AKSELERASI PENINGKATAN AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH BERBASIS DAYA SAING DAERAH BERBASIS
OTONOMI DESAOTONOMI DESA
Oleh :
WALUYO, M. Si(Kepala Litbang Bappeda Kabupaten Sumedang)
DISAMPAIKAN DALAM ACARA PELEPASAN KKN MAHASISWA
S - 1 PAI STAI SEBELAS APRIL SUMEDANG
19 JUNI 2007
ISU PENTING DALAM AGENDA PENGEMBANGAN DAYA ISU PENTING DALAM AGENDA PENGEMBANGAN DAYA SAING EKONOMI DAERAHSAING EKONOMI DAERAH
Pelaku Usaha Skala KecilPelaku Usaha Skala Kecil
• Usaha Kecil tidak terisolasi dari lingkungan bisnis• Pemihakan kpd Usaha kecil adalah memberikan prioritas untuk
mengantarkannya menjadi lebih berdaya saing
• Usaha Kecil tidak terisolasi dari lingkungan bisnis• Pemihakan kpd Usaha kecil adalah memberikan prioritas untuk
mengantarkannya menjadi lebih berdaya saing
RegionalisasiRegionalisasi• Daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan daerah
di sekelilingnya• Kolaborasi lintas daerah merupakan pendukung daya saing
nasional
• Daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan daerah di sekelilingnya
• Kolaborasi lintas daerah merupakan pendukung daya saing nasional
Pijakan Klaster IndustriPijakan Klaster Industri
• Keberadaan lapisan pemasok, industri pendukung dan terkait merupakan landasan formasi klaster industri
• Perkuatan hubungan bisnis (linkage) merupakan agenda prioritas
• Keberadaan lapisan pemasok, industri pendukung dan terkait merupakan landasan formasi klaster industri
• Perkuatan hubungan bisnis (linkage) merupakan agenda prioritas
Instrumen KebijakanInstrumen Kebijakan
• Agenda kolaborasi, strategi dan prioritas pengembangan perlu dituangkan dalam instrumen kebijakan yang mendukung
• Agenda kolaborasi, strategi dan prioritas pengembangan perlu dituangkan dalam instrumen kebijakan yang mendukung
Lembaga KolaborasiLembaga Kolaborasi
• Diperlukan kelembagaan yang dapat mengawal agenda peningkatan daya saing.
• Jika lembaga yang sudah ada tidak mencukupi, dibutuhkan dibentuknya lembaga baru
• Diperlukan kelembagaan yang dapat mengawal agenda peningkatan daya saing.
• Jika lembaga yang sudah ada tidak mencukupi, dibutuhkan dibentuknya lembaga baru
UNSUR-UNSUR PENTING DALAM UNSUR-UNSUR PENTING DALAM PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAHPENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH
1. Pengetahuan yang merupakan satu di antara sumber daya terpenting dalam pembangunan daya saing daerah;
2. Kemampuan inovasi akan semakin menentukan keberhasilan bisnis/ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi;
3. Kompetensi merupakan basis untuk fokus aktivitas produktif eko. daerah;
4. Jaringan/keterkaitan rantai nilai akan menjadi ”pola” aktivitas ekonomi terbaik;
5. Faktor lokalitas semakin menentukan keunggulan dalam persaingan global (keunggulan dalam tata persaingan global semakin ditentukan oleh kemampuan bersaing dengan bertumpu pada potensi terbaik lokal).
