-rata menggunakan uang bantuan

langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak ini dilihat kembali dari



74

haasil perhitungan multiple response dimana sebanyak 302 responden

memanfaatkan untuk konsumsi, karena sifat uang yang unconditional sehingga

penerima dapat dengan bebas melakukan peruntukkan akan dana tersebut. Namun

dari hasil multiple response ditemukan bahwa sangat sedikit yang menggunakan

uang sebagai modal usaha, jumlah masyarakat yang menggunakannya untuk

pembayaran hutang jauh lebih besar, selanjutnya berdasarkan wawancara dengan

ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Enim, diketahui bahwasannya terdapat banyak

penduduk miskin yang terjerat hutang dengan rentenir, sehingga mereka

mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran akibat bunga yang tinggi yang

ditetapkan oleh rentenir. Saat uang didapatkan, beberapa penduduk

menggunakannya untuk membayar hutang, sehingga uang tersebut habis dalam

waktu singkat dan sangat kecil kemungkinan untuk dapat disisakan dan

dimanfaatkan untuk hal lain.

Pada indikator kedua untuk variabel efektifitas yakni pernyataan

kesejahteraan penerima BLT tidak menurun dengan adanya program BLT

walaupun terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, sebanyak 186 orang (53,6%)

menyatakan setuju, namun yang menyatakan tidak setuju juga cukup tinggi yaitu

sebanyak 110 orang (31,7%), berdasarkan wawancara dengan salah satu sampel

yang menyatakan tidak setuju, Bapak Jumari di Desa Tegal Rejo, bahwa mereka

tidak merasakan manfaat jangka panjang serta pengaruhnya terhadap

kesejahteraan. Manfaat yang dirasakan hanya dalam jangka pendek, sehingga

mereka tetap berada pada kondisi miskin, karena uang hanya berguna dalam

waktu singkat untuk membeli kebutuhan pokok, sehingga saat uang tersebut

sudah dibelanjakan maka mereka tidak memiliki sumber penghasilan terutama

dialami oleh mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Indikator ketiga yaitu penyataan bahwa program BLT merupakan bentuk

tanggung jawab sosial pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak

kenaikan harga BBM, sebanyak 67,1% (233 orang) setuju dengan pernyataan

tersebut, dengan nilai mean 3,08 yang menunjukkan bahwa responden rata-rata

setuju bahwa program bantuan langsung tunai merupakan bentuk tanggung jawab

sosial pemerintah serta merupakan bentuk untuk meningkatkan tanggung jawab



75

sosial bersama, meskipun beberapa responden menyatakan sudah menjadi

kewajiban pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

Variabel Perataan, terdiri atas 6 indikator. Indikator pertama yaitu

identitas yang tertera di kartu kompensasi BBM sudah sesuai dengan identitas dari

penerima bantuan, sebanyak 198 orang (57,1%) menyatakan setuju, dan 64 orang

(18,4%) menyatakan sangat setuju, tidak jauh berbeda dengan yang menyatakan

tidak setuju sebanyak 62 orang (17,9%), dan terdapat kelompok yang menyatakan

sangat tidak setuju sebanyak 23 orang (6,6%), berdasarkan wawancara dengan

responden yang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, Siti

Aisyah di Kelurahan Tanjung Enim, dikarenakan identitas yang tertera di KKB

miliknya tidak cocok dengan identitas yang sebenarnya di kartu identitasnya

(KTP), hal ini terkait dengan pendataan yang kurang akurat sehingga tidak terjadi

kecocokan data antara identitas penduduk dengan kartu kompensasi yang

dibgaikan, hal ini terkadang mempersulit saat akan melakukan pencairan dana

karena petugas seringkali kesulitan untuk memastikan bahwa yang mengambil

dana adalah orang yang bersangkutan akibat ketidakcocokan identitas tersebut.

Indikator kedua dari varibel perataan yaitu pernyataan ukuran yang

digunakan pemerintah untuk menentukan kriteria penerima dana BLT sudah tepat,

sebanyak 224 orang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, namun

kemudian ketika hal ini dikonfirmasi dengan pihak yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 40 orang (11,5%) mereka menyatakan bahwa kriteria yang ada belum

memadai dan sepenuhnya tepat dijadikan ukuran, karena terdapat ukuran lain

yang seharusnya dimasukkan tetapi belum ada, serta kriteria yang sudah ada

kerapkali ambigu untuk dipergunakan, karena kriteria yang digunakan sulit untuk

diterapkan secara utuh, karena tidak semua masyarakat memenuhi kriteria

tersebut, yang kemudian mengharuskan pihak yang melakukan pendataan

menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pernyataan bahwa penerima BLT yang ada sudah memenuhi kriteria

atau memang layak mendapatkan bantuan yang menjadi indikator ketiga,

sebanyak 177 orang (51%) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, namun

sampel yang memilih tidak setuju sebanyak 86 orang (24,8%) menempati posisi

kedua terbanyak, hal tersebut berkaitan dengan masih ada penerima bantuan yang



76

seharusnya mendapatkan bantuan namun belum menerima bantuan, sebaliknya

ada yang seharusnya tidak berhak menerima namun justru memperoleh dana

tersebut, hal inipun masih terkait dengan proses pendataan serta kriteria yang

digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, walaupun

hanya sebagian kecil saja, namun tetap menimbulkan rasa iri dan kecemburuan

bagi mereka yang tidak mendapatkan dana.

Indikator yang keempat yaitu dana BLT sudah dibagikan secara merata

kepada masyarakat yang memang layak menerima bantuan, sebanyak 225 orang

(64,8%) menyatakan setuju dengan pernyataan ini, dana yang diterima memang

dibagikan dengan merata sesuai dengan ketentuan jumlah yang seharusnya,

namun bagi beberapa masyarakat yang belum terdata sebelumnya, dimasukkan ke

dalam daftar penerima susulan, sehingga mereka yang belum terjangkau

sebelumnya, bisa mendapatkan dana bantuan tersebut.

