Post on 25-Aug-2020
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM
Semester I TA 2020
B2TKE - BPPT
Gedung 620-625, Klaster Energi, Kawasan PUSPIPTEK Serpong,
Setu, Tangerang Selatan 15314
Telp: +62 21 756 0916, Fax: +62 21 756 0904
Email: info.b2tke@bppt.go.id, Website: www.b2tke.bppt.go.id
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birorasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) periode semester pertama tahun 2020 ini.
Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu target kinerja yang harus direalisasikan pada tahun ini, sebagai motivasi untuk memberikan layanan prima
yang akuntabel dan transparan serta bebas dari segala bentuk tindak korupsi dan benturan kepentingan dalam pelaksanaannya.
Laporan Monitoring dan Evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam mengawal dan merupakan upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE.
Segala bentuk masukan atas evaluasi telah dilakukan agar senantiasa ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas dan seluruh Pegawai B2TKE atas partisipasi aktif dalam mendukung terciptanya Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE
Tangerang Selatan, 4 Juni 2020
Kepala B2TKE-BPPT
Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto
NIP. 19680502 198801 1001
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ ii DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... iii I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 4
1.1 Latar Belakang .................................................................................................................. 4
1.2 Tujuan ................................................................................................................................... 4
1.3 Dasar Hukum ...................................................................................................................... 5
II. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ............................................... 6
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ........................................................... 6
2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ............................... 6
III. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ................................................... 9
3.1 Komponen Pengungkit ..................................................................................................... 9
3.2 Indikator Hasil .................................................................................................................. 13
IV. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI .......................................................... 14
4.1. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Januari 2020 ...................... 14
4.2. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Februari 2020 .................... 14
4.3. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Maret 2020 ......................... 15
4.4. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan April 2020 ........................... 16
4.5. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Mei 2020 .............................. 17
4.6. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Juni 2020 ............................ 18
V. TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI PERIODE SEBELUMNYA ...................................... 19
5.1. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan TA 2019 .......................................... 19
5.2. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan Januari 2020 ............................... 19
5.3. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan Februari 2020 ............................ 20
5.4. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan Maret 2020 .................................. 22
5.5. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan April 2020 .................................... 23
5.6. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan Mei 2020 ...................................... 23
VI. PENUTUP ............................................................................................................................... 24
LAMPIRAN ........................................................................................................................................ 25
4
BAB 1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Instansi Pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan
adalah: a. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi
Reformasi Birokrasi, serta b. Melakukan penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang
lebih fokus dan akurat.
Guna mewujudkan misi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi, serta melaksanakan perintah harian Kepala BPPT untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE)-BPPT dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.
1.2 Tujuan
Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE ini bertujuan sebagai media untuk mengukur capaian atas target periodik yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja pembangunan Zona Integritas di B2TKE.
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5
1.3 Dasar Hukum
Dasar Hukum yang melandasi kepentingan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6
BAB 2
II. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Beberapa hal yang berkaitan dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas antara lain:
a. Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
b. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Instansi
Pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi Instansi Pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;
c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Kepala B2TKE. Proses pembangunan Zona Integritas
difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemilihan B2TKE menuju WBK/WBBM antara lain:
a. B2TKE merupakan unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
b. B2TKE mengelola sumber daya yang cukup besar, serta c. B2TKE memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi
Setelah usulan ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
7
Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Hubungan antar masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen disajikan pada gambar berikut ini.
Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan
komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut.
Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.
A. Komponen Pengungkit
Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi factor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu:
NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT
1. Manajemen Perubahan 5%
2. Penataan Tatalaksana 5%
3. Penataan Manajemen SDM 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
5. Penguatan Pengawasan 15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10%
TOTAL 60%
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
8
B. Indikator Hasil
NO UNSUR INDIKATOR HASIL BOBOT
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
20%
TOTAL 40%
Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Sasaran
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan b. Presentase penyelesaian TLHP.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).
9
BAB 3
III. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Rencana aksi Pembangunan Zona Integritas disampaikan pada Dokumen Rencana Kerja yang terdiri atas komponen berikut ini:
3.1 Komponen Pengungkit
A. Manajemen Perubahan
Komponen Manajemen Perubahan memiliki indikator di bawah ini: 1. Penyusunan Tim Kerja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. B2TKE membentuk tim untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
b. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
2. Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM b. Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM memuat
target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM
sesuai dengan target yang direncanakan. b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM. c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kepala B2TKE beserta jajarannya berperan sebagai role model dalam
pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM b. Menetapkan Agen Perubahan c. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan B2TKE d. Melibatkan seluruh Pegawai B2TKE dalam pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM.
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
10
B. Penataan Tatalaksana
Komponen Penataan Tatalaksana memiliki indikator di bawah ini: 1. Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: a. Melakukan penyusunan SOP B2TKE mengacu pada Proses Bisnis
B2TKE b. Melakukan penerapan SOP c. Melakukan Reviu/Perbaikan SOP
2. E-Office, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. B2TKE menggunakan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem
informasi
b. B2TKE menggunakan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi c. B2TKE menggunakan sistem pelayanan publik berbasis sistem
informasi d. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi
dalam sistem pengukuran kinerja, sistem kepegawaian dan pelayanan publik
3. Keterbukaan Informasi Publik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan
informasi publik.
