palembang.bpk.go.id · HD BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG...

HD

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

|Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Penukal AbabLematang Ilir Nomor 087 Tahun 2014 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Bupati Nomor 003 Tahun 2013 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; \

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangpenjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilir.

|Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3890);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3851);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan.....

iTilltM)

ssiWM

I

it

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 458);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

ll.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perbaikandan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahkepada Masyarakat;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit PelayananPerizinan Terpadu di Daerah;

14.Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 087

2 Tahun

Menetapkan

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BupatiNomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir;

15.Peraturan Bupati Nomor 007 Tahun 2015 tentang PelimpahanKewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan danPenarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang IlirTahun 2015.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANGILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris DaerahKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPenukal Abab Lematang Ilir;Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanPemerintah kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan;Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yangmempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengaturdan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia;Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuadalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir.

BAB II.

BAB II

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN

Pasal2

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu terdiri dari:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Perencanaan.

c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:

1. Subbidang Promosi dan Kerjasama;

2. Subbidang Pelayanan Data, Informasi dan Investasi; dan

3. Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan.

d. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :

1. Subbidang Pelayanan dan Perizinan; dan

2. Subbidang Pertimbangan Hukum.

e. Bidang Pelayanan Non Perizinan terdiri dari:

1. Subbidang Pelayanan dan Administrasi Non Perizinan; dan

2. Subbidang Monitoring dan Pengelolaan Pengaduan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGIAN KEDUA

TUGAS

Pasal3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintumempunyai tugas pokok membantu Bupati dalammenyelenggarakan pemerintahan daerah di Bidang PenanamanModal dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI

Pasal4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagiankedua pasal 3 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahandaerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu;

4 c. pembinaan....

c.

e.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEEEMPAT

ORGANISASI

Paragraf 1

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan

Pasal5

(1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugasmembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahandaerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu.

(2) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3)adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporankinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu;

d. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahankepada bawahan;

f. membuat peta penanaman modal daerah;

g. mengatur jenis perizinan dan non perizinan yang menjadiwewenang dan tanggungjawabnya;

h. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang menjadiwewenang dan tanggungjawabnya;

i. mengoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsurperangkat daerah yang mempunyai kewenangan pelayananperizinan;

j. mengoordinasikan penyelengggaraan pelayanan penunjangdi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

k. melaksanakan pengkajian dan pengembangan penanamanmodal dan pelayanan perizinan;

1. menyelenggarakan sosialisasi dan informasi sertapenanganan pengaduan di Bidang Penanaman Modal danPelayanan Perizinan;

m. menyelenggarakan..

m. menyelenggarakan pengolahan urusan umum, keuangandan perencanaan;

n. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasipelayanan perizinan;

o. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal didaerah dengan memberdayakan badan usaha;

p. melaksanakan promosi penanaman modal daerah;

q. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan prosespelayanan perizinan;

r. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

s. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 2


Secretariat

Pasal6

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusansurat menyurat, rumah tangga, barang, keprotokolan, urusanumum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan danpelaporan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan

b. pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan.

(3) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin danmengoordinasikan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumahtangga, barang, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian,keuangan, perencanaan dan pelaporan.


a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis pada Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;

b. mengoordinasikan penyiapan penyusunan perencanaan,laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaantugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu;

c. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporankinerja dan pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugaskesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

6 Bidang...

I

f.

g

J

k.

1.

Bidang di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu;

mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahankepada bawahan;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;

mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, danbarang;

h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi danpembinaan pegawai;

i. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputipenyiapan bahan rencana anggaran pendapatan danbelanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan,dan pertanggungjawabannya;

mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan,laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaantugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 3

Penjabaran Tugas Pokok

Subbagian Umum

Pasal7

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakanpengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi suratmenyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan, pelayananumum dan administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang.

(2) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok memimpinpelaksanaan pengelolaan dan pengolahan administrasi umummeliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,keprotokolan, pelayanan umum dan administrasi kepegawaiandan pengelolaan barang.

