LEMBAR PENGESAHAN -...
Transcript of LEMBAR PENGESAHAN -...
ii
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (RPHJP KPHP)
MODEL LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016-2025
Disahkan Oleh:
Diketahui Oleh:
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
NIP. 19600303 198901 1 004 Ir. SIPET HERMANTO
Disusun Oleh:
Plt. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lamandau,
NIP. 19720921 200312 1 006 MUHAMMADKHAIRURRAZAK, S.Hut
An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur KPHP,
Ir. DRASOSPOLINO, M.Sc NIP. 19640907 199102 1 002
iii
PETA SITUASI KPHP MODEL LAMANDAU
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
KPHP Model Lamandauditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.717/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011 seluas ± 226.289 Ha.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Lamandau Tahun 2016-2025 ini, merupakan garis-garis besar kegiatan yang diturunkan dari TUPOKSI Pengelola KPHP Model Lamandau. Ruang lingkup kegiatannya difokuskan pada: inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutannya, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin, rehabilitasi pada areal kerja di luar ijin, pembinaan dan pemantaun rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin, rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin,koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, penyedian pendanaan,pengembangan database, rencanarasionalisasi wilayah kelola, review rencana pengelolaan dan pengembangan investasi.
Visi KPHP Model Lamandau adalah: “Menjadi Pengelola Hutan Lahan Kering Berkelanjutan dan Lestari Menuju Masyarakat Sejahtera”.Sedangkan Misi KPHP Model Lamandau yang masih perlu dikembangkan sejalan dengan perubahan waktu, situasi dan kondisi, serta perlu dikomunikasikan secara baik dengan parapihak diantaranya yaitu :1) Melaksanakan pengelolaan hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung ditingkat tapak secara berkelanjutan, sebagai sumber penghidupan bagi kesejahteraan masyarakat, berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan; 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia parapihak (Publik, Swasta dan Masyarakat) dalam aspek akademis, teknis dan profesionalisme dengan loyalitas dan dedikasi tinggi dalam mengelola dan memanfaatkan hutan lahan kering; 3) Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, melalui program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan HHBK yang lestari seperti Budidaya Lebah Madu, Rotan dan buah-buahan.
Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) periode tahun 2016-2025 dengan estimasi biaya sebesar Rp. 170,78 Miliar terdiri dari beberapa kegiatansebagai berikut : 1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan; meliputi kegiatan :
a) Inventarisasi potensi berkala (Inventarisasi Potensi Kayu berkala, Inventarisasi Satwa berkala, Inventarisasi Non Kayu, Inventarisasi Jasa Lingkungan berkala : identifikasi potensi PES (Payment enviromental service), Inventarisasi Sosial Budaya berkala) dengan luasan ± 23.845,55 Ha;
b) Penataan hutan (Penataan batas luar: ± 552,870 Km; Penataan batas fungsi: ± 64,947 Km; Penataan batas luar wilayah tertentu: ± 66,787 Km).
2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu; meliputi kegiatan pemanfaatan HHBK berupa pemanfaatan Rotan dan Damar
3. Pemberdayaan masyarakat; meliputi kegiatan : a) Budidaya Lebah Madu, b) Budidaya Tanaman Jabon Merah, c) Budidaya HHBK dan Jasling, d) Pengembangan Agroforestry, d) Pengembangan Hutan Tanaman melalui Pola Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Masyarakat dan/atau investor yang bergerak dalam Bidang Hutan Tanaman).
4. Pembinaan dan pemantauan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal berizin; meliputi kegiatan : a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
v
dan kegiatan pemantauan dan b) Bimbingan teknis terhadap Ganis pada pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT
5. Rehabilitasi pada areal di luar izin; meliputi kegiatan : a) Penyusunan RPRHL, b) Penyusunan Rancangan Teknis, c) Penyusunan Rtn RHL, d) Pelaksanaan Rehabilitasi pada Areal di Luar Ijin Pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan (Kritis (HP Blok Khusus) : 614 Ha; Agak Kritis (HL Blok Inti, HP Blok Pemanfaatan dan HP Blok Khusus) : 3.056 Ha), e) Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Tahun Pertama, f) Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Tahun Kedua.
6. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi dalam areal yang berizin; meliputi kegiatan : a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil rehabilitasi, b) Pembinaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada pemegang ijin, c) Pembinaan pelaksanaan Reklamasi areal bekas tambang, d) Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi.
7. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam; meliputi kegiatan : a) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, b) Pembangunan menara pantau untuk Banteng Belantikan, c) Penelitian ekologi, distribusi dan populasi serta uji DNA Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowi), d) Penelitian ekologi dan monitoring populasi Orangutan, e) Pembuatan Papan Himbauan Peringatan Pelarangan Perburuan Satwa Liar Dilindungi, f) Kerjasama dengan Yayasan Orangutan Indonesia dalam Penerapan BMP, g) Pembentukan Barikdalkarhut, h) Pelatihan Masyarakat dalam Penanggulangan Karhutla, i) Sosialisasi/Patroli dalam Rangka Pencegahan dan Pemadaman awal Karhutla, j) Pemeliharaan dan Pengadaan operasional sarpras Kebakaran, k) Pelatihan Penanganan dan Resolusi Konflik, l) Pembentukan dan Operasional Regu Pengamanan Hutan, m) Patroli/Operasi Pengamanan Hutan, n) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Konservasi.
8. Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin meliputi: a) Kerjasama Konservasi Satwa, b) Kerjasama Perlindungan Hutan, c) Kerjasama Peningkatan SDM/IPTEK, d) Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat;
9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, meliputi: a) Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola, b) Pemanfaatan Hutan pada WT, c) Pemberdayaan Masyarakat, d) Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin, e) Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin, f) Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam Areal Berizin, g) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, h) Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, dan i) Penyediaan Pendanaan;
10. Rencana Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM; meliputi kegiatan a) Peningkatan kapasitas SDM, dan b) Penyediaan SDM.
11. Penyediaan Pendanaan; 12. Pengembangan Database; meliputi kegiatan : a) Data Baseline Survey Kondisi
Biofisik, b) Data Baseline Survey Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya, c) Baseline HHK dan HHBK, d) Pengelolaan Database Berbasis Digital
13. Rasionalisasi wilayah kelola, meliputi: a) Tata Batas Kawasan pada Areal di dalam Izin Konsesi, b) Tata Batas Kawasan pada Areal di Luar Izin Konsesi; c) Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Pada WT.
14. Review Rencana Pengelolaan, meliputi: a) Persiapan, b) Pelaksanaan Review, dan c) Perbaikan Dokumen;
15. Pengembangan investasi, meliputi kegiatan : a) Pengembangan Investasi pada Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Pengembangan Jabon Merah, Demplot Jabon Merah, Pemeliharaan Demplot Jabon Merah Tahun Pertama, Pemeliharaan Demplot Jabon Merah Tahun Kedua, Pemeliharaan Penjarangan, Pengembangan Halaban, Peningkatan Kemampuan
vi
Keterampilan Masyarakat dalam Membuat Produk dengan Bahan Baku Rotan, dan Pengadaan Sarana Pengolahan Rotan Mentah), b) Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi (Budidaya Jahe Merah, Budidaya Tanaman Jengkol, Budidaya Lebah Madu Hutan Alam, Penangkaran Satwa Rusa dan Banteng), c) Pemanfaatan Jasling (Potensi Wisata Air yang ada di sekitar dan di dalam Kawasan WT).
vii
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) Model Lamandau Tahun 2016-2025 ini, disusun dengan mengacu pada
Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan
mempertimbangkan hasil Tata Hutan Wilayah Pengelolaan KPHP.
Dalam proses penyusunannya, perbaikan-perbaikan dilakukan berdasarkan hasil
Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru pada tanggal 5-
7 Desember Tahun 2013 di Banjarmasin. Penyusunannya juga mendapat bantuan dari Tim
Pakar, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya. Selain itu, juga
terdapat kegiatan yang mendukung penyusunan RPHJP KPHP Model Lamandau yang
difasilitasi oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya pada tanggal
20-23 Juni 2016 di Palangka Raya.
Dokumen ini akan dijadikan dasar oleh Pengelola KPHP Model Lamandau dan
Parapihak terkait dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari. Dalam wujudnya yang
sederhana dan jauh dari sempurna,maka masukkan, kritik dan saran dari berbagai pihak
sangat diharapkan agar pengelola KPHP Model Lamandau dapat melakukan perbaikan-
perbaikan dimasa mendatang.
Nanga Bulik, Agustus 2016
Plt. Kepala KPHP Model Lamandau,
NIP. 19720921 200312 1 006 M. Khairurrazak, S. Hut
viii
DAFTAR ISI
Teks Hal
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................. ii PETA SITUASI KPHP MODEL LAMANDAU ................................................................. iii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. iv KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vii DAFTAR ISI ................................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ............................................................................................................ xi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ xiii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................... xiv
I. PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1 A. LatarBelakang ....................................................................................................... 1 B. TujuanPengelolaan ................................................................................................ 3 C. Sasaran ................................................................................................................. 3 D. RuangLingkup ....................................................................................................... 4 E. BatasanPengertian ................................................................................................ 5
II. DESKRIPSI KAWASAN ............................................................................................ 8 A. Risalah Wilayah KPH ............................................................................................. 8
1. Letak ................................................................................................................ 8 2. Luas ................................................................................................................. 9 3. Batas-Batas Wilayah ........................................................................................ 10
4. Pembagian Blok/Zona ...................................................................................... 10
5. AksesibilitasKawasan ...................................................................................... 19
6. Sejarah Wilayah ............................................................................................... 21
B. Potensiwilayah ....................................................................................................... 22 1. PenutupanVegetasi .......................................................................................... 22 2. PotensiKayu..................................................................................................... 27 3. Potensi Non Kayu ............................................................................................ 35
4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka .............................................................. 37
5. PotensiJasaLingkungandanWisataAlam .......................................................... 37
C. Sosialdan Budaya .................................................................................................. 39
ix
1. EkonomidanSosialBudayaMasyarakat di DalamdanSekitarHutan .................... 39 2. KeberadaanMasyarakatHukumAdat ................................................................ 42
D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ......................................... 43 E. Posisi Areal KerjaKPHP Lamandau dalam Tata Ruang Wilayah dan
Pembangunan Daerah ........................................................................................... 45 1. Perspektif Tata Ruang ..................................................................................... 45
2. Perspektif Pembangunan Daerah .................................................................... 46
F. Isu Strategis, Permasalahan, Peluang, Ancaman dan Solusi ................................. 47
III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN .................................................................. 50 A. Visi ........................................................................................................................ 50 B. Misi ........................................................................................................................ 50 C. PernyataanTujuan ................................................................................................. 50
IV. ANALISIS DAN PROYEKSI ...................................................................................... 52 A. Analisis DatadanInformasi ..................................................................................... 52 B. ProyeksiKondisi Wilayah ....................................................................................... 55
V. RENCANA KEGIATAN .............................................................................................. 57 A. Inventarisasi Berkala Wilayah KelolasertaPenataanHutannya ............................... 57
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu .......................................................... 59
C. Pemberdayaan Masyarakat ................................................................................... 59
D. Pembinaan Dan PemantauanPemanfaatanHutan Dan
PenggunaanKawasanHutanPada Areal Yang Berizin ........................................... 61
E. Rehabilitasipada Areal Kerjadi LuarIjin .................................................................. 63
F. PembinaandanPemantauanRehabilitasidanReklamasi di dalam
Areal yang Berizin ................................................................................................. 65
G. RencanaPenyelenggaraanPerlindunganHutandanKonservasiAlam ....................... 66
H. RencanaPenyelenggaraanKoordinasidanSinkronisasiAntarPemegangIzin ............ 69
I. KoordinasidanSinergidenganInstansidan Stakeholder Terkait ............................... 71
J. RencanaPenyediaandanPeningkatanKapasitas SDM ............................................ 73
K. Penyediaan Pendanaan ........................................................................................ 75
L. Pengembangan Database ..................................................................................... 76
M. RencanaRasionalisasi Wilayah Kelola ................................................................... 77
N. Review RencanaPengelolaan ................................................................................ 78
O. PengembanganInvestasi ....................................................................................... 79
VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ............................................ 83 A. Pembinaan ............................................................................................................ 83
x
B. Pengawasan dan Pengendalian ............................................................................ 84
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ...................................................... 92 A. Pemantauan .......................................................................................................... 92 B. Evaluasi ................................................................................................................. 93 C. Pelaporan .............................................................................................................. 94
VIII. PENUTUP .................................................................................................................. 97 LAMPIRAN-LAMPIRAN
xi
DAFTAR TABEL
Teks Hal
Tabel II-1. Luas Wilayah KPHP XXIII Model Lamandau Berdasarkan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah ............................. 8
Tabel II-2. Luasan Hutan yang ada di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ................................. 9 Tabel II-3. Pembagian Blok di Wilayah KPHP Lamandau(Unit XXIII) ........................................... 10 Tabel II-4. Data Lahan Kritis per Blok Kawasan Hutan pada KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) .................................................................................................................. 12 Tabel II-5. Data Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Lamanda (Unit
XXIII), 2013 ................................................................................................................. 13 Tabel II-6. Kelas Lereng Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ........................................ 14 Tabel II-7. Data Sebaran dan Luasan geologi di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) ........................................................................................................................... 16 Tabel II-8. Jenis Tanah di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) .................................................... 17 Tabel II-9. Luas Sub-DAS di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ................................................ 19 Tabel II-10. Tutupan Lahan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)............................. 23 Tabel II-11.
Tutupan Lahan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan ......................................................................... 25
Tabel II-12. Data Lahan Kritis pada Wilayah Tertentu dan Di Luar Wilayah Tertentu di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ............................................................................ 27
Tabel II-13. Indek Nilai Penting Hutan Produksi Terbatas Tingkat Semai ....................................... 30 Tabel II-14. INP Tingkat Pancang HPT KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ................................. 30 Tabel II-15. INP Tingkat Tiang HPT KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ...................................... 31 Tabel II-16. INP Tingkat Pohon HPT KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ..................................... 31 Tabel II-17. Indek Nilai Penting Tingkat Semai Hutan Lindung KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) .................................................................................................................. 32 Tabel II-18. Indek Nilai Penting Tingkat Pancang Hutan Lindung KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) ................................................................................................. 33 Tabel II-19. Indek Nilai Penting Tingkat Tiang Hutan Lindung KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) .................................................................................................................. 33 Tabel II-20. Indek Nilai Penting Tingkat Pohon Hutan Lindung KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) .................................................................................................................. 33 Tabel II-21. Indek Nilai Penting Tingkat Semai Hutan Produksi Tetap KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) ................................................................................................. 34 Tabel II-22. Indek Nilai Penting Tingkat PancangHutan Produksi Tetap KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) ................................................................................................. 34 Tabel II-23. Indek Nilai Penting Tingkat Tiang Hutan Produksi Tetap KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) ................................................................................................. 35 Tabel II-24. Indek Nilai Penting Tingkat Pohon Hutan Produksi Tetap KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) ................................................................................................. 35 Tabel II-25. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Berdasarkan Fungsi Hutan ...................................... 36 Tabel II-26. Potensi Flora Berdasarkan Fungsi Hutan .................................................................... 37 Tabel II-27. Identifikasi Potensi Jasa Lingkungan di Luar Wilayah Tertentu KPHP Model
Lamandau ................................................................................................................... 38 Tabel II-28. Nama Desa dan Letaknya di KPHP Model Lamandau Provinsi Kalimantan
Tengah ........................................................................................................................ 40 Tabel II-29. Ijin-ijin Pemanfaatan yangTerdapat dalam KPHP Model Lamandau ........................... 43 Tabel II-30. Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Ijin Tambang ...................................................... 45 Tabel II-31. Isu Strategis, Permasalahan, Peluang, Ancaman dan Solusi ...................................... 47 Tabel IV-32. Luas Areal KPHP Lamandau yang dibebani izin dan belum dibebani izin ................... 52
xii
Tabel IV-33. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal ..................................................................... 53 Tabel IV-34. Pemilihan Strategi ....................................................................................................... 54 Tabel IV-35. Analisis Kondisi Saat Ini dan Proyeksi Kondisi Wilayah KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) ................................................................................................. 56 Tabel V-36. Rencana Kegiatan Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola ........................................... 58 Tabel V-37 Rencana Kegiatan Penataan Hutannya ...................................................................... 58 Tabel V-38 Rencana Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu ................................. 59 Tabel V-39 Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat .......................................................... 60 Tabel V-40. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Izin Pemanfaatan
Hutan ......................................................................................................................... 62 Tabel V- 41. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Izin Penggunaan
Kawasan Hutan .......................................................................................................... 62 Tabel V-42. Rencana Kegiatan Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Ijin ...................................... 64 Tabel V-43. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan
Reklamasi di dalam Areal yang Berizin ...................................................................... 66 Tabel V-44. Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam ............................................................................................................................ 67 Tabel V-45 Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar
Pemegang Izin ............................................................................................................ 70 Tabel V-46 Koordinasi dan Sinergi antara KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dengan
Stakeholder Terkait ..................................................................................................... 72 Tabel V-47. Kebutuhan Personil pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ................................... 74 Tabel V-48. Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM ........................................................ 75 Tabel V-49. Rencana Kegiatan Pengembangan Database ............................................................. 76 Tabel V-50. Rencana Kegiatan Review Rencana Pengelolaan ...................................................... 78 Tabel V-51. Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi .............................................................. 79 Tabel V-52. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Pengembangan Investasi ........................................ 82 Tabel VI- 53. Matrik Proses Rencana Pengawasan KPHP Model Lamandau yang Masuk
Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang ................................................. 86 Tabel VII-54 Bentuk Laporan yang digunakan untuk pemantauan setiap
bulan/Triwulan/semester/tahunan pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ............................................................... 96
xiii
DAFTAR GAMBAR
Teks Hal
Gambar II-1. Letak KPHP Model Lamandau dalam Wilayah Administrasi Kabupaten ....................... 9 Gambar II-2. Pembagian Blok pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ............................ 11 Gambar II-3. Peta Iklim di Wilayah KPHP Model Lamandau(Unit XXIII) ........................................... 14 Gambar II-4. Peta Kelerengan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII).................................................. 15 Gambar II-5. Peta Geologi KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ....................................................... 16 Gambar II-6. Peta Jenis Tanah di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ............................................. 18 Gambar II-7. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) .................... 19 Gambar II-8. Peta Aksesibilitas Kawasan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) .......... 20 Gambar II-9. Peta Tutupan Lahan Kawasan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) ............................................................................................................................ 24 Gambar II-10. Peta sebaran Potensi Jasa Lingkungan di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ........... 39 Gambar II-11. Peta Izin Pemanfaatan dan Izin Penggunaan Kawasan pada Wilayah KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) ....................................................................................... 44 Gambar IV-13 Diagram Proses Analisis Situasi/Masalah ............................................................... 55 Gambar V-14 Bagan Konseptual Informasi Kinerja ....................................................................... 57 Gambar V-15. Peta Deliniasi Lokasi Perlindungan Satwa KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ........... 69
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Teks Hal Lampiran LG-1. Peta Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) .................. L-1 Lampiran LG-2. Peta Penutupan Lahan Pada KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) ........................................................................................ L-2 Lampiran LG-3. Peta DAS Pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) .............. L-3 Lampiran LG-4. a. Peta Sebaran Potensi Wilayah KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) ........................................................................... L-4 b. Peta Aksesibilitas Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) ................................................................................... L-5 Lampiran LG-5. Peta Tata Hutan ....................................................................... L-6 Lampiran LG-6. Peta Penggunaan Lahan Pada KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) ................................................................................ L-7 Lampiran LG-7. Peta Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan
Kawasan Hutan Pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ..... L-8 Lampiran LG-8. a. Peta Tanah .......................................................................... L-9 b. Peta Iklim ............................................................................. L-10 c. Peta Kelerengan .................................................................. L-11 d. Peta Geologi ........................................................................ L-12 Lampiran LG-9. Peta Wilayah Tertentu Pada KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) ........................................................................................ L-13 Lampiran LG-10. Matriks Rencana Kegiatan KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) Tahun 2016-2025 ........................................................... L-14
1 | B a b I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hutan merupakan ekosistem yang khas, dimana hasil dan keragaman fungsinya
sangat bergantung pada keberadaan hutan tersebut. Pemungutan hasil hutan tertentu
dapat menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi hutan lainnya, sehingga harus
diimbangi oleh sifat dapat pulihnya komponen hayati ekosistem hutan, baik secara
alami maupun dengan campur tangan manusia (prinsip pengelolaan hutan lestari).
Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang bersifat berkelanjutan. Dalam hal ini,
berkelanjutan memiliki makna kelestarian keberadaan wujud biofisik hutan, produktivitas
(daya dukung) hutan, dan fungsi-fungsi ekosistem hutan dengan komponen
lingkungannya.
Mulai berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah memberikan titik
tolak pada orientasi, arah dan kebijakan pembangunan kehutanan. Kebijakan yang
sangat terpengaruh adalah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang mana
kebijakan tersebut telah memberikan kewenangan yang semakin luas kepada
pemerintah daerah dalam berbagai perubahan sistem pengelolaan pemerintahan. Salah
satu perubahan yang dapat dilihat adalah perubahan dalam pengurusan hutan yang
meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan,
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluh kehutanan dan
pengawasan.
Dalam era pengurusan otonomi daerah dalam hal pengurusan hutan, pemerintah
pusat telah meluncurkan berbagai kebijakan yang diharapkan kedepannya dapat
mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan berimplikasi pada kesejahteraan
masyarakat, serta sekaligus mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah
daerah itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2007 jo PP 3/2008
maka pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk Kesatuan Pengelolan Hutan
(KPH).
KPH berfungsi sebagai wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan
secara efisien dan lestari serta menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan
nasional, provinsi dan kabupaten. Keberadaan KPH menjadi semakin nyata setelah
ditetapkannya Permendagri No. 61/2010 yang mengamanatkan bentuk organisasi
KPHP sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. KPH merupakan suatu sistem pengelolaan hutan berdasarkan
2 | B a b I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
satuan wilayah yang berbasis ekosistem, yang didalamnya memuat prinsip-prinsip
kelestarian hutan, tindakan administrasi dan tindakan organisasi untuk mewujudkan
pengelolaan hutan yang prospektif, sehat dan lestari berkelanjutan. Dengan begitu,
keberadaan KPH pada tingkat tapak dimaksudkan sebagai upaya penguatan sistem
pengurusan hutan yang dikuasai negara baik pada level nasional, provinsi dan
kabupaten/kota.
Pengurusan dan pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan merupakan salah
satu tujuan utama pengelolaan kehutanan ditiap daerah di Indonesia yang kini juga
telah menggalakkan pengelolaan kehutanan berkelanjutan melalui Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL).
Pada dasarnya, pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ini tidak hanya
memperhatikan kelangsungan kawasan hutannya saja, melainkan keseluruhan
rangkaian ekosistem yang ada di dalamnya. KPHP Model Lamandau merupakan salah
satu bentuk pengelolaan kehutanan ditingkat tapak, yang berada di kawasan Kabupaten
Lamandau, yang juga telah ikut serta melaksanakan Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL).
Kondisi KPHP Model Lamandau saat ini menghadapi banyak persoalan. Ditingkat
lapangan sendiritelah terjadi perambahan baik untuk pemukiman maupun pembukaan
lahan untuk kegiatan berladang masyarakat. Ketiadaan pengelolaan kawasan hutan di
tingkat tapak telah membuat kawasan hutan di KPHP Model Lamandau semakin
terbuka untuk diakses dari luar.
Berdasarkan tantangan pada pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari
tersebut, maka diperlukan perencanaan pengelolaan hutan yang baik. Perencanaan
pengelolaan KPHP Model Lamandau memerlukan kuantifikasi dan formulasi strategi
dan program kerja, struktur organisasi dan aspek finansial untuk menyiapkan kondisi
yang memungkinkan untuk melaksanakan monitoring, pelaporan dan verifikasi dalam
suatu basis unit-unit kelestarian yang permanen. Dengan adanya rencana pengelolaan
jangka panjang maka akan memudahkan penyusunan rencana pengelolaan jangka
pendek yang lebih terukur.