C. Penataan Manajemen SDM
Komponen Penataan Manajemen SDM memiliki indikator di bawah ini: 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi,
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Menyusun kebutuhan pegawai B2TKE mengacu kepada peta jabatan
dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan b. Menempatkan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan c. Melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja
2. Pola Mutasi Internal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan karier
pegawai b. Melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
11
b. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
c. Mengidentifikasi persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
d. Memberikan kesempatan bagi Pegawai B2TKE untuk memperoleh kesempatan/hak mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
e. Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 4. Penetapan Kinerja Individu, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja B2TKE
b. Melakukan pengukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya
c. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik d. Memberikan reward sesuai hasil penilaian kinerja individu
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, dengan mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
6. Sistem Informasi Kepegawaian, dengan melakukan pemutakhiran informasi kepegawaian B2TKE secara berkala
D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Komponen Penguatan Akuntabiitas Kinerja memiliki indikator di bawah ini: 1. Keterlibatan Pimpinan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan
kinerja c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Menyusun dokumen perencanaan b. Dokumen perencanaan B2TKE berorientasi hasil c. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki kriteria
Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART) d. Menyusun laporan kinerja tepat waktu e. Pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja f. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja g. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang
kompeten
E. Penguatan Pengawasan
Komponen Penguatan Pengawasan memiliki indikator di bawah ini:
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
12
1. Pengendalian Gratifikasi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Membangun Lingkungan Pengendalian b. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan c. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi d. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
kepada seluruh Pegawai B2TKE
3. Pengaduan Masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat c. Melakukan monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
4. Whistle Blowing System, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan sosialisasi Whistle Blowing System b. Menerapkan Whistle Blowing System c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing
System d. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System
5. Penanganan Benturan Kepentingan, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan c. Menerapkan penanganan benturan kepentingan d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan e. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan
F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki indikator di bawah ini:
1. Standar Pelayanan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Menetapkan kebijakan standar pelayanan b. Memaklumatkan standar pelayanan c. Menyusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan d. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
2. Budaya Pelayanan Prima, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan sosialisasi dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
b. Menyediakan informasi tentang pelayanan melalui berbagai media c. Menetapkan sistem reward bagi pelaksana layanan
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
13
d. Menyediakan sarana layanan terpadu/terintegrasi e. Melakukan inovasi pelayanan
3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan b. Menyediakan akses informasi hasil survey kepuasan masyarakat c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
3.2 Indikator Hasil Komponen Manajemen Perubahan memiliki indikator di bawah ini:
1. Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) b. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti 2. Kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Nilai Persepsi Kualitas
Pelayanan (Survei Eksternal)
BAB 4
14
IV. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM di B2TKE dilakukan secara periodik setiap bulan dan disampaikan dalam laporan yang disusun setiap Semester.
Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja yang disajikan pada Lampiran dokumen ini.
Resume hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Semester I TA 2020 sebagai berikut:
4.1. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Januari 2020
Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada tanggal 3 Januari 2020, dengan objek kegiatan Pembangunan Zona Integritas pada periode TA 2019.
NO URAIAN MASUKAN PERBAIKAN
1. Penilaian LKE B2TKE TA 2019 73,95 dari
bobot 100
Tentukan target minimal capaian LKE
TA 2020, harus WBK
2.
Komponen yang masih sangat perlu
ditingkatkan: Penataan Tata Laksana,
Penataan Sistem Manajemen SDM dan
Penguatan Pengawasan
Tugaskan tim solid yang bisa
mengupayakan peningkatan.
Komponen lainnya dipertahankan dan
dimaksimalkan pengumpulan data
dukungnya
3.
Perbaharui SK dan penugasan tim
Pembangunan dan seluruh tim terkait
berdasarkan kriteria
Usulan kriteria dan penetapan tim
4. Rencana kerja dan target prioritas Definisikan rencana kerja
Pembangunan ZI secara sistematis
5. Monitoring dan Evaluasi agar dilakukan
periodik
Pelaksanaan monev dilakukan setiap
bulan, lakukan pemantauan aksi
tindaklanjutnya.
6.
Bangun awareness seluruh Pegawai
dalam Pembangunan ZI, tidak hanya
tandatangan Pakta Integritas saja
Perbanyak infografis dan
sosialisasikan ZI sebagai salah satu
target Penkin B2TKE.
4.2. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Februari 2020
Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada tanggal 6 Februari 2020, dengan objek kegiatan Pembangunan Zona Integritas hingga akhir Januari 2020
NO URAIAN MASUKAN PERBAIKAN
1. Usulan tindakan perbaikan pelayanan yang
dibahas pada Rapat Kaji Ulang Manajemen
Updating standar durasi layanan
berdasarkan KUM.
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15
NO URAIAN MASUKAN PERBAIKAN
5 Februari 2020 agar ditindaklanjuti
sebagai overview dan update di LKE
Layanan Publik ZI
Usulan penggunaan TTE pada laporan
dan sertifikat.
2. Sosialisasi Zona Integritas dan seluruh
Progres Kinerja B2TKE ke seluruh
Pegawai
Gunakan momentum Coffee Morning
tanggal 7 Februari 2020 dan
selanjutnya.
Paparkan mekanisme penggunaan
anggaran, agar transparansi diinisiasi
dari pengelolaan anggaran B2TKE
3. Penekanan peran Manajemen sebagai role
model, divisualisasikan
Update infografis.
Konsistensi penggunaan presensi
Fabiola untuk seluruh Manajemen
4. Pantau kepatuhan Pegawai dalam
menyampaikan laporan pajak dan
kekayaan
Distribusikan SPT agar bisa mulai diisi,
jangan mendekati deadline.