(3) Penjabaran tugas pokok Kepala Subbagian Umum sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. membantu sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporankinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasSubbagian Umum;

d. mendistribusikan...

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahankepada bawahan;

e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepadaatasan;

f. melaksanakan administrasikearsipan, dokumentasi;

melaksanakan administrasi kepegawaian;

melaksanakan administrasi barang;

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkanpelaksanaan perjalanan dinas;melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;

k. menyusun rencana, pengadaan dan pengelolaanadministrasi barang serta memelihara sarana danprasarana;

melaksanakan urusan keprotokolan;

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SubbagianUmum dan Kepegawaian;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); danmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 4


Subbagian Keuangan

Pasal8

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan administrasi penatausahaan keuangan,pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasikeuangan.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokokmemimpin pelaksanaan administrasi penatausahaankeuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabanadministrasi keuangan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah sebagai berikut:a. membantu sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis;b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan

kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

Subbagian Keuangan;


g-

h.

J-

1.

n.

o.

umum, surat menyurat,

8e. memberikan....

f.

g

J-

1

n.

o.

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepadaatasan;

menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkuptugasnya;

menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaanadministrasi keuangan dan akuntansi;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaananggaran belanja langsung di lingkup tugasnya;

menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun rencanaanggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanjatidak langsung;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaanmeliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dandokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidaklangsung;

menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawabankeuangan;

mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SubbagianKeuangan;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 5


Subbagian Perencanaan

Pasal9

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokokmelaksanakan pengumpulan data perencanaan, penyusunandokumen perencanaan, menyusun laporan kinerja.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokokmemimpin pelaksanaan pengumpulan data perencanaan,penyusunan dokumen perencanaan, menyusun laporankinerja.


a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporankinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasSubbagian Perencanaan;

c.

d. mendistribusikan.


e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepadaatasan;

f. menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkuptugasnya;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasianpenyusunan dokumen perencanaan meliputi RencanaStrategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), RencanaKinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), RencanaKegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);

h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasianpenyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (LPPD), bahan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnyasesuai lingkup tugasnya;

i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SubbagianPerencanaan;

j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 6


Bidang Penanaman Modal

Pasal 10

(1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan di Bidang Penanaman Modal danmenyelenggarakan fasilitasi pelayanan di Bidang PenanamanModal.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. pengelolaan promosi dan kerjasama;

b. pengelolaan data, informasi dan investasi; dan

c. pembinaan dan pengendalian.

(3) Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokokmemimpin pelaksanaan urusan Bidang Penanaman Modal danmenyelenggarakan fasilitasi pelayanan di Bidang PenanamanModal.


a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan teknis di BidangPenanaman Modal;

10 b. menyiapkan...

b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi di BidangPenanaman Modal;

c. menyiapkan bahan dan inventarisasi data, identifikasimasalah di Bidang Penanaman Modal;

d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program diBidang Penanaman Modal;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi danpelaporan di Bidang Penanaman Modal;

f. melaksanakan promosi dan kerjasama di BidangPenanaman Modal;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di BidangPenanaman Modal;

h. melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Penanaman Modal;

i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BidangPenanaman Modal;

j. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 7


Subbidang Promosi dan Kerjasama

Pasal 11

(1) Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan Subbidang Promosi dan KerjasamaPenanaman Modal.

(2) Kepala Subbidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugaspokok memimpin pelaksanaan tugas di Subbidang Promosi danKerjasama Penanaman Modal.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah sebagai berikut : '

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisdi Bidang Promosi dan Kerjasama;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporankinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;menyiapkan bahan koordinasi rencana program pelayanandi Subbidang Promosi dan Kerjasama;

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasSubbidang Promosi dan Kerjasama;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaandi Subbidang Promosi dan Kerjasama;

melaksanakan promosi dan kerjasama penanaman modal diSubbidang Promosi dan Kerjasama;

g. melaksanakan...

c.

e.

