Konflik Antar Lembaga Negara: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Badan Anggaran DPR
IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA LEMBAGA ...
Transcript of IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA LEMBAGA ...
IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) KOTA
MAKASSAR
SKRIPSI
OLEH
MUHAMMAD FARMADY RIZAL
105730510314
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021
ii
HALAMAN JUDUL
IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA (LAN) KOTA MAKASSAR
oleh
Muhammad farmady rizal
105730510314
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana akuntansi
starata satu (S-1) akuntansi pada universitas muhammadiyah makassar
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021
iii
MOTTO
Imajinasi lebih bermanfaat dari pada ilmu pengetahuan dan
Yang menjadikan imajinasi itu jadi nyata adalah ilmu pengetahuan
kepintaran dan kehebatan memang bagus tapi itu semua akan di kalahkan
dengan keberuntungan maka berpihaklah kepada kebenaran meskipun kita
seorang diri agar kita semua mendapatkan keberuntungan dan keajaiban
karena tuhan akan selalu berada di pihak yang benar
PERSEMBAHAN
Skripsi ini ku persembahkan kepada dzat yang maha tunggal Tuhan semesta
alam pencipta langit dan bumi yaitu ALLAH SWT tidak ada tandingan dan sektu
baginya kepada orang tua ku yang senantiasa mendoakan ku di dalam sujudnya
dan senantiasa melindungi ku sewaktu kecil
Para pemikir hebat intelektual dana alim ulama pada bidang ilmu yang
dikuasainya para masyarakat,teman dan lingkungan instansi tempat ku
melaksanakan praktek kerja lapangan yang membuatku banyak mendapatkan
inspirasi inspirasi tentang kehidupan
Serta seluruh pihak yang selalu bersamaku dalam keadaan suka maupun duka
iv
v
vi
vii
ABSTRAK
Nama mahasiswa unismuh Muhammad farmady rizal dengan nim
105730510314 2021 judul implementasi anggaran berbasis kinerja atas
bimbingan dari ibu muchriana muchran dan ibu muttiarni
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati sistem anggaran berbasis
kinerja pada lembaga administrasi negara dengan menggunakan metode
kualitatif atau yang di kenal dengan wawancara terhadap pihak pihak
terkait dan juga dengan menggunakan metode observasi atau
pengamatan yang ada di lapangan dengan hasil bahwa lembaga
administrasi telah melakukan penerapan anggaran yang sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang telah di tentukan pemerintah
Kata kunci: DIPA, SAP, Akrual
viii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh
Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas berkat
rahmat dan ridha-Nyalah sehingga penulis masih diberikan kesehatan,
kesempatan, kesabaran terlebih lagi karunia kemauan serta tekad yang
dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
baik, tak lupa pula penulis panjatkan salam dan salawat atas junjungan nabi
besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan untuk menjadi manusia yang
cerdas dan berakhlak mulia di dunia ini. Sebagai manusia yang tak luput dari
berbagai kekurangan, banyak kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi
ini, penulis ini telah banyak mendapat bantuan dalam bentuk bimbingan, saran
maupun dorongan dari berbagai pihak. Sehingga makalah ini dapat
terselesaikan.
Oleh karena itu, selayaknya apabila dalam kesempatan ini penulis
menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada ayahanda, Ibunda, kakanda dan teman yang memberikan motivasi dan
semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa isi skripsi
ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran membangun
sangat diharapkan. Semoga segala bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari
berbagai pihak senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Swt.
Makassar, 2021
ix
DAFTAR ISI
SAMPUL .......................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... ii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii
DAFTAR ISI ................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................ vi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vii
I. PENDAHULUAN ................................................................................. .. 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 5
II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 7
A. Tinjauan Teori ............................................................................... 7
1. Pengertian Sistem .................................................................. 7
2. Pengertian Akuntansi ............................................................. 8
3. Pelaporan Akuntansi ............................................................. 12
4. KebijakanSistemAkuntansiKeuangan Pemerintahan Daerah 13
5. Standar Akuntansi Pemerintah ............................................. 14
B. Penelitian Terdahulu ...................................................................... 16
C. Kerangka Pemikiran....................................................................... 20
III. METODE PENELITIAN ........................................................................ 22
A. Jenis Penelitian ........................................................................... 22
x
B. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 22
C. Jenis dan Sumber Data ............................................................... 23
D. Metode Analisis Data .................................................................. 25
IV. HASIL PENELITIAN
A. Sejarah kantor KMP PUSLABANG LAN…………………………………26
B. Hasil penelitian……………………………………………………………...30
C. Pembahasan .......……………………..…………………………………...39
D. Realisasi angaaran………………………………………………………...40
V . KESIMPULAN………………………………………………………………......43
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………..45
DAFTAR LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
Tabel 2.1 PenelitianTerdahulu 15
xii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 20
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anggaran merupakan perencanaan keuangan yang tersusun, dan terencana
dalam keuangan periodic, dan umumnya di nyatakan dalam satuan moneter,
untuk jangka waktu tertentu, dalam kegiatan organisasi pemerintahan, anggaran
sangatlah penting, dan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, maka dari
itu di butuhkan analisis peneletian, oleh publik dikarenakan anggaran
pemerintahan, merupakan sesuatu yang harus di ketahui oleh publik, sebagai
keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Pemerintah terhadap masyarakat, melalui proses evaluasi kritikan, dan
masukan, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, yang akuntabilitas
terhadap atasan, DPRD dan masyarakat, Akuntabilitas melalui anggaran,
meliputi perencanaan anggaran, sampai dengan pelaporan anggaran, bentuk
reformasi anggaran, dalam upaya memperbaiki proses penganggaran, adalah
penerapan anggaran berbasis kinerja, anggaran Berbasis Kinerja (Performance
Based Budgeting), merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada
output, organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi misi
Rencana strategis organisasi, berlakunya undang undang di bidang
penglolaan keuangan negara, nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,
menuntut terkendalanya suatu laporan keuangan, baik di lembaga-lembaga
pemerintah pusat maupun pemerintah daearah, pengwasan terhadap pelaporan
2
keuangan khususnya pemerintah daerah, sekarang ini semakin diperhatikan
oleh pemerintah, keterandalan sebuah laporan keuangan daerah.
Standar keuangan pemerintahan, dan kaidah kaidah dalam penyusunan,
pengelolaan keuangan, yang sehat dalam pemerintahaan, telah di susun dan
sajikan, dengan penerapan akrual basis, sehingga sehingga dapat menyajikan
informasi transparansi keuangan yang akurat dan akuntabel diharapkan
pelaporan keuangan ini, dapat dipergunakan sebagai alat informasi, kepada
pengguna laporan keuangan, untuk sebagai sarana khusus dalam
meningkatakan akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparasi untuk
melakukan pengelolaan financial, pada instansi negara, di samping itu laporan
ini dimaksudkan, untuk memberikan informasi, kepada pembuat keputusan
yaitu manajemen, dalam mengusahakan pembuatan tata kelola pemerintahan,
kepada lnstansi negara, yang salah satu nya pelaporan entitas, yang
mempunyai tanggungjawab menyelanggarakan, laporan pertanggungjawaban di
bidang akuntansi, atas pelaksana pendapatan anggaran belanja negara, untuk
penyusunan pelaporan financial,berupa realisasi anggaran, neraca, laporan
oprasional, perubahan equitas, dan catatan untuk, periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desembar 2016, semua informasi yang di muat, dalam laporan
penyajian manajemen, instansi negara, penyusunan dan penyajian laporan
keuangan tahun 2016 telah mengacu, pada standar akuntansi pemerintah
(SAP)
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi konvensi, aturan
aturan dan praktik praktik spesifik, yang di pilih, satu entitas pelaporan dan
3
penyusunan penyajian, untuk, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
administrasi negara, yang mengemban amanah untuk melaksanakan tugas
pemerintah, (LAN) dituntut menjadi (panutan) untuk reformasi sebagai
pembuktian organisasi pemerintah.