Oleh karena itu, perlu segera disusun dokumen perencanaan yang mampu
mencerminkan kondisi saat ini dan gambaran kawasan hutannya dalam dasa warsa
kedepan. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 tahun KPHP Model
Lamandau bersifat komprehensif dan indikatif yang menjadi acuan bagi penyusunan
Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPHJPd) dan rencana-rencana teknis yang
lebih operasional di lapangan. Pengelolaan kehutanan yang akan dilakukan adalah
3 | B a b I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
secara terintegrasi melalui kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang dapat menjamin
keberlangsungan fungsinya sebagaimana yang telah dimaksud pada peraturan
perundang-undangan.
RPHJP KPHP Model Lamandau disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. Inventarisasi Biogeofisik;
2. Inventarisasi Sosial Budaya;
3. Penataan Blok dan Petak;
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
5. Penliaian/Pengesahan.
B. TujuanPengelolaan Tujuan pengelolaan kawasan hutan di KPHP Model Lamandau adalah untuk
memaksimalkan pemanfaatan wilayah hutan yang berada di dalam kawasan KPHP
Model Lamandau terutama pemanfaatan wilayah tertentu yang memiliki tingkat
ancaman dan gangguan dari kegiatan perambahan hutan, karena tidak adanya
pengelolaan secara legal dan anggapan masyarakat bahwa wilayah hutan tersebut
dapat dimanfaatkan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHP Model Lamandau adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan
yang bermanfaat dan lestari serta memberikan pedoman dan arahan bagi pengelolaan
kawasan dan seluruh potensinya secara komprehensif untuk keperluan jangka panjang
(10 tahun), yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek
dan rencana-rencana teknis.
C. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pengelolaan hutan Jangka Panjang
KPHP Model Lamandau Tahun 2016-2025 ini adalah:
1. Tertatanya seluruh wilayah KPHP Model Lamandau, mulai dari Batas Luar
Kawasan, Blok, Petak dan Anak Petak, serta teridentifikasinya seluruh bagian
tersebut secara detail dalam bentuk data spasial dan tabular/numerik;
2. Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Model Lamandau, baik Jangka
Panjang maupun Jangka Pendek yang berbasiskan kondisi biogeofisik dan
sosekbud setempat yang didukung oleh kelembagaan KPHP yang memadai yang
dapat berkontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat dan
berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Lamandau;
4 | B a b I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
3. Terlaksananya fungsi dan manfaat hutan produksi, hutan produksi terbatas dan
hutan lindung, serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi:
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada seluruh blok hutan;
4. Terlaksananya pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha: budidaya tanaman
obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi
satwaataubudidaya hijauan makanan ternak;
5. Terlaksananya pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usahaantara lain :
pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perproduksian
keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perproduksian lingkungan atau
penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
6. Terlaksananya pemungutan hasil hutan bukan kayu, antara lain berupa: rotan,
madu, getah, buah, jamuratausarang burung walet;
7. Terlaksananya pemanfaatan hasil hutan kayu, baik pada daerah yang telah
dibebani ijin maupun pada wilayah tertentu.
D. Ruang Lingkup
Rencana Pengelolaan HutanJangka Panjang KPHP Model Lamandau Tahun
2016-2025 ini, merupakan garis-garis besar kegiatan yang diturunkan dari TUPOKSI
KPHP. Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Inventarisasi Berkala
Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya, Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu,
Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal
KPHP yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan,
Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Ijin, Penyelenggaraan Produksi Hasil
Hutan dan Konservasi Alam, Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitaasi
dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan
Kawasan Hutannya, Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang
Ijin, Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait, Penyediaan dan
Peningkatan Kapasitas SDM, Penyedian Pendanaan, Pengembangan Database,
Rasionalisasi Wilayah Kelola, Review Rencana Pengelolaan Wilayah KPHP (Minimal 5
Tahun Sekali), dan Pengembangan Investasi.
5 | B a b I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
E. Batasan Pengertian 1. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
2. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup
kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan
potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari;
3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu
serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari;
6. Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan
perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan
pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan
untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelenjutan;
7. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara
optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
8. Rencana pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan hutan
pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah
pembangunan KPHP;
9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan hutan
berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak
dan/atau blok;
10. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui
keadaan dan potensi sumberdaya hutan serta lingkungannya secara lengkap;
11. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada
hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk
6 | B a b I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem
silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan;
12. Blok pengelolaan pada wilayah KPHP adalah bagian dari wilayah KPHP yang dibuat
relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan;
13. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang
sama;
14. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan
hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal
dan adil untuk masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
15. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik
bagi pihak ketiga untuk pengembangan pemanfaatannya;
16. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
17. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi fungsi pokoknya.
18. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
19. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK
dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut
IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa
kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan
pemanenan atau penebangan.
20. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin
pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah
ditentukan;
21. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha
yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan
produksi;
7 | B a b I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
22. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah
pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas
suatu kawasan hutan tertentu.
23. Kemitraan atau kerjasama adalah kesepakatan antara KPH dengan BUMN, BUMD,
BUMSI, BUMDES, Koperasi, UMKM, atau Masyarakat mengenai pemanfaatan hutan
di wilayah tertentu.
8 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
II. DESKRIPSI KAWASAN
A. Risalah Wilayah KPH 1. Letak
Secara geografis KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Unit XXIII, terletak antara
koordinat 1° 20' 53.59" LS - 2° 11' 39.53" LS dan 110° 55' 54.43" BT - 111° 43'
36.77" BT. Secara administrasi wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Unit
XXIII meliputi 7 kecamatan dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah.Pembagian wilayah KPHP XXIII berdasarkan
kecamatan di Kabupaten Lamandau ditampilkan pada Tabel II-1. TabelII-1. Luas Wilayah KPHP XXIII Model Lamandau Berdasarkan
Administrasi Kecamatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
NO. Nama Kecamatan Luas
(Ha) (%) 1. Kec. Batang Kawa 43.510 19,23 2. Kec. Belantikan Raya 100.462 44,40 3. Kec. Bulik Timur 32.611 14,41 4. Kec. Delang 14.288 6,31 5. Kec. Lamandau 17.892 7,91 6. Kec. Menthobi Raya 15.088 6,67 7. Kec. Sematu Jaya 2.432 1,07
Total 226.283 100,00 Sumber: Analisis GIS Peta KPHP Model Lamandau Berdasarkan Administrasi Pemerintahan,
2015. Tabel II-1 menggambarkan luasan kecamatan yang ada di wilayah KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII). Terdapat perbedaan total luasan wilayah KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII)antara hasil analisa peta dengan luas berdasarkan SK Menteri
Kehutanan Republik Indonesia No.717/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011
dengan luas ± 226.289 Ha. Sedangkan letak dalam wilayah Kabupaten Lamandau,
digambarkan pada Gambar II-1.
9 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Gambar II-1. Letak KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dalam Wilayah Administrasi
Kabupaten
2. Luas
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.717/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember
2011 seluas ± 226.289 Ha.
Tabel II-2. Luasan Hutan yang ada di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) No. Fungsi Kawasan Hutan Luas (Ha) 1. Hutan Lindung ±25.432 2. Hutan Produksi Tetap ±19.906 3. Hutan Produksi Terbatas ±180.951
Jumlah ±226.289 Sumber: SK Menhut Nomor SK.717/Menhut-II/2011 Tanggal 19 Desember 2011.
Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa fungsi kawasan hutan
yang ada di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) didominasi oleh Hutan
Produksi Terbatas dengan luasan ±180.951 Ha. Selebihnya adalahfungsi
HutanLindungdengan luasan ±25.432 Ha dan Hutan Produksi dengan luasan
±19.906 Ha.
10 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
3. Batas-Batas Wilayah Bila ditinjau secara administrasi kewilayahanKPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) berada di bagian barat wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Batas-batas
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)tersebut adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Seruyan(ProvinsiKalimantan Tengah)
b. Sebelah Timur : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan(ProvinsiKalimantan Tengah)
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Lamandau, Belantikan Raya, BulikTimur danSematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
d. Sebelah Barat : Kecamatan Delangdan Provinsi Kalimantan Barat
4. Pembagian Blok/Zona
a. Fungsi Kawasan
Kawasan hutan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dibagi kedalam
beberapa fungsi kawasan, yaitu kawasan hutan lindung, hutan produksi dan
hutan produksi terbatas. Untuk lebih jelasnya, dapat dipahami pada tabel di
bawah ini:
Tabel II- 3.Pembagian Blok di Wilayah KPHP Lamandau (Unit XXIII)
Blok/Zona Grand Total
Fungsi Kawasan Wilayah Tertentu
HL HP HPT HL HP HPT
HL BLOK INTI 14.868,39 14.868,39 - - - - -
HL BLOK PEMANFAATAN 10.563,92 10.563,92 - - 9.462,31 - -
HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HA
172.042,96 -
8.543,32 163.499,64 - - -
HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HTI
9.250,74 -
8.364,90 885,84 - - -
HP BLOK PEMBERDAYAAN 12.388,99
- 2.851,68 9.537,31
- 2.851,68 9.537,31
HP BLOK KHUSUS 5.181,76 - 147,34 5.034,42 - - -
HP BLOK PEMANFAATAN JASLING DAN HHBK
1.994,25
- - 1.994,25
- - 1.994,25
TOTAL 226.291,01 25.432,31 19.907,24 180.951,46 9462,31 2851,68 11531,56 Sumber: Hasil Analisa dan Pengolahan Data KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Tahun 2016
11 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pembagian blok/zona wilayah
KPHP Lamandau didominasi oleh HP Blok Pemanfaatan HHK-HA dengan
luasan 163.499,64Ha pada fungsi kawasasan Hutan Produksi Terbatas.
Sedangkan blok yang memiliki luasan yang paling kecil adalah HP Blok Khusus
147,34Ha padaFungsi kawasan Hutan Produksi, dengan jumlah petak secara
keseluruhan wilayah sebanyak 4.233 Petak.
Gambar II-2. Pembagian Blok pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Di wilayah kelola KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) terdapat lahan kritis
pada blok-blok kawasan hutan. Kriteria lahan kritis yang terbagi dalam lima
kriteria, yaitu sangat kritis, kritis, potensial kritis, agak kritis, dan tidak kritis.
Untuk lebih jelasnya, pembagian kriteria lahan kritis pada masing-masing blok
dapat dilihat pada Tabel II-4di bawah ini
12 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel II-4. Data Lahan Kritis per Blok Kawasan Hutan pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Blok KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Sangat Kritis Kritis Potensial
Kritis Agak Kritis
Tidak Kritis Total
HL BLOK INTI - - 7.562,48 270,21 7.035,70 14.868,39 HL BLOK PEMANFAATAN - - 3.926,03 783,62 5.854,26 10.563,92
HP BLOK KHUSUS - 613,93 2565,33 2002,51 - 5181,76 HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HA 583,79 10177,91 140134,62 20491,19 655.45 172042,96
HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HTI
- 639,42 2003,85 3825,69 2781,78 9250,74
HP BLOK PEMANFAATAN JASLING DAN HHBK
- - 1987,23 7,02 - 1994,25
HP BLOK PEMBERDAYAAN 413,23 1259,35 5679,58 4861,68 175,16 12388,99
Total 997,02
12.690,61
163.859,12
32.241,92
15.846,90
226.291,01
Sumber: Peta Lahan Kritis BPDAS Kahayan, 2013.
Berdasarkan tabel II-4di atas, dapat diketahui bahwa jumlah areal lahan kritis
hasil penafsiran dari Peta Lahan Kritis BPDAS Kahayanadalah seluas ± 226.291 Ha.
Terdapat selisih jumlah luasan dari hasil penafsiran citra landsat ETM+ dengan
luasan yang terdapat di SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.717/Menhut-
II/2011 tanggal 19 Desember 2011). Hal ini dapat disebabkan adanya faktor human
error saat melakukan penafsiran luasan peta.
b. Bio Fisik
1) Iklim
Kabupaten Lamandau memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu berada
pada kisaran 2.000-2.300 mm/tahun, dengan rata-rata penyinaran 61,3%.
Data curah hujan dan rata-rata penyinaran pertahun disajikan pada tabel
Tabel II-5dibawah ini:
13 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel II-5. Data Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Lamandau, 2014.
Bulan Curah Hujan (mm) Penyinaran Matahari %
2012 2013 2014 2011 2012 2013
Januari 227 151 139 65 48,2 53 Februari 202 77 208 63 55,5 54 Maret 164 254 424 51 52,1 61 April 362 306 194 47 57,9 61 Mei 123 128 322 72 74,2 59 Juni 68 16 229 75 76,1 77 Juli 69 79 39 71 57,2 53 Agustus 81 41 132 80 75,5 71 September 4 117 49 61 76 69 Oktober 181 178 63 55 66,3 74 November 232 253 308 53 48 62 Desember 352 487 200 50 45,1 42
Total 2065 2087 2307 743 124 736
Rata-rata 54,7 61 61,3 Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau, tahun 2015.
Berdasarkan data curah hujan tersebut, diketahui bahwa KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) memiliki iklim mikro yang termasuk dalam golongan
B. klasifikasi iklim ini didasarkan pada klsifikasi iklim menurut Schmidt-
Ferguson. Kriteria yang menunjukkan tipe iklim B ini berarti bahwa di wilayah
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) beriklim basah dengan kelembaban
udara berkisar pada 14,3%-33,3%. Bagi wilayah yang memiliki tipe iklim ini
didominasi oleh hutan hujan tropis.
14 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Gambar II-3. Peta Iklim di Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
2) Kelas Lereng
Apabila dilihat dari hasil analisis Laporan Akhir Identifikasi Biofisik,
Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) Tahun 2015 menyatakan bahwa kondisi kelas lereng di wilayahKPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) ini tergolong sangat curam (>41-60%). Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel II-6. Kelas Lereng Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kelas Lereng % Luas (Ha) %
1. Sangat Landai (0-8)% 6.145,74 2,72 2. Agak Curam (16-25)% 36.340,24 16,06 3. Curam (26-40) % 74.281,60 32,83 4. Sangat Curam (41-60) % 107.720,31 47,60 5. Jurang (>60%) 1.795,11 0,79
JUMLAH 226.283 100 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh
Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)tergolong daerah yang
memiliki kelerengan yang sangat curam diakibatkan oleh daerahnya
didominasi oleh wilayah perbukitan. Gambaran spasial kelas kelerengan
pada wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) digambar pada peta di
bawah ini.
15 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Gambar II-4. Peta Kelerengan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
3) Geologi
Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), Peta Geologi
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), Provinsi Kalimantan Tengah tersusun
dari 4 Formasi Geologi, yaitu Tonalit Sepauh, Batuan Gunung Api Karabai,
Granit Sukadana dan Formasi Kuayan. Gambaran spasial penyebaran
formasi geologi di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
digambarkan pada peta dibawah ini.
16 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Gambar II-5. Peta Geologi KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Tabel II-7. Data sebaran geologi di wilayah KPHP ModelLamandau(Unit
XXIII) No. Formasi Geologi Luas (Ha) Persentase 1. Tonalit Sepauh 33.441 14,78 2. Batuan Gunung Api Karabai 36.343 16,06 3. Granit Sukadana 146.663 64,81 4. Formasi Kuayan 9.843 4,35
Jumlah ± 226.290 100,00 Sumber: Analisis GIS Peta Geologi Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), 2016.
Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa jenis sebaran
geologi yang ada di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)didominasi
oleh jenis Granit Sukadana dengan persentase sebesar 64,81%. Maka dapat
diartikan bahwa pembentuk formasi geologi wilayah KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) ini sebagian besarnya terbentuk dari formasi Granit Sukadana.
4) Jenis Tanah
Analisa jenis tanah yang ada di kawasan KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) bertujuan untuk mengetahui sifat atau karakter tanah, untuk
hasilnya dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jenis tanah yang ada di
17 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)didominasi oleh jenis Latosol dengan
persentase sebaran hingga 76.43%. Jenis tanah ini memiliki lapisan solum
yang tebal yang berkisar antara 130cm sampai 5 meter. Batas horizon tidak
begitu jelas. Warna dari tanah latosol ini adalah merah, coklat kekuning-
kuningan. Untuk kandungan bahan organiknya sendiri (BO) antara 3-9%
tapi biasanya berkisar BO yang terkandung pada tanah ini berkisar 5%
saja. Untuk tingkat kemasamannya berkisar pada pH 4,5-6,5. Artinya jenis
tanah ini termasuk ke dalam tanah yang bersifat masam hingga agak
masam. Tekstur tanahnya liat, sedangkan strukturnya remah dengan
konsistensi gembur. Indikator warna tanah dapat menggambarkan
kandungan unsur hara tanah. Semakin merah warna suatu tanah maka
dapat disimpulkan unsur hara yang dimiliki oleh tanah tersebut semakin
miskin. Kandungan unsur hara pada jenis tanah ini berada pada kisaran
rendah sampai sedang.
Tingkat resapan airnya dapat dikategorikan pada tingkat mudah
hingga agak sukar merembes air, oleh sebab itu, infiltrasi dan perkolasinya
dari agak cepat hingga agak lambat, untuk kemampuan menahan airnya
cukup baik, sehingga dapat dikatakan agak tahan terhadap erosi. Apabila
dilihat dari kandungan unsur hara yang terkandung pada tanah ini, latosol
dapat dikatakan memiliki kandungan unsur hara dan BO yang cukup
rendah sehingga produktivitas tanahnya dapat dikatakan sedang hingga
tinggi. Tanaman yang cocok dikembangan pada daerah ini adalah kelapa
sawit, karet, cengkeh, kopi dan lada.Berikut ini disajikan tabel jenis tanah
pada wilayah KPHP Model Lamandau.
TabelII-8. Jenis Tanah di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Jenis Tanah Luas (Ha) %
1. Latosol 172.949,95 76.43 2. Podsolik 51.546,00 22.78 3. Litosol 1.795,11 0.79
Jumlah ± 226.291,00 100,00 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh
Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
Berdasarkan pada tersebut diketahui bahwa jenis tanah yang ada di
wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) selain latosol adalah tanah
Podsolik dan tanah litosol.
Tanah podsolik memiliki warna merah atau kekuning-kuningan.
Teksturnya lempung atau berpasir dengan pH rendah. Tanah ini memiliki
18 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
kandungan aluminium dan besi yang tinggi. Sedangkan tanah litosol
merupakan jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu
tebal. Penampangnya besar dan berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan
kecil. Untuk unsur hara yang dikandung tanah ini tidak begitu banyak
sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai media pertanian.
Gambar II-6. Peta Jenis Tanah di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
5) Hidrologi
Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), Peta Daerah
Aliran Sungai (DAS) dan SubDAS Provinsi Kalimantan Tengah, wilayah
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)terletak dalam DAS Kotawaringin.
Secara umum sungai-sungai tersebut mempunyai pola aliran dendritic yang
mengalir dari utara ke selatan menuju laut Jawa. Berdasarkan pembagian
daerah alirannya, terbagi dalam 3 Sub-Das, yaitu Sub-DAS Belantikan,
Sub-DAS Bulik dan Sub-DAS Lamandau.
Kondisi wilayah DAS bagian hulu (utara) merupakan kawasan
berhutan lebat dan berbukit yang secara langsung berbatasan dengan
provinsi Kalimantan Barat. Sementara pada bagian tengah kondisi kawasan
19 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
berhutan yang sebagian besar telah dibebani izin pemanfaatan untuk hutan
alam dan hutan tanaman. Pada bagian hilir (selatan) wilayah KPHP Model
Lamandau kondisi cukup landai dan sebagian tidak dibebani izin dan
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai ladang dan berkebun.
Tabel II-9. Luas Sub-DAS di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) No. Sub-DAS Luas (Ha) Persentase (%)
1. Belantikan 95.244 42,09 2. Bulik 39.653 17,52 3. Lamandau 91.385 40,39
Jumlah ± 226.283 100,00 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh
Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015..
Gambar II-7. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
5. Aksesibilitas Kawasan Kantor KPHP Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau. Jarak dari Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka
Raya) ke wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ± 12 jamdengan jarak ± 480
Km menggunakan kendaraan darat/bermotor. Kecamatan Sematu Jaya merupakan
kecamatan dengan jarak tempuh terdekat dengan ibukota kabupaten Lamandau,
yaitu ± 30 menit perjalanan darat dengan jarak ± 20 Km. Sedangkan kecamatan yang
20 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
letaknya paling jauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Belantikan Raya
dengan jarak tempuh selama ± 3 jam melalui perjalanan darat.
Aksesibilitas menuju kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat
dikategorikan kedalam tiga kategori, yaitu: tinggi (mudah), sedang, dan rendah
(sulit).Kriteria aksesibilitas disebut tinggi apabila menuju kawasan hutan terdapat
desa, jalan darat dan sungai. Aksesibilitas sedang adalah akses menuju kawasan
hutan mempunyai dua kategori dari tiga kategori yang ada. Sedangkan aksesibilitas
rendah (sulit) adalah akses menuju kawasan hutan mempunyai satu atau tidak
memiliki semua kategori yang ada.
Akses menuju desa-desa terdekat dari Kantor KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) umumnya dapat ditempuh dengan jalan darat dan jalan sungai. Jalan darat
terdiri atas dua jenis jalan yaitu: Jalan Nasional dan Jalan Kecil. Jalan nasional dapat
dipergunakan untuk mencapai wilayah barat dari KPH, sedangkan jalan kecil (jalan
setapak, HPH dan kebun) digunakan untuk mencapai wilayah tengah dan timur
KPH.Secara spasial, aksesibilitas KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat dilihat
pada peta aksesibilitas kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) digambar pada
petadi bawah ini.
Gambar II-8. Peta Aksesibilitas Kawasan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
21 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
6. Sejarah Wilayah Kawasan hutan pada wilayah KPHP Model Lamandau diawali dengan
penunjukan oleh Menteri Pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12
Oktober1982 dengan rincian fungsi Hutan Lindung (HL) seluas 41.688,849 Ha, fungsi
Hutan Produksi (HP) seluas 18.777,954 Ha, fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT)
seluas 162.345,576 Ha dan fungsi Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 3.478,633
Ha. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut-
II/2011 tanggal 31 Mei 2011 mengalami perubahan menjadi Hutan Lindung (HL)
seluas 25.432,364 Ha; Hutan Produksi (HP) seluas 19.907,238 Ha; Hutan Produksi
Terbatas (HPT) seluas 180.951,412 Ha; dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas
0,052 Ha. Setelah itu mengalami perubahan lagi berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dengan
luasan keseluruhan ± 226.289 Ha yang terbagi kedalam fungsi Hutan Lindung (HL)
seluas ± 25.432 Ha; Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 19.906 Ha dan fungsi
Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 180.951 Ha.
Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) pada era awal eksploitasi hutan
kayu pada Tahun 1978-an, sebagian besar kawasan hutan KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) dahulunya dikelola oleh perusahaan konsesi PT. Korindo Groupyang
mana lokasi areal konsesinya meliputi hutan produksi dan hutan produksi
terbatas.Sampai dengan saat ini, izin konsesi yang masih ada antara lain IUPHHK-
HA PT. Amprah Mitra Jaya, IUPHHK-HA PT. Karda Trades, IUPHHK-HA Trisetia
Intiga, IUPHHK-HA PT. Sari Bumi Kusuma dan IUPHHK-HTI PT. Korintiga
Hutani.Selain itu ada pula izin pinjam pakai kawasan hutan yang areal berada dalam
konsesi PT. Karda Trades yang masuk dalam wilayah kelolaKPHP Model Lamandau
(Unit XXIII). Izin pinjam pakai kawasan hutan ini untuk kepentingan pertambangan
bijih besi.
Selanjutnya sejarah pembentukan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 Pembangunan KPH merupakan Program
Prioritas Pembangunan Nasional.
b. Berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. 272/Menhut-VII/2010 perihal
Percepatan Pembangunan KPH, Kementrian Kehutanan berkomitmen
mendukung daerah–daerah yang berproses dalam pembangunan KPH dan
memfasilitasi pembangunan KPH.
22 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
c. Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2010, dalam rangka efektivitas
pengelolaan hutan lindung dan produksi di daerah provinsi/kabupaten dibentuk
KPHP dan KPHL.
d. Penetapan wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) di Kabupaten Lamandau
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.717/Menhut-II/2011,
tanggal 19 Desember 2011.
e. Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Kalimantan Tengah dengan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.2/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012.
f. Pembentukan Kelembagaan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
berdasarkanPeraturan Bupati Lamandau No. 10 Tahun 2012, Tanggal 2 Januari
2012.
B. Potensi Wilayah 1. Penutupan Vegetasi
Identifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan sangat berhubungan dengan
kegiatan studi vegetasi, aktivitas pertanian dan keadaan tanah yang menjadi bagian
dari biosfer. Data tentang penggunaan lahan dan tutupan lahan sangat bermanfaat
dan memiliki posisi sentral dalam hal perencanaan. Selain itu, perencanaan ini
sangat dipengaruhi juga oleh tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga implikasinya
dapat dirasakan pada ketersediaan lahan yang semakin menurun. Penggunaan
lahan tanpa disertai dengan kegiatan perencanaan yang matang akan menimbulkan
berbagai kerusakan alam maupun lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya lahan yang ada.
Arahan fungsi pemanfaatan lahan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh
dalam penataan suatu wilayah menjadi kawasan-kawasan yang memiliki fungsi yang
berbeda, tentu saja hal ini menyesuaikan kemampuan lahannya, sehingga
pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal.
Kegiatan perencanaan yang akan dilakukan dapat mengacu pada kegiatan
Identifikasi Biofisik, Sosek dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) yang mengacu pada pemetaan tutupan lahan. Kendala yang terjadi adalah
tidak semua areal dapat terjangkau terutama pada kawasan Hutan Lindung dan
Hutan Produksi Terbatas yang mempunyai kelerengan yang dapat dikategorikan
pada tingkat cukup curang, oleh karena itu, untuk pemetaan tutupan lahan selain
data lapangan yang dianalisa (berdasarkan data sample cluster yang diambil dari
fungsi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap yang
diambil berdasarkan data dari Laporan akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan
23 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Potensi seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Tahun 2015), juga
digunakan teknologi Penginderaan Jauh (berdasarkan citra satelit ETM+8Resolusi
rendah/sedang) dan Sistem Informasi Geografis. Melalui Penginderaan Jauh dapat
dilakukan pengumpulan data pada suatu daerah tanpa harus mendatangi secara
langsung daerah yang dikaji sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
Ketepatan informasi tutupan lahan akan memberikan kemudahan dalam melakukan
analisa perencanaan suatu wilayah.
Tutupan lahan pada wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) didominasi
oleh hutan lahan kering sekunder dengan total luasan ±159.525,21 Ha. Sedangkan
tutupan lahan yang paling kecil luasannya adalah Transmigrasi. Untuk lebih jelasnya,
kondisi penutupan lahan yang ada di kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
disajikan pada Tabel II-10.
Tabel II-10.Tutupan Lahan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) No. Tipe Penutupan Lahan Luas (Ha) 1 Hutan lahan kering primer 12.234,61 2 Hutan lahan kering sekunder 159.525,21 3 Hutan tanaman 6.869,2 4 Perkebunan 6.631,05 5 Permukiman 369,56 6. Lahan Terbuka 1.532,11 7 Pertambangan 2.711,54 8. Pertanian Lahan Kering 188,5 9 Pertanian Lahan Kering campur semak 22.954,28 10 Semak/Belukar 13.266,87 11 Transmigrasi 1,63 12 Tubuh Air 6,42
Jumlah ± 226.290,98 Sumber: Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM+ (IPSDH, Dirjen Planologi,
KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).
Pada data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara luasan total
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) yang ada yaitu ± 226.289 Ha (SK Menhut
Republik Indonesia No.717/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011) dengan
luasan total tutupan lahan pada wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) yaitu ±
226.290,98 Ha. Hal ini dapat disebabkan oleh error saat dilakukan proses penafsiran.
24 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Gambar II-9. Peta Tutupan Lahan Kawasan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Hasil penafsiran citra satelit yang dikeluarkan oleh IPSDH Kementerian
KehutananRepublik Indonesia tersebut selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) melalui observasi lapangan dengan hasil
penutupan lahan pada kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII). Kondisi tutupan
lahan ini sangat bermanfaat dalam penentuan arah tipe penggunaan lahan. Hasil
tutupan lahan yang ada di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) diuraikan
menjadi sebaran data dan informasi yang disajikan pada tabel di bawah ini.
25 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel II-11. Tutupan Lahan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan
Blok KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) Hutan Primer
Hutan Sekunder
Hutan Tanaman Belukar Perkebunan Pemukiman Lahan
Terbuka Tubuh
Air Pertanian
Lahan Kering
Pertanian Lahan Kering
Campur Semak
Transmi-grasi
Pertam-bangan
HL BLOK INTI 7.215,18
7.081,26 -
348,59 - - - - - 223,36 - -
HL BLOK PEMANFAATAN
1.889,06
6.286,14 -
418,12
71,45 - - 0,14 -
1.899,00 - -
HP BLOK KHUSUS - 2.774,70 -
590,21
116,93 - - - - 1.699,93 - -
HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HA
2.626,19
137.684,23
650,78
9.804,69
2.735,98
369,56
486,98
6,29
89,98
14.876,75 -
2.711,54
HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HTI
- 529,29
6.013,58
600,48
778,15 -
987,01 - - 342,23 - -
HP BLOK PEMANFAATAN JASLING DAN HHBK
504,17
1.490,07 -
0,01 - - - - - - - -
HP BLOK PEMBERDAYAAN -
3.679,52
204,84
1.504,79
2.928,54 - 58,12 -
98,52
3.913,02
1,63 -
Total 12.234,60 159.525,21 6.869,20 13.266,89 6.631,05 369,56 1.532,11 6,43 188,50 22.954,29 1,63 2.711,54
Sumber: Hasil Penafsiran Citra Landsat ETM+ (IPSDH, Dirjen Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015)
26 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Table II-11 di atas menjelaskan tentang jenis tutupan lahan pada wilayah
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) berdasarkan fungsi kawasan hutannya. Luasan
tutupan lahan yang mendominasi adalah kawasan Hutan Sekunder pada HP Blok
Pemanfaatan HHK-HA yaitu sebesar 137.684,23 Ha. Sedangkan luasan tutupan
lahan yang paling kecil adalah tutupan lahan berupa tubuh air pada HL Blok
Pemanfaatan dengan luasan 0,14 Ha. Apabila dilakukan generalisasi tutupan lahan
pada kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), dapat diketahui bahwa sebagian
besar kawasannya berupa hutan, tetapi sebagian diantaranya telah berubah menjadi
areal perkebunan terutama pada kawasan HP Blok Pemanfaatan HHK-HTI, HP Blok
Pemanfaatan HHK-HA dan HP Blok Pemberdayaan dengan luasan keseluruhan
perkebunan yang mencapai 2.928,54 Ha. Pada kawasan hutan produksi tersebut
terdapat pemegang izin berupa IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, yaitu IUPHHK-HA PT.
Amprah Mitra Jaya, IUPHHK-HA PT. Karda Trades, IUPHHK-HA Trisetia Intiga,
IUPHHK-HA PT. Sari Bumi Kusuma dan IUPHHK-HTI PT. Korintiga Hutani.
Upaya pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan hutan serta lahan kritis
yang dilakukan oleh KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) melalui kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan (RHL) dengan mendayagunakan semua potensi dan kemampuan
pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat secara
terkoordinasi.Kegiatan rehabilitasi hutan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan
penanaman reboisasi dan pengkayaan reboisasi. Sedangkan komoditi yang akan
dijadikan jenis tanaman pada kegiatan rehabilitasi adalah jenis tanaman yang lazim
ditanam pada hutan tanaman. Hal ini untuk meningkatkan nilai guna lahan dan
efektivitas waktu untuk pemanfaatan tanaman hasil rehabilitasi. Kegiatan RHL
tersebut diprioritaskan untuk lahan kritis yang ada di KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII). Data lahan kritis di wilayah tertentu di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
27 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel II-12. Data Lahan Kritis pada Wilayah Tertentu dan Di Luar Wilayah Tertentu di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Blok KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Sangat Kritis Kritis Agak
Kritis Potensial
Kritis Tidak Kritis
GRAND TOTAL
DI LUAR WILAYAH TERTENTU 583,79 11.431,27 26.589,59
152.277,04 11.563,77 202.445,46
HL BLOK INTI - - 270,21 7.562,48 7.035,70 14.868,39 HL BLOK PEMANFAATAN - - - 10,76 1.090,84 1.101,60 HP BLOK KHUSUS - 613,93 2.002,50 2.565,33 - 5.181,76 HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HA
583,79
10.177,91 20.491,19
140.134,62
655,45 172.042,96
HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HTI -
639,42 3.825,69 2.003,85 2.781,78 9.250,74
HP BLOK PEMANFAATAN JASLING DAN HHBK
- - - - - -
HP BLOK PEMBERDAYAAN - - - - - -
WILAYAH TERTENTU 413,23 1.259,35 5.652,32 11.582,08 4.938,58 23.845,55
HL BLOK INTI - - -
HL BLOK PEMANFAATAN - - 783,62 3.915,27 4.763,42 9.462,31
HP BLOK KHUSUS - - - - - -
HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HA
- - - - - -
HP BLOK PEMANFAATAN HHK-HTI
- - - - - -
HP BLOK PEMANFAATAN JASLING DAN HHBK
- - 7,02 1.987,23 - 1.994,25
HP BLOK PEMBERDAYAAN 413,23 1.259,35 4.861,68 5.679,58 175,16 12.388,99
Sumber: Peta Lahan Kritis BPDAS Kahayan, 2013 Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah KPHP Model
Lamandau memiliki potensi lahan kritis di luar wilayah tertentu yang lebih besar
dibandingkan dengan potensi lahan kritis di wilayah tertentu. Di wilayah tertentu
sendiri memiliki potensi lahan kritis terutama pada HP Blok Pemberdayaan, HL Blok
Pemanfaatan dan HL Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK.
2. Potensi Kayu Berdasarkan hasil pengolahan data pada Laporan Akhir Identifikasi Biofisik,
Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Tahun 2015, areal yang diinventarisasi sebanyak 24 titik sampel plot, jenis-jenis
tegakan/pohon yang ditemui yang berdiameter ≥20 cm umumnya didominasi oleh
jenis meranti (Shorea sp), keruing (Dipterocarpus), jambu-jambuan (Eugenia sp),
ubar (Eugenia sp), resak (Vatica subcerdata Ball), medang (Alseodaphne sp),
lempung (Shorea sp)dan banitan (Polyalthia sp).
28 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Massa tegakan dinyatakan dengan jumlah batang (N) dan volume (V) yang
dibedakan kedalam jenis komersiil dan jenis lain serta dipisahkan menurut kelas
diameter. Hasil perhitungan nilai tegakan/pohon yang berdiameter ≥ 20 cm seluruh
populasi diperoleh:
a. Nilai rata-rata per hektar sebesar 128,275 m³/ha dengan jumlah batang sebanyak
165 btg/ha.
b. Varian nilai rata-rata per hektar untuk volume sebesar 15,624 m³/ha dengan
jumlah batang sebanyak 23,479 btg/ha.
c. Dugaan nilai minimum dan nilai maksimum potensi (perhitungan jumlah batang
(N) dan Volume (V)) pada unit contoh menurut kelas diameter tegakan/pohon
berdiameter ≥20 cm. Apabila dilihat dari keadaan tumbuhan bawah pada umumnya dapat
dikategorikan sedang sampai rapat. Jenis tumbuhan yang terdapat di wilayah KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) ini adalah jenis paku-pakuan, anggrek, belukar, anakan
rotan dan rotan dewasa. Untuk permudaan dari tingkat semai, pancang dan tiang
cukup banyak ditemui. a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Potensi Kayu yang ada di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) yang
didasarkan pada Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi
Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Tahun 2015, apabila dilihat
dari kerapatan tegakannya dapat dikatakan masih relatif tinggi. Potensi kayu
yang ada di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Wilayah Tertentu KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) dengan luasan 11.531,56 Ha yang berada pada
ketinggian 200-1200 mdpl adalah tutupan lahan hutan sekunder 53,68%
(8.219,04 Ha) sedangkan sisanya 46,32% nya merupakan areal dengan tutupan
lahan berupa semak belukar, pertanian dan perkebunan. Kawasan HPT tersebut
secara administrative berada di Kecamatan belantikan Raya, kecamatan
Lamandau, Kecamatan Batangkawa dan Kecamatan Menthobi Raya.
1) Indek Nilai Penting
Potensi vegetasi merupakan salah satu data dan informasi penting yang
diperlukan dalam pengembangan suatu model pengelolaan hutan. Kajian
tentang potensi vegetasi (Arijani et al., 2006;Arijani, 2008; Mukrimin, 2011)
pada umumnya menggunakan parameter kerapatan (jumlah individu
persatuan luas), frekuensi (proporsi jumlah sampel dengan spesies tertentu
terhadap total jumlah sampel), dominasi penutupan (proporsi luas
29 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
bidangdasar yang ditempati suatu spesies terhadap luas total habitat) dan
Index Nilai Penting (INP). Indeks Nilai Penting jenis tumbuhan pada suatu
komunitas merupakan salah satu parameter yang menunjukkan peranan jenis
tumbuhan tersebut dalam komunitasnya.
Berdasarkan hasil survei pada Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial
Ekonomi dan potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Tahun 2015 tersebut menyebutkan bahwa potensi kayu pada beberapa plot
sampel, khususnya pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah
sebagai berikut: volume kayu rata-rata dengan diameter >50 cm adalah 89,60
m3/Ha dan untuk diameter >20 cm adalah 130,80 m3/Ha. Untuk jumlah
permudaan rata-rata per hektar pada tingkat semai adalah 1.203 individu,
tingkat pancang: 871,20 individu dan tingkat tiang berjumlah 216 individu
dengan potensi 37,20 m3
/Ha.
Inventarisasi yang dilakukan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas
tercatat ada 205 jenis tumbuhan dengan komposisi keanekaragaman jenis
cukup bervariasi pada tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon. Hasil
analisis pada laporan akhir identifikasi biofisik, sosial ekonomi dan potensi
seluruh areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) tahun 2015 ini dapat
diketahui bahwa jumlah tingkat semai terdapat 28 jenis, 27 jenis pada tingkat
pancang, 25 jenis pada tingkat tiang dan 25 jenis pada tingkat pohon.
Keberadaan suatu jenis tumbuhan pada suatu daerah menunjukkan
kemampuan adaptasi dengan habitat dan toleransi yang lebar terhadap
kondisi lingkungan, INP diperoleh dari penjumlahan nilai kerapatan relatif,
frekuensi relatif dan dominansi relatif, yang merupakan parameter kuantitatif
untuk menyatakan dominansi suatu spesies dalam suatu komunitas
tumbuhan.
30 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
a) Tingkat Semai
Tabel II-13. Indek Nilai Penting Hutan Produksi Terbatas Tingkat Semai
No. Jenis Permudaan
Semai K KR F FR INP
1 Bangkirai 100 7,54 0,25 4,17 11,70 2 Gaharu 124 9,34 0,13 2,08 11,43 3 Kayu Batu 94 7,08 0,50 8,33 15,42 4 Kelampai 70 5,28 0,38 6,25 11,53 5 Mentawa 140 10,55 0,38 6,25 16,80 6 Nyatoh 20 1,51 0,63 10,42 11,92 7 Tengkawang 54 4,07 0,38 6,25 10,28
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
Keterangan: K : Kerapatan F : Frekuensi KR : Kerapatan Relatif FR : Frekuensi Relatif
b) Tingkat Pancang Tabel II-14. INP Tingkat Pancang HPT KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
No. Jenis Permudaan Pancang
K KR F FR INP 1 Batu 109,4 12,56 0,13 1,89 14,44 2 Duku 78,1 8,96 0,25 3,77 12,74 3 Kayu Batu 25 2,87 0,75 11,32 14,19 4 Linang 71 8,15
0,13 1,89 10,04
5 Meranti 23 2,64 0,50
7,55 10,19
6 Nyatoh 60 6,89 0,75 11,32 18,21 7 Omang 62 7,12 0,25 3,77 10,89
JUMLAH 428,50 49,19 6,63 100,00 90,69 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi
Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
31 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
c) Tingkat Tiang
Tabel II-15. INP Tingkat Tiang HPT KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
No
Jenis Tiang
K KR F FR D DR INP 1 Bangkirai 8,00 3,64 0,25 4,26 3,63 3,59 11,48 2 Kayu Batu 24,00 10,91 0,75 12,77 10,63 10,52 34,19 3 Kelampai 12,00 5,45 0,25 4,26 5,63 5,57 15,28 4 Keruing 8,00 3,64 0,25 4,26 4,00 3,96 11,85 5 Kumpang 12,00 5,45 0,25 4,26 6,00 5,94 15,65 6 Mentawa 20,00 9,09 0,50 8,51 9,25 9,16 26,76 7 Meranti 16,00 7,27 0,38 6,38 8,00 7,92 21,58 8 Nyatoh 28,00 12,73 0,50 8,51 12,38 12,25 33,49 9 Omang 8,00 3,64 0,25 4,26 4,50 4,46 12,35 10 Ubar 8,00 3,64 0,25 4,26 2,50 2,48 10,37 11 Ulin 16,00 7,27 0,38 6,38 7,00 6,93 20,59
JUMLAH 160,00
100,00
5,88 100,00 101,00 100,00 300,00
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
d) Tingkat Pohon
Tabel II-16. INP Tingkat Pohon HPT KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
No Jenis
Pohon
20 cm up K KR F FR D DR INP
1 Gaharu 3,75 3,82 0,38 5,66 29,88 3,99 13,47 2 Kayu Batu 0,00 10,19 0,75 11,32 109,38 14,59 36,10 3 Kelampai 7,50 7,64 0,38 5,66 88,75 11,84 25,14 4 Kumpang 6,25 6,37 0,50 7,55 51,25 6,84 20,75 5 Mentawa 3,75 3,82 0,25 3,77 29,75 3,97 11,56 6 Meranti 5,00 5,10 0,38 5,66 45,63 6,09 16,84 7 Nyatoh 12,50 12,74 0,75 1,32 105,25 14,04 38,10 8 Ubar 16,88 17,20 0,13 1,89 9,88 1,32 20,40 9 Ulin 6,25 6,37 0,50 7,55 47,25 6,30 20,22
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
Pada kawasan hutan produksi terbatas ini dibebani IUPHHK dan pada
kawasan hutan lindungnya. Jenis yang mendominasi adalah
jenisdipterocarpaceae. Selain itu kawasan hutan KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) juga didominasi oleh potensi jenis kayu komersil yaitu meranti (shorea
sp), keruing (dipterocarpus), jambu-jambuan (eugenia sp), ubar (eugenia sp),
resak (vatica subcerdata Ball), medang (alseodaphne sp), lempung (shorea sp)
dan banitan (polyalthia sp).Jenis ini banyak ditemukan di dalam wilayah
32 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
kelolaKPHP Model Lamandau (Unit XXIII) yang banyak dimanfaatkan sebagai
bahan baku playwood dan kayu pertukangan oleh PT. Karda Trades, PT.
Trisetia Intiga, dan PT. Amprah Mitra Jaya dan pulp/bubur kertas dan
chip/arang kayuoleh PT. Korintiga Hutani yang berada di hutan produksi tetap.
b. Hutan Lindung
Berdasarkan hasil Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan
potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Tahun 2015 dijelaskan
bahwa hutan lindung memiliki peranan penting dari segi hidrologi daerah aliran
sungai. Hutan Lindung di Wilayah tertentuKPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
memiliki luasan sekitar ± 9,462.31Ha, masuk ke dalam DAS Kotawaringin.
Potensi kayu yang ada di kawasan hutan lindung untuk seluruh jenis pada
kelas diameter >20 cm memiliki potensi sebesar 220,30 m3/Ha, untuk diameter
>50 cm sebanyak 146,70 m3/Ha, sedangkan jumlah semai per hektar adalah
sebanyak 5.300 individu, tingkat pancang sebanyak 823 individu dan jumlah
tiang per hektar sebanyak 191 individu dengan volume sebanyak 33,40 m3
1) Indeks Nilai Penting
/Ha.
Keberadaan suatu jenis tumbuhan pada suatu daerah menunjukkan
kemampuan adaptasi dengan habitat dan toleransi yang lebar terhadap
kondisi lingkungan, INP diperoleh dari penjumlahan nilai kerapatan relatif,
frekuensi relatif dan dominansi relatif, yang merupakan parameter kuantitatif
untuk menyatakan dominansi suatu spesies dalam suatu komunitas
tumbuhan.
a) Tingkat Semai
Tabel II-17. Indek Nilai Penting Tingkat Semai Hutan Lindung KPHPModel Lamandau(Unit XXIII)
NO Jenis Permudaan
Semai K KR F FR INP
1 Meranti 363,64 6,85 0,13 4,44 11,29 2 Meranti Putih 581,82 10,96 0,13 4,44 15,40 3 Ubar 236,36 4,45 0,19 6,67 11,12
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
33 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
b) Tingkat Pancang
Tabel II-18. Indek Nilai Penting Tingkat Pancang Hutan Lindung KPHPModel Lamandau(Unit XXIII)
NO Jenis Pancang K KR F FR INP
1 Kumpang 107,95 13,10 0,19 7,32 20,42 2 Menjalin 105,11 12,76 0,08 3,25 16,01 3 Meranti Putih 65,34 7,93 0,13 4,88 12,81 4 Tatuba 53,98 6,55 0,13 4,88 11,43
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
c) Tingkat Tiang
Tabel II-19. Indek Nilai Penting Tingkat Tiang Hutan Lindung KPHP Model Lamandau(Unit XXIII)
NO Jenis
Tiang K KR F FR D DR INP
1 Kumpang 21,09 11,07 0,19 5,96 10,45 11,99 29,02 2 Meranti 12,36 6,49 0,17 5,30 6,14 7,04 18,83 3 Meranti Putih 38,55 20,23 0,21 6,62 18,68 21,43 48,28 4 Ubar 13,09 6,87 0,17 5,30 4,55 5,21 17,38
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
d) Tingkat Pohon
Tabel II – 20. Indek Nilai Penting Tingkat Pohon Hutan Lindung KPHPModel Lamandau(Unit XXIII)
NO Jenis Pohon
20 cm up K KR F FR D DR INP
1 Bangkirai 2,95 3,43 0,15 3,02 23,20 6,52 12,96 2 Kempas 3,41 3,96 0,19 3,88 17,86 5,02 12,85 3 Kumpang 4,77 5,54 0,25 5,17 16,77 4,71 15,42 4 Meranti 7,05 8,18 0,27 5,60 30,09 8,45 22,23 5 Nyatoh 2,73 3,17 0,19 3,88 12,57 3,53 10,57
6 Ubar 6,14 7,12 0,27 5,60 21,59 6,06 18,79 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh
Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
c. Hutan Produksi Tetap
Untuk potensi kayu pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) berdasarkan
hasil Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan potensi Seluruh
Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Tahun 2015 dilihat dari tutupan lahan.
