KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2018 KAB.PALI TA.2018.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2019

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018

LKjIP

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah

subhanahu wata’aala atas limpah Rahmat dan karuniaNya,

sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018

dapat diselesaikan tepat waktu. LkjIP merupakan bentuk

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama periode Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan

perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam

pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara capaian tujuan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup dan sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2018 mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 merupakan

komitmen atas penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang transparan

dan akuntabel sebagai perwujudan prinsip good and goverment. Secara keseluruhan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 diukur dengan mengacu pada Indikator

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan

disesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

ii


LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak terlepas dari kekurangan

mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus

menerus, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin melalui koordinasi antar

instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi

narasumber. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018, ini dapat menjadi bahan masukan dan

saran serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, agar kinerja

Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir dapat lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2018 ini

disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan

dukungan yang diberikan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2018 dan dalam penyelengaraan

pemerintahan di tahun 2018. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Talang Ubi, Maret 2019

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO

iii


LKjIP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan saran

mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan melalui upaya perbaikan dan

pembenahan secara terus menerus guna mewujudkan prinsip penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih (Good and clean governance) sehingga dapat

meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi,

Misi, Sasaran dan Tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan

pelaporan kinerja.

Capaian Kinerja Prioritas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tahun 2018, yang tertuang di dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih

(clean and good governance) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era

reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas

pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita

kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip

pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result

Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang

diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi,

tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan

strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran

tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

iv


LKjIP

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .........................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................

DAFTAR ISI .....................................................................................

I

ii

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang .................................................................................

B. Gambaran Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir……..

C. Kondisi Ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ..........

D. Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir….....

E. Sumber Daya Aparatur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

I-1

I-1

I-2

I-5

I-6

I-7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

B. Indikator Kinerja..............................................................................

C. Prioritas Daerah ..............................................................................

D. Perjanjian Kinerja ...........................................................................

II-1

II-1

II-8

II-11

II-15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran Kinerja .........................................................

B. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran .................…….

C. Prioritas Pembangunan Tahun 2018 ...........................................

D. Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategis ...............................

E. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 .........................................

BAB IV PENUTUP ........................................................................................

LAMPIRAN

III-1

III-3

III-3

III-15

III-17

III-18

IV-1

I-1


LKjIP

BAB I PENDAHULUAN

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyajian informasi pelaporan kinerja insytansi

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 ini difokuskan pada

penjabaran atas capaian kinerja dalam periode satu tahun dengan memperhatikan

indikator kinerja utama dan prioritas pembangunan tahun yang bersangkutan.

Demikian pula pada analisa keberhasilan dan kegagalan dalam pelaporan kinerja

ini didasarkan atas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan memperhatikan berbagai

faktor internal dan eksternal yang dimungkinkan mempengaruhi capaian, permasalahan

dan kendala yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media

pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai Visi Misi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara terukur dengan sasaran

atau target yang telah ditetapkan yang merupakan langkah awal untuk pengendalian

fungsi-fungsi menejerial secara menyeluruh. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali,

alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam

perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

A. Latar Belakang

I-2


LKjIP

Batas Administrasi

Kondisi geografis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terletak antara

103036’0” sampai 104015’30” Bujur Timur dan 3000’ derajat sampai dengan 3025’

derajat Lintang Selatan dengan batas administrasi :

Di sebelah utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

Di sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Enim.

Di sebelah Timur dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.

Di sebelah Barat dengan Kabupaten Musi Rawas.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Sumber : RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Gambaran Umum Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir

B.

I-3


LKjIP

Topografi

Dilihat dari topografi, Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

merupakan daerah dataran rendah dengan potensi pertanian dan perkebunan

utamanya padi, karet dan sawit. Berdasarkan daerah sebaran ketinggian menurut

kecamatan hampir seluruh wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 100 meter

dari permukaan laut. Sedangkan kemiringan lereng Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir didominasi oleh kemiringan lereng dengan kelerengan >40% yaitu

seluas 136.437 Ha. Daerah dengan kelerengan ini merupakan daerah yang sangat

peka terhadap bahaya erosi dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya.

Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang

lebih luas.

Tabel 1.1 Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut dan Luas Kecamatan

di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

No. Kecamatan Tinggi rata-rata dari

permukaan laut (m)

Luas Daerah

(Km²)

Persentase

Thd Luas

Daerah (%)

1. Talang Ubi 24 – 84 648,40 35,24

2. Tanah Abang 24 – 46 156,60 8,51

3. Penukal Utara 16 – 59 416,00 22,61

4. Penukal 26 – 65 272,00 14,78

5. Abab 16 – 32 347,00 18,86

Jumlah/Total 1.840,00 100 Sumber: Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka 2018

Hidrologi

Jika dikaji dari karakteristik air permukaannya, Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah

Aliran Sungai (DAS) Musi dan Lematang. Sebagian besar sungai yang terletak di

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hanya berair pada musim hujan saja. Adapun

air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk

serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Daerah sungai, danau dan rawa banyak terdapat di wilayah Kecamatan Tanah

I-4


LKjIP

Abang, Penukal, Abab dan Penukal Utara. Keberadaan daerah tersebut banyak

dimanfaatkan masyarakat untuk daerah pertanian dan budidaya perikanan air tawar

serta sumber mata air. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir dapat ditemukan hampir disetiap wilayah namun sumber mata air

terdapat di bagian utara dengan cadangan debit air seluruhnya sekitar 2.637

liter/detik.

Tata Guna Lahan

Berdasarkan data penggunaan lahan yang diperoleh dari Penukal Abab

Lematang Ilir dalam angka 2018, penggunaan lahan di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir didominasi oleh lahan pertanian dengan persentase sekitar 78,82% atau

sekitar 145.032 Ha dan sisanya merupakan guna lahan bukan pertanian.

Bila dirinci menurut penggunaannya, penggunaan lahan di Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah.

Penggunaan lahan sawah terdiri atas penggunaan sawah irigasi, sawah tadah hujan

dan lebak/polder. Sedangkan penggunaan Lahan bukan sawah terdiri dari atas

tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat/ditanami pohon, padang

rumput/padang penggembalaan, lahan tidak diusahakan, dan guna lahan lainnya

(tambak, kolam, empang, hutan negara, dsb).

Tabel 1.2 Luas Lahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Menurut Penggunaannya pada Tahun 2018

Penggunaan Lahan Luas (Ha)

Lahan Pertanian 145.032

I. Lahan Sawah 8.709

a. Irigasi - b. Tadah Hujan 334 c. Rawa Pasang Surut - d. Rawa Lebak 8.375

II. Lahan Pertanian Bukan Sawah 136.323

a. Tegal/Kebun 11.257 b. Ladang/Huma 6.343 c. Perkebunan 84.464 d. Ditanami pohon/Hutan Rakyat 8825

I-5


LKjIP

e. Padang Penggembalaan/Padang Rumput 4104 f. Hutan Negara 17.623 g. Sementara tidak diusahakan 96 h. Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara dll) 136.323

III. Lahan Bukan Pertanian 38.968 Jumlah (jumlah lahan sawah+jumlah lahan

pertanian bukan sawah+lahan bukan pertanian) 184.000 Sumber: Penukal Abab Lematang Ilir dalam angka 2018

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai

tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen

atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu

pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga

berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan/rill (adhk).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun

berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk

melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (rill)

disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur

pertumbuhan ekonomi. Pada tahun ini penghitngan PDRB sudah menggunakan tahun

dasar yang baru, yaitu tahun dasar 2010. Selain itu terjadi perubahan klasifikasi, yang

sebelumnya terdiri dari 9 sektor ekonomi, sekarang menjadi 17 kategori.

Kinerja pembangunan daerah salah satu diukur dari pertumbuhan ekonomi

yaitu dengan menggunakan pengamatan terhadap nilai Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan atau tanpa migas sejak

tahun 2015 terus mengalami peningkatan.

C. Kondisi Ekonomi Kabupaten

Penungkal Abab Lematang Ilir

I-6


LKjIP

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Inspektorat;

4. Badan Daerah ( 7 Badan);

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

d. Badan Pendapatan Daerah;

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

5. Dinas Daerah ( 22 Dinas);

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

e. Dinas Sosial;

f. Dinas Perhubungan;

g. Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

h. Dinas Lingkungan Hidup;

i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

j. Dinas Perikanan;

k. Dinas Koperasi dan UMK;

l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;

o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

D. Perangkat Daerah Kabupaten


I-7


LKjIP

q. Dinas Perdagangan danPerindustrian;

r. Dinas Pertanian;

s. Dinas Komunikasi dan Informatika;

t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

u. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

v. Dinas Ketahanan Pangan;

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Kecamatan ( 5 Kecamatan );

a. Kecamatan Talang Ubi;

b. Kecamatan Tanah Abang;

c. Kecamatan Penukal Utara;

d. Kecamatan Penukal;

e. Kecamatan Abab;

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah

Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

berdasarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir sampai akhir Janauari 2019 adalah 1.413 orang yang terdiri atas 246

orang Pegawai Struktural dan 1.167 orang Pegawai Fungsional. Masing-masing

struktural dan fungsional tersebut dibagi menurut golongan, jenis kelamin, pendidikan

dan usia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. E. Jumlah ASN menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

NO. Jabatan Jumlah

1. Struktural 246

2. Fungsional 1.167 Jumlah 1413 Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2018

E. Sumber Daya Aparatur Kabupaten


I-8


LKjIP

Grafik 1.E

Jumlah ASN menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

Dari 246 orang, jumlah terbesar ASN Struktural menurut golongan adalah

Golongan III sebanyak 168 orang, jumlah terkecil adalah golongan I dan Golongan II

sebanyak 0 orang. Data Aparatur Sipil Negara Struktural menurut golongan ruang

secara rinci sebagai berikut:

Grafik E.D. ASN Struktural menurut Golongan Ruang

246 ; 17%

1.167 ; 83%

Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

Struktural

Fungsional

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Jumlah ASN Menurut Golongan Tahun 2018

Struktural Fungsional

I-9


LKjIP

Dari 1.167 orang, jumlah terbesar ASN Fungsional menurut golongan ruang

adalah golongan III sebanyak 613 orang, jumlah terkecil adalah golongan I

sebanyak 12 orang. Data ASN Fungsional menurut golongan ruang secara rinci,

sebagai berikut:

Tabel 2. E. Jumlah ASN menurut Golongan Ruang per Tahun 2018

NO. Jabatan Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

1. Struktural 0 0 168 78 246

2. Fungsional 12 373 613 169 1.167

Jumlah 12 373 781 247 1413 Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2018

II-1


LKjIP


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir merupakan rencana pembangunan jangka menengah disusun dengan

memperhitungkan berbagai potensi, peluang, kendala yang mungkin timbul dalam periode

lima tahun. RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 dan

selanjutnya menjadi referensi dan pedoman dalam penyusunan rencana program dan

kegiatan dengan memperhatikan sinkronisasi antara prioritas program pembangunan

nasional dengan program Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir diatur dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah. Untuk transparansi pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, saat ini telah dibangun suatu sistem laporan

kuntabilitas kinerja berbasis elektronik yaitu melalui aplikasi e-SAKIP yang dapat di akses

melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di palikab.go.id

Aplikasi ini juga akan menjadi penunjang dalam memberikan gambaran kepada pemerintah

pusat dan masyarakat mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir sekaligus menjadi salah satu sarana untuk memudahkan proses

pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB)

bagi pembangunan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

A. PERENCANAAN STRATEGIS KABUPATEN PENUKAL ABAB

LEMATANG ILIR

II-2


LKjIP

VISI, MISI DAN TUJUAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. VISI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah Tahun 2015 yang merupakan pemilukada pertama sejak Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir terbentuk tahun 2013. Visi ini ditetapkan untuk

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang

diemban. Visi pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016-

2021 adalah :