5. Tim SPIP agar melakukan penilaian risiko
atas pelaksanaan kebijakan di B2TKE
Review dokumen RTP
6. Lakukan review terhadap seluruh
prosedur dan disesuaikan dengan kondisi
dan kebijakan yang berlaku saat ini
Review SOP dan Dokumen Mutu
7. Pemetaan beban kerja Pegawai Lakukan cascading, seluruh Pegawai
harus terlibat dalam mendukung
capaian kinerja B2TKE
4.3. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Maret 2020
Rapat monev, 30 Maret 2020
Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada tanggal 30 Maret 2020, dengan objek kegiatan Pembangunan Zona Integritas hingga akhir Februari 2020
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
16
NO URAIAN MASUKAN PERBAIKAN
1. Monitoring Progres Kinerja B2TKE TW III
TA 2020
Perlu akselerasi pencapaikan kinerja di
Kegiatan PLTP dan Charging Station
2. Penyusunan Laporan Kegitan Triwulan III
TA 2020
Kendala blokir anggaran perlu
dilaporkan
3. Penyusunan LKIP B2TKE Triwulan III TA
2020
Kendala yang dihadapi di Maret 2020
perlu dimasukkan dalam LKIP
4. Penyusunan Rencana Strategis B2TKE
2020-2024
Visi Misi B2TKE disesuaikan dengan
Visi Misi BPPT dan Indonesia 2020-
2024
5. Pantau kepatuhan pegawai
Cek status home-based Pegawai
Cek status pengisian SPT
Cek status pengisian LHKASN
4.4. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan April 2020
Rapat virtual monev, 23 April 2020
Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada tanggal 23 April 2020, dengan objek kegiatan Pembangunan Zona Integritas hingga akhir Maret 2020
NO URAIAN MASUKAN PERBAIKAN
1. Penyesuaian Perjanjian Kinerja B2TKE
2020 akibat adanya alokasi anggaran
untuk Covid-19
Pengadaan lab baterai ditiadakan
karena anggaran dialihkan ke
penanganan Covid-19
2. Penyusunan Rencana Strategis B2TKE
2020
Target Kinerja B2TKE diselaraskan
dengan target kinerja TIEM dan BPPT
2020-2024
3. Penyesuaian Rencana Aksi Perjanjian
Kinerja akibat perubahan Perjanjian
Target kinerja TW I: 5%, TW II: 20%; TW
III: 70%; TW IV: 100%
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
17
NO URAIAN MASUKAN PERBAIKAN
Kinerja B2TKE 2020
4. Penyiapan Dokumen LKE penguatan
akuntabilitas
Laporan mingguan bisa dijadikan
dokumen monitoring dan evaluasi
kinerja rutin
5. Monitoring progress LKE Masing-masing area perubahan agar
menyiapkan LKE
4.5. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Mei 2020
Rapat virtual monev, 27 Mei 2020
Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada tanggal 27 Mei 2020, dengan objek kegiatan
Pembangunan Zona Integritas hingga akhir April 2020
NO URAIAN MASUKAN PERBAIKAN
1. Finalisasi Rencana Strategis B2TKE 2020-
2024
Target pemulihan ekonomi nasional
perlu disampaikan di Renstra B2TKE
2020-2024
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan B2TKE
Mei 2020
Perlu akselerasi pencapaian kinerja
dan realisasi anggaran B2TKE
3. Penyiapan strategi sistem kerja New
Normal untuk mempercepat pencapaian
kinerja B2TKE 2020
Pengaturan SDM yang WFO dan WFH
perlu diatur berdasarkan kebutuhan,
lokasi tempat tinggal dan umur.
4. Finalisasi dokumen LKE penguatan
akuntabilitas
Dokumen perencanaan TA 2020 perlu
dilampirkan
5. Review evidence yang telah dipersiapkan
masing-masing area perubahan
Lakukan benchmark ke unit yang
sudah WBK
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
18
4.6. Resume Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Juni 2020
Rapat virtual monev, 3 Juni 2020
Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada tanggal 3 Juni 2020, dengan objek kegiatan Pembangunan Zona Integritas hingga akhir Mei 2020
NO URAIAN MASUKAN PERBAIKAN
1.
Jadwal monev kegiatan
pembangunan ZI
Seluruh kegiatan pembangunan ZI yang
memerlukan monev agar diidentifikasi, untuk
dijadwalkan secara terintegrasi.
2.
Upaya peningkatan kualitas
layanan
Berikan reward sebagai apresiasi kepada Mitra
yang menyampaikan keluhan sebagai bentuk
evaluasi.
3. Pengumpulan evidence dan data
dukung LKE
Seluruh evidence agar disampaikan untuk
ditayangkan di website
BAB 5
19
V. TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI PERIODE SEBELUMNYA
Pemantauan tindaklanjut atas masukan perbaikan yang disampaikan pada monitoring dan evaluasi periode sebelumnya dilakukan dengan tujuan memastikan adanya perbaikan kualitas kegiatan dan dinamika Tim dalam melaksanakan tugas Pembangunan Zona Integritas.
5.1. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan TA 2019
NO MASUKAN PERBAIKAN TINDAKLANJUT
1. Review LKE B2TKE TA 2019 Identifikasi komponen yang masih
perlu ditingkatkan nilainya.
2. Pembangunan ZI harus dilakukan dan didukung
oleh seluruh Pegawai
Bangun keterlibatan Pegawai, agar ikut
berperan aktif.
3. Sesuaikan evidence dengan permintaan pada
LKE
Identifikasi LKE oleh masing-masing
penanggungjawab area perubahan
5.2. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan Januari 2020
NO MASUKAN PERBAIKAN TINDAKLANJUT
1. Tentukan target minimal capaian LKE TA 2020,
harus WBK
Target capaian LKE TA 2020 sesuai detail di
bawah
2. Tugaskan tim solid yang bisa mengupayakan
peningkatan komponen yang masih perlu
perbaikan.