Untuk butir indikator kelima yaitu pembagian dana per tiga bulan sudah

tepat, sebanyak 148 orang (42,7%) menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 124

orang (35,7%) menyatakan setuju. Berdasarkan wawancara kepada sampel yang

menyatakan tidak setuju, mereka beranggapan bahwa mereka lebih menginginkan

dapat menerima dana sebulan sekali, hal ini dapat dipahami karena terutama

dipilih oleh mereka yang tidak memiliki penghasilan. Sementara bagi mereka

yang setuju dengan pernyataan tersebut menyatakan bahwa mereka pada

prinsipnya menerima semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pihak

yang diberi mereka menyetujui kebijakan pembagian per tiga bulan tersebut.

Sementara indikator terakhir untuk variabel perataan yaitu Kartu

Kompensasi BBM (KKB) sudah dibagikan tepat waktu dan merata sebanyak 234

(67,4%) orang menyatakan setuju dan sebanyak 92 orang (26,5%) menyatakan

sangat setuju, dan hanya sebagaian kecil yakni 16 orang (4,6%) dan 5 orang

(1,4%), yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, hal ini

menggambarkan bahwa KKB sudah dibagikan dengan baik oleh petugas,

sehingga masyarakat tidak mengalami keterlambatan saat dilakukan pembagian

dana di kantor pos.

Variabel selanjutnya adalah variabel responsivitas, dengan indikator

pertama yaitu pelaksanaan sosialisasi program sudah dilaksanakan dengan baik,



77

sebanyak 142 orang (40,9%) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut,

dengan nilai simpangan sebesar 0,80, berdasarkan wawancara dengan masyarakat

yang tidak mendukung pernyataan tersebut diakui bahwa sosialisasi yang

dilakukan oleh petugas belum maksimal, sehingga masyarakat kerapkali

kebingungan dengan prosedur tentang pengambilan dana BLT, baik itu teknis

pengambilan, jadwal pengambilan ataupun juga besaran dana yang akan diterima,

informasi lebih banyak menyebar antar komunikasi sesama warga, sehingga

informasi yang didapat tidak akurat, hal ini juga ditunjukkan dari hasil multiple

response terlihat bahwa sebanyak 146 responden (42,1%) memperoleh informasi

dari media elektronik, dan sebanyak 109 responden (31,4%) memperoleh

informasi dari pertemuan antar warga. Lemahnya sosialisasi ini berdampak pada

kebingungan dari para penerima bantuan terhadap mekanisme pelaksanaan

kebijakan Hal ini juga diperkuat dari hasil multiple response terhadap keluhan

masyarakat terhadap program bantuan langsung tunai keluhan tertinggi

masyarakat sebanyak 135 orang (30,8%) adalah dalam hal sosialisasi.

Jawaban bagi indikator kedua yaitu pernyataan bahwa pelaporan

terhadap keluhan sudah berjalan dan diterima dengan baik sebanyak 176

responden (50,7%) setuju pernyataan tersebut, sedangkan 128 responden (36,9%)

responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Menurut responden yang

menyatakan tidak setuju, Bapak Adenan dari Desa Keban Agung, petugas ataupun

aparat seringkali lambat dalam merespon keluhan dari masyarakat, namun hal ini

juga dimungkinkan karena banyaknya jumlah penerima bantuan dengan beragam

keluhan sementara waktu untuk mengantisipasi keluhan tersebut sangat terbatas,

serta harus melalui proses yang cukup panjang, misalnya data untuk penerima

susulan ataupun perubahan identitas serta alamat dari penerima bantuan,

kesalahan nama ataupun alamat penduduk yang bersangkutan yang terkadang

tidak secara proaktif dilaporkan penerima bantuan kepada petugas juga

mengakibatkan ada beberapa penerima bantuan yang tidak dapat melakukan

pengambilan karena kesalahan nama ataupun yang bersangkutan tidak berada di

tempat atau di alamat yang tertera. Hal ini menyulitkan aparat untuk secara cepat

menangani keluhan yang dialami oleh para penerima bantuan. Dari hasil multiple

response diketahui bahwasannya keluhan yang dialami oleh masyarakat terhadap



78

program bantuan langsung tunai antara lain Sosialisasi sebanyak 135 responden

(30,8%), lalu diikuti Pendataan sebanyak 128 responden (29,2%), sebanyak 72

orang (16,4%) memiliki keluhan akan penanganan masalah, kemudian disusul

jumlah dana sebanyak 62 orang (14,2%), dan terakhir keluhan akan pencairan

dana sebanyak 41 orang (9,4%).

Untuk indikator ketiga sebanyak 152 responden (43,8%) setuju dengan

pernyataan bahwa keluhan yang disampaikan sudah ditanggapi dan

ditinidaklanjuti dengan cepat dan tepat namun tidak jauh berbeda dengan yang

menyatakan tidak setuju sebanyak 140 orang (40,3%). Hal ini ternyata bergantung

pada lokasi desa atau kelurahan responden yang bersangkutan, terdapat

desa/kelurahan yang memang sudah menanggapi keluhan masyarakat dengan baik

namun juga terdapat desa/kelurahan yang belum memberikan tanggapan keluhan

dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Sama halnya

dengan indikator sebelumnya, selain dipengaruhi oleh kinerja aparat per

kelurahan/desa, juga dipengaruhi oleh aktif atau tidaknya masyarakat dalam

mentyampaikan keluhan yang dialami.

Sementara jawaban bagi indikator keempat yaitu ketergantungan

terhadap dana BLT, sebanyak 218 reponden (62,8%) menyatakan setuju dengan

pernyataan tersebut, dan 95 orang (27,4%) menyatakan sangat setuju, jumlah

jawaban yang cukup signifikan untuk mendukung pernyataan. Masyarakat secara

tidak langsung mengalamai ketergantungan terhadap dana BLT tersebut. Hal ini

diperkuat dengan wawancara dengan Kades Tegal Rejo, beliau menyatakan

bahwa program pemberian bantuan ini secara tidak langsung telah menimbulkan

semacam ketergantungan dari masyarakat, sehingga mereka menjadi malas untuk

berusaha mendapatkan penghasilan, karena mereka memiliki anggapan dengan

tidak bekerja pun mereka akan mendapatkan uang, yang kemudian berdampak

kepada jumlah angka kemiskinan menjadi sulit untuk ditekan, dan juga salah satu

responden yang mendukung pernyataan tersebut berependapat bahwa dia

mengalami kesulitan tatkala program bantuan langsung tunai tersebut dihentikan,

karena tidak memiliki sumber penghasilan, sehingga dia semakin mengalami

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dia berharap program tersebut

dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.



