LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN …

H a l a m a n | 1

LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

INSPEKTORAT I TRIWULAN I TAHUN 2021

H a l a m a n | 2



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya,

kami dapat menyelesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat TRIWULAN I Tahun 2021 Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Inspektorat I Badan POM sebagai salah satu pemangku pelayanan publik telah

mengimplemantasikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun

2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Salah satu bentuk implementasi pelayanan publik adalah menindaklanjuti adanya pengaduan

masyarakat. Inspektorat I telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil

kegiatan pengaduan masyarakat serta hambatan yang dihadapi terhadap pelayanan

pengaduan masyarakat sepanjang TRIWULAN I Tahun 2021.

Inspektorat I senantiasa berusaha menindaklanjuti atas saran-saran perbaikan yang diberikan

baik dari pihak internal maupun eksternal. Perbaikan secara terus-menerus (continuous

improvement) dalam melaksanakan program pelayanan publik dan keterbukaan informasi

publik telah menjadi komitmen Inspektorat I untuk mendukung terciptanya APIP yang

berbudaya PIKKIR (Profesional, Integritas, Kerja Sama, Kredibel, Inovatif, dan Responsif).

Akhir kata semoga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat TRIWULAN I Tahun 2021 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan program kerja ke depan.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran

dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 30 April 2021

Inspektur I,

Drs. Tepy Usia, Apt. M.Phil,Ph.D

H a l a m a n | 3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan adanya tuntutan publik atas

terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government)

dan baik (good goverment), maka setiap proses penyelengaraan pemerintahan haruslah

benar-benar bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terselenggaranya

pelayanan publik yang baik memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen

pemerintahan. Disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh

terhadap perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Namun demikian, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak menutup adanya

kemungkinan pegawai di lingkungan Badan POM yang melakukan penyimpangan

dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat

menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu dIdentifikasi

dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan dari masyarakat dalam

bentuk pengaduan masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan adanya setiap

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai di

lingkungan Badan POM.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan, Badan POM telah menetapkan

Tata Cara Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan POM dalam Peraturan Badan

POM No.27 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan. Selain sebagai panduan tata cara pengaduan masyarakat, juga

dimaksudkan agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial

dalam penyelenggaraan pelayanan public serta ditangani secara cepat, tepat, efektif,

efesien dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

H a l a m a n | 4



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Bagi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Secara Nasional;

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

7. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di

Lingkungan Badan POM. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1132)

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat Triwulan I tahun 2021 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim

Penanganan Pengaduan Inspektorat I Badan POM atas pelaksanaan pengelolaan

penanganan pengaduan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi

adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan serta pencapaian penanganan

pengaduan masyarakat yang diakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Inspektorat I.

H a l a m a n | 5



BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum

Pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat I adalah laporan dugaan

penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun

konfirmasi terhadap pelayanan.

Penanganan atas suatu aduan masyarakat meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan,

pembuktian (melalui konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan) pelaporan,

rekomendasi, pengarsipan dan tindak lanjut dan pemantauan pengaduan.

Pengaduan masyarakat terbagi atas:

a. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya

mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang

mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

b. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya

mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain

sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan masyarakat.

1. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Penerimaan penyampaian pengaduan berkadar pengawasan dan pengaduan tidak

berkadar pengawasan melalui :

a. Datang Langsung

Pelapor dapat datang langsung menemui petugas pengaduan ke Inspektorat I

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Gedung I Lt.2, Jl. Percetakan Negara

Nomor 23, Jakarta Pusat.

b. Surat Alamat surat ditujukan kepada Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Gedung i Lt.2, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.

c. Email Alamat email : [email protected]

H a l a m a n | 6



d. Telepon/fax

Telp : (021) 4246726

e. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)

Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM dibentuk untuk menerima pengaduan

dan permintaan informasi dari masyarakat. Pengaduan yang terkait dugaan

penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berasal dari unit kerja pada

wilayah pengawasan Inspektorat I, selanjutnya akan diteruskan oleh ULPK kepada

Inspektorat I untuk selanjutnya dilakukan telaah lebih dalam.

2. Penelaahan

Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan masyarakat setidak tidaknya meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Merumuskan inti masalah yang diadukan;

b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;

c. Meneliti dokumen/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi

pengaduan yang baru diterima;

d. Menetapkan hasil penelahaan pengaduan masyarakat untuk proses penanganan

selanjutnya.

3. Pembuktian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan wajib diselesaikan dengan

melakukan pembuktian atas kebenaran substansinya melalui kegiatan-kegiatan,

sebagai berikut:

a Pemeriksaaan

a) Telaah Lanjutan

Telaah lanjutan dilakukan sebagai berikut:

a.1. Mempelajari dan merumuskan permasalahan

a.2 Pemaparan hasil rumusan kepada pimpinan instansi untuk kasus-

kasus yang signifikan

a.3 Merumuskan bahwa pengaduan sudah mengarah kepada adanya

pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

b) Konfirmasi

Kegiatan Konfirmasi dilakukan sebagai berikut:

b.1 Mengidentifikasi terlapor

b.2 Mencari informasi tambahan dari sumber lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang diadukan sebagai bahan pendukung.