11

g. melaksanakan pengkajian dan pengembangan potensipenanaman modal di Subbidang Promosi dan Kerjasama;

h. melaksanakan sosialisai dan promosi perizinan danpenanaman modal di Subbidang Promosi dan Kerjasama;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SubbidangPromosi dan Kerjasama;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan


1.

J

Paragraf 8


Subbidang Pelayanan Data, Informasi dan Investasi

Pasal 12

(1) Subbidang Pelayanan Data, Informasi dan Investasimempunyai tugas pokok melaksanakan urusan SubbidangPelayanan Data, Informasi dan Investasi.

(2) Kepala Subbidang Pelayanan Data, Informasi dan Investasimempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas diSubbidang Pelayanan Data, Informasi dan Investasi.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),adalah sebagai berikut :

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisdi Bidang Pelayanan Data, Informasi dan Investasi;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporankinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan koordinasi rencana program pelayanandi Subbidang Pelayanan Data, Informasi dan Investasi;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepadaatasan;

e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasSubbidang Pelayanan Data, Informasi, dan Investasi;

f. melaksanakan pelayanan data, informasi dan investasi diSubbidang Pelayanan Data, Informasi dan Investasi;

g. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SubbidangPelayanan Data, Informasi dan Investasi;

h. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

12 Paragraf 9.

Paragraf 9


Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan

Pasal 13

(1) Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan mempunyai tugaspokok melaksanakan urusan Subbidang Pembinaan danPengelolaan.

(2) Kepala Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan mempunyaitugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di SubbidangPembinaan dan Pengelolaan.


a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisdi Bidang Pembinaan dan Pengelolaan;


c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaandi Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasSubbidang Pembinaan dan Pengelolaan;

e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanamanmodal di Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan;

f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SubbidangPembinaan dan Pengelolaan;

g. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 10


Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 14

(1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan pelayanan di Bidang Perizinan danpenyusunan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Investasi mempunyaifungsi :

a. pengelolaan pelayanan dan perizinan; dan

b. pertimbangan Hukum.

(3) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Investasi mempunyai tugaspokok memimpin pelaksanaan urusan pelayanan di Bidang

13 Perizinan....

Perizinan dan penyusunan kebijakan teknis di BidangPelayanan Perizinan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (3)adalah sebagai berikut:

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di BidangPelayanan Perizinan dan Pertimbangan Hukum;


c. menyiapkan bahan dan inventaris data, identifikasimasalah dibidang pelayanan perizinan dan perumusanlangkah-langkah kebijakan;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasBidang Pelayanan Perizinan;

e. menyelenggarakan pelayanan di Bidang PelayananPerizinan;

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penataanpenyimpanan arsip dan dokumentasi di Bidang PelayananPerizinan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BidangPelayanan Perizinan;



Paragraf 11


Subbidang Pelayanan dan Perizinan

Pasal 15

(1) Subbidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan Subbidang Pelayanan dan Perizinan.

(2) Kepala Subbidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugaspokok memimpin pelaksanaan tugas di Subbidang Pelayanandan Perizinan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (2)adalah sebagai berikut :

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisdi Bidang Pelayanan dan Perizinan;


°' T^SS^ lS?*m Pemantau*n dan evaluasi pelaksanaandi Subbidang Pelayanan dan Perizinan;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasSubbidangPelayanan dan Perizinan;

14 e. melakukan.

g.

h.

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SubbidangPelayanan dan Perizinan;

penerimaan dan penelitian berkas permohonan ijin;

pemrosesan permohonan ijin sesuai ketentuan;

koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkaitdalam peninjauan lapangan dan penyiapkan bahankoordinasi;

i. penyusunan berita acara dan laporan hasil pelaksanaanpeninjauan di lapangan;

j. penetapan retribusi dan penerbitan Surat KetetapanRetribusi Daerah;

k. penerbitan dan penyerahan dokumen izin kepadapemohon;

1. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 12


Subbidang Pertimbangan Hukum

Pasal 16

(1) Subbidang Pertimbangan Hukum mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan Subbidang Pertimbangan Hukum.

