H a l a m a n | 1
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
H a l a m a n | 2
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya,
kami dapat menyelesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat TRIWULAN I Tahun 2021 Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Inspektorat I Badan POM sebagai salah satu pemangku pelayanan publik telah
mengimplemantasikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun
2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
Salah satu bentuk implementasi pelayanan publik adalah menindaklanjuti adanya pengaduan
masyarakat. Inspektorat I telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil
kegiatan pengaduan masyarakat serta hambatan yang dihadapi terhadap pelayanan
pengaduan masyarakat sepanjang TRIWULAN I Tahun 2021.
Inspektorat I senantiasa berusaha menindaklanjuti atas saran-saran perbaikan yang diberikan
baik dari pihak internal maupun eksternal. Perbaikan secara terus-menerus (continuous
improvement) dalam melaksanakan program pelayanan publik dan keterbukaan informasi
publik telah menjadi komitmen Inspektorat I untuk mendukung terciptanya APIP yang
berbudaya PIKKIR (Profesional, Integritas, Kerja Sama, Kredibel, Inovatif, dan Responsif).
Akhir kata semoga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat TRIWULAN I Tahun 2021 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan program kerja ke depan.
Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran
dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.
Jakarta, 30 April 2021
Inspektur I,
Drs. Tepy Usia, Apt. M.Phil,Ph.D
H a l a m a n | 3
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan adanya tuntutan publik atas
terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government)
dan baik (good goverment), maka setiap proses penyelengaraan pemerintahan haruslah
benar-benar bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terselenggaranya
pelayanan publik yang baik memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen
pemerintahan. Disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh
terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat
pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Namun demikian, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak menutup adanya
kemungkinan pegawai di lingkungan Badan POM yang melakukan penyimpangan
dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat
menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu dIdentifikasi
dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan dari masyarakat dalam
bentuk pengaduan masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan adanya setiap
penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai di
lingkungan Badan POM.
Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan
penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan, Badan POM telah menetapkan
Tata Cara Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan POM dalam Peraturan Badan
POM No.27 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan. Selain sebagai panduan tata cara pengaduan masyarakat, juga
dimaksudkan agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial
dalam penyelenggaraan pelayanan public serta ditangani secara cepat, tepat, efektif,
efesien dan dapat dipertanggung jawabkan.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
H a l a m a n | 4
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Bagi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan POM. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1132)
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat Triwulan I tahun 2021 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim
Penanganan Pengaduan Inspektorat I Badan POM atas pelaksanaan pengelolaan
penanganan pengaduan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi
adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan serta pencapaian penanganan
pengaduan masyarakat yang diakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Inspektorat I.
H a l a m a n | 5
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
BAB II
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
A. Gambaran Umum
Pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat I adalah laporan dugaan
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun
konfirmasi terhadap pelayanan.
Penanganan atas suatu aduan masyarakat meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan,
pembuktian (melalui konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan) pelaporan,
rekomendasi, pengarsipan dan tindak lanjut dan pemantauan pengaduan.
Pengaduan masyarakat terbagi atas:
a. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya
mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang
mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.
b. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya
mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain
sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat.
1. Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Penerimaan penyampaian pengaduan berkadar pengawasan dan pengaduan tidak
berkadar pengawasan melalui :
a. Datang Langsung
Pelapor dapat datang langsung menemui petugas pengaduan ke Inspektorat I
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Gedung I Lt.2, Jl. Percetakan Negara
Nomor 23, Jakarta Pusat.
b. Surat Alamat surat ditujukan kepada Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Gedung i Lt.2, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.
c. Email Alamat email : [email protected]
H a l a m a n | 6
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
d. Telepon/fax
Telp : (021) 4246726
e. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)
Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM dibentuk untuk menerima pengaduan
dan permintaan informasi dari masyarakat. Pengaduan yang terkait dugaan
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berasal dari unit kerja pada
wilayah pengawasan Inspektorat I, selanjutnya akan diteruskan oleh ULPK kepada
Inspektorat I untuk selanjutnya dilakukan telaah lebih dalam.
2. Penelaahan
Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat setidak tidaknya meliputi
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Merumuskan inti masalah yang diadukan;
b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;
c. Meneliti dokumen/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi
pengaduan yang baru diterima;
d. Menetapkan hasil penelahaan pengaduan masyarakat untuk proses penanganan
selanjutnya.
3. Pembuktian Pengaduan Masyarakat
Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan wajib diselesaikan dengan
melakukan pembuktian atas kebenaran substansinya melalui kegiatan-kegiatan,
sebagai berikut:
a Pemeriksaaan
a) Telaah Lanjutan
Telaah lanjutan dilakukan sebagai berikut:
a.1. Mempelajari dan merumuskan permasalahan
a.2 Pemaparan hasil rumusan kepada pimpinan instansi untuk kasus-
kasus yang signifikan
a.3 Merumuskan bahwa pengaduan sudah mengarah kepada adanya
pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
b) Konfirmasi
Kegiatan Konfirmasi dilakukan sebagai berikut:
b.1 Mengidentifikasi terlapor
b.2 Mencari informasi tambahan dari sumber lain yang berkaitan dengan
permasalahan yang diadukan sebagai bahan pendukung.