H a l a m a n | 7



c) Klarifikasi

Kegiatan klarifikasi dilakukan sebagai berikut:

c.1. Meminta penjelasan baik secara Isan maupun tertulis kepada pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan yang diadukan

c.2. Melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan

mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

c.3. Meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah disampaikan

oleh pihah-pihak yang telah dimintakan penjelasan

Hasil dari telaahan lanjutan, konfirmasi, dan klarifikasi pengaduan masyarakat

adalah berupa kesimpulan tentang perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan

atas permasalahan yang diadukan. Apabila hasilnya menyatakan tidak perlu

dilakukan pemeriksaan karena tidak cukup bukti, maka APIP agar

menginformasikan hasilnya kepada pelapor

b Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat paling Iambat

90 (sembilan puluh) hari setelah surat pengaduan diterima oleh APIP, kecuali

ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c Pelaporan

a) Laporan hasil pemeriksaan disusun secara sistematik, singkat, jelas dan

dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dari hasil telaahan

lanjutan, konfirmasi dan klarifikasi, pemeriksaan dengan data pendukung

serta saran tindak lanjut.

b) Hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang disalurkan oleh suatu

instansi pemerintah harus dilaporkan kepada pimpinan instansi yang

menyalurkan.

c) Hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat segera disampaikan oleh APIP

kepada:

c.1. Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja terlapor;

c.2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

d) APIP wajib melaporkan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat

secara berkala (setiap semester) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

H a l a m a n | 8



d Perlindungan terhadap Pelapor dan Terlapor

Selama proses pembuktian pengaduan, Badan Pengawas Obat dan Makanan

wajib memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar baik kepada

pelapor maupun terlapor.

4. Penyelesaian Hasil Penanganan

a Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat agar ditindaklanjuti sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:

a) Tindakan administratif;

b) Tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

c) Tindakan gugatan perdata;

d) Tindakan pengaduan perbuatan pidana;

e) Tindakan penyempurnaan manajemen instansi yang bersangkutan.

b Terhadap Pelapor

Pimpinan instansi, atau pejabat yang diberi wewenang dapat menyampaikan

informasi hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat kepada pelapor.

c Terhadap Terlapor

a) Apabila hasil pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya, pimpinan Badan

Pengawas Obat dan Makanan segera mengembalikan nama baik terlapor;

b) Apabila hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, pimpinan Badan

Pengawas Obat dan Makanan segera mengambil tindakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d Terhadap Hasil Pemeriksaan

a) Apabila pelapor merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan dan

menyampaikan pengaduan masyarakat kembali disertai dengan bukti

pendukung yang memadai, pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan

perlu melakukan pengkajian ulang terhadap hasil pemeriksaan;

b) Terhadap hasil pemeriksaan yang dianggap kurang memadai atau tidak

sesuai dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya, APIP dapat melakukan

verifikasi atas kebenaran hasil pemeriksaan tersebut.

B. Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Inpektorat I

1. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Pada periode TRIWULAN I Tahun 2021 tidak terdapat pengaduan masyarakat yang

masuk ke Inspektorat I.

H a l a m a n | 9



Selama Tahun 2021 Inspektorat I telah menerima pengaduan sesuai Tabel

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:

No Tanggal Surat Pelapor Terlapor Substansi

Pengaduan

Isi Pengaduan

1 28 Januari

2021

Wadah

Forum

Swadaya

Masyarakat

(WFSM)

Kepala BPOM Tuntutan

Pengembalian

Kerugian Negara

Pengaduan dari WFSMI tentang

Pekerjaan Konstruksi Pengadaan

Gedung D BPOM kurang optimal

dan terdapat kekurangan volume

dan perbedaan spesifikasi

pekerjaan dengan kerugian negara

sebesar Rp1.591.110.000,- secara

garis besar berisi :

a. Tuntutan pengembalian

kerugian negara sebesar

Rp1.591.110.000,- merupakan

jumlah total dari pemborosan

atas pekerjaan struktur pondasi

Gedung D senilai

Rp1.028.105.000,- ditambah

dengan kekurangan volume dan

perbedaan spesifikasi atas

pekerjaan struktur, arsitektur

dan ME senilai Rp563.005.000,;

b. WFSMI menuntut agar kerugian

negara sebesar

Rp1.591.110.000,- perlu segera

ditindaklanjuti melalui proses

penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan (TP) dan/atau

Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

c. Apabila pengaduan tidak

direspon maka laporan

pengaduan akan dilaporkan

kepada Aparat Penegak Hukum

(KPK, Kejaksaan Agung dan

Polri)

2. Resume Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Inspektorat I

Selama periode Triwulan I Tahun 2021 Inspektorat I menerima 1 (satu) laporan

pengaduan masyarakat. Penjelasan secara rinci untuk penanganan pengaduan

masyarakat selama Triwulan I Tahun 2021 sebagai berikut:

H a l a m a n | 10



a Pengaduan dari Wadah Forum Swadaya Masyarakat (WFSM)

Pengaduan ini dilatarbelakangi oleh Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Gedung D

BPOM kurang optimal dan terdapat kekurangan volume dan perbedaan

spesifikasi pekerjaan dengan kerugian negara sebesar Rp1.591.110.000.