(2) Kepala Subbidang Pertimbangan Hukum mempunyai tugaspokok memimpin pelaksanaan tugas di Sub BidangPertimbangan Hukum.


a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisdi Bidang Pertimbangan Hukum;


c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaandi Subbidang Pertimbangan Hukum;

d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasSubbidang Pertimbangan Hukum;

e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SubbidangPertimbangan Hukum;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahanpertimbangan pengambilan kebijakan;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

15 h. membina.



Paragraf 13


Bidang Pelayanan Non Perizinan

Pasal 17

(1) Bidang Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan pelayanan di Bidang Non Perizinan danpenyusunan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan NonPerizinan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bidang Pelayanan Non Perizinan mempunyai fungsipengelolaan Pelayanan non Perizinan.

(3) Kepala Bidang Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugaspokok memimpin pelaksanaan urusan pelayanan di bidangpelayanan non perizinan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan non perizinan.


a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakanteknis di Bidang Pelayanan Non Perizinan;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program danrencana kerja anggaran di Bidang Pelayanan NonPerizinan;

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugasanggaran di Bidang Pelayanan Non Perizinan;

d. menyiapkan bahan analisis kebutuhan dan pengembanganpelayanan non perizinan;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pengembangan programserta penyelenggaraan analisis kebutuhan danpengembangan pelayanan non perizinan;

f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di BidangPelayanan Non Perizinan;

g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasandan pengendalian di Bidang Pelayanan Non Perizinan;

h. melaksanaan inventarisasi permasalahan pengaduanmasyarakat dan penyelesaian di Bidang Pelayanan NonPerizinan;

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan diBidang Pelayanan Non Perizinan;

16 j. menyiapkan...

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggarandan kinerja program pelayanan non perizinan;

k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

1. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badansesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14


Subbidang Pelayanan Dan Administrasi Non Perizinan

Pasal 18

(1) Subbidang Pelayanan dan Administrasi Non Perizinanmempunyai tugas pokok melaksanakan urusan SubbidangPelayanan dan Administrasi Non Perizinan.

(2) Kepala Subbidang Pelayanan dan Administrasi Non Perizinanmempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas diSubbidang Pelayanan dan Administrasi Non Perizinan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),adalah sebagai berikut:

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisdi Bidang Pelayanan Non Perizinan;


c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaandi Subbidang Pelayanan dan Administrasi Non Perizinan;

d. menyelenggarakan pelayanan dan administrasi nonperizinan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

e. menerima, pendataan, dan penelitian non berkaspermohonan non perizinan;

f. memberikan layanan informasi prosedur non perizinan;

g. melaksanakan pemrosesan non perizinan sesuai dengankewenangan yang ada;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalamrangka penelitian lapangan;

i. melaksanakan studi kelayakan yang bersifat teknisbersama instansi terkait;

j. melaksanakan penelitian teknis di lapangan sesuai dengandokumen permohonan non perizinan;

k. melaksanakan penetapan biaya kelayakan sesuai dengantarif yang diatur dalam Peraturan Daerah;

1. melaksanakan tata administrasi dan alur perizinan yangjelas dan transparan;

m. menerbitkan dan penyerahan perizinan yang sudahditandatangani pejabat yang berwenang;

17 n. membina...

n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaibidang tugasnya.

Paragraf 15

Penjabaran Tugas Pokok dan FungsiSubbidang Monitoring dan Pengelolaan Pengaduan

Pasal 19

(1) Subbidang Monitoring dan Pengelolaan Pengaduan mempunyaitugas pokok melaksanakan urusan Subbidang Monitoring danPengelolaan Pengaduan. &

(2) Kepala Subbidang Monitroring dan Pengelolaan Pengaduanmempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas diSubbidang Monitoring dan Pengelolaan Pengaduan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (2)adalah sebagai berikut:

teknis tentang

b.

c.

e.

f.

i.

