Skenario C (Tutorial 3)
-
Upload
septyan-putra-yusandy -
Category
Documents
-
view
421 -
download
3
Transcript of Skenario C (Tutorial 3)
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 1/29
I. Skenario
Tn Lanang mengalami kecelakaan motor, pipinya tertusuk kawat dan melekat di
pipinya, dan dibawa ke unit gawat darurat sebuah RS tpe C.
Dr. Sayang dokter umum, mengeluarkan kawat tersebut, membersihkan dan
menutup lukanya dengan rapi. Pasien dipulangkan dengan diberikan obat-obatan
generik dan pencegahan tetanus.
Dua minggu kemudian setiap dia batuk atau bersin atau mengunyah, terasa seperti
ada yang menusuk di pipinya, sedangkan luka bekas kecelakaan sudah sembuh. Tuan
Lanang berobat ke dokter bedah di rumah sakit tipe B.
Dr. Bedah membuat diagnosa masih ada sesuatu di pipi tempat bekas kecelakaan
dan dilakukan operasi. Selesai operasi, dr. Bedah menjelaskan ada serpihan kawat
tertinggal dan mengatakan setiap luka tusuk dalam harus dieksplorasi untuk menilain
kelainan, termasuk adanya benda asing sampai ke lubang yang paling dalam dan ini
telah terjadi kelalaian. Tuan Lanang tidak puas dan mengadu kepada Direktur RS tipe
C atas kelalaian dr. Sayang. Tn Lanang meminta ganti rugi atas biaya yang
dikeluarkannya selama pengobatan
II. Klarifikasi istilah
1. UGD salah satu bagian di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal
bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam
kelangsungan hidupnya.
2. RS tipe C rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokeran spesialis
terbatas atau kemampuan pelayanan medic spesialistik dasar. Rumah sakit ini
didirikan disetiap ibukota Kabupaten (Regency hospital) yang menampung
pelayanan rujukan dari puskesmas.3. Obat Generik obat yang menggunakan nama-nama umum yang mudah dikenal
4. Tetanus penyakit infeksi akut yang disebabkan dan kadang fatal yang
disebabkan oleh neurotoksin yang dihasilkan oleh clostridium tetani yang
sporanya masuk kedalam tubuh melalui luka.
5. Diagnosa penentuan jenis penyakit dengan memeriksa gejala-gejalanya
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 2/29
6. Rs tipe B rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis
dan subspesialis terbatas.Rumah sakit ini didirikan disetiap Ibukota propinsi yang
menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten.
7. Diseksplorasi penyelidikan / pemeriksaan dengan tujuan diagnostik
8. Kelainan keadaan yang menyalahi dan menyimpang dari suatu aturan.
9. Kelalaian lengah / lupa
10. Operasi setiap tindakan yang dilakukan dengan instrumen atau dengan yang
dilakukan oleh ahli bedah
11. Ganti rugi pemberian sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang dirugikan.
III. Identifikasi masalah
1. Tuan lanang berobat ke UGD rumah sakit tipe C karena adanya kawat yang
tertusuk dan melekat dipipi Tuan lanang.
2. Dr. sayang, dokter umum, mengeluarkan kawat tersebut, membersihkan dan
menutup luka Tn. Lanang dengan rapi serta memberikan obat-obatan generic dan
pencegahan tetanus.
3. Tn. Lanang berobat ke rumah sakit tipe B karena ia masih merasa kesakitan pada
pipinya.
4.
Dokter bedah mengatakan bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh dr.sayang terhadap tuan lanang karena masih adanya serpihan kawat yang tertinggal
di pipi tuan lanang. (main problem)
5. Tn. Lanang tidak puas dan mengadukan kelalaian dr. sayang kepada direktur
rumah sakit tipe C, untuk meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan
selama pengobatan.
IV. Analisis Masalah
1. Tuan lanang berobat ke UDG rumah sakit tipe C karena adanya kawat yang tertusuk dan
melekat di pipi Tuan lanang.
a. Apa standar minimal yang dilakukan oleh paramedis di UGD?
2. Dr. sayang, dokter umum mengeluarkan kawat tersebut, membersihkan dan menutup luka
Tn. Lanang dengan rapi serta memberikan obat-obatan generic dan pencegahan tetanus.
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 3/29
a. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dr. sayang terhadap Tn. Lanang sesuai
dengan kompetensinya sebagai dokter umum?