Selanjutnya Tim Inspektorat I telah melakukan penelusuran terhadap kasus ini.

Berdasarkan penulusuran oleh Tim Inspektorat Utama, ditemukan:

1. Pengaduan dari WFSMI tersebut merupakan temuan pemeriksaan BPK pada

aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu temuan

“Perencanaan pada Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Pembangunan Gedung

D BPOM Kurang Optimal dan Terdapat Kekurangan Volume dan Perbedaan

Spesifikasi Pekerjaan senilai Rp563.005.000,00.” Temuan pemeriksaan

tersebut sudah tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI

Nomor : 3a/HP/XIX/05/2020 tertanggal 22 Mei 2020 yang telah diterima Badan

POM pada tanggal 21 Juli 2020;

2. Badan POM telah menindaklanjuti semua rekomendasi BPK RI pada poin 5,

berupa surat instruksi Kepala Badan POM, surat instruksi Sekretaris Utama,

surat pernyataan PPK akan lebih cermat dalam merencanakan pengadaan,

menetapkan HPS, melakukan proses pengadaan dan mengendalikan kontrak

sesuai ketentuan serta telah dilakukan penyetoran ke kas Negara dari PT. PP

Urban sebesar Rp563.005.000,- pada tanggal 23 September 2020, dinilai BPK

sdh SS;

3. Besaran temuan yang harus diproses dengan TP/TGR menurut Wadah Forum

Swadaya Masyarakat Indonesia (WFSMI) yaitu sebesar Rp1.591.110.000,-

(Rp563.005.000,- + Rp1.028.105.000,-) tidak sesuai rekomendasi BPK,

dimana pada LHP disampaikan bahwa Rp1.028.105.000,- adalah temuan

pemborosan atas Pekerjaan Struktur Pondasi Gedung D dan tidak ditagihkan

ke penyedia untuk disetorkan ke kas negara;

Menindaklanjuti hasil penelusuran tersebut di atas, Inspektorat Utama

memberikan saran agar pengaduan dari WFSMI dijawab secara normatif oleh Biro

Hukum dan Organisasi mewakili Badan POM dengan menjelaskan bahwa

pengaduan tersebut sudah terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan

seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Badan POM secara tuntas

H a l a m a n | 11



BAB III

HAMBATAN DAN EVALUASI

A. Hambatan

Pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan TRIWULAN

I Tahun 2021, Inspektorat I Badan POM tidak terlalu menemukan hambatan signifikan

baik dari internal maupun dari eksternal. Perlu adanya strategi khusus dari Tim

Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat I agar pengguna jasa lebih terbuka

dalam menyampaikan pengaduan apabila terdapat permasalahan dalam hal pelayanan

publik. Kegiatan sosialisasi tentang fasilitas pengaduan yang dapat digunakan untuk

penyampaian pengaduan perlu lebih ditingkatkan.

B. Evaluasi

Evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara berjenjang pada tingkat

penyelenggara oleh Inspektorat I ke Inspektorat Utama dan pada tingkat Nasional oleh

Kepala Badan POM. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan. Hasil evaluasi

digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.

H a l a m a n | 12



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di

lingkungan Inspektorat I mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan;

2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk Pengelolaan Penanganan Pengaduan

Masyarakat, diharapkan akan mempermudah akses bagi masyarakat pengguna

layanan, sekaligus sebagai alat kontrol pemantauan terhadap kinerja dan kepatuhan

dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka mengimplementasikan pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat

yang dapat ditangani dengan baik dan benar serta efektif dan efisien untuk mendorong

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka:

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat harus menerapkan prinsip Kepastian Hukum,

Transparansi, Koordinasi, Efektifitas dan Efisiensi, Obyektivitas, Proporsionalitas,

Kerahasiaan, Adil serta Independen;

2. Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan wajib diselesaikan dengan

melakukan pembuktian atas kebenaran substansinya melalui kegiatan Pemeriksaan,

Konfirmasi serta Klarifikasi;

3. Perlu adanya peran aktif serta partisipasi masyarakat untuk ikut serta mewujudkan

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap unit teknis pelayanan publik,

khususnya unit yang pernah menjadi terlapor agar meningkatkan mutu dan pelayanan

terhadap customer serta melakukan fungsi pelayanan publik sesuai SOP;

2. Menciptakan koordinasi yang baik dengan unit kerja lain dalam penanganan

pengaduan masyarakat;

3. Mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

H a l a m a n | 13



4. Inspektorat I melakukan persamaan persepsi dan mekanisme dalam penanganan

pengaduan masyarakat terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik di Lingkungan

Badan POM agar penanganan pengaduan lebih terkoordinasi, ditangani dengan

baik dan benar serta efektif dan efisien;

5. Mendorong peran aktif serta partisipasi masyarakat untuk ikut serta mewujudkan

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN …

Documents

Transcript of LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN …