Valuasi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kawasan Konservasi Terumbu Karang

OLEH :

Sukardi

KONSENTRASI MANAJEMEN KELAUTAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

2011

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumberdaya wilayah pesisir, termasuk kawasan konservasi terumbu karang,

merupakan sumberdaya alam yang bersifat milik umum (public good), terbuka, dan tidak

mengikuti hukum kepemilikan. Selain itu, beberapa unsur sumberdayanya tidak memiliki

mekanisme pasar dimana harga dapat berperan sebagai instrument penyeimbang

antara permintaan dan penawaran, Manusia yang dipandang sebagai homoeconomicus

cenderung akan memaksimumkan manfaat total. Hal ini terlihat dari adanya indikasi

over eksploitasi sumberdaya wilayah pesisir dan eksternalitas negatif dari kegiatan

pembangunan wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu: 1) adanya penilaian secara benar dan

menyeluruh sehingga alokasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat dilakukan secara

proporsional, dan 2) adanya penilaian terhadap biaya lingkungan dan sosial

(environmental and social cost) dan menginternalisasikannya ke dalam kebijakan

ekonomi dan pembangunan. Teknik valuasi ekonomi sumberdaya wilayah pesisir sangat

diperlukan untuk tujuan tersebut.

1. 2 Devinisi

Valuasi ekonomi kawasan konservasi terumbu karang adalah suatu cara

penilaian atau upaya kuantifikasi barang dan jasa yang terdapat pada kawasan

konservasi terumbu karang ke dalam nilai uang, terlepas dari ada atau tidaknya nilai

pasar dari barang dan jasa tersebut. Nilai ekonomi diukur dalam terminologi kesediaan

membayar untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut (willingness to pay).

1. 3 Kegunaan

Kegunaan dari valuasi ekonomi kawasan konservasi terumbu karang adalah:

1. Sebagai alat bantu untuk mendapatkan manfaat barang dan jasa sumberdaya di

kawasan konservasi terumbu karang secara bijaksana dan proporsional.

2. Sebagai pintu gerbang proses internalisasi biaya lingkungan dan sosial ke dalam

kegiatan ekonomi dan pembangunan yang merupakan upaya nyata implementasi

konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

1. 4 Sasaran

Sasaran dari valuasi ekonomi sumberdaya di kawasan konservasi terumbu

karang adalah:

1. Manfaat Sosial Ekonomi masyarakat di Kawasan Terumbu Karang

2. Sumberdaya biofisik di kawasan konservasi terumbu karang,

3. Jasa lingkungan yang disediakan kawasan konservasi terumbu karang

1. 5 Konsep Willingnes To Pay (WTP), Willingnes To Accept (WTA) dan

Kesejahteraan Sosial

Total kesejahteraan sosial dari konsumsi barang atau jasa adalah setara dengan

jumlah kesediaan membayar (WTP) dari seluruh individu. Jumlah ini termasuk 1)

pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa, dan 2) surplus konsumen. Kegunaan

marjinal atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi setiap tambahan unit barang dan

jasa diasumsikan berkurang. Dengan demikian WTP untuk setiap tambahan unit juga

berkurang. Penggunaan harga pasar dikalikan dengan jumlah konsumsi merupakan

estimasi minimal dari kegunaan dalam pemanfaatan barang atau jasa lingkungan.

Surplus konsumen harus diperhitungkan untuk memperoleh manfaat utuh dari setiap

individu. Surplus konsumen dalam hal ini adalah konsep nilai bersih dari pengeluaran.

Terlihat bahwa barang dan jasa lingkungan yang tak memiliki harga pasar akan

menghasilkan surplus konsumen yang sangat besar karena harganya sama dengan nol,

sehingga bila musnah akan mengakibatkan hilangnya kegunaan yang sangat besar

pula.

Bila diasumsikan bahwa pasar 1) bebas dari gangguan dan 2) distribusi

pendapatan merata dalam masyarakat, maka kurva permintaan individu dapat

diaggregasikan menjadi kurva permintaan pasar. Dengan demikian kurva permintaan

pasar akan mencerminkan total WTP untuk barang dan jasa lingkungan. Kedua asumsi

ini sangatlah kuat. WTA adalah nilai kegunaan awal individu dari barang dan jasa

sebelum ada perubahan atau kesediaan individu untuk menerima kompensasi bila

barang dan jasa tersebut dimanfaatkan oleh individu lain atau diubah pemanfaatannya.

Perhatikan pertanyaan berikut ini:

1. Berapa banyak anda ingin dibayar bila kawasan terumbu karang ini diubah menjadi

kawasan konservasi?

2. Berapa banyak anda ingin dibayar bila anda dimohon untuk tidak merusak terumbu

karang ini?

3. Bandingkan dengan WTP yang mempertanyakan hal ini: berapa besar anda

kehilangan pendapatan yang sama dengan perubahan kesejahteraan akibat

perubahan terumbu karang menjadi kawasan konservasi?

Pemilihan penggunaan konsep WTP dan WTA dalam menilai sumberdaya

berkaitan erat dengan status kepemilikan sumberdaya (property right). Pada kasus

dimana sumberdaya pesisir telah memiliki sistem penguasaan yang sudah baik, WTA

untuk kompensasi kehilangan hak penguasaan menjadi lebih relevan daripada WTP.

Secara umum konsep WTP digunakan dalam situasi dimana pengguna sumberdaya

tidak secara jelas memiliki sumberdaya tersebut (barang publik, misal terumbu karang).

Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa rejim kelembagaan yang ada di wilayah

pesisir.