Era pengetahuan/inovasi dlm pembangunan daerah
urgensi prakarsa/upaya pembangunan ekonomi urgensi prakarsa/upaya pembangunan ekonomi daerah/lokal yang semakin sarat dengan pengetahuan daerah/lokal yang semakin sarat dengan pengetahuan
akan mendorong peningkatan daya saingakan mendorong peningkatan daya saing daerahdaerah
PengembanganBisnis Baru
PerbaikanBisnis yang Ada
(Existing)
InvestasiDari Luar
(Inward Investment)
Litbangyasa Pasokan teknologi
Daya Saing yang Lebih Tinggi Investasi untuk
Inovasi
ROI yang Lebih Tinggi
Siklus yang Makin Menguat(Dari vicious cycle menjadi virtuous
cycle)Faktor keunggulanlokalitas
Pengetahuan/Teknologi
RantaiPemasokTeknologi
RantaiNilai Produksi
• Akumulasi Aset (Tangible & Intangible)
• Peningkatan Kompetensi
SUMBER KEMAJUAN EKONOMI LOKAL/DAERAHSUMBER KEMAJUAN EKONOMI LOKAL/DAERAH
DATA PENTING BAGI PENYUSUNAN DATA PENTING BAGI PENYUSUNAN INDIKATOR/PROFIL INOVASIINDIKATOR/PROFIL INOVASIDAN DAYA SAING DAERAHDAN DAYA SAING DAERAH
INDIKATOR DAN PRINSIP PENETAPAN INDIKATOR INDIKATOR DAN PRINSIP PENETAPAN INDIKATOR (PENGUKURAN)(PENGUKURAN)
Atribut atau faktor yang (dapat) dikuantifikasi yang menjadi proksi (pendekatan) tentang “perilaku, sifat atau kinerja” tertentu dari sesuatu yang ditelaah
1. Relevan, penting, bermanfaat bagi proses pembelajaran 2. Menunjukkan hal (atribut, karakteristik, kinerja) yang
spesifik, dapat dipahami3. Besaran yang dapat diukur (secara kuantitatif ~ nominal,
ordinal, rasio/interval)4. Data dapat tersedia (disediakan), dapat diakses (dapat
diperoleh)5. “Terkait” dengan waktu tertentu, ukuran dapat diperoleh
dalam waktu/tempo yang dapat diterima.
PRINSIP PENETAPAN INDIKATOR (PENGUKURAN)
PENGERTIAN INDIKATOR
VisiVisidalam dalam
Peningkatan Peningkatan Daya Saing dan Daya Saing dan Kohesi Sosial Kohesi Sosial
20102010
VisiVisidalam dalam
Peningkatan Peningkatan Daya Saing dan Daya Saing dan Kohesi Sosial Kohesi Sosial
20102010
Budaya inovasi
Budaya inovasi
Perkem
bangan sistem
Perkem
bangan sistem
inovasi dan klaster
inovasi dan klaster
industri
industri
Keselarasan
den
gan
Keselarasan
den
gan
perkem
ban
gan
glo
bal
perkem
ban
gan
glo
balK
eran
gka
umum
yan
g ko
ndus
if
Ker
angk
a um
um y
ang
kond
usif
bagi
inov
asi d
an b
isni
s.
bagi
inov
asi d
an b
isni
s.
kele
mba
gaan
dan
day
a
kele
mba
gaan
dan
day
a
duku
ng ip
tek/
litba
ng d
an
duku
ng ip
tek/
litba
ng d
an
kem
ampu
an a
bsor
psi U
KM
kem
ampu
an a
bsor
psi U
KM
Ko
lab
ora
si b
agi i
no
vasi
Ko
lab
ora
si b
agi i
no
vasi
dan
dif
usi
ino
vasi
, pra
ktik
dan
dif
usi
ino
vasi
, pra
ktik
bai
k/te
rbai
k d
an/a
tau
bai
k/te
rbai
k d
an/a
tau
has
il lit
ban
g
has
il lit
ban
g
Sasaran KuantitatifSasaran KuantitatifSasaran KuantitatifSasaran Kuantitatif
KERANGKA PERANCANGAN PRAKARSA DAN INDIKATOR KERANGKA PERANCANGAN PRAKARSA DAN INDIKATOR CAPAIANCAPAIAN
Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial Indikator . . .
Kesejahteraan / Kemakmuran Indikator . . .
Kesejahteraan / Kemakmuran Indikator . . .
Indikator . . .
Program / AktivitasProgram / Aktivitas
• Indikator . . .
1Perbaikan Kerangka
Umum
1Perbaikan Kerangka
Umum
Indikator . . .
2Perkembang
-an Kelemba-
gaan & Daya Dukung
Iptek, serta Absorpsi
UKM
2Perkembang
-an Kelemba-
gaan & Daya Dukung
Iptek, serta Absorpsi
UKM Indikator . . .
3Perkembang
-an Kolaborasi Inovasi &
Difusi
3Perkembang
-an Kolaborasi Inovasi &
Difusi
Indikator . . .
4Perkembang-an Budaya
Inovasi
4Perkembang-an Budaya
Inovasi
Indikator . . .