79

Untuk indikator kelima dari variabel responsivitas, yakni pernyataan

bahwa program BLT tersebut menimbulkan kerawanan dan kecemburuan sosial di

masyarakat, 198 responden (57,1%) menyatakan tidak setuju, salah satu

responden menyatakan bahwa, tidak ada kecemburuan serta gejolak kerawanan

sosial yang begitu berarti di dalam lingkungan masyarakat, namun pendapat

berbeda juga diungkapkan responden yang setuju dengan pernyataan tersebut,

karena masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mendapatkan

bantuan merasa cemburu dengan mereka yang mendapatkan bantuan, sehingga

kerapkali menimbulkan rasa apatis dari masyarakat yang tidak mendapatkan

bantuan jika ada program dari pemerintah yang akan dilaksanakan yang

membutuhkan bantuan serta kerjasama masyarakat. Hal ini diperjelas dengan

wawancara dengan ketua RW 5 Kelurahan Pasar Tanjung Enim, masyarakat yang

merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan ataupun terlambat

mendapatkan kartu kompensasi, kerapkali mendatangi rumah ketua RW dengan

beragam tuntutan walaupun tidak sampai menimbulkan tindakan anarkis tetapi

tetap menimbulkan ketidaknyamanan akan keharmonisan dalam hubungan

bermasyarakat.

Indikator keenam yaitu pernyataan mengenai jarak menuju kantor Pos

tidak jauh, sebanyak 159 orang (45,8%) menyatakan setuju, 108 orang (31,1%)

menyatakan tidak setuju, 45 orang (13%) menyatakan sangat setuju dan 35 orang

(10,1%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini juga dipengaruhi oleh lokasi

desa/kelurahan responden. Pengambilan dan dilaksanakan di Kantor Pos Tanjung

Enim yang berada di wilayah Desa Lingga, bagi masyarakat yang tinggal di Desa

Darmo, Desa Keban Agung, Kelurahan Tanjung Enim, lokasi kantor pos cukup

jauh untuk dijangkau karena jarak anatara desa atau kelurahan mereka yang

memang berada cukup jauh dari kantor pos. Begitu pun bagi masyarakat penerima

bantuan yang berada di desa atau kelurahan lain, bagi mereka yang tempat

tinggalnya berdekatan dengan kantor pos tentu tidak terlalu menjadi kendala,

namun bagi mereka yang tinggal jauh dari kantor pos, harus mengeluarkan biaya

tambahan untuk transportasi menuju kantor pos. Hasil multiple response terhadap

moda transportasi yang digunakan responden untuk melakukan pengambilan

bantuan menunjukkan sebagian besar responden sebanyak 167 orang (42,4%)



80

menggunakan ojek sebagai sarana transportasi, kemudian angkutan umum

sebanyak 136 orang (34,5%), kemuidian diikuti dengan berjalan kaki sebanyak 54

orang (12,7%), serta terkahir dengan menggunakan kendaraan pribadi sebanyak

37 orang (9,4%). Jarak mempengaruhi penggunaan moda transportasi yang

digunakan masyarakat, jika jarak yang ditempuh cukup jauh terdapat responden

yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi.

Terakhir indikator untuk variabel responsivitas yaitu pernyataan

mengenai waktu untuk mengantri pada saat pengambilan dana tidak lama atau

kurang dari satu jam, sebanyak 147 (47,4%) orang menyatakan tidak setuju, dan

yang menyatakan setuju sebanyak 138 orang (39,8%). Hal tersebut dipicu karena

tidak adanya penjadwalan yang dilakukan untuk melakukan pengambilan,

sehingga masyarakat cenderung datang pada hari pertama, bagi masyarakat yang

datang pada hari pertama tentu akan mengalami antrian yang cukup panjang,

sementara bagi mereka yang datang pada hari selanjutnya cenderung tidak terlalu

lama melakukan antrian. Selain karena penjadwalan hal ini juga dipengaruhi oleh

sosialisasi yang diberikan oleh petugas belum komprehensif dalam memberikan

informasi tenatng prosedur tata cara pengambilan dana, dan juga dipicu oleh

kesulitan dari petugas untuk memastikan bahwa yang melakukan pengambilan

adalah benar-benar orang yang bersangkutan karena kerap kali penerima tidak

membawa identitas, atupun data identitas yang ada tidak cocok dengan yang

tertera di kartu KKB.

Selanjutnya variabel ketepatan dengan indikator pertama yaitu dana BLT

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sebanyak 217 orang (62,5%)

mendukung pernyataan tersebut, juga sebanyak 118 orang (34%) meyatakan

sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebgaian besar responden

menggunakan dana BLT untuk memenuhi kebutuhan pokok, hal ini juga

diperkuat dengan hasil perhitungan multiple responses yang merinci sebanyak 302

responden (47,5%) masyarakat menggunakan untuk konsumsi, kemudian

sebanyak 106 responden (16,7%) menggunakan untuk pembayaran hutang, untuk

biaya kesehatan sebanyak 87 orang (13,7%), kemudian diikuti penggunaan uang

untuk biaya pendidikan sebanyak 61 orang (9,6%), perbaikan/sewa rumah

sebanyak 46 orang (7,2%), sementara yang menggunakan dana tersebut untuk



81

modal usaha hanya 23 responden (3,6%), dan jumlah yang paling sedikit

memanfaatkan dana untuk ditabung hanya 11 responden (1,7%). Terlihat bahwa

selain untuk konsumsi, hampir sebagian responden menggunakannya untuk

pembayaran hutang, dan sangat sedikit yang menggunkannya sebagai modal

usaha. Demikian halnya penggunaan dana untuk pendidikan, digunakan oleh

mereka yang masih memiliki tanggungan keluarga yang masih bersekolah untuk

membeli berbagai perlengkapan sekolah, dan mereka sangat terbantu tertuama

saat pembagian yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sangat sedikit yang

mampu menyisakan dana tersebut untuk ditabung, biasanya mereka yang sudah

tidak memiliki tanggungan yang masih mampu menyisakan sebagian uang

tersebut, dengan peruntukkan sebagai dana cadangan jika sewaktu waktu terdapat

kebutuhan mendesak.

Sementara untuk indikator kedua dari varibel ketepatan yaitu,dana BLT

mampu meningkatkan produktifitas usaha dalam mendapatkan penghasilan,

sebanyak 173 orang (49,9%) menyatakan tidak setuju, 94 orang (27,1%)

menyatakan sangat tidak setuju. Sebagian besar responden tidak mendukung

penyataan tersebut. Hal ini disebabkan karena manfaat dana BLT hanya bersifat

jangka pendek, tidak memiliki manfaat jangka panjang terutama bagi peningkatan

produktifitas masyarakat penerima bantuan dalam mendapatkan penghailan,

berdasarkan hasil perhitungan multiple reponses menunjukkan bahwa hanya

sebanyak 23 orang (3,6%) dari 347 responden yang memanfaatkan dana sebagai

modal usaha. Yang mengggunakan sebagai modal usaha rata rata adalah mereka

yang sudah memiliki usaha sebelumnya misalnya berdagang, tapi tidak ada yang

menggunakan untuk membuat usaha baru. Dampaknya kemudian angka

kemiskinan sulit untuk dikurangi, masyrakat hanya merasakan manfaat hanya

dalam waktu singkat, sementara untuk jangka panjang mereka tetap tidak mampu

meningkatkan produktifitas untuk mendapatkan penghasilan.

Indikator ketiga yaitu pernyataan program dialihkan ke program padat

karya yang memberdayakan masyarakat, 174 orang (50,1%) menyatakan tidak

setuju, 90 orang (25,9%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan alasan bahwa

tidak semua masyarakat miskin akan mampu ikut jika dialihkan ke dalam bentuk

program padat karya, terutama bagi mereka yang memiliki usia lanjut. Namun



82

terdapat 56 orang (16,1%) yang menyatakan setuju dan 27 orang (7,8%) yang

sangat setuju, dengan anggapan bahwa mereka akan lebih memiliki modal serta

keterampilan dalam berusaha, sehingga akan memiliki manfaat jangka panjang

dalam meningkatkan produktifitas untuk mendapatkan penghasilan.

5.3 The Analytical Hierarchy Process

5.3.1 Pembuatan Struktur Hierarki Keputusan

Struktur hieraki keputusan dibuat dengan berdasarkan hasil kuesioner

pertama yang dibagikan kepada sampel ekspert, yang kemudian hasilnya akan

menjadi struktur hierarki dan kemudian dinilai tingkat konsistensinya untuk

mengetahui strategi atau alternatif yang akan menjadi prioritas yang akan

ditentukan dari hasil perhitungan kuesioner kedua. Kriteria dan sub kriteria yang

digunakan dalam hierarki diperoleh melalui tahapan studi literatur, sementara

alternatif strategi ditentukan berdasarkan wawancara awal dengan responden

sebagai ekspert, kemudian kriteria, sub kriteria dan alternatif kebijakn tersebut

disusun agar lebih sistematis ke dalam hierarki. Indikator atau faktor faktor yang

digunakan dalam proses analisis hierarki terbagi menjadi 3 level, dari level yang

paling rendah (level 3) hingga ke level tertinggi (level 0). Kriteria dan sub kriteria

yang dipakai sama dengan indikator yang digunakan pada kuesioner yang

dibagikan kepada masyarakat karena memiliki tujuan (goal) yang sama yaitu

untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai, dengan tujuan

untuk membandingkan antara persepsi masyarakat dengan penentuan priotitas

kepentingan dari aparat sebagai ekspert. Akan tetapi pada analisis AHP juga

ditentukan strategi alternatif kebijakan, alternatif strategi ditentukan berdasarkan

hasil wawancara awal dengan para responden AHP. Berikut rincian kriteria dan

sub kriteria serta alternatif strategi kebijakan yang digunakan dalam analisis

hirarki :

I. Alternatif Strategi (Level 3)

Alternatif strategi kebijakan yang digunakan dalam analisis ini terdiri

atas :

a. Keberlanjutan Kebijakan.

b. Kebijakan dialihkan dalam bentuk lain.

c. Kebijakan dihapuskan



83

II. Kriteria (Level 1) dan Sub Kriteria (Level 2)

1. Kriteria Efektifitas

Yaitu pencapaian hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan, terdiri

atas sub kriteria :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran.

b. Tingkat kesejahteraan rumah tangga sasaran tidak menurun.

c. Adanya peningkatan tanggung jawab sosial bersama.

2. Kriteria Perataan

Yaitu biaya dan manfaat suatu kebijakan didistribusikan merata

kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kriteria ini terdiri atas

sub kriteria :

a. Ketepatan target atau sasaran.

b. Kecocokan identitas penerima BLT.

c. Ketepatan distribusi Kartu Kompensasi BBM.

d. Jangkauan atau cakupan sasaran program,

3. Kriteria Responsivitas

Yaitu hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau

nilai kelompok-kelompok tertentu. Kriteria ini meliputi beberapa sub

kriteria yaitu :

a. Sosialisasi Program

b. Pelaporan dan penanganan keluhan.

c. Ketergantungan terhadap program.

d. Potensi konflik dan kecemburuan sosial

e. Proses pengambilan dana

4. Ketepatan

Yaitu hasil atau tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan benar-

benar berguna atau bernilai. Kriteria ini terdiri atas sub kriteria :

a. Pemanfaatan atau penggunaan dana oleh penerima bantuan.

b. Peningkatan produktifitas rumah tangga sasaran

c. Adanya pemberdayaan masyarakat



84

III. Tujuan / Goal (Level 0)

Sebagai tujuan penelitian dengan analisis ini adalah untuk

mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di

Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang ditempatkan

pada tingkatan hierarki paling atas (level 0).