Hutan Produksi di Wilayah tertentuKPHP Model Lamandau (Unit XXIII) memiliki
34 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
luasan sekitar± 2,851.68Ha. Potensi kayu pada hutan produksi tetap untuk
seluruh jenis pada kelas diameter ≥20 cm memiliki potensi sebesar 58,06 m 3/Ha,
untuk diameter ≥50 cm sebanyak 53,68 m3/Ha, sedangkan jumlah semai per
hektar adalah sebanyak 898 individu, tingkat pancangnya sebanyak 753 individu
dan jumlah tiang per hektar adalah sebanyak 31 individu dengan volume 1,99
m3
1) Indeks Nilai Penting
/Ha.
a) Tingkat Semai
Tabel II-21. Indek Nilai Penting Tingkat SemaiHutan ProduksiTetap KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
NO Jenis Permudaan
Semai K KR F FR INP
1 Kayu Batu 4,00 0,45 0,15 10,17 10,61 2 Kumpang 117,00 13,03 0,08 5,08 18,11 3 Linang 100,00 11,14 0,03 1,69 12,83 4 Meranti 40,00 4,45 0,18 11,86 16,32 5 Nyatoh 31,00 3,45 0,10 6,78 10,23 6 Rambutan Hutan 31,00 3,45 0,10 6,78 10,23 7 Tengkawang 42,00 4,68 0,13 8,47 13,15 8 Ubar 120,00 13,36 0,05 3,39 16,75
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
b) Tingkat pancang
Tabel II-22. Indek Nilai Penting Tingkat PancangHutan ProduksiTetap KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
NO Jenis Permudaan
Pancang K KR F FR INP
1 Kayu Batu 78,00 10,36 0,25 15,22 25,58 2 Kumpang 78,00 10,36 0,11 6,52 16,88 3 Meranti 96,00 12,75 0,21 13,04 25,79 4 Nyatoh 96,00 12,75 0,18 10,87 23,62 5 Ubar 94,00 12,48 0,14 8,70 21,18 6 Ulin 47,00 6,24 0,14 8,70 14,94
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
35 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
c) Tingkat Tiang
Tabel II-23. Indek Nilai Penting Tingkat TiangHutan Produksi TetapKPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
NO Jenis
Tiang K KR F FR D DR INP
1 Banitan 0,80 2,56 0,03 2,78 0,02 5,00 10,34 2 Bintangur 0,80 2,56 0,03 2,78 0,04 7,38 12,72 3 Duku 0,80 2,56 0,03 2,78 0,04 8,27 13,61 4 Kayu Batu 2,40 7,69 0,08 8,33 0,03 6,74 22,76 5 Kelampai 0,80 2,56 0,03 2,78 0,03 5,74 11,08 6 Ketikal 0,80 2,56 0,03 2,78 0,02 5,00 10,34 7 Mentawa 2,40 7,69 0,08 8,33 0,03 6,74 22,76 8 Meranti 4,00 12,82 0,13 13,89 0,06 11,82 38,53 9 Meranti Putih 3,20 10,26 0,05 5,56 0,03 5,87 21,68
10 Nyatoh 4,80 15,38 0,13 13,89 0,06 11,89 41,17 11 Ulin 2,40 7,69 0,08 8,33 0,03 5,87 21,90 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh
Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015
d) Tingkat Pohon
Tabel II-24. Indek Nilai Penting Tingkat PohonHutan Produksi TetapKPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
No Jenis Pohon
20 cm up K KR F FR D DR INP
1 Kayu Batu 1,50 14,63 0,15 16,22 17,00 13,12 43,97 2 Mentawa 0,75 7,32 0,08 8,11 7,50 5,79 21,21 3 Meranti 1,50 14,63 0,13 13,51 21,90 16,90 45,05 4 Meranti Putih 0,75 7,32 0,03 2,70 5,15 3,97 13,99 5 Nyatoh 1,50 14,63 0,15 16,22 20,35 15,70 46,55
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
3. Potensi Non Kayu
Potensi non kayu di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat
dikatakan masih cukup tinggi,yang keberadaannya tersebar hampir pada seluruh
wilayah KPHP Lamandau. Potensi non kayu yang banyak ditemukan di wilayah
KPHP Lamandau adalah Rotan, Damar, Buah Tengkawang,tumbuhan obat-obatan
serta madu. Untuk skala prioritas yang akan dikembangkan di wilayah KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) adalah budidaya lebah madu dan rotan. Budidaya ini
rencananya akan dilaksanakan di beberapa wilayah desa yang ada di dalam
kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII). Hal tersebut telah melalui banyak
pertimbangan, diantaranya adalah cakupan aksesibilitas untuk mencapai wilayah
36 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
desa tersebut dan antusiasme warga setempat dalam menyambut baik program
kerja ini. Rencana pelaksanaan budidaya lebah madu alam yang difasilitasi oleh
KPHP Lamandau adalah di KelurahanTapin Bini (Kecamatan Lamandau), Desa
Bayat, Desa Nanga Matu, Desa Kahingai, Desa Bintang Mengalih (Kecamatan
Belantikan Raya), Desa Mukti Manunggal dan Desa Modang Mas (Kecamatan
Menthobi Raya).
Budidaya Lebah Madu dianggap memiliki prospek yang bagus kedepannya.
Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya populeritas industri kesehatan
maupun industri kecantikan di Indonesia. Keberadaan Madu Alam dan Propolis
tentunya sudah tidak diragukan lagi oleh industri kesehatan maupun industri
kecantikan tersebut. Oleh karena itu, KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) berupaya
untuk ikut memenuhi permintaan dari industri kesehatan dan kecantikan dalam
negeri terkait dengan suplai madu alam dan propolis.
Tabel II-25. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Berdasarkan Fungsi Hutan
NO HHBK FUNGSI HUTAN (Ha) HL HPT HP
1 Gaharu,Tengkawang,Rotan 624,90 - - 2 Rotan 88,32 - - 3 Rotan,Akar Kuning 0,04 - - 4 Tengkawang,Rotan 2.654,27 - - 5 Gaharu,Rotan - 34,21 - 6 Gaharu,Tengkawang,Rotan - 996,12 - 7 Jelutung,Rotan - 0,85 - 8 Rotan - 116,07 - 9 Rotan,Damar - 2.319,39 -
10 Rotan,Akar Kuning - 23,76 - 11 Rotan,Damar,Akar Kuning - 4.356,76 - 12 Tengkawang,Rotan - 1,06 - 13 Rotan,Damar,Akar Kuning - - 104,77
14 Tengkawang,Jelutung,Rotan,Damar Akar Kuning - - 47,64
TOTAL 3.367,53 7.848,21 152,41 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
Berdasarkan tabel II-24 tersebut dapat diketahui bahwa potensi HHBK yang
ada di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) sebagian besar berada di wilayah
HPT sebesar 7.848,21 Ha. Keberadaan komoditi rotan, damar dan akar kuning yang
mendominasi wilayah tersebut adalah sebesar 4.356,76 Ha. Sedangkan potensi
rotan dan tengkawang mendominasi kawasan HL KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) sebesar 2.654,27 Ha.
37 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka Flora dan fauna langka pada wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
masih dapat ditemukan, meskipun keberadaan habitatnya mengalami degradasi dan
deforestasi yang cukup tinggi.Sehingga ancaman kepunahan satwa tertentu saat ini
semakin tinggi.Di KPHP Lamandau masih terdapat ± 394 jenis (Sumber: Data
Yayasan Orangutan Indonesia). Potensi flora yang ada ditemukan di kawasan KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) ini adalah jenis anggrek yang tersebar dari lantai hutan
sampai dengan di atas pepohonan besar, tumbuhan obat dan tumbuhan liar lain
yang masih belum banyak dikenal nama dan jenisnya. Sedangkan untuk jenis
anggrek langka yang juga ditemukan di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
ini adalah Anggrek Bulan Kalimantan (Paraphalaenopsis laycockii) dan Anggrek
Bulan Bintang (Paraphalaenopsis denevei).
Tabel II-26. Potensi Flora Berdasarkan Fungsi Hutan
POTENSI FLORA
FUNGSI HUTAN
HL HP HPT
No Cluster
No Cluster
No Cluster
1 Anggrek Bulan Kalimantan (Paraphalaenopsis laycockii) 43,24 76 0
2 Anggrek Bulan Bintang (Paraphalaenopsis denevei) 16 78 60
3 Kantong Semar (Nepenthes sp.) 12 0 0
4 Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata) 24 0 0
5 Anggrek Tebu (Grammatophyllum speciosum) 12 76 0
6 Pinang Merah (Cystostachys lakka) 16 0 59
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
Kegiatan inventarisasi satwa liar di Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) diamati dengan cara transect line. Kawasan didalam dan sekitar KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) merupakan habitat penting bagi Orangutan(Pongopygmaeus)
dan Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowii), Owa-owa, Babi Hutan dan Rusa.
Selain itu, di wilayah kerja KPHP Lamandau sendiri juga terdapat jenis Amphibi (32
Jenis), Reptil (39 Jenis), dan Burung (239 Jenis) (Sumber: Data Yayasan Orangutan
Indonesia, 2014).
5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Sebagian besar Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) adalah kawasan
hutan lindung, sehingga izin pemanfaatan yang diperbolehkan di kawasan tersebut
adalah hutan kemasyarakatan, pemanfaatan jasa lingkungan dan hutan desa. Untuk
38 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
saat ini, belum ada izin pemanfaatan potensi maupun pengajuan izin tersebut.
Potensi jasa lingkungan terbesar diperkirakan berasal dari kegiatan ekowisata yang
memadukannya dengan Budaya Dayak khas Kabupaten Lamandau.Berdasarkan
informasi data sekunder, terdapat beberapa potensi Jasa Lingkungan di luar wilayah
tertentu yaituseperti disajikan pada tabel II-26 dibawah.
Tabel II-27.Identifikasi Potensi Jasa Lingkungan di Luar Wilayah TertentuKPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
No. Jenis Jasa Lingkungan
Nama Desa Kecamatan Aksesibilitas
1. Wisata Alam Bukit Seluai Melata Menthobi Raya
Jalan pengerasan ± 1 jam dari ibukota kabupaten.
2. Pemanfaatan Air
Riam Satongah
Kudangan Delang Jalan Negara/Aspal, jarak ± 2 jam dari ibukota kabupaten.
3. Wisata Alam Bukit Pemujaan
Kahingai Belantikan Raya
Jalan pengerasan, jarak ± 4 jam dari ibukota kabupaten.
4 Wisata Alam Saltlick/Sopanan
Desa Nanga Matu
Belantikan Raya
Jalan pengerasan, jarak ± 4 jam dari ibukota kabupaten
Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
39 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Gambar II-10. Peta sebaran Potensi Jasa Lingkungan di KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII)
C. Sosial dan Budaya 1. Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan
Pada dasarnya pembangunan suatu wilayah sangat bergantung pada keadaan
masyarakatnya. Keadaan masyarakat yang dilihat dari keadaan sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat menentukan cara hidup individu didalamnya. Hal ini juga sangat
berpengaruh terhadap keeksistensian hutan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu,
dalam identifikasi biofisik, sosial ekonomi dan budaya yang ada di masyarakat
sangat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan di wilayah tersebut.
40 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel II-28. Nama Desa dan Letaknya di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)Provinsi KalimantanTengah
No Desa Kecamatan Luas (Km2
Lokasi Geografis
) Keterangan Ketinggian (m)
Kemiringan (o)
1. Kudangan
Delang
78,00 146 <15 Di luar KPHP 2. Landau Kantu 35,00 131 15-25
Di luar KPHP
3. Sepoyu 111,00 138 15-25
Di luar KPHP
4. Penyombaan 90,00 138 15-25
Di luar KPHP
5. Lopus 36,00 161 <15 Di luar KPHP 6. Nyalang 95,00 147 15-25
Di luar KPHP
7. Riam Tinggi 43,00 128 15-25
Di luar KPHP
8. Holu Jajabo Di luar KPHP 9. Jamuat
Batang Kawa
34,00 - - Di luar KPHP 10. Mengkalang 65,00 - - Di luar KPHP 11. Liku 85,00 - - Di luar KPHP 12. Karang Emas 105,00 - - Di luar KPHP 13. Kina 116,00 - - Di luar KPHP 14. Tapin Bini Lamandau 183,00 - - Di luar KPHP 15. Samu Jaya - - Di luar KPHP 16.
Bayat
Belantikan Raya
99,00 88 15-25
Di luar KPHP
17. Bintang Mengalih
196,00 144 15-25
Dalam KPHP
18. Nanga Matu
114,00 145 15-25
Di luar KPHP
19. Kahingai
82,00 136 15-25
Di luar KPHP
20. Benuatan
103,00 128 15-25
Di luar KPHP
21. Karang Besi
124,00 107 15-25
Di luar KPHP
22. Petarikan 228,00 145 15-25 Dalam KPHP 23. Nanga
Kamujan Bulik Timur 101,00 - - Di luar KPHP
24. Batu Tunggal 105,00 - - Di luar KPHP
25. Sumber Jaya Menthobi Raya
15,00 - - Di luar KPHP 26. Topalan 44,00 - - Di luar KPHP 27. Nanuah 102,00 - - Di luar KPHP
Sumber: Data KPHP Lamandau, 2016.
Pada tabeldi atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar desa yang ada di
wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) berada di sekitar kawasan KPHP. Hanya
beberapa desa yang berada di dalam kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII),
41 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
yaitu Desa Bintang Mengalih dan Desa Petarikan. Kendala yang dihadapi dalam hal
aksesibilitas adalah terkait dengan masih minimnya sarana prasarana yang ada sangat
berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat sekitar.Mata pencaharian
penduduk yang ada di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) pada umumnya
adalah petani ladang berpindah dan juga berprofesi sebagai karyawan perusahaan
sawit.
Sarana jalan yang ada saat ini masih berupa jalan tanah dan merupakan satu-
satunya jalan penghubung antar desa, sehinggauntuk mencapai beberapa desa yang
ada di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)hanya dapat dicapai melalui jalan
milik perusahaan kayu dan perusahaan kelapa sawit. Kondisi jalan tanah dengan
medan berbukit dan pada musim hujan menyebabkan jalan sangat licin sehingga untuk
mencapai desa lainnya diperlukan waktu yang cukup lama. Demikian juga dengan
jumlah sarana transportasi berupa angkutan antar desa yang jumlahnya masih terbatas,
dan tidak seluruh desa dilalui trayek angkutan tersebut, sehingga untuk mencapai desa
tertentumasih sulit (sebagai contoh dari desa Bayat ke desa Belibi).
Selain sarana transportasi yang masih minim, wilayah KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) juga masih mengalami hambatan dalam hal telekomunikasi. Keterhambatan
yang ditunjukkan adalah dalam hal ketersediaan signal jaringan dari operator
telekomunikasi komersial yang ada di Indonesia. Sarana yang juga masih mengalami
keterhambatan adalah sarana penerangan, dimana di sebagian wilayah desa di KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) seperti di Desa Nanga Matu dan desa Bintang Mengalih
masih mengandalkan genset untuk sarana penerangan dan suplai energi listrik.
Pengadaannya pun juga masih terbatas, yaitu diadakan secara perorangan maupun
kelompok, sehingga listrik yang dihasilkan terbatas. Penerangan hanya dilakukan pada
malam hari mulai jam 6.00 sore hingga jam 10.00 malam, dan tentunya hal tersebut
juga membatasi aktivitas masyarakat pada malam hari.
Demikian juga dengan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan industri
kecil/mikro desa yang ada di kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat
digolongkan masih sangat minim. Dilihat dari usaha kehutanan dan pertanian
masyarakat yang berkembang diantaranya usaha pemanfaatan hasil hutan seperti
penyadapan dan pengolahan karet, serta pengambilan hasil hutan lainnya. Di masa
lampau, menurut informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat setempat, umumnya
penduduk di desa terpilih juga memanfaatkan hasil hutan seperti rotan, damar, buah-
buahan dan karet. Hasil hutan seperti rotan dijual dalam bentuk rotan basah. Industri
kecil/mikro yang berkembang yakni industri penggilingan padi.
42 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), dipengaruhi oleh Budaya Dayak
dan Budaya Banjar. Kehidupan sehari-hari masyarakat sangat kental dengan kedua
budaya tersebut. Budaya Dayak masih dapat terlihat dengan bertahannya kearifan lokal
yang diwarnai dengan kedekatan masyarakat dengan alam. Pengaruh Budaya Banjar
terlihat bersamaan dengan hadirnya agama Islam ke dalam wilayah tersebut. Penduduk
yang tinggal di dalam ataupun disekitar kawasan hutan memainkan peranan yang
sangat penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya dan kawasan hutan.
2. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
Keberadaan budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat akan sangat
berpengaruh terhadap eksistensi hutan yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari
kasus pembalakan hutan atau pembukaan lahan hutan untuk kegiatan berladang. Hal
ini telah terjadi secara turun-menurun sehingga apabila masyarakat tersebut dilarang
untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan untuk berladang akan memiliki kendala
yang besar. Karena pada dasarnya, di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
yang dihuni oleh mayoritas suku Dayak yang memiliki tradisi melakukan aktivitas ladang
berpindah dan pembukaan wilayah hutan yang digunakan untuk mendirikan kebun.
Selain itu juga terdapat budaya masyarakat yang mencari hewan di hutan dengan cara
berburu baik digunakan sebagai sumber makanan sendiri maupun untuk
diperjualbelikan.
Berkaitan dengan hal tersebut, di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
sendiri telah banyak terjadi kasus terkait dengan pembukaan lahan untuk kegiatan
berladang. Kegiatan pembukaan lahan hutan ini biasanya dilakukan dengan cara
membakar kawasan hutan yang akan dijadikan sebagai lokasi berladang,sehingga
berpotensi menimbulkan kebakaran hutan yang pada umumnya terjadi pada musim
kemarau.Untuk itu penting dilakukan penyadartahuan bagi masyarakat sekitar hutan
untuk mengurangi bahkan menghentikan aktivitas pembakaran kawasan hutan untuk
kegiatan berladang secara bertahap dan berkelanjutan.
Keberadaan Budaya Dayak yang masih memegang teguh kearifan lokal di daerah
setempat melestarikan hutan yang ada,misalnya aktivitas pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu yang berupa rotan untuk bahan baku perabotan rumah tangga.
Budaya Suku Dayak yang hingga saat ini masih dilestarikan diantaranya adalah
misalnya upacara penyambutan tamu (Upacara Potong Pantan), Upacara Kematian
(Upacara Babukung), Acara Tuba Adat (prosesi meminta turun hujan).
43 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa hubungan antara
masyarakat dan hutan sangat erat, terutama pada aspek sosial, ekonomi, dan
keamanannya.
D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) terdapat beberapa izin
pemanfaatan kawasan. Para pemegang izin ini telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang terdiri dari IUPHHK-HTI (Hutan Tanaman Industri)
dan IUPHHK-HA (Hutan Alam). Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel II-29. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan yang berada pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
NO. NAMA JENIS LUAS AREAL
LUAS ± HA (Dlm KPHP)
Nomor, Tanggal dan Luas Sesuai SK
Ket.
1 PT. Pancaran Wana Nusa
IUPHHK-HTI
5.500 971,88 216/KPTS-V/1992 Tanggal 21 Feb 1992 (SK Sementara) Luas: 5.500 Ha.
Tdk aktif
2 PT. Korintiga Hutani
IUPHHK-HTI
94.384 8.352,11 201/Menhut-II/2011 Tanggal 8 Apr 2011 (Add IV) Luas: 94.384 Ha
Aktif
3 PT. Amprah Mitra Jaya
IUPHHK-HA
52.190 52.190 SK. 96/Menhut-II/2014 Tanggal 28 Jan 2014 Luas: 52.190 Ha
Aktif
4 PT. Karda Trades
IUPHHK-HA
98.400 73.712,49 76/KPTS-II/2000 Tanggal 22 Des 2000 Luas: 98.400 Ha
Aktif
5 PT. Sari Bumi Kusuma (Blok Sei Delang)
IUPHHK-HA
208.300 19.472,86 201/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Feb 1998 Luas: 208.300 Ha
Aktif
6 PT. Trisetia Intiga
IUPHHK-HA
69.070 26.292,47 201/Menhut-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Luas: 69.070 Ha
Aktif
JUMLAH 527.844 180.991,81 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
44 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa izin pemanfaatan kawasan hutan
didominasi oleh pemegang izin usaha berupa IUPHHK-HA. IUPHHK-HA Karda Trades
memiliki luasan yang paling besar dibanding dengan pemegang izin lainnya, yaitu
sebesar 73.712,49 Ha. Sedangkan luasan wilayah IUPHHK yang paling kecil adalah
wilayah dari IUPHHK-HTI PT. Pancaran Wana Nusa. Saat ini, hanya ada 4 pemegang
izin yang masih beroperasi aktif, yaitu IUPHHK-HTI PT. Korintiga Hutani, IUPHHK-HA
PT. Amprah Mitra Jaya, IUPHHK-HA PT. Karda Trades, dan IUPHHK-HA PT. Trisetia
Intiga.Menurut data diatas, pemanfaatan hutan produksi terbatas lebih dominan
dianfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HA.
Gambar II-11. Peta Izin Pemanfaatan dan Izin Penggunaan Kawasan pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Pada wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) juga terdapat beberapa izin
penggunaan kawasan hutan, pada tabel berikut ini disajikan data izin penggunaan
kawasan hutan.
45 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel II-30. Izin Penggunaan Kawasan Hutan yang berada pada Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
NO. NAMA JENIS LUAS ± HA (DALAM KPHP)
Nomor dan Tanggal SK
Keterangan
1 PT.Kapuas Prima Coal
IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
390,88 SK. 713/Menhu-II/2009 Tanggal 19 Okt 2009
Pertambangan Bijih Besi
2 PT.Alam Persada Nusantara
IKE (Izin Kegiatan Eksplorasi)
5.928,16 SK. 568/Menhut-II/2010 Tanggal 11 Oktober 2010
Pertambangan Bijih Besi
3 PT.Kuba Mining IKE (Izin Kegiatan Eksplorasi)
1.512,78 -
Pertambangan Bijih Besi
JUMLAH 7.831,83 Sumber: Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan Potensi Seluruh Areal KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII), BP2HP Wilayah XII Tahun 2015.
E. PosisiAreal Kerja KPHP Lamandau dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah
1. Perspektif Tata Ruang
Rencana Tata Ruang Provinsi, Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota,
Rencana Kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi dan Rencana Kehutanan
Tingkat Kabupatentelah ditetapkan.Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dalam
Perspektif Tata Ruang Wilayah Kabupaten, apabila dilihat dari jenis kawasan yang
ada di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) ini, sebagian besar kawasan KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) merupakan kawasan hutan produksi (±180.951 Ha)
sehingga pola pemanfaatannya diarahkan sebagai kawasan budidaya/pemanfaatan
produksi kayu.Dalam pemanfaatan kayu sebagai pendukung pembangunan fisik
perumahan/sarana-prasaran sangat mendukung pembangunan di wilayah sekitar
KPHP karena pada umumnya masyarakat masih menggunakan kayu sebagai bahan
utama dalam pembuatan perumahan dan sarana-prasarana lainnya.
Sesuai Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, pada wilayah KPHP Lamandau
dengan fungsi hutan produksidiarahkan untuk arahan usaha skala kecil, arahan
rehabilitasi dan arahan usaha skala besar.Untuk arahan usaha skala besar sebagian
telah dimanfaatkan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayuhutan alam
kepada PT. Karda Traders, PT. Amprah Mitra Jaya, PT. Trisetia Intiga dan PT. Sari
Bumi Kusumaserta hutan tanamanyaitu kepada PT. Korintiga Hutani.Sedangkan
46 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
untuk kawasan hutan untuk fungsi lindung diarahkan untuk Hutan Alam dan Gambut,
arahan rehabilitasi dan arahan usaha skala kecil.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033,
rencana pola ruang didalam wilayah KPHP Lamandau diarahkan untuk perwujudan
kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang
dimaksud adalah a) kawasan hutan lindung, b) kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya, c) kawasan perlindungan setempat, d)
kawasan rawan bencana lainnya, e) kawasan hutan adat/ulayat. Sedangkan untuk
kawasan budidaya yang dimaksud adalah: a) kawasan peruntukan hutan, b)
kawasan peruntukan pertanian, c) kawasan peruntukan perkebunan, d) kawasan
peruntukan peternakan, e) kawasan peruntukan perikanan, f) kawasan peruntukan
pertambangan, g) kawasan peruntukan industri, h) kawasan peruntukan pariwisata, i)
kawasan peruntukan permukiman, j) kawasan peruntukan pertahanan dan
keamanan.