1. 6 Penawaran pasar dan biaya korbanan

Estimasi manfaat dari penggunaan sumberdaya pesisir juga mencakup biaya

sosial. Pada barang dan jasa yang dijual di pasar sempurna, harga pasar akan

mencerminkan biaya sesungguhnya dari masyarakat untuk memanfaatkannya dengan

alternatif pemanfaatan terbaik. Manfaat bersih yang dapat diturunkan dari alternatif

pemanfaatan terbaik disebut biaya korbanan sosial (social opportunity cost) atau harga

bayangan (shadow price). Bagi produsen biaya marjinal akan meningkat sejalan dengan

jumlah output, karena faktor-faktor teknologi dan karena sumberdaya sebagai bahan

proses produksi akan semakin langka. Penawaran pasar dari barang dicerminkan oleh

kurva biaya marjinal yang meningkat sejalan dengan jumlah produksi. Surplus produsen

adalah perbedaan antara penerimaan dari penjualan produk dengan biaya total

produksi, atau biaya korbanan dalam pasar yang sempurna. Surplus produsen

umumnya disebut sebagai rente ekonomi (economic rent) atau rente sumberdaya

(resource rent) pada kasus sumberdaya alam

Pada kasus sumberdaya pesisir (barang dan jasa) yang tidak diperdagangkan dalam

pasar, biaya sosial adalah biaya korbanan dari hilangnya manfaat bagi pengguna.

Sebagai contoh, terumbu karang yang diambil untuk bahan bangunan juga dapat

dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, sebagaimana perannya dalam mendukung

produksi perikanan. Nilai pemanfaatan tersebut akan lenyap bila terumbu karang

diambil, yang mencakup biaya korbanan, paling sedikit sama dengan surplus konsumen

yang dihasilkan oleh pemanfaatan untuk rekreasi. Dalam valuasi ekonomi ada kaitan

antara biaya dan manfaat, manfaat yang hilang adalah biaya dan biaya yang dapat

dihindari adalah manfaat (Dixon et al 1983).

1. 7 Nilai Ekonomi Terumbu Karang

Indonesia memiliki sekitar 17.500 km2 ekosistem terumbu karang (Moosa, et al,

1987) tersebar di seluruh wilayah perairan pesisir yang jernih, hangat, beroksigen serta

bebas dari padatan terlarut dan aliran air tawar yang berlebihan. Terumbu karang

Indonesia sangat beragam dan kaya. Seluruh tipe terumbu karang yang mencakup

terumbu karang melingkar, terumbu karang penghadang, atol dan bongkahan terumbu

karang (fringing reefs, barrier reefs, atoll, patch reefs) terdapat di perairan laut Indonesia.

Terumbu karang menyediakan berbagai pemakaian langsung dan tak langsung

yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir. Pemakaian

yang paling dominan dan paling bernilai adalah besarnya hasil yang dapat diperoleh dari

sumberdaya perikanan laut yang didukung oleh ekosistem terumbu karang dengan

estimasi sebesar 5 ton/km2 (Snedaker and Getter, 1985). Hasil ini tak terbatas pada

ikan dan crustacea yang sesungguhnya dipanen dari ekosistem terumbu karang tetapi

juga mencakup sejumlah besar varitas dan kuantitas organisme yang bergantung pada

ekosistem terumbu karang. Potensi panen lestari (MSY) ikan karang di perairan laut

Indonesia diduga sebesar 80.082 ton/tahun (Ditjen Perikanan, 1991). Dengan luas areal

terumbu karang Indonesia sekitar 17.500 km2 berarti potensi lestari ikan karang di

Indonesia 4,57 ton/tahun/km2. Perikanan karang komersial dan subsisten memiliki

kontribusi yang nyata terhadap ekonomi Indonesia. Masyarakat pesisir, khususnya yang

tinggal di pulau-pulau kecil (Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Taka Bone Rare, Tukang

Besi dan Padaido) telah memenfaatkan sumberdaya ikan, rumput laut dan sumberdaya

biologis lainnya untuk kehidupannya selama berabad-abad. Selanjutnya di beberapa

bagian Indonesia, terumbu karang secara tradisional telah dipakai oleh masyarakat

pesisir untuk mendukung kehidupannya dengan memanfaatkan berbagai jenis ikan dan

invertebrata lainnya (Burbridge and Maragos, 1985).

Pada dekade terakhir, keindahan alami dan keunikan terumbu karang menarik

jutaan turis domestik dan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Tempat seperti

Pulau Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Bunaken, Taka Bone Rate, Gili Trawangan

(Lombok Barat), Seram dan Teluk Cendrawasih yang memiliki keindahan terumbu

karang menjadi tujuan utama wisatawan. Nilai ekonomis wisata bahari ini sangat tinggi

karena tak hanya menghasilkan devisa tetapi juga efek pengganda lainnya seperti

perdagangan lokal dan regional, perniagaan, hotel dan restoran.

Struktur terumbu karang juga melindungi pulau, pantai yang bernilai, dan

kawasan industri dari ganasnya gelombang dan badai dan tenaga alami lainnya di laut.

Sebagai tambahan, telah dilaporkan bahwa ekosistem terumbu karang memiliki peran

utama dalam mengurangi pemanasan global karena fungsinya sebagai penangkap

karbon yang besar. Penambangan karang telah didokumentasi sebagai bahan

konstruksi, pembuatan jalan, dan produksi kapur di berbagai tempat di Indonesia

(Praseno dan Sukarno, 1977; Dahuri, 1991).

Dari sudut pandang keanekaragaman hayati dapat dikatakan bahwa trumbu

karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks yang mendukung banyak

kehidupan. Terumbu karang telah diidentifikasi memiliki nilai konservasi yang tinggi

seperti hutan hujan karena keragaman biologis, secara estetika menarik, dan memiliki

fungsi sebagai cadangan keanekaragaman genetika (Hatcher et al, 1990).