5Perkembang
-an SI & Klaster Industri
5Perkembang
-an SI & Klaster Industri
Indikator . . .
6Keselarasan
Global
6Keselarasan
Global
KapabilitasKapabilitas
• Indikator . . .
Sumber dayaSumber daya
• Indikator . . .
SIMPLIFIKASI KERANGKA AGENDASIMPLIFIKASI KERANGKA AGENDA
FAKTOR KUNCI KEBERHASILANFAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
PembelajaranKebijakan dan
instrumen kebijakan
Kolaborasi sinergis
Perbaikan iklim dan budaya
Sikap dan kapabilitas
Sumber daya dan alokasi dana
Kehendak kuat,
kepeloporan, konsistensi
MasukanMasukan KeluaranKeluaran OutcomesOutcomes DampakDampak
FEEDBACK
EVALUASI
Pembiayaan Keterlibatan/
kontribusi industri
Institusi kolaborasi/ kemitraan litbang
Teknologi inovatif
Akumulasi keahlian
Perbaikan fasilitas
Akselerasi adopsi
Aktivitas komersial
HKI Penguasaan
teknologi Produktivitas
klaster relevan
Daya saing klaster
Kapasitas inovatif
Manfaat ekonomi luas
ILUSTRASI PENETAPAN SISTEM PENGUKURAN
DA
MP
AK
EK
ON
OM
ID
AM
PA
K E
KO
NO
MI
Jangka PendekJangka Pendek Jangka MenengahJangka Menengah Jangka PanjangJangka Panjang
1010
TahunTahun
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 99
KompetisiKompetisiProposalProposal
Awal programAwal program Penyelesaian Program/ Sub-program (Aktivitas)
Post-Project Period
Manfaatekonomi keseluruhan
Manfaat bagi pihak yang terlibat
Kolaborasi litbang Akselerasi litbang &
komersialisasi hasil Pengembangan
teknologi inovatif– Paten– Publikasi– Keunggulan daya
saing– Prototipe produk &
proses
Aktivitas komersial – Produk baru– Proses baru– Lisensi
Attraction of capital Aliansi strategis Company growth
Dampak ekonomi luas:– Return on investment
– Public– Private– Social
– Inter-industry diffusion– Bisnis baru– Peluang kerja baru– Peningkatan PDB &
hasil pajak– Dampak sosial
ILUSTRASI PENGUKURAN KEBERHASILAN PROGRAMILUSTRASI PENGUKURAN KEBERHASILAN PROGRAM
DAMPAK LANGSUNG
(Contoh)
DAMPAK YANG LEBIH LUAS
(Contoh)
KELUARAN(Contoh)
DAMPAK TAK LANGSUNG
(Contoh)
AKTIVITAS, PROSES,KE-TERKAITAN
(Contoh)
Indikator yang relatif lebih “mudah” diukur
Indikator yang relatif lebih sulit diukur
Pengukuran Kinerja
(Performance Measurement)
Rantai Hasil (Results Chain)
Faktor-faktor Eksternal Bidang di luar kendali “sistem”
Dampak akhir/final outcomes
(societal impacts)
Dampak antara/ intermediate
outcomes (indirect impacts)
Dampak langsung/ immediateoutcomes
(direct impacts)
Output/ Deliverables
Aktivitas(program/ kegiatan)
Input(sumber daya)
Faktor-faktor InternalBidang di bawah kendali “sistem”
INPUT: (Contoh)
• Potensi komersial• SDM terampil• Produk baru• Aksesibilitas• Penetrasi difusi• Kesempatan bisnis• Kesempatan kerja• Pengambilan keputusan yang lebih baik• Kewirausahaan
• Dampak Ekonomi - perkembangan & pertumbuhan• Dampak Sosial - kualitas hidup & lingkungan • Kebijakan - SIN/SID yang efektif
• TKT / TRL• Adopsi, transfer, difusi • Publikasi• Keluaran HKI• Publikasi• Metodologi baru• SDM terlatih
• Produk inovatif• Proses inovatif• Peningkatan daya saing• Perkembangan investasi• Tenaga kerja lebih produktif• Penurunan pengangguran
• Litbang• Prakarsa inovasi, alih & difusi• Kerjasama• Pengem-bangan pembiayaan• Analisis• Pelatihan
• SDM• Pembiayaan• Material/bahan• Manajemen• Kepemimpinan
ILUSTRASI SIMPLIFIKASI KERANGKA LOGISILUSTRASI SIMPLIFIKASI KERANGKA LOGIS
DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DAERAHDAERAH
No Data
1 Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan (jumlah penduduk yang berpendidikan di atas SMU).