Berdasarkan visi yang hendak dicapai kepala daerah, maka perumusan

dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang

diterjemahkan pengertiannya, sebagai berikut :

a. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai SENTRA EKONOMI

RAKYAT berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan diarahkan pada pengembangan ekonomi yang bertumpu

pada usaha kecil dan menengah di bidang pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan perdagangan dengan didukung oleh

pengembangan usaha secara terpadu dan terkait dari hulu sampai ke hilir;

b. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AGAMIS berarti bahwa seluruh

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilandasi oleh nilai-nilai

agama, etika dan moralitas bagi terwujudnya kehidupan masyarakat

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang rukun, damai, penuh toleransi

dan dalam suasana kehidupan yang religius;

PALI SERASI NIA

(Penukal Abab Lematang Ilir Sentra Ekonomi Rakyat, Agamis,

Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman) 2021

II-3


LKjIP

c. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir SEJAHTERA berarti bahwa

seluruh pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan didasarkan pada demokrasi ekonomi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir terutama mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan

mengatasi kesenjangan dengan tetap mengutamakan penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir.

d. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INOVATIF berarti kemampuan

dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan

karya baru yang belum ada sebelumnya serta dapat bermanfaat bagi setiap

orang yang memilikinya;

e. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir NYAMAN berarti bahwa seluruh

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diarahkan pada

terciptanya lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang bersih dan

sehat;

f. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INDAH berarti bahwa seluruh


terwujudnya prasarana dan sarana, serta ruang terbuka publik yang rapi,

hijau, tertata dengan baik dan lengkap;

g. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AMAN berarti bahwa seluruh


terciptanya kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tertib,

saling percaya, gotong royong, bebas dari segala bentuk gangguan, konflik

dan tindak kejahatan;

II-4


LKjIP

B. Misi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir 2016-2021, maka ditetapkan misi pembangunan

dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

Dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Penukal

Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021, serta mempertimbangkan Agenda

Pembangunan Nawacita dalam RPJMN 2016-2021, dan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDG’s), maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan

Visi : “ PALI SERASI NIA “

No Misi Tujuan

1. 2 3

1. 1. Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri,

1. Membangun prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi rakyat

MISI 1

•Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdayasaing yang ditunjang oleh keamanan yang kondusif;

MISI 2•Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir

berbasis sumber daya lokal;

MISI 3•Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan

berwawasan lingkungan;

MISI 4•Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, profesional dan demokratis

berbasis pelayanan kepada masyarakat;

MISI 5•Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya

yang kompetitif dan religius.

II-5


LKjIP

berdayasaing yang ditunjang oleh keamanan yang kondusif.

2. Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

4. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

2. 2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir berbasis sumber daya lokal

1. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

2. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari industri kreatif dan pariwisata

3. 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

3. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

4. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutanMengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

4. 4. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, profesional dan demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan

2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional

3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

4. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang profesional dan demokratis

5. 5. Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius.

1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

II-6


LKjIP

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai antarpemeluk agama

4. Mengembangkan olahraga, seni dan budaya daerah

Tabel 2.2.

Keterkaitan Tujuan dan sasaran No Tujuan Sasaran

1. 2 3

1. 1. Membangun prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi rakyat

1. Tersedianya prasarana dan sarana infrastruktur

2. Terbangunnya jaringan transportasi daerah secara terpadu

3. Terbangunnya prasarana dan sarana ekonomi


1. Terbangunnya prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

2 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

1. Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu

2. Meningkatnya penanaman modal

3. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

4. Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab

3. 1. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

1. berkembangnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

4. 1. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan tanaman pangan

2. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan

3. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna


1. Berkembangnya industri kreatif dan pariwisata daerah

II-7


LKjIP

5. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Menurunnya jumlah/persentase penduduk kemiskinan

2. Meningkatnya kesempatan kerja/lapangan kerja baru bagi masyarakat

6. 1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

1. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan

7. 1. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

1. Berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda

8. 1. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

1. Terjaganya fungsi lingkungan

2. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup secara optimal

3. Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik.

9. 1. Meningkatkan kinerja pemerintahan

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

2. Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang transparan

3. terwujudnya sistem perencanaan yang baik ditandai dengan meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain

10. 1. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional

1. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparat pemerintah

11. 1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan adil

2. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan

12. 1. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang profesional dan demokratis

1. Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemilihan Anggota Legislatif dan

II-8


LKjIP

Pemilihan Presiden 2019 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada)Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2021

13. 1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat

2. Meningkatnya mutu pendidikan

14. 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan masyarakat

2. Meningkatnya status gizi masyarakat

3. Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

4. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan

15. 1. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai antar pemeluk agama

1. Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama

16. 1. Mengembangkan olahraga, seni dan budaya daerah

1. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan olah raga

Sumber : RPJMD 2016-2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lemtang Ilir Tahun 2016-2021 adalah Indikator kinerja daerah.

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1. Tersediannya prasarana dan sarana infrastruktur

1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

2. Persentase jembatan dengan kondisi baik

B. Indikator Kinerja

Utama

II-9


LKjIP


3. Jumlah rute transportasi umum

4. Jumlah armada angkutan umum

3. Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Sarana ekonomi

5. Jumlah pasar yang dibangun

4. Meningkatnya pembangunan Prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

6. Luas lahan pertanian yang dialiri

7. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah

5. Meningkatnya kecepatan waktu pelayanan terpadu satu pintu

8. Tingkat kecepatan pemberian izin usaha

6. Meningkatnya Penanaman Modal 9. Realisasi PMDN

10. Jumlah Investor yang berinvestasi

7. Turunnya kasus keamanan dan ketertiban masyarakat

11. Jumlah kasus kriminalitas

8. Meningkatnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab

12. Jumlah Kasus pelanggaran Perda

9. Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

13. Jumlah Wirausaha baru

14. Persentasi koperasi yang aktif

10. Meningkatnya produksi dan Produktivitas pertanian dan tanaman pangan

15. Produktivitas Padi

16. Produksi Padi

17. Produksi Karet

18. Produktivitas Karet

19. Produksi Sawit

20. Produktivitas Sawit

21. Luas kebun rakyat yang diberikan bibit karet unggul

22. Jumlah penyuluh Pertanian

11. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan

23. Jumlah ternak sapi

24. Produksi daging

25. Jumlah ternak unggas

26. Jumlah ternak kambing

27. Jumlah komsumsi ikan perkapita


28. Persentase petani yang menggunakan teknologi tepat guna.

13. Meningkatnya perkembangan industri kreatif dan pariwisata daerah

29. Jumlah tempat wisata

30. Jumlah Wisatawan

14. Menurunnya persentase penduduk kemiskinan

31. Persentase penduduk miskin

32. Jumlah KUBE yang difasilitasi

33. Jumlah KK penerima bantuan pangan


34. Tingkat pengangguran terbuka

16. Meningkatnya perkembangan lembaga dan organisasi perempuan

35. Jumlah organisasi perempuan

17 Meningkatnya perkembangan lembaga dan organisasi pemuda

36. Jumlah organisasi pemuda

18. Meningkatnya keterjagaan fungsi 37. Jumlah perusahaan yang mengolah limbah

II-10


LKjIP

lingkungan berbahaya dan beracun

19. Meningkatnya pengelolaan keberhasilan dan keindahan lingkungan hidup secara optimal

38. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah

39. Jumlah Ruang terbuka Hijau (RTH)

40. Jumlah pengembangan pengelolaan bank

41. Jumlah pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata)

20. Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik

42. Persentase rumah tangga yang teraliri listrik


43. Status Laporan Keuangan daerah


44. Persentase Website yang aktif

23. Meningkatnya saluran penyiaran Radio/TV Lokal

45. Jumlah saluran penyiaran Radio/TV Lokal

24. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan perencanaan yang lain.

46. Persentase program yang bekesesuaian antara RPJMD dengan RKPD dalam rencana pembangunan


47. Persentase pelanggaran disiplin PNS

48 Jumlah Diklat yang dilaksanakan

26. Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan adil

49. Indeks kepuasan masyarakat

27. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan

50. Jumlah gedung/kantor pemerintahan yang dibangun

28. Meningkatnya persentase kepemilikan KTP

51. Persentase Kepemilikan KTP

29. Meningkatnya persentase ketersediaan database kependudukan kabupaten

52. Persentase ketersediaan database kependudukan kabupaten

30. Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumsel, Pemilihan anggota legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan pemilihan Kepala Daerah Kab.Pali 2021.

53. Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih

31. Meningkatnya Jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat

54. APK PAUD

55. APM SD

56. APK SD

57. APM SMP

58. APK SMP

59. Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik

60. Nilai Rata-rata UN SMP

61. Nilai Rata-rata UN SMA


62. Angka Kematian Balita

63. Angka Kematian Bayi

64. Persentase kasus gizi buurk dan kurang gizi

65. Angka Harapan Hidup

66. Jumlah Rasio Puskesmas

67. Jumlah Rasio Pustu

68. Jumlah Rasio Dokter Umum

69. Jumlah Rasio Dokter gigi

70. Jumlah Rasio Dokter Spesialis

71. Jumlah Rasio Bidan

II-11


LKjIP

72. Jumlah Rasio Perawat

73. Jumlah Puskesmas Terakreditasi


74. Angka kematian ibu

75. Persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan

76. Persentase kunjungan ibu hamil

77. Persentase cakupan pelayanan balita


78. Persentase rumah sehat

79. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih

80. Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat

81. Jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi layak


82. Jumlah pondok pesantren yang dibangun

36. Meningkatnya prestasi pemuda dibidang seni, budaya dan olahraga

83. Jumlah gedung seni dan budaya yang dibangun

84. Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun

85. Persentase pemuda yang mendapat prestasi

86. Jumlah kegiatan olahraga

87. Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, ada 5

(lima) prioritas pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir antara lain :

Prioritas pembangunan sarana dan prasarana

ekonomi rakyat

Prioritas pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan

Prioritas pemerataan

pembangunan

Prioritas pembangunan tata

pemerintahan

Priortas pembangunan

sumber daya insani

C. Prioritas Daerah

II-12


LKjIP

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun

2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan.

Untuk merealisasikan target capaian kinerja yang ditetapkan melalui RPJMD,

maka upaya yang dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program unggulan secara konsisten

2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dalam rangka

menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel diantaranya :

a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan

kelembagaan;

b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur

pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik, optimalisasi layanan

terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis

teknologi informasi, percepatan penerapan SPM;

c. Pengembangan sumberdaya aparatur yang berintegritas, netral,

kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem

pembinaan karir yang terbuka;

d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menujue-

government.

3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, sehingga menjadi aparatur yang

berintegritas, kapabel, berkinerja tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan

pelatihan, serta bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan;

b. Melakukan pembinaan karir yang terbuka;

c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

4. Penyediaan Infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan jaringan

infrastruktur pendukung pengembangan pertanian arti luas yang akan

menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan diantaranya :

II-13


LKjIP

a. Peningkatan status jalan dan jembatan dari status jalan Kabupaten ke

status jalan Provinsi dan dari status jalan Provinsike status jalan Nasional

pada ruas jalan yang menjadi penghubung antar Kabupaten dan

berpotensi menjadi bagian penghubung antar Provinsi.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan produksi pertanian, jalan dan

jembatan kabupaten penghubung antar kecamatan, dan jalan-jalan desa.

c. Pengembangan jalur dan sarana transportasi dari sentra produksi menuju

pusat pertumbuhan ekonomi tingkat lokal dan regional.

d. Operasionalisasi dan pengembangan Bandar Udara (Bandara) STANVAC

Pendopo untuk membuka akses transportasi udara, konektivitas, dan

mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

e. Pembangunan terminal kendaraan umum yang efektif, tertib, nyaman dan

aman bagi masyarakat pengguna transportasi.

f. Penyediaan moda transportasi massal untuk mempermuda akses

masyarakat dari desa di daerah Kecamatan kedaerah Kabupaten.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir melalui :

a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, mudah di

akses dan murah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Non Formal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, mudah

diakses dan murah;

c. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan;

d. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka

meningkatkan ketrampilan usaha dan manajemen usaha.

6. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 12,76% pada tahun 2018

melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin, program pembangunan

rumah layak huni, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dengan

mengutamakan pada wilayah yang tingkat kemiskinan tinggi (polaquick win);

II-14


LKjIP

7. Pemberdayaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu melalui:

a. Penguatan dan pembinaan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, modal,kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam

standarisasi produk UMKM dan IKM, serta perlindungan terhadap produk

dalam negeri;

b. Memfasilitasi legalitas koperasi dan UMKM;

c. Mengembangkan promosi produk-produk UMKM;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM;

8. Pencegahan dan penanggulangan bencana daerah

a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui

pelibatan serta peranaktif masyarakat;

b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui

penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;

c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga

kualitas dan kuantitasnya;

d. Peningkatan konservasi sungai dan rawa untuk meningkatkan ketersediaan

dan keberlangsungan sumberdaya air;

e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi

lahan produktif;

f. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat;

g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan Penanggulangan

bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-

rekonstruksi paska bencana.

Perjanjian Kinerja adalah wujud nyata untuk meningkatkan integritas,

akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur sesuai dengan target yang ditetapkan

serta tolok ukur dalam pencapaiannya dan pada gilirannya akan menjadi dasar dalam

evaluasi kinerja pemerintah baik menyangkut keberhasilan maupun kegagalannya.

D. Perjanjian Kinerja

II-15


LKjIP

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2018 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan dokumen Perjanjian Kinerja dari

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2018 terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen

LKjIP ini.

II-1


LKjIP


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir merupakan rencana pembangunan jangka menengah disusun dengan

memperhitungkan berbagai potensi, peluang, kendala yang mungkin timbul dalam periode

lima tahun. RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 dan

selanjutnya menjadi referensi dan pedoman dalam penyusunan rencana program dan

kegiatan dengan memperhatikan sinkronisasi antara prioritas program pembangunan

nasional dengan program Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir diatur dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah. Untuk transparansi pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, saat ini telah dibangun suatu sistem laporan

kuntabilitas kinerja berbasis elektronik yaitu melalui aplikasi e-SAKIP yang dapat di akses

melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di palikab.go.id

Aplikasi ini juga akan menjadi penunjang dalam memberikan gambaran kepada pemerintah

pusat dan masyarakat mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir sekaligus menjadi salah satu sarana untuk memudahkan proses

pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB)

bagi pembangunan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

A. PERENCANAAN STRATEGIS KABUPATEN PENUKAL ABAB

LEMATANG ILIR

II-2


LKjIP

VISI, MISI DAN TUJUAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

A. VISI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah Tahun 2015 yang merupakan pemilukada pertama sejak Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir terbentuk tahun 2013. Visi ini ditetapkan untuk

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang

diemban. Visi pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016-

2021 adalah :

Berdasarkan visi yang hendak dicapai kepala daerah, maka perumusan

dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang

diterjemahkan pengertiannya, sebagai berikut :

a. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai SENTRA EKONOMI

RAKYAT berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan diarahkan pada pengembangan ekonomi yang bertumpu

pada usaha kecil dan menengah di bidang pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan perdagangan dengan didukung oleh

pengembangan usaha secara terpadu dan terkait dari hulu sampai ke hilir;

b. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AGAMIS berarti bahwa seluruh

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilandasi oleh nilai-nilai

agama, etika dan moralitas bagi terwujudnya kehidupan masyarakat

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang rukun, damai, penuh toleransi

dan dalam suasana kehidupan yang religius;

PALI SERASI NIA

(Penukal Abab Lematang Ilir Sentra Ekonomi Rakyat, Agamis,

Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman) 2021

II-3


LKjIP

c. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir SEJAHTERA berarti bahwa

seluruh pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan didasarkan pada demokrasi ekonomi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir terutama mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan

mengatasi kesenjangan dengan tetap mengutamakan penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten


d. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INOVATIF berarti kemampuan

dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan

karya baru yang belum ada sebelumnya serta dapat bermanfaat bagi setiap

orang yang memilikinya;

e. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir NYAMAN berarti bahwa seluruh


terciptanya lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang bersih dan

sehat;

f. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir INDAH berarti bahwa seluruh


terwujudnya prasarana dan sarana, serta ruang terbuka publik yang rapi,

hijau, tertata dengan baik dan lengkap;

g. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir AMAN berarti bahwa seluruh


terciptanya kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tertib,

saling percaya, gotong royong, bebas dari segala bentuk gangguan, konflik

dan tindak kejahatan;

II-4


LKjIP

B. Misi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir 2016-2021, maka ditetapkan misi pembangunan

dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

Dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Penukal

Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021, serta mempertimbangkan Agenda

Pembangunan Nawacita dalam RPJMN 2016-2021, dan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDG’s), maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan

Visi : “ PALI SERASI NIA “

No Misi Tujuan 1 2 3

1. 1. Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri,

1. Membangun prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi rakyat

MISI 1

•Memperkuat sarana dan prasarana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdayasaing yang ditunjang oleh keamanan yang kondusif;

MISI 2•Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir

berbasis sumber daya lokal;

MISI 3•Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan

berwawasan lingkungan;

MISI 4•Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, profesional dan demokratis

berbasis pelayanan kepada masyarakat;

MISI 5•Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya

yang kompetitif dan religius.

II-5


LKjIP

berdayasaing yang ditunjang oleh keamanan yang kondusif.


3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

4. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

2. 2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir berbasis sumber daya lokal

1. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan


3. 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

3. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

4. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutanMengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

4. 4. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, profesional dan demokratis berbasis pelayanan kepada masyarakat

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan

2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional

3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

4. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang profesional dan demokratis

5. 5. Mengembangkan sumberdaya insani berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif dan religius.

1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

II-6


LKjIP

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai antarpemeluk agama

4. Mengembangkan olahraga, seni dan budaya daerah

Tabel 2.2.

Keterkaitan Tujuan dan sasaran No Tujuan Sasaran

1. 2 3

1. 1. Membangun prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi rakyat

1. Tersedianya prasarana dan sarana infrastruktur


3. Terbangunnya prasarana dan sarana ekonomi


1. Terbangunnya prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

2 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

1. Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu

2. Meningkatnya penanaman modal

3. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

4. Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab

3. 1. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

1. berkembangnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

4. 1. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan tanaman pangan

2. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan


2. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari industri

1. Berkembangnya industri kreatif dan pariwisata daerah

II-7


LKjIP

kreatif dan pariwisata 5. 1. Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat 1. Menurunnya

jumlah/persentase penduduk kemiskinan


6. 1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

1. Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan

7. 1. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

1. Berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda

8. 1. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

1. Terjaganya fungsi lingkungan

2. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup secara optimal

3. Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik.

9. 1. Meningkatkan kinerja pemerintahan



3. terwujudnya sistem perencanaan yang baik ditandai dengan meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain

10. 1. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional


11. 1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan adil

2. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan

12. 1. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang profesional dan demokratis

1. Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemilihan

II-8


LKjIP

Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada)Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2021

13. 1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat

2. Meningkatnya mutu pendidikan

14. 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat


2. Meningkatnya status gizi masyarakat



15. 1. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai antar pemeluk agama


16. 1. Mengembangkan olahraga, seni dan budaya daerah

1. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang seni, budaya dan olah raga

Sumber : RPJMD 2016-2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lemtang Ilir Tahun 2016-2021 adalah Indikator kinerja daerah.

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

NO. SASARAN




B. Indikator Kinerja

Utama

II-9


LKjIP























16. Produksi Padi

17. Produksi Karet


19. Produksi Sawit






24. Produksi daging

















17 Meningkatnya perkembangan lembaga 36. Jumlah organisasi pemuda

II-10


LKjIP

dan organisasi pemuda

18. Meningkatnya keterjagaan fungsi lingkungan

37. Jumlah perusahaan yang mengolah limbah berbahaya dan beracun














24. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan perencanaan yang lain.

46. Persentase program yang bekesesuaian antara RPJMD dengan RKPD dalam rencana pembangunan








28. Meningkatnya persentase kepemilikan KTP

51. Persentase Kepemilikan KTP


52. Persentase ketersediaan database kependudukan kabupaten




54. APK PAUD

55. APM SD

56. APK SD

57. APM SMP

58. APK SMP













II-11


LKjIP























Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, ada 5

(lima) prioritas pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir antara lain :

C. Prioritas Daerah

II-12


LKjIP

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun

2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan.

Untuk merealisasikan target capaian kinerja yang ditetapkan melalui RPJMD,

maka upaya yang dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :


2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dalam rangka

menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel diantaranya :

a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan

kelembagaan;

b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur

pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik, optimalisasi layanan

terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis

teknologi informasi, percepatan penerapan SPM;

c. Pengembangan sumberdaya aparatur yang berintegritas, netral,

kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem

pembinaan karir yang terbuka;

Prioritas pembangunan sarana dan prasarana

ekonomi rakyat

Prioritas pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan

Prioritas pemerataan

pembangunan

Prioritas pembangunan tata

pemerintahan

Priortas pembangunan

sumber daya insani

II-13


LKjIP

d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menujue-

government.


berintegritas, kapabel, berkinerja tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan

pelatihan, serta bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan;



4. Penyediaan Infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan jaringan

infrastruktur pendukung pengembangan pertanian arti luas yang akan

menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan diantaranya :

a. Peningkatan status jalan dan jembatan dari status jalan Kabupaten ke

status jalan Provinsi dan dari status jalan Provinsike status jalan Nasional

pada ruas jalan yang menjadi penghubung antar Kabupaten dan

berpotensi menjadi bagian penghubung antar Provinsi.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan produksi pertanian, jalan dan

jembatan kabupaten penghubung antar kecamatan, dan jalan-jalan desa.

c. Pengembangan jalur dan sarana transportasi dari sentra produksi menuju

pusat pertumbuhan ekonomi tingkat lokal dan regional.

d. Operasionalisasi dan pengembangan Bandar Udara (Bandara) STANVAC

Pendopo untuk membuka akses transportasi udara, konektivitas, dan

mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.

e. Pembangunan terminal kendaraan umum yang efektif, tertib, nyaman dan

aman bagi masyarakat pengguna transportasi.

f. Penyediaan moda transportasi massal untuk mempermuda akses

masyarakat dari desa di daerah Kecamatan kedaerah Kabupaten.

II-14


LKjIP

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir melalui :

a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, mudah di

akses dan murah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Non Formal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, mudah

diakses dan murah;


d. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka

meningkatkan ketrampilan usaha dan manajemen usaha.

6. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 12,76% pada tahun 2018

melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin, program pembangunan

rumah layak huni, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dengan

mengutamakan pada wilayah yang tingkat kemiskinan tinggi (polaquick win);

7. Pemberdayaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu melalui:

a. Penguatan dan pembinaan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, modal,kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam

standarisasi produk UMKM dan IKM, serta perlindungan terhadap produk

dalam negeri;





a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui

pelibatan serta peranaktif masyarakat;

b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui

penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;

c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga

kualitas dan kuantitasnya;

II-15


LKjIP

d. Peningkatan konservasi sungai dan rawa untuk meningkatkan ketersediaan

dan keberlangsungan sumberdaya air;

e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi

lahan produktif;


g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan Penanggulangan

bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-

rekonstruksi paska bencana.

Perjanjian Kinerja adalah wujud nyata untuk meningkatkan integritas,

akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur sesuai dengan target yang ditetapkan

serta tolok ukur dalam pencapaiannya dan pada gilirannya akan menjadi dasar dalam

evaluasi kinerja pemerintah baik menyangkut keberhasilan maupun kegagalannya.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2018 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan dokumen Perjanjian Kinerja dari

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2018 terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen

LKjIP ini.