Kinerja keras ini didasarkan undang undang no 39 tahun 2008 tentang
kementrian negara, dan peraturan presiden tahun nomor 57 tahun 2013
tentang,lembaga administrasi negara, merupakan lembaga pemerintah non
kementrian yang berada, di bawah pertanggungjawabanan presiden melalui,
bidang urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi, lembaga administrasi negara membawahi perubahan
organisasi, (rektururisasi) dan tata kerja, yaitu dengan di tetapkannya peraturan,
kepala lembaga administrasi negara reorganisasi yang telah di tetapkan LAN,
menetapkan peran LAN secara lebih solid untuk memberikan kontribusi, dalam
peningkatan tata kelola pemerintahan, di Indonesia, khususnya melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
ASN (aparata sipil negara) dan perbaikan kebijakan, Kebijakan yang
tertuang dalam perpres No 57 tahun tahun 2013, tugas pelaksanaan
pemerintahan sesuai fungsi, penyusunan kebijakan nasional tertentu, di bidang
administrasi negara, pengkajian kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi
otonomi daerah, sistem administrasi, dan hukum negara, inovasi
pengembangan pelayanan public, serta kelembagaan dan sumber aparatur,
pemberian fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, di
4
bidang administrasi negara, pembinaan penyelenggaraan dukungan
administrasi.
Penjaminan mutu fungsional jabatan tertentu, yang menjadi kewenangan
LAN sebagai analisis kebijakan, untuk menjadi rujukan bangsa dalam
pembaharuan adminitrasi, dalam pengembangan kapasitas aparatur negara
yang baik, (LAN) menerapakan basis akrual sebagai rangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data
Pencatatan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada kementrian, negara/lembaga dalam penyusunan
neraca, laporan operasional dan berubahnya equitas dalam laporan, serta basis
kas untuk penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran, basis akrual
yang mengakui terpengaruhnya transaksi, atau peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas di terima, atau di bayar dengan menggunakan dasar
pengukuran melalui proses penetapan mata nilai uang.
Untuk mengakui dan memasukan pos laporan keuangan, dasar
pengukuran yang di tetapkan lembaga administrasi negara, dalam menyusun
dan menyajiankan laporan, dengan penggunaan nilai historis, aset di catat
sebesar pengguna sumber daya ekonomi, atau sebesar nilai wajar, dari imbalan
yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban di catat sebesar
pengeluaran/penggunaan sumber daya.
Ekonomi atau sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi,untuk di gunakan
memenuhi kewajiban pemerintah, yang menyangkut, pengukuran pos pos
laporan , memakai mata uang rupiah, transaksi penggunaan mata uang asing,
5
dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan mata uang rupiah, proses akuntansi
juga dengan menggunakan pendapatan LRA dan LO yaitu, semua penerimaan
rekening kas umum negara, yang menambah saldo anggaran, lebih dalam
periode tahun anggaran, yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah, sedangkan LO adalah hak
pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah equitas, periode tahun
anggaran bersangkutan,
Mudah mudahan pedoman ini bermanfaat bagi usaha peningkatan suatu
laporan hasil penelitian, serta ke efektifan pengelolaan anggaran berbasis
kinerja dan untuk lebih mewujudkan harapan ini, kami menerima kritik dan saran
dari pada penguji
Dan demi tercapainya anngaran yang maksimal, di perlukan adanya satu
perubahan, guna tercapainya laporan keuangan yang efektif dan efisien.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang
timbul dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Anggaran berbasis
kinerja keuangan pada Lembaga Administrasi Negara.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Anggaran
berbasis kinerja pada Lembaga penyelenggara diklat administrasi negara.
D. Manfaat Penelitian
6
Penelitiaan ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoritas maupun praktis,
diantaranya :
1. Manfaat Teoritas
Hasil penelitian dapat memperluas wawasan dan ide yang bisa dijadikan
sebagai literatur dan referensi acuan dalam penelitian lain maupun pada
perusahaan. Hasil bisa digunakan sebagai pemahaman lebih mendalam tentang
Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Akuntansi
Keuangan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengelolah sistem
keuangan dan dapat mengembangkan integritas secara efektif untuk
peningkatan masalah masyarakat.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Pengertian system anggaran
Dalam system penyusunan anggaran untuk meningkatkan penilaian
yang baik dari hasil kinerja di butuhkan penekanan anggaran dengan adanya
pemberian kompenisasi atau bonus dari atsan kepada bawahan, jika
bawahan mampu mencapai target yang telah di tetapkan, jadi penekanan
anggaran merupakan suatu alat yang di gunakanakan sebagai tolak ukur
penilaian kinerja dalam organisasi (Kusniawati dan Lahaya,2017;). Suatu
sistem pada dasarnya terdiri dari sekelompok elemen yang saling
berhubungan satu sama lain yang berfungsi bersama-sama untuk tujuan
tertuntu. Berikut ini pendapat-pendapat yang mengemukakan mengenai
sistem.
Sedangkan dalam buku sistem informasi akuntansi mendefenisikan
sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja
sama untuk mencapai tujuan tertentu. (anastasia dan lilis, 2011;34).
Selanjutnya dalam buku accounting information sistem mengatakan bahwa
sistem adalah sekelompok, dua atau lebih komponen-komponen yang saling
berkaitan (intrereleatd) atau subsistem yang berat untuk mencapai tujuan
yang sama. (baridwan, 2010;7).
- 8 -
8
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa suatu sistem terdiri dari proses sistem, dimana struktur sistem adalah
susunan elemen-elemen sistem dan proses yang menyangkut tata cara atau
urutan kerja. Elemen-elemen sistem untuk mencapai tujuan dari sistem
tersebut. Sistem dan prosedur merupakan faktor yang penting dalam
pelaksanaan tugas atau pekerjaan baik dalam bidak kegiatan profesional
maupun dalam bidang administrasi.
2. Pengertian akuntansi
Menurut American Institute Of Ceritfied Acountans disingkat AICPA
dalam bukunya akuntansi Indonesia (2007) mendefenisiskan sebagai berikut
:
Accounting is the art of recording, classifying and summarizing In a
significant manner and in terms of many, transctions and events are, in part
at least, of a financial character and interpeting the result thereof.” (akuntansi
berarti dinyatakan dalam nilai uang, semua transaksi serta kejadian yang
sedikit-sedikit bersifat financial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan
hasilnya).
Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan,
pengkomunikasian informasi ekonomi yang biasa dipakai untuk penilaian dan
pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. (Mahmud,
2007:28)
Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
- 9 -
9
penyajian laporan, serta pengidentifikasian atas hasilnya. ( Pasal 1 Nomor 21
Tahun 2011).Selanjutnya menurut American Accounting Association(AAA)
akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan
pengkomunikasian informasi ekonomi agar dapat memberikan bahan
pertimbangan yang relevan bagi para pengembalian keputusan.
Dari defenisi akuntansi diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
dalam siklus terkandung adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan
secara berurutan antara lain kegiatan pencatatan, pengelompokkan,
peringkasan, pelaporan, penafsiran dalam pembuktian. Tujuan utama
akuntansi adalah untuk menyajikan informasi yang berguna kepada pihak
yang berkepentingan dalam perusahaan/sektor publik agar dapat mengambil
keputusan.
a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan
Aktivitas akuntan merupakan jasa penyedia informasi yang di
butuhkan buat mengambil kebijakan di bagian publik sektor, terkait
dengan pengambilan keputusan baik itu pada sector social politik dan
ekonomi dengan pengelolaan keuangan Negara ,yang cukup luas maka
di perlukan system akuntansi untuk meneglola dana tersebut yang
semakin besar dan beragam pada transaksi,sector pemerintah pada
dasarnya peneglolaan akuntansi terbagi jadi 2 bagian yaitu akuntansi
manajemen dan akuntansi keuangan
Defenisi Sistem Akuntansi Pemerintah Menurut PP No. 71 tahun
2010 TentangStandar Akuntansi Pemerintah : “PP 71 tahun 2010 tentang
- 10
10
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam
Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD di susun dan di sajikan sesuai standar
akuntansi pemerintah”
Menurut A.H.halim (2007:42) definisi dari akuntansi keuangan daerah
adalah proses pengidentifikasian,pengukuran dalam rangka pengambilan
keputusan ekonomi yang di perlukan dari pihak pihak eksternal entitas
pemerintah daerah
b. Tujuan sistem akuntansi keuangan pemerintahan
Sistem akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi
(keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai
informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-
pihak yang memerlukan. menurut Kusufi (2012:36) adalah Pertanggung
jawaban (accountability and stewardship).