3. Tn. Lanang berobat ke rumah sakit tipe B karena ia masih merasa kesakitan pada pipinya.
a. Apakah perbedaan antara RS tipe B dan RS tipe C?
b. Apakah Tn. Lanang berhak berobat ke RS lain?
c. Apa Kewajiban Tn. Lanang sebagai pasien?
4. Dokter bedah mengatakan bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh dokter sayang
terhadap tuan lanang karena masih adanya serpihan kawat yang tertinggal di pipi tuan
lanang.
a. Apakah dapat dibenarkan Dr. Bedah memberitahukan Tn. Lanang mengenai telah
terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Dr. Sayang?
b. Bagaimanakah kewajiban seorang dokter terhadap teman sejawatnya?
5. Tn. Lanang tidak puas dan mengadukan kelalaian dr. sayang kepada direktur rumah sakit
tipe C, untuk meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan selama pengobatan.
a. Apakah Tn. Lanang berhak untuk meminta ganti rugi?
b. Bagaimana tata cara yang dilakukan Tn. Lanang dalam meminta ganti rugi kepada
direktur RS tipe C?
c. Bagaimana seharusnya direktur RS tipe C dalam menanggapi pengaduan Tn.Lanang?
V. Jawaban Analisis
1. Standar minimal yang dilakukan paramedis di UGD
a. Pemeriksaan:
Pada saat masuk IGD, Perawat akan mengantar pasien ke tempat pemeriksaan dan
menanyakan tentang gejala/gangguan yang diderita, memeriksa nadi, tekanan darah, suhu
tubuh, dan lain-lain.
Petugas administrasi akan menanyakan mengenai data identitas, nomor rekam medik dan
kartu asuransi (bila ada)
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 4/29
Anda akan diperiksa Dokter Jaga. Berikan informasi yang sejelas-jelasnya agar segera
diketahui penyakit/gangguan yang dialami.
b. Penanganan
Penanganan emergency akan segera dilakukan Dokter Jaga sedangkan penanganan
definitif setelah diagnosis ditegakkan.
Bila pasien memerlukan perawatan lanjutan maka akan ditempatkan pada Ruang
Perawatan Umum atau Ruang Intensif tergantung keadaan pasien
Pasien/keluarganya akan diminta persetujuan perawatan untuk kamar perawatan dan
Dokter yang akan merawat
Pasien yang tidak memerlukan perawatan akan dipulangkan setelah mendapatkan
pengobatan
Dokter jaga akan berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk tindakan di luar
kewenangannya.
2. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter sayang tehadap tn.lanang diantaranya:
a. Berdasarkan area kompetensi komunikasi efektif bagian komunikasi dengan teman
sejawat, dr. sayang seharusnya menulis surat rujukan kepada dokter bedah yang lebih
ahli dalam kasus ini. Penulisan surat rujukan ini termasuk juga dalam kompetensi
dokter area pengelolaan masalah kesehatan.
b. Berdasarkan area kompetensi keterampilan klinis, bagian melakukan prosedur
kedaruratan klinis, dr.sayang seharusnya bertindak berdasarkan batasan
kewenangannya saja dan menyadari keterbatasannya. Langkah dr. sayang yang
mengeluarkan kawat, membersihkan, memberikan oat-obatan dan pencegahan tetanussudah tepat. Namun, ia seharusnya tidak langsung menutup luka itu, ia seharusnya
berfikir untuk merujuk ke spesialis bedah, karena mungkin saja ada serpihan kawat
yang tertinggal yang terletak di dalam yang dapat diketahui dengan jalan pembedahan
saja.
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 5/29
c. Berdasarkan area mawas diri dan pengembangan diri, dr. sayang seharusnya
menyadari ketebatasannya sebagai dokter umum untuk menangani kasus tn.lanang
yang mungkin saja memerlukan tindak lanjut dari pihak yang lebih ahli.
3. a. perbedaan rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe C
- Rumah Sakit Tipe B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan
kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas.Rumah sakit ini didirikan disetiap
Ibukota propinsi yang menampung pelayanan rujukan di rumah sakit kabupaten.
Rumah Sakit tipe B terbagi atas :
Rumah sakit B1 yaitu RS yang melaksanakan pelayanan medik minimal 11
(sebelas) spesialistik dan belum memiliki sub spesialistik luas dengan kapasitas
300-500tempattidur.