2 Rata-rata lama sekolah (untuk penduduk kelompok usia di atas 15 tahun)
3 Rasio pendaftaran kasar pendidikan tinggi di bidang sains dan enjineering (%)
4 Jumlah peneliti dan/atau perekayasa.
5 Total anggaran litbang pemerintah daerah (dan pemerintah pusat dan propinsi).
6 Pengeluaran swasta untuk kegiatan litbang.
7 Dana pemerintah yang digunakan oleh pihak lain (dana extramural).
8 Kolaborasi riset antara universitas dan/atau lembaga litbang dengan perusahaan atau pihak lain.
9 Keuangan di daerah.
10 Ketersediaan modal ventura, dalam hal ini besarnya dana yang disalurkan untuk penelitian.
DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DAERAHDAERAH (lanjutan)
No Data
11 Infrastruktur:
a. Sambungan telepon
b. Pengguna komputer
c. Pengguna internet (Internet hosts)
d. Konsumsi energi listrik per kapita
12 Perijinan usaha/investasi di daerah (lama proses, biaya, mekanisme, kebijakan daerah yang relevan).
13 Jumlah paten (dan jenis HKI lain).
14 Spesialisasi daerah.
15 Arus (dinamika) ekonomi daerah.
16 Klaster industri yang berkembang baik.
17 Produktivitas tenaga kerja atau nilai tambah per tenaga kerja (pada setiap sektor).
18 Produktivitas tenaga kerja atau nilai tambah per tenaga kerja (pada setiap klaster industri).
19 Produktivitas menurut skala usaha.
DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DATA UNTUK INDIKATOR INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH DAERAH (lanjutan)
No Data
20 Perkembangan unit usaha.
21 Formasi bisnis (perusahaan) pemula.
22 Perkembangan IPM
23 Ekspor dalam kategori teknologi menengah & tinggi (sebagai % dari ekspor total) dari daerah ke luar daerah (termasuk ke pasar internasional)
DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANGDI KABUPATEN SUMEDANG
Kekuatan Mayoritas penduduk desa merupakan usia angkatan kerja (produktif)
mencapai 66,06 % Potensi sumber daya alam desa yang cukup melimpah dan beberapa
potensi unggulan khas Masih terpeliharanya budaya gotong royong
Kelemahan Kualitas sumber daya aparatur desa belum optimal Penduduk miskin yang berada di pedesaan masih cukup besar Sarana infrastruktur pedesaan masih terbatas Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi
yang dimiliki.
Peluang Adanya Dana Alokasi Desa (baik umum maupun khusus
yang setiap tahunnya makin meningkat) serta adanya tunjangan bagi aparatur desa
Adanya program Raksa Desa serta program SKPD lainnya yang masuk desa
Adanya pembinaan yang intensif dari tingkat kecamatan dan kabupaten
Terbukanya pasar bagi produk-produk lokal yang mempunyai keunggulan khas
Ancaman Berkembangnya budaya konsumeristif Meningkatnya harga kebutuhan pokok Belum optimalnya koordinasi antar sektor (SKPD) dalam
mendorong pembangunan desa Globalisasi dan perdagangan bebas
KONDISI EXISTING PEDESAAN KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANGDI KABUPATEN SUMEDANG
1. Tingginya Angka Kemiskinan
Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan Jmlh perkembangan pddk miskin dengan berbagai alasan terus meningkat
No Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006
PRA
KS
KS.I PRA
KS
KS.I PRA
KS
KS.I PRA
KS
KS.I PRA
KS
KS.I
1. 1.701 40.747 1.689 44.184 1.605 48.016 2.545 51.539 8.692 65.453
Total 42.448 45.873 49.621 54.084 74.145
KONDISI EXISTING PEDESAAN KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANGDI KABUPATEN SUMEDANG
2. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan Dasar
Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan dpt dilihat Kualitas Infrastruktur Pendidikan Dasar
No Kondisi Jumlah Total
1 Rusak Ringan 693
2 Rusak Sedang 963
3 Rusak Berat 1056