Tujuan pertanggung jawaban memiliki arti penyerahaan informasi
keuangan yang cermat dan lengkap, dalam pembentukan waktu yang
tepat, bagi penggunaan pihak penanggungjawab berkaitan dengan
operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini
tiap orang menggharuskan atau badan yang mengelolah keuangan
negara harus mempertanggungjawakan pemebrian perhitungan.
1. Manajerial
- 11
11
Manajerial bertujuan menyedikan informasi akuntansi pemerintah
berarti harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk
penganggaran, pemantauan,pelaksanaan, pengendalian anggaran,
perencanaan perumusan kebijaksanaan dan pengembalian keputusan,
bahwa serta penilaian kinerja pemerintah.
2. Pengawasan
Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa memungkinkan akuntansi
pemerintah harus terselenggaranya pemeriksaan oleh pengawasan
aparat fungsional secara efisen dan efektif.
Ketiga tujuan tersebut memenuhi akuntansi dalam praktek melalui
sistem akuntansi pemerintah, yang dikeluarkannya stelah undang-undang
di era reformasi yang digunakan sitem pemerintah dulu yaitu tata buku
hanya bagian kecil dari akuntansi dan tidak mampu memenuhi semangat
yang dibawa pada era otonomi daerah menurut Muhammad Gade
(200:112) tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat daerah :
a. Menjaga aset pemerintah dan instansi – instansi melalui pencatatan,
pemprosesan dan pelaporan konsisten sesuai standar yang diterima
umum dalam praktek akuntansi.
b. Menyediakan keterakuratan informasi yang tepat waktu tentang
anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat (daerah), secara
nasional maupun (daerah) serta instansi agar berguna sebagai dasar
mengukur kinerja untuk penentuan ketaatan otoritas terhadap
anggaran untuk tujuan akuntabilitas.
- 12
12
c. Membuat informasi yang terpercaya tentang posisi keuangan
pemerintah pusat (daerah) serta instansi secara keseluruhan.
d. Menyediakan informasi perencanaan pengendalian pengelolaan
kegiatan keuangan pemerintah secara efisien.
3. Pelaporan Akuntansi
Siklus akuntansi sesuai dengan penyusunan setelah neraca saldo dan
setelah penyesuaian lalu laporan keuangan yang di ambil dari data neraca saldo
setelah penyesuaia
Akhir hasil akuntansi ssistem akuntansi pemerintah adalah laporan
keuangan ,pengawasan keuangan serta pertanggungjawaban.terbitnya
Permendagri No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Ranperkada Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi dasar agar pemda fokus
dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah menurut
Kepmendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan,
pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan ,disertai tata cara belanja
penyusunan anggaran tata usaha pelaksanaan keuangan dan perhitungan
anggaran penyusunan belanja dan pendapatan laporan keuangan pemerintah
teridri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran
- 13
13
..Laporan sumber alokasi yang menyajikan ikhtisar dan pemakaian
ekonomi sumber daya pengelolaan pemerintah ,perbandingan yang merupakan
antaera anggaran satu perode akuntansi dan realisasi laporan
b. Neraca
Laporan yang merupakan gambaran posisi keuangan pemerintah
mengenai asset,equitas dana ,kewajibanpada tanggal tertentu.
c. Laporan Arus Kas
merupakan penyajian laporan mengenai informasi sumber perubahan
kas dan penggunaan kas dalam satu peride akuntansi pada saldo kas di tanggal
pelaporan .
d. Catatan Atas Laporan Keuangan
Pencatatan laporan keuangan penjelasan laporan keuangan ini
menyajikan analisis naratif daftar terinci atas pos nilai suatu laporan neraca,arus
kas dan realisasi …..
4. Kebijakan sistem akuntansi keuangan pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi
pemerintahan, mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah
prosedur rangkaian sistematik dari penyelenggaraan prosedur elemen
peralatran lebih lain untuk menjadikan fungsi akuntansi transaksi analisis sejak
pelaporan sampai denganm lingkungan organisasi Selanjutnya pasal 5
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menegaskan bahwa Sitem Akuntansi
- 14
14
Pemerintahan Daerah …memuat prosedur piilihan teknik akuntan dalam
mengidentifikasi transaksi catatan jurnal penyesuaian netrca saldo posting buku
besar serta menyajikan laporan yang terdiri atas:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Neraca;
d. Laporan operasional;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.
Menurut Abdul Halim (2012:35) definisi akuntansi keuangan daerah
Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi
(keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, Kota) yang dijadikan
sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak
yang memerlukan”..
Menurut Dedi Nordiawan (2006:35) mengatakan bahwa akuntansi
sektor publik adalahproses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan
pelaporan transaksi keuangan darisuatu organisasi publik yang menyediakan
informasi keuangan bagi para pemakai laporankeuangan yang berguna untuk
pengambilan keputusan. Selanjutnya Dedy menegaskan Sistem Akuntansi yang
digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah system desentralisasi.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan
- 15
15
PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan
persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di indonesia.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan
Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.
Standar Akuntansi Pemerintah harus digunakan sebagai acuan dalam
menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintahan selengkapnya sebagai berikut :
a.Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
b.Sandar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2016
c.Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2019
d.Government Accounting Standards Republic Of Indonesia
B. SAP Berbasis Akrual
yaitu SAP pendapatan yang di akui, aset,ekuitas, utang, dan beban dalam
laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan dalam
pelaporan pembiyaan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBD/APBN.
- 16
16
Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui
pada saat terjadinya transaksi pada saat di catat, atau pada saat kejadian kondisi
lingkungan keuangan pemerintah berpengaruh, tanpa memerhatikan saat kas atau
setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).
Akrual berbasis SAP melakukan penerapan dalam lingkungan pemerintah
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan
pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan organisasi
satuan wajib di maksudkan untuk menyajikan laporan keuangan
(PP No.71 Tahun 2010).
Penelitian Terdahulu
Analisis penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada lembaga
administrasi negara di kota makassar Sulawesi selatan“. Tujuan penelitian ini
yaitu untuk menganalisis apakah penerapan sistem akutansi pemerintahan pada
lembaga administrasi kota makassar telah sesuai dengan standar akutansi
pemerintah yang berlaku Mengemukakan bahwa dinas pendapatan daerah
sebagai SKPD, telah melakukan prosedur akuntansi yang terdiri dari akuntansi
penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset, akuntansi
kewajiban, akuntansi ekuitas dan akuntansi selain kas yang sudah sesuai
dengan pengecualian belum digantinya akun-akun pada ekuitas yaitu, ekuitas
dana lancar dan ekuitas dana investasi. Penelitiaan ini menggunakan metode
Kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran
khususnya pada bidang pendapatan di LAN Kota makassar saat ini di atur
- 17
17
dalam peraturan pemerintah 071 tahun 2010 dan peraturan mentri dalam negeri
064 tahun 2013 yang di mana sistem pemerintah di jalankan oleh dinas
pendapatan daerah.
Para narasumber peneliti terdahulu
Tabel 2.1
No. Nama/Tahun Judul Metode Hasil
1 Indriani yulia friska, (1januari 2015)
Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dengan komitmen sebagai variable moderating
Penganggaran untuk mengaitkan setiap biaya yang di tuangkan dalam kegiatan dengan manfaat yang di hasilkan
Penelitian ini menggunakan proksi perencanaan anggaran,implementasi anggaran,pelaporan anggaran dan evaluasi kerja serta komitmen organisasi sebagai variable moderating
2 Ira halidiati, (2 februari 2014)
Pengaruh pengawasan internal terhadap pengawasan eksternal implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah
Total sampling Pemeerintah harus lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan transparan terhadap pengawasan ekstenal mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen dokumen mengenai
- 18
18
kebijakan anggaran
3 Syarifah mask fitri, unti Ludigdo, Ali djamhuri, (5 februari 2013)
Pengaruh gaya kepemimpinan komitmen organisasi kualitas sumber daya reward dan punishment terhadap anggaran berbasis kinerja
Purposive sampling
Semakin di berikan sanksi maka akan semakin mengacu diri (organisasi) untuk memperbaiki kekurangannya sehingga tidak di berikan sanksi berikutnya
4 Ika dian anugerahani, (2 juni 2013)
Pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinereja pegawai(studi pada badan pengelola keuangan dan asset Kabupaten Kediri).