J

menyusun pedoman dan petunjukmonitoring dan pengelolaan pengaduan;merumuskan kebijakan dan fasilitasi monitoring;melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dalamrangka monitoring pengaduan masyarakat;menerima dan mengumpulkan pengaduan masyarakatterhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan di BidangPerizinan; &

melaksanakan monitoring terhadap pengaduan masyarakat;menyelenggarakan upaya pemecahan masalah dengandmas yang terkait;

g. menyelenggarakan monitoring dan pengelolaan pengaduan;h. menyampaikan hasil pengelolaan pengaduan kepada

masyarakat;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahantermasuk memberikan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3); dan


BAGIAN KELIMA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenagafungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuaidengan keahliannya.

18 (2) Kelompok.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikooiuinasikan wlhseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh KepalaBadan.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan(2) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawablangsung kepada Kepala Badan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diaturlebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenaipelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang UbiPada tanggal p$ t^t[ 2015

PENJABAT BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

»RIYADI

Diundangkan di Talang UbiPada tanggal 9-2- ™&l 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

AMIRUDDIN TJIKMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIRTAHUN 2015 NOMOR

\

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan olehBeada^g tenaga fungsi°nal senior yang ditunjuk oleh Kepala

(3) i^al^tT^^batan fungsional ter^but pada ayat (1) dan(2) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.(4) ^r^f/fatan ^ngsional sebagaimana dimaksud padaayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

langsung kepada Kepala Badan. SJctwao

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diaturpell^rnyaengan ^^ *** S™* ™*

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBenta Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ditetapkandi Talang UbiPada tanggal Q.& t^t\ 2015

PENJABAT BUPATIPENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. APRIYADI

Diundangkan di Talang UbiPada tanggal 9& W 2015

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

/

/f AMIRUDDIN TJIKMAT

CnSmor™" PENUKAL ABAB lematang ™

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIRSEKRETARIAT DAERAH

Jin. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

Kepada Yth

NOTA DINAS

: Bupati Penukal Abab Lematang Iliru.p. Sekda/ Asisten Perekonomian dan PembangunanKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

: Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilir

: 180/3S3/HO-III/2O15:27Mei2015: Biasa

(satu) berkasiuran E b Lerqatang Hu

Dari

Nomor

TanggalSifat

Laiflpfrai)

ang Penjab;anan Terpa

15.

:al Abab

ladan Penanaman'enukal Abab Lematang Ilir Tahun'

Telah dikoreksi kebenarannya sesuai dengan tata naskah dinas,selanjutnya jikaBapak berkenan mohon untukditanda tangani terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASIseudajkbtyenukal ABAB LEMATANG ILIR,

A.

Pern

NIP

I AKHMAD, SH., MM>ina Tingkat I.96402041984101001

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BADAN PENANAMAN MDDAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUJalan Merdeka Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang UbiKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31211) Sumatera Selatan

N©TA DINAS

pada : Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir.

: Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

: 503/ l*G /BPMPTSP/2015.: Penting.

lggal : 08 Mei 2015.

lpiran *: 3 (Tiga) Berkas.lal : Mohon Penandatanganan Peraturan Bupati Tentang Penj^fearan

Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan PelayananPintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sehubungan dengan adanya peningkatan status Kantor PelaysPerizinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan PelayaTerpadu Satu Pintu yang berdasarkan peraturan Bupati No. 087 Tahun2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 003 Tahun2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (terlampir).

Dengan ini disampaikan perubahan Peraturan Bupati No 079 Tahun2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (terlampir)menjadi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir(terlampir), mohon koreksi dan legalisasi.

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Kepala Badan Penanaman Modal 0Dan Pjiiay^nan Terpadu Satu Pintu^bupateii^Penukal Abab Lematang Ilir,

V Junaidi Anuar. SE.. M.Si.

\ Pembina (IV/ a)NIP. 19620805 198503 1 007

palembang.bpk.go.id · HD BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG...

Documents

Transcript of palembang.bpk.go.id · HD BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG...