Teori Anggaran Berbasis Kinerja
-
Upload
maz-ato -
Category
Economy & Finance
-
view
71.097 -
download
11
description
Transcript of Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 11
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGAKEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
(RKA-KL)(RKA-KL)
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARANDAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DIPA)(DIPA)
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 22
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP
5. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 33
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
• Kurang terkaitnya antara Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaannya;
• Penganggaran yang ber-horizon satu tahun;
• Penganggaran yang berdasarkan masukan (inputs);
• Terpisahnya penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 44
HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANDAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RPJM N
RKP
APBN
Renstra KL
Renja-KL
RKA-KL
5 Th.
1 Th.
1 Th.
PROGRAM PRESIDEN
KEPPRES RINCIANAPBN
DOK. PELAKSANAANANGGARAN
PAGU INDIKATIF
PAGU SEMENTARA
RPJM D
RKPD
APBD
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 55
PENJELASAN HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA PENJELASAN HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANOPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
• RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai wujud rencana kerja pemerintah kurun waktu 5 tahun berdasarkan Platform Presiden Terpilih, selaras dengan:– RPJM Daerah, dan– Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga (Renstra KL).
• RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 tahun.
• Renstra KL adalah rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam kurun waktu 5 tahun.
• RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun yang diselaraskan dengan RKPD dan Renja KL berdasarkan RPJMN.
• RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 tahun• Renja KL adalah Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam kurun
waktu 1 tahun berdasarkan Renstra KL setelah menerima Pagu Indikatif.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 66
PENJELASAN HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA PENJELASAN HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARANOPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
• RKA-KL adalah rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga disertai dengan anggarannya dalam kurun waktu 1 tahun didasarkan atas Renja KL setelah menerima Pagu Sementara.
• APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh DPR.
• APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.
• Keppres Rincian APBN disusun menurut kementerian negara/lembaga dan unit organisasi yang memuat antara lain :– fungsi, sub fungsi, program, dan kegiatan;– pagu anggaran yang dirinci menurut fungsi, belanja, dan sumber dana;– alokasi pagu anggaran untuk pusat dan daerah;– prakiraan maju.
• Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan APBN yang disahkan Bendahara Umum Negara
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 77
KEMENTRIANKeuangan
KEMENTRIANKeuangan
6
1a
2
1b
KEMENTERIAN PPN(Perencanaan Pembangunan Nasional)
KEMENTERIAN PPN(Perencanaan Pembangunan Nasional)
Unit Organisasi
Unit Organisasi SATKERSATKER
KEMENPPN
KEMENPPN
34
7
8
5
Kementerian
/Lembaga
Kementerian
/Lembaga
SEB Pagu Indikatif
PROSES PENYUSUNAN RKP
RKP
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 88
PENYUSUNAN RKPPENYUSUNAN RKP
1 a. Kementerian Keuangan membuat pemutakhiran data.b. Kementerian Perencanaan membuat kerangka awal ekonomi makro. Hasil 1a. Dan 1b. dibahas bersama BI untuk menghasilkan SEB Pagu Indikatif.
2. SEB Pagu Indikatif disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga (KL) untukmenyusun Rencana Kerja.
3. Pagu indikatif disampaikan KL kepada Unit Organisasi.4. Pagu indikatif disampaikan Unit Org. kepada Satker.5. Satker membuat Rencana Kerja disampaikan kepada Unit Organisasi.6. Rencana Kerja Unit Organisasi disampaikan kepada KL untuk dijadikan
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja KL)7. Renja KL disampaikan kepada Kementerian Perencanaan untuk
diselaraskan dengan RKPD dan Kementerian lain.8. Kementerian PPN menyusun RKP atas dasar Renja KL dan RKPD.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 99
KEMENKUKEMENKU
1a
2a
1b
KEMENPPN
KEMENPPN
DPRDPR
K/LK/L
3
4
6
5
PresidenPresiden
Pokok Kebij. Fiskal & KEM
PROSES PENYUSUNAN PAGU SEMENTARA
RKP
Kebijakan Umum& Prioritas Angg
SE PaguSementara
RKA-KL
2b
8
7
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1010
PENYUSUNAN PAGU SEMENTARAPENYUSUNAN PAGU SEMENTARA
1 a. Kementerian Perencanaan membuat RKP.b. Kementerian Keuangan membuat pokok2 kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro (KEM).