Item line budget Berdasarkan nota kesepahaman tersebut di susun RPABD.dalam penyusunan ini tim daerah menyampaikan petunjuk penyusunan kepada seluruh kepala SKKPD yang berpedoman kepada RENSTA dan prestasi kerja yang akan di capai
5 Bayu tri cahya (1 fwbruari 2011)
Analisis aspek rasional dalam penganggaran terhadap efektivitas pengimplementasian anggaran berbasis kinerja pada pemerintah kota Surakarta
Alokasi sumber daya
Pemberian informasi kerja dalam proses penganggaran,walaupun tidak mentrans formasi proses keputusan,namun memberikan nilai tambah pada
- 19
19
pertimbangan
6 Djoko suharjanto (12 februari 2008)
Persepsi pejabat pengguna anggaran terhadapa efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja di tinjau dari aspek rasional
Alokasi sumber daya
Program yangtelah di susun dalam perencanaan strategis anggaran merupakan paradigma tersebut bertolak belakang dengan anggaran berbasis kinerja yang memperehatikan keterkaitan dana publik dengan output dan tujuan program
7 Sihar simamora (14 februari 2015)
Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA),penerimaan dan pengeluaraan pembiyaan terhadap belanja daerah dalam prespektif teoritis
_ Silpa yang ada pada periode tertentu suatu daerah merupakan sisa lebih atas penggunaan aqnggran pada periode sebelumnya dan akan di gunakan untuk menutuoi belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung di masa akan dating
8 Hafiez sofyani, made arista prayudi
Implementasi anggaran berbasis kinerja di
Explanatory research
Implementasi anggaran berbasis
- 20
20
(13 januari 2018)
pemerintah daerah dengan akuntabilitas kinerja
kinerja,penyerapan anggaran akuntabilitasmdan penggunaan informasi dalam merumuskan perencanaan anggaran di tahun mendatang
9 Anita wahyu wijianti, mujibur Rahman, khairul muluk, ratih nurpratiwi (15 maret 2012)
Perencanaan anggaran berbasis kinerja
Kualitatif Hasil ini menunjukan program dan kegiatan melalui proses musrenbang berpotensi menciptakan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
10 Adillsting tamasoleng (3 januari 2015)
Analisis efektifitas pengelolaan anggaran di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro
Pengelolaan analisis deskriptif
Meskipun staf memahami penganggaran berbasis kinerja namun masih terkendala yang di hadapi berupa factor sumber daya manusia kurangnya data dan informasi
- 21
21
Kerangka Pemikiran
Kerangka pikir penelitian ini dimulai dari , dimana sistem penerapan
anggaran, yang sangat berpengaruh besar pada kegiatan penyelenggaraan diklat
dalam pembinaan penyelenggaran aparatur negara sehingga menyusun laporan
pertanggungjawaban belanja negara dengan cara menyususn laporan realisasi
anggaran yang mendapatkan hasil yang sesuai dengan kententuan peraturan
pemerintah
gambar 2.1
Realisasi Anggaran Lembaga Administrasi
Negara
(LAN)
(Peraturan pemerintah kabupaten
nomor 71, tahun 2010)
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akutansi keuangan daerah:
a. Penyajian Neraca
b. Aset lancer dan asset tetap
c. Laporan oprasional
d. Beban pegawai dan kegiatan
non oprasional
e. Laporan perubahan equitas
f. Surplus/Defisit LO
g. Transaksi antar entitas
h. Catatan atas laporan keuangan
Hasil penerapan
22
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu
mendiskripsikan data yang ada dan menjelaskan data dengan kalimat
penjelasan secara kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian
ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku
dengan menggunakan metode penetapan masalah yang menjadi pusat
perhatian.
Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan serta
menganalisis data yang memberikan gambaran secara jelas atas objek yang
diteliti, kemudian diproses dan dianalisis lalu ditarik kesimpulannya.Penelitian ini
dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan di lembaga administrasi
negara apakah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah .
B. Teknik Pegumulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan ini meliputi :
1. Penelitian pustaka (library research)Teknik ini dilakukan baik secara library
research maupun internet research untuk menambah wawasan dan
informasi tentang masalah yang di kaji dan dilaksanakan dengan maksud
untuk memperoleh data-data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan
pustaka guna mendukung data-data sekunder yang diperoleh dari objek
- 23
23
penelitian serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian
ini.
2. Penelitian lapanganPenelitian ini dinamakan field research yang dilakukan
dengan mempelajari dan menganalisa dokumen langsung ke objek
penelitian lembaga instansi terkait dengan tujuan memperoleh informasi
yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan menempuh cara
sebagai berikut:
a. Teknik wawancara
Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung
kepada karyawan yang mempunyai wewenang untuk memberikan data
dan informasi yang diperlukan dalam penelitian
b. Observasi
Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan
secara langsung terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini analisa
sistem akutansi keuangan pada lembaga administrasi makassar kota
makassar JL. Baruga antang no 48 kec. Manggala
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Adapun jenis data yang digunakan dalam uraian ini adalah sebagai berikut :
a. Data kuantitatif
Adalah data yang diperoleh dari instansi yang dapat dibuktikan
dengan angka-angka yang akan diolah dan dianalisa sesuai dengan
metode analisis sehingga dapat terlihat hasilnya contoh:
- 24
24
1. Mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan tiap
tiap program
2. Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada
efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas
3. Anggaran di susun dengan berdasarkan aktivitas dengan
permintaan yang di dukung oleh estimasi biaya dan hasil
b. Data kualitatif
Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-
pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan
menegenai pembahasan, berikut ini jabatan fungsional pusat pelatihan
dan pengembangan dan kajian manajemen pemerintahan lembaga
administrasi negara
1.Kepala pusat
2.kepala bagian administrasi
3.substansi bagian perencanaan dan keuangan
4.substansi bagian sumber daya manusia dan umum
4.kepala bidang pelatihan dan pengembangan
5.substansi bagian penyelenggaraan pelatihan
6.kelompok jabatan fungsional
7.kepala bidang kajian manajemen pemerintahan
- 25
25
1. Sumber data
Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan proposal
penulis iniPenulis memperoleh data yang bersumber dari
a. Data primer
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan panduan kepada
responden dengan mencari jumlah populasi dan pengambilan sampelnya.
Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner kepada responden.
Jenis pertanyaan dengan seberapa efektif anggaran yang di terapkan
standar akuntansi pemerintah.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperorleh melalui pencatatan
dokumen- dokumen perusahaan dan dari industri terkait yang ada
hubungannya dengan pembahasan penulisan.
D. Metode Analisis Data
Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk
menganalisis objek yang akan diteleiti. Dalam penelitian ini metode analisis
data digunakan adalah deskriftif dan kualitatif artinya semua temuan akan
dibandingkan dengan teori yang ada sehingga akan tergambar dengan jelas
antara teori dengan kejadian di lapangan dengan menggunakan tahap
wawancara berupa data lisan dan penjelasan.
26
BAB IV
Gambaran Umum Lembaga Administrasin Negara
A.SEJARAH KANTOR KMP PUSLATBANG LAN
Pimpinan senat mahaasiswa akademi administrasi negara niaga (AANN)
Ujung pandang dalam suatu rapat pada pertengahan oktober 1966, secara serius
membahas kelanjutan tentang studi alumni para (AANN) pada tingkat strata (S1) di
sambut pula dalam rapat perhatian mengenai dengan TIM Administrasi penerbit dan
aparatur pemerintah (PAPP) yang di bentuk oleh presiden soeharto. merupakan
langkah strategis yang sangat dalam menerapkan kebijaksanaan untuk
menyempurnakan dan menerbitkan administrasi negara dan aparatur pemerintah
yang banyak kelemahan serta kekurangan pada waktu itu. TIM (PAPP) yang di
bentuk oleh awaludin djamin, mentri tenaga kerja ampera pada waktu itu,
Telah mengkaji dan meneliti hal hal yang terkait dengan penugasan
keberhasilan saran dan pemberian pertimbagan sehingga terbit surat keputusan
presidium ampere nomor 15 dan nomor 75 tahun 1966,untuk mengatur pokok
pokok organisasi serta azaz azaz department organisasi pemerintahan manajemen
yang efesien, efektif dan rasional. hal ini bagian tolak ukur untuk merumuskan
langkah langkah administrasi perbaikan selanjutnya baik dari segi unsur
kelembagaan maupun kepagawaian tatalaksana.