KONDISI EXISTING PEDESAAN KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANGDI KABUPATEN SUMEDANG
3. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Jalan Desa
Dari 262 Desa yang tersebar di 26 Kecamatan dpt dilihat Kualitas Infrastruktur jalan Desa sebagai berikut :
No Kondisi Jalan 2005 2006
1 Jalan beraspal baik/sedang
36,761 km 36,761 km
2 Jalan beraspal Rusak 253,925 km 253,925 km
3 Jalan berbatu 436,898 km 436,898 km
4 Jalan tanah 13,773 km 13,773 km
Panjang Total 1.692,208 km 1.714,668 km
KONDISI EXISTING PEDESAAN KONDISI EXISTING PEDESAAN DI KABUPATEN SUMEDANGDI KABUPATEN SUMEDANG
4. Tingginya Jumlah Pengangguran dipedesaan5. Rendahnya Akses Lapangan Pekerjaan dan akses ekonomi di pedesaan6. Semakin berkurangnya Luas Lahan Areal pertanian sebagai sumber
mata pencaharian masyarakat di pedesaan. ( Mata pencaharian penduduk Kabupaten Sumedang sebagian besar
terkonsentrasi di sektor pertanian sebanyak 44,4% diikuti oleh sektor perdagangan besar/kecil, hotel dan restoran sebesar 19% sektor industri 17,10% dan sektor pemerintahan dan hankam 15,94% dari total jumlah penduduk. )
7. Kondisi Gizi Buruk dan rentannya masalah kesehatan Dan sejumlah permasalahan lain yang melingkupi masyarakat ditingkat
pedesaan.Sumuanya itu membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam konteks pembangunan desa di Kabupaten Sumedang
PROSPEK PEMBANGUNAN PROSPEK PEMBANGUNAN DESA KE DEPAN DI KAB. SUMEDANGDESA KE DEPAN DI KAB. SUMEDANG
Pembangunan desa ke depan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam kerangka semangat otonomi desa
Pembangunan desa perlu ditopang oleh kuatnya modal sosial masyarakat desa
Berbagai bantuan ke desa hendaknya ditempatkan sebagai sebuah stimulan
Pembangunan desa harus didasarkan pada sebuah perencanaan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah
Perencanaan jangka menengah desa di Kabupaten Sumedang dituangkan dalam sebuah Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa (RUPOD)
VISI PENGEMBANGAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN SUMEDANG :
“Terwujudnya Akselerasi Pengembangan Otonomi Desa Guna Mendukung Pencapaian Visi Kabupaten Sumedang
Tahun 2008“
VISI KABUPATEN SUMEDANG :
“Terwujudnya Kabupaten Sumedang sebagai daerah Agribisnis dan Pariwisata yang didukung oleh masyarakat
beriman dan bertakwa, yang maju dan mandiri, sehat, demokratis, berwawasan lingkungan serta menjunjung
tinggi hukum “
AKSELERASI PENINGKATAN AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DAYA SAING DAERAH
BERBASIS OTONOMI DESA PERLU DIDUKUNG BERBASIS OTONOMI DESA PERLU DIDUKUNG MELALUIMELALUI
Peningkatkan Kapasitas Menejemen Pemerintahan Desa & Menejemen Pemb. Desa
Peningkatkan dan Pengembangan Kualitas SDM masy. Desa melalui berbagai program pelatihan dan kecakapan live skill
Peningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengelola berbagai potensi dan komoditas unggulan yg dimiliki
A.A. PEPEningkatan Kapasitas ningkatan Kapasitas menejemen menejemen Pemerintahan Pemerintahan DesaDesa dan pembangunan Desa dan pembangunan Desa melalui kebijakan :melalui kebijakan :
1. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa, melalui program :
Identifikasi dan Klasifikasi kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
Penyusunan Perangkat Legislasi dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Kewenangan Desa;
Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Supra Desa kepada Desa.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah Desa, melalui program :
Penataan organisasi Pemerintahan Desa; Optimalisasi ketatalaksanaan adminitrasi pemerintahan
Desa; Pengembangan budaya organisasi pada pemerintahan
Desa.