Komponen lainnya dipertahankan dan
dimaksimalkan pengumpulan data dukungnya
SK tim Pembangunan ZI TA 2020 telah
diterbitkan 10 Januari 2020
3. Usulan kriteria dan penetapan tim Kriteria personil yang ditugaskan telah
ditetapkan (notulensi Rapat Manajemen 3
Januari 2020)
SK ZI, Agen Perubahan, Tim SPIP, Tim Lakip
telah diterbitkan.
4. Definisikan rencana kerja Pembangunan ZI
secara sistematis
Dokumen Rencana Kerja telah disusun dan
diterbitkan per tanggal 30 Januari 2020
5. Pelaksanaan monev dilakukan setiap bulan,
lakukan pemantauan aksi tindaklanjutnya.
Jadwal pelaksanaan monev dilakukan
setiap bulan, laporan dibukukan tiap
Semester.
Identifikasi hasil tindaklanjut sebagai
monitoring.
6. Perbanyak infografis dan sosialisasikan ZI
sebagai salah satu target Penkin B2TKE.
Infografis telah dipersiapkan, media
sosialisasi via website B2TKE juga telah
dipersiapkan.
Sosialisasi ke Pegawai dilakukan setiap
kesempatan rapat yang melibatkan seluruh
pegawai
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
20
Target capaian LKE B2TKE TA 2020 sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA BOBOT LKE 2019 TARGET 2020 A Komponen Pengungkit 60 35.67 43.5
1 Manajemen Perubahan 5 2.89 4.0 2 Penataan Tata Laksana 5 3.09 4.0 3 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 8.75 10.0 4 Penguatan akuntabilitas 10 9.41 9.5 5 Penguatan pengawasan 15 2.70 7.0 6 Peningkatan kualitas pelayanan publik 10 8.84 9.0
B Komponen Hasil 40 38.28 38.5 1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 20 18.28 18.5 2 Kualitas pelayanan publik 20 20.00 20.0
TOTAL (A+B) 100 73.95 82.0
5.3. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan Februari 2020
NO MASUKAN PERBAIKAN TINDAKLANJUT
1. Updating standar durasi layanan berdasarkan KUM.
Usulan penggunaan TTE pada laporan dan
sertifikat.
Standar layanan telah diperbaharui
(fisik pada ruang layanan dan konten
tayangan di website)
Identifikasi personil untuk diajukan TTE
2. Gunakan momentum Coffee Morning tanggal 7
Februari 2020 dan selanjutnya.
Paparkan mekanisme penggunaan anggaran, agar
transparansi diinisiasi dari pengelolaan anggaran
B2TKE
Coffee Morning 7 Februari 2020 telah
dilakukan (selanjutnya berganti nama
menjadi Ngobras: Ngobrol Bareng
Santai B2TKE).
Memaparkan tentang target capaian
kinerja TA 2020 dan pengelolaan
anggaran
3. Sebagai role model, perlu adanya konsistensi
penggunaan presensi Fabiola untuk seluruh
Manajemen
Seluruh Manajemen B2TKE telah
menggunakan sistem pencatatan
kehadiran Fabiola
4. Distribusikan SPT agar bisa mulai diisi, jangan
mendekati deadline.
SPT telah didistribusikan kepda
seluruh Pegawai.
5. Review dokumen RTP Dokumen RTP sudah direview oleh tim
SPIP
6. Review SOP dan Dokumen Mutu Telah dilakukan identifikasi aatas
dokumen SOP
7. Lakukan cascading, seluruh Pegawai harus terlibat
dalam mendukung capaian kinerja B2TKE
Cascading dan pemantauan beban
pegawai telah dilakukan
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
21
Coffee Morning B2TKE 7 Februari 2020
Paparan Cascading Personil, disampaikan 19 Maret 2020
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
22
5.4. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan Maret 2020
NO MASUKAN PERBAIKAN TINDAKLANJUT
1. Perlu akselerasi pencapaikan kinerja di
Kegiatan PLTP dan Charging Station
Pemantauan progress kegiatan berkala
2. Kendala blokir anggaran perlu dilaporkan Koordinasi dengan Biro Perencanaan
dan Keuangan BPPT
3. Kendala yang dihadapi di Maret 2020 perlu
dimasukkan dalam LKIP
Update LKIP B2TKE
4. Visi Misi B2TKE disesuaikan dengan Visi
Misi BPPT dan Indonesia 2020-2024
Update Renstra
5. Cek status home-based Pegawai
Cek status pengisian SPT
Cek status pengisian LHKASN
Identifikasi status seluruh Pegawai
B2TKE
Rapat progres kegiatan PLTP (kiri), Rapat progres kegiatan Charging Station (kanan)
Laporan progres Fabiola per 9 April 2020
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
23
5.5. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan April 2020
NO MASUKAN PERBAIKAN TINDAKLANJUT
1. Pengadaan lab baterai ditiadakan karena
anggaran dialihkan ke penanganan Covid-
19
Koordinasi dengan Biro Perencanaan
dan Keuangan
2. Target Kinerja B2TKE diselaraskan dengan
target kinerja TIEM dan BPPT 2020-2024
Update Penkin B2TKE
3. Target kinerja TW I: 5%, TW II: 20%; TW III:
70%; TW IV: 100%
Koordinasi dengan Troika Kegiatan
4. Laporan mingguan bisa dijadikan dokumen
monitoring dan evaluasi kinerja rutin
Update LKE area perubahan 4
5. Masing-masing area perubahan agar
menyiapkan LKE
LKE sudah disiapkan
Rapat koordinasi dengan troika kegiatan, April 2020
5.6. Pemantauan Tindaklanjut Evaluasi Kegiatan Mei 2020
NO MASUKAN PERBAIKAN TINDAKLANJUT
1. Target pemulihan ekonomi nasional perlu
disampaikan di Renstra B2TKE 2020-2024
Update Renstra
2. Perlu akselerasi pencapaian kinerja dan
realisasi anggaran B2TKE
Koordinasi dengan troika kegiatan
3. Pengaturan SDM yang WFO dan WFH perlu
diatur berdasarkan kebutuhan, lokasi
tempat tinggal dan umur.
Koordinasi dengan Manajemen,
siapkan tim untuk identifikasi
kelayakan ruangan
4. Dokumen perencanaan TA 2020 perlu
dilampirkan
Update evidence
5. Lakukan benchmark ke unit yang sudah
WBK
Dilakukan Benchmark ke Balai
Teknologi Polimer
24
BAB 6
VI. PENUTUP
Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE ini disusun sebagai media pemantauan kualitas pelaksanaan kegiatan.
Tentunya masih banyak tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mendukung terciptanya Zona Integritas di B2TKE. Peran aktif seluruh Pegawai B2TKE serta komitmen untuk melakukan perbaikan pada seluruh komponen pengungkit maupun hasil.
Semangat menciptakan Zona Integritas di B2TKE, tentunya tidak hanya berakhir
pada penilaian dan dokumen evaluasi, tapi pada pembangunan budaya kerja dan pola pikir yang sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan kegiatan di Instansi Pemerintah, khususnya yang melibatkan masyarakat umum sebagai pengguna manfaat dalam bentuk layanan yang diberikan.
Lampiran
25
LAMPIRAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 B2TKE telah
mempunyai tim ZI menuju WBK/WBBM
Menbentuk tim pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
B2TKE membentuk tim untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
2 SK tim telah diterbitkan
Menerbitkan SK Penugasan tim
Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
3 Tim telah menyusun rencana kerja
Menyusun rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah disusun
4 Tim mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana kerja
Menyusun rencana kerja yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
5 B2TKE telah memiliki beberapa banner dan media sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Mempersiapkan infografis untuk mensosialisasikan kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Penyusunan Tim Kerja
Dokumen Rencana Pembangunan ZI menujuWBK/WBBM
Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas B2TKE
Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di B2TKE
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK KONDISI YANG DIHARAPKAN
POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN
2020
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Rencana kegiatan
pembangunan ZI dan WBK/WBBM dalam tahap identifikasi
Melaksanakan kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM sesuai dengan target yang direncanakan
Seluruh kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan
7 Menyusun rencana monitoring dan evaluasi
Melaksanakan kegiatan monev pembangunan ZI
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
8 Melakukan tindaklanjut hasil monev
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti
9 Ka. B2TKE dan jajaran manajemen telah berperan sebagai role model pembangunan ZI
Menyampaikan kepada pimpinan untuk berperan aktif sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
10 B2TKE telah menetapkan agen perubahan
Menetapkan Agen Perubahan
Agen Perubahan telah ditetapkan
11 B2TKE telah membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
Membangun budaya kerja dan pola pikir di B2TKE dan mensosialisasikannya kepada seluruh Pegawai B2TKE
Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di B2TKE
12 B2TKE telah melibatkan seluruh pegawai untuk terlibat dalam pembangunan ZI
Melibatkan pegawai B2TKE dalam pembangunan ZI
Pegawai B2TKE terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK KONDISI YANG DIHARAPKAN2020
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZImenuju WBK/WBBM
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Meningkatnya komitmen Pimpinan dan seluruh Pegawai dalam melakukan Pembangunan ZI di B2TKE
Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di B2TKE
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Telah menyusun SOP B2TKE Melakukan penyusunan SOP
B2TKE mengacu pada
SOP sesuai dengan proses
bisnis2 Telah melaksanakan SOP B2TKE Melakukan penerapan SOP SOP telah diterapkan dengan
baik 3 Telah melakukan reviuw SOP Melakukan Reviu/Perbaikan
SOP
SOP masih sesuai dengan
kebutuhan unit kerja4 Melakukan pengisisn target serta realisasi
kinerja pada aplikasi http://skp.bppt.go.id/
Menggunakan sistem
pengukuran kinerja
berbasis sistem informasi
Target dan penilaian kinerja
dilakukan dengan baik dan
tepat waktu5 Menggunakan sistem kepegawaian melalui
aplikasi http://sidapi.bppt.go.id/ ; http://km.bppt.go.id/ ;
http://fabiola.bppt.go.id/
Menggunakan sistem
kepegawaian berbasis sistem informasi
Pengurusan administrasi
kepegawaian tidak terbatas waktu dan tempat sehingga
tidak menghambat produktifitas pegawai,
namun harus dilakukan
dengan penuh tanggung
jawab dan sesuai dengan
aturan yang berlaku
6 Tersedianya sistem pelayanan publik melalui http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/layanan
Menggunakan sistem
pelayanan publik berbasis
sistem informasi
Pelayanan Prima dan
meningkatkan nilai IKM
7 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI.