Pertimbagan itu berdasarkan, rapat yang menyimepulkan perlu berdirinya
perguruan tinggi dinasa ilmu admistrasi negara (PT.DIAN), perguruan tinggi
kedinasaan pada lembaga administrasi negara republik Indonesia ujung pandang.
dengan adanya PT DIAN diharapkan akan menghasilkan sarjana administrasi yang
- 27
27
mempunyai kualitas pegawai handal dan professional serta penuh semangat
pengabdian pada bidang dan tugasnya. untuk terselenggaranya hal tersebut, di
bentuklah panitia yang di ketuai oleh DRS AT Makobombang, Awal desember 1966,
panitia dengan mulai tugasnya Mayjen Pol Drs Tjoek soejono soemodiredjo, MPA
Direktur LAN RI pada waktu itu. pada waktu pertemuan tersbut di setujui untuk
berdirinya PT DIAN di ujung pandang.
Persetujuan LAN pusat ini di tindak lanjuti dengan pertemuan TIM LAN RI
yang terdiri atas Dr Buchari Zainun dan Sumantri SH, dating ke ujung pandang
memenuhi undangan panitia. Gubernur daerah tk 1 sul-sel, colonel ahmad lamo,
maupun walikota dato II di ujung pandang Ujung Pandang Letkol M. Dg Patompo
pada waktu itu menerima tim LAN RI. untuk membicarakan, agar upaya
pembicaraan meyakin kan kepada TIM LAN dan PT DIAN fungsi yang sangat
penting dalam penyempurnaan dan pengembanagan aparatur pemerintahan di
daerah Sulawesi selatan dan oleh sebab itu pemerintah daerah sangat mendukung
dan bersedia membantu sepenuhnya pembentukan cabang LAN/PT DIAN. setelah
persyaratan terpenenuhi Direktur LAN RI menyetujui pembentukan Lan/PT DIAN
cabang sul-sel dengan surat nomor 58/12/67 dan nomor 59/12/1967 tertanggal 18
maet 1967. sambil menanti keputusan definitf mengenai mutasi dan penganggkatan
pejabat baru
Seiring perkembanagan waktu, LAN perwakilan Sulawesi selatan
berkembang pesat, karena segala segi mencapai kemajuan, tugas penelitian,
pengkonsultasian, dan kediklatan umumnya sukses PT DIAN Ujung pandang
- 28
28
kemudian berubah menjadi STIA yang alumninya terbesar di berbagai instansi
mengabdi pada pemerintah dan perusahaan milik negara/daerah.
Mereka menjadi sarjana administrasi dengan kualitas berbagai unsur
aparatur pemerintah yang handal dan professional seperti telah di cita citakan oleh
para pendiri perwakilan. pendidikan dan pelatihan aparatur negara sesuai dengan
kebijakan yang telah di tetapkan oleh kepala lembaga administrasi negara.
Dan pada 2011 PKPDA berubah nama menjadi PKP2A II (Pusat Kajian dan
Pelatihan dan Aparatur II) hingga pada tahun 2018 berubah menjadi Puslatbang
KMP.
VISI DAN MISI
1. VISI
a. Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara
2. MISI
a. Pengembangan inovasi administrasi negara
b. Pengkajian kebijakan
c. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan aparatur negara
d. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
administrasi
e. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja
penyelenggaraan administrasi negara
f. Menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja
penyelengara administrasi negara
- 29
29
g. Menghasilkan kajian bidang administrasi negara guna mendorong
perubahan administrasi NKRI secara structural, sistematik, konsisten dan
berkelanjutan
h. Menghasilkan sistem diklat aparatur untuk menjamin terwudnya aparatur
yang profesional
i. Menyelenggarakan diklat aparatur secara efektif dalam mendukung
peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur negara yang handal
professional, bersih dan bebas kkn
j. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, tata laksana dan sumber daya
manusia aparatur LAN yang professional
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
1. KEDUDUKAN
Kedudukan LAN adalah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan
di bidang administrasi negara yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada presiden republic indonesia melalui mentri pemberdayaan
aparatur negara (MENPAN RB)
2. TUGAS DAN KEWENANGAN LAN
a. Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai
ASN
b. Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai manajerial
pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama sama lembaga
pendidikan lainnya
c. Pengkajian terkait dengan kebijakan manajemen ASN
- 30
30
d. Melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan baik secara
mandiri maupun bersama pemerintah lainnya
e. Mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN yang
melanggar ketentuan peraturan perundang undangan
f. Memberikan rekomendasi dalam bidang kebijakan ASN kepada
mentri
g. Mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN
yang tidak memenuhi standar akreditasi
B. HASIL PENELITIAN
Analisa data merupakan salah satu bagian dari proses tahap tata cara
penerapan anggaran, analisa data merupakan salah satu bagian kemampuan untuk
mengaitkan data serta menghubungkan data dengan konsep dan prinsip yang
relevan bertujuan dalam memudahkan membuat ke simpulan, agar mengenali analis
atau pola data dapat di kelompokan berdasarkan hubungan dan kebutuhan
sehingga dapat menentukan informasi yang relevan dengan bantuan
pengelompokan data dalam analisis data harus membuat keputusan terkait dengan
hasil dari pengkajian, pengelompokan data sebagai berikut:
1. Perencanaan anggaran program kerja
Program adalah instrument kebijakan yang berisi kegiatan kegiatan yang
di laksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, dalam rangka melaksanakan kegiatan program kerja LAN
melakukan perencanaan dengan membutuhkan beberapa persiapan salah
satunya tim persiapan pelaksanaan anggaran,susunan tim pelaksana
- 31
31
pekerjaan, uraian tugas tim pelaksana, nara sumber pakar dan praktisi,
pengolah data, bendahara pengeluaran pembantu, tim unit akuntansi, unit
layanan pengadaan pejabat pengadaan kelompok kerja, penyusunan
rencana operasional program rincian aggaran biaya dan rencana pelaksana
penggunaan anggaran, rencana kas
2. Pelaksanaan anggaran
Pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan LAN di maksudkan
untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan bagi seluruh satuan
kerja di lingkungan LAN yang seluruh anggarannya termuat dalam daftar
isian pelaksana anggaran (DIPA), pemberlakuan pedoman pengelolaan
keuangan di lingkungan LAN bertujuan agar pelaksanaannya di lakukan
secara tertib administrasi, efisien, efektif, transparannsi akuntabilitas dan
bertanggung jawab agar tercapai kesamaan pengertian penafsiran hingga
tercapainya keterpaduan tindakan terkait unsur unit kerja di lingkungan LAN
maupun dengan instansi lainnya sehingga dalam rangka mendaptkan
anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk membiayai program
program kerja,
LAN harus mencatat seluruh keterangan perincian administrasi
prosedur pemasukan dan pengeluarannya berpedoman pada peraturan
perundang undangan tetang pengelolaan keuangan, Output/pengeluaran
berupa barang atau jasa yang di hasilkan oleh kegiatan kegiatan yang di
laksanakan untuk mendukung pencapaian outcame/pemasukan program
atau outcame focus prioritas yang berasal dari uang negara yaitu uang yang
- 32
32
di kuasai bendaharawan umum neegara (BUN) yang berhak mengatur dan
berwenang dalam menyelenggarakan rekening pemerintah sesuai ketentuan
umum undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendahraan negara
yaitu pengelolaan dan petanggung jawaban keuangan negara, yang di
tetapkan dalam APBD dan APBN,
tempat penyimpanan uang negara yaitu rekening yang di sebut
dengan kas umum Negara tempat penyimpanan uang Negara yang di
tentukan oleh bendahara umum negra selaku mentri keuangan digunakan
agar selueruh penerimaan Negara dapat di tamping untuk membayar
pengeluaraan secara keseluruhan di bank sentraln dan dalam pelaksanaan
APBN maka di butuhkan perkiraan dana untuk melaksanakan kegiatan yang
di buat oleh satuan kerja di lingkungan LAN dan di sampaikan ke KPPN
untuk periode tertentu, maka untuk mencairkan dana alokasi yang
bersumber dari DIPA maka di butuhkan document surat perintah membayar
yang di terbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN,dan di terima oleh pejabat
pemungut penerima negara atasan langsung dari bendahara penerima,
orang yang di tunjuk untuk menerima menyimpan menyetorkan
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan belanja
negara dalam rangka satuan kerja.