Berikut ditampilkan tabel 5.7 yang merupakan hasil kuesioner pertama

yang akan menjadi kriteria dan sub kriteria dalam struktur hierarki.

Tabel 5.7 Kriteria dan Sub Kriteria Evaluasi Kinerja

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Penilaian Responden

No Kriteria dan Sub

Kriteria 1 2 3 4 5 Mean I Kriteria : Efektifitas 5 4 5 5 5 4,8

Sub Kriteria :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Sasaran. 4 5 4 4 3 4

2. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran tidak menurun. 5 5 5 4 5 4,8

3. Adanya tanggung jawab

sosial bersama. 5 4 4 5 5 4,6

II Kriteria : Perataan

4 4 5 3 5 4,2

Sub Kriteria :

1. Ketepatan target atau sasaran. 5 5 5 5 5 5

2. Kecocokan identitas

penerima BLT. 4 5 5 4 5 4,6

3. Ketepatan distribusi Kartu Kompensasi BBM. 4 4 5 5 4 4,2

4. Jangkauan atau cakupan sasaran program. 5 4 4 5 5 4,6

III Kriteria : Responsivitas

5 5 4 4 4 4,4

Sub Kriteria :

1.Sosialisasi Program. 4 5 5 4 5 4,6

2.Pelaporan dan Penanganan Keluhan. 4 5 5 3 5 4,4

3.Ketergantungan Terhadap Program 3 4 2 3 5 3,4

4.Potensi Konflik dan Kecemburuan Sosial. 5 5 3 5 5 4,6

5.Proses Pengambilan dana 5 4 4 5 4 4,4




85


Penilaian Responden No

Kriteria dan Sub Kriteria 1 2 3 4 5 Mean

IV Kriteria : Ketepatan 5 4 4 5 5 4,6

Sub Kriteria :

1. Pemanfaatan atau Penggunaan dana oleh penerima bantuan 4 5 5 4 5 4,6

2. Peningkatan Produktifitas Rumah Tangga Sasaran. 5 4 4 5 4 4,4

3. Adanya Pemberdayaan

Masyarakat. 5 5 5 5 5 5 Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Berdasarkan hasil analisis Kuesioner 1 tersebut diatas, skala penilaian

yang dianggap logis pada skala 4, sehingga kriteria utama dan sub kriteria yang

memiliki nilai rata-rata sama dengan atau lebih dari 4 yang akan disusun sebagai

hierarki dan akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan, untuk sub

kriteria ketergantungan terhadap program tidak dimasukkan hierarki karena nilai

rata rata yang didapat kurang dari 4. Struktur hierarki dibuat untuk memudahkan

pengambil keputusan dalam melihat permaslahan dengan lebih terstruktur

sehingga dapat diambil alternatif strategi kebijakan sehingga tujuan yang ingin

diinginkan dapat tercapai. Berikut dibawah ini struktur hierarki pada gambar 5.1 :


86

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM

GOAL

RESPONSIVITAS

KD

KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN

KEBIJAKAN DIALIHKAN DALAM BENTUK LAIN

KEBIJAKAN DIHAPUSKAN

Keterangan : KD : Pemenuhan Kebutuhan Dasar JP : Jangkauan Program PD : Pemanfaatan Dana K : Kesejahteraan SP : Sosialisasi Program PS : Peningkatan Produktifitas RTS TS : Tanggung Jawab Sosial PL : Pelaporan dan Penanganan Keluhan PM : Pemberdayaan Masyarakat KT : Ketepatan Target BLT KS : Potensi Konflik dan Kecemburuan Sosial KI : Kecocokan Identitas Penerima BLT PP : Proses Pengambilan Dana DK : Ketepatan Distribusi Kartu Kompensasi BBM

Gambar 3.1 Model Analisis Penyusunan Hirarki Sumber : Hasil Penelitian Penulis

KRITERIA

ALTERNATIF STRATEGI

SUB KRITERIA

KETEPATAN PERATAANEFEKTIFITAS

K

TS KT KI DK JP PL KS PP SP

PD PS

PM



87

5.3.2 Uji Konsistensi dan Pembobotan

n

Uji konsistensi dan pembobotan faktor-faktor adalah proses mengukur

tingkat kepentingan relatif antar kriteria, sub kriteria, dan alternatif strategi

kebijakan dengan meilakukan penilaian perbandingan berpasangan (pairwaise

comparison) antar faktor-faktor dalam setiap kelompok faktor yang terletak dalam

hirarki yang sama. Penilaian dilakukan oleh para ekspert yang memiliki

pengalaman, pengetahuan, serta kompetensi dalam pelaksanaan program bantuan

langsung tunai, jumlah sekspert yang dijadikan responden sebanyak 5 orang.

Penggabungan pendapat responden ahli dilakukan dengan menggunakan rata-rata

geometrik, dengan rumus sebagai berikut74:

Rata-rata geometrik = √л aij (5.1)

Dimana : n = Jumlah Expert

ai = penilaian responden ke-i

5.3.2.1 Uji Konsistensi dan Pembobotan Kriteria Utama

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tahap kedua yang diisi

oleh kelima responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bantuan

langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul. Hasil kuesioner kemudian tersebut

dianalisis untuk menguji tingkat konsistensi serta bobot kepentingannya, yang

hasilnya dapat dilihat pada lampiran.

Menurut tingkat kepentingannya, kriteria efektifitas memiliki bobot yang

paling tinggi yakni sebesar 0.618, selanjutnya disusul oleh kriteria ketepatan

0,239, kemudian diikuti perataan sebesar 0.094 dan terakhir diisi oleh kriteria

responsivitas sebesar 0.049. Hal ini dinilai oleh para responden dengan anggapan

bahwa, efektifitas serta sub kriteria yang ada di dalamnya memiliki tujuan yang

luas dan mendasar, serta dipandang lebih strategis dalam mencapai tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin walalupun kemudian masih

tergantung kepada bentuk program atau kebijakan yang akan dikeluarkan.