Rumah sakit B2 yaitu RS yang melaksanakan pelayanan medik spesialistik dan
sub spesialistik terbatas dengan kapasitas 500-1000 tempat tidur
- Rumah Sakit Tipe C adalah rumah sakit yang mapu memberikan pelayanan
kedokeran spesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan disetiap ibukota Kabupaten
(Regency hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas.
b. Tn. Lanang berhak berobat ke RS lain sesuai dengan pasal 52 UU No. 29 tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, yaitu:
- Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana medis yang akan dilakukan dokter
- Bisa meminta pendapat dokter lain (second opinion)
- Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan
- Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada keraguan
- Bisa mendapat informasi rekam medis
c. Pasal 53 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa
kewajiban pasien adalah
- Memberikan informasi yang lengkap, jujur dan dipahami tentang masalah
kesehatannya
-Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 6/29
- Mematuhi ketentuan yang berlaku di saranan pelayanan kesehatan
- Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima
4 a. bedasarkan pasal 10 KODEKI yaitu setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan
mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam ia
tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk
penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam bidang penyakit tersebut.
Berdasarkan penjelasan dan pedoman pelaksanaan rujukan bahwa tidak dibenarkan
konsulen (dalam kasus ini dr. Bedah) memberitahukan kepada pasien secara langsung
ataupun tidak langsung tentang kekeliruan yang dibuat dokter pertama (dalam kasus ini
dr. Sayang). Segala pendapat dan nasihat disampaikan secara tertulis dan terserah kepada
dokter pengobat untuk membicarakan dengan pasien.
b. berdasarkan KODEKI kewajiban dokter terhadap teman sejawat
pasal 14 : setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan
pasal 15 : setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali
dengan persetujuan/berdasarkan prosedur yang etis.
5. a. Boleh. Karena Menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 4-8
disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan; akses atas sumber daya; pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan kesehatan
yang diperlukan; lingkungan yang sehat; info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan
bertanggung jawab; dan informasi tentang data kesehatan dirinya.
Hak-hak pasien dalam UU No. 36 tahun 2009 itu diantaranya meliputi:
a) Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali tak sadar,
penyakit menular berat, gangguan jiwa berat).
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 7/29
b) Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah UU, pengadilan, izin yang bersangkutan,
kepentingan yang bersangkutan , kepentingan masyarakat.
c) Hak tuntut ganti rugi akibat salah atau kelalaian (kecuali tindakan penyelamatan nyawa
atau cegah cacat).
Selain itu Jika dr.sayang tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka
ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit
tersebut ( KODEKI Bab 1 pasal 11 ) dalam kasus ini kita ketahui bahwa tuan Lanang dibawa
kerumah sakit tipe C yang memiliki 4 Spesialis diantaranya ada spesialis bedah. dan jika
terbukti melakuakan kelalaian yaitu Barang siapa karena kesalalahannya meyebabkan orang
lain mendapat luka berat atau luka sedemikian, sehingga berakibat penyakit atau halangan
sementara untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya, dihukum dengan hukuman penjara
selama 5 tahun.
5. b. tata cara tn lanang meminta ganti rugi:
- laporkan terlebih dahulu kepada serkretariat MKDKI sertakan identitas diri dan alasan
serta bukti
- MKDKI akan membentuk majelis awal yang akan memutuskan apakah kasus termasuk
yurisdiksi ataukah tidak.
Jika merupakan yurisdiksi maka akan dibentuk majelis pemeriksaan pelanggaran disiplin,
dengan sanksi berupa :
1. teguran / peringatan tertulis
2. ditugaskan untuk mengikuti pendidikan guna peningkatan kompetensi
3. dicabut surat tanda registrasi (surat izin praktik)
5.c. Dalam kasus ini, Tn.lanang menuntut direktur rumah sakit tipe C yang berarti pihak rumah
sakit turut andil dalam sengketa medik ini. Dalam hal ini direktur tidak hanya bertanya kepada
dr.sayang, tetapi juga kepada MKDKI. Tugas MKDKI menerima pengaduan, memeriksa, dan
memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi yang diajukan dan menyusun
pedoman & tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter/ dokter gigi. Dan
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 8/29
berdasarkan KODERSI bab 1 pasal 2 yaitu “rumah sakit harus dapat mengawasi serta
bertanggung jawab terhadap semua kejadian dirumah sakit”.
Sehingga pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian sengketa medik yang terjadi antara
Tn.lanang dan dr.sayang adalah pihak yang bersengketa, pihak rumah sakit, komisi etik RS, dan
MKDKI.