Prosedur pengeluaran berdasarkan DIPA melaksanakan kegiatan
sesuai dengan petunujuk oeprasional, dengan di terbitkannya surat perintah
pencairan dana maka pembayaran atas tagihan tagihan tersebut telah
- 33
33
tercatat ats pengeluran beban DIPA, setiap satuan kerja dapat di berikan
uang persediaan untuk pengeluaran belanja barang berdasarkan kebutuhan
sepanjang nilainya RP 10,000,000 dan tidak bersifat kontraktual yaitu:
5211 : belanja barang operasional
5212 : belanja barang non operasional
5221 : belanja jasa
5231 : belanja pemeliharaan
5241 : beelanja perjalanan dalam negri
5242 : belanja perjalan luar negri
5311 : belanja modal tanah
5321 : belanja peralatan dan mesin
5331 : belanja modal gedung dan bangunan
5341 : belanja modal jalan irigasi dan jaringan
5351 : belanja pemeliharaan yang di kapitalisasi
5361 : belanja modal fisik lainnya
A Pembayaran belanja pegawai
Pembayaran induk/gaji susulan/kekurangan uang tebusan
duka/wafat, di lengkapi document pendukung serta fotocpy yang di legalisir
PPK, daftar dan rekapnya untuk gaji induk/gaji susulan/kekurangan
permintaan tunjangan kematian (UDW) SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan
pangkat, SK kenaikan gaji berkala, SK menduduki jabatan, surat peryataan
melaksanakan tugas, daftar keluarga, fotocopy surat nikah, fotocpy kelahiran
- 34
34
akte nikah, fotocopy acte kelahiran yang di legalisir oleh pejabat
kepegawaian, daftar potongan sewa rumah dinas, surat pndah, surat
kematian.
Pembayaran lembur di lengkapi dengan daftar pembayaran
perhitungan lembur yang di tanda tangani pejabat yang di tunjuk dan
bendahara pengeluaran yang bersangkuatan, surat perintah kerja lembur,
daftar hadir kerja, daftar lembur, surat pertanggung jawaban mutlak
Pembayaran honor/vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang
pemberian honor/vakasi di tanda tangani oleh pejabat dan bendahara
pengeluaran
a. Pembayaran belanja non pegawai
Jamina n bank atau yang di persamakan yang di keluarkan oleh bank
atau lembaga keuangan non bank, ringkasan kontrak, document lain yang
di persyaratkan untuk kontrac kontrac yang dananya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.
b. Kelengkapan document pembayaran belanja perjalanan dinas
Hal ini dilakjukan kepada para pejabat oleh bendahara pengeluaran
menyangkut yang melakukan perjalanan dinas, mengenai data informasi
pejabat (nip,pangka,nim)tanggal tujuan lama perjalanan keberangkatan
dinas yang dalam biaya sangat di perlukan untuk masiung masing pejabat
c. Pembayaran melalui uang persediaan
Pengajuan melalui uang oprasional pekerjaan oleh kordinator
pekerjaan/sub output di ajukan secara bertahap seuai dengan RPPA yang
- 35
35
di tetapkan, formulir kebutuhan uang operasional pekerjaan yang sudah
di setujui di sempaikan kembali kepada bendahara pengeluaran untuk di
berikan uang opersionalnya, kwitansi/bukti pembayaran di lakukan
sebesar nilai bruto di sisi kredit pad buku pembantu kas dan di catat
sebagai pengurangan dalam kolom mata anggaran berekenan pada buku
pengawas anggaran uang persedian, pengembalian pada uang
persediaan ke bendahara pengeluaran, penyetoran pajak ke kas negara di
lakukan yang di nyatakan sah di bukukan di sisi kredit pada buku
pembantu kas.
d. Penatausahaan pembukuan bendahara
Pembukuan bendahara penerimaan dan pengeluaran di buat
menggunakan computer, lau wajib di cetak sekurang kurangnya 1 kali
dalam sebulan, pembukuan di laksanakan atas dasar dokumennt
pembukuan bendahara, pembukuan di mulai dari buku kas umum
sebelum di buku kan di buku pembantu dan buku pengawas anggaran,
bendahara yang melakukan membukukan lebih dari satu DIPA,
pembukuannya di laksanakan secara terpisah untuk masing DIPA, pada
akhir tahun anggaran, buku kas umum buku buku pembantu dan buku
pengawas anggaran wajib di tutup,bagian akhir buku kas umum
digunakan untuk catatan akhir kas pemeriksaan kas.
3. Pelaporan dan pertanggungg jawaban
Setiap bulan PPK masing masing satuan kerja menyusun dan
meyelesaikan laporan realisasi anggaran kepada KPA yang meliputi:
- 36
36
Laporan realisasi bulanan paling lambat satu minggu setelah berakhirnya
bulan yang bersangkutan dengan format pilihan, realisasi perfungsi, realisasi
per program, realisasi per kegiatan, realisasi per AKUN/per belanja, laporan
ralisasi anggaran PNPB dan penggunaannya di sampaikan oleh kepala LAN
keepada mentri keuangan sesuai waktu yang di tetapkan yaitu, untuk
Triwulan I (januari, februari, maret) di sampaikan paling lambat 30 april, untuk
Triwulan II (april, mei, juni)di sampaikan paling lambat 31 juli, untuk Triwulan
III (juli, agustus, September) di sampaikan paling lambat 31 oktober, untuk
Triwulan IV(oktober, November, desember) di sampaikan paling lambat 31
januari
A. Ketentuan penyusunan laporan keuangan
Lembaga adminstrasi negara sebagai pelaporan entitas yaitu
pemerintahan unit terdiri dari lebih satu entitas akuntansi wajib
mempertanggungjawabkan penyajian berupa laporan keuangan dan
memberitahu kepada mentri keuangan, laporan keuangan yang
merupakan pelaksanaan anggaran bertanggungjawab untuk
membuat laporan realisasi yang meliputi laporan arus kas,neraca
laporan catatan keuangan penyelenggara,lan wajib memakai sistem
akuntansi insatansi ,laporan keuangan untuk menghasikan berupa
neraca realisasi ,catatan laporan keuangan sistem akuntansi SAI
terdiri dari informasi manajement akuntansi barang milik negara
secara sinergis di laksanakan buat menghasilkan laporan keuangan
transaksi anggaran SAK memproses untuk di gunakan dalam
- 37
37
,menghasilkan laporan realisasi anggaran merupakan pelaksanaan
pertanggungjawaban anggaran meliputi laporan realisasi anggran,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, LAN
wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi untuk
meghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran,
neraca dan catatan ats laporan keuangan, SAI terdiri dari sistem
akuntansi keuangan dan sistem informasi manajemen dan akuntansi
barang milik negara dilaksanakan secara sinergis untuk meghasilkan
laporan keuangan, SAK digunakan untuk memproses transaksi
anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan laporan realisasi
anggaran,
SIMAK BMN memproses transakasi perolehan,perubahan dan
penghapusan BMN untuk mendukung SAK dalam rangka
menghasilkan neraca, SIMAK BMN juga menghasilkan laporan, buku
buku serta kartu kartu yang memberikan informasi manajerial dalam
pengelolaan BMN, untuk meyakinkan keandalan laporan keuangan
yanmg di sajikan, sebelum di sampaikan kepada mentri keuangan
harus di riviuw terlebih dahulu
oleh inspektorat serta di sertai pernyataan tanggung jawab dari
kepala LAN,
satuan kerja akuntansi sebagai entitas wajib menyampaikan
laporan keuangan secara berjenjang dan priodic kepada entitas
pelaporan, satuan kerja juga wajib memproses document sumber
- 38
38
untuk menghasilkan LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan
satuan kerja, memverivikasi dan menerima document sumber barang
milik negara dan transaksi keuangan, menyampaikan document
sumber transaksi yang mendukung kapitalisasi nilai BMN kepada
UAKPB, mencetak dan memverivikasi RTH yang mendukung sumber
transaksi untuk kapitalisasi nilai BMN terhadap UAKPB data posting
di lakukan untuk seluruh data transaksi keuangan setiap bulan pada
BMN memverivikasi catatan buku besar,menandatngani berita acara
dan perbaikan data ,yang di rekonsiliasi dengan KPPN pabila
terdapat kesalahan serta melakukan pencocokan data BMN
menyampaikan laporan data keuangan ke Kanwil Ditjen PBN
sebagai bahan rekonsiliasi setiap Triwulan, mencetak neraca dan
laporan realisasi anggaran, melakukan back up data dan menyusun
catatan atas laporan keuangan setiap semester dan tahunan,
membuat pernyataan tanggung jawab (SOR) yang di tandatangani
kepala LAN, laporan keuangan harus di sertai pernyataan telah di
riviuw yang di tanda tangani oleh apparat pengawas intern.