Kemudian diikuti dengan ketepatan dengan anggapan para responden bahwa

ketetpatan sasaran dari suatu kebijakan akan lebih mampu mencapai tujuan atau

sasaran yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan. Konsistensi rasio dari

74 Marimin, Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk, Cetakan kedua, (Jakarta, PT. Gramedia, 2005), 89



88

pembobotan kirteia utama sebesar 0.06 yang berarti secara umum jawaban

responden konsisten dalam menentukan bobot kriteria utama dalam memenetukan

prioritas alternatif strategi kebijakan untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan.

Hasil perhitungan untuk menentukan bobot kriteria utama ditampilkan melalui

Tabel 5.8 berikut :

Tabel 5.8 Bobot Prioritas Kriteria Utama

Bobot

No Kriteria Lokal Global

1 Efektifitas 0,618 0,618

2 Perataan 0,094 0,094

3 Responsivitas 0,049 0,049

4 Ketepatan 0,239 0,239

Total 1

Consistency Ratio (CR) = 0,06


Hasil perhitungan bobot kriteria utama diatas digambarkan melalui gambar

5.2 berikut :

0.239

0.049

0.094

0.618

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Ketepatan

Responsivitas

Peratan

Efektifitas

Kri

teri

a

Bobot

Gambar 5.2 Bobot Prioritas Kriteria Utama


5.3.2.2 Uji Konsistensi dan Pembobotan Sub Kriteria

Berdasarkan perhitungan bobot untuk menentukan skala prioritas pada

sub kriteria yang berada pada level 2. Menurut tingkat kepentingannya



89

perhitungan bobot pada sub kriteria dari efektifitas, tingkat kesejahteraan rumah

tangga miskin menempati prioritas tertinggi dengan bobot 0.658, yang kemudian

diikuti oleh sub kriteria adanya tanggung jawab sosial bersama dengan jumlah

bobot sebesar 0.218, dan kemudian disusul oleh sub kriteria pemenuhan

kebutuhan dasar rumah tangga sasaran sebesar 0.124. Bobot prioritas sub kriteria

pada kriteria efektifitas menunjukkan sub kriteria tingkat kesejahteraan rumah

tangga sasaran tidak menurun memiliki bobot tertinggi, salah satu ekspert

menyatakan bahwa kedua sub kriteria lain yaitu adanya tanggung jawab sosail

bersama dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga sasaran akan dapat

terwujud jika kesejahteraan masyarakat miskin meningkat. Pemenuhan kebutuhan

dasar saja tidak menjamin bahwa masyarakat miskin lebih sejahtera, demikian

pula jika pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan

jangka panjang melalui sebuah kebijakan, dengan sendirinya hal tersebut adalah

merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat

ekonomi lemah.

Berdasarkan pada bobot prioritas pada kriteria perataan, ketetpatan target

atau sasaran mendpatkan prioritas tertinggi dengan nilai 0,580, kemudian diikuti

oleh jangkauan atau cakupan sasaran program sebesar 0,267, lalu disusul oleh

kecocokan identitas penerima BLT dengan bobot nilai 0,102, terakhir ialah sub

kriteria ketepatan distribusi kartu kompensasi BBM dengan nilai 0,051.

Berdasarkan gambar tersebut terlihan bahwa ketepatan sasaran menjadi priortitas

utama yang dipilih oleh para responden dengan nilai 0,580 menunjukkan bahwa

faktor ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan

program bantuan langsung tunai yang masih mengalami kendala dalam

pelaksanaanya karena masih terdapat kekeliruan dalam pendataan sehingga terjadi

missing dalam penargetan rumah tangga sasaran, kemudian jangkauan atau

cakupan sasaran program memiliki bobot 0,267, hal ini dikarenakan jangkauan

program masih belum mencakup keseluruhan jumlah masyarakat miskin oleh

karena itu memerlukan strategi baru dalam pembuatan kebijakan, kecocokan

identitas penerima BLT dan ketepatan distribusi BBM mendapat bobot nilai 0,102

dan 0,051, karena menurut responden pelaksanaanya sudah cukup baik dan hanya

bersifat hal teknis saja.



90

Sementara untuk perhitungan bobot untuk sub kriteria pada kriteria

responsivitas, bobot prioritas yang tertinggi pada sub kriteria sosialisasi program

dengan nilai 0.538, kemudian diikuti sub kriteria pelaporan dan penanganan

keluhan sebesar 0,316, lalu disusul oleh sub kriteria proses pengambilan dana, dan

sub kriteria potensi konflik dan kecemburuan sosial yang memiliki bobot paling

rendah yaitu senilai 0,097. Sosialisasi program mendapat bobot paling tinggi, hal

ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan,

karena sejalan dengan hasil survey ke masyarakat aspek sosialisasi masih belum

berjalan dengan baik, sehingga aspek sosialisasi menjadi hal yang harus

diprioritaskan terhadap menentukan strategi kebijakan yang akan ditentukan

selanjutnya. Selain itu aspek sosialisasi juga menjadi faktor yang menentukan

dalam keberhasilan kebijakan karena terkait erat dengan aspek responsivitas dari

masyarakat sebagai pihak yang menerima kebijakan.