Perwujudan dari kawasan lindung ini meliputi reboisasi pada lahan-lahan kritis,
pengelolaan hutan lindung, penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok
lindung pada kawasan Hutan Lindung, penegakan hukum bagi illegal logging dengan
penanganan secara berkelanjutan, kegiatan rehabilitasi kawasan hutan serta
pemasangan tanda batas kawasan. Sedangkan perwujudan kawasan budidaya
meliputi perwujudan kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi terbatas,
hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi), perwujudan pengembangan
pertambangan, perwujudan kawasan pariwisata dan perwujudan kawasan
permukiman.
2. Perspektif Pembangunan Daerah
Sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamandau periode 2013-2018yang berkaitan dengan wilayah
kelola KPHP Lamandau antara lain :
1. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi unggulan daerah antara lain
karet, gaharu, jengkol dan kopi;
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
3. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dan IKM berbasis
komoditi masyarakat;
4. Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan strategi rehabilitasi dan
konservasi lingkungan hidup.
47 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
F. Isu Strategis, Permasalahan, Peluang, Ancaman dan Solusi Tabel II-31. Isu Strategis, Permasalahan, Peluang, Ancaman dan Solusi
ASPEK ISU STRATEGIS PERMASALAHAN Peluang Ancaman Solusi/Pemecahan
KAWASAN Inventarisasi dan Tata Hutan
Belum Terlaksananya Tata Hutan
Penyusunan pembagian zonasi yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lapangan.
Okupasi Lahan (perambahan)
Perlunya penguatan Kelembagaan/Institusi yang bekerja ditingkat tapak.
Hutan Lindung Dianggap Masih Membatasi Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Kesempatan Dalam Memanfaatkan Hutan
Terbukanya peluang membangun kemitraan bersama masyarakat dalam hal pemanfaatan potensi di dalamnya.
Adanya indikasi eksploitasi hasil hutan secara ilegal.
Pelaksanaan monitoring yang lebih intens di kawasan hutan lindung, peningkatan SDM, pendanaan, sarana dan prasarana.
SOSIAL Hak Kelola dan Hak Pemanfaatan Lahan Masyarakat
Konflik Lahan Masyarakat dengan Pemagang Izin-izin Usaha
Membuat kerjasama antara KPHP dengan pemegang izin untuk keberhasilan program PMDH.
Terdapat beberapa oknum masyarakat yang menghambat kegiatan operasional pemegang izin.
Identifikasi lahan masyarakat sehubungan dengan kegiatan pola kemitraan.
Konflik Lahan Masyarakat terhadap Rencana Tata Ruang
KPHP dapat menjalin kerjasama pemanfaatan kawasan bersama masyarakat.
Terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
identifikasi secara Baik Wilayah Kelola dan Wilayah Pemanfaatan Masyarakat, terutama wilyah-wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah kelola adat.
Belum Dimanfaatkanya Lahan Secara Optimal
Terbukanya peluang pemanfaatan lahan dengan skema kemitraan dengan
Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak maksimal.
Peningkatan pemahaman Kegiatan Penggunaan Lahan
48 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
ASPEK ISU STRATEGIS PERMASALAHAN Peluang Ancaman Solusi/Pemecahan
masyarakat. Intensif (sosialisasi, dan peningkatan kapasitas SDM).
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Masih Dilakukan Masyarakat
Masih banyak HHBK yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pemungutan HHBK yang kurang lestari.
Identifikasi jenis HHBK yang akan Dimanfaatkan
Intensitas dan Sebaran Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi
Areal bekas kebakaran dapat dijadikan lokasi kegiatan rehabilitasi.
Terjadinya kerusakan ekologi.
Peningkatan kesadaran Akan Bahaya Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Rendah
EKONOMI Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat
Kegiatan UMKM Belum Berkembang
Menumbuhkan minat masyarakat dalam kegiatan UMKM.
Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kurang maksimal.
Peningkatan SDM masyarakat tentang UMKM dan akses Pasar.
Pemungutan Kayu Masih Menjadi Salah Satu Usaha Ekonomi Penting Masyarakat
Skema perizinan seperti HD, HKM, dan HTR menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat.
Pemanfaatan HHK yang kurang lestari dan kurang maksimal.
Pemberian izin-izin dalam kawasan sebagai sumber-sumber pendapatan masyarakat yang Berkelanjutan.
EKOSISTEM Ekosistem Rentan dan Sulit Dipulihkan Kerusakannya
Belum Tuntasnya Upaya Rehabilitasi Vegetasi
Tersedianya lahan yang cukup untuk kegiatan rehabilitasi.
Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan bisa meningkat.
Peningkatan kapasitas SDM bahwa kegiatan Rehabilitasi sebagai prioritas dan investasi Investasi dalam
49 | B a b I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
ASPEK ISU STRATEGIS PERMASALAHAN Peluang Ancaman Solusi/Pemecahan
pembangunan kehutanan.
KEBIJAKAN Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Rencana Pembangunan
Pembentukkan Unit KPHP Memberikan Resiko Beban Anggaran Bagi Pemerintah Daerah
Dengan adanya KPHP terbuka peluang untuk kegiatan investasi di wilayah tertentu.
Terhambatnya pelaksanaan kegiatan di KPHP sehubungan dengan minimnya pendanaan.
Peningkatan kapasitas SDM terkait peluang Pengembangan KPHP Sebagai Sebuah Unit Usaha.
Hutan Kemasyarakatan Belum Berkembang
Peluang kegiatan kemitraan masyarakat melalui HKM.
Pengetahuan dan income masyarakat yang masih stagnan.
Peningkatan fasilitasi Pembangunan Hutan Kemasyarakatan.
Konsep Dasar Pembangunan KPHP Belum Banyak Dipahami
Peningkatan kegiatan sosialisasi dan kapasitas SDM masyarakat.
Pengetahuan terhadap keberadaan KPHP yang masih minim.
Peningkatan kapasitas SDM masyarakat tentang KPHP.
Belum tersusunnyarencana kerja KPHP dengan parapihak dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya
Terciptanya kerjasama parapihak dalam pengelolaan SDA.
Terjadinya ketidaksepahaman dalam pengelolaan SDA.
Penyusunan rencana kerja KPHP dengan parapihak dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya
Sumber: Analisis Isu Strategis KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), 2016.
50 | B a b I I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
A. Visi
Visi KPHP Model Lamandau merupakan tujuan jangka panjang yang akan dicapai
pada masa akan datang, sebagai impian/keadaan dimasa akan datang yang menjadi
cita-cita pengelola KPHP Model LamandauVisi KPHP Model Lamandau adalah:
“Menjadi Pengelola Hutan Lahan Kering Berkelanjutandan Lestari MenujuMasyarakat Sejahtera”.
B. Misi
Pernyataan misi (Mission Statement) sebagai sebuah visi tertulis merupakan
bagian penting untuk dapat membuat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi. Misi
KPHP Model Lamandau yang masih perlu dikembangkan sejalan dengan perubahan
waktu, situasi dan kondisi, serta perlu dikomunkasikan secara baik dengan parapihak
adalah:
1. Melaksanakan pengelolaan hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan
lindung ditingkat tapak secara berkelanjutan, sebagai sumber penghidupan bagi
kesejahteraan masyarakat, berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kehutanan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia parapihak (Swasta dan Masyarakat) dalam
aspek akademis, teknis dan profesionalisme dengan loyalitas dan dedikasi tinggi
dalam mengelola dan memanfaatkan hutan lahan kering;
3. Meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, melalui
program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan HHBK
yang lestari seperti Budidaya Lebah Madu, Rotan dan buah-buahan.
C. Pernyataan Tujuan
Berdasarkan rumusan visi dan misi KPHP Model Lamandau Unit XXIII tersebut,
maka tujuan yang dicapai selama kurun waktu 10 tahun adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan inventarisasi berkalan serta menyusun rencana pengelolaan hutan
jangka pendek.
51 | B a b I I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab.Lamandau-Kalimantan Tengah
2. Melaksanakan penataan batas luar wilayah KPHP Model Lamandau Unit XXIII
sepanjang ± 552,870 Km dan batas luar kawasan wilayah tertentu KPHP Model
Lamandau Unit XXIII sepanjang±66,787 Km.
3. Melaksanakan penataan blok sebanyak 7 blok dengan jumlah petak sebanyak 4.233
Petak hektar dengan database potensi akurat dan terkini.
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan budidaya lebah
madu, pengembangan tanaman Jabon Merah, Kaliandra dan Halaban dan tanaman
Agroforestry dalam upaya pengingkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
5. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan bersama masyarakat seluas 7.324,90
hektar.
6. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu untuk kegiatan
Pengembangan Jabon Merah, Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan HHBK
dan Jasa Lingkungan, seluas ± 23.845,55 hektar.
7. Membentuk dan membina kelompok tani hutan sebanyak 20 kelompok dalam upaya
untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal.
8. Meningkatkan kapasitas dan menyediaan SDM pengelola KPHP Model Lamandau
untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan.
9. Memberikan pendampingan kepada masyarakat dan unit manajemen pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan.
10. Memberikan akses legal bagi masyarakat untuk dapat mengelola hutan dengan
prinsip kelestarian.
52 | B a b I V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
A. Analisis Data dan Informasi
Jenis pemanfaatan kawasan hutan di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) pada
saat ini beragam. Terdapat ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yaitu
untuk hutan tanaman (IUPHHK-HT) seluas ±9.323,99Ha dan hutan alam (IUPHHK-HA)
seluas ±119.530Ha, serta ijin penggunaan kawasan hutan seluas± 7.831,82 Ha.
1. Data Primer
Data primer yang digunakan pada penyusunan RPHJP KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) yang mendukung analisis dan proyeksi kondisi wilayah
KPHP adalah data potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu, potensi wisata dan
jasa lingkungan, selain itu juga terdapat data terkait dengan sosekbud masyarakat
di sekitar hutan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) yang diperoleh melalui
wawancara dan survei.
2. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan pada penyusunan RPHJP KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) adalah data yang berasal dari SK Menhut Nomor
SK.717/Menhut-II/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) yang berupa peta wilayah KPHP dan data luas
wilayah KPHP. Selain itu, data sekunder yang juga mendukung analisis dan
proyeksi kondisi wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) adalah data yang
berasal dari BPS Kabupaten Lamandau yang berupa data terkait sosekbud
Kabupaten Lamandau. Data sekunder lain yang juga mendukung analisis dan
proyeksi kondisi wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) selanjutnya adalah
data yang berasal dari Laporan Akhir Identifikasi Biofisik, Sosial Ekonomi dan
Potensi Seluruh Areal KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Tahun 2015. Data terkait
tentang keberadaan populasi flora dan fauna yang ada di wilayah KPHP berasal
dari database flora fauna Yayasan Orangutan Indonesia.
Tabel IV-32. Luas Areal KPHP Lamandau yang dibebani izin dan belum dibebani izin
No. Fungsi Kawasan
Hutan
Luas Total Luas
(Ha) Dibebani Izin Belum Dibebani Izin
Ha % Ha % 1. HL 25.432 1.101,60 0,6 23.590,86 55,34 2. HPT 180.951 174.112,23 94,72 16.184,58 37,97 3. HP 19.906 8.595,23 4,68 2.851,67 6,69 JUMLAH ±226.289 183.809,06 100 42.627,11 100
Sumber: Hasil Analisis Peta Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), 2016.
53 | B a b I V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Untuk membuat/menentukan tujuan, sasaran dan strategi-strategi yang akan
diambil, diperlukananalisa mendalam serta menyeluruh mengenai lingkungan dimana
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) berada. Analisis yang digunakan pada penyusunan
strategi penyusunan rencana pengelolaan hutan di KPHP Lamandau ini adalah analisis
SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat), dimana analisis kondisi
wilayahnya ditekankan pada lingkungan internal dan eksternal dari KPHP Lamandau.
Tabel IV-33. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Internal Eksternal
Strength (S)
1. Kawasan hutan dengan fungsi hutan
produksi terbatas sangat luas;
2. Networking antara pengelola KPHP
dengan instansi pemerintah, masyarakat
dan pemegang ijin di kawasan KPHP
Lamandau yang telah terjalin baik.
3. Regulasi di bidang kehutanan sudah
cukup bagus untuk mengakomodir dalam
kegiatan pengelolaan hutan.
Opportunity (O) 1. Open Access lokasi IUPHHK-HA;
2. Banyaknya potensi HHBK di dalam areal
konsesiyang ada di wilayah KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII).
3. Keberadaan lahan kritis pada wilayah
kelola KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
± 5,61% dari total areal.
4. Adanya fasilitasi pengadaan tenaga teknis
dan pelatihan-pelatihan yang diadakan
Kementerian LHK melalui UPT-UPT yang
ada di daerah.
5. Adanya fasilitasi pengadaan sarana
pendukung dari UPT Kementerian LHK
(BPHP wilayah X Palangka Raya)
Weakness (W)
1. Mekanisme pengamanan kawasan hutan di
tingkat tapak (lapangan) lemah;
2. Penataan batas luar kawasan hutan belum
dilaksanakan sehingga menjadi akar
masalah dari konflik lahan di sekitar areal
lokasi KPHP;
3. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM
pengelolaan hutan;
4. Sarana dan peralatan pendukung yang
masih minim;
5. Pemanfaatan HHBK yang belum maksimal;
6. Organisasi KPHP Lamandau yang belum
mandiri;
Threat (T)
1. Laju pertambahan penduduk penyebab
intensifikasi areal permukiman dan
perladangan;
2. Kegiatan illegal logging oleh oknum
tertentu;
3. Ancaman kebakaran hutan;
4. Meningkatnya okupasi lahan pada areal
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII);
Sumber: Analisis Faktor-Faktor Internal dan Eksternal dari KPHP Model Lamandau (Unit XXIII),
2016
54 | B a b I V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Keterangan:
W : Weakness (Kelemahan)
S : Strength (Kekuatan)
O : Opportunity (Kesempatan)
T : Threat (Hambata)
Tabel IV-34. Pemilihan Strategi Strategi SO:
1. Membuka kesempatan investasi bagi
masyarakat maupun badan usaha swasta.
(S2,O1)
2. Pembangunan hutan tanaman di areal
lahan kritis (S1,O3)
Strategi ST:
1. Pelaksanaan program agroforestry di luar
kawasan hutan untuk tanaman pangan
maupun tanaman penghasil energi. (S2,
T1)
2. Melakukan patroli gabungan dengan pihak
TNI dan POLRI serta tokoh masyarakat
setempat secara rutin (S2,T2)
3. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan
tentang pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan (S2, T3)
Strategi WO:
1. Peningktan jumlah personil dan kompetensi
dari UPT Kementerian LHK (W1, O4)
2. Pembuatan batas sementara sambil
menunggu fasilitasi pelaksanaan tata batas
dari BPKH XXI Palangka Raya (W2,O1)
3. Peningkatan jumlah personil melalui
BP2SDM dan peningkatan kompetensi
SDM melalui diklat-diklat yang
diselenggarakan oleh UPT-UPT
Kementerian LHK (W3,O4)
4. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana
melalui fasilitasi BPHP Wilayah X Palangka
Raya (W4, O5)
5. Membuka peluang investasi pemanfaatan
HHBK (W5,O1)
6. Membuat skema kemitraan dalam
pemanfaatan dan pengelolaan HHBK (W6,
O2)
Strategi WT:
1. Peningkatan jumlah personil dan
Kapasitas SDM pengamanan hutan (W1,
T2)
2. Pelaksanaan sosialisasi tentang batas-
batas kawasan hutan pada KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) (W2,T4)
3. Peningkatan kapasitas SDM tenaga
pemadam kebakaran dan pengamanan
hutan di KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII)(W3, T3)
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana-prasarana penanggulangan
kebakaran hutan yang difasilitasi oleh
BPHP Wilayah X Palangka Raya
(W4,T3)
5. Dibentuknya Kelompok Tani Hutan untuk
pemanfaatan HHBK di wilayah KPHP
Lamandau (W5,T1)
Sumber: Analisis Data SekunderFaktor-Faktor Internal dan Eksternal dari KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), 2016
55 | B a b I V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
B. Proyeksi Kondisi Wilayah Proyeksi ke depan kondisi Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
ditekankan kepada peluang yang akan muncul/dihadapi dimasa mendatang.
Selanjutnya, berdasarkan proyeksi tersebut kegiatan dan arah kegiatan dari rencana
pengelolaan dapat ditentukan.Proses analisis situasinya, secara ringkas disajikan pada
Gambar IV-1. Sedangkan hasil analisis proyeksinya, disajikan pada Tabel IV-1.
Gambar IV-13. Diagram Proses Analisis Situasi/Masalah.
Jelaskan Situasi
Evaluasi Situasi
Cari Solusi Masalah
Analisis Masalah yang Perlu Mendapat Perhatian
Tentukan Alternatif dan Pilihan Strategi
Tentukan dan Evaluasi Lingkungan Peluang dan Ancaman Terhadap
Pengelolaan
Tentukan dan Evaluasi Kekuatan dan Kelemahan Pengelola
Mengetahui Strategi Pengelolaan
Pengambilan Keputusan
56 | B a b I V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel IV-35. Analisis Kondisi Saat Ini dan Proyeksi Kondisi Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
ANALISIS KONDISI SAAT INI
PROYEKSI KE DEPAN
FUN
GSI
KA
WA
SAN
HU
TAN
HU
TAN
LIN
DU
NG
1. Areal berhutan cukup luas dengan
kerapatan tingkat semai, tiang, pancang serta pohon cukup tinggi;
2. Masih adanya kegiatan ladang berpindah;
3. Belum adanya pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan;
4. Terindikasi terdapat usaha pertambangan illegal.
1. Menurunnya degradasi dan deforestasi hutan: a. Menurunnya pembukaan lahan
untuk perladangan masyarakat dalam kawasan hutan sebesar 10% per tahun;
b. Menurunnya pemungutan kayu illegal sebesar 5% per tahun;
c. Menurunnya kebakaran hutan.
2. Menurunnya kegiatan ladang berpindah dengan skema perhutanan sosial;
3. Terbitnya ijin usaha pemanfaatan HHBK sebanyak 5 unit;
4. Menurunnya kegiatan pertambangan illegal.
HU
TAN
PR
OD
UK
SI T
ETA
P
1. Tingginya akses masyarakat ke dalam kawasan hutan;
2. Tingginya klaim kawasan hutan oleh masyarakat sekitar;
3. Tingginya klaim masyarakat terhadap kawasan perijinan;
4. Bergesernya sistem sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
1. Meningkatnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema kemitraan;
2. Menurunnya klaim masyarakat terhadap kawasan hutan dengan skema kemitraan;
3. Menurunnya klaim masyarakat terhadap kawasan perijinan dengan meningkatkan fungsi koordinasi dengan stakeholder terkait;
4. Meningkatnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema perhutanan sosial dan meningkatnya pemahaman akan nilai hutan.
HU
TAN
PR
OD
UK
SI T
ERB
ATA
S
1. Tingginya akses masyarakat ke dalam kawasan hutan;
2. Tingginya klaim kawasan hutan oleh masyarakat sekitar;
3. Tingginya klaim masyarakat terhadap kawasan perijinan;
4. Bergesernya sistem sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
1. Meningkatnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema kemitraan;
2. Menurunnya klaim masyarakat terhadap kawasan hutan dengan skema kemitraan;
3. Menurunnya klaim masyarakat terhadap kawasan perijinan dengan meningkatkan fungsi koordinasi dengan stakeholder terkait;
4. Meningkatnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema perhutanan sosial dan meningkatnya pemahaman akan nilai hutan.
Sumber: Analisis Data Sekunder KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), 2016.
57 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
V. RENCANA KEGIATAN Kinerja dalam Arsitektur Program merupakan struktur yangmenghubungkan antara
sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk
merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran. Kerangka penyusunannya
dimulai dari “apa yang ingin diubah” (impact) yang memerlukan indikator “apa yang akan
dicapai” (outcome), guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk
mencapai outcome diperlukan informasi tentang “apa yang dihasilkan” (output). Untuk
menghasilkan output tersebut diperlukan “apa yang akan digunakan”. Secara konseptual,
bagan informasi kinerja dapat dilihat pada Gambar V-14. Pemahaman tersebut sangat
penting untuk menyusun suatu rencana kegiatan, termasuk rencana kegiatan KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII).
Gambar V-14. Bagan Konseptual Informasi Kinerja.
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya 1. Inventarisasi Potensi Berkala
Kegiatan inventarisasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui
perkembangan potensi hutan dan kondisi sosial di wilayah kelola KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII). Selain itu, hasil inventarisasi ini dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan baik itu untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan non
kayu dan jasa lingkungan.Kegiatan inventarisasi berkala ini meliputi kegiatan :
Hasil Pembangunan yang Diperoleh dari Pencapaian Outcome
Manfaat yang Diperoleh Dalam Jangka Menengah untuk Beneficieries Tertentu
Sebagai Hasil dari Output
Produk/Barang/Jasa Akhir yang Dihasilkan
Proses/Kegiatan Menggunakan Input dan Menghasilkan Output yang Diinginkan
Sumberdaya yang Memberikan Kontribusi dalam Menghasilkan Produk
58 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
a. Inventarisasi Potensi Kayu;
b. Inventarisasi Satwa;
c. Inventarisasi Potensi Non Kayu;
d. Inventarisasi Jasa Lingkungan, dan
e. Inventarisasi Sosial Budaya.
Tabel V-36. Rencana Kegiatan Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola No. Kegiatan Target Tahun Anggaran 1. Inventarisasi Potensi
Kayu berkala
± 23.845,55 Ha 2018, 2021, dan 2024 1.144.586.400
2. Inventarisasi Satwa berkala
3. Inventarisasi Non Kayu
4. Inventarisasi Jasa Lingkungan berkala a. identifikasi potensi
PES (Payment enviromental service)
5. Inventarisasi Sosial
Budaya berkala
Pelaksanaan inventarisasi potensi berkala yang ada di KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) dilakukan pada wilayah tertentu KPHP yang memiliki luasan
± 23.845,55 Ha yang dilaksanakan secara berkala tiap 3 (tiga) tahun sekali dimulai
pada Tahun 2018 dan berakhir pada Tahun 2024 dengan pendanaan sejumlah Rp.
381.528.800,-/tahun.
2. Penataan Hutan
Pemanfaatan kawasan hutan secara yuridis dan de facto sangat diperlukan
dalam pengelolaan kawasan hutan. Sebagian besar kawasan hutan di KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) belum dilakukan tata batas, baik itu batas luar kawasan,
batas fungsi dan batas wilayah tertentu. Sedangkan untuk wilayahyang telah
dibebani izin pemanfaatan (IUPHHK-HA) telah dilakukan penataan batas oleh
pemegang izin. Penataan batas di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
diharapkan selesai pada Tahun 2020. Adapun rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan seperti dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel V-37. Rencana Kegiatan Penataan Hutannya No. Kegiatan Target Tahun Anggaran 1. Penataan batas luar ± 552,870 Km 2017-2020 2.507.652.480 2. Penataan batas fungsi ± 64,947 Km 2017-2020 294.633.745 3. Penataan batas luar
wilayah tertentu ±66,787 Km 2017-2020 302.979.282
59 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Kegiatan penataan batas di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
dimulai dari kegiatan penataan batas luar dengan panjang batas (temu gelang) ±
552,870 Km, selanjutnya juga akan dilaksanakan penataan batas fungsi kawasan
hutan dengan panjang batas (temu gelang) ± 64,947 Km. Sedangkan untuk
kegiatan penataan batas luar wilayah tertentu dilakukan dengan panjang batas
(temu gelang) ±66,787 Km.
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu yang berfungsi produksi ditujukan untuk
pemanfaatan hasil hutan kayu, HHBK dan Jasa Lingkungan. Sedangkan untuk kawasan
hutan yang berfungsi lindung, maka pemanfaatannya ditujukan untuk pemanfaatan
HHBK dan Usaha Jasa Lingkungan. Adapun rencana pemanfaatan hutan pada wilayah
tertentu KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)seluas 23.845,55Ha sebagaimana
dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel V-38. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu No. Kegiatan Target Tahun Anggaran 1. Kegiatan pemungutan HHBK
seperti rotan, damar dan usaha jasa lingkungan pada HL-Blok Pemanfaatan
± 9.459 Ha
2017-2025 -
2. Kegiatan pemungutan HHBK seperti rotan, damar, dan lain-lain pada HP-Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK ± 1.989 Ha
2017-2025
-
3. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan penyimpanan karbon pada HP-Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK
-
4. Kegiatan pengembangan hutan tanaman dan HHBK melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga (masyarakat dan/atau perusahaan yang bergerak dalam bidang hutan tanaman)
±12.389 Ha 2017-2025 -
Adapun rencana pemungutan dan pengelolaan dari HHBK ini akan dilakukan
dengan skema kemitraan dengan masyarakat yang berada di sekitar HP-Blok
Pemanfaatan Jasling dan HHBK.
C. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penentuan pilihan sumber-
sumber penghidupan yang berkelanjutan, dengan memberikan peningkatan kapasitas
dan kesempatan untuk mengembangkan diri berdasarkan potensi yang dimiliki, dengan
memperhatikan lima modal kehidupan, yaitu: fisik, sosial, finansial, manusia dan modal
60 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
alam. Pemberdayaan masyarakat tersebut ditujukan pada/menyangkut: pemberdayaan
individu/ keluarga pada tingkat mikro, sedangkan pada tingkat mezo ditujukan pada
kelompok, peer group, self help group. Kemudian pada tingkat makro ditujukanpada
komunitas dan masyarakat.
Tabel V-39. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat No. Kegiatan Target / Lokasi Tahun Anggaran 1. Budidaya Lebah Madu
a. Pembanguan Demplot Lebah Madu
Desa Samu Jaya / Di luar wilayah
KPHP
2017 57.000.000
b. Pemberian Bantuan Sarana Budidaya
22 KTH / Desa di dalam dan sekitar
KPHP
2017 - 2018 880.000.000
c. Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Budidaya Lebah Madu
1 Gapoktan KTH / Desa Samu Jaya/di luar wilayah KPHP
2019; 1.100.000.000
d. Pembentukan Kelembagaan Kerjasama Masyarakat dengan KPHP Lamandau
22 KTH / Desa di dalam dan sekitar
KPHP
2017 114.600.000
e. Penguatan Kelembagaan (Pembentukan KTH)
22 Desa / Desa di dalam dan sekitar
KPHP
2017 - 2025 1.100.000.000
2. Budidaya Tanaman Jabon Merah a. Pemberian Bantuan Bibit
Jabon Merah dan Pupuk Kepada Masyarakat di Sekitar KPHP
2 Kecamatan / Kec. Belantikan Raya
dan Kec. Lamandau(di
sekitar kawasan KPHP)
2017; 2018; 2019; 2022;
2025
1.093.750.000
3. Budidaya HHBK dan Jasling a. Budidaya HHBK dan
tanaman pangan 22 KTH / Desa di
dalam seluas 2.352 Ha (Blok HP
Pemberdayaan) dan sekitar KPHP
2017 - 2025; 5.880.000.000
b. Pelatihan Budidaya HHBK dan Jasling
2017; 243.600.000
4. Pengembangan Agroferstry, Silvofishery dan Silvo pastura
Desa Bayat, Kelurahan Tapin Bini dan Desa
Samu Jaya seluas 450 Ha di Blok HP
Pemberdayaan
2017-2025 1.125.000.000
5. Pengembangan hutan tanaman melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga (masyarakat dan/atau investor yang bergerak dalam bidang hutan tanaman)
Desa Bayat, Desa Samu Jaya, Kel. Tapin Bini, Desa Belibi, dan Desa
Tangga Batu seluas 9.587 Ha di
Blok HP Pemberdayaan
2017; 2018; 2019
54.523.860.000
Berdasarkan tabel V-39 di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII). Kegiatan budidaya lebah madu merupakan salah satu kegiatan yang akan
61 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
dilaksanakan pada Tahun 2017. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan Pembangunan
Demplot Lebah Madu, Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Budidaya Lebah Madu
yang berada di Desa Samu Jaya, dimana desa tersebut merupakan desa yang berada
di luar wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII). Untuk kegiatan Pemberian Bantuan
Sarana Budidaya, Pembentukan Kelembagaan Kerjasama Masyarakat dengan KPHP
Model Lamandau serta Penguatan Kelembagaan (Pembentukan KTH) akan
dilaksanakan pada 22 Desa yang tersebar di dalam dan di sekitar KPHP.
Kegiatan pemberdayaan yang lainnya yang akan dilaksanakan adalah kegiatan
budidaya tanaman Jabon Merah, yaitu Pemberian Bantuan Bibit Jabon Merah dan
Pupuk Kepada Masyarakat di sekitar KPHP Model Lamandau. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamantan
Lamandau. Dimana kedua kecamatan tersebut berada di sekitar kawasan KPHP.
Selain kegiatan yang telah dijelaskan di atas, KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) juga melaksanakan kegiatan Budidaya HHBK dan Jasling serta kegiatan
Pelatihan Budidaya HHBK dan Jasling yang akan dimulai pada Tahun 2017 pada 22
KTH yang terbagi ke dalam Desa di dalam kawasan KPHP (Blok HP Pemberdayaan)
seluas 2.250 dan Desa sekitar KPHP.
Kegiatan Pengembangan Agroforestry sebagai bagian dari rencana kegiatan
pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan di Desa Bayat dan Desa Samu Jaya
seluas 450 Ha dimana kedua Desa tersebut masuk ke dalam Blok HP Pemberdayaan.
Selain itu, pada kawasan Desa Bayat, Desa Samu Jaya, Kel. Tapin Bini, Desa Belibi,
dan Desa Tangga Batu akan dilaksanakan kegiatan Pengembangan hutan tanaman
melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga (masyarakat dan/atau investor yang
bergerak dalam bidang hutan tanaman) dengan luasan 9.087 Ha.
D. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang berizin
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT
dan Izin-izin lainnya di luar Kegiatan Kehutanan secara intensif dan secara berkala
dengan memperhatikan Juklak dan Juknis yang ada. Hal ini dimaksudkan agar
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan hutan dapat tetap berjalan sesuai
perencanaan. Adapun kegiatan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
62 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel V-40. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Izin Pemanfaatan Hutan
No. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan
padaPemanfaatanHutan Target Tahun Anggaran
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan kegiatan pemantauan (Controlling)
4 Unit IUPHHK-HA
2017-2025 30.000.000
2 Bimbingan teknis terhadap Ganis pada pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di dalam wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
1 Unit IUPHHK-HTI
2017-2025 30.000.000
Kegiatan pembinaan dan pemantauan yang dilakukan oleh KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) meliputi kegiatan pembinaan dan pemantauan pada Izin
Pemanfaatan Hutan dan Izin Penggunaan Kawasan Hutan. Pembinaan dan
pemantauan pada Izin Pemanfaatan Hutan dilakukan pada IUPHHK-HTI PT. Korintiga
Hutani. Selain itu, kegiatan pembinaan dan pemantauan tersebut juga dilakukan pada
IUPHHK-HA PT. Amprah Mitra Jaya, IUPHHK-HA PT. Karda Trades, IUPHHK-HA PT.
Sari Bumi Kusuma dan IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga. Kegiatan ini akan berlangsung
setiap tahunnya yaitu mulai pada Tahun 2017 hingga Tahun 2025. Tidak hanya pada
Izin Pemanfaatan Hutan saja kegiatan pembinaan dan pemantauan ini dilaksanakan,
melainkan juga dilaksanakan pada Izin Penggunaan Kawasan Hutan. Untuk lebih
jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel V-41. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Izin Penggunaan Kawasan Hutan
No. Kegiatan Pembinaan dan PemantauanPenggunaan Kawasan
Hutan
Target Tahun Anggaran
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan kegiatan pemantauan (Controlling)
1 IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) 2 IKE (Ijin Kegiatan Eksplorasi)
2017-2025 30.000.000
2 Pelaksanaan pemantauan (controlling) kegiatan pembukaan areal kerja pada ijin penggunaan kawasan/pertambangan bijih besi
1 IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) 2 IKE (Ijin Kegiatan Eksplorasi)
2017-2025 30.000.000
63 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan pada izin penggunaan
kawasan hutan dilakukan pada IPPKH PT. Kapuas Prima Coal, IKE PT. Alam Persada
Nusantara, dan IKE PT. Kuba Mining. Kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada
Tahun 2017 hingga Tahun 2025.
E. Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Ijin Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin akan difokuskan pada
kawasan berlahan kritis melalui kegiatan-kegiatan: rehabilitasi vegetasi dan fisik-teknik.
Dengan kegiatan tersebut diharapkan bahwa kawasan dimaksud dapat meningkatkan
kemampuan kawasan dalam menjaga keseimbangan hidrologis dan meningkatkan
cadangan karbon. Namun apabila kawasan tersebut berada pada pemegang konsesi
ijin usaha maka kegiatan rehabilitasi menjadi tanggungjawab pemilik ijin tersebut.
Adapun untuk hutan yang terdegradasi dan berada di luar ijin usaha, maka menjadi
tanggungjawab dan kewenangan Pengelolaan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi
ekologi hutan agar dapat optimal kembali.
Pengelolaan lahan kritis yang dilakukan oleh KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) akan dilakukan pada lahan kritis dan agak kritis. Pada lahan kritis (Prioritas 2)
dilaksanakan penanaman reboisasi dengan jumlah tanaman sebanyak 1.100
batang/Ha. untuk lahan agak kritis akan dilaksanakan pengkayaan reboisasi dengan
jumlah tanaman 650 batang/Ha.
Dari luasan tingkat kekritisan lahan pada wilayah tertentu dapat dilaksanakan
rehabilitasi dengan jumlah tanaman yang akan tertanam pada setiap tingkat
kekritisan lahan dengan uraian sebagai berikut :
a. Lahan Kritis (Prioritas 2) :
b.
Pada blok lahan kritis akan tertanam sebanyak ±
675.400 pohon pada luasan 614Ha (1100 Pohon/Ha)
Lahan Agak Kritis :
Pada blok agak kritis akan tertanam sebanyak ± 1.986.400
pohon pada luasan 3.056Ha (650 Pohon/Ha).
Rencana kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) dapat dilihat pada Tabel V-42.
64 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel V-42. Rencana Kegiatan Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Ijin No. Kegiatan Target Tahun Anggaran 1. Penyusunan Rencana
Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL)
2 Dokumen 2017 dan 2022 600.000.000
2. Penyusunan Rancangan Teknis kegiatan RHL
10 Dokumen 2017-2026 750.000.000.000
3. Penyusunan Rencana Tahunan (RTn RHL)
10 Dokumen 2017-2026 1.725.000.000
4. Pelaksanaan rehabilitasi pada areal di luar ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan berdasarkan peta tutupan lahan dan peta lahan kritis antara lain:
a. Kritis (HP Blok Khusus, dan HP Blok Pemberdayaan)
614 Ha 2018-2022 3.683.700.000
b. Agak Kritis (HL Blok Inti, HP Blok Khusus, dan HP Blok Pemberdayaan)
3.056Ha
2018-2022 16.809.870.000
5. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman rehabilitasi Tahun I a. Kritis (HP Blok Khusus,
dan HP Blok Pemberdayaan)
615 Ha 2018-2022 736.740.000
b. Agak Kritis (HL Blok Inti, HP Blok Khusus, dan HP Blok Pemberdayaan)
3.056Ha
2018-2022 3.361.974.000
6. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman rehabilitasi Tahun II a. Kritis (HP Blok Khusus,
dan HP Blok Pemberdayaan)
616 Ha 2019-2023 736.740.000
b. Agak Kritis (HL Blok Inti, HP Blok Khusus, dan HP Blok Pemberdayaan)
3.056Ha
2019-2023 3.361.974.000
Rencana kegiatan rehabilitasi yang akan dilakukan oleh KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) didahului oleh kegiatan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (RPRHL) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Tahun 2022.
Setelah itu dilaksanakan kegiatan penyusunan rancangan teknis kegiatan RHL yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2017-2026, sedangkan kegiatan penyusunan rencana
tahunan (RTn RHL) akan dilaksanakan pada Tahun 2017-2026.
Pelaksanaan kegiatan RHL akan dilakukan pada wilayah kritis dan wilayah agak
kritis. Wilayah yang termasuk kedalam kategori kritis adalah HP Blok Khusus. Wilayah
yang termasuk kedalam kategori agak kritis adalah HL Blok Inti, HP Blok Khusus dan
HL Blok Pemanfaatan. Pada lahan dengan kriteria sangat kritis, kritis dan agak kritis
yang berada di HP Blok Pemberdayaan tidak dilaksanakan kegiatan rehabilitasi karena
pada wilayah tersebut akan dilaksanakan kegiatan pengembangan hutan tanaman
melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga (masyarakat dan/atau perusahaan yang
bergerak dalam bidang hutan tanaman) maupun kegiatan Hutan Kemasyarakatan
(HKm). Kegiatan RHL tersebut akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2018. Jenis
tanaman yang akan ditanam diutamakan untuk jenis pakan dan sarang Orangutan,
endemik Kalimantan, dan tanaman sekat bakar.
65 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
F. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam Areal yang Berizin
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) sebagai pengelola juga melakukan kegiatan
pembinaan dan pemantauan terhadap para pemegang izin pemanfaatan maupun
pemegang izin penggunaan kawasan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin dilakukan dengan
metode :
1. Pada izin pemanfaatan hutan
Metode yang akan digunakan pada pemegang izin pemanfaatan hutan
meliputi :
a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
pada IUPHHK-HA secara periodik, seperti pelaksanaan penanaman kiri-kanan
jalan dan penanaman tanah kosong;
b. Pemantauan hasil pelaksanaan dari kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh
pemegang IUPHHK-HA.
Adapun lokasi kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi pada
areal yang berizin yaitu pada PT. Karda Trades, PT. Amprah Mitra Jaya, PT.
Trisetia Intiga dan PT. Sari Bumi Kusuma.
2. Pada izin penggunaan kawasan hutan
Metode yang akan digunakan pada pemegang izin pemanfaatan hutan
meliputi :
a. Pembinaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada pemegang izin secara
periodik;
b. Pembinaan kegiatan reklamasi pada areal bekas tambang;
c. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi terhadap pemegang ijin
Adapun lokasi kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi reklamasi
pada areal yang berizin yaitu pada izin pinjam pakai kawasan hutan PT.
Kapuas Prima Coal.Kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan
reklamasi dalam areal yang berizin dapat dilihat pada Tabel V-43.
66 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel V-43. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam Areal yang Berizin
No Metode Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Jenis Kegiatan Lokasi Target Tahun
Pelaksanaan 1. Pemanfaatan Hutan
a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pada IUPHHK-HA secara periodik
PT. Amprah Mitra Jaya, PT. Karda Trades, PT. Sari Bumi Kusuma dan PT. Trisetia Intiga
4 Unit IUPHHK-HA 2016-2025
b. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemegang IUPHHK-HA
2. Penggunaan Kawasan Hutan a. Pembinaan pelaksanaan
rehabilitasi dan reklamasi pada pemegang izin secara periodik.
PT. Kapuas Prima Coal, PT. Alam Persada Nusantara, dan PT. Kuba Mining
1 Unit IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) 2 Unit IKE (Ijin Kegiatan Eksplorasi)
2016-2025 b. Pembinaan kegiatan reklamasi pada areal bekas tambang
c. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi terhadap pemegang ijin
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) dalam melakukan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi dalam
areal berizin. Kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam
areal berizin dilakukan pada
G. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam ditujukan pada
pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengamanan kawasan,
pengelolaan kawasan perlindungan sebagai kawasan konservasi, serta pengelolaan
keanekaragaman hayati. Kawasan mullti landscape wilayah KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) bersama kawasan hutan lindung dan kawasan multi landscape Rongga-
Perai (Kalimantan Barat) menjadi koridor konservasi populasi Orangutan dan Banteng
Kalimantan(insitu) sebagai kawasan ekosistem esensial. Langkah awal yang dapat
dilakukan adalah kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam yaitu dengan
67 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
melakukan deliniasi areal perlindungan setempat, seperti sempadan sungai dan salt lick
(dalam bahasa lokal disebut Sopanan) untuk dijadikan kawasan utama konservasi.
Tabel V-44. Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
No. Kegiatan Target Tahun Anggaran 1. Melakukan sosialisasi
dan edukasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutantentang pelestarian flora dan fauna yang dilindungi (kerjasama KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dengan Yayasan Orangutan Indonesia)
Desa Bayat, Karang Besi, Benuatan, Kahingai, Nanga Matu, Petarikan dan Bintang Mengalih wilayah Kecamatan Belantikan Raya
2017-2025 APBN, APBD dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
2. Pembangunan menara pantau untuk Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowi)
Desa Nanga Matu, Kecamatan Belantikan Raya
2016 (APBD Kabupaten Lamandau)
3. Survei potensi keanekaragaman hayati pada rencana jalur ekowisata
Desa Nanga Matu, Kahingai dan Bintang Mengalih wilayah Kecamatan Belantikan Raya
2017 APBN, APBD dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
4. Penelitian ekologi, distribusi dan populasi serta uji DNA Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowi)
Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
2016-2025 APBN, APBD dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
5. Penelitian ekologi dan monitoring populasi Orangutan
Wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
2017-2025 APBN, APBD dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
6. Pembuatan papan himbauan peringatan pelarangan perburuan satwa liar dilindungi
Pada areal-areal yang rawan terjadinya perburuan satwa liar dilindungi
2017-2018 10.000.000
7. Kerjasama dengan Yayasan Orangutan Indonesia dalam penerapan BMP (Better Management Practices) khususnya Orangutan dan satwa liar lainnya yang dilindungi
Unit Management yang berada dalam wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
2017-2025 APBN, APBD dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
8. Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (BARIGDALKARHUT)
Kecamatan Bulik 2017 353.440.000
9. Pelatihan masyarakat Desa Bayat 2017 226.120.000
68 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
dalam penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan
Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang
7. Sosialisasi/patroli dalam rangka pencegahan dan pemadaman awal kebakaran hutan dan lahan
Desa Samu Jaya Kecamatan Lamandau, Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya serta Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang
2017 90.440.000
8. Pemeliharaan dan operasional sarana prasarana kebakaran
Kantor KPHP Model Lamandau
2017 330.000.000
9. Pelatihan penanganan dan resolusi konflik khususnya bagi personil KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Kecamatan Bulik
2017 77.120.000
10. Pembentukan dan opersional regu pengamanan hutan
Kecamatan Bulik
2017 146.840.000
11. Patroli/operasi pengamanan hutan diwilayah kelola KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Kec. Delang, Kec. Lamandau, Kec. Belantikan Raya dan Kec. Batang Kawa
2017 600.440.000
12. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Konservasi
Desa Nanga Matu, Kec. Belantikan Raya
2017-2025 900.000.000
Berdasarkan Tabel V-44 di atas dapat diketahui bahwa banyak kegiatan yang
akan dilakukan oleh KPHP Model Lamandau dalam kegiatan perlindungan hutan dan
konservasi alam. Kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan menyangkut upaya
preventif maupun kuratif bahaya kebakaran lahan dan hutan. Selain itu juga dibentuk
regu pengamanan hutan. Untuk upaya konservasi alam, KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) bekerjasama dengan NGO berupaya menerapkan Better Management Practices
(BMP) dalam konservasi Orangutan dan satwa liar dilindungi lainnya. Dalam tujuannya
menjadi koridor konservasi populasi Orangutan dan Banteng Kalimantan (insitu)
sebagai kawasan ekosistem esensial, KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) bekerjasama
dengan NGO berupaya melakukan konservasi Orangutan dan Banteng Kalimantan
salah satunya dengan cara Penelitian ekologi, distribusi dan populasi serta uji DNA
69 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowi) dan Penelitian ekologi dan monitoring populasi
Orangutan. Selain itu juga terdapat upaya perlindungan bagi satwa tersebut melalui
upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
terkait dengan pelestarian flora dan fauna yang dilindungi, Pembangunan menara
pengintai untuk Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowi).Berikut ini terdapat Peta
Deliniasi Lokasi Perlindungan Satwa KPHP Model Lamandau (Unit XXIII).
Gambar V-15. Peta Deliniasi Lokasi Perlindungan Satwa KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII) Adapun rencana kegiatan untuk upaya konservasi pada HCVF yaitu dengan
membuat papan peringatan himbauan pada areal-areal konservasi. Kegiatan tersebut
antara lain deliniasiareal dan identifikasi potensi flora dan fauna pada kawasan HCVF.
H. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin maupun pengelola
kawasan/areal kerja melalui komunikasi yang efektif dan efisien, serta membangun
kerjasama antar pemegang ijin antara lain dukungan kerjasama dalam pelaksanaan
survei populasi Orangutan, study banding dengan pemegang IUPHHK-HA tentang
konservasi satwa.
70 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Metode yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah metode penyelarasan
program kegiatan pemegang IUPHHK-HA dengan rencana pengelolaan hutan pada
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII). Hasil keluaran dari kegiatan tersebut berupa
dokumen penyelarasan program pemegang izin dengan rencana pengelolaan KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) sebagai bahan pengambil kebijakan.
Tabel V-45. Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin
No Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi
Target Tahun Output Kegiatan
Sumber Pendanaan
1. Kerjasama konservasi satwa
a. Pelaksanaan survey dan identifikasi satwa dilindungi dalam areal IUPHHK;
b. Dukungan penerpan Better Management Practice (BMP) dalam pengelolaan Satwa dilindungi
4 Unit IUPHHK-HA (PT. Amprah Mitra Jaya, PT. Karda Trades, PT. Sari Bumi Kusuma dan PT. Trisetia Intiga)
2016-2025
a. Laporan
b. Terlaksanany
a konservasi satwa dilindungi
APBN, APBD dan Pihak ketiga
2. Kerjasama perlindungan hutan
a. Identifikasi lokasi-lokasi rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan dalam areal konsesi;
b. Arahan lokasi pemasangan papan/plang himbauan, peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta perambahan dalam areal konsesi
4 Unit IUPHHK-HA (PT. Amprah Mitra Jaya, PT. Karda Trades, PT. Sari Bumi Kusuma dan PT. Trisetia Intiga)
2016-2025
a. Laporan
b. Terlaksananya kegiatan perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan
APBN, APBD dan pihak ketiga
3. Kerjasama peningkatan SDM /Iptek
Alih/transfer Iptek dalam hal pembangunan/budidaya jenis-jenis kayu pada Hutan Tanaman
1 Unit IUPHHK-HTI (PT. Korintiga Hutani)
2016-2025
Peningkatan SDM personil KPHP;
APBN, APBD dan pihak ketiga
4. Kerjasama pemberdayaan masyarakat
a. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat didalam dan sekitar areal
7 Desa di Kecamatan Belantikan Raya 2 Desa di Kecamatan
2016-2025
a. Peningkatan SDM Masyarakat;
APBN, APBD dan pihak ketiga
71 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
konsesi;
b. Pelaksanaan identifikasi program-program dan jenis komoditi pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan/training dalam peningkatan kapasitas SDM masyarakat didalam dan sekitar areal konsesi;
Lamandau 4 Desa di Kecamatan Batang Kawa 2 Desa di Kecamatan Bulik Timur
b. Kesesuaian antara komoditi dan minat masyarakat;
c. Peningkatan SDM masyarakat
Sumber: Analisis Data Sekunder KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), Tahun 2016.
Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin
yang dilaksanakan oleh KPHP Model Lamandau ini meliputi Kerjasamakonservasi
satwa yang meliputi 4 Unit IUPHHK-HA (PT. Amprah Mitra Jaya, PT. Karda Trades, PT.
Sari Bumi Kusuma dan PT. Trisetia Intiga), Kerjasama perlindungan hutan yang meliputi
4 Unit IUPHHK-HA (PT. Amprah Mitra Jaya, PT. Karda Trades, PT. Sari Bumi Kusuma
dan PT. Trisetia Intiga), Kerjasama peningkatan SDM /Iptek meliputi 1 Unit IUPHHK-HTI
(PT. Korintiga Hutani), serta Kerjasama pemberdayaan masyarakat yang meliputi 7
Desa di Kecamatan Belantikan Raya, 2 Desa di Kecamatan Lamandau 4 Desa di
Kecamatan Batang Kawa dan 2 Desa di Kecamatan Bulik Timur.
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait Penyelenggaraan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait,
termasuk dengan organisasi kemasyarakatan dan para pemegang ijin, maupun
pengelola kawasan/areal kerja akan dibangun melalui komunikasi, edukasi dan
penyadartahuan yang efektif dan efisien.
Stakeholder dan instansi terkait yang akan diajak koordinasi antara lain: pihak
pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta lembaga NGO.untuk lebih jelasnya,
koordinasi dan sinergi antara KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dengan parapihak
akan dijelaskan pada Tabel V-46:
72 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel V-46. Koordinasi danSinergi antara KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dengan Stakeholder Terkait
No Rencana Kegiatan
Koordinasi dan Sinergi antara KPHP dengan:
Target
1. Inventarisasi berkala wilayah kelola
a. BPKH Wilayah XXI Palangka Raya;
b. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng;
c. Kecamatan; d. Desa/ Kelurahan.
a. Tersusunnya rencana kerja; b. Terdatanya potensi wilayah
kelola
2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu
a. BPHP Wilayah X Palangka Raya.
a. Fasilitasi pendanaan kegiatan pemanfaatan hutan pada WT;
3. Pemberdayaan
Masyarakat a. Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, b. Kecamatan, c. Desa/Kelurahan.
a. Fasilitasi database dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin
a. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng;
b. BPHP Wilayah X Palangka Raya.
a. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
b. Terlaksananya bimbingan teknis terhadap Ganis pada pemegang izin
5. Rehabilitasi pada areal di luar izin
a. BPDAS; b. Kecamatan; c. Desa/Kelurahan.
a. Tersusunnya rencana induk kegiatan rehabilitasi;
b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.
6. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal berizin
a. BPDAS; b. BLH.
a. Tersusunnyamonitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
b. Tersusunnyamonitoring dan evaluasi pelaksanaan Amdal pemegang izin;
7. Perlindungan hutan dan konservasi alam
a. BKSDA; b. Gakkum; c. Balai PPI; d. BPBD; e. Kepolisian; f. Universitas; g. Lembaga
Penelitian/Litbang; h. NGO/Yayorin.
a. Terlaksananya penyelamatan satwa liar dilindungi;
b. Tercapainya regulasi dan pelaksanaan penegakan hukum;
c. Tercapainyaregulasi dan pelaksanaan bencana Dalkarhutlah;
d. Terlaksananya perbantuan pelaksanaan penanganan bencana karhutlah;
e. Tercapainyaregulasi dan pelaksanaan penegakan
73 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
hukum; f. Terlaksananya konservasi
dan perlindungan satwa dilindungi.
8. Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
a. BP2SDMK; b. BPHP Wilayah X
Palangka Raya.
a. Fasilitasi tenaga teknis (Bakti Rimbawan);
b. Fasilitasi tenaga Pengamanan Hutan dan Pemadam Kebakaran.
9. Penyediaan pendanaan
a. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng;
b. BPHP Wilayah X Palangka Raya.
a. Fasilitasi pendanaan APBD; b. Fasilitasi pendanaan APBN.
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) berkoordinasi dan bersinergi dengan
instansi dan stakeholder terkait dalam melaksanakan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Diawali dengan kegiatan inventarisasi berkala wilayah kelola, Pemanfaatan hutan pada
wilayah tertentu, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan pemantauan
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin,
Rehabilitasi pada areal di luar izin, Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan
reklamasi di dalam areal berizin, Perlindungan hutan dan konservasi alam, Rencana
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, dan Penyediaan pendanaan. Instansi
dan stakeholder terkait yang bekerjasama dengan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
meliputi BP2SDMK, BPKH Wilayah XXI Palangka Raya,BKSDA, Dinas Kehutanan Prov.
Kalteng,BPBD, Gakkum, Balai PPI, Kepolisian, Universitas, Lembaga
Penelitian/Litbang, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, NGO/Yayorin.
J. Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM akan dilakukan kepada Sektor
Publik, Sektor Swasta dan CSO baik untuk aspek akademis, teknis dan profesional.
Selanjutnya, penyediaan dan peningkatan SDM ini akan didukung dengan adanya
sarana dan prasarana, serta kelembagaan yang memadai dalam pengelolaan kawasan
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) tersebut.
Untuk penambahan personil dapat diusulkan melalui Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah. Kegiatan rencana pendanaan dan peningkatan kapasitas SDM
yang dilakukan oleh KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat dilihat pada tabel di
bawah ini. Adapun rencana kebutuhan personil pada KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) sesuai dengan kompetensinya yaitu sebagai berikut:
74 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel V-47. Kebutuhan Personil pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) No. Kompetensi Kebutuhan Tersedia Kekurangan 1 Kepala KPH 1 1 0 2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 0
3 Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan 1 0 1
4 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan 1 0 1
5 Kepala Resort KPH 3 0 3 6 Tenaga Perencanaan Hutan 8 2 6
7 Tenaga Teknis Pengukuran dan Perpetaan 8 0 8
8 Tenaga Polhut 35 0 35 9 Tenaga Pengamanan Hutan 15 4 11
10 Tenaga Teknis Persemaian dan Pemeliharaan Tanaman 10 0 10
11 Tenaga Pemadam Kebakaran Hutan 45 10 35 12 Tenaga Penyuluh Kehutanan 8 0 8 14 Ahli Konservasi 8 0 8 15 Tenaga Pengendali Ekosistem Hutan 20 0 20 16 Tenaga Analis RHL 8 0 8 17 Tenaga Pelaksana RHL 4 1 3 18 Tenaga Administrasi perkantoran 12 1 11 19 Tenaga Analis Keuangan 2 1 1 20 Tenaga Teknis Bakti Rimbawan 14 3 11 21 Tenaga Penyuluh Pertanian 8 2 6 Jumlah 212 26 186
Sumber: Data Sekunder Kebutuhan Personil sesuai dengan Job Analisis KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), Tahun 2016.
Peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan dengan penambahan dan
mengikutsertakan personil dalam bentuk diklat-diklat dan training-training sesuai
kompetensi yang dibutuhkan (baik yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun
kerjasama dengan pihak NGO). Rencana kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang
akan dilaksanakan oleh KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
75 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel V-48. Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM No. Kegiatan Target Tahun Anggaran 1. Training/pelatihan survey
potensi keanekaragaman hayati
Peningkatan kapasitas SDM personil KPHP
2016-2018 APBD, APBN, dan Pihak ketiga yang tidak mengikat
2. Training calon guide dan interpreneur
Masyarakat di tiga desa di Kecamatan Belantikan Raya
2016-2018 APBD, APBN, dan Pihak ketiga yang tidak mengikat
3. Training monev BMP Peningkatan kapasitas SDM personil KPHP
2016-2018 APBD, APBN, dan Pihak ketiga yang tidak mengikat
4. Training penangkaran Rusa Peningkatan kapasitas SDM personil KPHP
2017-2020 APBD, APBN, dan Pihak ketiga yang tidak mengikat
5. Training untuk edukasi lingkungan
Peningkatan kapasitas SDM personil KPHP dan masyarakat di tiga desa di Kecamatan Belantikan Raya
2016-2018 APBD, APBN, dan Pihak ketiga yang tidak mengikat
Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) diwujudkan dalam bentuk traning atau pelatihan seperti survey
potensi keanekaragaman hayati, Training calon guide dan interpreneur, Training monev
BMP, Training penangkaran Rusa, dan Training untuk edukasi lingkungan. Kegiatan
tersebut akan dilaksanakan mulai Tahun 2016 hingga Tahun 2020.
K. Penyediaan Pendanaan Penyediaan pendanaan pada lima tahun pertama akan lebih difokuskan kepada
dana APBN, APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan bantuan pihak ketiga yang tidak
mengikat (NGO), baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti fasilitasi
berbagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penting dan prioritas. Langkah awal
yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan
Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya. Adapun total penyediaan anggaran selama
tahun 2016-2025 adalah Rp.892.444.059.908,-(rincian kegiatan lebih jelas dapat dilihat
pada lampiran matrik perencanaan pada halaman L-15).
Sumber pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan pada KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) Tahun 2016-2025 adalah dari APBD, APBN dan sumber
pendanaan yang sah dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sedangkan Rencana
pendanaan yang diarahkan yang berasal dari penghasilan BLUD adalah dari hasil
76 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
keuntungan penjualan HHBK, dalam hal ini salah satu HHBK yang dimaksud adalah
Lebah Madu, yaitu dari produk yang dihasilkan lebah madu yang dilemparkan ke pasar
berupa produk Propolis, Beepolen maupun madu baik produk mentah atau produk jadi.
Selain itu, HHBK yang lainnya yang diharapkan menjadi produk unggulan dari KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) adalah produk dari tanaman Jengkol yaitu buah jengkol
sendiri serta pemanfaatan tanaman ini sebagai inang dari Semut Rang-Rangyang akan
diambil telurnya atau (Kroto) sebagai pakan burung.Adapun produk yang dihasilkan dari
hasil hutan kayu yaitu yang berasal dari pengembangan hutan tanaman dari jenis Jabon
Merah sebagai bahan baku meubeler dan lainnya maupun dari hasil pengembangan
tanaman energi yaitu tanaman Kaliandra dan Halaban sebagai bahan baku energi.
L. Pengembangan Database Pengembangan database merupakan hal mendasar yang harus dilakukan
secara rutin dengan kualitas data dasar yang memiliki ketepatan dan ketelitian tinggi
sebagai bahan utama perencanaan dan evaluasi kegiatan dan keberhasilan
pengelolaan. Pengembangan database ini diikuti pula dengan peningkatan kompetensi
parapihak, baik sebagai operator maupun sebagai analis dan pengambil kebijakan.
Database kondisi biogeofisik dan sosekbud yang dihasilkan akan berupa data spasial
dan tabular yang akan dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen yang dapat
diakses oleh parapihak secara mudah dan murah. Ruang lingkup pengembangan
database pengelolaan sumber daya hutan yang ada di wilayah kelola KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) diarahkan pada pengembangan database bidang biofisik dan
sosial ekonomi masyarakat.
Tabel V-49. Rencana Kegiatan Pengembangan Database No. Kegiatan Target/Sasaran Tahun Anggaran 1. Pengembangan Baseline
survey Kondisi Biofisik
Kantor KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
2017-2025
APBD, APBN, dan sumber lainnya yang tidak mengikat
2. Pengembangan Baseline survey kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
3. Pengembangan Baseline HHK dan HHBK
4. Pengelolaan Database Berbasis Digital
1. Baseline survey Kondisi Biofisik
Tersedianya informasi biofisik dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang
ada di KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) diharapkan mampu memberikan
informasi yang tepat, akurat dan terbaru mengenai gambaran kondisi fisik wilayah
kelola KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) yang meliputi data hidrologi, bentang
alam dan kawasan, kondisi vegetasi, dan iklim wilayah. Pengumpulan informasi
77 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
dilakukan secara bertahap dan diperbarui secara berkala dari tahap awal
perencanaan kawasan, pelaksanaan, hingga pada akhir periode pelaksanaan
kegiatan. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui perkembangan dampak
pengelolaan yang telah dilakukan terhadap kondisi fisik kawasan.
2. Baseline survey kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
Ketersediaan informasi terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya
masyarakat yang ada di dalam maupun disekitar wilayah kelola KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin
keberhasilan pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, penggalian informasi tentang
aspek ini sangat penting guna kebutuhan data perencanaan pengelolaan kawasan.
Informasi yang harus terkandung dalam baseline survey ini adalah data tentang
informasi dari jumlah dan proporsi penduduk, sumber-sumber penghidupan
masyarakat, kearifan local dalam pengelolaan sumber daya hutan, kelembagaan
kelompok, dan konflik-konflik pengelolaan sumber daya hutan.
3. Baseline HHK dan HHBK
Ketersediaan informasi terkait dengan kondisi hasil hutan kayu maupun hasil
hutan bukan kayu melalui hasil kegiatan inventarisasi berkala seluruh areal KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII).
4. Pengelolaan Database Berbasis Digital
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) akan mengembangkan Database untuk
mengembangkan data terkait dengan semua kegiatan KPHP diantaranya aplikasi
google drive dan aplikasi network homegroup serta pembuatan situs atau website
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII).
M. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola Rasionalisasi wilayah kelola ini perlu dilakukan dengan mengikuti dinamika yang
terjadi. Rasionalisasi wilayah kelola mencakup dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek
non teknis dari wilayah kelola KPHP Model Lamandau (Unit XXIII).
1. Aspek fisik
Aspek fisik yaitu bentuk penilaian kembali terhadap kawasan KPHP Model
Lamandau Unit XXIII, antara lain untuk mengakomodir perubahan fungsi kawasan
hutan yang mungkin terjadi karena pada wilayah KPHP Model Lamandau terdapat 2
Desa yang berada di dalam kawasan. Proses ini dilakukan melalui Tim Inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) berdasarkan
peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan
78 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014,
PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014 dan 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.
2. Aspek Non Teknis
Aspek non teknis meliputi rasionalisasi kelembagaan akibat terjadinya perubahan
kebijakan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan
Tengah. Selain itu rasionalisasi wilayah dapat juga dilaksanakan akibat adanya
pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan terjadinya pemekaran desa
yang ada di dalam wilayah kelola KPHP Model Lamandau (Unit XXIII), perubahan
luas kawasan sehubungan dengan pencadangan lahan untuk tujuan-tujuan strategis
serta kemungkinan masuknya investasi pada kawasan kelola KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII).
N. Review Rencana Pengelolaan Review akan dilakukan minimal 5 tahun sekali dan sedapat mungkin disesuaikan
dengan tata waktu penyusunan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan
diselaraskan dengan target serta prioritas pembangunan daerah.Review rencana
pengelolaan hutan dilakukan untuk menyelaraskan pada perubahan kebijakan
pemerintah pusat dan pemerintah daerahdengan tujuan untuk penajaman rencana
pengelolaan serta mengakomodir perubahan rencana mengikuti perkembangan kondisi
saat itu.
Tabel V-50. Rencana Kegiatan Review Rencana Pengelolaan No. Kegiatan Target Tahun Anggaran 1. Persiapan:
a. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
b. Penyusunan rencana kegiatan review rencana pengelolaan
c. Penyiapan personil, bahan dan peralatan untuk kegiatan review rencana pengelolaan
Wilayah Kelola KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
2020 dan 2025
APBD, APBN, dan Pihak keriga yang tidak mengikat
2. Pelaksanaan Review 3. Perbaikan Dokumen
Pelaksanaan review oleh KPHP Model Lamandau dilaksanakan setiap lima
tahun sekali, yaitu Tahun 2020 dan Tahun 2025. Tahapan yang dilaksanakan dimulai
dari persiapan. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan
kegiatan, penyusunan rencana review rencana pengelolaan dan penyiapan personil,
bahan serta peralatan untuk kegiatan review rencana pengelolaan. Setelah itu,
dilaksanakan kegiatan review yang selanjutnya akan diikuti oleh perbaikan dokumen.
79 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
O. Pengembangan Investasi Pengembangan investasi akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan
aspek ekosistem dan tetap memperhatikan tujuan utama pembangunan KPH.
Pengembangan investasi diarahkan agar KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat
menjadi KPHP yang mandiri dan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya.
Tabel V-51. Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi No. Kegiatan Target Tahun Anggaran 1. Pengembangan investasi pada produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu a. Pengembangan Jabon Merah
(Anthocephalusmacrophyllus)pada wilayah tertentu dan pada lahan-lahan masyarakat disekitar kawasan hutan dengan skema kemitraan
HP Blok Pemberdayaan
2017-2025
13.975.000.000
b. Pembuatan Demplot Jabon Merah (Anthocephalusmacrophyllus) di wilayah tertentu
HP Blok Pemberdayaan
2016 950.000.000
c. Pemeliharaan Demplot Jabon Merah Tahun Pertama
HP-Blok Pemberdayaan
2017 105.000.000
d. Pemeliharaan Demplot Jabon Tahun Kedua
HP-Blok Pemberdayaan
2018 70.000.000
e. Pemeliharaan Penjarangan HP-Blok Pemberdayaan
2019 50.000.000
f. Halaban (Vitex pubescens) yang akan diambil kayunya sebagai bahan energi biomassa
Kawasan HPT sekitar Desa Bayat, Samu Jaya dan Kelurahan Tapin Bini dengan luasan minimal seluas 12.000 Ha
2017-2025
3.600.000.000
g. Peningkatan kemampuan keterampilan masyarakat dalam membuat produk dengan bahan baku rotan
HP-Blok Pemanfaatan dan HL-Pemanfaatan
2018-2019
200.000.000
h. Pengadaan sarana pengolahan rotan mentah
Gapoktan KTH 2018 dan 2021
1.000.000.000
2. Pemanfaatan kawasan hutan produksi a. Budidaya tanaman obat jenis
Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum rhizoma) HP-Blok
Pemberdayaan
2017-2025
270.000.000
b. Budidaya tanaman Jengkol (Archidendron pauciflorum) dan sebagai inang semut merah untuk hasil usaha Kroto
2017-2025
5.400.000.000
80 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
c. Budidaya Lebah Madu Hutan Alam
2017, 2019, 2021, 2023, 2025
500.000.000
d. Penangkaran Satwa Rusa (CervusSp.) dan Banteng Kalimantan untuk tujuan konservasi dan ekowisata
2020-2025
4.500.000.000
3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan a. Pengembangan Jasa
Lingkungan (potensi wisata air yang ada di sekitar dan di dalam kawasan Wilayah Tertentu)
HL-Blok Pemanfaatan
2017, 2022
100.000.000
Bentuk pengembangan investasi pada wilayah tertentu KPHP Model Lamandau
(Unit XXIII)diarahkan pada:
1. Pengembangan investasi pada produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu
a. Pengembangan Jabon Merah (Anthocephalusmacrophyllus) pada wilayah tertentu
dan pada lahan-lahan masyarakat disekitar kawasan hutan dengan skema
kemitraan. Skema kemitraan yang dijalankan adalah antara KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) – Perusahaan Pengolah Kayu Jabon Merah pada wilayah
tertentu dan sebagai fasilitator penyaluran tanaman Jabon Merah di areal
masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII);
b. Pembuatan Demplot Jabon Merah (Anthocephalusmacrophyllus) pada wilayah
tertentu.
c. Budidaya Kaliandra (Calliandra haematocephala)dan Halaban (Vitex
pubescens)yang akan diambil kayunya sebagai bahan energi biomassa. Selain
itu, budidaya Kaliandra dan Halaban juga dapat menunjang usaha bisnis lain yang
juga dikembangkan yaitu budidaya lebah madu dan penangkaran satwa.
Tanaman Kaliandra akan menghasilkan bunga dan menyediakan pakan bagi
Rusa dan Banteng. Lokasi yang berpotensi untuk pengembangan usaha ini
adalah kawasan HPT sekitar Desa Bayat, Samu Jaya dan Kelurahan Tapin Bini
dengan luasan minimal seluas 12.000 Ha untuk memenuhi kebutuhan energi
sebesar 20 Mega Watt;
d. Pengembangan Hasil Hutan Rotan
Berdasarkan Laporan Akhir Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Bisnis KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) Tahun 2015, menyatakan bahwa komoditas Rotan
masih banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Lamandau. Persoalan yang
dihadapi oleh para petani Rotan adalah rendahnya harga Rotan mentah, tidak
adanya penampung, serta kurangnya teknologi pengolahannya. Bisnis yang
81 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
berpotensi untuk dikembangkan adalah melakukan peningkatan pasca panen dan
penampungan hasil Rotan mentah serta peningkatan kemampuan keterampilan
masyarakat dalam membuat produk dengan bahan baku rotan.
2. Pemanfaatan kawasan hutan produksi, yaitu:
a. Budidaya tanaman obat jenis Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum rhizoma),
pemilihan produk ini mempertimbangkan prospek kedepannya serta potensi yang
ada. Ketersediaan jenis Jahe Merah ini tergolong masih sedikit, namun peluang
berkembang cukup besar dengan adanya peluang pasar. Adapun pola
pengembangan Jahe Merah yaitu penanaman dengan pola tumpang sari pada
areal tanaman Jabon Merah.
b. Budidaya tanaman Jengkol (Archidendron pauciflorum) dan sebagai inang semut
merah untuk hasil usaha Kroto. Tanaman Jengkol banyak ditemui di kawasan
hutan dan sebagian besar lainnya telah dibudidayakan oleh masyarakat. Kuantitas
produksinya cukup menjanjikan, karena harga pasar yang cukup tinggi. Selain itu,
salah satu fungsi dari pohon Jengkol adalah untuk inang Semut Merah
(Oecophylla), yang dapat diambil hasil Krotonya (telurnya Semut Rang-Rang).
c. Budidaya Lebah Madu Hutan Alam. Lebah Madu Alam Kalimantan telah memiliki
daya saing dan menjadi brand sebagai madu alam berkualitas, sehingga peluang
bisnisnya sangat menjanjikan.
d. Penangkaran Satwa Rusa (CervusSp.) untuk tujuan konservasi dan ekowisata.
3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Konsep pengembangan jasa lingkungan yang berpotensi dilaksanakan
adalah Wisata Alam/Ekowisata terpadu yang berupa pengembangan potensi wisata
air yang ada di sekitar dan di dalam kawasan Wilayah Tertentu yang berlokasi di
daerah Bukit Selajaan dan Bukit Raya, dengan potensi wisata berupa air terjun
Silingan Mangku. Selain itu, keberadaan satwa liar di kawasan hutan Belantikan,
yang dikemas dalam konsep pemberdayaan masyarakat, serta aneka tanaman buah
dan kemasan budaya.
Berkenaan dengan rencana pengembangan investasi tersebut, maka
diperlukan juga rencana tindak lanjutnya. Adapun rencana tidak lanjut dari hasil
pengembangan investasi pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat dilihat
pada Tabel V-52.
82 | B a b V
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel V-52.Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Pengembangan Investasi No Pengembangan
Investasi Kegiatan Rencana Tindak lanjut Hasil
1. Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu
a. Pengembangan Jabon Merah (Anthocephalusmacrophyllus);
b. Pembangunan Demplot Jabon Merah (Anthocephalusmacrophyllus);
c. Budidaya Kaliandra (Calliandra
haematocephala) dan Halaban (Vitex pubescens);
d. Pengembangan Hasil Hutan Rotan
Membuat MOU/kerjasama dengan PT. Korintiga Hutani terkait penjualan/supply bahan baku veneer; Sebagai kebun benih Membuat MOU/kerjasama dengan pengembang PLTBM dan PT. Korintiga Hutani untuk penjualan atau supply bahan baku chips dan briket arang; Membuat MOU/kerjasama dengan pengusaha penampung rotan
2. Pemanfaatan kawasan hutan produksi
a. Budidaya tanaman obat jenis Jahe Merah (Zingiber officinale var rubrum rhizoma);
b. Budidaya tanaman Jengkol
(Archidendron pauciflorum) dan sebagai inang semut merah untuk hasil usaha Kroto;
c. Budidaya Lebah Madu Hutan Alam;
d. Penangkaran Satwa Rusa (CervusSp.)
Membuat MOU/kerjasama pemasaran hasil dengan pengusaha jamu tradisional; Membuat MOU/kerjasama pemasaran hasil dengan pengusaha penampung jengkol dan kroto (inang semut) Membuat MOU/kerjasama pemasaran hasil dengan pengusaha jamu produk turunannya Membuat MOU/kerjasama dengan agen wisata; Sebagai sumber protein untuk menunjang ketahanan pangan.
3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Wisata Alam/Ekowisata terpadu Kerjasama dengan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dan masyarakat dalam hal jasa dan sapras ekowisata
83 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
A. Pembinaan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP merupakan suatu organisasi
pemerintah daerah yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap pengelolaah hutan yang ada di wilayahnya, tidak terkecuali KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII). Tujuan dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian yang dilakukan adalah:
1. Meningkatkan kompetensi dari SDM yang dimiliki KPHP Model Lamandau terhadap
kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengedalian pengelolaan hutan;
2. Menjaga kekonsistensian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan rencana kegiatan dengan peraturan perundang-
undangan terkait.
KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) sebagai pihak pengelola hutan memiliki
kewenangan pembinaan, dimana dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada
pembagian wilayah seperti di bawah ini:
1. Wilayah yang telah terdapat izin pemanfaatan (IUPHHK-HA/IUPHHK-HT) dan
penggunaan (IPPKH);
2. Wilayah yang belum terdapat izin.
Wujud pembinaan yang dapat dilakukan adalah arahan teknis dalam pelaksanaan
kegiatan pada unit manajemen dalam kawasan ataupun sebagai fasilitator masyarakat
dalam hal sinergi pembangunan kehutanan dengan peningkatan pendapatan
masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan
hutan.
Indikator pedoman pelaksanaan pembinaan ini berpedoman pada Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
KriteriaPengelolaan Hutan pada KPH, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPH.
Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII) yang berbentuk Unit pelaksana Teknis Dinas sehingga dalam pelaksanaan
kegiatannya memerlukan dukungan dan pembinaan dari instansi lain yang berada di
atasnya secara hierarki seperti Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas
84 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, BAPPEDA Provinsi Kalimantan
Tengah, BAPPEDA Kabupaten Lamandau serta pelaksana teknis dinas yang berada di
bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya seperti BPKH, BPDAS
dan BPHP sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi tersebut. Hal ini sesuai
denganPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK
Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP yang tertuang pada bab VIII pasal 31 yang
menyatakan bahwa pembinaan dan pengendalian kepada KPH dilakukan oleh atau atas
nama Meneteri kehutanan, dan didelegasikan pula kepada Gubernur meliputi aspek-
aspek:
1) Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
2) Pemanfaatan Hutan;
3) Penggunaan Kawasan Hutan;
4) Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
5) Perlindungan Hutan oleh KPHP.
B. Pengawasan dan Pengendalian Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) juga
melakukan pengawasan terhadap unit-unit manajemen yang ada di wilayah kelolanya.
Unit manajemen yang menjadi obyek pengawasan adalah para pemegang IUPHHK-HA
maupun IUPHHK-HT serta perusahaan yang memiliki izin penggunaan kawasan
misalnya perusahaan pertambangan bijih besi. Sinergi yang terjadi dalam pengelolaan
hutan oleh KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) tidak hanya dilakukan searah, tetapi
dilakukan secara dua arah dan berjenjang. Dimana KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
diawasi oleh instansi di atasnya, tetapi KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) juga
mengawasi unit manajemen yang ada di bawahnya.
Pengawasan dari hasil pelaksanaan kegiatan lapangan pada KPHP Model
Lamandau dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP
Wilayah X Palangka Raya meliputi pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan
pembinaan penyelenggaraan KPHP Model Lamandau yang memiliki keterkaitan dengan
kewenangan Pemerintah Provinsi. Hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat
dijadikan acuan dalam perbaikan perencanaan dan pengelolaan KPHP Model
Lamandau kedepan.
Sedangkan kegiatan pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan KPHP Model Lamandau. Kegiatan ini bertujuan agar target yang
telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal dan sebagai bahan perbaikan untuk
kegiatan selanjutnya pada KPHP Model Lamandau.
85 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pada KPHP Model
Lamandau dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaanharus dilakukan sesuai
dengan skala prioritas dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan untuk menilai kondisi
hutan, hasil dari produk hutan, kegiatan pengelolaan dan dampaknya terhadap kondisi
sosial dan lingkungan hidup. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan
dan pengendailan antara lain adalah:
1. Frekuensi dan intensitas pengawasan harus ditentukan berdasar skala prioritas dan
intensitas kegiatan pengelolaan hutan serta kompleksitas permasalahan yang ada di
lapangan.
2. Prosedur monitoring harus konsisten dan dapat diulang untuk mendapatkan
perbandingan hasil dan perubahan penilaian. Dalam manajamen KPHP Model
Lamandau pengendalian kegiatan pokok dilakukan oleh kepala KPHP. Dalam
manajemen KPHP Model Lamandau, pengendalian kegiatan pokok ada pada Kepala
KPHP Model Lamandau yang didasarkan pada rencana kegiatan yang telah disusun
sebelumnya. Pengendalian program pengembangan SDM dan mitra kerja juga
dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
86 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Tabel VI- 53. Matrik Proses Rencana Pengawasan KPHP Model Lamandau yang Masuk Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
No. Obyek Pembinaan,
PengawasandanPengendalian
Indikator Verifier/Alat Verifikasi Kegiatan Pembinaan,
PengawasandanPengendalian
1. Tata hutandanpenyusunanRencanaPengelolaan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
1. Penataanbatasluarkawasanhutandanbatasbloksertapetaksebagai syarat terwujudnyakepastiankawasanhutan;
2. Penataanbatasluarkawasanhuta
npadawilayahtertentudalamrangkaoptimalisasiinventarisasipotensi HHK, HHBK danJasling
1. Bahandanpetausulanrencanatrayekpenataanbatasluarkawasanhutan;
2. Data primer dan data skunderdari
BPKH Wil. XXI, BPHP Wil. X Palangka Raya danDinasKehutanan Prov. Kalimantan Tengah
1. Mendorongdanfasilitasipercepatanpelaksanaantatabatasluarkawasanhutandanwilayahtertentu KPHP Model Lamandau (Unit XXIII);
2. Pengawasandalampelaksanaant
atabatasluarkawasan hutandanwilayahtertentu.
2. PemanfaatanHutanpada Wilayah Tertentu
Optimalisasidalampemanfaatan HHK, HHBK danJasaLingkunganpada Wilayah Tertentu dengan melakukan inventarisasi potensi.
1. Petasebaranpotensi HHK, HHBK dan Jasling;
2. Data Primer
melaluipengecekanlapangan (Ground Check);
3. Data sekunder potensi HHK, HHBK
dan Jasling melalui dokumen dokumen hasil identifikasi Biogeofisik dan Sosbud.
1. Monitoring hasil pelaksanaan inventarisasi potensi HHK, HHBK dan Jasling;
2. Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan lapangan.
3. PemberdayaanMasyarakat
1. Peluangkemitraandenganmasyarakatsekitarkawasan hutan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan yang kurang produktif;
2. Kegiatan pemberdayaan
1. Data primer melalui survey lapangan terhadap areal yang akan dimanfaatkan (Lokasi, Luas, kesesuaian jenis tanah dan komoditi);
1. Fasilitasi pembentukan kelembagaan kemitraan masyarakat;
87 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
masyarakat dengan pembentukan Kelompok Tani Hutan;
3. Pengembangan Agroforestry melalui pengadaan bibit jahe merah, pupuk dan sarana penunjangnya
2. Data primer meliputi sosialisasi pembentukan kelembagaan;
3. Data skunder meliputi peta sebaran
desa yang berada didalam dan disekitar kawasan hutan.
4. Data primer melalui survey lokasi,
luas dan aksesibilitasnya.
2. Percepatan fasilitasi pembentukan KTH;
3. Pengawasan dan pengendalian
kemajuan hasil dari pembentukan KTH.
4. Fasilitasi bantuan bibit jahe
merah dan sarana penunjang;
5. Pengawasan dan pengendalian distribusi bantuan bibit dan sarananya.
4 PembinaandanPemantauanPemanfaatanHutandanPenggunaanKawasanHutanpada Areal yang berizin
1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemegang izin;
2. Terlaksananya pemantauan kegiatan pembukaan areal kerja pada izin penggunaan kawasan/pertambangan bijih besi;
3. Terlaksananya Bimbingan
teknis terhadap Ganis pada pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di dalam wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII);
4. Monitoring
danevaluasidalampelaksanaanp
1. Data sekunder terkait kegiatan yang telah dilakukan oleh pemegang izin;
2. Data sekunder berupa peta areal kerja pemegang izin;
3. Data primer melalui patrol rutin pada kawasan rawan kebakaran, peta sebaran kawasan rawan kebakaran dan data hot spot dari Balai PPI.
1. Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan para pemegang Izin;
2. Pengawasan dan Pemantauan
pembukaan areal kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Pengawasan dan pengendalian hasil pelaksanaan Ganis pada pemegang IUPHHK-HA
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam
88 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
erlindungan, pencegahandanpenanggulangankebakaranhutan;
pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin
5 Rehabilitasipada Areal Kerja di LuarIjin
1. MengurangijumlahlahankritisdiluarIzindanmenekanlajudeforestrasi
1. Data Skunderberupapetalahankritis;
2. Ground checkdalamrangkapenyusunanRancanganTekniskegiatanrehabilitasi
1. Mendorong optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada areal diluar izin pada blok-blok yang terdapat lahan kritis;
2. Pengawasan pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi lahan kritis pada areal diluar izin.
6 PembinaandanPemantauanRehabilitasidanReklamasi di dalam Areal yang Berizin
1. Terlaksananyamonevhasilkegiatanrehabilitasi IUPHHK-HA;
2. Pemantauanpelaksanaanrehabi
litasiterhadappemegang IUPHHK-HA;
3. Pembinaanpelaksanaanrehabilitasidanreklamasipadapemegangizin;
4. Pembinaankegiatanreklamasipada areal bekastambang
5. Pemantauanpelaksanaanrehabi
litasidanreklamasiterhadappemegangizin
1. Data sekunderterkaitdenganpetalokasirehabilitasidanreklamasi;
2. Dokumentasiperencanaankegiatanr
ehabilitasidanreklamasihutan; 3. Adanya SOP
pelaksanaanrehabilitasidanreklamasi;
4. Implementasipelaksanaan SOP; 5. Dokumenlaporankegiatanrehabilitas
idanreklamasi
1. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rehabilitasi pada pemegang IUPHHK-HA;
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan reklamasi pada areal bekas tambang oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
7 RencanaPenyelenggaraanPerlindunganHutandanK
1. Kebakaranhutandanlahanmasihterjadisehubungandengankegia
1. Data hot spot dariBalai PPI;
1. Sosialisasi dampak kebakaran hutan dan lahan
89 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
onservasiAlam
tanmasyarakat yang berladangdenganpolatidakmenetap;
2. Peningkatanperansertamasyar
akatdalamhalkonservasisatwadilindungi (Orangutan)
2. Patrolirutindalamrangkaidentifikasid
aerah-daerahrawanterjadikebakaranhutandanlahan;
3. Pemasanganplang/papanperingatan/himbauanpadadaerah-daerahrawanterjadikebakarandanperburuansatwa liar dilindungi;
4. Sosialisasidanpenyadartahuantentangpentingnyakonservasisatwadengankehidupansehari-hari;
5. Kerjasamadenganpihak NGO Konservasidanpihak Unit Management/pemegang IUPHHK-HA dalampelaksanaankonservasisatwa liar diindungi
terhadap kehidupan masyarakat;
2. Fasilitasi pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;
3. Pembinaan kepada masyarakat melalui edukasi dan peyadartahuan tentang konservasi satwa liar dilindungi.
8 RencanaPenyelenggaraanKoordinasidanSinkronisasiAntarPemegangIzin
1. Terlaksananyaprogram koordinasidenganpemegangizin
1. Perlu adanya kerjasama antara KPHP Model Lamandau (UnitXXIII) dengan pemegang Izin;
2. Komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemegang izin
Penyelarasan program dan kegiatan pemegang izin dengan KPHP Model Lamandau (UnitXXIII).
90 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
9 KoordinasidanSinergidenganInstansidan Stakeholder Terkait
Terlaksananyakegiatankoordinasidansinergidenganinstansidan stakeholder terkait
Kerjasamadenganpihakinstansimaupun stakeholder terkaitdalampelaksanaankoordinasi.
Mendorong dibuatnya kerjasama antar Stakeholder terkait dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan yang ada pada KPHP Model Lamandau (UnitXXIII)
10 RencanaPenyediaandanPeningkatanKapasitas SDM
1. Terlaksananyadiklatdan training bagi SDM KPHP;
2. Terlaksananyaperekrutantenaga
kontrak di lingkup KPHP
1. Data rencana pelaksanaanDiklat.
2. Data Kebutuhan SDM KPHP sesuai Job Analisis.
Mendorong percepatan pemenuhan tenaga pada KPHP Model Lamandau (UnitXXIII) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui rekrutmen tenaga dan Diklat atau pelatihan
11 PenyediaanPendanaan 1. Terpenuhinyakebutuhanpendanaankegiatan KPHP yang berasaldari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Tengah danbantuanpihakketiga yang tidakmengikat (NGO);
2. Terpenuhinyarencanapendanaanmelalui BLUD darihasilpenjualan HHBK
1. Laporankeuangan KPHP, SOP penyusunanlaporankeuangan di KPHP;
2. Adanyaproduk HHBK yang berpotensialsesuaidenganpermintaanpasar;
3. Adanyawadahtujuanpemasaran HHBK,
1. Pembinaan dalam pembuatan laporan keuangan secara berkala;
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan.
12 Pengembangan Database
1. Terakomodirnya database KPHP dalamsatusistem data baseline survey kondisibiofisik;
2. Tersedianya baseline survey kondisiSosial, EkonomidanBudaya
1. Informasibiofisikdalampengelolaansumberdayahutan;
2. Ketersediaaninformasiterkaitdengankondisi social ekonomidanbudayamasyarakat yang ada di dalammaupundisekitarwilayahkelola KPHP
Fasilitasi sarana pembuatan database; Mendorong pengumpulan data – data skunder yang diperlukan.
91 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
3. Tersedianyabaseline HHK dan HHBK
4. TerlaksananyaPengelolaan Database Berbasis Digital
3. Adanyainformasiterkaitdengankondis
i HHK maupun HHBK melaluikegiataninventarisasiberkalaseluruh areal KPHP
4. Adanyaakseshomegrouppadalingkungan internal kantor KPHP, adanyaaksesgoogle drive bagilingkungan internal kantor KPHP
13 RencanaRasionalisasi Wilayah Kelola
1. Perubahan luas areal dalamijinkonsesi;
2. Perubahan luas areal wilayah
tertentu
1. Data/Bahan dan peta areal di dalamijinkonsesi yang di Addendum;
2. Analisis areal wilayah tertentu akibat rasionalisasi wilayah kelola;
.
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akibat dari rasionalisasi wilayah kelola
14 Review RencanaPengelolaan
1. Terlaksananya review danperbaikandokumen review
1. Dokumen dan data pendukungreview rencana pengelolaan.
2. Dokumen dan bahan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten
Mendorong percepataan pembuatan dokumen rencana pengelolaan akibat adanya review
15 PengembanganInvestasi 1. Terlaksananyapengembangan HHK dan HHBK
2. Terlaksananyapemanfaatankawasanhutanproduksi
1. Data dan peta sebaran potensi pengembangan HHK maupun HHBK, peningkatankemampuanketerampilanmasyarakatmelaluikerjasama yang dijalankan.
2. Petakawasan yang akanmenjadilokasibudidaya, ground
Pembinaan dalam pelaksanaan pengembangan investasi dengan masyarakat maupun pihak investor
92 | B a b V I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Sumber: Analsis Data Sekunder KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
3. Terlaksananyakegiatanpemanfa
atanjasalingkungan
check/surveylapangan;
3. Peta data sebaranpotensijasling, ground check/survey lapangan, laporanhasilidentifikasipotensijasling.
92 | B a b V I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DANPELAPORAN
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) tidak
dapat dipisahkan dari kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Ketiga kegiatan
tersebut sangat penting dilakukan agar rencana kegiatan yang sudah disusun dapat
berjalan sesuai dengan rencana.
A. Pemantauan 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII)
Pelaksanaan pemantauan kegiatan pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
dilaksanakan dengan metode : pemantauan perencanaan hingga pelaksanaannya,
mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan KPHP Model Lamandau (Unit
XXIII), mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan pemantauan
dilakukan oleh unsur internal KPHP yang dilaksanakan dengan melakukan penilaian
terhadap pengelolaan.
Pemantauan dilakukan pada kegiatan realisasi penggunaan anggaran,
realisasi pencapaian sasaran dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan
digunakan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pengelolaan hutan di KPHP
Model Lamandau (Unit XXIII) dan sebagai penyesuaian rencana. Selain itu,
kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
pengelolaan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) agar mendorong transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan KPHP.
Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengawal
rencana yang telah ditetapkan dengan cara meninjau capaian secara berkala
terhadap Rencana Pengelolaan Hutan Tahunan yang merupakan penjabaran dari
Rencana Jangka Panjang atau dokumen Rencana Pengelolaan. Dalam
pelaksanaannya perlu ditetapkan target atau indikator capaian dari setiap program
kegiatan.
Hasil pemantauan ini merupakan bahan untuk melakukan evaluasi bagi
pengelola KPHP agar selanjutnya dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih baik
lagi dalam pengoptimalan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara
93 | B a b V I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
berkeadilan, transparan dan berkelanjutan. Pemantauan terhadap pengelolaan
kawasan dilaksanakan oleh KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) bersama dengan
instansi terkait dan pihak ketiga (LSM) sebagai mitra.
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
terhadap para pemegang izin yang beroperasi di wilayah KPHP
Kegiatan pemantauan terhadap para pemegang izin dilakukan pada izin
pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan.
a. Kegiatan pemantauan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan
Kegiatan pemantauan independen yang dilakukan oleh KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) terhadap pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI adalah:
1) Pelaksanaan Kegiatan TPTI antara lain :
a) Pelaksanaan penataan areal kerja;
b) Pelaksanaan pembukaan wilayah hutan;
c) Pelaksanaan Tata Usaha Kayu
2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi antara lain :
a) Penanaman kiri-kanan jalan;
b) Penanaman tanah kosong.
3) Perlindungan hutan dan konservasi alam antara lain :
a) Sarana dan prasarana serta SDM pengendalian kebakaran hutan;
b) Tenaga teknis pembinaan hutan dan konservasi alam.
4) Pelaksanaan kelola lingkungan.
b. Kegiatan pemantauan terhadap pemegang izin penggunaan kawasan hutan
1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan reklamasi;
2) Pemantauan pelaksanaan re-vegetasi;
3) Pemantauan kegiatan reklamasi bekas tambang;
4) Pelaksanaan pemantauan Amdal.
B. Evaluasi
Evaluasi adalah suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa
kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan.
Evaluasi keberhasilan pengelolaan KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dapat
diukur dari:
1. Tingkat okupasi lahan terhadap kawasan hutan menurun;
2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
hutan dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan di wilayah KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII);
94 | B a b V I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
3. Program-program kegiatan yang sudah direncanakan pada KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) dapat terealisasi secara maksimal;
4. Terjalinnya kerjasama yang baik antar stakeholder terkait dalam pengelolaan dan
pemanfaatan kawasan hutan pada KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
5. Meningkatnya kinerja para pemegang IUPHHK-HA/HT dalam pengelolaan hutan
produksi lestari;
6. Tersedianya informasi dan data yang akurat tentang keberadaan KPHP Model
Lamandau (Unit XXIII) beserta seluruh potensi yang ada di dalamnya.
C. Pelaporan Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi
pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan
Keuangan Instansi Pemerintah (LKIP).
Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan,
penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada tahap
penyusunan, pelaporan yang disampaikan dalam bentuk :
1. Laporan Bulanan
a) Laporan bulanan dibuat oleh Kepala RPH dan disampaikan paling lambat tanggal
5 (lima) bulan berikutnya kepada Kepala KPHP Model Lamandau (Unit XXIII).
b) Laporan bulanan Kepala KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dibuat berdasarkan
rekapitulasi laporan dari Kepala RPH dan Kepala Seksi dan disampaikan paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kepada Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Lamandau, dengan tembusan Bupati Lamandau,
Direktur KPHP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai
Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X.
2. Laporan Triwulan
Laporan triwulan Kepala KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dibuat
berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan dan disampaikan paling lambat tanggal 5
(lima) bulan berikutnya, kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Lamandau, dengan tembusan Bupati Lamandau, Direktur KPHP, Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah X.
3. Laporan Semester.
Laporan semester Kepala KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dibuat
berdasarkan rekapitulasi laporan triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya, kepada Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan
Kabupaten Lamandau, dengan tembusan Bupati Lamandau, Direktur KPHP, Kepala
95 | B a b V I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah X.
4. Laporan Tahunan.
a) Laporan tahunan dibuat pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, dengan
tembusan Bupati Lamandau, Direktur KPHP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X.
b) Selain laporan yang dibuat sesuai format, sebagai instansi pemerintah KPHP
juga menyiapkan laporan sesuai format yang digunakan sebagai Laporan
Kinerja (LKj) Instansi.
5. Laporan Insidentil.
Laporan insidental adalah laporan yang dibuat bila ada suatu kejadian di
wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII) dan disampaikan kepada Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, dengan tembusan Bupati
Lamandau, Direktur KPHP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X.
96 | B a b V I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
Bentuk laporan periodik (bulanan, triwulan, semeter dan tahunan) sesuai dengan
Tabel VII-54 di bawah ini.
Tabel VII-54 Bentuk Laporan yang digunakan untuk pemantauan setiap bulan/Triwulan/semester/tahunan pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Lamandau (Unit XXIII)
Bulan/Triwulan/Semester/Tahun : ............ RPH/KPH : ................ Blok : ......................
No. Kegiatan/ Sub-Kegiatan
Target (volume)
Jangka waktu
Pelaksana
Realisasi s/d monitoring
Capaian Tindak lanjut Keterangan
A B C (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. 2. 3. dst.
Keterangan :
Kolom (1) Nomor Nomor Kegiatan/Sub-Kegiatan yang telah ditetapkan;
Kolom (2) Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Dijalankan
Kolom (3) Target (volume) Kegiatan/Sub Kegiatan yang ditetapkan
Kolom (4) Jangka Waktu Implementasi Rencana kegiatan/sub-kegiatan yang
telah ditetapkan dalam perencanaan
Kolom (5) Realisasi Target sampai dengan saat pemantauan (bulanan, triwulan,
semester dan tahunan).
Kolom (6,7,8)Capaian dari implementasi, terbagi atas 3 (tiga) tingkatan sesuai
dengan deviasinya, yaitu:
A= jika yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan;
B= jika yang dicapai tidak sesuai dengan yang ditargetkan, akan
tetapi masih bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya tindak
lanjut; dan
C= Jika yang direncanakan sama sekali tidak bisa dilakukan
dan mungkin memerlukan perubahan rencana);
Kolom (9) Upaya tindak lanjut yang akan dapat/harus dijalankan dalam rangka
melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari hasil
pemantauan yang dilakukan;
Kolom (10) Keterangan, memberikan ruang terhadap hal-hal yang belum bisa
diakomodir dalam kolom 1-9 terdahulu,tetapi penting untuk diketahui.
97 | B a b V I I I
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Lamandau Kab. Lamandau-Kalimantan Tengah
VII. PENUTUP
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model LamandauUnit
XXIII tahun 2016-2025 ini menjadi acuan dan diharapkan dapat memberikan
arahan yang jelas terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mencapai tujuan pengelolaan pada tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi yang
telah ditetapkan.
RPHJP KPHP Model LamandauUnit XXIII ini disusun dalam
upayamencapai pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam wilayah KPHP
Model LamandauUnit XXIII secara berkelanjutan, memberikan kontribusi positif
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan
masyarakat dari sektor kehutanan, peningkatan mutu dan produktifitas sumber
daya hutan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dalam menjaga
kelestarian sumber daya hutan dan peningkatan daya dukung DAS/sub DAS di
wilayah KPHP Model LamandauUnit XXIII.
Dalam proses penyusunannya, RPHJP ini melibatkan berbagai pihak
sehingga diharapkan dapat terbangun dukungan kuat dari para pihak dan sektor
terkait dalam implementasinya.