B. Penyusunan pertanggung jawaban bendahara
LPJ di susun berdasarkan buku kas umum, buku buku pembantu
dan buku pengawas anggaran yang telah di periksa dan di rekonsiliasi
oleh KPA, LPJ harus menyajikan sebagai beriku: keadaan pembukuan
pada bulan pelaporan meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan,
dan saldo akhir dari buku pembantu, keadaan kas pada bulan pelaporan
- 39
39
meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank, dan juga
rekonsiliasi internal, saldo awal kas menggambarkan saldo akhir kas
pada bulan sebelumnya, di tambah penambahan kas yang berupa SP2D
GUP/LS dari KPPN pada bulan yang berjalan yang kemudian di kurangi
oleh kwitansi yang belum di pertanggungjawabkan atau UMK pada bulan
berjalan, keadaan kas pada akhir bulan pelaporan yang terdiri kas tunai
dan bank harus sama dengan keadaan kas akhir bulan pada buku
pembantu kas, begitu pula pada saldo uang persediaan akhir bulan
pelaporan haus sama dengan saldo buku pembantu yang merupakan
kwitansi, LPJ wajib di sampaikan secara bulanan paling lambat 10 hari
kerja bulan berikutnya di sertai Salinan rekening koran dari bank untuk
bulan berkenan dan di sampaikan kepada kepala KPPN yang di
tunjuk dalam DIPA, penyampaian LPJ ke kepala KPPN di buat 2 rangkap
dan dapat di sampaikan pada bersamaan dengan rekonsiliasi laporan
keuangan UAKPAd
C. PEMBAHASAN
Dalam mengkaji tahapan dari proses sistematis dalam pengumpulan data
dengan metode observasi atau pengamatan dari berbagai sumber yang di dapat
untuk mengevaluasi serta mengidentivikasi ke sesuaian data yang di dapatkan
dengan aturan perundang undangan yang telah berlaku, maka peneliti
melakukan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data dan
menganalisanya, peneliti juga harus ikut serta dalam kegiatan kegiatan yang di
- 40
40
lakukan dan di selenggarakan instansi atau lembaga agar mengetahui dan
meraskan sistem polarisasi yang terjadi di lapangan agar dapat
membandingkan ke sesuaian anilisa data yang dikumpulkan dan di amati
temuan peneliti di lapangan, peneliti mecoba mencari tau bagaimana lembaga
administrasi negara menerapkan anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan
aturan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual yang di mana setiap
kegiatan transaksi terjadi harus langsung di akui oleh ke dua belah pihak
internal ataupun eksternal, maka peneliti mencoba mencari tau dengan
mengamati kinerja bagian akuntansi dan bendahara yang berhubungan dengan
pengelolaan anggaran di lembaga administrasi negara, mulai dari bendahara
penerimaan yang bertugas menerima
pembayaran berupa uang/cek bank/surat berharga melalui rekening
bendahara sehingga penerimaan ini tidak dilakukan secara langsung,
penerimaan ini langsung di akui dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara bulanan atas uang yang di kelolanya dengan menyampaikan ke KPPN,
selain itu bendahara penerimaan juga bertanggung jawab kepada bendahara
umum negara melalui kuasa pengguna anggaran yang menetapkan rencana
operasional program/kegiatan kerja dan rincian anggaran biaya serta
rencana pelaksanaan penggunaan anggaran lalu ada juga pencatatan di bagian
bendahara pengeluaran yaitu bagian yang mengelola uang persediaan untuk
melakukan pembayaran setelah meniliti kelengkapan surat perintah
pembayaran yang di ajukan kuasa pengguna anggaran meliputi kwitansi tanda
terima faktur dan perhitungan kewajiban kepada pihak ketiga yang di terima
- 41
41
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari hari karena
dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaran kuasa pengguna anggaran
inilah yang membentuk satuan satuan kerja dalam menyelenggarakan roda
kegitan diklat pemerintahan karena kuasa pengguna anggaran yang berwenang
dalam menanda tangani DIPA satuan kerja juga menetapkan tim pelaksana
kegiatan kerja pejabat barang dan jasa yang berada di bawah wewenangnya
dan melakukan pembinaan pengawasan dan pengarahan terhadap kelancaran
pelaksanaan kegiatan dan anggaran, lalu di unit akuntansi yang bertanggung
jawab untuk menyusun laporan keuangan melakukan kordinasi untuk
pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusian dengan melakukan melakukan
rekonsiliasi internal antara laporan bararang dengan laporan keuangan untuk
menyampaikan kepada direktur jendral perbendaharaan yang di tanda tangani
kepala LAN selaku pengguna anggaran yang di sertai arsip data computer yang
di susun dengan laporan keuangan semesteran dan tahunan.
Maka setiap kegiatan dalam penyusunan realisasi anggaran berdasarkan
pemasukan dan pengeluaran yng di susun dalam pendapatan dan belanja pada
realisasi anggaran program kegiatan tersebut yang di rinci pada tiap tiap
estimasi pengeluaran dan di revisi dalam acuan dipa selama periode berjalan
karena adanya perebahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
pelaksanaan perubahaannya yang di karena kan berbagai kegiatan program
dukungan manajemen, program peningkatan sarana aparatur negara,
pengkajian administrasi dan diklat maka realisasi nya ialah untuk pendapatan
jasa senilai Rp.49.609.861.000 atau 99,05% dari estimasi pendapatannya
senilai 50.083.360.000 pendaoatan jasa ini di diantaranya pada kegiatan
penyelenggaraan diklatpim dan kegiatan penilaian kompetisi, sedankan untuk
realisasi pendapatan pendidikan ialah sebesar Rp.20.532.010.009 atau 99,31%
- 42
42
dari estimasi pendapatannya sebesar 20.674.650.000 yang berupa penerimaan
seminar proposal tesis S2 dan ujian laporan akhir skripsi S1 dan tesisi S2 serta
penerimaan pendapatan ujian masuk, kenaikan tingkat dan untuk realisasi
belanja Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp268.162.463.444 atau
95,15% dari anggaran belanja sebesar Rp.281.839.971.000 rincian anggaran
ini berupa belanja modal belanja pegawai dan belanja barang.
setiap bulan masing masing satuan kerja menyusun dan menyampaikan
kepada KPA yang meliputi laporan realisasi bulanan paling lambat 1 minggu
setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan dengan format laporan yang
meliputi realisasi per fungsi, realisasi per program, realisasi per kegiatan,
realisasi per akun belanja, laporan realisasi ini penggunaannya di sampaikan
oleh kepala LAN kepada mentri keuangan sesuai waktu yang di tetapkan yaitu
1. Untuk triwulan I (januari,February,maret) disampaikan paling lambat
tanggal 30 april
2. Untuk triwulan II (april,mei,juni) di sampaikan paling lambat tanggal
31 juli
3. Untuk triwulan III (juli,agustus,September) di sampaikan paling lambat
tanggal 31 oktober
4. Untuk triwulan IV (oktober,November,desember) disampaikan paling
lambat tanggal 31 january
Dalam acuan langkah langkah penelitian ini senantiasa juga berpedoman
pada teori para pakar diantaranya teori rasional weber yang menyatakan bahwa
birokrasi yang berdasarkan pada system peraturan yang rasional akan menjadi
sebagai sebuah organisasi social yang di andalkan, terukur, dan dapat diprediksi
efisensinya
- 43
43
Dalam teori negara pemikiran (logemann,Wilson, dan lenaire) menyatakan
bahwa negara meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif, Unsur konstitutif
meliputi wilyah rakyat dan pemerintah sedangkan unsur deklratif meliputi pengakuan
secara de fakto dan de jure dari negara lain.