D. Perjanjian Kinerja

III-1


LKjIP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu

didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengukuran data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat,

lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka

perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan

biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja

yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam

pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selaku pengemban amanah

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berupaya memenuhi amanat

akuntabilitas kinerjanya. Laporan tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target Nilai Indikator Kinerja Nilai LKjIP

Tahun 2018 adalah CC. Nilai LKjIP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 adalah

36,37 (C). Upaya yang dilakukan diantaranya adalah membentuk Satuan Tugas yang

berkompeten di bidang pelaporan kinerja, melakukan komunikasi dan koordinasi secara

intens baik dengan Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir sendiri, maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian PAN

III-2


LKjIP

RB. Serta perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan komitmen pemimpin

daerah bersama para kepala OPD serta penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja

telah dilakukan sampai di eselon IV.

Selain melakukan koordinasi dan komunikasi, juga dilakukan penyelarasan terhadap

dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah serta melakukan

pengendalian dan pengawasan secara berkala. Dengan demikian maka, ke depan diharapkan

peringkat dan nilai Laporan Kinerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat terus

ditingkatkan.

Untuk meningkatkan Capaian indikator kinerja Nilai LKjIP ini Pemerintah Kabupaten telah

melakukan reviu atas perencanaan kinerja yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 – 2021. Pada tahun

2018 diharapkan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat mencapai target

seperti yang diharapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara transparan dan terukur atas hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan acuan

Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

1. 91 ≤ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

III-3


LKjIP

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi,

dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = x 100 % Kinerja Rencana

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan

dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian

sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan

indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator

kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan

menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

X > 85 % : Sangat Berhasil

70 % < X < 85 % : Berhasil

55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil

X < 55% : Tidak Berhasil

A. Metode Pengukuran Kinerja

B. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

III-4


LKjIP

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang

diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil penilaian sistematik yang sebagian besar

didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Untuk melihat keberhasilan atau ketidak berhasilan Kinerja Pemerintah maka dapat dilihat

capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepada daerah.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan RPJMD Kabupaten

tahun 2016 - 2021 dapat diukur dengan melihat realisasi dari target Indikator Kinerja Utama

yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki 5 Misi dan 36 Sasaran

Strategis dan 87 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

NO. SASARAN



















B.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

III-5


LKjIP








16. Produksi Padi

17. Produksi Karet


19. Produksi Sawit






24. Produksi daging

















17 Meningkatnya perkembangan lembaga dan organisasi pemuda


18. Meningkatnya keterjagaan fungsi lingkungan 37. Jumlah perusahaan yang mengolah limbah berbahaya dan beracun














24. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan perencanaan

46. Persentase program yang bekesesuaian antara RPJMD dengan RKPD dalam rencana

III-6


LKjIP

yang lain. pembangunan








28. Meningkatnya persentase kepemilikan KTP 51. Persentase Kepemilikan KTP


52.. Persentase ketersediaan database kependudukan kabupaten




54. APK PAUD

55. APM SD

56. APK SD

57. APM SMP

58. APK SMP






















34. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan 78. Persentase rumah sehat








III-7


LKjIP





Dari 36 Sasaran Strategis dan 66 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2018, 87 indikator menunjukkan capaian ≥ 91%.

Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan berjalan dengan sangat baik. Capaian ini

tidak terlepas dari komitmen dan dukungan penuh dari kepemimpinan Kepala Daerah beserja

jajarannya, disamping itu dalam proses awal perencanaan sampai pada berakhirnya masa

pelaksanaan tahun anggaran, program-program tersebut telah melalui serangkaian telaah,

evaluasi dan koordinasi seluruh pihak sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan

apa yang diharapkan.

Untuk beberapa target IKU Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang

tingkat pencapaiannya belum mencapai ≥91% pada tahun 2018, seperti Rasio Panjang Jalan

Kabupaten Dalam Kondisi Mantab, Persentase jembatan dengan kondisi baik Persentase PAD

Terhadap Pendapatan Daerah, masih diperlukan upaya peningkatan kinerja yang lebih baik,

fokus, dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Analisa capaian kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah dalam dokumen

RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menilai

tingkat efektivitas capaian tahun yang bersangkutan dengan perkiraan dalam merealisasikan

target akhir rencana jangka menengah daerah. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk

mengukur dan mengevaluasi berbagai sumberdaya yang diperlukan serta upaya-upaya yang

harus dilakukan agar apa yang ditargetkan pada akhir tahun RPJMD dapat benar-benar efektif

dan efisien serta menghasilkan kinerja yang lebih baik dan penilaian yang tinggi.

B.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 serta Target Jangka Menengah RPJMD

B.2 Analisa Capaian Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2018

III-8


LKjIP

Selain itu, analisa pada bagian ini juga akan memberikan gambaran kepada Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyusun rencana program di masa yang akan

datang dimana harus memperhatikan unsur-unsur strategis dan memiliki daya dukung yang

tinggi terhadap pencapaian target akhir perencanaan jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, gambaran mengenai capaian target kinerja tahun 2018 Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir dan perbandingan capaian target kinerja tahun 2018 dengan

target akhir Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tahun 2021, dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 dengan

Target Akhir RPJMD Tahun 2021

Sasaran 1 : Tersediannya prasarana dan sarana infrastruktur

NO. Indikator Kinerja

Kondisi Awal

RPJMD 2016

Tahun 2017 Tahun 2018 Target Akhir

RPJMD Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian %


59,43 76,87 50,72 65,98 % 85,98 % 55,90% 64,17 % 100


15,62 31,26 38,09 121,85 % 46,45% 45 % 72 % 100

Sasaran 2 : Terbangunnya jaringan transportasi daerah secara terpadu

No. Indikator Kinerja

Kondisi Awal

RPJMD 2016




2 3 2 66,66 % 3 5 166,66 % 5


2 3 4 66,66 % 5 10 200 % 10

Sasaran 3 : Tmeningkatnya pembangunan Prasarana dan Sarana ekonomi

No. Indikator Kinerja Kondisi

Awal RPJMD




2 5 4 80 % 8 6 75 % 17

Sasaran 4 : Meningkatnya pembangunan Prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

No. Indikator Kinerja Kondisi Tahun 2017 Tahun 2018 Target

III-9


LKjIP

Awal RPJMD

2016 Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian %

Akhir RPJMD


5.895 8.200 525 6,40 % 8.300 643 7,74 % 8.500


400 730 2945 403,424

% 959 959 100 % 1000

Sasaran 5 : Meningkatnya kecepatan waktu pelayanan terpadu satu pintu


Kondisi Awal

RPJMD 2016




14 13 11 84,6 % 11 7 63,6 7

Sasaran 6 : Meningkatnya Penanaman Modal


Kondisi Awal

RPJMD 2016



1. Realisasi PMDN 2.220 2,242 0 0 2,265 145 M 6,4 2.324


36 37 37 100 38 38 100 50

Sasaran 7 : Turunnya kasus keamanan dan ketertiban masyarakat


Kondisi Awal

RPJMD 2016




110 95 32 33,68 % 85 15 17,65 % 50

Sasaran 8 : Meningkatnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016



1. Jumlah Kasus pelanggaran Perda 0 0 0 0 0 0 0 0

Sasaran 9 : Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No. Indikator Kinerja Kondisi Tahun 2017 Tahun 2018 Target

III-10


LKjIP

Awal RPJMD Tahun 2016

Target Realisasi Capaian% Target Realisasi Capaian%

Akhir RPJMD


100 120 127 105,8 % 140 221 157,86 200


71 86 86,1 100,12 % 89 89,18 100,20 97

Sasaran 10 : Meningkatnya produksi dan Produktivitas pertanian dan tanaman pangan


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016



1. Produktivitas Padi 29,20 30,20 30,38 100,60 32.10 33,72 105,04 35,00

2. Produksi Padi 25.866 41.200 45.585 110,64 42.000 47.561,36 113,24 45.000

3. Produksi Karet 80.460 80.460 80.460 100,00 80.685 109.743 136,01 81,485

4. Produktivitas Karet 1,66 1,70 1,80 105,88 1,8 1,9 105,55 2

5. Produksi Sawit 50.000 56.052 54.810 97,78 56.052 41.825 74,62 56.500

6. Produktivitas Sawit 2,6 3.0 2,9 96,67 3.3 2,9 87,88 3,6


21.503 21.903 21.485 98,09 21.903 21.485 98,09 22.903


18 20 21 105,00 25 22 88 35

Sasaran 11 : Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016



1. Jumlah ternak sapi 2.647 3.000 3867 128 % 3.200 3.945 123,20 % 3.800

2. Produksi daging 83,94 86,45 97,75 113 % 88,95 458,71 515,70 % 97,52


366.000 450.000 399.840 88 % 500.000 1.176.066 235,21 % 650.000


3.499 3.800 2.414 63 % 4.000 2.381 59,52 % 4.600

5. Produksi perikanan 1.167,83 1.600 8.020 63 % 1.700 10.045 590,88 % 2.000

Sasaran 12 : Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016


RPJMD Target Realisasi Capaian% Target Realisasi Capaian%

1. Persentase petani yang menggunakan teknologi tepat guna

35 43 45 104,65 % 47 61 129,79 % 55

III-11


LKjIP

Sasaran 13 : Meningkatnya pengembangan industri kreatif dan pariwisata daerah


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




8 8 1 12,,5 % 8 8 100 % 11

2. Jumlah wisatawan 150 200 321 160,5 % 300 350 116,66 % 1000

Sasaran 14 : Menurunya persentase penduduk kemiskinan


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




13,76 13,16 14,26 108,35 % 12,76 13,82 108,30 % 11,15

Sasaran 15 : Meningkatnya kesempatan kerja/lapangan kerja baru bagi masyarakat


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




0,94 4,43 4,43 100 % 4,01 3,79 94,51 % 2,80

Sasaran 16 : Meningkatnya lembaga dan organisasi perempuan


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




38 39 39 100 % 40 43 107,5 % 43

Sasaran 17 : Meningkatnya perkembangan lembaga dan organisasi pemuda


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




42 45 45 100 % 50 50 100 % 71

Sasaran 18 : Meningkatnya keterjagaan fungsi lingkungan


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016



1. Jumlah Perusahaan yang mengolah limbah berbahaya dan beracun

0 15 13 86,67 % 17 14 82,35 % 72

III-12


LKjIP

Sasaran 19 : Meningkatnya pengelolaan keberhasilan dan keindahan lingkungan hidup secara optimal

No.

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




50 50 0 0 75 66 88,0 %

475

Sasaran 20 : Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




95,33 97 -- -- 98 -- -- 100

Sasaran 21 : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




WDP WDP WDP 100 % WDP Belum ada

hasil WTP

Sasaran 22 : Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang transparan


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




80 95 95 100 % 100 100 100 % 100

Sasaran 23 : Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan erencanaan yang lain.