1. 8 Teori Valuasi Ekonomi Sumberdaya Wilayah Pesisir

Nilai ekonomi total (total economic value = TEV) dari sumberdaya sebagai asset

merupakan jumlah dari nilai pakai (use value=UV) dan nilai bukan pemakaian (non use

value=NUV) (Pearce and Morran, 1994 dan Barton, 1994). Nilai pakai adalah suatu nilai

yang timbul dari pemanfaatan aktual terhadap sumberdaya yang terdapat dalam

ekosistem.

Nilai pakai terbagi menjadi nilai pakai langsung (direct use value=DUV), nilai pakai

tidak langsung (indirect use value=IUV) dan nilai pilihan (option value=OV). Nilai pakai

langsung merupakan nilai penggunaan aktual seperti penggunaan perikanan dan kayu

dari ekosistem hutan mangrove. Nilai pakai tidak langsung merupakan manfaat yang

diturunkan dari fungsi ekosistem seperti fungsi hutan mangrove dalam perlindungan

lahan pesisir dari erosi dan dalam penyediaan pakan bagi perikanan lepas pantai.

Nilai pilihan adalah nilai yang menunjukkan keinginan individu untuk membayar

bagi konservasi sumberdaya pesisir dan laut guna pemakaian masa mendatang seperti

pengembangan bahan farmasi dan kultivar pertanian baru. Dengan kata lain, nilai pilihan

dapat diartikan sebegai premi asuransi dimana keinginan masyarakat untuk membayar

guna menjamin pemanfaatan masa mendatang dari sumberdaya pesisir dan laut

(UNEP, 1993).

Nilai bukan pemakaian terdiri dari nilai waris (bequest value=BV) dan nilai

eksistensi (existence value=EV). Nilai waris mengukur manfaat individual dari

pengetahuan bahwa orang lain akan memperoleh manfaat dari sumberdaya pesisir dan

laut di masa mendatang. Nilai eksistensi menggambarkan keinginan masyarakat untuk

membayar konservasi sumberdaya pesisir dan laut itu sendiri tanpa mempedulikan nilai

pakainya. Contoh nilai eksistensi sumberdaya pesisir dan laut adalah kepedulian

individu terhadap perlindungan koral biru atau ikan napoleon meskipun ia tidak melihat

dan tak akan pernah melihatnya (Randall and Stoll, 1983). Dengan demikian nilai

ekonomi total sumberdaya pesisir dan laut dapat dituliskan sebagai berikut: TEV = UV +

NUV = (DUV + IUV + OV) + (BV + EV).

II. METODE EVALUASI

Pada dasarnya valuasi ekonomi sumberdaya kawasan konservasi terumbu

karang meliputi 3 tahap utama, yaitu : (1) identifikasi manfaat dan fungsi keterkaitan

antar komponen sumberdaya pesisir dan laut, (2) kuantifikasi seluruh manfaat dan

fungsi tersebut ke dalam nilai uang, dan (3) penilaian alternatif alokasi pemanfaatan

lahan pesisir.

2.1 Identifikasi Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kawasan konservasi terumbu karang antara lain:

a) manfaat langsung berupa Perikanan tangkap, Marikultur, Perdagangan Akurium, Kapur, Bahan Obat, Bahan Konstruksi, Genetic Material, Tourism, Penelitian, Pendidikan, dan Estetika,

b) manfaat tidak langsung berupa Penyedia pakan untuk kura-kura dan burung laut, Physical Protection untuk: Garis pantai, Navigasi dan Ekosistem lain,

c) manfaat pilihan berupa Species, habitat dan biodiversity, d) manfaat eksistensi berupa Habitat terancam punah, species langka dan estetika, e) manfaat waris berupa Species, habitat dan tradisi (Barton, 1994).

2.2 Kuantifikasi Manfaat

Berikut ini adalah beberapa teknik kuantifikasi manfaat yang dapat digunakan pada

kawasan terumbu karang:

(a) Perubahan Pendapatan (Change in Productivity)

Suatu proyek pembangunan atau pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat

mempengaruhi produktivitas secara positif atau negative. Analisa ini didasarkan

atas situasi dengan proyek dan tanpa proyek. Misalkan, bila proyek pembukaan

lahan mangrove menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan 20% pertahun

maka proyek ini menimbulkan kerugian ekonomi setara dengan hilangnya hasil

produksi sebesar 20% per tahun.

(b) Kehilangan Pendapatan (Lost of Earning)

1. Proyek pemanfaatan lahan pesisir seringkali mengakibatkan kemunduran

mutu lingkungan dalam berbagai bentuk.

2. Hal ini dapat menimbulkan dampak berupa menurunnya kesehatan penduduk

dan kualitas kerja.

3. Bila dampak ini menyebabkan penduduk harus mengeluarkan biaya tambahan

pemeliharaan kesehatan Rp 50.000,00/kapita/tahun maka nilai jasa

lingkungan adalah Rp 50.000, 00/kapita/tahun. Contoh lain, bila dampak ini

menyebabkan kematian seorang laki-laki berumur 30 tahun yang berpeluang

hidup sampai 60 tahun dengan pendapatan Rp 20.000,00/hari, maka nilai

jasa lingkungan peisisr adalah (Rp 20,000/Hari x 30 hari/bulan x 12

bulan/hari x 30 tahun) = Rp 226.000,00. Asumsi dapat bekerja selama 30

tahun dengan penghasilan tidak berutah.

(c) Biaya Terluang (Opportunity cost)

1. Adalah hasil keuntungan yang dapat diperoleh dari alternative investasi yang

diabaikan.

2. Metoda ini dapat dipakai untuk menghitung nilai ekonomi suatu proyek

pemanfaatan lahan pesisi yang tidak dapat diukur dengan menggungkan nilai

pasar

(d) Biaya Preventif (Preventive Expenditure)

1. Adalah biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak lingkungan

yang merugikan.