3. Peningkatan pembinaan aparat pemerintahan desa, melalui program :
Penataan personil pemerintahan desa; Peningkatan kualitas SDM aparat Desa melalui
pendidikan dan pelatihan; Pengembangan kompetensi aparat Desa.
4. Peningkatan efektivitas penerimaan dan pengelolaan keuangan/pembiayaan Desa, melalui program :
Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Desa; Pengembangan Badan Usaha Milik Desa; Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan bagi
aparat Desa; Penyempurnaan perangkat peraturan dan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa; Penyempurnaan manajemen dan sistem penganggaran
serta pertanggungjawaban keuangan desa.
5. Peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan perlengkapan / sarana dan prasarana pemerintahan desa, melalui program :
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat;
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.
6. Peningkatan efektivitas fungsi perencanaan melalui : Optimalisasi fungsi perencanaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Desa; Optimalisasi pelaksanaan fungsi LPMD sebagai lembaga
perencana di tingkat desa; Optimalisasi dan efektivitas forum Musyawarah
Pembangunan tingkat Desa.
7. Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan, melalui program : Peningkatan efektivitas pengawasan Pemerintah Supra
Desa; Peningkatan efektivitas pengawasan masyarakat dan
lembaga-lembaga kemasyarakatan.
8. Mengoptimalkan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan di tingkat Desa, melalui program :
Penyempurnaan/penyesuaian Perda tentang BPD; Optimalisasi pelaksanaan fungsi representasi BPD; Peningkatan kompetensi legislasi anggota BPD.
9. Pendayagunaan fungsi dokumentasi dan kearsipan, melalui program :
Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan ketatausahaan administrasi desa;
Peningkatan kualitas pengarsipan administrasi desa.
B.B. PPeningkatkan eningkatkan dan dan PePengembangan Kualitasngembangan Kualitas SDM melalui SDM melalui berbagai program pelatihan dan kecakapan live skill masy berbagai program pelatihan dan kecakapan live skill masy DesaDesa, melalui kebijakan :, melalui kebijakan :
1. Peningkatan kualitas pendidikan individu masyarakat perdesaaan, melalui program :
Peningkatan ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di pedesaan;
Peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di pedesaan;
Pengembangan pendidikan kejuruan yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal pedesaan.
2. Peningkatan kualitas kesehatan individu masyarakat perdesaan, melalui program :
Peningkatan ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di pedesaan;
Peningkatan kualitas layanan kesehatan di pedesaan; Perbaikan gizi masyarakat Desa, khususnya anak balita dan
ibu hamil; Perbaikan sanitasi lingkungan perdesaan; Pengembangan perilaku sehat masyarakat Desa.
3. Peningkatan kualitas ekonomi khususnya kemampuan daya beli perorangan masyarakat Desa, melalui program :
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di perdesaan;
Pengembangan kawasan agrobisnis dan agrowisata berbasis kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
Penyertaan investasi masyarakat Desa dalam kegiatan usaha agrobisnis dan pariwisata;
Pengembangan usaha ekonomi lokal pedesaan berdasarkan keunggulan produk lokal dan wilayah (one village - one product).
C.C. Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat DesaMasyarakat Desa melalui kebijakan : melalui kebijakan :
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa serta kesadaran berpolitik, melalui program :
Peningkatan peran serta seluruh stakeholder desa dalam proses perencanaan di tingkat Desa (Musrenbang Tingkat Desa);
Peningkatan peran serta langsung masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa melalui kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat;
Peningkatan peran serta dan akses perempuan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa;
Pembinaan dan pendidikan politik bagi masyarakat desa;
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan poltik lokal dan nasional.
2. Peningkatan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, melalui program :
Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa;
Pengembangan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Peningkatan hubungan berpemerintahan antara pemerintahan Desa dengan masyarakat yang sinergis dan harmonis, melalui program :
Peningkatan sosialisasi program-program pembangunan di tingkat desa;
Peningkatan responsibilitas Pemerintah Desa terhadap masalah-masalah kemasyarakatan;
Peningkatan kualitas layanan administrasi bagi masyarakat di tingkat desa.
4. Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, melalui program :
Pengembangan manajemen informasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
Peningkatan akseptabilitas pemerintah desa.
TERIMA KASIHSELAMAT MELAKSANAKAN KKN
SEMOGA SUKSES
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Kabupaten SumedangJl. Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang
Top Related