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016



1. Persentase program yang sesuai antara RPJMD dengan RKPD

56 60 80 % 133,33 % 62 77,45% 124,92 % 68

Sasaran 24 : Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparat pemerintah


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




0,47 0,41 0,07 % 182,93 % 0,34 0 0 0,14

2. Jumlah Diklat yang 2 2 3 150 % 6 4 66,66 % 6

III-13


LKjIP

dilaksanakan

Sasaran 25 : Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan adil


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




70 78 78 100 % 83 89,37 107,67 % 90

Sasaran 26 : Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




6 3 3 100 % 4 10 250 % 22

Sasaran 27 : Terlaksananya pemilihan kepala daerah Provinsi Sumsel, Pemilihan anggota legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir 2021


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




80 - - - 68 % 67,30% 98,97 % 75

Sasaran 28 : Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016



1. APK PAUD 7,69 9,01 14,8 164,26 % 10,36 14,8 17,62 % 12,42

2. APM SD 90,89 93,26 75,0 80,42 % 94,31 73 70,19 % 96,54

3. APK SD 78,43 81,44 90,7 111,37 % 82,94 90,7 85,68 % 86,15

4. APM SMP 48,68 50,17 70,0 139,52 % 52,11 70 64,91 % 57,68

5. APK SMP 112,47 114,05 98,9 86,71 % 115,89 98,9 115,89 % 118,39


25,44 35,35 83,8 % 42,18 % 40,36 83,8 % 207,63 % 55,35

Sasaran 29 : Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan masyarakat


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




10 9 1 0,11 % 7 6 0,857 % 2

2. Angka Kematian Bayi 28 24 9 0,375 % 20 7 0,35 % 10

III-14


LKjIP

Sasaran 30 : Meningkatnya status Gizi masyarakat


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016



1. Persentase kasus balita gizi buruk dan kurang gizi

18,5 17,5 1 5,71 % 17 2 11,76 %

15

Sasaran 31 : Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016



1. Angka kematian ibu 0 2 2 100 % 3 3 100 % 0

Sasaran 32 : Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




67,98 69,56 61 0,877 % 75,68 73 96,45% 80


42 62 63 1,016 % 67 76 113,43 % 80


70 72 54 0,75 % 76 69 90,7 % 80


11.563 12.142 80,11 6,598 % 13.824 100 0,72 % 34,997

Sasaran 33 : Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




2 - - - - - - 5

Sasaran 34 : Meningkatnya prestasi pemuda dibidang seni, budaya dan olahraga


Kondisi Awal

RPJMD Tahun 2016




0 0 0 0 1 1 100 % 1


186 186 9 4,84 % 186 0 0 195

III-15


LKjIP


18 30 30 100 % 40 57 142,5 % 70


0 12 12 100 % 24 50 208,33 % 35

Untuk merealisasikan target capaian kinerja yang ditetapkan melalui RPJMD, maka

upaya yang dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :


Adalah pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan produksi yang menjadi

unggulan daerah dan berpengaruh pada upaya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, seperti peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dalam rangka menciptakan

pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel diantaranya :

a. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan;

b. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan,

optimalisasi ruang partisipasi publik, optimalisasi layanan terkait kecepatan,

kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi, percepatan

penerapan SPM;

c. Pengembangan sumberdaya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel,

berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;

d. Peningkatanefektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government.


berintegritas, kapabel, berkinerja tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan, serta

bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan;


C. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

III-16


LKjIP


4. Penyediaan Infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, dan jaringan infrastruktur

pendukung pengembangan pertanian arti luas yang akan menunjang kegiatan ekonomi

kerakyatan diantaranya :

a. Peningkatan status jalan dan jembatan dari status jalan Kabupaten ke status jalan

Provinsi dan dari status jalan Provinsi ke status jalan Nasional pada ruas jalan yang

menjadi penghubung antar Kabupaten dan berpotensi menjadi bagian penghubung

antar Provinsi.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan produksi pertanian, jalan dan jembatan

kabupaten penghubung antar kecamatan, dan jalan-jalan desa.

c. Pengembangan jalur dan sarana transportasi dari sentra produksi menuju pusat

pertumbuhan ekonomi tingkat local dan regional.

d. Operasionalisasi dan pengembangan Bandar Udara (Bandara) STANVAC Pendopo

untuk membuka akses transportasi udara, konektivitas, dan mempercepat

pembangunan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

e. Pembangunan terminal kendaraan umum yang efektif, tertib, nyaman dan aman bagi

masyarakat pengguna transportasi.

f. Penyediaan moda transportasi massal untuk mempermudah akses masyarakat dari

desa di daerah Kecamatan kedaerah Kabupaten.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir melalui :

a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, mudah di akses dan

murah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non

Formal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, mudah diakses dan

murah;


d. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan

ketrampilan usaha dan manajemen usaha.

III-17


LKjIP

6. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 12,76% pada tahun 2018 melalui

peningkatan pendapatan masyarakat miskin, program pembangunan rumah layak huni,

penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dengan mengutamakan pada wilayah yang

tingkat kemiskinan tinggi (polaquick win);

7. Pemberdayaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu melalui :

a. Penguatan dan pembinaan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

modal,kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM

dan IKM, serta perlindunganterhadapprodukdalamnegeri;





a. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui pelibatan

serta peran aktif masyarakat;

b. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan

kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;

c. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan

kuantitasnya;

d. Peningkatan konservasi sungai dan rawa untuk meningkatkan ketersediaan dan

keberlangsungan sumberdaya air;

e. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan

produktif;


g. Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan Penanggulangan bencana meliputi

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi paska bencana.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/05/2007, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan

D. Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategis

III-18


LKjIP

dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU ditetapkan oleh instansi

pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan indikator dalam RPJMD,

RKPD, Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA SKPD. Dengan demikian akan tercipta

keselarasan antara indikator kinerja dalam IKU dengan dokumen perencanaan yang ada

dalam Pemerintahan Daerah.

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja

sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran

merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen indikator kinerja

utama. Target pencapaian indikator kinerja ditetapkan dalam dokumen penetapan

kinerja secara definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap setiap pencapaian indikator

kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang diwujudkan dalam bentuk

formulir pengukuran kinerja. Dengan demikian pengukuran kinerja sasaran sekaligus

menggambarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja utama.

Sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir tahun 2016–

2021 telah ditetapkan 35 sasaran yang akan dicapai dengan 66 Indikator Kinerja Utama. Dari

sasaran indikator kinerja yang telah disajikan sebelumnya baik target maupun capain dan

realisasinya, maka pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisa capaian kinerja Tahun

2018 berdasarkan masing-masing indikator sasaran. Analisa ini pada gilirannya akan

memberikan gambaran berbagai pendukung keberhasilan maupun kendala dan hambatan

yang mengakibatkan masih belum optimalnya capaian target indikator kinerja sasaran.

Berikut ini disajikan uraian mengenai masing-masing indikator kinerja sasaran beserta

analisas keberhasilan dan kegagalannya.

Sasaran strategis Tersediannya prasarana dan sarana infrastruktur terdiri dari 2

indikator dijabarkan pada tabel di bawah ini :

E.1 Tersediannya prasarana dan sarana infrastruktur

Analisia Capaian Kinerja Tahun 2018

E.

III-19


LKjIP

1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Persentase capaian indikator kinerja jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap Tahun

2018 sebesar 64,17% dari target sebesar 85,98% terealisasi sebesar 56,90%. Nilai ini di

dapat dari perbandingan panjang jalan dalam kondisi mantap sepanjang 273,91 KM

dengan panjang seluruh jalan Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir sepanjang

481,311 KM. Capaian indikator tersebut dibawah target dikarenakan panjang seluruh

jalan Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir, masih jauhnya capaian indikator ini dari

target yang telah ditetapkan karenakan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama, untuk itu dilakukan penambahan ruas

jalan strategis. Disamping itu juga disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir yang didominasi oleh dataran tinggi yang mempengaruhi kontur tanah

sehingga berdampak pada pondasi jalan yang di bangun.

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh penyediaan alokasi anggaran yang

signifikan, mengingat bahwa kondisi jalan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih

memerlukan penanganan yang serius. Masih tingginya target untuk pembenahan

infrastruktur jalan didasari oleh kondisi geografis wilayah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir dimana wilayah daerah ini hampir 80% adalah dataran rendah dan rawa,

oleh karena itu tingkat kerusakan jalan masih cukup tinggi.

Menghadapi situasi ini, maka Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

setiap tahun anggaran selalu memprioritaskan pembangunan dan peningkatan

infrastruktur jalan di wilayah-wilayah pelosok dan perdesaan, jalan-jalan strategis dan

jalan penghubung antar kabupaten. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan

terhadap peningkatan aktivitas masyarakat baik menyangkut aktivitas sosial, ekonomi

dan aktivitas lainnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana prasarana jalan dalam wilayah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selain menyediakan anggaran yang memadai, juga

melakukan analisa kebutuhan prioritas yang diperlukan oleh masyarakat, serta terus

meningkatkan pembangunan jalan strategis yang dapat membuka daerah yang terisolir

dan sulit dijangkau.

III-20


LKjIP


Persentase capaian indikator kinerja jembatan dengan kondisi baik Tahun 2018

sebesar 72% dari target sebesar 62,5 % terealisasi sebesar 45%. Nilai ini di dapat dari

perbandingan kondisi jembatan dengan kondisi baik sebanyak 9 dengan kondisi awal

jembatan yang ada di Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir dan target tahun 2018

sebanyak 20 jembatan. Capaian indikator tersebut dibawah target. Masih jauhnya

capaian indikator ini dari target yang telah ditetapkan karenakan Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama. Capaian indikator

kinerja ini didukung oleh penyediaan alokasi anggaran yang signifikan, mengingat bahwa

persentase jembatan dengan kondisi baik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih

memerlukan penanganan yang serius. Menghadapi situasi ini, maka Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap tahun anggaran selalu memprioritaskan

pembangunan dan peningkatan infrastruktur jembatan di wilayah-wilayah pelosok dan

perdesaan, jembatan strategis dan jembatan penghubung antar kabupaten. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan aktivitas masyarakat

baik menyangkut aktivitas sosial, ekonomi dan aktivitas lainnya.


Capaian indikator terbangunnya jaringan transportasi daerah secara terpadu tentang

jumlah rute transportasi umum dalam kabupaten untuk tahun 2018 sebesar 166% realisasi

sebanyak 5 rute telah mencapai target kondisi rute transportasi umum di kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir mengalami peningkatan atau penambahan dari target Tahun 2018

sebanyak 3 rute. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat untuk kelancaran

hubungan transportasi masyarakat di lima kecamatan dalam Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.


Capaian indikator terbangunnya jaringan transportasi daerah secara terpadu tentang

jumlah armada angkutan umum dalam Kabupaten untuk Tahun 2018 sebesar 200 % realisasi

sebanyak 10 unit jumlah armada angkutan umum hal ini mengalami peningkatan atau

E. 2. Terbangunnya Jaringan ransportasi daerah secara terpadu

III-21


LKjIP

penambahan dari target 5 unit untuk tahun 2018. Hal ini karenakan mendapat bantuan

angkutan perintis dari kementerian Perhubungan.

Persentase capaian kinerja jumlah pasar yang dibangun dalam kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir untuk Tahun 2018 sebesar 75% dari target tahun 2018 sebanyak 8 pasar

dan telah terealisasi sebanyak 6 pasar. Hal ini dikarenakan kurangnya alokasi anggaran dan

alokasi lahan tanah hiba dari masyarakat.

Capaian indikator kinerja Luas lahan pertanian yang dialiri dalam Kabupaten

Penungkal Abab Lematang Ilir yang teraliri air 643 lahan pertanian dari target sebesar 8.300

Lahan pertanian.

Capaian Indikator Kinerja jumlah petani yang terlayani aliran air ini didukung oleh

peningkatan dan program pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya. Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir setiap tahun melakukan

penambahan sarana prasarana distribusi air di wilayah kecamatan serta terus meningkatkan

kualitas air yang dipasok kepada masyarakat.

Disamping pemenuhan kebutuhan lahan pertanian yang dialiri air Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga membangun sumur-sumur bor terutama untuk

wilayah perdesaan yang sulit dan sangat jauh dari jangkauan layanan air bersih, Upaya ini

dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan air bersih

masyarakat secara merata hingga ke wilayah perdesaan.

Persentase capaian kinerja tingkat percepatan pemberian izin untuk Tahun 2018

sebesar 157%, dimana capaian indikator tersebut merupakan perbandingan dari jumlah

realisasi tingkat kecepatan pemberian izin Tahun 2018 yaitu 7 (tujuh) hari dibagi target tingkat

kecepatan pemberian izin Tahun 2018 yaitu 11 (sebelas) hari, diperoleh dari nilai tingkat

Meningkatnya pembangunan Prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan

E. 4.

Terbangunnya Prasarana dan Sarana ekonomi E. 3. Meningkatnnya pembangunan Prasarana dan Sarana ekonomi

E. 5. Meningkatnya kecepatan waktu Pelayanan terpadu Satu Pintu

III-22


LKjIP

kecepatan pemberian izin Tahun 2018 dikali 100 % (11/7 X 100% ). Hal ini berdasarkan

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha terintegrasi secara elektronik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah.

Target capaian hanya 6 % pada Tahun 2017 -2018 disebabkan perusahaan yang

menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) pada Tahun 2017 hanya PT.