H a l a m a n | 7
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
c) Klarifikasi
Kegiatan klarifikasi dilakukan sebagai berikut:
c.1. Meminta penjelasan baik secara Isan maupun tertulis kepada pihak-
pihak yang terkait dengan permasalahan yang diadukan
c.2. Melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
c.3. Meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah disampaikan
oleh pihah-pihak yang telah dimintakan penjelasan
Hasil dari telaahan lanjutan, konfirmasi, dan klarifikasi pengaduan masyarakat
adalah berupa kesimpulan tentang perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan
atas permasalahan yang diadukan. Apabila hasilnya menyatakan tidak perlu
dilakukan pemeriksaan karena tidak cukup bukti, maka APIP agar
menginformasikan hasilnya kepada pelapor
b Waktu Penyelesaian
Jangka waktu penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat paling Iambat
90 (sembilan puluh) hari setelah surat pengaduan diterima oleh APIP, kecuali
ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c Pelaporan
a) Laporan hasil pemeriksaan disusun secara sistematik, singkat, jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dari hasil telaahan
lanjutan, konfirmasi dan klarifikasi, pemeriksaan dengan data pendukung
serta saran tindak lanjut.
b) Hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang disalurkan oleh suatu
instansi pemerintah harus dilaporkan kepada pimpinan instansi yang
menyalurkan.
c) Hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat segera disampaikan oleh APIP
kepada:
c.1. Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja terlapor;
c.2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
d) APIP wajib melaporkan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat
secara berkala (setiap semester) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
H a l a m a n | 8
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
d Perlindungan terhadap Pelapor dan Terlapor
Selama proses pembuktian pengaduan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
wajib memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar baik kepada
pelapor maupun terlapor.
4. Penyelesaian Hasil Penanganan
a Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat agar ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
a) Tindakan administratif;
b) Tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
c) Tindakan gugatan perdata;
d) Tindakan pengaduan perbuatan pidana;
e) Tindakan penyempurnaan manajemen instansi yang bersangkutan.
b Terhadap Pelapor
Pimpinan instansi, atau pejabat yang diberi wewenang dapat menyampaikan
informasi hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat kepada pelapor.
c Terhadap Terlapor
a) Apabila hasil pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya, pimpinan Badan
Pengawas Obat dan Makanan segera mengembalikan nama baik terlapor;
b) Apabila hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, pimpinan Badan
Pengawas Obat dan Makanan segera mengambil tindakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d Terhadap Hasil Pemeriksaan
a) Apabila pelapor merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan dan
menyampaikan pengaduan masyarakat kembali disertai dengan bukti
pendukung yang memadai, pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan
perlu melakukan pengkajian ulang terhadap hasil pemeriksaan;
b) Terhadap hasil pemeriksaan yang dianggap kurang memadai atau tidak
sesuai dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya, APIP dapat melakukan
verifikasi atas kebenaran hasil pemeriksaan tersebut.
B. Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Inpektorat I
1. Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Pada periode TRIWULAN I Tahun 2021 tidak terdapat pengaduan masyarakat yang
masuk ke Inspektorat I.
H a l a m a n | 9
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
Selama Tahun 2021 Inspektorat I telah menerima pengaduan sesuai Tabel
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:
No Tanggal Surat Pelapor Terlapor Substansi
Pengaduan
Isi Pengaduan
1 28 Januari
2021
Wadah
Forum
Swadaya
Masyarakat
(WFSM)
Kepala BPOM Tuntutan
Pengembalian
Kerugian Negara
Pengaduan dari WFSMI tentang
Pekerjaan Konstruksi Pengadaan
Gedung D BPOM kurang optimal
dan terdapat kekurangan volume
dan perbedaan spesifikasi
pekerjaan dengan kerugian negara
sebesar Rp1.591.110.000,- secara
garis besar berisi :
a. Tuntutan pengembalian
kerugian negara sebesar
Rp1.591.110.000,- merupakan
jumlah total dari pemborosan
atas pekerjaan struktur pondasi
Gedung D senilai
Rp1.028.105.000,- ditambah
dengan kekurangan volume dan
perbedaan spesifikasi atas
pekerjaan struktur, arsitektur
dan ME senilai Rp563.005.000,;
b. WFSMI menuntut agar kerugian
negara sebesar
Rp1.591.110.000,- perlu segera
ditindaklanjuti melalui proses
penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan (TP) dan/atau
Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
c. Apabila pengaduan tidak
direspon maka laporan
pengaduan akan dilaporkan
kepada Aparat Penegak Hukum
(KPK, Kejaksaan Agung dan
Polri)
2. Resume Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Inspektorat I
Selama periode Triwulan I Tahun 2021 Inspektorat I menerima 1 (satu) laporan
pengaduan masyarakat. Penjelasan secara rinci untuk penanganan pengaduan
masyarakat selama Triwulan I Tahun 2021 sebagai berikut:
H a l a m a n | 10
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
a Pengaduan dari Wadah Forum Swadaya Masyarakat (WFSM)
Pengaduan ini dilatarbelakangi oleh Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Gedung D
BPOM kurang optimal dan terdapat kekurangan volume dan perbedaan
spesifikasi pekerjaan dengan kerugian negara sebesar Rp1.591.110.000.