Untuk perhitungan bobot prioritas pada sub kriteria dari ketepatan, sub

kriteria adanya pemberdayaan masyarakat mendapatkan mendapatkan bobot

tertinggi dengan nilai 0,617, kemudian diikuti oleh peningkatan produktifitas

rumah tangga sasaran dengan bobot 0282, dan sub kriteria pemanfaatan atau

penggunaan dana oleh penerima bantuan sebesar 0,101. Hal ini dikarenakan

menurut para responden kebijakan pemberian bantuan langsung tunai belum

memberdayakan masyarakat sepenuhnya dan juga faktor ini berpengaruh besar

terhadap keberhasilan kinerja kebijakan yang bersifat jangka panjang, sehingga

menjadi prioritas yang paling penting dalam rangka mencari strategi kebijakan di

masa yang akan datang. Sub kriteria dengan bobot tertinggi kedua pada kriteria

ketepatan yaitu peningkatan produktifitas rumah tangga sasaran, hal ini menjadi

priroritas karena responden memandang bahwa dengan memberikan bantuan

secara tunai tidak menjamin bahwa masyarakat akan produktif dalam

mendapatkan penghasilan, melainkan justru menjadikan masyarakat menjadi

malas karena hanya mendapatkan uang tanpa kompensasi apapun dalam

penggunaanya, terakhir pemanfaatan atau penggunaan dana oleh penerima

bantuan dengan bobot nilai paling kecil 0,101.

Secara global, menurut bobot tingkat kepentingan atau prioritas terhadap

tujuan (goal) evaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai (level 0), sub



91

kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun memiliki bobot

tertinggidengan nilai 0,407. Kemudian diikuti oleh sub kriteria adanya

pemberdayaan masyarakat dengan bobot sebesar 0,148. Sub kriteria lain yang

memiliki bobot cukup tinggi dengan nilai diatas 0,1 ialah sub kriteria adanya

tanggung jawab sosial bersama dengan nilai bobot sebesar 0,135. Secara lengkap

tingkat prioritas secara lokal dan global ditampilkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.9 Bobot Prioritas Sub Kriteria

Bobot No Kriteria Sub Kriteria

Consistency Ratio (CR) Lokal Global

I Efektifitas

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Sasaran.

0,124 0.077

2. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran tidak menurun.

0,04 0,658 0,407

3. Adanya tanggung

jawab sosial bersama. 0,218 0,135

II Perataan 1. Ketepatan target atau sasaran.

0,580 0,054

2. Kecocokan identitas

penerima BLT. 0,102 0,010

3. Ketepatan distribusi Kartu Kompensasi BBM.

0,05 0,051 0,005

4. Jangkauan atau cakupan sasaran program.

0,267 0,025

III Responsivitas 1.Sosialisasi Program. 0,538 0,026

2.Pelaporan dan Penanganan Keluhan.

0,316 0,015

3..Potensi Konflik dan Kecemburuan Sosial

0,05 0,049 0,002

4.Proses Pengambilan dana.

0,097 0,005

IV Ketepatan

1. Pemanfaatan atau Penggunaan dana oleh penerima bantuan

0,101 0,024

2. Peningkatan Produktifitas Rumah Tangga Sasaran.

0,03 0,282 0,067

3. Adanya Pemberdayaan Masyarakat.

0,617 0,148

Total

1




92

Berdasarkan tabel bobot prioritas evaluasi kinerja kebiijakan bantuan

langsung tunai diatas, berikut ditampilkan diagram bobot prioritas secara global

melalui gambar 5.3 di bawah ini :

0.002

0.005

0.005

0.01

0.015

0.024

0.025

0.026

0.054

0.067

0.077

0.135

0.148

0.407

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

Potensi Konflik dan Kecemburuan Sosial

Ketepatan Distribusi Kartu KKB

Proses Pengambilan Dana

Kecocokan Identitas

Pelaporan dan Penanganan Keluhan

Pemanfaatan Dana

Jangkauan Program

Sosialisasi Program

Ketepatan Sasaran

Peningkatan Produktifitas

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Adanya Tanggung jawab Sosial Bersama

Adanya Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat Kesejahteraan Tidak Menurun

Su

b K

rite

ria

Bobot

Gambar 5.3 Bobot Prioritas Global Sub Kriteria

Sumber : Hasil Penelitian Penulis 5.3.2.3 Uji Konsistensi dan Pembobotan Alternatif Strategi Kebijakan

Penganalisisan bobot atau prioritas terhadap alternatif strategi kebijakan

dilakukan pada level 2 yaitu pada tingkatan sub kriteria. Pembobotan dilakukan

berdasarkan sub kriteria sub kriteria yang sudah ditetapkan berdasarkan kuesioner

pertama. Pada kuesioner kedua ditentukan penilaian oleh ekspert terhadap kriteria,

sub kriteria serta strategi kebijakan, namun sub kriteria yang menjadi indikator

untuk tiap-tiap kriteria belum mencakup sepenuhnya menjelaskan penilaian dari

responden yang terpilih, terdapat indikator-indikator lain yang belum atau sulit

untuk dideskripsikan dan didefinisikan dengan baik oleh para ekspert berdasarkan

pengetahuan, pemikiran, serta pengalamannya.



93

Penilaian terhadap tingkat kepentingan atau prioritas secara global dari

alternatif strategi kebijakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan

langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim antara lain

strategi untuk mengalihkan kebijakan dalam bentuk lain mendapatkan prioritas

tertinggi dengan bobot 0,748, kemudian diikuti oleh startegi untuk keberlanjutan

kebijakan bantuan langsung tunai dengan nilai prioritas 0,164, kemudian strategi

kebijakan dihapuskan mendapat bobot paling kecil dengan nilai 0,088.

Strategi untuk mengalihkan kebijakan ke dalam bentuk lain dipilih oleh

responden dengan mendapatkan prioritas paling tinggi 0,748, jumlah yang

signifikan tinggi dibandingkan dengan kedua strategi lain karena responden

beranggapan diperlukan bentuk baru dari kebijakan, agar kekurangan serta

kelemahan dari kebijakan bantuan langsung tunai dapt direvisi agar lebih

bermanfaat dan bernilai guna bagi masyarakat serta dapat bersifat jangka panjang

sehingga tujuan dari yang ingin dicapai dari dibuatnya sebuah kebijakan bisa

tercapai. Strategi kebijakan selanjutnya dengan prioritas kedua tertinggi 0,164

yaitu dengan melanjutkan mekanisme kebijakan bantuan langsung tunai, akan

tetapi dengan revisi terhadap berbagai kelemahan, sehingga pelaksanaan di

kemudian hari dapat lebih baik, karena terdapat sebagain kecil penduduk yang

benar benar membutuhkan dana tersebut walaupun kemudian hanya bersifat

jangka pendek, akan tetapi setidaknya mampu mengurangi beban penduduk

terhadap kenaikan harga, terdapat perbedaan yang mencolok antara strategi untuk

mengalihkan kebijakan dengan melanjutkan kebijakan karena para responden

memiliki kecenderungan utnuk mencari format baru terhadap kebijakan BLT.

Alternatif strategi kebijakan dengan bobot nilai paling kecil 0,088 adalah

strategi untuk menghapuskan kebijakan, hal ini dimungkinkan bahwa responden

menilai bahwa mekanisme kebijakan untuuk melindungi masyarakat miskin tetap

diperlukan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sehingga angka kemiskinan dapat ditekan, hanya saja diperlukan kecermatan

dalam merumuskan kebijakan agar kelemahan kebijakan yang sudah dibuat

sebelumnya bisa diperbaiki. Berikut secara ringkas pada tabel 5.10 ditampilkan

bobot global dari alternatif strategi kebijakan yang dilakukan pada tingkatan sub

kriteria.



94

Tabel 5.10 Bobot Prioritas Alternatif Strategi Kebijakan

BOBOT LOKAL & GLOBAL

Keberlanjutan Kebijakan

Kebijakan Dialihkan dalam

Bentuk Lain Kebijakan

Dihapuskan No Sub Kriteria Lokal Global Lokal Global Lokal Global

1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Sasaran. 0,148 0,011 0,774 0,057 0,078 0,006

2 Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Tidak Menurun. 0,196 0,082 0,730 0,304 0,074 0,031

3 Adanya Tanggung Jawab Sosial Bersama. 0,112 0,015 0,764 0,101 0,124 0,016

4 Ketepatan Target atau Sasaran. 0,146 0,008 0,760 0,041 0,094 0,005

5 Kecocokan Identitas Penerima BLT. 0,153 0,001 0,766 0,007 0,081 0,001

6 Ketepatan Distribusi Kartu Kompensasi BBM. 0,155 0,001 0,747 0,004 0,098 0,0005

7 Jangkauan atau Cakupan Sasaran Program. 0,147 0,004 0,752 0,019 0,101 0,003

8 Sosialisasi Program. 0,255 0,008 0,665 0,020 0,080 0,002

9 Pelaporan dan Penanganan Keluhan. 0,144 0,002 0,753 0,012 0,103 0,002

10 Potensi Konflik dan Kecemburuan Sosial. 0,166 0,0002 0,744 0,002 0,090 0,0004

11 Proses Pengambilan Dana 0,110 0,001 0,764 0,004 0,126 0,0001

12 Pemanfaatan atau Penggunaan Dana oleh Penerima B antuan 0,129 0,003 0,779 0,018 0,091 0,002

13 Peningkatan Produktifitas Rumah Tangga Sasaran. 0,146 0,009 0,785 0,050 0,069 0,004

14 Adanya Pemberdayaan Masyarakat. 0,136 0,020 0,760 0,110 0,103 0,015

0,164 0,748 0,088


Gambar 5.3 berikut menampilkan urutan prioritas secara global alternatif

strategi kebijakan terhadap tujuan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan

langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dengan

Overall Consistency Ratio sebesar 0,05. yang berarti secara global jawaban

responden konsisten dalam menentukan alternatif strategi kebijakan yang ada

pada struktur hiearrki yang sudah disusun sebelumnya.



95

0.088

0.164

0.748

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

KebijakanDihapuskan

KeberlanjutanKebijakan

Kebijakan Dialihkan

ST

RA

TE

GI

BOBOT

Gambar 5.4 Bobot Prioritas Global Alternatif Strategi Kebijakan


Strategi untuk mengalihkan kebijakan ke dalam bentuk lain terutama

pada prioritas global dari sub kriteria tingkat kesejahteraan tidak menurun, sub

kriteria adanya pemberdayaan masyarakat, dan sub kriteria adanya peningkatan

tanggung jawab sosial bersama. Ketiga sub kriteria tersebut dpilih oleh responden

dikarenakan mereka berpendapat bahwa ketiga sub kriteria tersebut belum terlihat

nyata serta dirasakan manfaatnya dalam program bantuan langsung tunai,

sehingga diperlukan bentuk kebijakan baru yang mampu mengakomodasi ketiga

kategori tersebut agar manfaat yang didapatkan masyarakat benar-benar nyata.

Sub kriteria yang mendapatkan prioritas global paling tinggi untuk

strategi mengalihkan kebijakan ke dalam bentuk lain yaitu sub kriteria tingkat

kesejahteraan masyarakat miskin sebagai rumah tangga sasaran tidak menurun

karena para responden yang merupakan aparat mengingnkan agar angka

kemiskinan dapat menurun dan salah satu tolak ukur agar angka kemiskinan tidak

meningkat adalah dengan menjaga tingkat kesejahteraaan masyarakat, sub kriteria

kedua yang mendapatkan prioritas global cukup tinggi terhadap strategi

pengalihan kebijakan yaitu adanya pemberdayaan masyarakat, reponden ahli

menginginkan agar sebuah kebijakan dapat bersifat memberdayakan masyarakat

sehingga mereka bisa lebih mandiri, tidak senantiasa menunggu bantuan dari

pemerintah seperti yang terjadi pada program kebijakan bantuan langsung tunai,




96

mereka merasa masyarakat justru menjadi malas karena tidak diberdayakan

sehingga mereka menjadi pasif untuk mencari penghasilan. Selayaknya

masyarakat diberi kail tidak diberi ikan, dengan adanya perubahan bentuk

kebijakan diharapkan agar kebijakan atau program yang dibuat selanjutnya dapat

memberdayakan masyarakat dengan lebih baik.


BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 …lib.ui.ac.id/file?file=digital/131495-T 27507-Evaluasi...

Documents

Transcript of BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 …lib.ui.ac.id/file?file=digital/131495-T 27507-Evaluasi...