2. Contoh limbah organic yang terbuang dari industri pengalengan ikan atau

industri cold storage dapat menyebabkan penurunan kualitas air tempat

pembuangan limbah tersebut. Biaya pengolahan air limbah (waste water

treatment cost), misalkan Rp 1 milyar, agar tidak mencemari lingkungan atau

tidak melampaui baku mutu, dapat dianggap sebagai nilai kerugian yang

diakibarkan oleh pembuangan limbah organik tersebut

(e) Biaya Properti (Hedonic Price Method)

1. Teori dasar adalah adanya keterkaitan antara permintaan atau produksi

komoditi yang dapat dipasarkan (Marketable commodity) dengan yang tidak

dapat dipasarkan (non-market able commodity)

2. Contoh: (1) hasil tangkapan ikan dalam suatu area tertentu merupakan fungsi

dari kualitas perairan, (2) Nilai keindahan alam dan udara bersih suatu pantai

dapat dinilai melalui harga rumah tinggal yang berlokasi sesuai dengan

criteria yang dimaksud. Dengan kata lain, harga rumah di suatu lokasi

merupakan fungsi dari kualitas udara dan keindahan alamnya.

3. Langkah pelaksanaannya:

1. Identifikasi kualitas lingkungan, issu penting ketersediaan data sekunder.

2. Tentukan cara pengukuran kualitas l;ingkungan (bising dengan db, udara

dengan kandungan partikulat, SO2, air dengan BOD, COD dll.)

3. Spesifikasi fungsi persamaan hedonic

4. Pengumpulan data

5. Pengolahan data

6. Interpretasi

7. Pembuatan Laporan

(f) Perbedaan Upah

1. Teori dasar menyatakan: (1) pada pasar bersaing sempurna permintaan

tenata kerja setara dengan nilai produk marjinal, (2) pemasokan tenaga

kerja berbeda dari satu dengan tempat lain karena perbedaan kondisi

dan kualitas lingkungan kerja, (3) pekerja dapat memilih tempat

pekerjaannya dengan leluasa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

2. Contoh, seorang pekerja pabrik pengalengan ikan yang berlokasi di suatu

daerah tercemar (udara, air dll.) bersedia dibayar Rp 30.000/hari.

Seorang pekerja lainnya bekerja di pabrik pengalengan ikan yang

berlokasi di suatu tempat yang tidak tercemar bersedia hanya dibayar Rp

15.000/hari. Perbedaan sebesar Rp 15.000 merupakan nilai kualitas

lingkungan tersebut.

(g) Biaya Perjalanan (Travel Cost Method)

1. Dapat digunakan untuk menilai daerah tujuan wisata alam

2. Dilakukan dengan cara survei biaya perjalanan dan atribut lainnya

terhadap responden pengunjung suatu obyek wisata

3. Biaya perjalanan total merupakan biaya perjalanan PP, makan dan

penginapan.

4. Melalui survey ini kurva permintaan dan surplus konsumne dapat

ditentukan.

5. Surplus konsumen merupakan nilai ekonomi lingkungan obyek wisata

tersebut.

(h) Proksi Terhadap Harga Pasar

1. Dapat digunakanb untuk menilai jasa lingkungan dan SDA yang memiliki

korelasi erat dengan komoditas lain yang dapat dipasarkan.

2. Misal, nilai ranting mangrove sebagai kayu bakar dapat diduga dengan

harga minyak tanah.

(i) Biaya Pengganti

1. Dapat digunakan untuk menilai ekosistem yang telah rusak.

2. Nilai kerusakan suatu ekosistem terumbu karang ekuivalen dengan biaya

pembuatan terumbu karang buatan.

3. Nilai hutan mangrove sebagai tempat pemijahan benur ekuivalen dengan

biaya pembuatan tempat pemijahan.

(j) Metoda Kontingen (Contingen Valuation Method)

a. Adalah salah satu metoda valuasi melalui survey langsung mengenai

penilaian responden secara individual dengan cara menanyakan

kesediaan untuk membayar (willingness to pay) terhadap suatu komoditi

lingkungan atau terhadap suaru sumber daya yang non marketable. N

ndikatakan contingent, karena pada kondisi tersebut responden seolah-

olah dihadapkan pada pasar yang sesungguhnya dimana sedang

terjadi transaksi.

b. Metoda ini selain dapat digunakan untuk mengkuantifikasi nilai pilihan, nilai

eksistensi dan nilai pewarisan juga dapat digunakan untuk menilai

penurunan kualitas.

c. Ada 4 macam tipe pertanyaan, yaitu (1) Direct Question Method disebut juga

pertanyaan terbuka, (2) Bidding Game, (3) Payment Card, (4) Take it or

leave it.

d. Ada lima macam (sumber) bias yang perlu diwaspadai, yaitu (1) strategic

bias, (2) starting point bias, (3) hyphotetical bias, (4) sampling bias. (5)

commodity specification bias.

e. Prosedur Pelaksanaan Survei CVM terdiri dari 10 tahap, yaitu:

1. Identifikasi issu atau dampak lingkungan yang akan dinilai

2. Identifikasi populasi yang terkena dampak atau yang memanfaatkan

sumberdaya tersebut atau yang mengerti betul.

3. Tetapkan prosedur survey, kapan dan dimana

4. Tentukan cara sampling dan pemilihan sample.

5. Disain kuisioner meliputi jenis dan isi pertanyaan.

6. Melakukan pelatihan terhadap surveyor mengenai tata cara survey.

7. Lakukan uji pendahuluan kuisioner (pretes) untuk meminimalkan bias

yang mungkin terjadi

8. Pelaksanaan survey dan ekstraksi data

9. Pengolahan data

10. Penulisan laporan

Berikut ini contoh penerapan teknik kuantifikasi manfaat pada kawasan terumbu karang:

1. Pelindung pantai: Replacement cost untuk terumbu buatan atau pembuatan

breakwater pelindung pantai

2. Biodiversitas: Contingent valuation untuk mempertahankan habitat

3. Fishing ground: Change in Production atau Effect on productivity (EOP) terhadap

kegiatan perikanan tangkap.