Pada kasus sengketa medik yang terjadi antara dr.sayang dan dr.bedah, terdapat pelanggaran etik,
yaitu dr.bedah menjelek-jelekan rekan sejawatnya. Dr.sayang menuntut dr.bedah, dan pihak yang
berperan adalah MKEK dan IDI.
VI. Hipotesis
Telah terjadi sengketa medik karena dokter sayang telah melakukan tindakan yang diluar
kompetensinya sebagai dokter umum.
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 9/29
VII. Kerangka konsep
Dr.sayang (dokter Umum)
PELANGGARAN
1. KODEKI
2. KODERSI
3. Professionalisme
Sengketa medik
Tn. Lanang ke Direktur
(meminta ganti rugi)
Mediasi MKDKI
Kesepakatanganti rugi
Menerimapengaduan
Menetapkan
pelanggaran
adaTidak
ada
Sanksi
terhadap dr.
Sayang
DISIPLIN ETIK
Pemberian
peringatan
tertulis
Pencabutan
izin praktek
MKDKI
MKDKI
Organisasi
profesi
kedokteran
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 10/29
VIII. Learning issues
Pokok Bahasan What I
Know
What I don’t know What I have
to prove
How to learn
1.Sengketa Medik
2. KODEKI
3. KODERSI
4. MKDKI dan
MKEKI
Definisi
Definisi
Definisi
Definisi
-metode penyelesaian
medic
-asas utama penyelesaian
medik
- Hak dan Kewajiban
Pasien
-Kewajiban Dokter
terhadap Penderita,Teman
Sejawatnya, Diri Sendiri
- kewajiban umum rumah
sakit, terhadap pasien danPimpinan, Staf, dan
Karyawan
- tugas MKDKI terhadap
penyelesaian sengketa
medik
- Wewenang MKEK
- Konsep
penyelesaian
medic
terhadap
kasus
sengketa
medik
- Adanya
pelanggaran
KODEKI
yang terjadi
-sanksi yang
dapat
dikenakan
terhadap
pelanggaran
yang terjadi
- IT
- Journal
browsing
- Kamus
- (KBBI &
dorland)
- UU
PRADOK
- Buku
MKDKI
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 11/29
5.Kompetensi
Dokter
Definisi - Area kompetensi
dokter
-bentuk
pelanggaran
disiplin
kedokteran
-komponen
kompetensi
dokter
IX. Sintesis
1. Sengketa Medik
Sengketa medic adalah ketidakpuasan/ keluhan yang diikuti dengan langkah meminta
pertanggung jawaban oleh pasien terhadap dokter, pimpinan rumah sakit, serta pemilik RS
(termasuk pemerintah). Sengketa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing
para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya
bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Sengketa medik terjadi saat
pasien menyamaikan keluhan yang disertai tuntutan ertanggungjawaban atas kerugian yang dia
derita
Metode penyelesaiannya , dapat menggunakan :
1. Negosiasi, yaitu proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu
proses interaksi
dan komunikasi yang sama dinamis dan variasi, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan
atau yang dapat dicapai orang.
2. Arbitrase, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 12/29
3. Mediasi, yaitu proses negosiasipenyelesaian masalah di mana suatu pihak luar, tidak berpihak,
netral tidak bekerja bersama pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai
suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.
4. Konsilisi, yaitu suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam
tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain.
Setidak-tidaknya ada empat cara untuk menyelesaian sengketa.
Pertama, satu pihak atau lebih sepakat untuk menerima suatu situasi, dimana kepentingan
mereka tidak terpenuhi seluruhnya.
Kedua, pihak-pihak mengajukan situasi atau persyaratan secara lengkap kepada orang ataupanel, yang akan memutuskan kepentingan mana yang harus dipenuhi dan kepentingan mana
yang tidak dipenuhi. Pada umumnya, orang atau panel yang tidak memihak tersebut akan
merujuk kepada aturan-aturan atau pedoman yang telah ada dan yang telah disepakati oleh
semua pihak atau sedikitnya sudah diketahui oleh semua pihak.
Ketiga, persepsi satu pihak atau pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.
Keempat, kepentingan satu pihak atau pihak yang lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan
kepentingan
3 asas utama penyelesaian sengketa medic, yaitu :
1. Asas kemanfaatan ada rasa aman dan keselamatan pasien
2. Asas keadilan keseimbangan, kerahasiaan, kesepakatan, kepatutan, keselangan,
kebebasan menentukan alternative sengketa.
3. Asas kepastian hokum pacta sunt servanda dan audi et alterm partem
Konsep penyelesaian sengketa medic
1. Didasarkan asas tanggung jawab
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 13/29
2. Berdasarkan sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, keputusan medical,
prosedur rahasia (confidential)
3. Bentuk badan yang independent
4. Bisa melalui lembaga konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian asli dan
arbitase.
Terdapat dua cara penyelesaian sengketa medik yaitu melalui Jalur hukum
yang terdiri dari Hukum Pidana dan Perdata dan melalui Jalur Etika Profesi Kedokteran
Indonesia yaitu dengan MKEK dan P3EK. Putusan dari pengadilan perdata berupa ganti rugi,
putusan pengadilan pidana ditentukan oleh pasal undang-undang sesuai dengan pelanggaran
yang dilakukan, sedangkan saksi menurut Etika Profesi Kedokteran Indonesia hanya berupa
sanksi administratif saja yaitu berupa surat peringatan, skorsi sementara dari keanggotaan,
pemecatan keanggotaan atau pencabutan ijin praktek. Penyelesaian sengketa medik melalui
Jalur Etika Profesi Kedokteran Indonesia kurang disenangi oleh pasien dan keluarganya
karena putusan yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan
kerugian yang diderita sedangkan penyelesaian dengan jalur hukum dihindari oleh dokter
karena penyelesaiannya yang bersifat terbuka dapat
mencemarkan nama baik dokter yang bersangkutan.
2. KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia)
Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI merupakan hasil kerja dari badan MKEK
(Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia). KODEKI dirumuskan dalam 17 pasal yang terbagi
menjadi empat kewajiban (masing-masing menjadi satu bagian), yaitu :
1. Kewajiban Umum
2. Kewajiban Dokter terhadap Penderita
3. Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawatnya4. Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri
Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan salah satu landasan etik kedokteran selain
sumpah dokter dan Pancasila.
1. Kewajiban Umum
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 14/29
Pasal 1-9 merupakan pasal-pasal tentang kewajiban dokter secara umum, yaitu :
Ps 1 : Seorang dokter harus menjunjung tinggi,menghayati & mengamalkan Sumpah
Dokter
Ps 2 : Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang
tertinggi
Ps 3 : Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh
dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
Ps 4 : Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:
a. Setiap perbuatan yang berifat memuji diri sendiri
b. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuannya dan
keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
c. Menerima imbalan selain daripada yang layak sesuai dengan jasanya,
kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan, dan atas kehendak pasien.
Ps 5 : Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk
insani, baik jasmani maupun rohani, hanya diberikan untuk kepentingan
penderita.
Ps 6 :Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan
setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum teruji
kebenarannya.Ps 7 : Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat
dibuktikan kebenarannya.
Ps 7a : memberikan pelayanan medis secara kompeten dan bermoral disertai
kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia
Ps 7b : jujur thd pasien & sejawat dan berupaya mengingatkan sejawat yg
berpraktik tidak profesional & tidak beretika moral
Ps 7c : menghormati hak2 pasien, TS dan petugas kesehatan lain dan
menjaga kepercayaan pasien
Ps 7d : Kewajiban melindungi hidup mahluk insani
Ps 8 :Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus
mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan
semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif,
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 15/29
kuratif, rehabilitatif) serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi
masyarakat yang sebenarnya.
Ps 9 : Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan
dan bidang lainnya serta masyarakat, harus memelihara saling pengertian
sebaik-baiknya.
2. Kewajiban Dokter terhadap Penderita
Pasal 10-14 membahas tentang kewajiban dokter terhadap penderita.
Ps 10 : Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan
keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu
melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk
penderita kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
Ps 11 : Setiap dokter harus memberi kesempatan kepada penderita agar senantiasa
dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau
dalam masalah lainnya.
Ps 12 : Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
seorang penderita, bahkan juga setelah penderita meninggal dunia.
Ps 13 : Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampumemeriksanya.
Ps 14 : Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri
ingin diperlakukan
3. Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawat
Pasal 15-16 membahas tentang kewajiban seorang dokter terhadap teman sejawatnya.
Ps 15 : Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya
tanpa persetujuannya.
Ps 16 : Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya
tanpa persetujuan
4. Kewajiban Dokter terhadap Diri Sendiri
Pasal 17-18 membahas tentang kewajiban seorang dokter terhadap dirinya sendiri.
Ps 17 : Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 16/29
baik.
Ps 18 :Setiap dokter hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.