Selanjutnya Tim Inspektorat I telah melakukan penelusuran terhadap kasus ini.
Berdasarkan penulusuran oleh Tim Inspektorat Utama, ditemukan:
1. Pengaduan dari WFSMI tersebut merupakan temuan pemeriksaan BPK pada
aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu temuan
“Perencanaan pada Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Pembangunan Gedung
D BPOM Kurang Optimal dan Terdapat Kekurangan Volume dan Perbedaan
Spesifikasi Pekerjaan senilai Rp563.005.000,00.” Temuan pemeriksaan
tersebut sudah tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Nomor : 3a/HP/XIX/05/2020 tertanggal 22 Mei 2020 yang telah diterima Badan
POM pada tanggal 21 Juli 2020;
2. Badan POM telah menindaklanjuti semua rekomendasi BPK RI pada poin 5,
berupa surat instruksi Kepala Badan POM, surat instruksi Sekretaris Utama,
surat pernyataan PPK akan lebih cermat dalam merencanakan pengadaan,
menetapkan HPS, melakukan proses pengadaan dan mengendalikan kontrak
sesuai ketentuan serta telah dilakukan penyetoran ke kas Negara dari PT. PP
Urban sebesar Rp563.005.000,- pada tanggal 23 September 2020, dinilai BPK
sdh SS;
3. Besaran temuan yang harus diproses dengan TP/TGR menurut Wadah Forum
Swadaya Masyarakat Indonesia (WFSMI) yaitu sebesar Rp1.591.110.000,-
(Rp563.005.000,- + Rp1.028.105.000,-) tidak sesuai rekomendasi BPK,
dimana pada LHP disampaikan bahwa Rp1.028.105.000,- adalah temuan
pemborosan atas Pekerjaan Struktur Pondasi Gedung D dan tidak ditagihkan
ke penyedia untuk disetorkan ke kas negara;
Menindaklanjuti hasil penelusuran tersebut di atas, Inspektorat Utama
memberikan saran agar pengaduan dari WFSMI dijawab secara normatif oleh Biro
Hukum dan Organisasi mewakili Badan POM dengan menjelaskan bahwa
pengaduan tersebut sudah terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Badan POM secara tuntas
H a l a m a n | 11
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
BAB III
HAMBATAN DAN EVALUASI
A. Hambatan
Pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan TRIWULAN
I Tahun 2021, Inspektorat I Badan POM tidak terlalu menemukan hambatan signifikan
baik dari internal maupun dari eksternal. Perlu adanya strategi khusus dari Tim
Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat I agar pengguna jasa lebih terbuka
dalam menyampaikan pengaduan apabila terdapat permasalahan dalam hal pelayanan
publik. Kegiatan sosialisasi tentang fasilitas pengaduan yang dapat digunakan untuk
penyampaian pengaduan perlu lebih ditingkatkan.
B. Evaluasi
Evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara berjenjang pada tingkat
penyelenggara oleh Inspektorat I ke Inspektorat Utama dan pada tingkat Nasional oleh
Kepala Badan POM. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan. Hasil evaluasi
digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.
H a l a m a n | 12
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di
lingkungan Inspektorat I mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan;
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk Pengelolaan Penanganan Pengaduan
Masyarakat, diharapkan akan mempermudah akses bagi masyarakat pengguna
layanan, sekaligus sebagai alat kontrol pemantauan terhadap kinerja dan kepatuhan
dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat.
B. Saran
Dalam rangka mengimplementasikan pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
yang dapat ditangani dengan baik dan benar serta efektif dan efisien untuk mendorong
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka:
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat harus menerapkan prinsip Kepastian Hukum,
Transparansi, Koordinasi, Efektifitas dan Efisiensi, Obyektivitas, Proporsionalitas,
Kerahasiaan, Adil serta Independen;
2. Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan wajib diselesaikan dengan
melakukan pembuktian atas kebenaran substansinya melalui kegiatan Pemeriksaan,
Konfirmasi serta Klarifikasi;
3. Perlu adanya peran aktif serta partisipasi masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
C. Rencana Tindak Lanjut
1. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap unit teknis pelayanan publik,
khususnya unit yang pernah menjadi terlapor agar meningkatkan mutu dan pelayanan
terhadap customer serta melakukan fungsi pelayanan publik sesuai SOP;
2. Menciptakan koordinasi yang baik dengan unit kerja lain dalam penanganan
pengaduan masyarakat;
3. Mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
H a l a m a n | 13
LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021
4. Inspektorat I melakukan persamaan persepsi dan mekanisme dalam penanganan
pengaduan masyarakat terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik di Lingkungan
Badan POM agar penanganan pengaduan lebih terkoordinasi, ditangani dengan
baik dan benar serta efektif dan efisien;
5. Mendorong peran aktif serta partisipasi masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
Top Related