Pembahasan optimalisasi penggunaan
teknologi informasi dalam "Ngobras B2TKE
Melakukan monitoring dan
evaluasi pemanfaatan
teknologi informasi dalam
sistem pengukuran kinerja, sistem kepegawaian dan
pelayanan publik
Sistem informasi B2TKE
terpelihara dan
termanfaatkan dengan baik
Terwujudnya peta
proses penyelesaian
tugas di B2TKE
Prosedur
Operasional Tetap (SOP)
Kegiatan Utama
E- OfficeMeningkatnya
penggunaan
teknologi informasi dalam
proses penyelengaraan
manajemen, meningkatnya
efisiiensi dan
efektivitas serta meningkatnya
kinerja pegawai
B2TKE
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020POKJA PENATAAN TATA LAKSANA
NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 Menyampaikan informasi publik melalui
media: http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik/berkala https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik/setiap-saat https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/layanan-terpadu https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/tracking- status https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/indeks-kepuasan-masyarakat
Menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
B2TKE dapat menyajikan informasi publik secara baik dan terbuka
9 Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan
Mempertahankan capaian IKM "A"
Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari layanan B2TKE
Keterbukaan Informasi Publik
NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Masih berdasar pada
perhitungan ABK yang ada
pada STKK
Menyusun kebutuhan pegawai
B2TKE mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban
kerja untuk masing-masing jabatan
Tiap Bidang/Bagian mengetahui
ABK dan ANJAB yang ada di
Bidang/Bagian untuk
menentukan kebutuhan pegawai
yang akan datang
2 Sudah dilakukan
penempatan pegawai
sesuai dengan Anjab
walau akhirnya kadang
terjadi mutasi internal
guna memenhi kebutuhan
di lain bidang/Bagian
Menempatkan pegawai hasil
rekrutmen mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan
Harusnya sudah ditetapkan pada
awal seleksi yang seharusnya
tidak lagi terjadi mutasi internal
karena karena kepentingan
antar bidang
3 Masih mengacu pada
laporan bulanan / triwulan
CPNS ( bukan hasil review
/ Lap. dari Atasannya )
Melakukan monitoring dan dan
evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi sebagai upaya perbaikan
terhadap kinerja unit kerja
Monitoring & Evaluasi ini
harusnya dilakukan
Kabid/Kabag terkait kinerja
pegawai yang menjadi stafnya,
bukan hanya berdasar pada
hasil lap. Pegawai ybs.
4 Kadang Masih mengacu
pada keinginan dan juga
menyesuaikan kompetensi
pegawai
Melakukan mutasi pegawai antar
jabatan untuk pengembangan karier
pegawai
sudah dilakukan mutasi pegawai
dalam ragka pengembangan
kerie pegawai
5 Sudah dilakukan walau
asih belom mengacu pada
role dan real basis
kompetensi
Melakukan mutasi pegawai antar
jabatan dengan memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti
pola mutasi yang telah ditetapkan
Mutasi pegawai dilakukan sesuai
dengan kompetensi dan
kebutuhan manajemen
6 Belum di lakukan
monitoring dan evaluasi
kegiatan mutasi terkait
perbaikan kinerja
Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja.
Adanya pembuatan laporan
monitoring dan evaluasi mutasi pegawai terkait perbaikan
kinerja ( lebih pas dilakukan di
bidang/bagian yang menerima
mutasi pegawai kerena bisa
terlihat kinerja nya )
NO SASARAN KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020
KONDISI YANG DIHARAPKAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
INDIKATOR
Meningkatnya
efektivitas manajemen SDM
Meningkatnya
efektifitas
manajemen SDM
Perencanaan
Kebutuhan
Pegawai sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi
Pola Mutasi
Internal
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Sudah dilakukan dengan
mengadakan Diklat dan
semacamnya
Melakukan upaya pengembangan
kompetensi
Diklat agar disusun lebih
terencana lagi baik tujuan
maupun kualitasnya
8 Sudah dilakukan
penyusunan Diklat dan
semacamnya ( masih
sesuai kebutuhan bukan
hasil pengelolaan kinerja
pegawai )
Menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai dengan
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
Sudah disusun rencana Diklat
untuk meningkatkan kompetensi
pegawai
9 Belum di lakukan karena
belum ada standar baku
terkait kompetensi
masing2 jabatan
Mengidentifikasi persentase
kesenjangan kompetensi pegawai
yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan
Adanya stadard kompetensi
yang di sepakati terkait jabatan
tertentu agar kesenjangan
kompetensi bisa di
minimalisir/diperkecil lagi
10 Sudah dilakukan dengan
mengedarkan ke bidang2
untuk mengikuti Diklat &
semacamnya
Memberikan kesempatan bagi
Pegawai B2TKE untuk memperoleh
kesempatan/hak mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi
lainnya.