Dr. Sayang telah melakukan tindakan yang sesuai dengan KODEKI khususnya pada
pasal 2 dan pasal 14 karena dr. Sayang telah melakukan profesinya menurut ukuran
tertinggi dan telah melakukan pertolongan darurat pada Tn Lanang, namun dr. sayang
juga melakukan pelanggaran terhadap pasal 10 yang menyatakan bahwa “Setiap dokter
wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk
kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter yang mempunyai keahlian
dalam penyakit tersebut” sedangkan pada kondisi ini dr. sayang tidak melakukan rujukan
pasien ke dokter lain yang ahli pada kompetensinya.
Berdasarkan UU RI No. 29 tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran, paragraph 7 pasal
52 dan 53, hak dan kewajiban pasien adalah
Hak Pasien (pasal 52):
1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 45 ayat (3)
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapatkan isi rekam medis
Kewajiban Pasien (pasal 53):
1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
2.
Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Hak pasien menurut UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, disebutkan :
-hakatas informasi;
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 17/29
- hak atas pendapat kedua;
- hak atas rahasia kedokteran;
- hak untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran;
- hak atas ganti rugi apabila ia dirugikan karena kesalahan atau kealpaan tenaga kesehatan;
- Hak untuk mendapat penjelasan;
- Hak untuk mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan, standar profesi dan standar
prosedur operasional;
- Hak untuk menolak tindakan medis;
- Hak untuk mendapatkan isi rekam medis
Jadi, baik dalam UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan maupun UU praktik kedokteran
pasal 52, pasien berhak atas pendapat kedua (second opinion). Jadi tindakan Tuan Lanang pergi
ke Rumah Sakit tipe B dan menemui dokter bedah adalah diperbolehkan, karena itu merupakan
haknya.
3. KODERSI (Kode Etik Rumah Sakit Indonesia)
Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh
Indonesia (PERSI) telah menyusun Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), yang
memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi
semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
perumahsakitan di Indonesia.
Pasal-pasal yang berkaitan dalam kasus ini diantaranya:
BAB I
Kewajiban Umum Rumah Sakit
Pasal 1
Rumah sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI)Pasal 2
Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah
sakit.
BAB III
Kewajiban Rumah Sakit terhadap pasien
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 18/29
Pasal 9
Rumah sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien
BAB IV
Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf, dan Karyawan
Pasal 13
Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya senantiasa mematuhi etika
profesi masing-masing.
Pasal 17
Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar
profesi yang berlaku.
Dalam kasus ini, rumah sakit tipe C harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang
dilakukan dr. Sayang. Selain memberikan teguran kepada dr. Sayang, rumah sakit tipe C harus
meminta maaf dan memberikan penjelasan kepada Tn. Lanang. Ganti rugipun harus dibayar oleh
rumah sakit tipe C. Teguran yang diberikan kepada dr. Sayang adalah agar ia dapat mematuhi
etika profesi dan juga agar lebih hati-hati dalam melaksanakan kewajiban. Selain itu dalam
menyelenggarakan pelayanan, rumah sakit harus mengacu pada standar profesi yang berlaku.
Pasien yang memerlukan dokter umum harus segera diserahkan ke dokter umum dan pasien yang
memerlukan dokter spesialis harus diserahkan ke dokter spesialis.
4. MKDKI dan MKEK
Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik
kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya
kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan
kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil
Kedokteran Indonesia, dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, serta bertanggung
jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Berkedudukan di ibu kota negara Republik
Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh
Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 19/29
Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua,
seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 (tiga) orang dokter gigi dan organisasi profesi masing-
masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang
sarjana hukum. Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh
Menteri atas usul organisasi profesi. Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota. Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Berdasarkan UU RI No. 29 tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran, pasal 64 Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas:
1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan
dokter gigi yang diajukan; dan
2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter
gigi.
Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan aturan dan/atau ketentuan penerapan
keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang seharusnya diikuti oleh dokter dan dokter gigi.
Sebagian dari aturan dan ketentuan tersebut terdapat dalam UU Praktik Kedokteran, dan
sebagian lagi tersebar didalam Peraturan Pemerintah, Permenkes, Peraturan KKI, Pedoman
Organisasi Profesi, KODEKI, Pedoman atau ketentuan lain. Pelanggaran disiplin pada
hakikatnya dibagi menjadi:
1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.
2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran.
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 29 tahun 2004 mengenai Praktik
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 20/29
Kedokteran pasal 66 ayat (1): Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan
atas tindakan dokter atau gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan
secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pasal 66
ayat (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
1. identitas pengadu;
2. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan
dan
3. alasan pengaduan.
Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas, tidak menghilangkan hak setiap orang untuk
melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat
kerugian perdata ke pengadilan.
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan
terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila dalam
pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran
Indonesia.
Keputusan dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi
disiplin dapat dikenakan oleh MKDKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004
tentang praktik kedokteran pada pasal 69 ayat 3 berupa:
1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
3.
kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran ataukedokteran gigi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 21/29
pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia.
Kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia disini adalah :
1) Menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
2) Menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan
keduanya;
3) Memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
4) Memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
5) Menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
6) Menyusun tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;
7) Menyusun buku pedoman Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.
2. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi
sesuai.
3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak
memilikikompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki
kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahuan perihal
penggantian tersebut.5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental
sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.
6. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak
melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya,
tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 22/29
7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
pasien.
8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien atau
keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.
9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga
dekat atau wali atau pengampunya
10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan Rekam Medik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang undangan atau etika profesi.
11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai
dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan etika
profesi.
12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri
dan atau keluarganya.
13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau ketrampilan atau
teknologi yang belum diterima, atau diluar tata cara praktik kedokteran yang layak.
14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai
subyek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik dari lembaga yang diakui
pemerintah.
15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya.
16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang
layak dan sah sebagaimana diatur dalam perundang undangan atau etika profesi.
17. Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan
atau etika profesi.
18. Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang
diketahuinya secara benar dan patut.
19. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan atau eksekusi hukuman
mati.
20. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya ( NAPZA ) yang tidak sesuai dengan perundang undangan dan etika profesi.
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 23/29
21. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap
pasien, ditempat praktik.
22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.
23. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau
memberikan resep obat/alat kesehatan.
24. Mengiklankan kemampuan /pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang
dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan.
25. Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya.
26. Berpraktik dengan menggunakan STR atau SIP dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak
sah.
27. Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik.
Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI
untuk pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.
Dalam skenario Tuan Lanang ini, Tuan Lanang bisa mengadu ke MKDKI. Lembaga ini yang
akan memproses pengaduan Tuan Lanang tersebut. Lembaga ini hanya khusus menangani
masalah yang bersifat disiplin, seperti kasus malpraktik dan dokter yang melakukan praktik di
bawah standar pelayanan yang seharusnya. Jika pelanggaran yang ditemui adalah pelanggaran
etika maka kasus tersebut akan diserahkan pada MKEK.
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)
Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar
norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
(MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya. Persidangan
MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.
Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan
pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 24/29
didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran
disiplin profesi kedokteran.
MKDKI bertujuan menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik
kedokteran. Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah “disiplin profesi”, yaitu permasalahan yang
timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional atas peraturan internal profesinya,
yang menyimpangi apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan
pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan
adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.
Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan
perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan jurisdiksinya berbeda. Persidangan etik dan
disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana
dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dokter tersangka pelaku
pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh MKEK, dapat pula
diperiksa di pengadilan – tanpa adanya keharusan saling berhubungan di antara keduanya.
Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh
pengadilan, demikian pula sebaliknya.
Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota)bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut.
Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana
lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya
melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim.
Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh :
1. Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu,teradu, pihak lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan
2. Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijasah/ brevet dan
pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga
Medis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit,
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 25/29
hospital by laws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan
dengan kasusnya.
Majelis etik ataupun disiplin umumnya tidak memiliki syarat-syarat bukti seketat pada hukum
pidana ataupun perdata. Bar’s Disciplinary Tribunal Regulation, misalnya, membolehkan adanya
bukti yang bersifat hearsay dan bukti tentang perilaku teradu di masa lampau. Cara pemberian
keterangan juga ada yang mengharuskan didahului dengan pengangkatan sumpah, tetapi ada pula
yang tidak mengharuskannya. Di Australia, saksi tidak perlu disumpah pada informal hearing,
tetapi harus disumpah pada formal hearing (jenis persidangan yang lebih tinggi daripada yang
informal). Sedangkan bukti berupa dokumen umumnya di”sah”kan dengan tandatangan dan/atau
stempel institusi terkait, dan pada bukti keterangan diakhiri dengan pernyataan kebenaran
keterangan dan tandatangan (affidavit).
