RENCANA PENGELOLAAN HUTAN...
Transcript of RENCANA PENGELOLAAN HUTAN...
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
==========================================
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL KAPUAS
TAHUN 2013-2022
KUALA KAPUAS, MEI2014
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL KAPUAS
TAHUN 2013-2022
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LP-1
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
WILAYAH PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL KAPUAS
TAHUN 2013/2022
DISUSUN OLEH: KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KAPUAS,
NIP. 19750524 200501 1 005 BAYU NUGROHO, S.Hut
MENGETAHUI: MENGETAHUI: KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
NIP.19600302 199503 1 001 Ir. SIMPUN JAYA, MT
NIP. 19600303 198901 1 004 Ir. SIPET HERMANTO, M.Si
DISYAHKAN OLEH: KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
REGIONAL III KALIMANTAN,
Dr. Ir. I. NYOMAN YULIARSANA, M.Agr.Sc. NIP.19560721 198203 1 002
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………………..…PETA SITUASI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- PS-1
PETA SITUASI KPHL MODEL KAPUAS
Keterangan: Peta Batas Wialayah KPHL model Kapuas yang di Overlay dengan Batas Desa.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………………………………………………..… RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- RE-1
RINGKASAN EKSEKUTIF KPHL Model Kapuas yang berada di Kabupaten Kapuas seluas 105.372 ha, merupakan KPHL Unit XXXIII di Provinsi Kalimantan Tengah, keseluruhan kawasannya merupakan hutan lindung dan merupakan wilayah tertentu yang akan dikelola untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem sebagai upaya untuk mempertahankan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan kawasannya harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (Gambar II-1 dan II-2). KPHL Model Kapuas, dibagi kedalam 3 (tiga) blok hutan, yaitu: Blok Inti (Zona Konservasi) yang berada di bagian Utara seluas 66.122,80 Ha (62,84 %) mencakup 704 Petak, Blok Pemanfaatan (Zona Revitalisasi/Pengelolaan Adaptif) yang berada di bagian Barat seluas 13.137,90 Ha (12,49 %) mencakup 189 Petak, dan Blok Khusus (Zona Rehablitasi) yang berada di bagian Selatan seluas 25.963,70 Ha (24,67 %) mencakup 189 Petak. Luasan satu petaknya maksimal berukuran sebesar 100 ha. Pembagian Blok Hutan dan Petak-petak pada kawasan KPHL Model Kapuas, masih memerlukan review mendalam secara periodik, terutama pada Blok Pemanfaatan yang sangat berdekatan dengan wilayah kelola dan wilayah pemanfaatan masyarakat setempat (Lampiran Peta LP-1 dan LP-2). Visi pengelolaan KPHL Model Kapuas yang merupakan tujuan jangka panjang yang akan dicapai adalah: “Menjadi Pengelola KPHL Rawa Gambut Berkelanjutan yang Berkontribusi Besar Bagi Keberlanjutan Sumber-sumber Penghidupan Masyarakat yang Cerdas dan Sejahtera”. Sedangkan misinya adalah: (1) Melaksanakan pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak secara berkelanjutan, sebagai sumber penghidupan bagi kesejahteraan masyarakat, berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan, (2) Meningkatkan SDM parapihak (Publik, Swasta dan Masyarakat) dalam aspek akademis, teknis dan profesionalisme dengan loyalitas dan dedikasi tinggi dalam mengelola dan memanfaatkan hutan rawa gambut, dan (3) Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitarnya melalui berbagai kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca yang rendah. Visi dan misi KPHL Model Kapuas yang telah dirumuskan tersebut,
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………………………………………………..… RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- RE-2
perlu dikembangkan dan didukung dengan falsafah dan motto yang telah disusun, serta secepat mungkin dilakukan pengembangan/penguatan kelembagaannya, terutama pengembangan struktur organisasinya yang lebih memadai dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia (Gambar III-1). Tujuan, sasaran dan strategi-strategi yang diambil, dihasilkan dari analisa mendalam serta menyeluruh mengenai lingkungan dimana KPHL Model Kapuas berada. Analisis kondisi Wilayah KPHL Model Kapuas saat ini, lebih ditekankan pada Lingkungan Eksternal (Lingkungan Luar KPHL Model Kapuas). Sedangkan proyeksi ke depannya, ditekankan kepada peluang yang akan muncul/dihadapi dimasa mendatang (Gambar IV-1 dan Tabel IV-1). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022 yang dihasilkan dari hasil analisis saat ini dan proyeksi kondisi mendatang, difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya, (2) Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya, (5) Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Areal di Luar Ijin, (6) Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya, (7) Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, (8) Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin, (9) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait, (10) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, (11) Penyedian Pendanaan, (12) Pengembangan Database, (13) Rasionalisasi Wilayah Kelola, (14) Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHL (Minimal 5 Tahun Sekali), dan (15) Pengembangan Investasi. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022 yang telah disusun tersebut, harus dijalankan sesuai arah rencana pengelolaan yang telah dirumuskan serta intervensi yang telah digariskan dalam sub-sub kegiatan yang telah ditetapkan (Tabel V-1 dan V-2). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian baik terhadap pengelola dan pelaksanaan kegiatan KPHL Model Kapuas sangat diperlukan. Pembinaan yang diperlukan, tidak hanya ditujukan kepada pengelola KPHL Model kapuas saja, tetapi juga kepada parapihak dari seluruh komponen yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tersebut. Oleh karena itu, dalam pengawasannya harus meliputi usaha untuk menjamin agar seluruh kegiatan organisasi KPHL Model Kapuas dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, maka terhadap aparat pelaksana/pengelola KPHL Model Kapuas, perlu diadakan pengawasan untuk menjaga agar tidak melakukan penyelewengan. Pemeriksaan terhadap hasil yang dikerjakan oleh pengelola KPHL Model Kapuas, diperlukan untuk meneliti hasil pekerjaan yang dilaksanakan tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan dan tujuan pembangunan KPHL Model Kapuas yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan pengawasan melalui sebuah forum multipihak yang independen.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………………………………………………..… RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- RE-3
Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, akan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Sedangkan pelaporan akan disampaikan baik secara vertikal maupun horisontal. Pelaporan secara horisontal akan dilaksanakan kepada instansi/SKPD terkait, Sedangkan pelaporan secara vertikal, akan dilaksanakan oleh Pengelola KPHL Model Kapuas baik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Dinas Perkebunan danKehutananKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………..…KATA PENGANTAR
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- KP-1
KATA PENGANTAR DokumenRencanaPengelolaanHutanJangkaPanjangKesatuanPengelolaanHutanLindung (KPHL) Model Kapuas Tahun 2013-2022ini, disusunolehKepalaKPHL Model Kapuas yang mengacupadaPeraturanDirjenPlanologiKehutanan No P.5/VII-WP3H/2012 tentangPetunjukTeknis Tata HutandanPenyusunanRencanaPengelolaanHutanpadaKesatuanPengelolaanHutanLindung (KPHL) danKesatuanPengelolaanHutanProduksi (KPHP), denganmempertimbangkankondisiBiogeofisikdanSosekbudTapak Wilayah Pengelolaan KPHL model tersebut. Penyusunandokumenini, mengacujugakepadaPeraturanMenteriKehutananRI Nomor: P.46/Menhut-II/2013tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL dan KPHP. Penyusunannya melalui proses-proses perbaikkan-perbaikkandan mempertimbangkan hasilKonsultasiPublik yang telahdilaksanakanoleh BPKH Wilayah V Banjarbarupadatanggal4-6DesemberTahun 2012 di Banjarmasin. Selainitu, dokumeninijugadiperkayadenganmempertimbangkandokumen-dokumenhasil Tata Hutandandokumen-dokumen yang dihasilkandarihasil assessment yang dilakukandandikoordinasikanolehYayasanBorneo Orangutan Survivel (BOS)danKalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP).Penyusunannyajugamendapatbantuandari Tim Pakar, JurusanKehutanan, FakultasPertanian, UniversitasPalangka Raya. Selanjutnya, perbaikkan dilakukan mengacu pada hasil evaluasi PUSDALHUT Wilayah III Regional Kalimantan sesuai Surat KAPUSDAL Nomor: S.26/Reg.3.1/2014, perihal Penilaian Pengesahan RPHJP KPH Kapuas tanggal 30 Januari 2014. Dalam proses pengayaan tersebut tim reviewer mendapat fasilitasi dari KFCP. Dokumenini, akandijadikandasarolehPengelola KPHL Model Kapuas danParapihakterkaitdalammencapaitujuanpembangunan KPHL model yang dimaksud.
Dinas Perkebunan danKehutananKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………..…KATA PENGANTAR
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- KP-2
Selanjutnya, dokumeninidilengkapijugadenganDokumenRencanaPengelolaanHutanLindung (KPHL) Model Kapuas JangkaPendekTahun 2013. Dalamwujudnya yang sederhanadanjauhdarisempurna. Maka, masukkandankritikserta saran dariberbagaipihaksangatdiharapkan, agarPengelola KPHL Model Kapuas dapatmelakukanperbaikkandimasamendatang. Kuala Kapuas, Mei 2014
KEPALA KPHL MODEL KAPUAS, BAYU NUGROHO, S.Hut NIP.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………………………..…DAFTAR ISI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- DI-1
DAFTAR ISI
TEKS Halaman
HALAMAN JUDUL
HL-1 LEMBAR PENGESAHAN LP-1 PETA SITUASI KPHL MODEL KAPUAS PS-1 RINGKASAN EKSEKUTIF RE-1 KATA PENGANTAR KP-1 DAFTAR ISI DI-1 DAFTAR TABEL DT-1 DAFTAR GAMBAR DG-1 DAFTAR LAMPIRAN PETA DLP-1 I. PENDAHULUAN I-1 A. Latar Belakang I-1 B. Maksud dan Tujuan I-2 C. Sasaran I-2 D. Ruang Lingkup I-2 E. Batasan Pengertian I-3 II. DESKRIPSI KAWASAN II-1 A. Risalah Wilayah II-1 B. Potensi wilayah II-7 C. Data Informasi Sosial Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan II-10 D. Data Informasi Ijin-ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan di Dalam Wilayah Kelola II-12
E. Kondisi Posisi KPHL dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah
II-12
F. Isu strategis, Kendala, Permasalahan II-13 III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN III-1
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………………………..…DAFTAR ISI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- DI-2
A. Visi III-1 B. Misi III-1 C. Falsafah dan Motto III-2 D. Pengembangan Organisasi III-2 IV. ANALISIS DAN PROYEKSI IV-1 A. Analisis IV-1 B. Proyeksi IV-2 V. RENCANA KEGIATAN V-1 VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VI-1 VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN VII-1 VIII. PENUTUP VIII-1 A. Kesimpulan VIII-1 B. Saran VIII-1 LAMPIRAN LL-1
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..…………………………………………………………..…DAFTAR TABEL
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- DT-1
DAFTAR TABEL
NOMOR TEKS Halaman
Tabel II-1 Tutupan Lahan pada Wilayah KPHL Model Kapuas Tahun 1997-2009.
II-5
Tabel II-2 Kondisi Penutupan Lahan Wilayah KPHL Model Kapuas. II-6
Tabel II-3 Daftar Jenis-jenis Tegakan/Pohon yang Ditemui pada Areal KPHL Model Kapuas.
II-8
Tabel II-4 Massa Tegakan (Rata-rata per Ha) pada Wilayah KPHL Model Kapuas.
II-10
Tabel II-5 Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dieksploitasi Oleh Masyarakat. II-11
Tabel II-6 Jumlah Penduduk setiap Desa dalam Wilayah KPHL Model Kapuas Tahun 2014.
II-15
Tabel II-7 Distribusi Populasi Berdasarkan Identitas Etnis di Desa. II-16
Tabel II-8 Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan Utama di Dalam dan Sekitar Kawasan KPHL Model Kapuas.
II-18
Tabel II-9 Daftar Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan KPHL Model Kapuas.
II-21
Tabel IV-1 Analisis Saat ini dan Proyeksi Kondisi Wilayah KPHL Model Kapuas.
IV-2
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..…………………………………………………………..…DAFTAR TABEL
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- DT-2
Tabel V-1 Rencana Kegiatan dan Arah Rencana Kegiatan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2012-2022.
V-2
Tabel V-2 Rencana Kegiatan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022.
V-6
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ……………………………………………..………………………………………………………………..…DAFTAR GAMBAR
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- DG-1
DAFTAR GAMBAR
NOMOR TEKS Halaman
Gambar II-1 Letak Relatif KPHL Model Kapuas dan Calon Wilayah DA REDD+ KFCP di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (KFCP, 2012).
II-1
Gambar II-2 Peta Wilayah KPHL Model Kapuas (Unit XXXIII) di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kemenhut RI, 2012).
II-2
Gambar II-3 Tutupan Lahan pada Wilayah KPHL Model Kapuas Tahun 1997-2009 (KFCP, 2012).
II-5
Gambar II-4 Peta Lahan Kritis pada Wilayah KPHL Model Kapuas (Kemnehut RI, 2012)
II-6
Gambar II-5 Jumlah Pohon per Ha pada Wilayah KPHL Model Kapuas (AusAID, 2009).
II-17
Gambar II-6 Sebaran Orangutan di Dalam dan Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (YBOS, 2010).
II-12
Gambar II-7 Sebaran Titik Pengamatan Fauna di Dalam dan Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (YBOS, 2010).
II-13
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ……………………………………………..………………………………………………………………..…DAFTAR GAMBAR
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- DG-2
Gambar II-8 Sebaran Jumlah Penduduk di dalam dan Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (KFCP, 2012).
II-14
Gambar II-9 Tempat-tempat Keramat di Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (Sumber PT URS dan IAFCP, 2012).
II-18
Gambar II-10 Parapihak yang Potensial Sebagai Pendukung Pelaksanaan Pembangunan KPHL Model Kapuas.
II-29
Gambar II-11 Rasionalisasi Kawasan KPHL Model Kapuas (KFCP, 2012).
II-17
Gambar II-11 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kabupaten Kapuas (Disbunhut, Kab. Kapuas 2012)
II-30
Gambar III-1 Bentuk Organisasi Ideal KPHL Model Kapuas (Tipe A).
III-3
Gambar IV-1 Diagram Proses Analisis Situasi/Masalah.
IV-1
Gambar V-1 Bagan Konseptual Informasi Kinerja.
V-1
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..…………………………………………..… DAFTAR LAMPIRAN PETA
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS -------------------------------------- DLP-1
DAFTAR LAMPIRAN PETA
NOMOR TEKS Halaman
Lampiran Peta LP-1 Peta Blok Hutan Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-29
Lampiran Peta LP-2 Peta Blok Hutan dan Petak Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-30
Lampiran Peta LP-3 Peta Unit Lahan Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-31
Lampiran Peta LP-4 Peta Penutupan Lahan Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-32
Lampiran Peta LP-5 Peta Zonasi Kawasan Eks PLG dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-33
Lampiran Peta LP-6 Peta Sistem Lahan dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-34
Lampiran Peta LP-7 Peta Kedalaman Gambut dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-35
Lampiran Peta LP-8 Peta Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Karet dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-36
Lampiran Peta LP-9 Peta Cadangan Karbon dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
LL-37
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..…………………………………………..… DAFTAR LAMPIRAN PETA
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS -------------------------------------- DLP-2
Lampiran Peta LP-10 Peta LP-10. Peta Kegiatan Lain dalam WilayahKPHL Model Kapuas.
LL-38
Lampiran Peta LP-11 Peta DAS Kapuas.
LL-39
Lampiran Peta LP-12 Peta Sebaran Potensi Wilayah Sekitar KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas) dan Aksesibilitasnya (Jaringan Jalan).
LL-40
Lampiran Peta LP-13 Peta Sebaran Potensi Wilayah Sekitar KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas) dan Aksesibilitasnya (Jaringan Sungai).
LL-41
Lampiran Peta LP-14 Peta Tipe Ekosistem Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
LL-42
Lampiran Peta LP-15 Peta Iklim Wilayah Sekitar KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
LL-43
Lampiran Peta LP-16 Peta Geologi Wilayah Sekitar KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
LL-44
Lampiran Peta LP-17 Peta Bahan Galian Golongan C di Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
LL-45
Lampiran Peta LP-18 Peta Bahan Galian Golongan A dan B di Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
LL-46
Lampiran Peta LP-19 Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
LL-47
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………..… I. PENDAHULUAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ------------------------------------------ I-1
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang, Dalam dua dekade terakhir, kegagalan pembangunan dan pengembangan sektor kehutanan dan pertanian dalam wilayah KPHL Model Kapuas ini, mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dari sektor kehutanan, kegagalan tersebut diindikasikan dengan gagalnya keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan oleh pemegang IUPHHK-HA (HPH) masa lalu, maraknya illegal logging, tingginya intensitas dan luas kebakaran hutan dan lahan, lambatnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, lemahnya tata kelola hutan, serta rendahnya nilai kawasan dan hasil hutannya. Selanjutnya, kegagalan pembangunan sektor pertanian pada wilayah ini, diindikasikan dengan gagalnya Proyek PLG Sejuta Hektar. Keseluruhan kegagalan tersebut, mengakibatkan semakin meningkatnya laju degradasi dan deforestasi hutan, bertambahnya konflik tenurial, semakin meluasnya akses parapihak dalam memanfaatkan kawasan secara tidak berkelanjutan. Upaya-upaya parapihak dalam mengembalikan fungsi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan ini pun, telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain: melalui Instuksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut dari Keutusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999. Kementerian Kehutanan menindaklanjutinya, melalui Permenhut Nomor: P.55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, cukup banyak pembelajaran signifikan yang didapat berdasarkan ilmu pengetahuan dan metode baru yang dicapai oleh para ilmuan dan aktivis lingkungan bersama masyarakat, dalam mengembangkan dan menggunakan pemahaman baru
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………..… I. PENDAHULUAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ------------------------------------------ I-2
serta mengadaptasikan dan mengadopsi pengetahuan lokal yang memadai dalam mendukung keberlanjutan ekosistem dan pemanfaatan kawasan ini secara optimal. Pembentukkan KPHL Model Kapuas ini, menjadi momentum penting dan memiliki peran strategis dalam upaya melestarikan ekosistem gambut yang jika dikelola secara benar dan baik berdasarkan evaluasi kegagalan dan peningkatan pemahaman dalam ilmu pengetahuan hutan dan lahan gambut yang telah didapat, akan dapat memberikan fungsi lindung yang bermanfaat dalam melestarikan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan kelestarian tersebut, baik dari aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, maka diperlukan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022 yang memadai, sebagai acuan bagi parapihak dalam memaksimalkan fungsi dan mengoptimalkan manfaat kawasan hutan lindung KPHL Model Kapuas, sesuai dengan amanah peraturan dan kebijakan pengelolaan hutan lindung yang telah dinyatakan secara tegas, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah serta dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud. B. Maksud dan Tujuan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas merupakan salah satu dari empat unit KPHL Model di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Kabupaten Kapuas. Untuk sementara, KPHL Model ini merupakan satu-satunya KPHL Model di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di kawasan ekosistem gambut, dimana keseluruhan kawasannya merupakan Hutan Lindung (HL). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022 ini, dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas dan tegas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh parapihak dalam pengelolaan wilayah KPHL Model Kapuas, hingga menjadi KPHL yang utuh dan berkinerja tinggi. Tujuannya adalah untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung secara berkelanjutan sesuai dengan fungsi kawasannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPHL Model Kapuas yang pada jangka waktu rencana pengelolaan hutan menengah dan akhir jangka panjangnya menjadi KPHL yang dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kapuas. C. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pengelolaan hutan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022 ini adalah:
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………..… I. PENDAHULUAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ------------------------------------------ I-3
1. Tertatanya seluruh wilayah KPHL Model Kapuas, mulai dari Batas Luar, Blok Pemanfaatan dan Blok Inti serta Blok Khusus dan Petak, serta teridentifikanya seluruh bagian tersebut secara detail dalam bentuk data spasial dan tabular/numerik.
2. Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Model Kapuas, baik Jangka Panjang maupun Jangka Pendek yang berbasiskan kondisi biogeofisik dan sosekbud setempat yang didukung oleh kelembagaan KPHL yang memadai yang dapat berkontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat sebesar 6% per tahun dan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Kapuas sebesar 5-10% dari BAU per tahun.
3. Terjaganya fungsi keanekaragaman ekosistem yang akan menjamin keberlanjutan keanekaragaman jenis dan genetik seluruh spesies yang ada, sebagai jaminan bagi keberlanjutan sumber-sember penghidupan bagi masyarakat.
4. Terlaksanannya pemanfaatan hutan lindung dengan strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi: pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada seluruh Blok Pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi hutan pada seluruh Blok Khusus, dan perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati pada seluruh Blok Inti. Terlaksananya pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha: budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak. Terlaksananya pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Terlaksananya pemungutan hasil hutan bukan kayu, antara lain berupa: rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung walet.
5. Terfasilitasinya kegiatan konservasi, rehabilitasi dan revitalisi kawasan hutan lindung melalui dukungan berbagaipihak.
D. Ruang Lingkup Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022 ini, merupakan garis-garis besar kegiatan yang diturunkan dari TUPOKSI Pengelola KPHL Model Kapuas. Ruang lingkup kegiatannya difokuskan pada: Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya, Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHL yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan, Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Ijin, Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya, Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin, Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait, Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, Penyedian Pendanaan, Pengembangan Database, Rasionalisasi Wilayah Kelola, Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHL (Minimal 5 Tahun Sekali), dan Pengembangan Investasi.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………..… I. PENDAHULUAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ------------------------------------------ I-4
E. Batasan Pengertian 1. Dana reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang
IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
2. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 4. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk
memberdayakan masyarakat. 5. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman
pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
6. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
7. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
8. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
9. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
10. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
11. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………..… I. PENDAHULUAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ------------------------------------------ I-5
12. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.
13. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
14. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
15. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
16. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan.
17. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
18. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
19. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
20. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
21. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan. 22. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
23. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
24. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
25. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
26. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………………..… I. PENDAHULUAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ------------------------------------------ I-6
27. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
28. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
29. Provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
30. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
31. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
32. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-1
II. DESKRIPSI KAWASAN
A. Risalah Wilayah
1. Letak KPHL Model Kapuas, secara geografis terletak pada: 114° 23' 31,4" - 114° 42'44,5" BT dan 1°51'47,4"- 2° 25' 45,8" LU. Secara administrasi pemerintahan, terletak pada dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Timpah yang mencakup Desa Petak Puti dan Kecamatan Mantangai, yang mencakup Desa-desa: Lapetan, Tumbang Muroi, Tumbang Mangkutup, Katunjung, Sei Ahas, Katimpun, Kalumpang, Mantangai Hulu, dan Desa Mantangai Tengah. Letak relatif KPHL Model Kapuas dan Calon Wilayah DA REDD+ KFCP di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, secara jelas disajikan pada Gambar II-1.
Gambar II-1. Letak Relatif KPHL Model Kapuas dan Calon Wilayah DA REDD+ KFCP di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (KFCP, 2012).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-2
2. Luas
Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.247/Menhut-II/2011, tanggal 02 Mei 2011 tentang Penetapan wilayah KPHL Model Kapuas di Kabupaten Kapuas, yang seluruhnya terdiri dari Hutan Lindung (HL). Maka KPHL Model Kapuas yang merupakan KPHL Unit XXXIII memiliki luas ± 105.372 ha. Peta wilayah KPHL Model Kapuas tersebut, disajikan pada Gambar II-2.
Gambar II-2. Peta Wilayah KPHL Model Kapuas (Unit XXXIII) di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kemenhut RI, 2012).
3. Aksesibilitas Kawasan Aksesibilitas menuju KPHL Model Kapuas, umumnya relatif sulit sampai sedang. Kawasan bagian Utara dapat dijangkau dengan menggunakan jalur transportasi darat pada setiap musim yang dilanjutkan dengan menggunakan alat transportasi sungai hingga sampai ke Desa Petak Puti dan ke dalam blok. Sedangkan untuk menuju kawasan bagian Selatan, dengan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-3
menngunakan alat transportasi sungai dapat digunakan pada setiap musim dan dengan menggunakan transportasi darat hingga ke Ibukota Kecamatan Mantangan hanya dapat dituju pada saat musim kemarau dan dilanjutkan dengan menggunakan alat transportasi sungai.Dengan adanya kanal primer, sekunder dan tertier, maka bagian tengah hingga ke Selatan dari kawasan KPHL Model Kapuas dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi sungai yaitu perahu bermotor kecil (kelotok) berpenumpang 2-4 orang. 4. Batas-batas Kawasan KPHL Model Kapuas, di sebelah Timur berbatasan denganHutan Konservasi KabupatenBarito Selatan, di bagian Barat dengan APL KabupatenKapuas, dan di bagian Selatan denganAPL KabupatenKapuas dan di sebelah Utara denganHPK KabupatenKapuas. 5. Sejarah Wilayah
KPHL Model Kapuas dipilih dengan kriteria sebagai berikut: areal yang clear and clean dari kepentingan perijinan lainnya, mempunyai potensi yang dapat dikembangkan,minim konflik penggunan lahan, aksesibilitasnya memadai, telah ada kegiatan pembangunan kehutanan oleh NGO/LSM yang dapat disinergikan dengan KPHL, antara lain: kegiatan Yayasan BOS, kegiatan Demonstrasi REDD oleh KFCP, dan Dukungan Stakeholder lainnya yang terkait.Selanjutnya, sejarah pembentukkannya dapat diuraikan sebagai berikut: a. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Pembangunan KPH merupakan Program Prioritas
Pembangunan Nasional. b. Berdasarkan surat Menhut No. 272/Menhut-VII/2010 perihal Percepatan Pembangunan
KPH, Kementrian Kehutanan berkomitmen mendukung daerah–daerah yang berproses dalam pembangunan KPH dan memfasilitasi pembangunan KPH.
c. Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2010, dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan lindung dan produksi di daerah provinsi/kabupaten di bentuk KPHL dan KPHP.
d. Tahap awal pembangunan KPH di awali dengan pembentukan KPH Model yang secara bertahap dapat dikembangkan menurut situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak hutan.
e. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah membangun inisiasi Program Pembangunan KPH di Kabupaten Kapuas.
f. Tahap awal telah disusun rancang bangun/usulan KPH Model yang lokasinya berada pada kawasan eks. PLG Blok E dan A seluas ±133.951 Ha.
g. Usulan Pembentukan KPH Model di Kabupaten Kapuas telah diusulkan kepada Menteri Kehutanan (Surat Bupati KapuasNo. 522.22/1854/Disbunhut/2010, tanggal 9 Desember 2010.
h. Penetapan wilayah KPHL Model Kapuas di Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.247/Menhut-II/2011, tanggal 02 Mei 2011.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-4
6. Pembagian Blok dan Petak Pembagian blok pada wilayah KPHL Kapuas, selain mengacu pada Kesatuan Hidrologis, juga mempertimbangkan hasil analisis biogeofisik dari berbagai faktor penting/pembatas utama pada wilayah bergambut, seperti: kedalaman gambut, tutupan lahan, sistem lahan, unit lahan dan pertimbangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, blokhutan yang berada pada Wilayah KPHL Model Kapuas terbagi ke dalam 3 (tiga) blok, yaitu: a. Blok Inti (Zona Konservasi) yang berada di bagian Utara seluas 65.785 Ha. b. Blok Pemanfaatan (Zona Revitalisasi/Pengelolaan Adaptif) yang berada di bagian Barat dan
Tengah seluas 14.388 Ha. c. Blok Khusus (Zona Rehablitasi) yang berada di bagian Selatan seluas 25.198 Ha. KPHL Model Kapuas, dibagi kedalam 3 (tiga) blok hutan, yaitu: Blok Inti (Zona Konservasi) yang berada di bagian Utara seluas 65.480,40 Ha (62,30 %) mencakup 730 Petak, Blok Pemanfaatan (Zona Revitalisasi/Pengelolaan Adaptif) yang berada di bagian Barat seluas 13.375,10 Ha (12,70 %) mencakup 240 Petak, dan Blok Khusus (Zona Rehablitasi) yang berada di bagian Selatan seluas 26.310,40 Ha (25 %) mencakup 310 Petak. Luasan satu petaknya maksimal nerukuran sebesar 100 ha. Pembagian Blok Hutan dan Petak-petak pada kawasan KPHL Model Kapuas, masih memerlukan review mendalam secara periodik, terutama pada Blok Pemanfaatan yang sangat berdekatan dengan wilayah kelola dan wilayah pemanfaatan masyarakat setempat.Pembagian Blok hingga Petak dan Unit Lahan pada wilayah KPHL Model Kapuas, secara ringkas dan jelas disajikan pada Lampiran Peta LP-1, LP-2, LP-3 dan LP4.
B. Potensi Wilayah 1. Penutupan Vegetasi Tutupan lahan di wilayah KPHL Model Kapuas didominasi oleh hutan rawa sekunder dan belukar rawa. Kondisi tutupan lahan tersebut sejak tahun 1991-2009, secara rinci disajikan pada Gambar II-3 dan Lampiran Peta LP-4, serta Tabel II-1 dan Tabel II-2.Sedangkan Peta Lahan Kritisnya, disajikan pada Gambar II-4.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-5
Gambar II-3. Tutupan Lahan di Wilayah KPHL Model Kapuas Tahun 1997-2009 (KFCP, 2012).
Tabel II-1.Tutupan Lahan pada Wilayah KPHL Model Kapuas Tahun 1997-2009.
Sumber: KFCP (2012).
1991 - 1997 1997 - 2000 2000 - 2005 - 2009
1991 - 1997 1997 - 2000 - 2005 - 2009
Tutupan Lahan Y-1991 Y-1997 Y-2000 Y-2005 Y-2009Hutan Lahan Kering Primer 3,486 3,061 2,594 2,242 2,172 Hutan Lahan Kering Sekunder 199 420 601 514 487 Hutan Rawa Primer 56,741 50,827 41,758 41,110 40,226 Hutan Rawa Sekunder 41,993 44,041 34,081 34,547 33,784 Semak/Belukar 116 191 338 270 277 Belukar Rawa 974 3,253 19,264 17,122 15,434 Belukar-Pertanian Lahan Kering Campur 1,299 3,013 6,213 9,050 12,531 Permukiman 6 6 6 9 6 Perairan 308 309 264 264 231 Rawa 106 106 108 99 80
Jumlah 105,228 105,228 105,228 105,228 105,228
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-6
Tabel II-2. Kondisi Penutupan Lahan Wilayah KPHL Model Kapuas.
No Penutupan Lahan Luas (Ha)
1 Semak/belukar 568,59
2 Tanah Terbuka 882,12
3 Danau 0,37
4 Hutan Rawa Sekunder 73.237,39
5 Belukar Rawa 25.259,98
6 Rawa 5.217,47
Jumlah 105.165,93
Sumber : Hasil Analisis Citralandsat Tahun 2009 (Kemenhut, 2012).
Gambar II-4. Peta Lahan Kritis pada Wilayah KPHL Model Kapuas (Kemenhut RI, 2012).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-7
2. Potensi Kayu dan Non Kayu Potensi kayu/Non Kayu pada wilayah KPHL Model Kapuas, jika dilihat dari tutupan hutannya, maka potensi tertinggi berada pada Blok Inti, dimana kerapatan tegakannya masih relatif tinggi dibandingkan dengan Blok Khusus dan Blok Pemanfaatan. Potensi kayu berdasarkan hasil inventarisasi hutan, secara jelas disajikan pada GambarII-5.
Gambar II-5. Jumlah Pohon per Ha pada Wilayah KPHL Model Kapuas (AusAID, 2009).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-8
Tabel II-3. Daftar Jenis-jenis Tegakan/Pohon yang Ditemui pada Areal KPHL Model Kapuas.
Nama
Perdagangan
1 Asam-asam Rau Dracontomelon sp2 Belawan Pelawan Tristania maingayi Duthie3 Benggaris Kempas Koompassia malacensis Miq4 Bengkirai Balau Shorea swminis V.SL5 Beringin - Payena lowii Kurz6 Bintan Merdondong Santiria laefigata Bl7 Ehang Jambuan Eugenia sp8 Galam tikus Gelam Melaleuca sp9 Gandis Kemutun Cratoxylon formosum Dyer
10 Gantalang Medang Alseodaphne sp11 Gelagah - Solonespermum toxicum L.12 Geronggang Geronggang Cratoxylon glancum Korth13 Hampaning Pasang Quercus subsericosa A.Cam14 Hangkang Nyatoh Palaquium leiocarpum Boerl15 Haranjang Jangkang Xylopia sp16 Jambuan Jambuan Eugenia sp17 Kajalaki Nyatoh Palaquium rostatum Burck18 Kambalitan - Polyalthia sp19 Kambasira - Chaetocarpus castanocarpus Thev20 Kamuan Kundur Mastixia crithotoma Bl.21 Kapur naga Bintangur Callophyllum sp22 Karandau - Neocortachinia Kingii Parer Hoff23 Kayu arang Malam. K Dospyros sp24 Kayu gula - -25 Kayu ketimun - -26 Kayu lalas - -27 Kayu sapat - -28 Kayu sutra - -
No. Nama Lokal Nama Botani
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-9
NamaPerdagangan
29 Kempas Kempas Koompassia malacensis Maing30 Kemuning - -31 Keranji Keranji Diallium sp32 Keruing Keruing Dipterocarpus carnitus Dyer33 Ketiau Seminai Madhuca carniculata H.J.L34 Kumpang - Gymnacranthera sp35 Kupang Jeujing Albizzia sp36 Kutur Kawuk - Xerospermum sp37 Lewang - Cryptocarpa Griffithiana Weght38 Lunuk Terap Artocarpus elasticus Reinw39 Mahadingan Bintangur Calophyllum teysmannii40 Mahawai - Polyalthia glauca Boerl41 Mahirangan Malam. K Diospyros korthasiana Hiern42 Malam-malam Malam. K Diospyros korthasiana Hiern43 Mandarahan - Myristica sp44 Mangkinang - Elaeocarpus glaber Bl45 Maruang Teralong Tarrietia sipleciflora Mast46 Medang Medang Alseodaphne sp47 Melitan - -48 Mentibu Mentibu Dactyloclados stenostachys Oliv49 Merang Ramin Gonystyllus bancanus Kurz50 Meranti Meranti Shorea sp51 Mipa Geronggang Cratoxylon glaucum Korth52 Nyatoh Nyatoh Palaquium dasphyllum Heim53 Nyatu Undus Nyatoh Palaquium cocohlearis H.J.L.54 Pahawas Medang Litsea ferruginea Bl55 Pakan Kasai Pometia pinnata Forst56 Pantung Julutung Dyera costulata Hk.f.57 Papung Mentibu Dactyloclatus stenocstachys Oliv58 Pelawan Punai Pelawan Tristania stelata Ridl.59 Piyait - -60
No. Nama Lokal Nama Botani
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-10
Lanjutan Tabel 2.Nama
Perdagangan
60 Pupu pelanduk - -61 Rahanjang Jangkang Xylopia caudata Hk.f.62 Ramin - Gonystyllus bancanus Kurz63 Rembangun - -64 Resak Resak Vatica subcerdata Ball65 Rewui - Aporosa sp66 Sampirak - -67 Simpur - Dillenia sp68 Tabaras - Xanthophyllum excelsum Miq69 Tabulus Burung - Xanthophyllum excelsum Miq70 Tagula - -71 Tambalik angin - -72 Tatumbu Jambuan Eugenia sp73 Temahas - Memecylon costatum Miq74 Terantang Terantang Campnospermum littorea Dewit75 Tumih Perapat darat Combretocarpus rotundatus Dans76 Tutup kebali - Myristica sp
No. Nama Lokal Nama Botani
Sumber: BPKH Wilayah V Banjarbaru (2012).
Dari hasil perhitungan dan rekapitulasi, bahwa jenis tegakan/pohon yang mendominasi pada areal yang di inventarisasi yakni; meranti (Shorea sp), tatumbu (Eugenia sp), mahadingan (Calophyllum teysmannii), nyatoh (Palquium dasphyllum Heim), tagula dan tutup kebali (Myristica sp).Massa tegakan dinyatakan dengan jumlah batang (N) dan volume (V) yang dibedakan kedalam jenis komersiil dan jenis lain serta dipisahkan menurut kelas diameter. Hasil pengamatan/pendataan dilapangan atau hasil perhitungan tegakan/pohon seluruh populasi diperoleh, secara rinci disajikan pada Tabel II-4.
Tabel II-4. Massa Tegakan (Rata-rata per Ha) pada Wilayah KPHL Model Kapuas.
NO. KELAS DIAMETER JUMLAH POHON(BATANG/Ha) VOLUME POHON(M3/Ha)
1. 20 Cm Up 86.167 64,911 2. 20 Cm – 29,9 Cm 49,083 18,633 3. 30 Cm – 39,9 Cm 25,333 19,676 4. 40 Cm – 49,9 Cm 7,000 10,130 5. 50 Cm – 59,9 Cm 7,125 24,707
Sumber: BPKH Wilayah V Banjarbaru (2012).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-11
Hasil bukan kayu lain yang terkadang dikumpulkan (oleh kurang dari 2% rumahtangga di dua blok eks PLG), meliputi: Buah Tangkuhis , Buah Durian, Buah Kasturi, Buah Tanggaring, Buah Papaken, Buah Kapul, Buah Jelutung, Buah Tutup Bali, Buah Hutanlainnya,Getah Karet, Getah Meranti, Getah Jelutung, Getah – Pohon Nyatu dan Biji Tengkawang.
Tabel II-5. Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dieksploitasi Oleh Masyarakat.
Sumber: CI (2011). 3. Keberadaan Flora dan Fauna Langka Flora dan fauna langka pada wilayah KPHL Model Kapuas masih dapat ditemukan, meskipun keberadaan habitatnya mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup tinggi. Sehingga ancaman kepunahan satwa tertentu saat ini semakin tinggi. Kawasan didalam dan sekitar KPHL Model Kapuas merupakan habitat penting bagi orangutan. Oleh karena itu, dalam menjaga keberlanjutan kehidupan flora fauna langka tersebut, maka pengeloaan kawasan berdasarkan kesatuan hidrolgis dan bentang lahan menjadi prasarat utama. Sebaran Orangutan di dalam dan sekitar wilayah KPHL Model Kapuas, disajikan pada Gambar II-6. Sedangkan Sebaran titik pengamatan fauna di dalam dan sekitar wilayahKPHL Model Kapuas yang dilakukan oleh Yayasan BOS dengan para mitranya, secara ringkas disajikan pada Gambar II-7.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-12
Gambar II-6. Sebaran Orangutan di Dalam dan Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas
(YBOS, 2010).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-13
Gambar II-7. Sebaran Titik Pengamatan Fauna di Dalam dan Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (YBOS, 2010).
4. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Karena KPHL Model Kapuas seluruh wilayahnya adalah hutan lindung maka ijin pemanfaatan yang diperbolehkan di Hutan lindung adalah Hutan Kemasyarakatan, Jasa Lingkungan dan Hutan Desa. Untuk saat ini, belum ada ijin pemanfaatan yang sudah terbit SK definitifnya maupun yang sedang dalam proses permohonan ijin.Meskipun demikian, saat ini sudah terdapat beberapa institusi yang menjadikan wilayah KPHL Model Kapuas, sejak beberapa
Cyprinidae (6 jenis), Bagriidae (1 jenis), Siluridae (2 jenis), Clarridae (1 jenis), Hemirampidae (1 j i )
Anabantidae (1 Jenis),Luciocephalidae (1 Jenis), Channidae (2 Jenis), Nandidae (1 Jenis), Pristolepididae
Belontiidae (2 Jenis) ,Channidae (2 Jenis), Pristolepididae (1
Belontiidae (2 jenis), Channidae (1 Jenis), Channidae (1 jenis),
d (
Anabantidae (1 Jenis), Belontiidae (2 jenis), Channidae (1 jenis)
Anabantidae (1 Jenis), Bagridae (3 Jenis), Clarridae (2 jenis), Belontiidae (3 Jenis), Channidae (4 Jenis),
Belontiidae (1 Jenis), Luciocephalidae (1 jenis), Channidae (2 jenis), Nandidae
Anabantidae (1 Jenis), Bagridae (1 Jenis), Belontiidae (2 jenis), Channidae
Belontiidae (2 jenis), Channidae (2 jenis), Pristolepididae (1 Jenis), Bagridae (1 Jenis),
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-14
tahun lalu sebagai wilayah kerjanya. Potensi jasa lingkungan terbesar diperkirakan berasal dari perdagangan karbon dan jasa air, serta kegiatan ekowisata pendidikan ekosistem hutan rawa gambut.
C. Data Informasi Sosial Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan
1. Demografi Kawasan KPHL Model Kapuas, dipengaruhi oleh Budaya Dayak dan Budaya Banjar. Kehidupan sehari-hari masyarakat sangat kental dengan kedua budaya tersebut. Budaya Dayak Ngaju masih dapat terlihat dengan bertahannya kearifan lokal yang diwarnai dengan kedekatan masyarakat dengan alam. Pengaruh Budaya Banjar terlihat bersamaan dengan hadirnya agama Islam ke dalam wilayah tersebut. Selanjutnya, jumlah dan sebaran penduduk secara rinci disajikan pada Gambar II-8 dan Tabel II-6.
Gambar II-8. Sebaran Jumlah Penduduk di dalam dan Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (KFCP, 2012).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-15
Tabel II-6. Jumlah Penduduk setiap Desa dalamWilayah KPHL Model Kapuas Tahun 2014.
NO. DESA JUMLAH KK
JUMLAH JIWA L P TOTAL
1. Katimpun 234 425 429 854 2. Sei Ahas 246 478 403 881 3. Katunjung 195 296 263 559 4. Tumbang Mangkutup 110 155 165 320 5. Tumbang Muroi 338 655 645 1.300 6. Lapetan 190 348 314 662 7. Petak Puti 401 645 615 1.260 TOTAL 1.714 3.002 2.834 5.836
Sumber: KFCP (2014). Populasi utama yang relatif terkena dampak pengelolaan KPHL Model Kapuas, mencakup 14 permukiman di sepanjang Sungai Kapuas yang terletak berdekatan dengan wilayah kerja KPHL Model Kapuas. Dua belas permukiman terletak di Kecamatan Mantangai dan dua permukiman terletak di Kecamatan Timpah. Hampir tidak ada perbedaan secara statistik antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam hal komposisi gender dan usia. 2. Etnis Masyarakatnya didominasi oleh etnis Dayak Ngaju, yang merupakan masyarakat yang sudah menetap dengan baik. Dayak Ngaju adalah istilahyang telah digunakan untuk merujuk kepada kelompok-kelompok Dayak di Kapuas, Kahayan, Katingan, Mentaya dan bagian hilir dari Sungai Barito sejak zaman kolonial Belanda; kelompok-kelompok ini relatif telah dipelajari dengan baik. Kebanyakan orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Dayak di Sungai Kapuas saat ini menyebut diri mereka hanya sebagai 'Dayak'. Jika suatu penjelasan diperlukan, mereka umumnya akan menambahkan bahwa mereka adalah orang Dayak Kapuas, daripada Dayak Ngaju (catatan: kata Ngaju berarti 'hulu sungai' dalam bahasa mereka, suatu istilah yang pertama kali digunakan untuk menunjuk kelompok oleh kelompok Muslim pesisir dan kemudian diadopsi oleh Belanda. 'Dayak' itu sendiri juga merupakan exonym etnik yang menunjuk pada 'orang-orang hulu'). Bahasa Kapuas dan Kahayan dibedakan hanya oleh perbedaan dalam aksen. Bahasa Ngaju atau Kapuas juga sebagian besar identik dengan yang ada di Bakumpai, sebuah kelompok di hilir Sungai Barito yang 'masuk' Islam sejak abad ke-18. Sementara banyak orang Dayak Kapuas juga telah menjadi Muslim, mereka terus menyebut diri mereka sebagai 'Dayak', tidak seperti kelompok Dayak di Kalimantan Timur, misalnya, yang disebut 'Kutai' jika mereka menjadi Muslim, atau sebenarnya beberapa komunitas yang sebelumnya Ngaju di Barito bawah yang kini menegaskan etnisitas 'Bakumpai'.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-16
Sebelum pemerintah kolonial Belanda memiliki kontrol atas daerah ini pada pertengahan abad ke-19, sebagian besar dari mereka yang tinggal di daerah tersebut tergantung pada pengumpulan hasil hutan secara subsisten, ladang pertanian berpindah dan pengumpulan hasil hutan non-kayu untuk diperdagangkan, meskipun dalam skala yang relatif terbatas. Terdapat banyak bukti bahwa hubungan perdagangan telah ada dengan kelompok luar, setidaknya sejak abad pertama Masehi. Dayak Ngaju relatif homogen. Semua kelompok Dayak di hulu serta hilir Kapuas melihat diri mereka sebagai kerabat dekat. Di hilir, orang Ngaju atau Dayak Kapuas berangsur-angsur bergabung dengan orang Banjar (yang bahasanya benar-benar berbeda, suatu dialek Bahasa Melayu yang lebih sederhana daripada Bahasa Indonesia). Di hulu Sungai Kapuas, di luar Kabupaten Kapuas, mereka bergabung dengan kelompok Dayak lainnya, orang Ot Danum, yang bahasanya memiliki perbedaan dialektik dari bahasa Kapuas. Tabel II-7menunjukkan komposisi etnis berdasarkan perkiraan pemerintah desa untuk suatu sampel desa dan dusun.
Tabel II-7. Distribusi Populasi Berdasarkan Identitas Etnis di Desa
Desa/Dusun Kelompok Etnis (%) Dayak Banjar Jawa Lainnya
Mantangai Hulu 98,3 1,6 1,0 0,2 Kalumpang 95,0 3,0 2,0 0,0 Sei Ahas 95,3 2,6 2,7 0,0 Katunjung 95,5 2,5 1,0 1,0 Tanjung Kelanis 98,0 0,0 2,0 0,0 Tumbang Muroi 100,0 0,0 0,0 0,0 Petak Puti 95,0 2,0 3,0 0,0
Sumber: ICRAF (2009). Migrasi yang masuk, terbatas dan terkonsentrasi di daerah Mantangai, di mana terdapat komunitas transmigran dalam jumlah yang besar dari Jawa dan Madura, kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di Mantangai Tengah dan Mantangai Hilir. Orang-orang dari Jawa menyatakan bahwa mereka adalah pendatang spontan, tiba di sana pada waktu yang berbeda dan telah terintegrasi melalui perkawinan antar suku. Pada desa-desa yang memiliki kontak dengan desa-desa transmigrasi, hanya sedikit terjadi perkawinan antar suku hingga saat ini. Orang-orang Banjar adalah pedagang utama di daerah ini, dan menghubungkan dengan Banjarmasin (ibukota Kalimantan Selatan) sebagai pusat koneksi ekonomi mereka (bukan ke Palangka Raya, ibukota Kalimantan Tengah). 3. Bahasa Masyarakat multi-etnis (Dayak, Banjar dan Jawa) di desa tidak mengurangi intensitas nilai-nilai tradisional secara signifikan di daerah ini dan menggunakan bahasa tradisional di area tersebut. Sebagian besar (99%) penduduk di wilayah proyek menggunakan dialek Ngaju lokal di rumah mereka dan banyak yang tidak fasih dalam bahasa nasional Indonesia.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-17
4. Adat Istiadat Upacara adat yang berhubungan dengan peristiwa kehidupan yang signifikan seperti kelahiran, perkawinan dan kematian, serta ritual yang dilakukan untuk memastikan hubungan yang baik dengan roh tempat, untuk menebus pelanggaran terhadap roh atau yang membayar keberuntungan dari roh-roh melalui persembahan kecil. Banyak dari jenis upacara adat hanya mungkin dilakukan oleh bagian-bagian kecil dari setiap komunitas tertentu (jika ada), sebagai Muslim, atau pada tingkat lebih sedikit Protestan, upacara-upacara mereka dalam banyak kasus telah menggantikan ritual tradisional Dayak di sebagian besar dari tujuh desa di wilayah KPHL Model Kapuas. Jemaat agama adat Dayak, disebut sebagai Kaharingan, kini secara resmi sangat kecil atau tidak ada. Sebelum tahun 1950-an, ritual Kaharingan hanya disebut sebagai adat, atau 'kebiasaan'. Adat tradisional utama yang masih dipraktekkan oleh masyarakat berhubungan dengan perkawinan dan kematian, serta persembahan yang dibuat untuk roh-roh berbagai tempat(terutama di dekat sungai dan danau, dan permukiman) dan pada saat pembukaan lahan serta seleksi tanaman (meskipun banyak orang Muslim atau Kristen - mayoritas - tidak lagi mempraktekkan ritual tradisional perkawinan atau kematian, tetapi melakukan upacara keagamaan pada acara-acara perkawinan dan penguburan). Kebiasaan 'handep' (secara kolektif menyiapkan lahan untuk penanaman padi) masih umum dilakukan, meskipun di masa lalu hal itu merupakan kerja kolektif yang tidak dibayar (sebenarnya satu bentuk pertukaran kerja) tetapi sekarang telah menjadi suatu bentuk kerja-upahan. Ritual adat seperti 'Parasih Lewu' (agar ada keberuntungan untuk masyarakat desa secara keseluruhan, dilakukan sebelum musim tanam) masih dipraktekkan di beberapa tempat (Mantangai Hulu) dan dipimpin oleh pemimpin adat (mantir). Menurut hukum adat Dayak, orang membayar denda yang disebut 'jipen' atau 'singer' sebagai hukuman jika melanggar hukum adat. Di masa lalu, hukuman itu dibayar dalam bentuk barang berharga tradisional seperti guci keramik atau gong, namun saat ini denda tersebut dibayar dengan uang tunai. Banyak konflik masyarakat yang terus ditangani menurut hukum adat, bukan menggunakan hukum perdata. Kepemilikan tanah umumnya masih diselenggarakan melalui mekanisme hukum adat, meskipun sertifikasi tanah formal menjadi lebih umum ketika nilai tanah meningkat. Tanah diwariskan dari orang tua, umumnya melalui warisan lisan sebelum kematian orang tua bukan dengan menggunakan surat wasiat tertulis. Jika hal tersebut belum diperjelas sebelum kematian, distribusi biasanya dibuat oleh anak laki-laki tertua. Norma/nilai warisan bervariasi sedikit di antara tujuh desa, dengan mayoritas masih mendefinisikan norma distribusi setara antara semua anak tanpa memandang jenis kelamin, tetapi dengan beberapa desa berpopulasi mayoritas Muslim (misalnya, Sei Ahas) mengikuti norma Banjar dan cenderung membuat distribusi kepemilikan dalam rasio 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Kepemilikan tanah yang berdasarkan hukum adat tidak selalu diakui oleh pemerintah (atau tidak dikelola secara penuh sesuai dengan sistem tradisional), yang dapat menyebabkan konflik.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-18
Salah satu isu tertentu adalah kasus di mana ijin yang dikeluarkan, atau status lahan berubah menjadi beberapa bentuk kawasan konservasi (seperti yang terjadi sehubungan dengan cagar orangutan BOSF), dan akses masyarakat ke daerah-daerah tertentu menjadi terbatas atau terjadi penegakan hukum yang lebih kuat. Dalam beberapa kasus, gambaran ini juga diperumit oleh fakta bahwa orang-orang dapat membuat klaim atas tanah yang tidak pernah benar-benar dibudidayakan (seperti dikomentari lebih lanjut di bawah); namun, budidaya adalah tindakan dasar yang menetapkan hak atas tanah menurut hukum adat Dayak.
Gambar II-9. Tempat-tempat Keramat di Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (Sumber PT URS dan IAFCP, 2012).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-19
5. Agama Agama yang dominan di daerah tersebut adalah Islam, diikuti oleh Kristen Protestan dan sebagai Katolik. Keyakinan tradisional Hindu adalah agama animisme atau sistem kepercayaan yang berhubungan secara eksklusif dengan Masyarakat Asli Kalimantan. Mengingat Ideologi Negara Indonesia Pancasila, dimana hanya lima agama (awalnya, sekarang enam - Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu akhir-akhir ini) secara resmi diakui dan orang diwajibkan oleh hukum untuk memeluk salah satu agama 'monoteistik' ini, sistem Kaharingan telah 'diakomodasi' sebagai Hindu-Kaharingan atau Kaharingan. Namun dalam kenyataannya, adalah umum bagi masyarakat Dayak untuk secara resmi mengaku salah satu agama yang dominan tetapi dalam prakteknya mengikuti kepercayaan tradisional mereka, atau hibrida dari kepercayaan dan praktek dari Kaharingan dan salah satu agama yang dominan. Banyak orang Kristen di daerah itu, misalnya, masih melakukan ritual Kaharingan dan mereka yang secara nominal 'Muslim' dapat membuat persembahan kepada roh-roh Kaharingan sebagai imbalan atas kejadian yang dirasakan sebagai 'keberuntungan' yang diberikan oleh mereka. 6. Gender Terdapat suatu bias patrilineal dalam budaya Dayak Kapuas (Kapuas Dayak mengikuti aturan patrilokal; pasangan yang sudah menikah tinggal di desa asal suami). Banyak masyarakat Dayak lainnya, sebaliknya, cenderung uxorilocal (pasangan tinggal di desa asal istri).Isu-isu gender ini berhubungan juga dengan baseline mata pencaharian, dibahas di bawah, di mana beban yang ditanggung perempuan adalah signifikan. Kesuburan relatif tinggi dan wanita cenderung terlibat dalam kegiatan yang lebih padat karya tapi kurang menarik secara ekonomis. Pembukaan lahan dan penggunaan api secara tradisional menjadi tugas laki-laki orang Dayak Kapuas. Peran perempuan telah berubah sedikit, seperti menyadap karet adalah suatu tugas yang dibagi sama oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung bertanggung jawab untuk tugas-tugas utama seperti manajemen pembibitan, tetapi mereka tidak memiliki akses dan kontrol atas sumber daya keuangan. Kepemilikan adat atas tanah terfokus pada laki-laki, dengan pengecualian bagi hadiah perkawinan yang disebutkan dalam catatan kaki di atas, dan perempuan (bahkan dari satu perempuan kepala keluarga) mengalami kesulitan untuk memiliki kontrol atas tanah. 7. Kesehatan dan Pendidikan Pada wilayah kerja KPHL Model Kapuas, akses pada pelayanan kesehatan dan sanitasi yang layak sangat rendah, memberikan kontribusi pada angka diare yang tinggi pada anak balita dan angka yang tinggi pada gejala penyakit pada penduduk secara keseluruhan. Pernah dinyatakan, bahwa pada bulan Juli 2011 misalnya, delapan orang dari Katimpun didiagnosis terkena ‘kolera’ karena meminum air dari Sungai Kapuas. Meskipun diagnosisnya mungkin tidak tepat (seharusnya 'disentri'), penduduk desa ini memerlukan perawatan medis menggunakan infus. Mayoritas (95%) rumah tangga menggunakan sungai untuk buang air besar. Hanya 3% dari
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-20
rumah tangga memiliki tangki septik. Sebagian besar rumah tangga (74%) menggunakan toilet bersama yang hampir selalu terletak di atas rakit yang mengambang di atas sungai, di dalam bilik kecil dengan lubang di lantainya. Sumber air untuk 88% rumah tangga di daerah adalah sungai, dan seringkali air untuk mandi dan kebutuhan rumah tangga diambil dari rakit apung yang sama yang digunakan untuk buang air besar. Buang air besar, mandi, dan seringkali pengambilan air minum dilakukan dalam jarak yang berdekatan. Air tanah merupakan sumber air yang hanya umum digunakan untuk mandi/minum di dalam E Blok (dan bahkan terutama di PetakPuti), di mana 17% dari rumah tangga mendapatkan air menggunakan pompa, mayoritas (77%) dari sumber-sumber air tanah ini terletak lebih dari 10 meter dari tempat buang air besar sebagaimana yang disarankan pemerintah. Aspek lain dari kesehatan yang buruk di daerah tersebut adalah prevalensi yang tinggi pada infeksi pernafasan akut, terutama selama periode kabut asap yang terjadi selama periode curah hujan yang rendah maupun saat pembukaan lahan menggunakan api, sebelum melakukan penanaman dan setelah panen. Penelitian rinci yang dilakukan oleh mitra KFCP, CARE, telah menunjukkan dampak yang besar dari paparan asap terhadap tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Mereka yang bekerja di atas rakit di Sungai Kapuas dan di Sungai Muroi pada pertambangan emas aluvial dilaporkan mengalami paparan penyakit yang tinggi dari malaria dan tifus. Secara umum, dapat dikatakan bahwa di daerah tersebut memiliki standar gizi yang cukup rendah, dimana sebagian besar rumah tangga membelanjakan sedikit untuk sayuran segar (dan mereka tidak banyak menanam sayuran sendiri). Sebagian besar intake protein lokal berasal dari segar ikan (atau lebih sering ikan kering) atau telur. Program kesehatan anak menekankan pada peningkatan gizi bagi bayi dan suplemen bagi anak dengan dosis vitamin A dan obat cacing. Udang sungai dapat ditangkap dalam jumlah besar, mungkin mengandung merkuri dengan kadar yang tinggi, seperti juga pada ikan yang berada pada rantai makanan yang lebih tinggi, seperti ikan baung. Banyak anak-anak yang tidak menerima pendidikan sama sekali. Sekitar 30 anak-anak usia sekolah dasar (6-12 tahun) yang tinggal di dukuh Taburu (yang dikunjungi selama pengkajian ini) tidak pernah mengikuti sekolah, orangtua mereka juga tidak berharap mereka akan sekolah. Biaya bahan bakar untuk mencapai sekolah di Tumbang Muroi terlalu tinggi, anak-anak di sini diharapkan untuk dapat mulai menyadap karet pada usia 8, anak-anak perempuan akan menikah pada usia 14. Tingginya angka buta huruf, mencerminkan rendahnya tingkat sekolah, sangat lazim di Tumbang Muroi dan dusun-dusunnya di Teluk Kajang dan Tanjung Kelanis. Kedua dusun tersebut memiliki sekolah-sekolah bukan negeri yang menerima dana dalam jumlah yang kecil dari yayasan, tapi para guru disebutkan jarang hadir di kelas (dan staf administrasi kabupaten akan menyebutkan bahwa banyak anak-anak dari komunitas ini jarang hadir di sekolah dengan berbagai alasan, karena diminta untuk bekerja oleh orang tua mereka di usia muda). Fasilitas yang kecil untuk SD di Tuanan memiliki dua orang guru, yang masing-masing mengajar tiga kelas. Guru-guru yang ditugaskan ke desa-desa lain juga dilaporkan hanya datang secara minimal karena mereka sering bolak-balik dari desa-desa permukiman lain dan tidak dapat menanggung biaya bahan bakar.Secara keseluruhan, perempuan Dayak Kapuas kurang berpendidikan dibandingkan laki-laki. Sementara proporsi yang sama dari kedua jenis kelamin telah menerima tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan lebih banyak perempuan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-21
mengikuti sekolah menengah, beberapa dari perempuan tersebut akan melanjutkan sekolahnya dibandingkan dengan laki-laki dan proporsi yang lebih besar adalah laki-laki telah menerima pendidikan tinggi. 8. Isu-isu dan Karakteristik Kelembagaan Seperti desa-desa lainnya di Indonesia, struktur pemerintahan desa di hampir semua desa di wilayah bekas PPLG memiliki ruang untuk perbaikan. Mungkin terdapat kapasitas yang terbatas dari kepala desa, dukungan administrasi minimal dan peningkatan kapasitas yang mereka terima yang minimal, dan juga dana terbatas yang mereka miliki baik untuk melakukan program pembangunan desa atau memenuhi tugas mereka; dalam beberapa kasus peran mereka sebenarnya di dalam masyarakat adalah nominal. Para anggota organisasi lainnya yang terkait dengan pemerintah desa juga sering kali memiliki kemampuan terbatas yang serupa untuk mengelola tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab nominal mereka di lingkungan yang sulit dengan dukungan pemerintah yang sangat sedikit. Meskipun pemerintah pusat telah membentuk program khusus seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – lihat catatan pada pemerintah kabupaten dalam bab sebelumnya) untuk memberikan masyarakat dengan bantuan pembangunan desa, perencanaan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung lembaga-lembaga desa ini, umumnya mempunyai efektivitas yang terbatas dalam lokasi terpencil ini. Di desa-desa tradisional, lembaga-lembaga dan pemimpin adat dapat, pada prinsipnya, menyediakan mekanisme untuk mengurangi atau menengahi konflik, sebagaimana dijabarkan dalam Bab 7 (Dampak dan Mitigasi) di bawah mekanisme pengaduan KFCP. Kelompok-kelompok agama juga dapat melayani sebagai fungsi penghubung, membantu mengatasi perbedaan di antara anggota mereka sendiri dan jemaat lain. Namun demikian, lembaga-lembaga ini tidak selalu terbukti efektif (di seluruh Indonesia) dalam peran yang mereka kuasai, yaitu dalam menegakkan hukum adat atau fungsi kelembagaan. Di banyak desa, organisasi masyarakat yang didirikan oleh pemerintah atau untuk program pemerintah memiliki fungsi yang terbatas. Hal ini sebagian disebabkan oleh cara top-down dalam menetapkan organisasi masyarakat ini dan sikap tradisional otoritas desa terhadap pembentukan kelompok perempuan, kelompok pemuda dan beberapa kelompok jenis lainnya, termasuk kelompok adat dan agama. Pemerintah memberikan dukungan yang sangat terbatas untuk kelompok-kelompok ini dan biasanya hanya dalam tahap awal perkembangan mereka. Dewan desa sering terutama diwakili oleh anggota elit lokal, tidak mewakili mayoritas masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kadang-kadang desa sendiri meremehkan pentingnya kelompok masyarakat. 'Elit' desa berbeda sifat dari satu tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Kepemimpinan desa adat (yang memonopoli kekuasaan sebelum tahun 1960-an) sering mewarisi kekuasaan dari kerabat dekat, yang menunjukkan kompetensi dalam peperangan atau dalam ajudikasi hukum adat. Sejak tahun 1960 para kepala desa diminta untuk bisa membaca dalam rangka untuk beroperasi sebagai fungsionaris terendah dari birokrasi negara. Suatu tingkat
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-22
kemampuan membaca fungsional yang cukup tinggi tetap menjadi prasyarat bagi pemegang kantor di posisi pemerintahan desa. Banyak pemimpin desa adat (mantir) yang mungkin berasal dari garis keturunan kepemimpinan tradisional; beberapa menjadi menonjol melalui lembaga-lembaga keagamaan (misalnya sebagai guru Islam yang terkait dengan masjid). Beberapa anggota masyarakat yang mendapat posisi otoritas dalam komunitas ini telah bergabung dengan masyarakat dan memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari kondisi umum berlaku (seperti guru sekolah dasar atau tokoh yang aktif di urusan gereja). Elit desa juga diwakili oleh mereka yang telah berhasil dalam usaha berbagai bisnis - sebagai penjaga toko, dalam bisnis penebangan illegal, sebagai orang-orang yang berspekulasi dalam pendanaan pembangunan tatas, sebagai pembuat perahu yang terampil, sebagai perantara dalam perdagangan karet, ikan atau bahan bakar, atau hanya sebagai pekerja keras yang telah mengumpulkan dan memiliki kebun karet yang luas dan dapat mempekerjakan orang lain dalam pekerjaan ini. Jaringan sosial desa tetap didominasi oleh hubungan kekerabatan. Sementara di beberapa komunitas tetap dalam satu kekerabatan, kelompok kerabat yang diperluas (masyarakat Tanjung Kalanis adalah contoh yang baik tentang hal ini), yang lainnya dapat dicirikan sebagai sejumlah pesaing darikelompok-kelompok kekerabatan. Pemilihan untuk posisi kepemimpinan desa dalam keadaan ini dapat dipahami sebagai kompetisi untuk kekuasaan dan manfaat yang menyertainya di antara saingannya, kelompok sosial yang berafiliasi secara longgar. Faksi-faksi masyarakat yang ada di banyak desa-desa dan bagi mereka yang menampilkan sebagai 'anti-KFCP', posisi mereka juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari politik desa yang lebih luas. Sebagai contoh, ketika suatu faksi masyarakat yang mungkin telah gagal dalam mempertahankan posisinya dalam kepemimpinan masyarakat setelah pemilu desa, atau tidak dipilih untuk peran KFCP terkait seperti TP atau TPK, dan menjadi tidak puas, faksi-faksi sudah ada dapat menambahkan suatu sikap anti-KFCP pada identitas mereka yang sudah ada. Pemerintah sejak Reformasi pada tahun 1998 telah melembagakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemerintah desa lebih demokratis dan akuntabel/bertanggung jawab. Situasi ini tentu telah meningkat selama dekade terakhir, namun proses demokrasi belum benar-benar menjadi tertanam dalam masyarakat. Berdasarkan pengamatan seperti ini dari studi sosial sebelumnya di daerah ini, KFCP telah berusaha untuk membantu mendirikan kelompok-kelompok yang akan menjalankan atau memonitor kegiatan proyeknya, TPK dan TP, secara demokratis dan berdasarkan sosial partisipatif sepenuhnya. Hal ini dijelaskan kemudian dalam dokumen ini. Pengusaha desa memelihara hubungan bisnis dengan kepentingan bisnis yang lebih besar di Kuala Kapuas atau Banjarmasin. Hal ini sangat jelas terjadi ketika kegiatan penebangan ditegaskan, tetapi juga berlaku bagi mereka yang berdagang di ikan kering atau karet (atau produk lokal lainnya). Jaringan lain selain hanya komersial juga dapat diatur antara masyarakat setempat dan konteks yang lebih luas secara regional dan nasional, dengan beberapa LSM (misalnya) yang ingin memperluas lingkup aktivitas mereka ke tingkat lokal, termasuk dengan merekrut personel dari desa-desa ini. 9. Pemerintah dan organisasi-organisasi tingkat desa
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-23
Hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat tingkat desa, serta lembaga pemerintah kabupaten dan kecamatan, umumnya tidak mapan. Ini adalah berkaitan dengan hubungan rutin serta pelaksanaan program, termasuk program-program sosial pemerintah yang telah ada dari waktu ke waktu - misalnya, BLT (Bantuan Langsung Tunai: hibah yang dibuat untuk keluarga miskin untuk mengimbangi kenaikan harga BBM), RASKIN (beras gratis yang didistribusikan kepada rumah tangga miskin), dan program PNPM. Dukungan pemerintah sering tidak digunakan dengan efektivitas yang penuh. Sebagai contoh, mungkin ada perbaikan yang dilakukan dalam organisasi penyediaan alat-alat pertanian, identifikasi penerima manfaat, menjalankan layanan penyuluhan (terhambat oleh dana yang terbatas), kapasitas/keterampilan penyuluh dan pengelolaan intervensi. Proses Pembangunan Jangka Menengah Perencanaan (RPJM), yang seharusnya sangat partisipatif, mungkin tidak selalu demikian dalam prakteknya yang kadang-kadang hanya melibatkan kepala desa dan sekretaris desa dan kadang-kadang kepala seksi dan/atau anggota masyarakat lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Jika ada informasi yang terbatas tersedia bagi dan keterlibatan yang minimal dari anggota masyarakat, ini biasanya menghasilkan kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap perencanaan program desa dan pelaksanaannya. KFCP telah melakukan upaya tertentu untuk memperkuat proses perencanaan desa. Penguatan pemerintah daerah (serta lembaga adat pada umumnya) tampaknya menjadi suatu elemen penting dalam keberhasilan banyak intervensi, termasuk KFCP. KFCP telah memberikan dukungan pengembangan kapasitas kepada pemerintah desa dan masyarakat dalam mengantisipasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), termasuk peta tematik aset, kepentingan dan prioritas untuk masing-masing desa. Camat dari Mantangai telah mengatakan bahwa KFCP telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan program peningkatan kapasitas mereka di desa-desa dan dalam pemberian bantuan kepada tujuh desa dalam perumusan rencana pembangunan lima tahun mereka. Dia telah meminta agar KFCP memberikan bantuan serupa kepada kecamatan, dengan peningkatan kapasitas bagi staf dan membantu dalam merumuskan Rencana Pembangunan Lima Tahun mereka. Inisiatif tersebut dapat menjadi bagian dari masa depan kegiatan penguatan kelembagaan KFCP. Demikian pula, ada alasan yang kuat untuk bekerja dengan sistem dan pemimpin adat, serta pemangku kepentingan lainnya, untuk mendukung upaya dalam memetakan dan merencanakan kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam secara lebih umum. 10. Damang dan Mantir Damang yang dipilih setiap enam tahun oleh para kepala desa, kepala Badan Permusyawaratan Desa dan tiga mantir desa dari setiap desa di kecamatan. Mereka dapat memegang jabatan sampai dua periode. Secara resmi damang menunjuk tiga mantir desa, atas saran yang dikirimkan kepadanya dari jemaat desa, sehingga pengangkatan tersebut secara efektif merupakan formalisasi hasil pemilihan desa bagi mantir mereka. Hal ini sesuai dengan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-24
peraturan nasional, yang telah diberlakukan sejak era Soeharto. Surat suara rahasia digunakan. Semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih. Tiga mantir desa kemudiansetuju menunjuk salah satu dari mereka menjadi kepala mantir (mantir ketua). Ini tidak secara otomatis mengikuti senioritas, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan kebugaran (kesehatan). Sistem mantir adalah sistem otoritas tradisional yang sangat tua. Hal ini sekarang diakui oleh negara dan tunduk pada proses demokrasi, yang tidak berlaku selama masa kolonial Belanda. Tidak benar untuk menegaskan bahwa sistem ini tidak berfungsi – hal ini tidak pernah berhenti berfungsi, dan otoritas mantirs paling dihormati oleh komunitas mereka. Para mantirs tidak diakui secara resmi perannya, tapi ini adalah murni masalah prosedural. Kurangnya pengakuan resmi adalah karena salah satu alasan utama (sebagaimana disadari oleh semua orang dalam masyarakat); jika Bupati menerbitkan surat pengangkatan resmi untuk mantir kepada posisi mereka (surat keterangan), maka pemerintah kabupaten akan harus membayar gaji mereka pada tarif yang ditentukan untuk pegawai negeri dalam Peraturan Pemerintah Propinsi No 16/2008 tentang Lembaga Adat – gaji eselon 3 untuk damang dan gaji eselon 5 untuk mantir. Semua masyarakat mengetahui bahwa kendala utama adalah anggaran – kabupaten tidak memiliki cukup uang untuk membayar 460 mantir yang tercatat. Pengembangan kapasitas yang dibutuhkan oleh mantir di wilayah KPHL Model Kapuas, pada dasarnya karena mereka memiliki peran baru; hak untuk mengeluarkan SKTA sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No 13/2009 tentang Tanah Adat. Hal ini membutuhkan keterampilan administrasi dan kantor di mana beberapa mantirs mungkin tidak memilikinya, kecuali mereka telah memiliki pengalaman (sebagaimana dimiliki oleh beberapa) sebagai kepala desa, yang mengeluarkan SKT biasa yang mensertifikasi hak tanah desa. 11. Mata Pencaharian Secara umum, orang Dayak Kapuas mempraktekkan sistem perladangan berpindah menggunakan metode tebang dan bakar dan menghasilkan beras untuk kebutuhan hidup, menyadap karet dari pohon yang ditanam dan menjualnya kepada pedagang, dan menangkap ikan untuk konsumsi dan dijual. Secara tradisional mereka mengumpulkan hasil hutan seperti gemor (kulit kayu dari pohon Alseodaphne coriacea), dan rotan, meskipun kegiatan ini telah menurun secara dramatis sebagaimana disiskusikan di bawah. Seperti di banyak bagian Kalimantan, sistem pertanian ladang secara tradisional memerlukan area yang lebih luas disediakan bagi masyarakat untuk mempertahankan hidup (dibandingkan dengan bentuk-bentuk produksi yang lebih intensif), karena periode bera yang panjang. Demikian pula, hambatan untuk perbaikan seperti biaya teknologi, pestisida, pupuk dll. memiliki suatu efek yang membatasi pada pengembangan potensi dan perluasan dari beberapa pilihan mata pencaharian (seperti beras dan pertanian karet). Meskipun pola penghidupan umum seperti ini, strategi mata pencaharian tertentu berbeda di antara desa dan antara blok yang tergantung pada kondisi hutan tersisa yang mereka akses. Mata pencaharian utama adalah: budidaya padi ladang, berkebun karet, rotan, menebang kayu, mengumpulkan kulit gemor dan damar, menangkap ikan dan berburu, serta menambang emas dan zircon.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-25
12. Teritorial dan Sumber Daya Rezim kepemilikan lahan di wilayah 14 masyarakat tersebut secara luas dapat dibagi menjadi dua kelas umum. Terdapat daerah-daerah yang terutama dicirikan oleh budidaya di tanah mineral, di mana kepemilikan terutama individu atas petak tanah tertentu yang diklaim. Lalu ada daerah yang sebagian besar dalam daerah gambut dalam, dengan nilai pertanian yang kecil, dan di mana tidak ada klaim tertentu untuk kepemilikan sebagai akibatnya. Di daerah gambut dalam, akses ke sumber daya umumnya telah ditandai sebagai terbuka untuk setiap atau semua pihak, terlepas dari apakah mereka anggota masyarakat atau tidak. Secara umum, hukum adat Dayak mengatur bahwa para pembuka lahan asli dan penggarap suatu blok tanah dan ahli waris mereka berhak untuk 'kepemilikan' atas tanah tersebut. Kepemilikan dalam situasi ini menunjukkan suatu 'spesies' hak kepemilikan (hak milik) tidak hanya sebagai hak penggunaan (hak pakai), apakah ini diakui oleh hukum negara atau tidak. Lubis (2011) memperinci konsepsi lokal kepemilikan tanah, yang ditentukan terutama oleh usaha orang untuk mengakses dan mengeksploitasi sumber daya, dan oleh penghalang alami untuk produksi, bukannya didorong oleh kebiasaan teritorial atau keturunan, misalnya. Di masyarakat daerah Blok A dan Blok E Eks PLG, banyak tanah yang berada dalam beberapa kilometer dari Sungai Kapuas (dan pada tingkat lebih rendah di Sungai Mantangai) telah dibuat tunduk pada kepemilikan individu melalui tindakan budidaya padi dan melalui penanaman lahan ini dan lainnya dengan pohon karet atau buah-buahan dari satu jenis atau yang lain (misalnya, dengan bambu atau singkong, atau jenis kayu seperti sengon atau akasia juga akan berfungsi untuk membentuk kepemilikan tersebut). Penanaman pohon buah-buahan yang sering berfungsi untuk menandai klaim yang menerus untuk suatu kepemilikan, bahkan jika tanah tersebut secara efektif telah kembali ke hutan sekunder (dalam hal ini orang Dayak mungkin menganggap bahwa itu hanya melewati masa bera). Klaim untuk kepemilikan individu juga dapat dilakukan melalui tindakan budidaya yang secara tradisional terpelihara dalam memori kolektif masyarakat dan diturunkan melalui transmisi lisan. Lembaga-lembaga hukum negara Indonesia juga telah mengesahkan sejumlah proses birokrasi tertulis yang telah dimaksudkan untuk memperkuat klaim untuk kepemilikan tersebut melalui bentuk-bentuk yang lebih positif berupa bukti (yang bersifat dokumenter). Hal ini mulai dari deklarasi tertulis yang sederhana dari pemilik tanah nominal (surat pernyataan) hingga pernyataan pemilik tanah yang diperkuat oleh saksi tambahan dari tetangga dan aparat desa. Dengan demikian, sertifikat tanah resmi juga telah menerima izin dari kecamatan yang berwenang dan/atau lembaga pemerintah kabupaten dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara konflik atas klaim tersebut untuk hak atas tanah sering terjadi (seperti, misalnya ketika ahli waris yang bersaing saling mengklaim), lebih sering adalah pertengkaran atas batas antara blok tanah. Hal ini mungkin terjadai di mana fitur alami daripada pagar cenderung dipakai untuk menandaibatas. Kebanyakan perselisihan tersebut umumnya dapat diselesaikan di tingkat desa, baik melalui banding kepada kepala desa, damang, atau keduanya secara bersama-sama.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-26
Rezim kepemilikan sehubungan dengan area pertanian yang memiliki nilai yang kecil - yaitu, area di tanah gambut dalam - lebih rumit. Tanah ini secara tradisional menjadi suatu sumber daya yang tersedia untuk siapa pun yang memilih untuk berburu, menangkap ikan atau mencari pakan di dalamnya. Akses tidak terbatas pada warga desa, tetapi terbuka untuk semua - setidaknya secara teoritis. Dalam prakteknya, relatif sedikit orang luar yang akan menggunakan sumber daya tersebut berdasarkan kondisi yang ada karena biaya transportasi dan karena ketidaknyamanan atau akses akan jauh melebihi manfaat yang mungkin ada. Hal ini hanya akan berubah ketika ini menjadi layak untuk mengakses komoditas dengan nilai yang sangat tinggi - terutama kayu di daerah-daerah gambut dalam (dan emas aluvial di tempat lain). Sementara di daerah gambut dalam, terdapat sedikit manfaat untuk membuat klaim untuk hak atas petak tanah, ada dua jenis utama sumber daya yang hak kepemilikan umumnya telah diakui di tingkat masyarakat (meskipun klasifikasi pemerintah tentang tanah, yang mengantarkan kepemilikan individu). Hal ini adalah beje, parit yang digali menggunakan tangan di mana ikan akan dikumpulkan dan dipanen secara musiman, dan tatas yang digali kadang-kadang untuk jarak yang sangat jauh, untuk memungkinkan log kayu dihanyutkan dari rawa gambut ke sungai. Dalam kedua kasus, dasar untuk mengklaim kepemilikan adalah investasi tenaga kerja yang dibuat dalam membangun sumber daya tersebut. Dana yang diperlukan untuk membayar upah kepada mereka yang menggali tatas terutama bisa cukup besar. Sementara beje yang kebanyakan digali oleh para anggota masyarakat setempat, beberapa tatas didanai oleh investor dari luar masyarakat atau bahkan dari wilayah lain – terutama mereka yang terlibat dalam industri kayu. Tatas lainnya yang dikapitalisasi oleh beberapa anggota masyarakat yang lebih kaya. Sementara semua bebas untuk menggunakan tatas sebagai sarana transportasi kayu dan komoditas lain yang diperoleh di dekatnya, para pemilik saluran ini dilaporkan mengenakan biaya sekitar 10% dari nilai sumber daya kayu yang diangkut di sana (komoditas lain baik yang dikenakan biaya pada tingkat yang lebih rendah atau tidak sama sekali, misalnya gemor dan rotan). Pembangunan saluran drainase untuk PPLG dan pembangunan pemukiman transmigrasi di daerah tersebut (banyak di Mantangai Tengah dan Mantangai Hulu) membawa masuknya orang-orang baru yang diberi hak kepemilikan tanah. Para transmigran diberi hibah dua hektar tanah per rumah tangga sebagai tanah kebun, serta blok untuk rumah. Perubahan selanjutnya ke sistem tradisional kepemilikan lahan Dayak di daerah ini yang diprakarsai oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) ketika perusahaan minyak sawit didorong untuk membangun perkebunan di daerah tersebut. Persaingan klaim atas hak tanah antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat lokal yang menuntut hak-hak adat telah menjadi suatu masalah sengketa selama beberapa dekade. Negara memiliki suatu kepentingan dalam mempromosikan klaim pemerintah kepada otoritas atas wilayah negara dan semua sumber dayanya; masyarakat lokal di sisi lain memiliki kepentingan mendasar dalam melegitimasi klaim hak kepemilikan berdasarkan akses dan penggunaan sebelumnya, dan hak-hak yang diberikan oleh kedekatan fisik. Sarana untuk melegitimasi persaingan klaim ini juga bervariasi. Hak adat atas tanah secara tradisional telah dikomunikasikan dan disahkan dalam proses lisan, seperti melalui pernyataan di hadapan parasaksi warisan, atau melalui putusan hukum adat yang juga telah 'direkam' sebagai pernyataan publik ketimbang keputusan tertulis (seperti dalam proses hukum perdata).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-27
Akibatnya, sebagian besar lahan dalam domain di banyak desa di Kalimantan tidak resmi bersertifikat. Hal ini terutama terjadi di daerah ladang padi yang dihuni oleh kebanyakan masyarakat Dayak, di mana rumah tangga mengklaim lahan yang luas, banyak yang merupakan lahan bera pada satu waktu. Dengan kata lain, 'hak kepemilikan' untuk sebagian besar lahan adalah 'terdaftar' dalam memori kolektif anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya, dan adat serta otoritas desa lainnya secara lebih kuat. Salah satu faktor yang menghambat konversi lahan di bawah suatu ‘sistem hak secara lisan' menjadi bentuk hak formal, tertulis dan terdaftar (sesuai dengan UU Pokok Agraria No 5/1960 dan peraturan yang menyertainya) adalah bahwa ini memerlukan biaya yang cukup banyak untuk melakukannya. Di lahan daerah Blok A dan E, masyarakat umumnya belum menganggap hal itu sebagai tindakan yang berguna karena rendahnya nilai sebagian besar lahan (tidak memiliki harga pasar yang signifikan karena sebagian besar berada begitu jauh dari daerah dengan infrastruktur vital dan jasa). Tarif standar untuk mengamankan suatu bentuk yang paling sederhana hak atas tanah – adalah SKT, yang disaksikan oleh kepala desa dan secara resmi disetujui oleh Camat – adalah Rp 1 juta per hektar. Ini setara, lebih atau kurang dengan pendapatan satu bulan untuk seseorang dengan satu hektar karet produktif. Tempat-tempat dimana anggota masyarakat telah memiliki SKT sering memasukan daerah di mana suatu bisnis besar telah berusaha untuk memperoleh tanah. Hukum Agraria dan peraturan selanjutnya menentukan hak masyarakat atas kompensasi untuk tanah dan tanaman atau kebun pada lahan jika dibebaskan oleh perusahaan. Peraturan ini juga menetapkan bahwa hak atas tanah yang tidak disertifikasi akan diakui (dan diberi kompensasi) jika ada bukti bahwa tanah tersebut telah dibudidayakan secara berlanjut. Jika anggota masyarakat tidak menerima kompensasi, itu mungkin karena tidak ada bukti yang meyakinkan mengenai budidaya di lahan tersebut. Hukum adat Dayak juga menegaskan hak untuk tanah tersebut (atau hak pakai) hanya dibentuk melalui tindakan budidaya (atau, di daerah ini, melalui pembangunan tatas, yang memberikan hak atas tanah di dekatnya). Dalam banyak kasus, lahan yang diklaim pada kenyataannya tidak pernah dibudidayakan karena terlalu jauh dari Sungai Kapuas untuk menjadi lokasi yang nyaman bagi pertanian. Hal ini hingga kanal PPLG memberikan akses ke daerah yang jauh – tapi ini hanya terjadi setelah 1996, dan bahkan setiap daerah budidaya yang terutama sangat dekat dengan kanal utama. Pola adat penggunaan lahan telah terpengaruh paling radikal oleh menjamurnya pembalakan (terutama dari 2001-2003), ketika banyak orang membangun sistem drainase kecil untuk mengangkut kayu dari hutan, sehingga memperoleh hak handil dan tatas dari pekerjaan tersebut. Hal ini tentu telah mengubah situasi kepemilikan lahan. Sebelum ini, banyak orang hanya mengklaim hak kepemilikan atas tanah tidak lebih dari sekitar lima kilometer dari permukiman mereka, tetapi pekerjaan drainase telah memperpanjang akses fisik dan kemungkinan untuk melakukan klaim kepemilikan tanah melalui penanaman pohon buah atau karet di sepanjang tepi kanal lebih jauh dari lagi, mengubah tingkat klaim sebelumnya untuk hak tanah. Sementara perbedaan antara hak atas tanah antara norma-norma adat Dayak dan prosedur administrasi nasional sampai batas tertentu merupakan hasil konflik antara rezim yang berbeda dari komunikasi dan legitimasi, pada tingkat yang lebih dalam konflik ini adalah indikasi dari persaingan siapa yang mengontrol akses ke sumber daya paling berharga. Semua pihak yang terlibat dalam kompetisi ini cenderung mengajukan pembenaran untuk klaim
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-28
mereka berdasarkan pertimbangansatu jenis etis atau yang lain; pada saat yang sama motif sederhana keuntungan keuangan yang paling sering berhasil. Untuk sebagian besar persaingan memperebutkan prioritas klaim untuk legitimasi terhadap rezim berbagai hak atau kontrol atas tanah telah tergantung tepatnya pada pertanyaan di mana aliran dari manfaat finansial (dan pihak mana yang mengendalikan hal itu). Pertimbangan tersebut cenderung terbukti menentukan bagi setiap rezim manajemen kehutanan dan lahan gambut dalam waktu dekat. Dalam mendukung pembangunan KPHL Model Kapuas, Pengelola KPHL membutuhkan dukungan parapihak yang maksimal, pembangunan KPHL Model Kapuas menjadi KPHL yang utuh membutuhkan banyak sumberdaya manusia, informasi dan teknologi, serta dana yang besar. Pembangunan KPHL Model Kapuas tidak dapat/tidak mampu hanya dibebankan kepada sektor publik (Pemerintah) saja. Sehingga, akses kepada parapihak menjadi sangat penting. Dipihak lain, sejak Kalimantan Tengah menjadi Provinsi Percontohan Pelaksanaan REDD+ tahun 2010, maka banyak pihak yang telah, sedang dan akan melakukan kajian tentang seluruh aspek kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peluang bagi pengelola KPHL Model Kapuas untuk mendapatkan mitra dan akses cukup terbuka luas dengan memanfaatakan kehadiran dan keberadaan parapihak tersebut. Parapihak yang potensial sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan KPHL Model Kapuas, secara ringkas disajikan pada Gambar II-10. D. Data Informasi Ijin-ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan di Dalam Wilayah Kelola Ijin-ijin yang terkait dengan: IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPHHK, IPHHBK, IUPHJL, dan Lain-lain pada KPHL Model Kapuas masih belum ada.Akan tetapi, terdapat beberapa kegiatan yang telah pernah difasilitasi oleh Wetland International Indonesian Programme, Hibah dari Pemerintah Belanda dll. Saat ini, masih terdapat fasilitasi dari: Yayasan BOS, KFCP yang didukung oleh USAID dan REDD+ yang didukung oleh NORAD. E. Kondisi Posisi KPHL Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan
Pembangunan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, Rencana Kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi, Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten, RAD GRK, dan Strategi Daerah Kabupaten REDD+ Belum ada. Penyesuaian tata ruang mikro wilayah KPHL Model Kapuas, sebaiknya mengacu pada penataan zonasi yang dibuat dalam Renca Induk Eks PLG hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda Tahun 2009. Selanjutnya, Rasionalisasi Kawasan KPHL Model Kapuas disajikan pada Gambar II-11.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-29
Gambar II-10. Parapihak yang Potensial Sebagai Pendukung Pelaksanaan
Parapihak yang Dapat Menjadi
Mitra KPHL Model Kapuas
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-30
Pembangunan KPHL Model Kapuas.
Gambar II-11. Rasionalisasi Kawasan KPHL Model Kapuas (KFCP, 2012).
F. Isu Strategis, Kendala danPermasalahan Isu strategis, kendala dan permasalahan utama di dalam dan sekitar kawasan KPHL Model Kapuas yang dipisahkan dalam beberapa aspek, seperti: aspek kawasan, ekonomi, ekosistem, dan kebijakan, secara rinci disajikan pada Tabel II-8.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-31
Tabel II-8. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan Utama di Dalam dan Sekitar
Kawasan KPHL Model Kapuas
ASPEK ISU STRATEGIS PERMASALAHAN KENDALA
KAWASAN
Inventarisasi dan Tata Hutan
Belum Terlaksananya Tata Hutan
Belum Kuatnya Lembaga/Institusi yang Bekerja Ditingkat Tapak
Hutan Lindung Dianggap Masih Membatasi Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Kesempatan Dalam Memanfaatkan Hutan
Model Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung dan Jasa-jasa Lingkungan Belum Berkembang
SOSIAL
Hak Kelola dan Hak Pemanfaatan Lahan Masyarakat
Konflik Lahan
Masyarakat Ingin Menguasai Lahan Seluas Mungkin
Belum Dimanfaatkanya Lahan Secara Optimal
Kurang Dipahaminya Kegiatan Penggunaan Lahan Intensif
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Masih Dilakukan Masyarakat
Masi Terbatasnya Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dimanfaatkan
Intensitas dan Sebaran Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Kesadaran Akan Bahaya Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Rendah
Eks PLG Sesuai PP.26/2008 Termasuk Sebagai Kawasan Strategis Nasional
Belum Maksimalnya Alokasi Anggaran Pemerintah dalam Upaya Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan
Terdapat Beberapa Rencana Induk PLG yang
Ego Sektoral dalam Perencanaan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-32
ASPEK ISU STRATEGIS PERMASALAHAN KENDALA
Belum Padu Pembangunan Kawasan EKONOMI
Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat
Kegiatan UMKM Belum Berkembang
Akses Pasar Rendah
Pemungutan Kayu Masih Menjadi Salah Satu Usaha Ekonomi Penting Masyarakat
Belum Banyaknya Sumber-sumber Pendapatan Masyarakat yang Berkelanjutan
EKOSISTEM
Ekosistem Rentan dan Sulit Dipulihkan Kerusakannya
Belum Tuntasnya Upaya Rehabilitasi Hidrologi dan Vegetasi
Biaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Masih Tinggi dan Belum Dianggap Sebagai Investasi dalam Pembangunan
Wilayah KPHL Model Kapuas Berada pada Wilayah Gambut Tebal
Belum Dipahaminya Secara Baik Pengelolaan Kawasan Bergambut Tebal
KEBIJAKAN
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan
Pembentukkan Unit KPHL Memberikan Resiko Beban Anggaran Bagi Pemerintah Daerah
Belum Dipahaminya/Tergalinya Peluang Pengembangan KPHL Sebagai Sebuah Unit Usaha
Hutan Kemasyarakatan Belum Berkembang
Kurangnya Fasilitasi Pembangunan Hutan yang Berbasis Masyarak
Konsep Dasar Pembangunan KPHL Belum Banyak Dipahami
Beberapa Rencana Induk PLG yang Belum Padu
Belum Padunya Rencana Kerja Parapihak dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah KPHL
Ego Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-33
ASPEK ISU STRATEGIS PERMASALAHAN KENDALA
G. Organisasi Bentuk organisasi KPH Model Kapuas masih sangat sederhana dengan personil Satu orang KKPHL Model dan satu orang KasubBag TU. Sementara ini berupa UPTD yang strukturnya berada di bawah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas. Landasan pembentukan organisasi didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas. Sementara ini, masih belum adanya rencanauntuk menuju SKPD. Sedangkan rencana pengembangan SDM masih belum tersusun dengan baik.Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kabupaten Kapuas tersebut, secara ringkas disajikan pada Gambar II-12.
Gambar II-12. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kabupaten Kapuas (Dishutbun, Kab. Kapuas, 2012).
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUBBAG KEUANGAN SUBBAG PERENCANAAN SUBBAG TU
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG BUDIDAYA
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
BIDANG KELEMBAGAAN
SARPRAS
BIDANG TATAGUNA
HUTAN
BIDANG PENGELOLAAN &
PEMBINAAN HUTAN
BIDANG PERLINDUNGAN
HUTAN& KONSERVASI ALAM
SEKSI PERLINDUNGAN,
KONSERVASI ALAM & KEBAKARAN HUTAN
SEKSI PERBENIHAN
SEKSIPENGEMBANGAN
BUDIDAYA
SEKSI PERLINDUNGAN
TANAMAN
SEKSI PENGENDALIAN
MUTU HASIL
SEKSI PENGOLAHAN
SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PENYULUHAN
SEKSI PEMASARAN
SEKSI SARANA &
PRASARANA
SEKSI PENGEMBANGAN
INVESTASI
SEKSI KAWASAN DAN
PEMBANGUNAN HUTAN
SEKSI RENCANA
PENGUSAHAAN HUTAN
SEKSI INVENTARISASI,
DATA & PEMETAAN HUTAN
SEKSI PENGAWASAN
HUTAN & TINDAK PIDANA KEHUTANAN
SEKSI PENDAYAGUNAAN POLSUS & PMDH
SEKSI PRODUKSI &IURAN
HASIL HUTAN
SEKSI PENGOLAHAN &
PEREDARAN HASIL HUTAN
SEKSI REHABILITASI HUTAN
& LAHAN
UPTD KPHL MODEL KAPUAS
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………………………………………II. DESKRIPSI KAWASAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ----------------------------------------- II-34
H. Sarana dan Prasarana Kelengkapan Sarana dan prasaranaserta lain-lainnya, sudah mendapatkan dukungan awal melalui Kementerian Kehutanan. Daftar Sarana prasarana tersebut, secara rinci disajikan pada Tabel II-9.
Tabel II-9. Daftar Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan KPHL Model Kapuas.
NO JENIS BARANG JUMLAH UNIT
1. Mobil 1 2. Sepeda Motor 2 3. Komputer 6
4. LCD Proyektor 2
5. GPS 10
6. Kompas 10 7. Altimeter 10
8. Alat Ukur Pohon 5
9. Eksternal Hardisk 5
10. Printer 5
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………….… III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS --------------------------------------- III-1
III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
A. Visi Visi KPHL Model Kapuas, merupakan tujuan jangka panjang yang akan dicapai pada masa yang akan datang, sebagai impian/keadaan dimasa akan datang yang menjadi cita-cita pengelola KPHL Model Kapuas untuk dicapai pada akhir tahun 2022 dengan melakukan aktivitas pengelolaan kawasan. Visi KPHL Model Kapuas adalah: “Menjadi Pengelola KPHL Ekosistem Rawa Gambut Berkelanjutan yang Berkontribusi Besar Bagi Keberlanjutan Sumber-sumber Penghidupan Masyarakat yang Cerdas dan Sejahtera”. B. Misi Pernyataan misi (Mission Statement) sebagai sebuah visi tertulis merupakan bagian penting untuk dapat membuat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi. Misi KPHL Model Kapuas yang masih perlu dikembangkan sejalan dengan perubahan waktu, situasi dan kondisi, serta perlu dikomunukasikan secara baik dengan parapihak adalah: 1. Memantapkan prakondisi pengelolaan KPHL Model Kapuas. Misi ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas prakondisi pengelolaan kawasan hutan KPHL Model Kapuas yang akan dicapai melalui pemanfaatan dukungan fasilitasi, akses, komunikasi, edukasi dan peningkatan penyadartahuan parapihakserta penyusunan dokumen-dokumen rancangan teknis dari berbagai kegiatannya.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………….… III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS --------------------------------------- III-2
2. Mewujudkan perencanaan kawasan hutan KPHL Model Kapuas yang mantap. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kawasan hutan yang akan dicapai melalui penataan hutan dan pemantapan batas blok.
3. Mewujudkan pemanfaatan wilayah tertentu kawasan hutan KPHL Model Kapuas secara maksimal dan berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan, HHBK dan jasa lingkungan yang akan dicapai melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat dan meningkatkan peluang sektor swasta dalam berinvestasi.
2. Mengembangkan kelembagaan KPHL Model Kapuas hingga menjadi KPHL yang mandiri. Misi ini bertujuan untuk membangun organisasi KPHL Model Kapuas dengan struktur yang memadai dan kultur yang baik. Misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan SDM parapihak (Publik, Swasta dan Masyarakat) dalam aspek akademis, teknis dan profesionalisme dengan loyalitas dan dedikasi tinggi dalam mengelola dan memanfaatkan hutan rawa gambut.Misi ini akan dicapai melalui upaya-upaya pengembangan struktur organisasi, peran, hubungan antar peran, integrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riel, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, klik, profil, pola kekuasaan, dan lain-lain. Dari aspek kultural dikembangkan nilai, norma, dan aturan, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain.
3. Mewujudkan upaya-upaya rehabilitasi, konservasi dan revitalisasi kawasan hutan KPHL Model Kapuas. Misi ini bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem dalam mendukung keberlanjutan sumber-sumber penghidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Misi ini akan dicapai melalui kegiatan penanaman, pencegahan degradasi dan deforstasi hutan dan lahan serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alammelalui berbagai kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca yang rendah.
4. Mengembangkan sistem komunikasi dan sistem informasi pengelolaan KPHL Model Kapuas yang lebih efektif dan efisien, akurat dan terkini. Misi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan resource yang maksimal dari berbagai pihak yang akan dicapai melalui penggunaan teknologi dan sistem informasi geografi dan manajemen berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan.
C. Falsafah dan Motto Dalam perjalanannya, diyakini bahwa pengelola KPHL Model Kapuas akan sering mengalami benturan ataupun masalah-masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan. Masalah tersebut terkadang akan mempengaruhi tercapainya visi dan misi KPHL Model Kapuas. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan falsafah yang akan menuntun pengelola dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul serta menjadi bimbingan dalam beraktivitas sehari-hari. Falsafah tersebut disebut sebagai Kredo dan nilai-nilai dari kredo tersebut harus ditanamkan pada setiap hati dan tingkah laku karyawan. Kredo tersebut adalah: “Pengelola KPHL Model Kapuas, bertanggung jawab terhadap Pelestarian Ekosistem dan Peningkatan Akses Kemitraan dengan Parapihak”. Sehingga, motto yang ditetapkan dalam pengelolaan KPHL Model Kapuas adalah: “Petak, Danum tuntang Himba Panatau Pambelom” artinya: “Hutan,
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………….… III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS --------------------------------------- III-3
Tanah dan Air Sebagai Harta Penghidupan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas”. D. Pengembangan Organisasi Jika KPHL Model Kapuas sudah dapat beroperasi yaitu berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan sudah bukan merupakan KPH Model (saat ini masih sebagai UPTD pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas). Maka, organisasi KPH meskipun bidang kehutanan namun bukan/tidak identik lagi dengan organisasi kehutanan yang telah dibentuk dengan acuan PP No.41/2007. Sebab, KPHL Model Kapuas akan merupakan organisasi yang spesifik yang di luar Pulau Jawa mulai dikembangkan. Disamping itu, KPHL juga dapat melakukan pengelolaan usaha kehutanan, misalnya berupa pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu dan lainnya sesuai fungsi hutan lindung dan dapat melakukan penjualan secara swakelola pada wilayah tertentu. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2010, wujud organisasi KPHL dan KPHK menemukan landasan hukum yang memayunginya.Sehingga,organisasi KPHP dan KPHL tersebut dapat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Permasalahan mendasar yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan struktur organisasi KPHL Model Kapuas adalah: 1. Tata hubungan kerja organisasi KPHL Model dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Kapuas, juga dengan SKPD lainnya. Kerangka kerja pemerintahan hanya didasarkan pada pemanfaatan komoditas dari sumberdaya alam, dimana fungsi dan maafaat KPHL Model berbasiskan teritorial (tapak), belum dijadikan pertimbangan dalam penetapan kewenangan.
2. Kualitas (Kompetensi) dan kuantitas SDM. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai dalam menjalankan organisasi KPHL.
3. Pendanaan. Tidakseluruhnya dukungan dana dapat diberikan (maksimal) dalam pembangunan KPHLModel Kapuas, karena masih terbatasnya dana/anggaran yang digunakan untuk menjalankan organisasi tersebut.
Organisasi KPH yang dibentuk, harus mampu menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan, sehingga tercapai pengelolaan hutan yang efisien dan efektif dimana ekosistem dan ekonomi masyarakat akan tetap lestari dengan faktor-faktor kunci sebagai berikut: 1. Personel yang berada ditingkat tapak profesional. 2. Luas yang sesuai dengan kemampuan organisasi unit pengelola. 3. TUPOKSI yang jelas dengan kemampuan berkomunikasi yang memadai, dimana terdapat
kejelasan perbedaan antara kegiatan administrasi dan pengelolaan.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..………………….… III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS --------------------------------------- III-4
4. Perencanaan yang disusun berdasarkan data dan fakta lapangan yang tepat dan teliti baik berupa informasi spatial maupun tabular yang up to date.
Bentuk Struktur Organisasi yang ideal bagi KPHL Model Kapuas, secara sedrhana dan ringkas disajikan pada Gambar III-1.
Gambar III-1. Bentuk Organisasi Ideal KPHL Model Kapuas (Tipe A).
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PERENCAN
AAN HU
TAN
PEMAN
FAATAN DAN
PENGGU
NAAN
KAWASAN
HU
TAN
PEMANTAU
AN PEM
ANFAATAN
DAN PEN
GGUN
AAN
KAWASAN
HUTAN
REHABILITASI DAN REKLAM
ASI HUTAN
PEMANTAU
N REHABILITASI DAN
REKLAMASI
HUTAN
PENGGU
NAAN
KAWASAN
HUTAN
PERLINDU
NGAN
HUTAN DAN
KON
SERVASI ALAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KEPALA RESORT Blok Inti
KEPALA RESORT Blok Khusus
KEPALA KPHL
KEPALA RESORT Blok Pemanfaatan
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN PENGELOLAAN
KEPALA SEKSI PERENCANAAN
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………..…IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- IV-1
IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
A. Analisis Untuk membuat/menentukan tujuan, sasaran dan strategi-strategi yang akan diambil, diperlukan suatu analisa mendalam serta menyeluruh mengenai lingkungan dimana KPHL Model Kapuas berada. Analisis kondisi Wilayah KPHL Model Kapuas saat ini, lebih ditekankan pada Lingkungan Eksternal, yaitu: Lingkungan Luar KPHL Model Kapuas yang mencakup kondisi biogeofisik dan sosekbudnya.Mengacu pada Dokumen Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Petak Puti, Lapetan, Tumbang Muroi, Tumbang Mangkutup, Katunjung, Sei Ahas dan Desa Katimpun. Terlihat bahwa, sudah ada gambaran umum yang jelas tentang kawasan perdesaan, kondisi saat ini/land exixting dan rencana penggunaan lahan oleh masing-masing desa tersebut. Kondisi biogeofisik dan sosekbud yang menjadi variabel dasar dalam analisis, menyangkut: tutupan lahan, kedalaman gambut, potensi banjir dan kebakaran, kanal, keanekaragaman hayati, pengelolaan wilayah desa, serta tekanan terhadap kawasan. Hasil analisis tersebut yang dideskripsikan untuk masing-masing blok/zona, secara ringkas disajikan pada Tabel IV-1. B. Proyeksi Proyeksi ke depan kondisi Wilayah KPHL Model Kapuas, ditekankan kepada peluang yang akan muncul/dihadapi dimasa mendatang. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi tersebut kegiatan dan arah kegiatan dari rencana pengelolaannya akan dapat ditentukan.Proyeksi ke depan digambarkan melalui dua skenario dasar, yaitu dengan tidak adanya intervensi dan proyeksi dengan adanya intervensi. Arah kegiatan dan rencana kegiatannya mencakup:Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya, Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHL yang
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………..…IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- IV-2
Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan,Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin, Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya, Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin, Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait,Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, Penyedian Pendanaan, Pengembangan Database, Rasionalisasi Wilayah Kelola,Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHL (Minimal 5 Tahun Sekali), Pengembangan Investasi. Gambaran arah kegiatan dan kegiatannya secara rinci, disajikan pada Bab V. Proses analisis situasinya, secara ringkas disajikan pada Gambar IV-1. Sedangkan proyeksi kondisi KPHL Model Kapuas tersebut, secara ringkas disajikan pada Tabel IV-1.
Gambar IV-1. Diagram Proses Analisis Situasi/Masalah.
Jelaskan Situasi
Evaluasi Situasi
Cari Solusi Masalah
Analisis Masalah yang Perlu Mendapat Perhatian
Tentukan Alternatif dan Pilihan Strategi
Tentukan dan Evaluasi Lingkungan Peluang dan Ancaman Terhadap
Tentukan dan Evaluasi Kekuatan dan Kelemahan Pengelola
Mengetahui Strategi Pengelola
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………..…IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- IV-3
Tabel IV-1. Analisis Saat Ini dan Proyeksi Kondisi Wilayah KPHL Model Kapuas.
ANALISIS KONDISI SAAT INI
PROYEKSI KE DEPAN
TANPA INTERVENSI KEGIATAN ADA INTERVENSI KEGIATAN
BLO
K/ZO
NA
INTI
(Z
ON
A PE
RLIN
DUN
GAN
)
1. Areal berhutan lahan basah primer dan sekunder yang cukup luas dengan kerapatan tingkat semai, sapihan dan tiang, serta pohon cukup tinggi. Merupakan sisa Ekosistem Hutan Rawa Gambut dan Hutan Kerangas yang relatif masih utuh di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memiliki elevasi hingga mencapai 20 m dpl dan relatif lebih tinggi dari blok lainnya.Memiliki ketebalan gambut hingga mencapai ketebalan > 8 m.Tidak banyak terdapat kanal-kanal. Akan tetapi, masih terdapat kanal di SPU7 yang belum dilakukan penabatan. Titik panas dan kebakaran hutan dan lahan relatif rendah.
3. Merupakan daerah jelajah/wilayah hidup dan kehidupan utama satwa endemik Kalimantan yaitu Orangutan.
4. Sudah terdapat Hak Pengelolaan Hutan Desa di Petak Puti, sesuai SK MENHUT/213/2014.Diindikasikan terdapat Hutan Adat dan wilayah-wilayah kelola adat masyarakat, terutama di Desa Katunjung.
5. Belum terdapat rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan, HHBK dan jasa lingkungan. Akan tetapi, sudah ada rencana pengelolaan lahan untuk bidang kehutanan, pertanian, perkebunan dan budi daya.
6. Terdapat tekanan terhadap ekpansi perkebunan kelapa sawit sekala besar.
1. Peluang terjadinya degradasi dan deforestasi hutan masih cukup tinggi, sebagai akibat dari:pertambahan jumlah penduduk,pemekaran Kecamatan Mantangai/Timpah dan atau desa,pemungutan kayu illegal, meningkatnya panjang dan akses jalan yang akan dikembangkan, juga meningkatnya akses pasar dan informasi.
2. Kemampuan kawasan ini dalam berkontribusi bagi keberlanjutan sumber-sumber penghidupan masyarakat akan semakin menurun tajam.
3. Belum dilakukannya penabatan kanal di SP7, akan dapat mengakibatkan penurunan permukaan air, subsiden dan mengancam meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini, akan memberikan tekanan secara biofisik, bagi kawasan ini melalui peningkatan akses pemungutan kayu illegal.
4. Akan mengurangi kemampuan kawasan bagi kegiatan konservasi ekosistem, jenis, dan genetik flora dan fauna yang ada di dalamnya dengan kualitas dan kuantitas yang jauh akan menurun.
5. Traumatik terhadap kehadiran investor yang belum berpihak kepada pemberdayaan masyarakat akan semakin meningkat. Demikian juga dengan peluang meningkatnya konflik lahan.
1. Peluang terjadinya degradasi dan deforestasi hutan semakin rendah, meskipun terdapati:pertambahan jumlah penduduk,pemekaran Kecamatan Mantangai/Timpah dan atau desa, meningkatnya panjang dan akses jalan yang akan dikembangkan, juga meningkatnya akses pasar dan informasi.
2. Pemungutan kayu illegal akan berkurang dengan meningkatnya usaha-usaha pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa-jasa lingkungan.
3. Melalui kegiatan penabatan kanal di SP7, maka water level akan dapat ditingkatkan dengan dampak bahwa subsiden dan mengancam meluasnya kebakaran hutan dan lahan akan dapat diminimalisisr secara maksimal yang akan mengurangi tekanan secara biofisik, bagi kawasan ini dan mengurangi akses berbagai kegiatan illegal, termasuk illegal logging.
4. Blok ini akan dapat ditingkatkan fungsinya untuk menjadi kawasan penting bagi kegiatan konservasi ekosistem, jenis, dan genetik flora dan fauna yang ada di dalamnya, sebagai sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Traumatik terhadap kehadiran investor yang belum berpihak kepada pemberdayaan masyarakat dapat dikurangi. Sehingga, Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD) dinilai menjadi dokumen perencanaan yang penting bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dengan Tata Hutan KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………..…IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- IV-4
ANALISIS KONDISI SAAT INI
PROYEKSI KE DEPAN
TANPA INTERVENSI KEGIATAN ADA INTERVENSI KEGIATAN PE
MAN
FAAT
AN
(ZO
NA
PEN
GEL
OLA
AN A
DAP
TIF)
1. Areal disekitar pemukiman penduduk dengan
tutupan hutan yang relatif rendah,sebagai tempat usaha tani, ladang, kebun, perikanan dan lain sebagainya, cukup luas (Daya dukung lahan masih tinggi). Sudah terdapat penguasaan dan kepemilikan lahan sejak adanya pemukiman dan pembukaan Eks PLG.
2. Memiliki elevasi hingga mencapai 10 m dpl dan relatif lebih rendah dari blok lainnya.Memiliki ketebalan gambut hingga mencapai ketebalan 6 m.Terdapat banyak kanal dan tatas (kanal buatan masyarakat).Titik panas dan kebakaran hutan dan lahan relatif tinggi dan menyebar merata di seluruh blok/zona.Masih merupakan daerah jelajah/wilayah hidup dan kehidupan satwa endemik Kalimantan yaitu Orangutan.
3. Sudah terdapat rencana Hak Pengelolaan Hutan Desa.Diindikasikan terdapat Hutan Adat dan wilayah-wilayah kelola adat masyarakat, terutama disekitar Desa Tb. Mangkutup.
4. Belum terdapat rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan, HHBK dan jasa lingkungan. Akan tetapi, sudah ada rencana pengelolaan lahan untuk bidang kehutanan, pertanian, perkebunan dan budi daya. Sementara itu,dokumen perencanaan pengelolaan lahan dan hutan rawa gambut berkelanjutan cukup banyak tersedia. Belum optimalnya pemanfaatan lahan.Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap rehabilitasi hutan dan lahan Eks PLG.
5. Terdapat tekanan terhadap ekpansi perkebunan kelapa sawit sekala besar.
6. Interaksi masyarakat yang cukup tinggi dengan CSO dalam konteks pengelolaan lahan gambut.Bergesernya sistem sosial budaya masyarakat.
1. Peluang optimalisasi pemanfaatan lahan yang cukup tinggi tidak dilaksanakan.
2. Peluang konflik lahan/tenurial semakin tinggi. 3. Kebakaran hutan dan lahan serta banjir semakin
meningkat. 4. Wilayah-wilayah adat masyarakat belum dapat
dikelola secara maksimal. 5. Peningkatnya kemampuan masyarakat dalam
mengelola lahan dan pemanfaatannya melalui sistem agroforestry, agrofishery dll., tidak terlaksana.
6. Tekanan sebagai akibat dari perluasan perkebunan sawit skala besar semakin meningkat.
7. Meningkatnya tingkat kekritisan masyarakat terhadap perencanaan dan implementasi rencana pembangunan rendah emisi belum bisa dicapai.
1. Peluang optimalisasi pemanfaatan lahan cukup tinggi, akibat peningkatan kesadaran penduduk akan pentingnya perbaikkan lingkungan serta peningkatan/pertambahan hal-hal berikut:Pertambahan jumlah penduduk,Pemekaran Kecamatan Mantangai dan atau desa,Berkurangnya pemungutan kayu illegal,Meningkatnya akses jalan dan usaha, serta informasi.
2. Berkurangnya konflik lahan/tenurial. 3. Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan. Serta
kemampuan adaptasi dan mitigasinya semakin meningkat dan membaik.
4. Terkelolanya wilayah-wilayah adat masyarakat. 5. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam
mengelola lahan dan pemanfaatannya melalui sistem agroforestry, agrofishery dll.
6. Dikuranginya tekanan akibat perluasan perkebunan sawit skala besar.
7. Meningkatnya tingkat kekritisan masyarakat terhadap perencanaan dan implementasi rencana pembangunan rendah emisi dapat dijalankan dengan baik.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………..…IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- IV-5
ANALISIS KONDISI SAAT INI
PROYEKSI KE DEPAN
TANPA INTERVENSI KEGIATAN ADA INTERVENSI KEGIATAN KH
USU
S
(ZO
NA
REHA
BILI
TASI
) 1. Areal didominasi oleh semak belukar tua dan
muda. Merupakan sisa Ekosistem Hutan Rawa Gambut dan Hutan Kerangas yang sudah sangat terdegradasi di Provinsi Kalimantan Tengah.Memiliki daerah dengan elevasi < 10 m dpl dan relatif lebih rendah dari blok inti.Memiliki ketebalan gambut hingga mencapai ketebalan maksimal 8 m.Banyak terdapat kanal-kanal.Titik panas dan kebakaran hutan dan lahan relatif tinggi dengan sebaran merata di seluruh blok/zona.
2. Merupakan daerah jelajah/wilayah hidup dan kehidupan sebagian satwa endemik Kalimantan yaitu Orangutan.
3. Sudah terdapat Hak Pengelolaan Hutan Desa Katimpun, sesuai SK MENHUT/212/2014 dan di dalamnya diindikasikan terdapat wilayah kelola adat masyarakat berupa Pahewan.
4. Belum terdapat rencana pengelolaan pemanfaatan kawasan, HHBK dan jasa lingkungan. Akan tetapi, sudah ada rencana pengelolaan lahan untuk bidang kehutanan, pertanian, perkebunan dan budi daya.
5. Terdapat tekanan tinggi terhadap ekpansi perkebunan kelapa sawit sekala besar.
6. Blok/Zona ini membutuhkan kegiatan rehabilitasi hidrologi dan vegetasi yang mendesak.Pertumbuhan dan hasil tanam rehabilitasi rendah.Sudah terdapat rencana detail rehabilitasi dan revitalisasi. Akan tetapi masih belum mendapatkan anggaran dana yang memadai.
1. Peluang pemanfaatan kawasan yang mengalami degradasi berat untuk menghasilkan jasa lingkungan (perdagangan karbon dll) cukup besar belum dapat dicapai. Meskipun pelaksanaan dan pembayarannya akan diprioritaskan pada daerah-daerah dengan ancaman degradasi dan deforestasi tinggi.
2. Kajian ilmiah untuk kegiatan rehabilitasi hidrologi dan vegetasi serta revitalisasi kawasan sebagai peluang untuk mendapatkan akses perbaikkan kawasan dan pendanaan dari berbagai pihak tidak dapat tercapai.
3. Peluang meningkatnya kebakaran hutan dan lahan serta banjir semakin meningkat.
4. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan tidak dapat dilaksanakan.
5. Peluang konflik tenurial semakin tinggi antara sesama masyarakat dan masyarakat dengan satwa liar.
1. Peluang pemanfaatan kawasan yang mengalami degradasi berat untuk menghasilkan jasa lingkungan (perdagangan karbon dll) cukup besar, karena pelaksanaan dan pembayarannya akan diprioritaskan pada daerah-daerah dengan ancaman degradasi dan deforestasi tinggi.
2. Kajian ilmiah untuk kegiatan rehabilitasi hidrologi dan vegetasi serta revitalisasi kawasan menjadi peluang untuk mendapatkan akses pengetahuan dan pendanaan dari berbagai pihak semakin meningkat.
3. Peluang untuk menekan bahaya kebakaran hutan dan lahan serta banjir sangat tinggi.
4. Terlaksananya kegiatanrehabilitasi dan revitalisasi kawasan bersama-sama masyarakat sangat tinggi.
5. Konflik tenurial antar warga dan antara warga dengan satwa liar, dapat dikelola dengan baik.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-1
V. RENCANA KEGIATAN Rencana Kegiatan harus dijalankan dengan kinerja yang baik. Kinerja dalam Arsitektur Program merupakan struktur yangmenghubungkan antara Sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran. Kerangka penyusunannya dimulai dari “apa yang ingin diubah” (impact) yang memerlukan indikator “apa yang akan dicapai” (outcome) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang “apa yang dihasilkan” (output). Untuk menghasilkan output tersebut diperlukan “apa yang akan digunakan”. Secara konseptual, bagan informasi kinerja dapat dilihat pada Gambar V-1.
Gambar V-1. Bagan Konseptual Informasi Kinerja.
Hasil Pembangunan yang Diperoleh dari Pencapaian Outcome
Manfaat yang Diperoleh Dalam Jangka Menengah untuk Beneficieries Tertentu
Sebagai Hasil dari Output
Produk/Barang/Jasa Akhir yang Dihasilkan
Proses/Kegiatan Menggunakan Input dan Menghasilkan Output yang Diinginkan
Sumberdaya yang Memberikan Kontribusi dalam Menghasilkan Produk
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-2
Tabel V-1. Ringkasan Usulan Kegiatan Per Desa dalam Wilayah Kerja KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022
NO. LANDUSE USULAN KEGIATAN DESA
TOTAL (Ha) Kalumpang Katimpun Katunjung Lahei
Mangkutup Lepetan Mentangai
Hulu Nama
Desanya? Petak Puti
Sei. Ahas
Tumbang Muroi
1 Hutan Campuran, Rangas dan Mahang
Inventarisasi, Pengayaan dan Perlindungan
1.825 4.859 1.666 4.086 1.420 9.762 2.687 15.266 41.571
2 Danau Air Hitam Konservasi Alam 61 61 3 Gosong, Blocking
Kanal Konservasi Hidrologi 169 28 7 204
4 Industri Pembangunan RTH 31 31 5 Karet, Ladang,
Jalan Pembinaan dan Pemberdayaan
375 1.788 420 311 214 31 373 342 3.854
6 Jalan, Sungai, Reboasasi
Pemeliharaan dan Perlindungan
189 12 41 31 7 105 386
7 Rawa Pengembangan Perikanan dan Biota air
40 29 69
8 Area Riset Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
2.389 10.259 8.693 5.061 202 11.399 38.004
9 Semak, Lahan Terbuka, Apu2, Purun, Bahu Lakai, Kumpai
Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Perlindungan
2.155 2.919 4.103 95 194 1.181 0 6.991 3.342 20.980
JUMLAH 105.160
Luas rencana untuk kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Perlindungan
Rotasi (Tahun) 10 10 10 2 2 10 20 20 Asumsi rata-rata per tahun 216 292 410 47 97 118 0 0 350 167
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-3
Rencana kegiatan KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022yang akan menggunakan input dan akan menghasilkan output yang diharapkan, akan dijalankan dengan arah rencana kegiatanseperti disajikan pada Tabel V-2. Sedangkan Rencana Kegiatan Jangka Panjangnya, secara rinci disajikan pada Tabel V-3.
Tabel V-2. Rencana Kegiatan dan Arah Rencana Kegiatan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022.
NO. KEGIATAN ARAH RENCANA KEGIATAN
1.
Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya
Inventarisasi hutan secara berkala dan menyeluruh akan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap tentang kondisi biogeofisik dan sosekbud wilayah KPHL Model Kapuas, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penataan hutannya yang menyangkut: penataan batas luar, blok dan petak.
2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Mengacu pada fungsi hutan yang merupakan hutan lindung, berdasarkan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan hutan, maka pemanfaatan ditujukan pada pemanfaatan kawasan hutan, HHBK dan jasa lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan KPHL Model Kapuas untuk ketiga bloknya, baik blok inti, blok pemanfaatan dan blok khusus harus diarahkan kepada fungsi seperti yang tertuang dalam aturan tersebut.
3. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penentuan pilihan sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan, dengan memberikan peningkatan kapasitas dan kesempatan untuk mengembangkan diri berdasarkan potensi yang dimiliki, dengan memperhatikan lima modal kehidupan, yaitu: fisik, sosial, finansial, manusia dan modal alam. Pemberdayaan masyarakat tersebut ditujukan pada/menyangkut: pemberdayaan individu/ keluarga pada tingkat mikro, sedangkan pada tingkat mezo ditujukan pada kelompok, peer group, self-help group. Kemudian pada tingkat makro ditujukan pada komunitasdan masyarakat.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-4
NO. KEGIATAN ARAH RENCANA KEGIATAN
4.
Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHL yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah dan akan mendapatkan ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, akan dilakukan secara intensif dan ketat dengan membangun SOP yang memadai.
5.
Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin
Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin akan difokuskan pada rehabilitasi hidrologi dan rehabilitasi vegetasi. Rehabilitasi hidrologi merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan level permukaan air.
6.
Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada afreal yang sudah dan akan mendapatkan ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan akan dilakukan secara intensif dan ketat dengan membangun SOP yang memadai.
7.
Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam ditujukan pada pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan over harvesting sumberdaya alam agar kelestarian keanekaragaman hayati, dapat tetap terjaga dan ditingkatkan, baik kekayaan maupun kemerataannya. Keanekaragaman tersebut, menyangkut: keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem.
8.
Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin
Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin maupun pengelola kawasan/areal kerja, akan dibangun melalui komunikasi, edukasi dan penyadartahuan yang efektif dan efisien.
9.
Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait
Penyelenggaraan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, termasukdengan organisasi kemasyarakatn dan para pemegang ijin
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-5
NO. KEGIATAN ARAH RENCANA KEGIATAN
maupun pengelola kawasan/areal kerja akan dibangun melalui komunikasi, edukasi dan penyadartahuan yang efektif dan efisien.
10.
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM akan dilakukan kepada Sektor Publik, Sektor Swasta dan CSO baik untuk aspek akademis, teknis dan profesionalisme. Selnjutnya, penyediaan dan peningkatan SDM ini akan didukung dengan adanya sarana dan prasarana, serta kelembagaan yang memadai dalam pengelolaan kawasan KPHL Model Kapuas tersebut.
11.
Penyedian Pendanaan
Penyediaan pendanaan pada lima tahun pertama akan lebih difokuskan kepada dana APBN dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti fasilitasi berbagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
12.
Pengembangan Database
Pengembangan database merupakan hal mendasar yang harus dilakukan secara rutin dengan kualitas data dasar yang memiliki ketepatan dan ketelitian tinggi sebagai bahan utama perencanaan dan evaluasi kegiatan dan keberhasilan pengelolaan. Pengembangan database ini diikuti pula dengan peningkatan kompetensi parapihak, baik sebagai operator maupun sebagai analis dan pengambil kebijakan. Database kondisi biogeofisik dan sosekbud yang dihasilkan akan berupa data spasial dan tabular yang akan dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen yang dapat diakses oleh parapihak secara mudah dan murah.
13.
Rasionalisasi Wilayah Kelola
Rasionalisasi wilayah kelola akan dilakukan sesuai dengan kemajuan cara dan sistem perencanaan, serta perkembangan pengetahuan akan kondisi biogeofisik dan sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar wilayah kelola.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-6
NO. KEGIATAN ARAH RENCANA KEGIATAN
14.
Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHL (Minimal 5 Tahun Sekali)
Review rencana akan dilakukan minimal 5 tahun sekali yang sedapat mungkin disesuaikan dengan tatawaktu penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Kapuas dan diselaraskan dengan target serta prioritas pembangunan daerah.
15.
Pengembangan Investasi
Pengembangan investasi akan dilakukan dengan tetap mempertibangkan keberlanjutan ekosistem dan tetap memperhatikan tujuan utama atau fungsi lindung. Pengembangan investasi diarahkan agar KPHL Model Kapuas dapat menjadi KPHL yang mandiri dan dapat berkontribusi terhadap PAD dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya.
Berdasarkan kegiatan dan arahan rencana kegiatan, seperti yang dituangkan pada Tabel V-1. Maka, seluruh kegiatan tersebut dibuatkan sub-sub kegiatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan KPHL Model Kapuas sesuai Visi dan Misinya. Sebelum pelaksanaan kegiatan berupa berbagai fasilitasi, terlebih dahulu dimulai dengan penyusunan dokumen rancangan teknis.Dokumen tersebut sangat berguna untuk memastikan bahwa terdapat spesifikasi dan sasaran yang akan dapat dicapai dengan jelas dengan anggaran yang lebih efisien dan efektif.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-7
Tabel V-3. Rencana Kegiatan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022.
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.
Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya
a. Pelaksanaan Review
dan Update Hasil Inventarisasi Biogeofisik dan Sosekbud Periode Sebelumnya (Inventarisasi Ulang)
Seluruh Blok
APBN dan Pihak Ketiga
150
175
325
b. Penataan Batas
Pengelolaan KPHL Model Kapuas Sepanjang 240 Km (Temu Gelang)
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
750
750
1.500
c. Penataan Batas Blok
Blok Pemanfaatan Sepanjang 109 Km
APBN dan atau Pihak Ketiga
200
200
Blok Inti Sepanjang 128 Km
APBN dan atau Pihak Ketiga
200
200
Blok Khusus Sepanjang 57 Km
APBN dan atau Pihak Ketiga
200
200
d. Penataan Batas
Petak
Blok Pemanfaatan
APBN dan atau Pihak Ketiga
125
125
250
Blok Inti
APBN dan atau Pihak Ketiga
125
150
275
Blok Khusus
APBN dan
150
175
325
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-8
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
atau Pihak Ketiga
2.
Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
a. Penyusunan Rencana
Induk Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
75
100
175
b. Penyusunan Rancangan
Teknis Pemanfaatan Kawasan Hutan padaWilayah Tertentu
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
50
50
50
75
75
75
100
100
575
c. Fasilitasi Parapihak
dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah Tertentu
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
100
100
100
200
200
200
300
1.200
d. Penyusunan Rancangan
Teknis Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Wilayah Tertentu
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
50
50
50
75
75
75
100
100
e. Fasilitasi Parapihak
dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Wilayah Tertentu
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
100
100
100
200
200
200
300
1.200
f. Penyusunan Rancangan
Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Wilayah Tertentu
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
50
50
50
75
75
75
100
100
g. Fasilitasi Parapihak
dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Wilayah Tertentu
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
100
100
100
200
200
200
300
1.200
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-9
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3.
Pemberdayaan Masyarakat
a. Kajian Sumber-sumber
Penghidupan Berkelanjutan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
75
75
75
75
75
375
b. Penyusunan Dokumen
Tata Areal Hutan Desa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
125
c. Penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek Hutan Desa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
125 125
d. Penyusunan Dokumen
Teknis Pemanfaatan Kawasan pada Areal Hak Pengelolaan Hutan Desa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
125
e. Fasilitasi Pemanfaatan
Kawasan pada Areal Hak Pengelolaan Hutan Desa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
250
2.250
f. Penyusunan Dokumen
Teknis Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Areal Hak Pengelolaan Hutan Desa
50
75
125
g. Fasilitasi Pemanfaatan
Hasil Hutan Bukan Kayu pada Areal Hak Pengelolaan Hutan Desa
250
250
250
250
250
250
250
250
2. 000
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-10
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
h. Penyusunan Dokumen
Teknis Rehabilitasi pada Areal Hak Penglolaan Hutan Desa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
125
i. Fasilitasi Pelaksanaan
Rehabilitasi pada Areal Hak Pengelolaan Hutan Desa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
250
2.250
j. Penyusunan Dokumen
Teknis Perlindungan Hutan pada Areal Hak Pengelolaan Hutan Desa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
125
k. Fasilitasi Pelaksanaan
Perlindungan Hutan pada Areal Hak Pengelolaan Hutan Desa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
250
2.000
l. Penyusunan Dokumen
Teknis Pembangunan Hutan Kemasyarakatan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
100
225
m. Penyusunan Dokumen
Teknis Tata HutanKemasyarakatan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
100
225
n. Fasilitasi Pelaksanaan
Tata Hutan Kemasyarakatan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
2.000
o. Penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek Hutan Kemasyarakatan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
100
225
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-11
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
p. Penyusunan Dokumen
Rancangan Teknis Pemanfaatan Kawasan Hutan Kemasyarakatan, Melalui Kegiatan Usaha: Budidaya Tanaman Obat, Tanaman Hias, Jamur, Lebah, Penangkaran Satwa Liar, Rehabilitasi Satwa atau Budidaya Hijauan Makanan Ternak dll.
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
100
125
150
375
q. Fasilitasi Pemanfaatan
Kawasan Hutan Kemasyarakatan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
1.750
r. Penyusunan Dokumen
Rancangan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Usaha: Pemanfaatan Jasa Aliran Air, Pemanfaatan Air, Wisata Alam, Perlindungan Keanekaragaman Hayati, Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan atau Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon dll.
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
100
100
125
125
150
600
s. Fasilitasi Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Kemasyarakatan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
t. Penyusunan Dokumen
Teknis Pemungutan Hasil
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak
50
50
75
75
100
350
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-12
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hutan Bukan Kayu(HHBK) Kawasan Hutan Kemasyarakatan, Berupa: Rotan, Madu, Getah, Buah, Jamur atau Sarang Burung Walet dll.
Ketiga
u. Fasilitasi Kegiatan
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kawasan Hutan Kemasyarakatan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
250
2.250
v. Fasilitasi Kegiatan
Sekolah Lapang (SL) dan Laboratorium Lapang (LL) Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
250
2.250
4.
Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHL yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan
a. Penyusunan Juklak dan
Juknis Pembinaan dan Pemantauan pada Areal yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
50
60
75
75
310
b. Penyusunan Dokumen
Pembelajaran Bersama Hasil Pembinaan Maupun Pemantauan Areal yang Telah ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
50
75
75
75
325
5.
Penyelengaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Ijin
a. Penyusunan Dokumen
Rancangan Teknis Rencana Rehabilitasi Hidrologi
Blok Khusus
APBN dan atau Pihak Ketiga
100
125
150
375
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-13
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
b. Pelaksanaan Rehabilitasi
Hidrologi melalui Penabatan Kanal Sekunder dan Tersier Masing-masing Sebanyak 40 Tabat
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
Blok Inti, 14 Unit Bloking Kanal
28.000
28.000
Blok Pemanfaatan, 17 Unit Bloking Kanal
34.000
34.000
Blok Khusus, 90 Unit Bloking Kanal
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
160.000
c. Penyusunan Dokumen
Rancangan Teknis Rencana Rehabilitasi Vegetasi
Blok Khusus dan Blok Pemanfaatan
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
100
225
d. Pelaksanaan Rencana
Rehabilitasi Vegetasi Seluas 20.980 Ha (Rehabilitasi per Tahun Seluas 2.600 Ha, dengan Biaya ±Rp.10 Juta/Ha)
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
Luas dan Lokasi Disesuaikan dengan Tabel V-1
2.998
29.980
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-14
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Luas dan Lokasi Disesuaikan dengan Tabel V-1
2.998
29.980
Luas dan Lokasi Disesuaikan dengan Tabel V-1
2.998
29.980
Luas dan Lokasi Disesuaikan dengan Tabel V-1
2.998
29.980
Luas dan Lokasi Disesuaikan dengan Tabel V-1
2.998
29.980
Luas dan Lokasi Disesuaikan dengan Tabel V-1
2.998
29.980
Luas dan Lokasi Disesuaikan dengan Tabel V-1
2.998
29.980
e. Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Blok Khusus
APBN dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
35
35
35
40
40
40
300
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-15
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rehabilitasi Hidrologi
f. Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Vegetasi
Blok Khusus
APBN dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
35
35
35
40
40
40
300
6.
Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya
a. Penyusunan Juklak dan
Juknis Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
125
b. Pelaksanaan Pembinaan
dan Pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
50
50
75
75
300
c. Penyusunan Dokumen
Pembelajaran Bersama Hasil Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
125
7.
Penyelengaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
a. Penyusunan
Masterplan/Rencana Induk Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
75
75
150
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-16
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
b. Penyusunan Dokumen
Teknis Pelaksanaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
50
50
75
75
75
75
100
100
650
c. Pelaksanaan Patroli
Illegal Logging dan Illegal Hunting
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
425
d. Pelaksanaan Patroli
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
75
125
e. Pendidikan Konservasi
Keanekaragaman Hayati Bagi Masyarakat Sekitar Wilayah Kelola KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
25
25
50
50
75
75
300
f. Penyediaan Fasilitas
Monitoring dan Evaluasi Neraca Sumber Daya Alam Wilayah KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
50
75
175
g. Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Neraca Sumber Daya Alam KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
675
8.
Penyelengaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin
a. Penyusunan Dokumen
Komunikasi, Edukasi dan Penyadartahuan Pembangunan KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
50
100
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-17
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
b. Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan SinkronisasiKegiatan Antar Pemegang Ijin/Shareholder/Stake-holder dan atau Pengelola Kawasan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
210
9.
Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait
a. Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
25
40
40
40
40
50
50
360
b. Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Sinergi dengan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
210
c. Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Sinergi dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
210
10.
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
a. Pembangunan Kantor
KPHL Model Kapuas Sebanyak 1 Unit
Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai
APBN dan atau Pihak Ketiga
200
200
b. Pembangunan Rumah
Dinas Kepala KPHL Model Kapuas Sebanyak 1 Unit
Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai
APBN dan atau Pihak Ketiga
200
200
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-18
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
c. Pembangunan Kantor
Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) Model Kapuas sebanyak 3 Unit
Masing-masing 1 Unit di Desa Katunjung untuk KRPH Blok Pemanfaatan, di Desa Tuanan untuk KRPH Blok Inti dan di Sekitar Camp Release untuk KRPH Blok Khusus
APBN dan atau Pihak Ketiga
450
450
d. Pembangunan Rumah
Dinas Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) Model Kapuas sebanyak 3 Unit
Masing-masing 1 Unit di Desa Katunjung untuk KRPH Blok Pemanfaatan, di Desa Tuanan untuk KRPH Blok Inti dan di Sekitar Camp Release untuk KRPH Blok Khusus
APBN dan atau Pihak Ketiga
450
450
e. Penyediaan Sarana dan
Prasarana Komunikasi: - 4 Unit Mobile Phone - 4 Unit Handy
Transceiper - 4 Unit Radio
Komunikasi
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
75
100
175
f. Penyediaan Sarana dan
Prasarana Transportasi Sungai: - 1 Unit Speedboad
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
75
75
150
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-19
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 3 Unit Kelotok Kecil g. Rekruitment Tenaga
Fungsional sebanyak 6 Orang dan 4 Orang Tenaga Struktural dan Pembayaran Honor
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
300
300
300
350
350
350
400
400
400
450
3.600
h. Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Teknis Tenaga Fungsional
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
25
25
35
35
35
40
40
310
i. Pelatihan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Emisi GRK
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
25
25
35
35
35
40
40
310
11.
Penyedian Pendanaan
a. Pelaksanaan
Komunikasi dan Konsultasi Intensif dengan DPRD Kabupaten Kapuas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, BPKH Wilayah XXIPalangka Raya dan Dirjen Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan dan PUSDAL Regional III Kalimantan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
25
25
35
35
35
50
50
330
b. Pelaksanaan Kampanye
Penggalangan Dana kepada Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat, Baik yang Bersifat Bilateral dan Multilateral, serta LSM dalam dan
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
15
15
15
20
20
20
25
25
30
30
215
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-20
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Luar Negeri, Juga dalam Upaya Memanfaatkan Dana CSR Perusahaan
12.
Pengembangan Database
a. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Database Baik yang bersifat Spatial maupun Tabular/Numerik: - Perangkat Lunak SIG
dan Statistika - Plotter, Printer,
Scanner, GPS, Handycamp, Camera, Alat Ukur Elemen Cuaca Masing-masing Sebanyak 1 (Satu) Unit
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
150
150
150
450
b. Pelatihan Penyusunan
Database dan Sistem Informasi Manajemen
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
15
15
20
20
25
95
c. Pelatihan Sistem
Informasi Geografi dan Penataan Ruang
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
15
15
20
20
25
95
d. Up dating Sistem
Informasi KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok dan Setiap Blok, serta Petak
Seluruh Blok dan Setiap Blok, serta Petak
10
10
10
15
15
15
15
20
20
20
150
13.
Rasionalisasi Wilayah Kelola
a. Kaji Ulang Penataan
Blok dan Petak
Seluruh Blok dan Setiap Blok, serta Petak
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
75
75
75
75
300
b. Kajian Ulang Arahan
Pemanfaatan dan
Seluruh Blok dan Setiap
APBN, APBD dan
25
25
25
25
25
125
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-21
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pengembangan Blok dan Petak
Blok serta Petak
atau Pihak Ketiga
c. Pemetaan dan
Pengelolaan Konflik Tenurial Wilayah Pengelolaan KPHL Model Kapuas dengan Masyarakat dan Pihak-pihak Lain yang Terkait
Seluruh Blok dan Setiap Blok serta Petak
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
25
25
125
d. Verifikasi Pemetaan
Hutan Adat dan Tanah-tanah Adat dalam Wilayah Pengelolaan KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok dan Setiap Blok serta Petak
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
25
25
125
e. Penyusunan Dokumen
Teknis Tata Hutan Adat
Seluruh Blok dan Setiap Blok serta Petak
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
25
25
125
f. Fasilitasi Pelaksanaan
Tata Hutan Adat
Seluruh Blok dan Setiap Blok serta Petak
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
25
25
125
g. Fasilitasi Penyusunan
Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek Hutan-hutan Adat dalam Wilayah KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok dan Setiap Blok serta Petak
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
15
15
15
15
15
15
15
15
145
14.
Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHL (Minimal 5 Tahun Sekali)
a. Analisis Gap Rencana
Pengelolaan KPHL Model Kapuas dengan RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
40
40
155
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-22
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SKPD Terkait serta Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalteng dan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Kabupaten Kapuas
b. Penyusunan Dokumen Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergisitas Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dengan RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja SKPD serta Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Kehutanan Kabupaten Kapuas
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
25
25
35
35
145
c. Penyusunan Dokumen
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergisitas Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek KPHL Model Kapuas dengan RPJMDes Seluruh Desa Sekitar Wilayah Kerja KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
25
30
30
35
145
d. Analisis Alokasi
Anggaran Pemkab dalam Pelaksanaan Rencana Pengelolaan KPHL Model Kapuas dan Advokasi Peningkatan Alokasi Anggaran
Seluruh Blok
APBN, APBD dan atau Pihak Ketiga
25
25
30
30
35
145
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-23
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
e. Penguatan
Kelembagaan KPHL Model Kapuas Melalui Penyusunan PERDA dan Perubahannya
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
75
75
100
250
15.
Pengembangan Investasi
a. Penyusunan Road Map
Pengembangan Investasi KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
50
50
50
50
200
b. Penyusunan Rencana
Usaha/Bisnis Pemanfaatan Kawasan Hutan KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
75
100
125
300
c. Fasilitasi Pengelola
KPHL Model Kapuas dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
2.000
d. Penyusunan Rencana
Usaha/Bisnis Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
75
100
125
300
e. Fasilitasi Pengelola
KPHL Model Kapuas dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
2.000
f. Penyusunan Rencana
Usaha/Bisnis Pemanfaatan Jasa-jasa
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
75
100
125
300
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..……………………………………………..…V. RENCANA KEGIATAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- V-24
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN BLOK/ PETAK
INTERVENSI SUMBER
PENDANAAN
ESTIMASI BIAYA KEGIATAN PER TAHUN (Juta Rp) JUMLAH (Juta Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lingkungan KPHL Model Kapuas
g. Fasilitasi Pengelola KPHL Model Kapuas dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
250
250
250
250
250
250
250
250
2.000
h. Advokasi Alokasi
Anggaran KPHL Model Kapuas
Seluruh Blok
APBN dan atau Pihak Ketiga
15
15
20
20
25
25
30
30
35
35
250
J U M L A H
29.540
37.460
29.083
28.603
28.903
28.823
25.925
29.363
29.428
29.123
296.251
Catatan:
1. Kegiatan ditahun-tahun awal membutuhkan dana APBN dan atau dana dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat, sampai beberapa tahun ke depan.
2. Blok berwarna mengindikasikan tahun pelaksanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Jangka Pendek KPHL Model Kapuas untuk setiap tahun anggaran hingga tahun 2022.
Dinas Perkebunan danKehutananKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..…VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- VI-1
VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
A. Pembinaan PembinaandilakukanterhadapSDM Parapihak, baikbagisektorpublik (Pemerintah)sebagaipengelola KPHL Model Kapuas,sektorswasta yang akanmendapatkandanmengelolaijin-ijinusaha, sertamasyarakat yang berada di dalamdansekitarwilayah KPHL Model Kapuas. Pembinaanjugadiarahkan agar pelaksanaankegiatanpadatingkattapakdanadministrasinyatermasukadministrasikeuangannya,dapatberjalansesuaidenganrencana yang telahditetapkan. Dalammendukungterlaksananyapembinaankepadaparapihaktersebut, makaprioritasutamanya, akanditujukanpadapeningkatankapasitas. Peningkatankapasitastersebut, bagisektorpublikakandiarahkanpadapeningkatankompetensiteknis. Sedangkanbagisektorswasta yang akanmendapatkanijinusaha, diarahkanpadapeningkatankemampuandalammenjalankandanmenerapkanpraktekpengelolaan/manajementerbaik. Selanjutnya, kepadamasyarakat, akandiarahkanpadapemahamantentangpilihan-pilhansumber-sumberpenghidupan yang berkelanjutan. Pembinaanakandilaksanakanolehpengelola KPHL Model Kapuas terhadapfungsiarahanpenggunaan/pemanfaatanblokdanpetak, sertainteraksiantaramasyarakatdenganhutannya. Sedangkanpembinaanterhadappengelola KPHL Model Kapuas sendiri, akandilakukanolehlembaga/institusiterkaitbaik yang beradaditingkatkabupaten,
Dinas Perkebunan danKehutananKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..…VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- VI-2
provinsiatauolehpemerintahpusat.Pembinaantersebutakandilakukansecararutindanberkala, dimanapembinaan internal KPH dilakukanoleh KKPH. B. PengawasandanPengendalian PengawasandanPengendalianRencanaKerjadanPerbaikkanKualitasTapakmerupakansalahsatufungsimanajemen yang tidakdapatdipisahkandarifungsi-fungsimanajemen yang lainsepertiperencanaandanpelaksanaan. Dalamsetiappelaksanaanpekerjaanataupunkegiatan-kegiatandalammencapaitujuandarisetiaporganisasi,pengawasanadalahmutlakdiperlukan. Pengawasanataujugaseringdisebutdenganpengendaliandiperlukanuntukmenjamin agar semuakegiatanorganisasiberjalansesuaidengankebijaksanaan, rencana, peraturandanketentuansertatatalaksanaatauprosedur yang telahditentukan. Dengan lain perkataanpengawasandiperlukanuntukmenjamin agarpelaksanaanpekerjaandapatberjalansesuaidenganrencana, kebijaksanaan,ketentuan-ketentuansertaperaturanperundangan yang berlaku. Pengawasandilakukandenganmaksuduntukmencegahterjadinyaberbagaibentukpenyimpangan, kebocorandanpemborosandalampenggunaanwaktu, dana, dayadansarana, sehinggaseluruhkegiatanorganisasidapatterlaksanadenganberdayaguna (efisien) danberhasilguna (efektif). Fungsipengawasanataupengendalianitumerupakanfungsiterakhirdarirangkaianfungsi-fungsimanajemen yang minimal ada 3 (tiga), yaitu: perencanaan, pelaksanaandanterakhirpengawasan, yang pelaksanaannyamenjadiwewenangsertatanggungjawabdarisetiapunsurpimpinandalamorganisasipadajenjangataupuntingkatan yang manapun. Sehinggapengawasanadalahsegalausahaataukegiatanuntukmengetahuidanmenilaipelaksanaantugasataukegiatan, apakahsesuaidengansemestinyaatautidak. Sedangkanpengendalianadalahsegalausahaataukegiatanuntukmenjamindanmengarahkan agar pekerjaan yang sedangdilaksanakandapatberjalansesuaidenganrencana yang telahditetapkanatauhasil yang dikehendakisertasesuai pula dengansegalaketentuandankebijaksanaan yang berlaku.Denganrumusan yang lebihsingkat di nyatakanbahwa "Pengendalianadalahsegalausahaataukegiatanuntukmenjamindanmengarahkan agarpekerjaan yang sedangdilaksanakandapatberjalandengansemestinya”. Memperhatikanpengertian di atas, maka “pengendalian" mempunyaiarti yang lebihluasdaripada "pengawasan”. Artipengendaliantidakterbatashanyapadausahauntukmengetahuidanmenilaisuatupekerjaanataukegiatan, tetapijugauntuk "menjamindanmengarahkan" agar pekerjaanataukegiatan yang dilaksanakanitudapatberjalansesuaidengan yang direncanakan, sertasesuai pula denganperaturanperundangan yang berlaku. Dalamkontek KPHL Model Kapuas, pengawasanadalahpengendalian. Olehkarenaitu,dalampengawasanharusmeliputiusahauntukmenjamin agar seluruhkegiatanorganisasiKPHL Model kapuasdapatdiarahkanuntukmencapaitujuan yang
Dinas Perkebunan danKehutananKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..…VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- VI-3
telahditetapkan. DalamrangkaPengelolaanKeuangan Negara, makaterhadapaparatpelaksana/pengelola KPHL Model kapuasperludiadakanpengawasanuntukmenjaga agar tidakmelakukanpenyelewengan. Pemeriksaanterhadaphasil yang dikerjakanolehpengelola KPHL Model Kapuas tidak lain untukmenelitihasilpekerjaan yang dilaksanakantersebutsesuaiatautidakdenganketentuan,sertasesuaidenganatautidakdengantujuanpembangunan KPHL Model Kapuas yang telahditentukan. Sedangkanpemeriksaan (auditing) ialah prosesakumulasidanevaluasidaribukti-buktiolehseseorang yang bebas (tidakmemihak) dankompotententanginformasikuantitatifdarisuatukesatuanekonomiskhususuntuktujuanpenetapandanpelaporantingkathubunganantarainformasikuantitatifdari yang telahditetapkan. Pemeriksaanadalahsatucaraataubentukatauteknikpengawasandenganjalanmengamati, mencatat/merekam, menyelidikidanmenelaahsecaracermatdansistematis, sertamenilaidanmengujisegalainformasi yang berkaitandenganobyekpemeriksaandanmenuangkanhasilnyadalamsuatuberitaacara. Pemeriksaansepertidimaksudadalahpemeriksaaneksternyaitupemeriksaan yang dilakukanolehsebuahbadanataulembaga yang bebasdaripengaruhkekuasaaneksekutif. Jikadefinisi di atasdihubungkandenganBadanPemeriksaanKeuangan yang bertugasmemeriksatanggungjawabpenggunaankeuangan Negara yang dikelolaolehPemerintahberupameneliti, menyelidiki, menelaahsecaracermatsertamengujisegalapelaksanaan yang telahdilaksanakandalambentukpekerjaansepertipembukuan, nota-nota,transaksi-transaksi, dokumen-dokumen yang dilaksanakanolehpelaksana. Memperhatikanpengertian di atas, maka “pengendalian" mempunyaiarti yang lebihluasdaripada "pengawasan”. Artipengendaliantidakterbatashanyapadausahauntukmengetahuidanmenilaisuatupekerjaanataukegiatan, tetapijugauntuk "menjamindanmengarahkan" agar pekerjaanataukegiatan yang dilaksanakanitudapatberjalansesuaidengan yang direncanakan, sertasesuai pula denganperaturanperundangan yang berlaku. Pengawasanadalahpengendalian yangharusmeliputiusahauntukmenjamin agar seluruhkegiatanorganisasidapatdiarahkanuntukmencapaitujuan yang telahditetapkan. Kegiatanpengendaliankegiatan KPHL Model Kapuas, semantarainitetapberadadibawahwewenangKepalaDinas Perkebunan danKehutananKabupaten Kapuas. PengendaliankegiatantersebutakandapatberubahkepadaInstitusilain, apabila KPHL Model Kapuas telahmenjadi KPHL yang utuh. DalampelaksanaantugasnyaKepala KPHL Model Kapuas yang nantinyaakanberkedudukan di KecamatanMantangai Hulu, melakukankegiatanpengendaliantugas-tugasKepala Resort PengelolaanHutan (KRPH) Blok Inti, KRPH Blok Pemanfaatandan KRPH Blok Khusus. Masing-masing KRPH tersebut, akanberkantor di DesaTuanan, DesaKatunjungdan di sekitar Camp Release, DesaMantangai Tengah.
Dinas Perkebunan danKehutananKabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………..…VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- VI-4
Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memperoleh ketertiban dan kesesuaian antara rencana kegiatan UPTD KPHL Model Kapuas dengan RKTK Kapuas, dan RKTP Kalimantan Tengah (yang diacu), serta diukur melalui formula sebagai berikut:
Realisasi Pencapaian Rencana Kegiatan = ---------------- X 100 % Rencana
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………..… VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS --------------------------------------- VII-1
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Pengertian
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan proyek, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi status pelaksanaan proyek, misalnya Progres pelaksanaan dan status keuangan. Monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di setiap waktu, berarti kegiatan monitoring tidak harus menunggu sampai tahap pelaksanaan kegiatan/proyek selesai. Monitoring dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan dengan tujuan agar kegiatan pelaksanaan dapat memenuhi standar dan agar kinerja proyek menjadi efektif dan efisien. Melalui monitoring, semua stakeholder memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi dan Progres yang telah dicapai dalam suatu kegiatan. Selain monitoring juga dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada hasil monitoring. Evaluasi membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui apakah tujuan masih dapat dicapai, serta apakah progres proyek lebih cepat atau terlambat dari jadwal. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, lalu disusun rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja yang ada.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………..… VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS --------------------------------------- VII-2
B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Secara detail tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut: 1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. 2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. 3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk
mencapai tujuan proyek. 4. Mengidentifikasi kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran Progres. 5. Menyesuaikan kegiatan bila terjadi perubahan kondisi di lapangan, tanpa menyimpang dari
tujuan semula. 6. Memberi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi. Manfaat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bagi pihak pengelola KPHL Model Kapuas adalah sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu fungsi manajemen, yaitu pengendalian atau supervisi. 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja. 3. Untuk meyakinkan para pihak yang berkepentingan. 4. Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya. 5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya. C. Komponen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan dan evaluasi kegiatan KPHL Model Kapuas terdiri atas: pemantauan dan evaluasi kegiatan lapangan, serta kegiatan administrasi dan keuangan. Seluruh proses kegiatan akan selalu mengikuti Juklak dan Juknis yang sudah tersedia, melalui sebuah proses kendali yang efisien, efektif dan transparant. D. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan, akan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, digunakan Total Quality Management Control dengan selalu mempertimbangkan hukum sebab dan akibat (Cause and Effect) dari setiap masalah ketidak berhasilan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk melakukan telaahannya, akan digunakan metoda Fishbone Analysis atau metode lain yang relevant. Pemantauan pelaksanaan rencana pengelolaan dilakukan sesuai capaian kinerja kegiatan setiap triwulan, tengah tahun, dan evaluasi akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pelaporan akan disampaikan baik secara vertikal maupun horisontal. Pelaporan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………..… VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2022) KPHL MODEL KAPUAS --------------------------------------- VII-3
secara horisontal akan dilaksanakan kepada instansi/SKPD terkait. Selanjutnya, pelaporan secara vertikal, akan dilaksanakan oleh Pengelola KPHL Model Kapuas baik kepada Pemerintah Kabupaten (Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan), Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan) dan Pemerintah Pusat (PUSDALHUT Wilayah III Kalimantan).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………..……………………………………………………..… VII. PENUTUP
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS -------------------------------------- VIII-1
VIII. PENUTUP A. Kesimpulan
1. KPHL Model Kapuas yang berada di Kabupaten Kapuas seluas 105.372 ha, merupakan KPHL Unit XXXIII di Provinsi Kalimantan Tengah, keseluruhan kawasannya merupakan hutan lindung dan merupakan wilayah tertentu yang akan dikelola untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem sebagai upaya untuk mempertahankan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
2. KPHL Model Kapuas, dibagi kedalam 3 (tiga) blok hutan, yaitu: Blok Inti (Zona Konservasi) yang berada di bagian Utara seluas 66.122,80 Ha (62,84 %) mencakup 704 Petak, Blok Pemanfaatan (Zona Revitalisasi/Pengelolaan Adaptif) yang berada di bagian Barat seluas 13.137,90 Ha (12,49 %) mencakup 189 Petak, dan Blok Khusus (Zona Rehablitasi) yang berada di bagian Selatan seluas 25.963,70 Ha (24,67 %) mencakup 189 Petak. Luasan satu petaknya maksimal berukuran sebesar 100 ha. Pembagian Blok Hutan dan Petak-petak pada kawasan KPHL Model Kapuas, masih memerlukan review mendalam secara periodik, terutama pada Blok Pemanfaatan yang sangat berdekatan dengan wilayah kelola dan wilayah pemanfaatan masyarakat setempat.
3. Visi pengelolaan KPHL Model Kapuas yang merupakan tujuan jangka panjang yang akan dicapai adalah: “Menjadi Pengelola KPHL Rawa Gambut Berkelanjutan yang Berkontribusi Besar Bagi Keberlanjutan Sumber-sumber Penghidupan Masyarakat yang Cerdas dan Sejahtera”. Sedangkan misinya adalah: (1) Melaksanakan pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak secara berkelanjutan, sebagai sumber penghidupan bagi kesejahteraan masyarakat, berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan, (2) Meningkatkan SDM parapihak (Publik, Swasta dan Masyarakat) dalam aspek akademis, teknis dan profesionalisme dengan loyalitas dan dedikasi tinggi dalam mengelola dan memanfaatkan hutan rawa gambut, dan (3) Meningkatkan taraf perekonomian
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………..……………………………………………………..… VII. PENUTUP
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS -------------------------------------- VIII-2
masyarakat sekitarnya melalui berbagai kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca yang rendah.
4. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022, difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya, (2) Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya, (5) Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Areal di Luar Ijin, (6) Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya, (7) Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, (8) Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin, (9) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait, (10) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, (11) Penyedian Pendanaan, (12) Pengembangan Database, (13) Rasionalisasi Wilayah Kelola, (14) Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHL (Minimal 5 Tahun Sekali), dan (15) Pengembangan Investasi.
5. Dalam kontek KPHL Model Kapuas, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat diperlukan. Pembinaan yang diperlukan tidak hanya ditujukan kepada pengelola KPHL Model kapuas saja, tetapi juga kepada parapihak dari seluruh komponen yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tersebut. Oleh karena itu, dalam pengawasan harus meliputi usaha untuk menjamin agar seluruh kegiatan organisasi KPHL Model Kapuas dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, akan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Sedangkan pelaporan akan disampaikan baik secara vertikal maupun horisontal. Pelaporan secara horisontal akan dilaksanakan kepada instansi/SKPD terkait, Sedangkan pelaporan secara vertikal, akan dilaksanakan oleh Pengelola KPHL Model Kapuas baik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
B. Saran
1. Karena seluruh kawasan KPHL Model kapuas merupakan hutan lindung dan merupakan kawasan tertentu (Belum adanya ijin-ijin usaha) maka, pengelolaan dan pemanfaatan kawasannya harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Pembagian Blok Hutan dan Petak-petak pada kawasan KPHL Model Kapuas, masih memerlukan review secara periodik dan mendalam, terutama pada Blok Pemanfaatan yang sangat berdekatan dengan wilayah kelola dan wilayah pemanfaatan masyarakat setempat.
3. Visi dan misi KPHL Model Kapuas yang telah dirumuskan, perlu dikembangkan dan didukung dengan falsafah dan motto yang telah disusun, serta secepat mungkin
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) ………………………………………………………………..……………………………………………………..… VII. PENUTUP
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS -------------------------------------- VIII-3
dilakukan pengembangan/penguatan kelembagaan terutama pengembangan struktur organisasi yang memadai.
4. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Kapuas Tahun 2013-2022, harus dijalankan sesuai arah rencana pengelolaan yang telah dirumuskan dan intervensi yang telah digariskan dalam sub-sub kegiatan yang telah ditetapkan.
5. Dalam rangka pengelolaan keuangan Negara, maka terhadap aparat pelaksana/pengelola KPHL Model Kapuas, perlu diadakan pengawasan untuk menjaga agar tidak melakukan penyelewengan. Pemeriksaan terhadap hasil yang dikerjakan oleh pengelola KPHL Model Kapuas, diperlukan untuk meneliti hasil pekerjaan yang dilaksanakan tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan dan tujuan pembangunan KPHL Model Kapuas yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan pengawasan melalui sebuah forum multipihak yang independen.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-2
Lampiran Peta LP-1. Peta Blok Hutan Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-3
Lampiran Peta LP-2. Peta Blok Hutan dan Petak Wilayah KPHL Model Kapuas.
Lampiran Peta LP-3. Peta Unit Lahan Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-4
Lampiran Peta LP-4. Peta Penutupan Lahan Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-5
Lampiran Peta LP-5. Peta Zonasi Kawasan Eks PLG dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-6
Lampiran Peta LP-6. Peta Sistem Lahan dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-7
Lampiran Peta LP-7. Peta Kedalaman Gambut dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-8
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-9
Lampiran Peta LP-8. Peta Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Karet dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-10
Lampiran Peta LP-9. Peta Cadangan Karbon dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-11
Lampiran Peta LP-10. Peta KegiatanLain dalam Wilayah KPHL Model Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-12
Lampiran Peta LP-11. Peta DAS Kapuas.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-13
Lampiran Peta LP-12. Peta Sebaran Potensi Wilayah Sekitar KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas) dan Aksesibilitasnya (Jaringan Jalan).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-14
Lampiran Peta LP-13. Peta Sebaran Potensi Wilayah Sekitar KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas) dan Aksesibilitasnya (Jaringan Sungai).
Lampiran Peta LP-14. Peta Tipe Ekosistem Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-15
Lampiran Peta LP-15. Peta Iklim Wilayah Sekitar KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-16
LampiranPeta LP-16. Peta Geologi Wilayah Sekitar KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-17
Lampiran Peta LP-17. Peta Bahan Galian Golongan C di Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-18
(DAS Kapuas).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-19
Lampiran Peta LP-18. Peta Bahan Galian Golongan A dan B di Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah UPTD KPHL MODEL KAPUAS (2012) …………………………………………………………………………………………………………………..……..…LAMPIRAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (2013-2023) KPHL MODEL KAPUAS ---------------------------------------- LL-20
Lampiran Peta LP-19. Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sekitar Wilayah KPHL Model Kapuas (DAS Kapuas).