2 a. RKP, danb. Kebijakan Fiskal dan KEM, dibahas dalam sidang kabinet (Presiden) untuk dijadikan Kebijakan Pemerintah
3. Kebijakan Pemerintah dibahas bersama DPR.4. Hasil pembahasan Pemerintah dengan DPR adalah Kebijakan Umum dan
Prioritas Anggaran.5. Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran disampaikan kepada Kementerian
Keuangan.6. Kementerian Keuangan membuat SE Pagu Sementara.7. SE Pagu Sementara disampaikan kepada KL.8. KL menyusun RKA-KL atas dasar Renja KL dan SE Pagu Sementara.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1111
PENDEKATAN PENGANGGARANPENDEKATAN PENGANGGARAN
• PENGANGGARAN TERPADU
• PENGANGGARAN DENGAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH
• PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1212
PENGANGGARAN TERPADUPENGANGGARAN TERPADU
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1313
MENURUT JENIS :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Belanja Modal;
4. Bunga;
5. Subsidi;
6. Hibah;
7. Bantuan Sosial;
8. Belanja Lain-Lain.
MENURUT JENIS :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Belanja Modal;
4. Bunga;
5. Subsidi;
6. Hibah;
7. Bantuan Sosial;
8. Belanja Lain-Lain.
MENURUT FUNGSI :1. Pelayanan Umum;2. Pertahanan; 3. Ketertiban dan Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Fasilitas
Umum; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya;9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial.
MENURUT FUNGSI :1. Pelayanan Umum;2. Pertahanan; 3. Ketertiban dan Keamanan; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Fasilitas
Umum; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya;9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial.
KLASIFIKASI ANGGARAN BELANJAKLASIFIKASI ANGGARAN BELANJA
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1414
• Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun-tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
• Prakiraan maju adalah perhitungan dana yang dibutuhkan di tahun-tahun yang akan datang untuk mendukung program yang telah ditetapkan.
PENGANGGARAN DENGAN KERANGKA PENGELUARAN PENGANGGARAN DENGAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAHJANGKA MENENGAH
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1515
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJAPENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
• Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
• Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.
• Tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan prakiraan maju pada program yang bersangkutan.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1616
TUJUAN PENGANGGARANTUJUAN PENGANGGARAN
• MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
• MENINGKATKAN KETERKAITAN ANTARA KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
• MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN SUMBERDAYA DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNG
• MENGEMBANGKAN PENGELOLAAN DAN PENGUKURAN KINERJA
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1717
LINGKUNGAN PENDUKUNG
• Kapasitas dari Kementerian Negara Keuangan, Kementerian Negara PPN, kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.
• Standar Pelayanan Minimal bagi instansi pemerintah.
• Standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk kegiatan tertentu.
• Sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang memadai dengan mempertimbangkan biaya.
• PP mengenai (i) Pelaksanaan Anggaran, (ii) Sistem Akuntansi, dan (iii) Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
• Budaya kinerja (Performance culture).
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 1818UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya
PENYUSUNAN PENYUSUNAN RKA-KL TAHUN 2005RKA-KL TAHUN 2005
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 1919
PENDEKATAN PENGANGGARANPENDEKATAN PENGANGGARAN
• PENGANGGARAN TERPADU- Menghimpun DUK, DUP dan DUKS dalam RKA-KL
• PENGANGGARAN DENGAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH- Komitmen Kementrian/Lembaga bahwa kegiatan berlanjut
• PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA- Pencantuman sasaran program (Hasil) dan sasaran kegiatan (Keluaran) dalam RKA-KL
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2020
UU No. 17/2003 Pasal 11 ayat 5 tentang Keuangan Negara :
Pengeluaran negara dibagi atas unit organisasi, fungsi,
dan jenis belanja.
UU No. 17/2003 Pasal 15 ayat 5 tentang Keuangan Negara :
Anggaran yang disetujui oleh DPR dirinci dalam
unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
POKOK-POKOKPOKOK-POKOKPENYUSUNAN ANGGARANPENYUSUNAN ANGGARAN
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2121
POKOK-POKOKPOKOK-POKOKPENYUSUNAN ANGGARANPENYUSUNAN ANGGARAN
STRUKTUR ANGGARAN:
• Organisasi :Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satker
• Fungsi :Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
• Jenis Belanja :Pegawai, Barang, Modal, Bunga, Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, Lain-lain
• Lokasi :- Provinsi- Kabupaten/Kota - Luar negeri
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2222
PENGERTIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATANPENGERTIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuankerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program danterdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupapersonil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebutsebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentukbarang/jasa.
Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dantujuan kegiatan tersebut.Tujuan :1. Memperlancar pelaksanaan kegiatan;2. Memperlancar penyaluran dana kegiatan;3. Memperpendek rentang pengawasan (span of control);4. Mempertegas keluaran dari setiap Sub Kegiatan.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2323
PENYUSUNAN KEGIATANPENYUSUNAN KEGIATAN
Kegiatan disusun dengan mengacu kepada :1. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);3. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga;4. Program prioritas dan program pendukung Kementerian
Negara/Lembaga
Kegiatan yang berasal dari proyek atau bagian proyek dimasukan sebagai salah satu kegiatan pada Satuan Kerja yang membawahi proyek tersebut.
Kegiatan yang berasal dari proyek atau bagian proyek yang tidak dapat dimasukan ke dalam Satuan Kerja tertentu dibuat sebagai Satuan Kerja Sementara.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2424
SATUAN KERJA SEMENTARASATUAN KERJA SEMENTARA
Suatu Kegiatan memerlukan dibentuknya Satker Sementara apabila memenuhi kriteria antara lain :
1. Tersebar di berbagai lokasi dan tidak punya satker;
2. Kompleksitas tinggi, yang bisa diketahui dari jumlah sub kegiatan yang berbeda.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2525
KEGIATAN YANG SUMBER PEMBIAYAANNYA DARI PINJAMAN KEGIATAN YANG SUMBER PEMBIAYAANNYA DARI PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERIDAN HIBAH LUAR NEGERI
Dalam menelaah kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
• PENGERTIAN : Kegiatan yg sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh pinjaman atau hibah luar negeri.
• SUMBER PHLNCGI, Non CGI, Badan-badan/Lembaga-lembaga Keuangan Internasional.
• OBYEK PEMBIAYAANPinjaman/Hibah Kegiatan, Pinjaman/Hibah Program.
• SYARAT PENGEMBALIANPinjaman Lunak, Pinjaman Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial.
• TATA CARA PENARIKANPembukaan LC, Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Penarikan hibah secaralangsung dalam bentuk Barang dan Jasa;
• PENCANTUMAN DALAM DIPA Harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Loan Agreementberkenaan untuk menghindari kesalahan dalam pencantuman dana.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2626
INDIKATOR HASIL & KELUARANINDIKATOR HASIL & KELUARAN
Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang akan dicapai dari suatu program pada jangka menengah sesuai dengan tujuan dan sasaran program.
Indikator Keluaran adalah sesuatu yang akan dicapai secara langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Terdiri dari : biaya/harga, kuantitas, dan kualitas.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2727
CONTOH RUMUSAN CONTOH RUMUSAN PROGRAM, INDIKATOR HASIL DAN KEGIATANPROGRAM, INDIKATOR HASIL DAN KEGIATAN
Kementerian: Tenaga & Transmigrasi
Program : Transmigrasi
Hasil : Tercapainya mobilitas penduduk sebesar 5% sampai dengan
tahun 2009.
Kegiatan : Pemindahan dan pengembangan masyarakat transmigran.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2828
CONTOH RUMUSAN INDIKATOR KELUARANCONTOH RUMUSAN INDIKATOR KELUARAN
SUB KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN SATUANSASARAN/ VOLUME
Penyusunan Rencana Teknis
Jumlah Rencana Teknis Paket 350
Pemindahan Penduduk Jumlah Penduduk yang dipindahkan
KK 10.000
Survey Kependudukan Jumlah Hasil Survey Paket 520
Pengembahan Usaha Tani
Tambahan Jumlah UKM UKM 389
Pembangunan Rumah Trans
Jumlah Rumah Buah 10.000
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 2929
TATA CARA PENGISIAN RKA-KLTATA CARA PENGISIAN RKA-KL FOMULIR YANG DIGUNAKANFOMULIR YANG DIGUNAKAN
NO.BENTUK
FORMULIRURAIAN PEMBUAT
1. 1.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran Satker
2. 1.2 Rincian Anggaran Belanja (AB) Satker
3. 1.3 Rincian AB per Jenis Belanja Satker
4. 1.4 Rincian Anggaran Pendapatan per MAP.
Satker
5. 1.5 Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan
Satker
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3030
NO.BENTUK
FORMULIRURAIAN PEMBUAT
6. 2.1 Uraian Kegiatan dan Keluaran Unit Organisasi
7. 2.2 Uraian Anggaran Belanja (AB) Unit Organisasi
8. 2.3 Uraian AB per Jenis Belanja Unit Organisasi
9. 2.4 Uraian Anggaran Pendapatan per MAP Unit Organisasi
10 3.1 Ringkasan Kegiatan dan Keluaran Kement / Lembaga
11 3.2 Ringkasan Anggaran Belanja (AB) Kement / Lembaga
12 3.3 Ringkasan AB per Jenis Belanja Kement / Lembaga
13 3.4 Ringkasan Anggaran Pendapatan per MAP. Kement / Lembaga
TATA CARA PENGISIAN RKA-KLTATA CARA PENGISIAN RKA-KL FOMULIR YANG DIGUNAKANFOMULIR YANG DIGUNAKAN
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3131
PROSES PENGISIANPROSES PENGISIANRENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT KERJA ESELON I
UNIT OPERASIONAL(ESELON II DAN ESELON III)
F 3-1 F 3-2
F 2-1 F 2-2
F 1-1
F 1-5
F 1-2 F 1-3
F 2-3
F 3-3 F 3-4
F 2-4
F 1-4
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3232
ARUS DOKUMEN ARUS DOKUMEN RKA-KL DAN RUU APBNRKA-KL DAN RUU APBN
NO. KETERANGANKEMENTERIAN
NEGARA/ LEMBAGA
UNIT KERJA ESELON I
UNIT OPERASIONAL (ESELON II & III)
1 2 3 4 5
1. Formulir 3.1 – 3.4
2. Formulir 2.1 – 2.4
1.1 – 1.5
3. Bahan RUU - APBN
PAGU SEMENTARA
RKA-KL
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3333
PEDOMAN UMUM PENELAHAAN RKA-KLPEDOMAN UMUM PENELAHAAN RKA-KL
• TERIKAT DAN TIDAK TERIKAT;
• KLASIFIKASI BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN;
• HAL-HAL LAIN YANG PERLU PERHATIAN
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3434
TERIKAT DAN TIDAK TERIKATTERIKAT DAN TIDAK TERIKAT
• Belanja Yang Terikat (Non Discretionary)
adalah belanja yang wajib dialokasikan dananya oleh Departemen/Lembaga.
Contoh : Gaji, Honorarium, ATK, Daya dan Jasa,
Pemeliharaan Inventaris dan Perjalanan Dinas.
• Belanja Yang Tidak Terikat (Discretionary)
adalah belanja yang tidak wajib dialokasikan dananya oleh Departemen/Lembaga tapi dibutuhkan untuk menyelesaikan sasaran program.
Contoh : Belanja Pegawai dan Belanja Barang Lainnya.
PEDOMAN UMUM PENELAHAAN RKA-KLPEDOMAN UMUM PENELAHAAN RKA-KL
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3535
HAL-HAL LAIN YANG PERLU PERHATIAN:
• PENGGUNAAN HSU, RAB, TOR;• PENGGUNAAN DOKUMEN PENDUKUNG;• MASALAH SAVING/BLOKIR;• CATATAN PENELAAHAN
PEDOMAN UMUM PENELAHAAN RKA-KLPEDOMAN UMUM PENELAHAAN RKA-KL
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3636
PEMBAHASAN RAPBN DAN RKA-KLPEMBAHASAN RAPBN DAN RKA-KL
• Menteri Keuangan mewakili pemerintah membahas RUU APBN dengan Panitia Anggaran sesuai dengan tata cara dan jadwal yang telah disepakati dengan Panitia Anggaran.
• Menteri/pimpinan lembaga membahas RKA-KL dengan Komisi DPR yang bersangkutan sesuai dengan tata cara dan jadwal yang telah disepakai dengan komisi dimaksud.
• Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dan RKA-KL diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Oktober.
• Menteri Keuangan menghimpun hasil pembahasan RKA-KL sebagai lampiran Undang-undang tentang APBN.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3737
PENYIAPAN KEPPRES TENTANG RINCIAN APBNPENYIAPAN KEPPRES TENTANG RINCIAN APBN
• Kementerian Negara Keuangan menyiapkan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN dengan bahan RKA-KL yang telah disetujui DPR.
• Keputusan Presiden tentang Rincian APBN antara lain memuat :• kementerian negara dan unit organisasi; • program dan kegiatan pada masing-masing kementerian
negara dan unit organisasi;• pagu anggaran belanja yang dirinci menurut fungsi dan jenis
belanja untuk masing-masing kegiatan;• Prakiraan maju.
• Keputusan Presiden dimaksud diterbitkan selambat-lambatnya akhir bulan November.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3838
PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN
• Kementerian negara/lembaga, berdasarkan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN, menyiapkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap unit organisasi di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
• Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember.
• Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang bersangkutan dan pembayaran oleh Kuasa Bendahara Umum Negara.
• Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Kuasa Bendahara Umum Negara, dan BPK selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 3939
• Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas keberhasilan pencapaian sasaran program berupa hasil (political accountability)
• Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (operational accountability).
TATARAN AKUNTABILITASTATARAN AKUNTABILITAS= Pasal 34 - 35 UU KN == Pasal 34 - 35 UU KN =
Sabtu 8 April 2023Sabtu 8 April 2023 UPD Kanwil DJPb SurabayaUPD Kanwil DJPb Surabaya 4040
TERIMA KASIH