Dalam persidangan majelis etik dan disiplin, putusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang
dianggap cukup kuat. Memang bukti-bukti tersebut tidak harus memiliki standard of proof
seperti pada hukum acara pidana, yaitu setinggi beyond reasonable doubt , namun juga tidak
serendah pada hukum acara perdata, yaitu preponderance of evidence. Pada beyond reasonable
doubt tingkat kepastiannya dianggap melebihi 90%, sedangkan pada preponderance of evidence
dianggap cukup bila telah 51% ke atas. Banyak ahli menyatakan bahwa tingkat kepastian pada
perkara etik dan disiplin bergantung kepada sifat masalah yang diajukan. Semakin serius dugaan
pelanggaran yang dilakukan semakin tinggi tingkat kepastian yang dibutuhkan.
Perkara yang dapat diputuskan di majelis ini sangat bervariasi jenisnya. Di MKEK IDI Wilayah
DKI Jakarta diputus perkara-perkara pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin profesi, yang
disusun dalam beberapa tingkat berdasarkan derajat pelanggarannya. Di Australia digunakan
berbagai istilah seperti unacceptable conduct , unsatisfactory professional conduct ,
unprofessional conduct , professional misconduct dan infamous conduct in professional respect .
Namun demikian tidak ada penjelasan yang mantap tentang istilah-istilah tersebut, meskipun
umumnya memasukkan dua istilah terakhir sebagai pelanggaran yang serius hingga dapat
dikenai sanksi skorsing ataupun pencabutan ijin praktik.
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 26/29
Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat
dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk
permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di
pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya
persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham
dengan putusan MKEK.
Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus
Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan
kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu
menerima keterangan telah menjalankan putusan.
Dalam skenario Tuan Lanang jika dalam kasus yang dialami Tuan Lanang terdapat pelanggaran
mengenai etik kedokteran maka kasus tersebut bisa diserahkan pada MKEK. Kasus tersebut akan
diproses disana. Dalam skenario ini, kasus antara dr. Sayang dan dokter bedah bisa dikatakan
sebagai salah satu bentuk pelanggaran etik seorang dokter pada teman sejawatnya. Dr. Sayang
bisa mengadukan dokter bedah tersebut pada MKEK. MKEK akan memberikan sanksi pada
dokter bedah tersebut.
5. STANDAR KOMPETENSI DOKTER
STANDAR KOMPETENSI DOKTER
A. Area Kompetensi:
1. Komunikasi efektif
2. Keterampilan Klinis
3. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
4. Pengelolaan Masalah Kesehatan
5. Pengelolaan Informasi
6. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 27/29
7. Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien
B. Komponen Kompetensi
1. Area Komunikasi Efektif
1. Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya
2. Berkomunikasi dengan sejawat
3. Berkomunikasi dengan masyarakat
4. Berkomunikasi dengan profesi lain
2. Area Keterampilan Klinis
1. Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan
keluarganya
2. Melakukan prosedur klinik dan laboratorium
3. Melakukan prosedur kedaruratan klinis
Dalam hal ini bahwa seorang dokter umum memiliki kemampuan, yaitu :
- Menerapkan konsep &prinsip biomedik, klinik, perilaku dan ilmu kesehatan masyarakat
- Dapat melakukan anamneses, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dengan prosedur yang
sesuai.
- Menentukan efektifitas suatu tindakan
- Mengenali/menempatkan gambaran-gambaran klinik sesuai penyakit pas bi literatur
- Diagnosis klinik berdasarkan pemeriksaan fisik dan merujuk kepada spesialis
- Memberikan terapi awal
3. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
1. Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan
ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 28/29
2. Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji
laboratorium dan prosedur yang sesuai
3. Menentukan efektivitas suatu tindakan
4. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan
4. Mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai
individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat
5. Melakukan Pencegahan Penyakit dan Keadaan Sakit
6. Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan
pencegahan penyakit
7. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat
kesehatan
8. Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien
dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga
5. Area Pengelolaan Informasi
1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan
diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta
penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien
2. Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi
3. Memanfaatkan informasi kesehatan
6. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
1. Menerapkan mawas diri
2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
3. Mengembangkan pengetahuan baru
5/14/2018 Skenario C (Tutorial 3) - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/skenario-c-tutorial-3 29/29
7. Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien
1. Memiliki Sikap professional
Berdasarkan UURI no 29 tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran pasal 35 bahwa : dokter atau
dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik
kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:
a. Mewawancarai pasien
b. Memeriksa fisik dan mental pasien
c. Menentukan pemeriksaan penunjang
d. Menegakkan diagnosis
e. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien
f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
g. Menulis resep obat dan alat kesehatan
h. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi
i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan
j. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik didaerah
terpencil yang tidak ada apotek.