4. Mariculture: Effect on productivity (EOP) terhadap kegiatan mariculture.

5. Tourism: Travel cost method (TCM) dari kegiatan wisata bahari.

6. Construction material dan sumber kapur: Surrogate goods (market proxy) dari

material konstruksi.

7. Research and education: Contingent valuation terhadap kepentingan penelitian

dan pendidikan

8. Genetic and drugs: Surrogate market dengan kemungkinan penemuan baru

(probality of discoveries)

2.3 Penilaian Alternatif Alokasi Pemanfaatan Lahan Pesisir

Penilaian alternatif alokasi pemanfaatan terumbu karang dengan menggunakan Cost-

Benefit Analysis (CBA), yang merupakan net present value dengan menghitung manfaat

yang diperoleh dari penggunaan terumbu karang, termasuk manfaat eksternalitas,

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan

terumbu karang, termasuk biaya eksternalitas, dalam kurun waktu tertentu serta

mempertimbangkan faktor diskonto (discount rate).

III. PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR

Konsep pengembangan masyarakat pesisir merefleksikan karakteristik wilayah

pesisir, karakteristik masyarakat pesisir dan pengelolaan wilayah pesisir disatu pihak;

dan konsep pengembangan masyarakat secara umum. Jadi terjadi irisan (intersection)

antara komponen-komponen tersebut, sehingga secara spesifik dapat membedakan

antara pengembangan masyarakat petani atau masyarakat pedalaman lainnya.

Konsep pengembangan masyarakat (community development) merupakan

konsepsi yang dinamis, dimana pada awalnya masih sering dipertukarkan dengan istilah

community work, community organisation, community action, community practice maupun

community change (Ife, 2002), dimana konsep pengembangan masyarakat juga dapat

dipandang dari sisi proses (Piterson, 1979), maupun pada sisi dinamika perubahan

perubahan perencanaan (Wileden, 1970) atau bahkan sebagai proses, metode, program

atau gerakan (Sanders, 1958). Sejalan dengan sejarahnya, maka pengembangan

masyarakat juga mengalami evolusi pemahaman yang dituangkan dalam konsepsi-

konsepsinya, baik dalam hal proses maupun keterlibatan kelembagaan.

Konsep PBB (1960) menyatakan pengembangan masyarakat adalah proses

yang memfasilitasi usaha yang dilakukan masyarakat sendiri dipadukan dengan

kewenangan pemerintahnya untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya

masyarakat. Sementara Poston (1962) membawa konsep perspektif internasional dan

nasional yang luas menyangkut aktivitas populasi yang besar untuk meningkatkan

kesejahteraan. Seperti halnya pada konsepsi sebelumnya, Brokensha dan Hidge (1968)

menggaris bawahi adanya pergerakan yang terarah dan bersifat partisipatif dengan

inisiatif oleh masyarakat. Secara lebih tajam dan jelas tercermin dalam konsep

Cristenson dan Robinson (1980), bahwa dalam proses pengembangan masyarakat

terjadi kerjasama masyarakat dalam bingkai pembagian keputusan untuk membangun

inisiatif bersama.

Pada fase berikutnya, keterlibatan masyarakat juga tetap disinggung

(Twelvetrees, 1991). Sementara untuk kasus di Indonesia, van Beers dan Colley (1972)

dalam kepentingan membangun persepsi tentang proses pengembangan masyarakat di

Pulau Jawa, menekankan adanya terminologi membantu diri sendiri (assisted self help).

Dalam kerangka yang lebih global dan lebih kini Ife (2002) mengajukan pengertian

bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu proses membangun atau membangun

kembali struktur masyarakat dengan cara baru yang lebih memungkinkan untuk

mengubungkan, mengorganisasikan kehidupan sosial dan memenuhi kebutuhan

manusia.

Telaah konsepsi juga menunjukan secara historis terjadi perubahan keterlibatan

kelembagaan serta cakupan. Namun demikian, konsepsi-konsepsi tersebut menunjukan

konsistensi pelibatan proses dalam pengembangan masyarakat seperti kerterlibatan

masyarakat (partisipasi), kerjasama, proses/ kegiatan terencana serta aspek intervensi

(sosial, ekonomi dan budaya) dan tujuannya meningkatkan taraf hidup. Sehingga dalam

konsepsi pengembangan masyarakat dimanapun, terminologi tersebut harus menjadi

bagian yang elementer. Seperti telah disebutkan diawal, maka konsep pengembangan

masyarakat pesisir juga harus merefleksikan konsep-konsep besar tersebut. Secara

umum, pengembangan masyarakat pesisir adalah proses partisipatif yang terencana

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Secara praktis, pihak yang dapat dan mampu untuk mengembangkan

masyarakat pesisir terdiri dari banyak pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat,

perguruan tinggi atau perusahaan (swasta). Oleh karena itu, dalam kaitan dengan

pengetrian pengembangan masyarakat perlu ditambahkan unsur pelaku yang jelas.

Untuk mengakomodasikan kepentingan ini, maka pengertian pengembangan

masyarakat pesisir dapat dinyatakan sebagai :

upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir secara partisipatif yang terencana

Berdasar pada pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur pokok yang perlu

dielaborasi lebih lanjut. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur partisipatif, terencana dan

meningkatkan kualitas hidup. Partisipatif dalam konsep ini mempersyaratkan bahwa

sasaran program terlibat baik dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi.

Namun demikian, evaluasi yang melibatkan masyarakat, dilakukan pada program dan

komponen program yang telah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat.

Sementara itu, terencana, menunjukkan bahwa program pengembangan

masyarakat adalah kegiatan yang telah terencana sebelumnya, sehingga dapat

menjamin keberlanjutan hasil program. Sedangkan pengertian meningkatkan kualitas

hidup masyarakat merupakan konsepsi yang luas, yang idealnya mencakup pada

seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya secara umum, pengembangan

masyarakat pesisir mencakup kegiatan phisik dan non phisik, dimana intervensi program

pada masyarakat dapat dikelompokan menjadi infrastruktur (fisik dan non fisik),

pelayanan dan pengembangan kapasitas.

3.1 Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat Pesisir

Secara teoritis, pendekatan program pengembangan masyarakat dikelompokan

dalam dua kelompok besar (Twelvetrees, 1991 dalam Suharto, 2005) yaitu profesional

(tradisional, netral, teknikal) dan radikal (transformasional). Kedua pendekatan tersebut

mempunyai perspektif dan tujuan yang berbeda. Pada pendekatan profesional

perspektifnya adalah merawat, mengorganisasikan dan membangun masyarakat

dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat, serta memperbaiki

pelayanan sosial pada kelas sosial yang ada. Sementara pada pendekatan radikal lebih

ditekankan pada aksi masyarakat, baik berdasar kelas, jender atau ras untuk

meningkatkan kesadaran, memecahkan masalah ketertindasan dan membangun

strategi dan kerjasama melakukan perubahan sosial. dan kelompok.

Secara konseptual, model pengembangan masyarakat juga dapat dikelompokan

menjadi pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial

(Rothman, 1968 dalam Suharto, 1997), dimana masing-masing model mempunyai

indikator dan tujuan yang berbeda pada setiap parameternya. Namun pada prakteknya,

ketiga model tersebut saling berinteraksi satu sama lain di lapangan. Meski, secara de

jure sumberdaya di wilayah pesisir tergolong controlled access, pada kenyataannya

secara de facto sebagian sumberdaya yang berada di wilayah pesisir bersifat terbuka

atau dapat dimanfaatkan oleh siapapun (open access resources), sehingga

pemanfaatannya seringkali menimbulkan konflik. Peningkatan jumlah pemanfaat

sumberdaya (user) dan semakin terbatasnya sumberdaya dapat menurunkan tingkat

kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai pengguna sumberdaya tersebut. Pengaturan

kuantitas pemanfaatan sumberdaya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan

seringkali tidak berhasil akibat sulitnya mengatur pengguna sumberdaya yang bersifat

open access. Berdasarkan uraian tersebut, program pengembangan masyarakat harus

didukung oleh pembentukan kelembagaan yang mampu mengatur pemanfaatan

sumberdaya. Kelembagaan yang dimaksud tidak harus kelembagaan baru, tetapi dapat

menggali dan menghidupkan kembali kelembagaan lokal (local wisdom) yang pernah ada

dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Sumberdaya pesisir, terutama sumberdaya hayati perairan, merupakan

sumberdaya yang dinamis dalam ruang dan waktu. Ini berarti ketersediaan sumberdaya

hayati pesisir bersifat musiman karena proses rekruitmen dan migrasi. Proses

rekruitmen pada berbagai jenis sumberdaya hayati pesisir yang berbeda waktu

menyebabkan masyarakat pesisir harus menyediakan teknik pemanfaatan sumberdaya

yang berbeda antar waktu. Migrasi sumberdaya hayati pesisir menyebabkan

keterbatasan ketersediaan sumberdaya pada tempat dan kurun waktu tertentu serta

keterbatasan jangkauan pengelolaan sumberdaya. Sifat sumberdaya pesisir

sebagaimana yang telah diuraikan tersebut mengakibatkan resiko yang relatif tinggi

harus dihadapi masyarakat pesisir dalam pemenuhan kebutuhannya.

Struktur masyarakat pesisir seringkali terkait dengan penguasaan modal

sehingga hampir seluruh kegiatan masyarakat pesisir dikendalikan oleh pemilik modal,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pola hubungan masyarakat pesisir seperti

ini terlihat dalam bentuk hubungan patron klien yang umumnya mengikat sangat kuat

sehingga intervensi program pemberdayaan masyarakat harus menyentuh kedua

lapisan masyarakat pesisir tersebut. Selain sebagai penguasa modal, lapisan

masyarakat atas (patron) juga berperan sebagai penanggung resiko (risk taker) dalam

pemanfaatan sumberdaya pesisir. Kegagalan usaha pemanfaatan sumberdaya hayati

pesisir ditanggung oleh pemilik modal, walaupun kemudian dihitung dalam bagi hasil

secara tidak langsung pada usaha berikutnya.

Sifat sumberdaya pesisir dan pola hubungan masyarakat pesisir sebagaimana

diuraikan di atas telah membentuk kebiasaan cash and carry dalam masyarakat pesisir.

Usaha pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan harus menghasilkan uang sedapat

mungkin pada saat yang bersamaan atau dalam tempo secepat mungkin. Tidaklah

mengherankan bila di beberapa daerah pesisir terdapat kegagalan dalam program

pengalihan mata pencaharian berbasis budidaya karena mengharuskan waktu tunggu

yang cukup lama. Namun demikian, kegiatan pengolahan sumberdaya primer seperti

pengolahan ikan menjadi ikan kering dan pengolahan kelapa menjadi kopra, mampu

menghasilkan uang dalam waktu relatif cepat sehingga menjadi harapan alternatif mata

pencaharian bagi masyarakat pesisir.

Ife (2002) mengembangkan prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat

secara umum yang meliputi domain yang sangat luas, dimana prinsip-prinsip tersebut

asar dapat dikelompokan menjadi prinsip ekologis, keadilan sosial, unsur lokal,

memperhatikan proses dan sesuai dengan prinsip nasional dan global. Secara

mendasar, pengembangan masyarakat pesisir harus memenuhi kriteria-kriteria umum

yang menyentuh aspek :

1. Filosofis : menyentuh prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat (ekololgis, keadilan sosial, memasukan unsur lokal, memperhatikan proses sesuai dengan prinsip lokal (nasional) dan global).

2. Yuiridis : sesuai dengan regulasi yang ada 3. Sosiologis : dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak.

Berdasarkan kerangka pemikiran kriteria umum diatas serta adanya rujukan prinsip

dasar yang dikembangkan oleh Ife (2002), maka pengembangan masyarakat pesisir

dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Partisipatif; menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran serta baik pada

tahap perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan/ pengendalian dalam

pelaksanaan program.

2. Berkelanjutan : menjamin kelangsungan aktivitas dari pengembangan masyarakat

dengan mempertimbangkan nilai lokal dan daya dukung sosial, sumberdaya dan

lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara gradual.

3. Kontinuitas: program pengembangan masyarakat pesisir bersifat terencana dan terus

menerus serta saling terkait antar periode waktu pelaksanaan (multi years).

4. Akuntabilitas; pengembangan masyarakat pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggung jawabkan baik secara substansi keilmuan maupun dan mekanisme

administrasi.

5. Keterpaduan dan kemitraan; mensinergikan program pengembangan masyarakat

dengan program-program yang dikembangkan pemerintah maupun lembaga

masyarakat lainnya yang sejalan dengan misi pengembangan masyarakat pesisir.

6. Holistik : meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat pesisir (ekologis, sosial,

ekonomi dan budaya).

7. Pemberdayaan : adalah mendukung masyarakat pesisir untuk mendapatkan

sumberdaya, kesempatan, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan untuk

meningkatkan kapasitasnya agar mampu menentukan masa depannya dan dapat

berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya.

8. Kepastian hukum; program pengembangan masyarakat pesisir tidak bertentangan

dengan hukum yang berlaku.

3.2 Contoh Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Terumbu Karang: Program

Rehabilitasi Karang dan Perlindungan Fungsi Kawasan Konservasi Taman Nasional

Kepulauan Seribu Secara Mandiri

Kelurahan Pulau Panggang merupakan salah satu produsen karang dan ikan

hias. Namun masuknya Kelurahan Pulau Panggang dalam Zona Taman Nasional

Kepulauan Seribu menyebabkan dilarangnya pengambilan karang hias langsung dari

alam. Adanya larangan tersebut menyebabkan terjadinya pengambilan karang illegal

dan perselisihan antara nelayan karang hias dengan pihak Balai TNKS. Mengatasi

keadaan ini TNKS mengadakan sebuah program rehabilitasi karang.

Program rehabilitasi karang secara mandiri ini merupakan salah satu program

yang diadakan Balai TNKS dengan melibatkan kerjasama antara pihak swasta,

masyarakat dan pihak Balai TNKS dalam merehabilitasi karang yang telah rusak di Zona

Pemukiman Taman Nasional Kepulauan Seribu. Adapun kegiatannya dilakukan dengan

melakukan rehabilitasi alami dan semi alami. Kegiatan tersebut dilakukan sepenuhnya

oleh masyarakat melalui usaha budidaya karang untuk komersial. Penetapan lokasi

transplantasi rehabilitasi karang alami dan semi alami dilakukan oleh Balai TNKS,

berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Usaha budidaya ini dilakukan dengan menggunakan teknik transplantasi karang,

dimana masyarakat memberikan iklim kondusif kepada karang induk sehingga karang

induk dapat spawning dan menyebarkan bakal anakan disekitarnya. Kemudian karang

induk dipotong sehingga menghasilkan fragmen anakan karang generasi pertama yang

akan diperdagangkan. Setelah 6 kali propagasi kemudian karang induk dikembalikan

atau dilepas ke alam terutama pada daerah yang sangat rusak atau rusak. Berdasarkan

hasil wawancara dengan nelayan pembudidaya dalam program rehabilitasi ini pihak

swasta berperan dalam penyediaan modal, teknologi dan pasar. Hasil yang diperoleh

dari 4 model skala usaha diperoleh sebagai berikut:

a. Skala Usaha 1 dengan total biaya sebesar Rp 16.112.852,40, penerimaan

sebesar Rp 18.136.363,44, dan keuntungan sebesar Rp 2.023.511,04,

b. Skala Usaha 2 dengan total biaya sebesar Rp 18.220.749,84, penerimaan

sebesar Rp 22.750.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 4.529.250,16,

c. Skala Usaha 3 dengan total biaya sebesar Rp 28.289.070,40, penerimaan

sebesar Rp 36.000.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 7.710.929,60,

d. Skala Usaha 4 dengan total biaya sebesar Rp 51.225.450,00, penerimaan

sebesar Rp 72.000.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 20.774.550,00.

Secara umum usaha budidaya ini belum berjalan seperti yang diharapkan

dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek teknis, ekonomi

dan sosial. Permasalahan teknis diantaranya masih terdapat nelayan pembudidaya

yang mengambil bibit diatas ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% dari

karang donor. Pengambilan bibit lebih dari 30% karang donor menyebabkan kerusakan

bahkan kematian terhadap karang donor. Beberapa pembudidaya yang melakukan hal

tersebut biasanya untuk mempermudah dan menghemat biaya, tetapi hal ini justru

malah akan merusak sumberdaya terumbu karang. Oleh karena itu, dibutuhkan

pengawasan lebih dalam pengambilan karang donor ini. Permasalahan kedua dalam

pemilihan lokasi. Terdapat nelayan yang membudidayakan karang terlalu jauh dari

lokasi sehingga sering terjadi kehilangan dan beberapa nelayan membudidayakan pada

daerah yang tidak terlindung dari gelombang.

Permasalahan ketiga ditemukan pada penandaan karang karena banyak

ditemukan karang tak bertaging pada beberapa pembudidaya, hal ini akan mempersulit

dalam pengawasan karena akan menimbulkan ketidakjelasan waktu tanam karang

tersebut. Permasalahan keempat mengenai pemeliharaan pemeliharaan dimana

terdapat beberapa pembudidaya yang kurang merawat karangnya sehingga

menimbulkan tingkat kematian karang dalam jumlah besar. Kemudian mengenai umur

tanam karang seperti pada beberapa responden masih terdapat karang yang telah

ditanam sesuai ukuran jual dan diambil sebelum waktu panen. Terakhir dalam hal

pengepakan, sebagian besar nelayan menggunakan cara pengepakan tanpa kantong

plastik sedangkan cara pengepakan ini mengakibatkan banyaknya karang yang rusak

ketika sampai ke perusahaan mitranya dan ini menyebabkan banyak karang terbuang

dan tidak laku untuk dipasarkan. Namun, kekurangan packing dengan kantong plastik

adalah memakan biaya cukup besar, terutama dalam biaya packing serta ongkos kirim.

Hal tesebut disebabkan pola pengepakan yang memakan banyak tempat. Namun

secara ekonomi justru dengan pengepakan yang baik produksi karang lebih efisien dan

efektif karena karang hasil budidaya tidak akan stress dan rusak sehingga tingkat

kematian karang akan menurun dan karang lebih berkualitas.

Keberhasilan usaha budidaya di Kelurahan Panggang ini tidak hanya dapat

dilihat secara teknis atau ekonomi. Suatu usaha budidaya dapat dikatakan berhasil juga

dilihat dari aspek sosialnya berupa hubungan sosial masyarakat dengan pihak

perusahaan serta dengan pihak lembaga atau Balai TNKS. Jika dilihat dari aspek sosial

program rehabilitasi memiliki beberapa kekurangan terutama dalam pola hubungan

antara perusahaan karang hias sebagai bapak angkat dengan nelayan pembudidaya.

Hal ini merupakan salah satu faktor yang dialami oleh beberapa nelayan pembudidaya

sehingga tidak dapat menjalankan usaha budidaya karang. Hubungan sosial antara

nelayan dan perusahaan yang bermasalah di Kelurahan Panggang pada dasarnya

dikarenakan rasa ketidak percayaan. Rasa ketidak percayaan muncul karena kurangnya

keterbukaan dan komunikasi antara nelayan dan pembudidaya. Sehingga hubungan

patron-klien tanpa rasa kepercayaan dan komunikasi yang kuat malah hanya akan

merugikan pihak nelayan pembudidaya sebagai klien yang membutuhkan patron dalam

membangun usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources.

SMR-report 14/94. Centre for Studies of Environment and Resources, University

of Bergen, Norway.

Bunce, L. L., and Kent R. Gustavson. 1998. Coral reef valuation: a rapid socioeconomic

assessment of fishing, water-sports, and hotel operations in the Montego bay

marine park, Jamaica and an analysis of reef management implications. World

Bank Research Committee Project #RPO 681-05

Cesar, H. S. J. 1996. Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs. Working Paper

Series. World Bank, Washington DC.

Ministry of Marine Affair and Fisheries Republic of Indonesia (MMAF). 2001. Country

Status Overview (CSO): Exploitation and Trade of Reef Fishery in Indonesia.

MMAF, International Marine Alliance (IMA) and Telapak Foundation. Jakarta.

Suharsono. 2001. Condition of Coral Reef Resource in Indonesia. Oceanological

Research and Development Centre, Indonesian Science Agency. Paper

presented in International Workshop on the Trade in Stony Corals: Development of

sustainable management guidelines. Jakarta, April 9-12, 2001.

Spurgeon, J. P. G. 1992. The economic valuation of coral reefs. Mar. Poll. Bull. 24 (11):

529-536. Elsevier Science Ltd. Pergamon.

Wallace, C. C., Z. Richards, and Suharsono. 2001. Regional Distribution Patterns of

Acropora and Their Use in the Conservation of Coral Reefs in Indonesia.

Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources. 4(1):40-58

Agustono. 1996. Nilai Ekonomi Hutan Mangrove bagi Masyarakat (Studi Kasus di Muara

Cimanuk, Indramayu). Tesis Magister Sains (Tidak Dipublikasikan). Program

Pascasarjana IPB. Bogor.

Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources.

SMR-report 14/94. Center for Studies of Environment and Resources, University

of Bergen. Norway.

Burbridge, P. R. and J. E. Maragos. 1985. Coastal Resources Management and

Environmental Assesment Needs for Aquatic Resources development in

Indonesia. International Institute for Environment and Development. Washington

DC. USA.

Dahuri, R., J. Rais, S. P. Ginting dan M. J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya

Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

Dixon, J. A. dan M. M. Hufschmidt. 1991. Teknik Penilaian Ekonomi terhadap

Lingkungan. Suatu Buku Kerja Studi Kasus. Gadjah Mada University Press.

Yogyakarta

Fahrudin, Achmad. 1996. Analisis Ekonomi Pengelolaan Lahan Pesisir di Kabupaten

Subang, Jawa Barat. Tesis Magister Sains (Tidak Dipublikasikan). Program

Pascasarjana IPB. Bogor.

Lindeboom, H. J. and J. J. Sandee. 1989. Production and Consumption of Tropical Seagrass Fields in Easterm Indonesia. Measured with Bell Jars and Microelectrodes. Netherland Journal of Sea Research. 23: 181-190.

Mann, K. H. 1982. Ecology of Coastal Waters: A System Approach. Blackwell Scientific

Publ. Univ. of Calif. Press, Los Angeles