Energate Prima Indonesia dan pada Tahun 2018 hanya PT. Felda Indo Rubber, dari 38

perusahaan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak

mengetahui nilai Investasi pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir selain perusahaan yang disebutkan diatas. Karena dasar penentuan nilai

investasi saat ini hanya terdapat di Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Capaian indikator kinerja jumlah kasus kriminalitas dalam kabupaten sebesar 22,35

% dari target 85 kasus terealisasi sebanyak 19 Kasus. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan

tingkat kriminalitas dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang mengakibatkan

terciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Sasaran meningkatnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan

bertanggungjawab mempunyai capaian indikator kinerja jumlah kasus pelanggaran Perda

sebesar 100 % untuk Tahun 2018, hal ini disebabkan karena tidak adanya kasus pelanggaran

Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

E.7

E.6 Meningkatnya Penanaman Modal

Turunnya kasus Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

E.8 Meningkatnya Penegakan dan Pengembangan Hukum secara Adil dan Bertanggungjawab

III-23


LKjIP

Sasaran strategis berkembangnya koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) melalui indikator persentase koperasi yang aktif dan jumlah wirausaha baru.

1. Jumlah wirausaha baru

Capaian indikator kinerja jumlah wirausaha baru Tahun 2018 sebesar 157,86 % dari target

sebesar 140 unit usaha terealisasi sebanyak 221 unit usaha. Angka ini diperoleh dari

jumlah wirausaha baru yang ada di berbanding dengan jumlah wirausaha yang ada di

kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Persentase Koperasi yang aktif

Capaian indikator kinerja Persentase Koperasi yang aktif Tahun 2018 sebesar 100,20%

dari target sebesar 89 % terealisasi sebesar 89,19%. Angka ini diperoleh dari Jumlah

koperasi yang aktif sebanyak 99 unit berbanding dengan jumlah koperasi yang ada

sebanyak 111 Unit, yang tidak aktif sebanyak 12 unit.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini didukung oleh intensitas pembinaan

koperasi, baik menyangkut kelembagaan, sumberdaya manusia, manajemen usaha dan

pemasaran produk.


Produktivitas padi tercapai sebesar 33,72 Kwintal/Ha dari target yang ditetapkan

sebesar 32,10 Kwintal/Ha atau tercapai sebesar 105,04 %. Lampauan ini di sebabkan

oleh benih padi yang digunakan adalah benih padi unggul bersertifikat seperti varietas

inpari30, mekongga, situ bagendit, dan inpari42.

2. Produksi Padi

Berbanding lurus dengan produktivitas padi yang melampaui target yang ditetapkan

akan berpengaruh dengan kenaikan produksi padi, dimana produksi yang dicapai pada

tahun 2018 adalah sebesar 47.561,38 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 42.000

Ton, atau tercapai sebesar 113,24 % kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor

utama diantaranya adalah penggunaan benih unggul yang telah memiliki sertifikat,

E.9 Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

E.10 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Tananam Pangan

III-24


LKjIP

aplikasi jarak tanam atau jajar legowo dan juga pemakaian alsintan pasca panen

dimana mampu menurunkan kehilangan hasil panen pada saat pasca panen, juga

tentunya penggunaan pupuk secara berimbang.

3. Produksi Karet

Salah satu program yang dicanangkan dalam kegiatan pendukung pencapaian target

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yaitu program peningkatan Produksi

Perkebunan salah satunya perkebunan Komoditi karet, cara yang digunakan untuk

merealisasikan program tersebut adalah dengan menggunakan bibit atau klon unggul

seperti PB 260, IRR 118, IRR 112, dan RRIM 46 dan juga pemupukan secara optimal.

Sehingga keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian realisasi Produksi Karet

sebesar 109.743 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 80.685 Ton atau tercapai

sebesar 136,01 %.


Komoditi Karet adalah salah satu Komoditi unggulan di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir, hal ini dikarekan produktivitas Karet selalu mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya, salah satu faktor nya adalah bertambahnya luas areal tanam karet

yang juga meningkat dari tahun sebelumnya, selain itu tentunya faktor lain seperti

penggunaan bibit unggul dan perawatan tanaman secara berkala termasuk

penggunaan pupuk secara optimal. Sehingga capaian kinerja tahun 2018 tercapai

sebesar 1,9 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 1,8 Ton atau sebesar 105,55 %.

5. Produksi Sawit

Komoditi Sawit di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terbagi atas perkebunan

Sawit Rakyat dan Perkebunan Sawit Swasta, dimana pada tahun 2018 dari lima

Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir diantaranya Talang Ubi, Tanah

Abang, Penukal Utara, Penukal, dan Abab Memproduksi Sawit sebesar 27.626 Ton,

dan Perkebunan Sawit Swasta memproduksi Sawit sebesar 14.199 Ton, sehingga total

Produksi Perkebunan Sawit di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sebesar 41.825

Ton, produksi Sawit adalah salah satu Indikator Kinerja yang tidak mencapai target

dari target yang ditetapkan sebesar 56.052 Ton atau tercapai sebesar 74,62 % dan

salah satu penyebabnya adalah tidak belum optimalnya sistem monitoring dan

III-25


LKjIP

evaluasi dari pihak perkebunan atau perusahaan swasta yang berada di Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, sehingga berpengaruh terhadap data produksi sawit.

Berdasarkan permasalahan tersebut tentunya kedepanya akan meningkatkan

kordinasi dengan pihak perusahaan swasta untuk pelaporan data produksi, serta untuk

memberikan solusi atas permasalahan ini pihak pemerintah melaksanakan program

usaha perkebunan (PUP).


Pada tahun 2018 Produktivitas tidak mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan

dampak dari turunnya produksi sawit juga kondisi sawit yang sudah memasuki usia

non produktif sehingga perlu diadakan peremajaan sawit di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir, adapun salah satu program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019

adalah peremajaan sawit seluas 120 Ha, berdasarkan data yang diperoleh

produktivitas Sawit tercapai sebesar 2,9 Ton dari target sebesar 3,3 Ton, atau tercapai

87,88 %. Serta solusi dari permasalahan ini adalah meningkatkan kordinasi terhadap

pihak terkait khusus nya pihak Perkebunan Swasta atau perusahaan guna mendukung

program pencapaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

7. Luas Kebun Rakyat yang Menggunakan Bibit Unggul

Salah satu faktor pendukung untuk peningkatan produksi karet adalah dengan

menggunakan bibit unggul, dimana bibit unggul ini berperan besar dalam

menghasilkan produktivitas yang optimal, oleh karena itu berdasarkan program

kegiatan yaitu peningkatan produksi perkebunan adalah satu pendukung dari program

tersebut adalah dengan memberikan bibit karet unggul ke petani karet yang ada di

kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena pada umumnya petani masih

menggunakan bibit cabutan yang berasal dari hutan karet atau kebun karet tua. Maka

perbaikan utama yang dapat dilakukan adalah penanaman dengan bibit unggul

berproduktivitas lebih tinggi dan target yang di tetapkan adalah sebesar 21.903 Ha

dengan realisasi Sebesar 21.485 Ha atau pencapaian sebesar 98,09 %.

8. Jumlah Penyuluh Pertanian

Sebagaimana yang diketahui penyuluhan pertanian adalah salah satu usaha atau

upaya untuk mengubah perilaku petani agar mereka mampu memecahkan

III-26


LKjIP

masalahnya sendiri dalam kegiatan-kegiatan pertanian untuk meningkatkan hasil

usaha pertanian, oleh karena itu penyuluh pertanian merupakan salah satu faktor

pendukung dalam tercapainya produksi hasil pertanian, dan SDM (Sumber Daya

Manusia) yang diharapkan belum mencapai target yang ditetapkan atau di realisasi

yang tercapai pada tahun 2018 adalah sebanyak 22 Orang dari target yang di tetapkan

sebanyak 25 Orang, dan salah satu solusi dari tidak tercapainya target tersebut adalah

program satu desa satu penyuluh One Man One Village dan dukungan atas progam

tersebut adalah dengan menerima SDM baru yaitu dengan penerimaan penyuluh

pertanian dari jalur PNS dan juga akan dilaksanakan proses penerimaan penyuluh baru

melalui jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan, terdapat beberapa

indikator yaitu, jumlah ternak sapi, produksi daging, jumlah ternak unggas, jumlah ternak

kambing, dan jumlah kelompok yang menggunakan teknologi tepat guna.

Dari target yang ditetapkan yaitu jumlah ternak sapi dengan target 3.200 ekor dan

dengan realisasi capaian 3.945 ekor atau 123,28%. Berdasarkan realisasi capaian tersebut

bahwa capaian kinerja indikator utama terhadap jumlah ternak sapi telah mencapai /

melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk indikator produksi daging dengan

target 88,95 ton dan dengan realisasi capaian mencapai 458,71 ton atau 515,70%, yang

berarti untuk indikator produksi daging telah mencapai / melebihi target. Sedangkan indikator

jumlah ternak unggas dengan target 500 ekor dan realisasi mencapai 1.176.066 ekor atau

235,21%, artinya juga telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini capaian

dihitung dari 1 (satu) tahun berjalan yang terdiri dari 3 (tiga) siklus khususnya untuk unggas

pedaging. Untuk indikator jumlah ternak kambing dengan target 4.000 ekor dan realisasi

capaian 2.381 ekor atau 59,52%, yang berarti untuk indikator jumlah ternak kambing tidak

mencapai target. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 53 Tahun 2018

Tentang Pemeliharaan Ternak Kaki 4, sehingga peternak lebih memilih menjual ternaknya

dengan alasan keterbatasan pemeliharaan. Dan untuk indikator jumlah kelompok yang

E.11 Meningkatnya Produksi dan produktivitas Peternakan

III-27


LKjIP

menggunakan teknologi tepat guna dengan target 1 (satu) kelompok dengan realisasi capaian

1 (satu) kelompok, telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Penggunaan teknologi tepat guna adalah salah satu cara yang di terapkan untuk

membuat pekerjaan petani semakin mudah serta mampu meningkatkan nilai ekonomi, selain

itu juga teknologi tepat guna mampu menjembatani antara teknologi tradisional dan

teknologi maju yang jika digunakan atau dimanfaatkan dengan optimal, teknologi ini bisa

meningkatan kejahteraan petani yaitu meningkatkan pendapatan petani dan memberikan

nilai tambah produk, sehingga penggunaan teknologi tepat guna ini menjadi salah satu

Indikator Kinerja, yang mana target yang di tetapkan adalah sebesar 47 % dan realisasi nya

sebesar 61 % atau tercapai sebesar 129, 79 %. Adapun Program atau kegiatan yang

mendukung target RPJMD yaitu Persentase Petani yang menggunakan Teknologi Tepat Guna

yaitu program pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

yang berasal dari APBD, DAK, DEKONSENTRASI maupun tugas perbantuan.

Sasaran strategis meningkatnya perkembangan industri kreatif dan pariwisata daerah

dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja jumlah tempat wisata yang ada di Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 100 % dari target yang telah ditentukan sebanyak 8

tempat wisata terealisasi sebanyak 8 tempat wisata. Hal ini ditunjang dengan program

pemerintah yaitu pengelolaan kekayaan budaya dan program pengembangan destinasi

pariwisata berupa pengembangan jenis daan paket wisata unggulan. Sedangkan untuk untuk

capaian indikator kinerja jumlah wisatawan yang berkunjung ditunjang dengan program

pemerintah berupa pengembangan pemasaran pariwisata seperti pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara didalam dan luar negeri serta ditambah dengan program pengembangan

kemitraan yang berupa pengembangan sumber daya manusia dan profesional bidang

pariwisata.

Meningkatnya perkembangan Industri Kreatif dan Pariwisata Daerah

E.13

Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna

E.12

III-28


LKjIP

Capaian indikator persentase penduduk miskin Tahun 2018 sebesar 108,30 % dari target

sebesar 12.76% terealisasi sebesar 13,82 %. Capaian Kinerja Indikator persentase penduduk

miskin didapat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir .

Hal ini menunjukkan belum maksimalnya upaya untuk menurunkan proporsi penduduk

miskin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Upaya penurunan persentase penduduk

miskin memang mengalami kendala yang tidak ringan,anatara lain kenaikan harga bahan

pokok, sedangkan disisi lain, merosotnya harga komoditas utama kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir seperti karet dan sawit. padahal sebagian besar masyarakat menggantungkan

pendapatannya dari komoditas tersebut.

Capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dalam Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2018 sebesar 94,51 % dari target sebesar 4.01 terealisasi sebesar 3,79.

Hal ini disebabkan :

1. Banyaknya tamatan pendidikan tingkat SMA sederajat tidak melanjutkan kuliah dan

tidak bekerja, karena lapangan pekerjaan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan

klarifikasi pendidikan yang ada jadi menambah tingkat pengangguran.

2. Menurunya hasil komoditi sektor pertanian seperti harga karet menurun yang

mengakibatkan berkurangnya penghasilan petani karet.

3. Jumlah lowongan pekerjaan pada perusahaan yang ada di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir terbatas yang mengkibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat.

4. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari pada pertumbuhan kesempatan

kerja yang mengakibatkan bertambahnya pengguran.

5. pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan

Meningkatnya Kesempatan Kerja/ Lapangan Kerja baru bagi masyarakat

Menurunya persentase penduduk kemiskinan

E.15

E.14

III-29


LKjIP

6

Capaian indikator kinerja dari jumlah organisasi perempuan dalam Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir Tahun 2018 sebesar 107,5 % dari target sebanyak 40 organisasi terealisasi

sebanyak 43 organisasi. Hal ini mengalamin peningkatan sebanyak 4 organisasi dibandingkan

dari jumlah organisasi perempuan pada Tahun 2017. Dimana masih banyak nya minat peran

serta perempuan dalam ikut aktif guna pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir.

Namum ke depan masih perlu ditingkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

Tidak saja diukur dari jumlah perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengembilan

keputusan, tetapi perlu didorong organisasi-organisasi perempuan sebagai wadah

penyampaian aspirasi para perempuan, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan

kemampuan melalui pendidikan, pelatihan serta kesempatan yang sama dengan kaum laki-

laki.

Sasaran Strategis meningkatnya perkembangan lembaga dan organisasi pemuda dalam

Kabupaten penungkal Abab Lematang Ilir dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Tahun

2018 sebesar 100 % ini lihat dari target sebanyak 50 lembaga dan organisasi pemuda yang ada

di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimana telah terealisasi sebanyak 50 lembaga dan

organisasi pemuda. Ini menunjukkan tercapainya target RPJMD pemerintah dalam

meningkatkan lembaga dan organisasi pemuda di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Capaian indikator kinerja jumlah perusahaan yang mengolah limbah berbahaya dan

beracun dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 sebesar 82,35 % dari

target sebanyak 17 perusahaan terealisasi sebanyak 14 perusahaan. Hal ini disebabkan masih

ada perusahaan yang belum mempunyai SOP tentang bahaya limbah beracun bagi

masyarakat dan lingkungan, serta masih ada perusahaan yang belum mematuhi peraturan

daerah tentang syarat pendirian dan pengolahan limbah berbahaya.

Meningkatnya perkembangan Lembaga dan Organisasi Perempuan

E.16

E.17

E.18 Meningkatnya keterjagaan fungsi lingkungan

Meningkatnya perkembangan Lembaga dan Organisasi Pemuda

III-30


LKjIP

Sasaran srategis meningkatnya pengolahan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup

secara optimal dilihat dari Capaian indikator kinerja jumlah sarana dan prasaran pengelolaan

sampah yang ada dikabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 sebesar 88 % dari

target sebanyak 75 tempat pengelolaan sampah dan terealisasi sebanyak 66 tempat

pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Hal ini disebabkan

masih kurangnya sarana pendukung untuk peningkatan kinerja tersebut.

Sasaran srategis terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan meningkatnya

rumah tangga yang mempunyai akses listrik untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum bisa

diukur capaiannya dikarenakan instansi pemerintah yang membidangin jaringan listrik

tersebut sudah tidak ada lagi, sudah dialihkan ke Provinsi/Pusat.

Status Laporan Keuangan daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten merupakan pernyataaan profesional

pemeriksa (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah

2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Tahun

2017 mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil audit BPK

RI. Sedangkan untuk opini laporan keuangan Tahun 2018 masih menunggu hasil dari BPK

RI. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

E.19

E.21

E.20

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Terbangunnya jaringan listrik antara lain ditandai dengan meningkatnya rumah tangga yang mempunyai akses listrik

Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Hidup secara Optimal

III-31


LKjIP

Sasaran strategis terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang transparan

dilihat dari indikator kinerja Persentase Website yang aktif

Capaian indikator Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi pada sasaran

strategis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelayanan

publik menuju PALI SERASI NIA sebesar 100 % dimana target yang ditetapkan adalah

100%, Perangkat Daerah yang sudah menerapkan pelayanan berbasis teknologi

informasi.

Capaian ini dihitung berdasarkan jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

transparan (good and transparant governance). Nilai ini didapat dari perbandingan

jumlah pelayanan berbasis teknologi informasi pada tahun 2018 dengan jumlah

pelayanan publik yang ada di Kabupaten Penungkal abab Lematang Ilir.

Keberhasilan ini didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir, baik dukungan sarana prasarana dan alokasi anggaran yang signifikan

dalam mengimplementasikan sistem pelayanan berbasis elektronik. Untuk masa yang

akan datang seluruh perangkat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah

harus mempunyai pelayanan publik berbasis teknologi yang cepat, mudah dan tepat

berupa model aplikasi Website.

Sasaran strategis meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu

dengan perencanaan yang lain dapat dilihat dari indikator kinerja dari persentase program

yang sesuai antara RPJMD dengan RKPD adalah sebesa 129,03% dengan target sebesar 62 %

dengan realisasi sebesar 80 %. Percapaian tersebut diperoleh dengan cara :

a. Penetapan prioritas daerah didasarkan pada rencana target yang ditetapkan dalam

dokumen RPJMD.

E.22 Terwujudnya sistem informasi pemerintahan yang transparan

E.23 Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan yang satu dengan perencanaan yang lain

III-32


LKjIP

b. Evaluasi usulan dari rencana awal, rencana akhir, usulan program/kegiatan pada KUA

dan PPAS dan evaluasi akhir pada RKA dan DPA.

Sasaran strategis meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparat pemerintah

melalui indikator kinerja pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Tahun 2018 sebanyak 0 % atau tidak ada pelanggaran, hal ini menunjukkan

tingkat disiplin aparatur negara sudah baik dan meningkat terhadap peraturan perundang

undangan yang berlaku. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, baik dukungan terhadap capaian kinerja jumlah diklat yang

dilaksanakan oleh aparatur sipil negara berupa diklat kepemimpinan dan diklat keterampilan

aparatur mengenai tugas pokok dan fungsi. Dimana realisasi diklat yang dilaksanakan

sebaanyak 4 diklat dalam Tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 66,66 % dari target yang

telah ditentukan.

Sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan

adil diukur melalui indikator indeks kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan setiap

tahun. Meskipun trend angka IKM untuk tiga periode terakhir menunjukkan peningkatan,

namun upaya menjaga atau meningkatan kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi

prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Untuk indikator IKM tahun

2018 realisasi telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 89,37%, dimana Dinas yang

melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan survey telah mencapai target Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar 89,37%.

Sasaran strategis meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan

dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, di lihat dengan capaian indikator kinerja Tahun

2018 sebesar 250 % dari target sebanyak 4 unit bangunan pemerintahan dan sebanyak 10

Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan

Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparat pemerintah

E.26

E.25

E.24

Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, mudah, bermutu dan adil

III-33


LKjIP

unit bangunan pemerintahan yang terealisasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan

dibidang pembangunan penunjang sarana dan prasarana pemerintahan di Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir.

Sasaran strategis Terlaksananya pemilihan kepala daerah provinsi sumatera selatan,

pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden Tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 untuk capaian indikator kinerja persentase

masyarakat yang menggunakan hak pilih belum bisa diukur capaiannya karena belum

terlaksananya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden Tahun 2019 serta

pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021. Sedangkan

untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Selatan yang menggunakan hak suara yang

syah sebanyak 80.315 hak suara dari total suara sebesar 121.182 hak suara.

Sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan kepada seluruh masyarakat terdiri dari 5

indikator dijabarkan sebagai berikut :

Tabel E.28. Capaian Target Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan

kepada Seluruh Masyarakat.

No Indikator Satuan Target Capaian

1 APK PAUD % 10,36 17,62

2 APM SD % 94,31 70,19

3 APK SD % 82,94 85,68

4 APM SMP % 52,11 64,91

5 APK SMP % 115,89 94

1. APK PAUD

Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2018 melampaui target yang

ditetapkan sebesar 10,36 %, dan terealisasi sebesar 17,62 %.

Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat

E.28

E.27 Terlaksananya pemilihan kepala daerah provinsi sumatera selatan, pemilihan anggota legislatif dan pemilihanPresiden 2019 dan pemilihan kepala daerah Kab. Pali 2021

III-34


LKjIP

2. APK SD

Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Tahun 2018 telah melampaui

target dimana rencana yang ditargetkan sebesar 82,94 %, dan terealisasi sebesar 70,19 %.

Realisasi capaian diatas di dapat dari jumlah siswa jenjang SD sebanyak : 21.499 siswa

berbanding jumlah penduduk kelompok usia7-12 tahun yaitu : 58.823 siswa.

Capaian indikator tersebut diatas target, dikarenakan meningkatnya minat

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SD mendekati usia 7 tahun atau

sudah berumur 7 tahun serta didukung oleh program pendidikan gratis serta

pembangunan sarana prasarana pendidikan yang semakin baik.

3. APM SD

Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD Tahun 2018 sesuai dengan target

yang direncanakan yaitu sebesar 94,31%, dimana rencana yang ditargetkan sebesar

94,31%, ternyata terealisasi sebesar 70,19%.

Capaian indikator tersebut sesuai dengan target, hal ini berarti jumlah anak yang

bersekolah dengan usia 7-12 tahun sudah tertampung semua dan tidak ada satupun anak

usia 7-12 tahun di Kabupaten Penunkal Abab Lematang Ilir yang tidak bersekolah.

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari komitmen Pemerintah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sejak tahun 2016. Disamping itu, dukungan

terhadap penyediaan infrastruktur kependidikan serta peningkatan kualitas guru serta

peningkatan kesejahteraan guru.

4. APK SMP

Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Tahun 2018 yang ditargetkan

sebesar 115,89% dan terealisasi sebesar 94%. Capaian indikator tersebut diatas target,

dikarenakan didukung oleh penyediaan sarana prasarana kependidikan yang memadai

serta peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi dan uji kompetensi.

5. APM SMP

Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Tahun 2018 sesuai dengan target

yang direncanakan yaitu sebesar 52,11%, dan terealisasi sebesar 64,91%. Peningkatan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP tersebut dikarenakan adanya:

III-35


LKjIP

a. Ekonomi masyarakat sudah membaik

b. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan lebih tinggi

c. Adanya program sekolah gratis kabupaten, dana bantuan operasional sekolah (BOS),

BOSDA Provinsi sehingga capaian indikator tersebut sampai pada target yang di

tetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenPenukal Abab Lematang

Ilir


Capaian indikator kinerja angka kematian balita Tahun 2018 sebesar 0,857 % dari

target sebanyak 7 angka kematian balita dengan realisasi sebanyak 6 angka kematian

balita, dimana hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi masyarakat

khususnya orang tua tentang perawatan anak balita dengan pemberian Asi sampai 2

tahun serta asupan makanan gizi seimbang dan vitamin bagi balita masih kurang.


