1

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Oleh :Budimawan

UUD 1945, PASAL 25AUUD 1945, PASAL 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah sebuah negara kepulauanyang berciri nusantara denganwilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undanghaknya ditetapkan dengan undang-undang.

2

17.480 pulau

95.181 km garis pantai dan 5,8 juta km2 laut

80 % industri dan 75 % kota besar berada di wil pesisir

Potensi jasa kelautan berupa : transportasi laut, industri maritim

BMKT

Energi alternatif (ombak,angin)

POTENSI SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN INDONESIAINDONESIA

g ( g )

Perikanan tangkap ± 6,817 Juta ton ikan (2005)

Potensi lahan budidaya 1.137.756 Ha (2005)

Dari 60 Cekungan Migas Indonesia, 70% berada di laut

Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar Barel di laut

KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN DI WILAYAH PESISIR

penggundulan hutan dan erosi

limbah pertanian

operasi kapal asing di perairan teritorial

operasi kapal asing di perairan ZEEI

padat tangkap

limbah RT

limbah pertanian

penambangan pasir

pengeboman ikan

peracunan ikan

penimbunan unsur kimia dari

pertanian

pertumbuhan d d k di

peracunan ikan

overfishing

akses terbuka

polusi

kepadatan penduduk

pengeboman ikanSampah pelabuhan

rusaknya habitat dan benih ikan

limbah budidaya ikan

penduduk di wilayah pesiisr

dampak industri

reklamasi dan pengembangan pantai

alat tangkap yg. merusak: trawl dasar, drift nets dan

jaring halus

3

TANTANGAN1. BATAS WILAYAH LAUT DENGAN NEGARA TETANGGA2. PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL3 TATA RUANG PESISIR & PULAU-PULAU KECIL

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR & PPK

3. TATA RUANG PESISIR & PULAU-PULAU KECIL4. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM PESISIR DAN PULAU-

PULAU KECIL - meliputi :SUMBERDAYA ALAMJASA KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

5. TARGET KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN-10 juta ha tahun 2010 dan 20 juta ha tahun 2020.j

6. PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT PESISIR –jaminan akses SDA wp-ppk, permodalan, informasi dan teknologi, kapasitas kelembagaan.

7. MITIGASI BENCANA

1. Produktivitas hayati tinggi.

KARAKTERISTIK WILAYAH KARAKTERISTIK WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECILPESISIR DAN PULAU KECIL

2. Pusat kegiatan rekreasi, transportasi, industri, permukiman, pelabuhan, bisnis dan jasa.

3. Kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan tinggi.

4. Anggapan rezim akses terbuka (open access)5. Rentan terhadap perubahan lingkungan.5. Rentan terhadap perubahan lingkungan.6. Terancam bencana alam gempa, tsunami, erosi,

angin topan, dan global warming.

4

PERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN NON SPASIAL

RUTRWNUU 26/2007 TTRG UU 17/2007UU 17/2007

POSISI UU No. 27/2007 TERHADAP UU LAINNYA

RUTRWP

RUTRWK

RUTRWPL Nas

RUTRWPL Regional/Kepulauan

RUTRWPL Prop

RUTRWPL Kab/Kota

RPJPRPJM

RENSTRA DA RENSTRA P3K PROVINSI

RENSTRA P3K KAB/KOTA

RENJA

UU 26/2007 TTRG

UU 24/2007UU 24/2007RDTR

RTTRRTTR

RENCANA

ZONASIRENCANA

PENGELOLAAN

RENCANA AKSIUU 27/2007 PWP-PPK

UU 24/2007UU 24/2007PBPB

H-P3

ISUPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR & PPK

a.Degradasi sumberdaya pesisir dan PPKb.Marginalisasi masyarakat pesisirc.Konflik pemanfaatan dan kewenangand.Ketidakpastian hukum dan tragedy of the p g y

commonse.Bencana alam dan/atau kombinasi di

pesisir

5

URGENSI UU PWP PPK

Dalam upaya mengatasi isu WP3K serta menghadapi tantangan, maka PWP-PPK diatur setingkat dengan

Undang-undang.

1. Payung hukum dalam pengelolaan di

MANFAATUU 27/2007 PENGELOLAAN WP PPK

WP3K;

2. Sinergisme pentaatan dan penegakanberbagai UU terkait PWP PPK;

3. Kepastian berusaha dan pertumbuhan3. Kepastian berusaha dan pertumbuhanekonomi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat pesisir danPPK;

6

MANFAATUU 27/2007 PENGELOLAAN WP PPK

4. Menyelaraskan kebijakan nasional dandaerah dalam pelaksanaan otonomipdaerah di wilayah pesisir dan mendorongperan Pemda dalam PWP3K secaraberkelanjutan.

5. Menguatkan sistem kelembagaan yangmengelola, menyelesaikan masalah, dank flik di WP3Kkonflik di WP3K.

6. Menjamin akses masyarakat pesisir untukmemanfaatkan sumberdaya WP3K yangtelah dikelola secara lestari

LINGKUP PENGATURAN

1. PERENCANAAN

2. PEMANFAATAN3. PENGAWASAN DAN 3. PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

7

PERENCANAAN PENGELOLAAN

UU 27/2007 PENGELOLAAN WP PPKSUBSTANSI

PERENCANAAN PENGELOLAANPEMANFAATAN BERDASARKAN EKOSISTEMHAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3)PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIANKONSERVASIHAK DAN AKSES MASYARAKATMITIGASI BENCANASANKSI

PENGELOLAAN WP PPKTUJUAN

PASAL 4, UU PWP PPK

a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya SumberDaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sertasistem ekologisnya secara berkelanjutan;

b M i t k k h i d i ib. Menciptakan keharmonisan dan sinergiantara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil;

8

c Memperkuat peran serta masyarakat dan

PENGELOLAAN WP PPKTUJUAN

PASAL 4, UU PWP PPK

c. Memperkuat peran serta masyarakat danlembaga pemerintah serta mendoronginisiatif Masyarakat dalam PengelolaanSumber daya Pesisir dan PPK agar tercapaikeadilan, keseimbangan, dankeberlanjutan; dan

d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, danbudaya Masyarakat melalui peran sertaMasyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan PPK.

a Antara Pemerintah Pusat dan Pemda;

PENGELOLAAN WP PPKINTEGRASI

PASAL 6, UU PWP PPK

a. Antara Pemerintah Pusat dan Pemda;b. Antar-Pemerintah Daerah;c. Antar sektor;d. Antara Pemerintah, dunia usaha, dan

Masyarakat;e Antara Ekosistem darat dane. Antara Ekosistem darat dan

Ekosistem laut; danf. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-

prinsip manajemen.

9

a Rencana Strategis WP 3 K

PENGELOLAAN WP PPKPERENCANAAN

PASAL 7, UU PWP PPK

a. Rencana Strategis WP-3-Kb. Rencana Zonasi WP-3-Kc. Rencana Pengelolaan WP-3-Kd. Rencana Aksi Pengelolaan WP-3-K

NSP penyusunan diatur dgn Peraturan MenteriPemda wajib menyusun semua perencanaan sesuaikewenangan masing-masing.

a. Konservasib P didik d l tih

PPK DAN PERAIRAN SEKITARNYAPEMANFAATAN

PASAL 23‐27, UU PWP PPK

b. Pendidikan dan pelatihanc. Penelitian dan pengembangand. Budidaya laute. Kepariwisataanf. Usaha & industri perikanan secara lestarig. Pertanian organikh P t kh. Peternakan

Pemanfaatan seperti prioritas tersebut diatas, harus memenuhipersyaratan pengelolaan lingkungan dan teknologi lingkungan.

Wajib mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh pemerintah ataupemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

10

Pasal 23. Pemanfaatan PPK.Pasal 24. Pulau kecil, atol, gosong dan karang yang

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DISEKITARNYA

Pasal 24. Pulau kecil, atol, gosong dan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

Pasal 25. Pemanfaatan PPK untuk observasi, penelitian dan kompilasi data harus melibatkan instansi/lembaga/pakar setempat.

Pasal 26. Pengaturan Pemanfaatan PPK dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27. Pemanfaatan PPK terluar.

UU NO.27/2007 : PWP-PPK

Disahkan dan diundangkan tgl 17 Juli 2007;Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4739

11

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PPK (RZWP-3-P)

BAB IV. PERENCANAANPASAL 9, UU PWP-PPK

PPK (RZWP 3 P)

Arahan pemanfaatan SD Pesisir danPulau-Pulau Kecil.Diserasikan, diselaraskan dandiseimbangkan dengan Rencana TataR Wil h (RTWP) P i i tRuang Wilayah (RTWP) Propinsi atauKabupaten /Kota.Berlaku selama 20 tahun dan dapatditinjau setiap 5 tahun.

PASAL 9 AYAT (5), UU PWP-PPK

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PPK (RZWP‐3‐P) DITETAPKAN DENGAN 

PERATURAN DAERAH (PERDA)PERATURAN DAERAH (PERDA)

12

KeberlanjutanKonsistensi Keterpaduan Keterpaduan Kepastian hukum Kemitraan Pemerataan Peran serta masyKeterbukaan 

DesentralisasiAk t bilitAkuntabilitas

Keadilan

RENCANA• Tujuan

• Cakupan kegiatan

RENCANA ZONASI

RENCANAPENGELOLAAN

AKSI

• Alokasi ruang

• Pemilihan & penempatan

kegiatan

• Rencana kerja• Pengaturan koordinasi• Paket terpadu kegiatan•Public campaign

• Tatanan pelaksanaan•Manfaat

•dll

Isu VISI MISI

RENCANA STRATEGIS PENG. WILAYAH PESISIR

g

• Alokasi SDA• Isu, VISI, MISI• Target kinerja• Organisasi/ lembaga•Rencana kerja•Koordinasi

13

WILAYAH PESISIR DAN PPKKONSERVASI

PASAL 28‐31 UU PWP PPK

A. Menjaga Kelestarian EkosistemPesisir dan PPK

B. Melindungi Alur Migrasi Ikan dan Biota Lainnya

C Melindungi Habitat Biota Laut; danC. Melindungi Habitat Biota Laut; danD. Melindungi Situs Budaya Tradisional.

WILAYAH PESISIR DAN PPKMITIGASI BENCANA

PASAL 56‐59 UU PWP PPK

Dalam menyusun rencana“Dalam menyusun rencana pengelolaan & pemanfaatan WP-3K

terpadu, Pemerintah dan/atau Pemda wajib memasukkan dan

melaksanakan bagian yang memuat

“melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di WP-3K sesuai dengan jenis, tingkat & wilayahnya”

14

Hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan

PERAIRAN PESISIRHAK PENGUSAHAAN

PASAL 56‐59 UU PWP PPK(HP-3)

Hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentudasar laut pada batas keluasan tertentu.

HP-3 diberikan dalam bentuk Sertifikat HP-3

Wajib mempertimbangkan kepentingan

PERAIRAN PESISIRHAK PENGUSAHAAN

PASAL 56‐59 UU PWP PPK(HP-3)

Wajib mempertimbangkan kepentingankelestarian Ekosistem pesisir danpulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional,

Dapat diberikan kepada setiap OrangDapat diberikan kepada setiap Orangperseorangan WNI, badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia danmasyarakat adat.

15

Jangka waktu 20 tahun, dapat diperpanjang paling lama selama 20 tahun dan masih dapat di j l i li l 20 t h

TATA CARA HP‐3

diperpanjang lagi paling lama 20 tahun.Wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional.Dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.Dikecualikan pada kawasan konservasi,

k ik l l ksuaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum.Berakhir karena : jangka waktu habis dan tidak diperpanjang, ditelantarkan, dan/atau di cabut untuk kepentingan umum.

Pasal 16. Pemanfaatan Perairan Pesisir dalam bentuk HP3Pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air s/d permukaan dasar laut.

Pasal 17 HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu

HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3)

Pasal 17. HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentuHP3 wajib mempertimbangkan : kelestarian Ekosistem, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing

Pasal 18. Penerima HP3 : Orang WNI, Badan Hukum, Masy. Adat Pasal 19. HP3 20 tahun, diperpanjang 20 tahun (2 kali)Pasal 20. HP3 dapat beralih,dialihkan dan dijaminkan

HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3HP3 berakhir : waktu habis diterlantarkan dicabut untukHP3 berakhir : waktu habis, diterlantarkan, dicabut untuk kepentingan umum

Pasal 21. Persyaratan teknis, administratif dan operasional HP3Pasal 22. HP3 dikecualikan : Kawasan konservasi, suaka perikanan,

alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum

16

Menteri : P i P i i li t P i i d

KEWENANGAN PEMBERIAN HP‐3Menteri : Perairan Pesisir lintas Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Gubernur :Perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan k l d i i i li t k b/k tkepulauan dan perairan pesisir lintas kab/kota.Bupati/Walikota : Perairan pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Kawasan yang terkait dengan kedaulatan d li li k hid

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTUHP‐3

negara, pengendalian lingkungan hidup, dan situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Penetapan HP-3 pada Kawasan StrategisPenetapan HP 3 pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dilakukan Menteri dengan wajib memperhatikan pertimbangan DPR-RI

17

HIERARKI RENCANA PENGELOLAAN PESISIRHIERARKI RENCANA PENGELOLAAN PESISIR

Atlas PesisirAtlas Pesisir BappedaBappeda

Dinas KP/BappedaDinas KP/Bappeda

00

Hirarki RencanaHirarki Rencana--Rencana PPTRencana PPT

Kab/KotaKab/KotaPropinsiPropinsi

RencanaRencanaStrategisStrategis

Propinsi &Propinsi &KabupatenKabupaten

RencanaRencanaZonasiZonasi

Propinsi 1:250 KPropinsi 1:250 KKabupaten 1:50 KKabupaten 1:50 K

RencanaRencanaPengelolaanPengelolaan

Dinas KP PropinsiDinas KP Propinsi& Kabupaten& Kabupaten

11

22

33

Rencana AksiRencana AksiDinas KP PropinsiDinas KP Propinsi

& Kabupaten& Kabupaten

HPHP--33

44

Penolakan atas permohonan HP-3 wajibdi t i d l h t l dib h

PENGECUALIAN HP‐3

disertai dengan salah satu alasan dibawah:

a. Terdapat ancaman yang seriusterhadap kelestarian wilayah pesisir;

b.Tidak didukung bukti ilmiah; atauc. Kerusakan diperkirakan terjadi tidak

dapat dipulihkan

18

KAWASAN KONSERVASI

HP-3 DIKECUALIKANPEMBERIANNYA PADA :

PELABUHAN

SUAKA PERIKANAN

PANTAI UMUM

ALUR KEGIATAN PELAYARAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKATPASAL 60‐63 UU PWP PPK

Masyarakat Pesisir berhak atas akses di“Masyarakat Pesisir berhak atas akses di perairan HP-3 beserta kompensasinya serta manfaat atas Pengelolaan WP-3K ”

Pemerintah mengakui,menghormati, d li d i h k k t“ dan melindungi hak masyarakat

adat,masyarakat tradisional & kearifan lokal atas WP-3K yg telah dimanfaatkan

turun temurun ”

19

PEMBERDAYAAN MASYARAKATPASAL 60‐63 UU PWP PPK

Masyarakat mempunyai kesempatan yang“Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam

perencanaan, pelaksanaan dan berperanserta terhadap Pengelolaan WP-3K ”Pemerintah & Pemda berkewajiban“ Pemerintah & Pemda berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraannya”

KETENTUAN PIDANAPASAL 73‐75 UU PWP PPK

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar

rupiah) dan paling banyak p ) p g yRp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah).

20

1 Perubahan paradigma pembangunan

UU NO 27/2007 PENGELOLAAN WP PPKIMPLIKASI

1. Perubahan paradigma pembangunan

2. Perubahan kebijakan pengalokasian danaanggaran pembangunan denganmemperhatikan parameter luas perairan laut.

3. Berkembangnya investasi ke perairan P3K melalui instrumen pemanfaatan HP3.

4. Perubahan pendekatan pembangunan sesuaidengan karakteristik bio geo-fisik WP-3K.

PENUTUP

Dengan adanya UU No 27/2007“ Dengan adanya UU No.27/2007, diharapkan terjadi akselerasi

pembangunan kelautan & perikanan menuju visi Pengelolaan sumberdaya

pesisir, kelautan & perikanan yang lestari p , p y g& bertanggung jawab bagi kesatuan dan

kesejahteraan anak bangsa”

21

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

KAWASAN HABITAT BIOTA ENDEMIK

ZONA INTI KAWASAN KONSERVASI LAUT

NASIONAL

GEOPOLITIK HANKAM

PULAU-PULAU KECIL TERLUAR/TEMPAT TITIK DASAR

BATAS NEGARA

KAWASAN RAWAN BENCANA

KAWASAN STRATEGIS NASIONALTERTENTU

BIOTA ENDEMIK