Pemerintah menjalankan funsinya dengan mengandalkan birokrasi terpusat
sampai terendah
D. realissasi anggaran
Pilar pilar pelaksanaan realisasi anggaran dalam berpatokan pada setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran yang sesuai aturan landasan undang undang yang
berlaku
1. Perencanaan perkiraan biaya yang di keluarkan
Pengeluaran dana yang terjadi dalam satu aktivitas kegiatan operasional
hal ini sesuai dengan aturan perundang undangan nomor 21 tahun 2004
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
dimaksud, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 154,768,566,174.00
Mutasi tambah: 11,135,422,335.00
Pembelian 8,084,569,335.00
Hibah 125,716,500.00
Transfer Masuk 933,862,000.00
Reklasifikasi Masuk 836,797,500.00
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP 1,097,072,000.00
Pengembangan Nilai Aset 55,125,000.00
Pengembangan Melalui KDP 2,280,000.00
Mutasi kurang: 2,717,415,798.00
Penghentian aset dari penggunaan 1,847,903,
- 44
44
798.00
Transfer Keluar 862,862,000.00
Koreksi Pencatatan 6,650,000.00
Saldo per 31 Desember 2016 163,186,572,711.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 134,929,881,413.00
Nilai Buku per 31 Desember 2016 28,256,691,298.00
Alat Angkutan Darat Bermotor 3,403,925,000.00
Alat Kantor 823,900,530.00
Alat Rumah Tangga 915,624,805.00
Alat Studio 1,042,551,500.00
Alat Komunikasi 95,887,000.00
Peralatan Pemancar 6,021,000.00
Alat Kedokteran 38,500,000.00
Alat Kesehatan Umum 34,210,000.00
Alat Laboratorium Nuklir/Elektronika 9,980,000.00 Komputer Unit 1,086,158,000.00 Peralatan Komputer 501,093,500.00 Unit Peralatan Proses/Produksi 3,388,000.00 Peralatan Olahraga 123,330,000.00
Jumlah 8,084,569,335.00
2. Programm kerja berbasis akrual
Karakter anggaran akrual yaitu anggaran yang setiap rogram kinerjanya
berbasis kepada hubungan antara sasaran,documentasi structur
organisasi untuk mencapai transparansi yang lebih besar hal ini sesuai
dengan aturan uu nomor 21 tahun 2004 pasal 1 menegenai Unit
organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga yang
bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan
suatu program.
Program TA 2016
Anggaran Awal Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN
173.301.361.000,00 174.271.728.000,00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur LAN
13.450.000.000,00 12.841.586.000,00
Program Pengkajian Administrasi
Negara dan Diklat Aparatur Negara
86.395.122.000,00 94.726.657.000,00
- 45
45
Total Belanja 273.146.483.000,00 281.839.971.000,00
3. System acuan SAP dalam menjalankan setiap kegiatan anggaran
yaitu anggaran akrual yang berbasis pada system kepemerintahan yang
beriorentasi pada hasil (result-oriented goverment)
URAIAN CATATAN 2016 2015
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
D.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak 72.909.372.275,00 61.440.867.943,00
JUMLAH PENDAPATAN 72.909.372.275,00 61.440.867.943,00
BEBAN
Beban Pegawai D.2 103.826.329.661,00 96.237.652.198,00 Beban Persediaan D.3 3.387.263.356,00 9.552.242.696,00 Beban Barang dan Jasa D.4 116.032.766.091,00 90.198.879.529,00 Beban Pemeliharaan D.5 11.462.856.718,00 13.775.259.066,00 Beban Perjalanan Dinas D.6 17.232.574.645,00 15.129.694.809,00 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 1.143.663.810,00 1.511.041.162,00 Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8 23.048.952.546,00 23.265.662.060,00 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9 1.073.886,00 (755.841,00)
JUMLAH BEBAN 276.135.480.713,00 249.669.675.679 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (203.226.108.438,00) (188.228.807.736)
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.10
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 243.275.331,00 72.950.000,00 Beban Pelepasan Aset Non Lancar 433.525.350,00 1.474.507.518,00 Pendapatan Dari Kegatan Non Operasional Lainnya 123.964.541,00 - Beban Dari Kegatan Non Operasional Lainnya 125.208.772,00 - SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (191.494.250,00) (1.401.557.518)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (203.417.602.688,00) (189.630.365.254)
POS LUAR BIASA - - SURPLUS/DEFISIT LO (203.417.602.688,00) (189.630.365.254)
46
BAB V
KESIMPULAN
Pedoman ini merupakan ketentuan bagi para pihak yang terkait dengan
pengelolaan keuangan satuan kerja di lingkungan LAN yang di susun mulai tahapan
persiapan pelaksanaan kegiatan di mana DIPA telah mendapat persetujuan dari
kementrian keuangan dan di serahkan kepada pengguna anggaran (kepala LAN)
dan selanjutnya masing masing di serahkan kepada penggola anggaran satuan
kerja.
Operasionalisasi DIPA tersebut harus di tindaklanjuti dengan serangkaian
aktivitas anatara lain yaitu pembentukan tim pelaksana pekerjaan, pokja pengadaan,
penetapan pejabat pengadaan, unit akuntansi dan kelengkapan administrasi satuan
kerja lainnya, tahapan berikutnya di uraikan beberapa prosedur dalam pelaksanaan
DIPA, pertanggungjawaban dan pelaporan serta tahapan pengawasan dan
pemeriksaan di harapkan dengan di tetapkaannya pedoman ini, dapat di jadikan
sebagai dasar rujukan bagi setiap pihak khususnya pengelola satuan kerja dalam
pengelolaan keuangan di lingkiungan LAN, sehingga dapat terpenuhi kesamaan
pengertian, terlaksana lebih baik, dengan memperhatikan prosedur dengan
memperhatikan perundangan yang berlaku. efektivitas implementasi pedoman ini
tentu membutuhkan dukungan penuh dan komitmen satuan kerja, pada akhirnya,
melalui penerpan pedoman ini dapat di wujudkan ke efektifan efesiensi tertib
administrasi serta akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan keuangan di
lingkungan LAN sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di LAN.
- 47
47
SARAN
Lan sebagai instansi pendidik harus membuat kurikulum untuk memberikan
pemberitahuan agar seluruh penerus atau CPNS di usahakan agar tidak terjebak
pada aktivitas rutininitas pada saat melaksanakan tugasnya di instansinya masing
dan berfokus pada pengembangan inovasi
48
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Ahsani, Irvan. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
American Accounting Association. (2001). SEC Auditor Independence Requirements. AAA Financial Accounting Standards Committee, vol: 15, no: 4, hal: 373-386
Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government. Norwalk.
Halim,Abdul (2007) Akutansi Keuangan Daerah . Jakarta, Salemba Empat.
Kota Cimahi, Skripsi Fakultuas Ekonomi Unikom, Bandung, 2009
Lantang S. Gabriel, 2016. Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tenggara.Manado, Indonesia. Jurnal berkarya ilmiah efisien.
Listyaningrum Dian Elisabeth,2017. Analisa dan Perencanan Sistem Informasi Keuangan. Yogjakarta.
Pangalila rivaldy, 2016. Analisis penerapan sistem akuntansi pemerintah pada dinas pendapat daerah kabupaten minahasa tenggara. Manado, indonesia. Jurnal berkarya ilmiah efisiensi.
Pangalila, Chartika Melisa(2015) Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara. Jurmal Berkala Ilmiah Efisiensi Analissis Sitem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Jurusan Akutansi, Fakultas EkonomiDan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Volume 15 No. 04 tahun 2015
- 49
49
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Rosmalasari, Irma, Ade.,Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
Sijabat Yosephen Mentari, (2012). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Malang, Indonesia. Jurnal Administrasi Publik.
Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta
Surjono Welly,2017. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan satuan kerja dinas pendapatan dan pengelolah keuangan (DPPK). Bandung, indonesia. Jurnal riset akuntansi & keuangan.
Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Wahyuni Titis, 2013. Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) di Kantor Akuntansi Regional Jakarta. Jakarta, Indonesia. Jurnal vokasi indonesia.