Capaian indikator kinerja angka kematian balita Tahun 2018 sebesar 0,35 % dari

target sebanyak 20 angka kematian balita dengan realisasi sebanyak 7 angka kematian

balita, dimana hal ini disebabkan karena penanganan yang tidak tepat dan komprehensif

yang akan mempertinggi angka kematian bayi

3. Persentase kasus balita gizi buruk dan kurang gizi

Capaian indikator kinerja persentase kasus balita gizi buruk dan kurang gizi Tahun

2018 sebesar 11,76 % dengan target 17 anak dan terealisasi sebanyak 3 anak. Hal ini

disebabkan antara lain pola asuh yang tidak sesuai, status ekonomi masyarakt yang

masih minim dan penyakit bawaan anak itu sendiri.

Sasaran strategis meningkatnya jangkauan dan mutu kesehatan reproduksi dan

keluarga berencana dapat dilihat dari capaian indikator kinerja dari angka kematian ibu yang

E. 30 Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana

E.29 Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan masyarakat

III-36


LKjIP

mencapai 100 % dari target sebanyak 3 angka kematian dan terealisasi sebanyak 3 angka

kematian ibu. Hal ini menunjukkan :

a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang keiukutsertaan dalam ber KB

c. Masih adanya budaya malu dan tabu untuk menggunakan alat kontrasepsi.

Sasaran Strategis meningkatnya mutu kesehatan lingkungan terlihat dari capaian

indikator kinerja persentase rumah sehat Tahun 2018 sebesar 96,46 % dari target 75,68 % dan

terealisasi sebesar 73 %, Hal ini menunjukkan belum maksimanya sosialisasi pemerintah

kepada masyarakt terhadap pentingnya rumah sehat. Untuk caapaian indikator kinerja

persentase rumah tangga dengan akses air bersih mencapai 113,43 % dengan target sebesar

67 % dan terealisasi sebesar 76 %. Hal ini menunjukkan telah meningkatnya program

pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya dalam akses air

bersih . Sedangkan untuk capaian indikator kinerja persentase rumah tangga perilaku hidup

bersih dan sehat sebesar 90,7 % dari target 76 % denngan realisasi sebesar 69 %, hal ini

menunjukkan peran pemerintah dalam menunjang perilak hidup bersih dan sehat telah

meningkat. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja jumlah tangga yang memiliki sanitasi

layak telah mencapai 0,72 % dari target 13.824 unit rumah tangga dan telah terealisasi

sebanyak 100 unit, Hal ini menunjukkan masih kurangnya peran serta pemerintah dalam

meningkatkan pentingnya sanitasi yang layak bagi masyarakat khususnya dalam kabupaten


Sasaran Strategis dalam meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan

kewajiban agama pada Tahun 2018 di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekarang ini

belum ada pondok pesantren yang dibangun, hal ini disebabkan belum ada nya anggaran

dana yang memfasilitasi program tersebut.

Meningkatnya Mutu Kesehatan lingkungan

Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama

E.31

E.32

III-37


LKjIP

Sasaran strategis meningkatnya prestasi pemuda dibidang seni, budaya dan olahraga

dilihat dari indikator kinerja sebagaiberikut :


Capaian indikator kinerja jumlah gedung seni dan budaya yang dibangun untuk tahun

2018 sebesar 100 % dari target 1 unit telah terealisasi sebanyak 1 unit di daerah Desa

Bumi Ayu.

2. Jumlah Fasilitas olahraga yang dibangun


Capaian indikator kinerja persentase pemuda yang mendapat prestasi tingkat kabupaten

Tahun 2018 sebesar 142,5% dari target sebesar 40 orang terealisasi sebesar 57 orang.

Angka ini didapat dari Jumlah generasi yang berprestasi di tingkat kabupaten sebanyak 57

orang (terpilihnya pengibar bendera pusaka sebanyak 25 orang dan terpilihnya jambore

pemuda daerah sebanyak 22 orang).



Untuk ke depannya agar lebih banyak lagi generasi muda yang berprestasi maka

selain perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan misalnya dibidang

olahraga dilakukan pembinaan bibit atlet di tingkat kecamatan terutama pelajar SD dan

SMP (O2SN dan generasi atlet PPLPD), juga perlu dilakukan pembinaan dibidang sains

dilakukan pembinaan khusus yang tersistem dan tersentral bagi pelajar yang mengikuti

olimpiade sains, pembinaan persiapan lomba seni (FLS2N), pembinaan terintegrasi pada

STQ atau MTQ tingkat provinsi, serta memperbanyak jumlah event /kejuaraan

/pertandingan/ lomba yang diikuti dan memperbanyak jumlah peserta yang dikirim baik

di bidang olahraga, sains, seni budaya, keagamaan serta bidang-bidang kepemudaan

lainnya.

E. 33 Meningkatnya prestasi pemuda dibidang seni, budaya dan olahraga

IV-1


LKjIP

BAB IV PENUTUP

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan capaian manajemen

pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi

Pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Institusi dengan menggunakan

indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi Pemerintah Daerah, LKjIP menjadi bagian dari

upaya pertanggungjawaban dan mendorong terciptanya transparansi dalam pelayanan publik.

Sementara bagi masyarakat, LKjIP akan menjadi tolok ukur dalam penilaian dan termasuk peran

serta publik untuk melakukan penilaian kualitas kinerja pelayanan serta mendorong

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 memiliki peran

dan makna yang strategis, karena merupakan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan

Pemerintahan dalam sistem dan manajemen pembangunan nasional, mengingat bahwa

pelaksanaan urusan pemerintahan dan urusan pembangunan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir adalah bagian integral dari penyelenggaraan urusan otonom daerah dan urusan

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pengukuran-pengukuran kinerja yang dilakukan

didukung dengan data teknis yang memiliki relevansi dengan capaian target kinerja. Uraian

pencapaian target kinerja ini tidak saja tersaji dalam pencapaian dalam satu periode tahun

pelaporan tahun 2018, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan

kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO

Scanned by CamScanner


LKjIP

PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target Tahun -1

Persentase jalan Kabupaten dalam

kondisi baik 67,89 %

Tersedianya prasarana dan sarana

infrastruktur

Persentase jembatan dengan kondisi

baik 31,26 %

Terbangunnya jaringan transportasi

Jumlah rute transportasi umum

3

daerah secara terpadu

Jumlah armada angkutan umum 3

Terbangunnya Prasarana dan sarana

ekonomi Jumlah Pasar yang dibangun 2 Unit

Terbangunannya prasarana dan Luas lahan pertanian yang dialiri 5895 Ha sarana pendukung pengolahan hasil

Jumlah pelaku industri kecil dan

pertanian, peternakan, perkebunan

menengah

dan perikanan

400

Terwujudnya pelayanan terpadu satu Tingkat kecepatan pemberian izin

13 hari

pintu

usaha

Meningkatnya penanaman modal Realisasi PMDN 2242 Triliun

Jumlah Investor yang berinvestasi 37 Investor

Terciptanya keamanan dan ketertiban

masyarakat Jumlah kasus kriminalitas 110 Kasus

Terwujudnya penegakan dan

pengembangan hukum secara adil Jumlah kasus pelanggaran perda

0

dan bertanggungjawab

Berkembangnya koperasi dan usaha Jumlah Wirausaha baru

120 UMKM

mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Persentasi Koperasi yang aktif 86%

Meningkatnya produksi dan

produktivitas pertanian dan tanaman Produktivitas padi

23.807,92 ton/Ha

pangan

Produksi karet 83.472 ton/Ha

Produktivitas karet 2,7 ton/ha

Produksi sawit 31.231 ton/ha

Produktivitas sawit 3 ton/ha

Luas kebun rakyat yang diberikan 1.500 Ha

bibit karet unggul

Jumlah penyuluh pertanian 20 orang

Meningkatkan produksi peternakan

Jumlah ternak sapi

dan perikanan 2.800 ekor

Jumlah ternak unggas 450.000 ekor


LKjIP

Jumlah ternak kambing 3.600 ekor

Produksi perikanan 1.400 ton

Meningkatnya penggunaan teknologi

tepat guna Jumlah tempat wisata 8 tempat

Berkembangnya industri kreatif dan

pariwisata daerah

Jumlah wisatawan 200 orang

Menurunnya persentase penduduk Persentase penduduk miskin

13,16 %

kemiskinan

Meningkatnya kesempatan

kerja/lapangan kerja baru bagi Tingkat pengangguran terbuka

0,92 %

masyarakat

Berkembangnya lembaga dan Jumlah organisasi perempuan

38 Organisasi

organisasi perempuan

Berkembangnya lembaga dan Jumlah Organisasi Pemuda

45 Organisasi

organisasi pemuda

Terjaganya fungsi lingkungan Jumlah perusahaan yang mengolah

0 Perusahaan limbah berbahaya dan beracun

Meningkatnya pengelolaan Jumlah sarana dan prasarana

keberhasilan

dan

keindahan 0 Unit pengelolaan sampah

lingkungan hidup secara optimal

Terbangunnya jaringan listrik antara

lain ditandai dengan meningkatnya Persentase rumah tangga yang

rumah tangga yang mempunyai akses 97 % teraliri listrik

listrik

Terwujudnya pengelolaan keuangan Status laporan keuangan daerah WDP

daerah yang akuntabel

Terwujudnya sistem informasi Persentase website yang aktif

90 %

pemerintahan yang transparan

Terwujudnya sistem perencanaan

yang baik ditandai dengan

meningkatnya kesesuaian antara Persentase program yang sesuai

dokumen perencanaan yang satu 56% antara RPJMD dengan RKPD

dengan dokumen perencanaan yang

lain

Meningkatknya kompetensi dan Persentase pelanggaran disiplin PNS 0,41%

kemampuan aparat pemerintah

Jumlah diklat yang dilaksanakan 2 Diklat

Terwujudnya pelayanan publik yang

cepat, mudah, bermutu dan adil Indeks Kepuasan Masyarakat 70 %

Tersedianya sarana dan prasarana Jumlah gedung/kantor pemerintahan 6 Unit

pemerintahan

yang dibangun

Meningkatnya jangkauan layanan APK PAUD

7,69 % pendidikan kepada seluruh

masyarakat

APM SD 92,11 %

APK SD 113,67 %

APM SMP 79,87 %

APK SMP 82,58 %

APM SMA 49,05 %


LKjIP

APK SMA 71,48 %

Persentase gedung sekolah dalam 35,35 %

kondisi baik

265,76 %

Meningkatnya mutu pendidikan Nilai rata-rata UN SMP

Nilai rata-rata UN SMA 271,12 %

Meningkatnya jangkauan dan mutu

Angka Kematian balita 9/1000 kelahiran

layanan kesehatan masyarakat

hidup

Angka Kematian bayi

24/1000 kelahiran

hidup

Meningkatnya status gizi masyarakat Persentase kasus balita gizi buruk 17,5 % dan kurang gizi

Meningkatnya jangkauan dan mutu 0/100000 kelahiran layanan kesehatan reproduksi dan Angka kematian Ibu hidup keluarga berencana

Persentase kelahiran yang ditolong 96 % oleh tenaga kesehatan

Meningkatnya mutu kesehatan Persentase rumah sehat

69,50 % lingkungan

Persentase rumah tangga dengan 42 %

akses air bersih

Persentase rumah tangga 70 %

berperilaku hidup bersih dan sehat

Jumlah rumah tangga yang memiliki 92%

sanitasi layak

Meningkatnya ketaatan masyarakat Jumlah pondok pesantren yang 2 Unit

dalam menjalankan kewajiban agama dibangun

Jumlah gedung seni dan budaya 0 Unit yang dibangun

Jumlah fasilitas olahraga yang 186 unit

Meningkatnya prestasi pemuda di dibangun

bidang seni, budaya dan olahraga

Peresentase pemuda yang 30

mendapat prestasi

Jumlah Kelompok seni dan budaya 0

yang dibina

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO


LKjIP

CASCADING KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MISI 1


LKjIP


LKjIP

MISI 2


LKjIP

MISI 3


LKjIP

MISI 4


LKjIP

MISI 5

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2018 KAB.PALI TA.2018.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

Documents

Transcript of KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 2018 KAB.PALI TA.2018.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...