Sudah di lakukan dengan
memberikan kesempatan
mengikuti diklat untuk
pengembangan kometensi
pegawai
11 Sudah dilakukan Melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai
Sudah dialkukan dengan
menawarkan kegiatan Diklat
kepada Pegawai
12 Belum di lakukan
monitoring dan evaluasi
hasil pengembangan
terkait perbaikan kinerja
Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja
Adanya laporan monitoring dan
evaluasi hasil pengembangan
terkait perbaikan kinerja ( lebih
pas dilakukan di bidang/bagian
yang menerima mutasi pegawai
kerena bisa terlihat kinerja nya )
13 Meningkatnya
ketaatan yang
terukur dan
akuntabel
Penetapan
Kinerja Individu
Sudah dilakukan
berdasarkan pada
pekerjaan / jobdesk di SKP
Melakukan penetapan kinerja
individu yang terkait dengan kinerja
B2TKE
Sudah berjalan dengan baik
14 Sudah dilakukan
berdasarkan pada
penilaian SKP
Melakukan pengukuran kinerja
individu dengan indikator kinerja
individu level diatasnya
Sudah berjalan dengan baik
NO SASARAN KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020
KONDISI YANG DIHARAPKANINDIKATOR
Meningkatnya
profesionalisme
SDM
Pengembangan
Pegawai
Berbasis
Kompetensi
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1215 Sudah Dilakukan
berdasarkan pada penilaian SKP per Triwulan
Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik
Sudah berjalan dengan baik
16 Sudah dilakukan dengan pemilihan pegawai terbaik dengan reward yang telah di tentukan manajemen
Memberikan reward sesuai hasil penilaian kinerja individu
Sudah berjalan dengan baik
17 Dilakukan by aplikasi SIDAPI dan FABIOLA
Membuat absensi pegawai dengan Fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi
Sudah berjalan dengan baik
18 Sudah dilakukan dan sudah berjalan
Membuat Surat tugas apabila ada pegawai yang melakukan dinas di luar kantor
Sudah berjalan dengan baik
19 Dilakukan by aplikasi SIDAPI
Membuat surat izin apabila ada pegawai yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari
Pada aplikasi Sidapi sudah jalan tapi mungkin untuk internal harus ada hardcopinya sebagai evidence
20 Meningkatnya transparansi dan keakuratan data pegawai B2TKE
Sistem Informasi Kepegawaian
Sudah dilakukan walau masih manual (berbasis Ms. Excel )
Memutakhirkan data secara berkala
Adanya aplikasi pegawai internal B2TKE untuk update pegawai yang lebih baik lagi ( Mysql atau PHP )
Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
NO SASARAN KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020
KONDISI YANG DIHARAPKANINDIKATOR
Meningkatnya Disiplin SDM
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Melakukan sosialisasi
perencanaan kerja dan perjanjian kinerja UK
Pimpinan terlibat dan Pegawai paham terhadap rencana kerja & perjanjian kerja B2TKE
2 Melakukan sosialisasi progres kinerja UK
Pimpinan terlibat dan Pegawai mengetahui dan paham progres kinerja B2TKE
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Renstra B2TKE 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan awal
Melakukan penyusunan Renstra 2020-2024 bersama manajemen B2TKE sebagai turunan dari Renstra TIEM 2020-2024
Renstra 2020-2014 selesai Mei 2020
4 PK 2020 sedang finalisasi, PK 2021 menunggu DIPA 2021
Melakukan penyusunan PK 2020 dan PK 2021 bersama manajemen B2TKE
PK 2020 selesai tepat waktu; PK 2021 selesai sebelum 31 Des 2020
5 Rencana Kerja 2020 telah ada, Rencana Kerja 2021 menunggu DIPA 2021
Melakukan penyusunan Rencana Kerja bersama manajemen B2TKE
Rencana Kerja selesai tepat waktu
6 RAPK 2020 telah ada, RAPK 2021 menunggu PK 2021
Melakukan penyusunan RAPK bersama manajemen B2TKE
RAPK selesai tepat waktu
7 Belum ada pelatihan atau workshop pengelolaan akuntabilitas yang rutin, menunggu jadwal dari Renkeu
Mengikuti pelatihan, bimtek ataupun workshop terkait SAKIP
Pengelola LKIP mendapatkan bimtek & pelatihan
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas kinerja
KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020 KONDISI YANG
DIHARAPKANKeterlibatan pimpinan dan pegawai memahami perencanaan kinerja dan laporan kinerja
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS
NO SASARAN INDIKATOR
Sebagian pegawai belum mengetahui target serta rencana dan progres kinerja B2TKE
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 Pemanfaatan aplikasi
berbasis elektronikLaporan capaian kinerja dan anggaran sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan melalui SMART DJA
Melaporkan capaian kinerja dan anggaran kegiatan setiap bulan ke Kementerian Keuangan melalui aplikasi Smart DJA sebelum tanggal 31 setiap bulan
LKIP triwulan dan tahunan dapat disampaikan ke BPPT dengan tepat waktu
9 Laporan capaian kinerja dan anggaran sudah disampaikan ke BAPPENAS melalui e-monev BAPPENAS
Melaporkan capaian kinerja dan anggaran kegiatan setiap bulan ke Bappenas melalui aplikasi e-monev Bappenas sebelum tanggal 31 setiap bulan
Laporan capaian kinerja dan anggaran disampaikan ke Bappenas dengan tepat waktu
10 Laporan Triwulan sudah disampaikan ke manajemen BPPT melalui SISPEKIN BPPT
Melaporkan capaian kinerja dan anggaran kegiatan secara rutin triwulan ke manajemen BPPT secara berjenjang melalui aplikasi Sispekin BPPT sebelum tanggal 31 bulan akhir triwulan
Laporan triwulan dapat disampaikan ke BPPT dengan tepat waktu
11 LKIP Triwulan dan Tahunan sudah disampaikan ke manajemen BPPT melalui aplikasi SISPENKIN BPPT
Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) triwulan & tahunan dan menyampaikan ke manajemen BPPT melalui aplikasi Sispekin BPPT sebelum tanggal 31 bulan akhir triwulan
LKIP triwulan dan tahunan dapat disampaikan ke BPPT dengan tepat waktu
KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020 KONDISI YANG
DIHARAPKANNO SASARAN INDIKATOR
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Telah tersedia banner pengendalian gratifikasi.
Telah terpasang running text di pintu masuk lobi gedung 620.
Himbauan pengisian LHKPN atau LHKASN melalui WAG
official B2TKE.
Membuat kampanye publik (public campaigin ) tentang
pengendalian gratifikasi dan pengisian LHKPN atau LHKASN,
sosialisasi ZI menuju WBK/WBBM
Pegawai B2TKE paham tentang Zona Integritas serta
pengendalian gratifikasi
2 Telah ada Pakta Integritas
bertanda tangan pegawai B2TKE, penggunaan aplikasi
PSTP. Tersedianya Sistem
Pembayaran elektronik. Rekap Gratifikasi di akhir tahun
Kewajiban ASN untuk mengisi LHKPN atau LHKASN.
Mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi di B2TKE
- B2KE tidak menerima
gratifikasi- Seluruh pegawai B2TKE
mengisi LHKPN atau LHKASN
3 Telah dibentuk satuan tugas SPIP
Membentuk Tim SPIP Tim SPIP menyusun rencana pengendalian dilingkungan
B2TKE4 Telah menyusun dokumen RTP Melakukan Penilaian Resiko
atas Pelaksanaan Kebijakan di
B2TKE
Dokumen RTP dapat
memperkirakan kemungkinan
risiko yang dapat terjadi di
lingkungan B2TKE5 Telah melakukan pengendalian
atas risiko yang telah
diinventarisir
Melakukan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang
telah diidentifikasi
Meminimalkan risiko di
lingkungan B2TKE
6 Belum semua pegawai B2TKE
memperoleh informasi terkait
pengendalian risiko di B2TKE
Menginformasikan dan
mengkomunikasikan kepada
semua pegawai B2TKE
Semua pegawai dapat berperan
aktif dalam pengendalian risiko
di B2TKE
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020POKJA PENGUATAN PENGAWASAN
NO SASARAN KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020
KONDISI YANG DIHARAPKANINDIKATOR
Terhindarnya penyalahgunaan
wewenang oleh pegawai B2TKE
Terwujudnya peningkatan terhadap
kehandalan pengelolaan keuangan
negara dan status
opini BPK terhadap
pengelolaan keuangan negara
Pengendalian Gratifikasi
Penerapan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
(SPIP)
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 127 Tersedianya sarana pengaduan
melalui website serta call center
Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik ke B2TKE
8 B2TKE merespon pengaduan masyarakat
Hasil penanganan pengaduan masyarakat
B2TKE memberi tanggapan atas pengaduan masyarakat
9 Telah membentuk tim pengelola pengaduan
Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Proses penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat
10 B2TKE berupaya menyelesaikan pengaduan masyarakat hingga tuntas
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Pengaduan masyarakat dapat terselesaian dengan baik sehingga indeks kepuasan masyarakat terhadap B2TKE tinggi
11 Telah menyusun penanganan benturan kepentingan
Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan
Kebijakan penanganan benturan dapat disosialisasikan dengan baik
12 Telah mengevaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan
Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Kebijakan dapat secara eftif mencegah terjadinya benturan kepentingan
13 Menerapkan kebijakan yang telah dievaluasi
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
Tercipta situasi kerja yang baik karena tidak ada benturan kepentingan
NO SASARAN KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020
KONDISI YANG DIHARAPKANINDIKATOR
Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Penanganan Benturan Kepentingan
Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang
Pengaduan Masyarakat
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 B2TKE telah memiliki kebijakan standar pelayanan
Membuat kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan
instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan
yang sesuai dengan karakteristik B2TKE
Unit kerja telah memiliki kebijakan
standar pelayanan
2 B2TKE telah memiliki maklumat standar pelayanan
Memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang
ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait
maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik
B2TKE
Unit kerja telah memaklumatkan
standar pelayanan
3 B2TKE telah memiliki dan
menerapkan SOP bagi standar pelayanan
Menerapkan seluruh SOP sesuai
dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi
terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik B2TKE
Unit kerja telah
memiliki SOP bagi pelaksanaan
standar pelayanan
4 B2TKE telah melakukan review dan perbaikan standar pelayanan
dan SOP
Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
yang dilakukan instansi pusat dan juga unit kerja berinisiatif
melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
Unit kerja telah melakukan reviu
dan perbaikan atas standar pelayanan
dan SOP
5 Meningkatnya
jumlah unit pelayanan
yang memperolehstandardisasi
pelayanan internasional pada instansi
pemerintah
Budaya Pelayanan
Prima
B2TKE telah melakukan
sosilisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
Melakukan sosialisasi/pelatihan
dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
Unit kerja telah
melakukan
sosialisasi/pelatihan berupa kode etik,
estetika, capacity building dalam
upaya penerapan budaya pelayanan
prima
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih
cepat, lebih murah, lebih aman, dan
lebih mudah dijangkau) pada instansi
pemerintah
Standar Pelayanan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020 KONDISI YANG
DIHARAPKAN
Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Informasi pelayanan dapat
diakses melalui berbagai media
Membuat informasi pelayanan
yang dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan
pengumuman, website, media sosial, media cetak, media
televisi, radio dsb)
Unit kerja telah
memiliki informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui berbagai
media
7 B2TKE telah menerapkan
pemberian sanksi/reward bagi pelaksana layanan
Menerapkan sistem
reward/punishment bagi pelaksana layanan dan
kompensasi bagi penerima layanan yang tidak sesuai standar
Unit kerja telah
memiliki sistem reward and
punishment bagi pelaksana layanan
serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar
8 B2TKE telah memiliki sarana
layanan terpadu/terintegrasi
Menerapkan pemanfaatan sarana
layanan terpadu/terintegrasi
Unit kerja telah
memiliki sarana layanan
terpadu/terintegrasi
9 B2TKE telah melakukan inovasi layanan
Menggunakan hasil inovasi layanan
Unit kerja telah melakukan inovasi
pelayanan10 Survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan B2TKE telah dilakukan secara berkala
Melakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
Unit kerja telah
melakukan survei kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
11 B2TKE telah menyampaikan hasil
suryvey kepuasan masyarakat
pada website B2TKE
Menyampaikan hasil survey
kepuasan masyarakat pada media
yang mudah diakses
Hasil survei
kepuasan masyakat
dapat diakses secara terbuka
12 B2TKE telah melakukan tindaklanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat
Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat
Unit kerja telah melakukan tindak
lanjut atas hasil survei kepuasan
masyarakat
Meningkatnya
indeks kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh
masing-masing instansi
pemerintah
Penilaian
Kepuasan Terhadap
Pelayanan
NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA TINDAK2020 KONDISI YANG
DIHARAPKAN