Profil_Aceh Selatan_2012_OK.docx

XX. KABUPATEN ACEH SELATAN

XX/1

I. GAMBARAN UMUM

1.1. Administrasi

Gambar 20.1.

Peta Administratif Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan merupakan

salah satu kabupaten di Provinsi

Aceh dengan ibukota kabupaten

adalah Tapaktuan, yang terletak

antara 20 23’ - 30 36’ LU dan 960 54’ -

970 51’ BT dengan ketinggian rata-rata

500 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Aceh Selatan

memiliki luas wilayah sebesar

4.005,10 km2 atau 400.510 Ha

dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh

Singkil;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Selatan terbagi ke dalam 18 kecamatan, 43 mukim dan 248 desa.

Tabel 20.1.

Luas Wilayah per Kecamatan

No. KecamatanLuas Wilayah

(Km2)Jumlah Mukim

Jumlah Desa

1. Trumon 440,7800 2 12

2. Trumon Timur 432,9500 1 8

3. Trumon Tengah 324,8567 2 10

4. Bakongan 91,1322 2 5

5. Bakongan Timur 128,0924 1 7

6. Kota Bahagia 183,5223 2 10

7. Kluet Selatan 152,1051 3 17

8. Kluet Timur 263,2710 2 7

9. Kluet Utara 146,5620 3 19

10. Pasie Raja 567,2858 2 20

11. Kluet Tengah 284,7227 1 13

KABUPATEN ACEH SELATAN

XX/2

12. Tapaktuan 92,6801 2 15

13. Samadua 96,7047 4 28

14. Sawang 182,6686 4 15

15. Meukek 408,3925 4 22

16. Labuhan Haji 43,7447 3 16

17. Labuhan Haji Timur 85,3828 2 11

18. Labuhan Haji Barat 80,2468 3 13

Jumlah 4.005,1004 43 248Sumber : Aceh Selatan Dalam Angka Tahun 2012

1.2. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data Aceh Dalam Angka 2011, diketahui bahwa penggunaan lahan

Kabupaten Aceh Selatan didominasi oleh perkebunan yaitu sebesar 53.662 Ha,

sedangkan penggunaan lahan yang kurang menonjol adalah kolam yaitu sebesar

542 Ha.

Tabel 20.2.

Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010

No. Pemanfaatan Ruang Luas (Ha)1. Perkarangan/Lahan untuk Bangunan dan Halaman Sekitar 14.308

2. Tegal/Kebun 22.258

3. Padang Rumput 4.549

4. Tambak 997

5. Kolam 542

6. Hutan Rakyat 23.837

7. Hutan Negara 33.358

8. Ladang/Huma 15.413

9. Perkebunan 53.662

10. Sawah 20.204

Total 189.128Sumber : Aceh Dalam Angka 2011


XX/3

Gambar 20.2.

Grafik Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Selatan

14,308 22,258 4,549

997 542

23,837

33,358

15,413

53,662

20,204

Perkarangan/Lahan untuk Bangunan dan Halaman Sekitar

Tegal/Kebun

Padang Rumput

Tambak

Kolam

Hutan Rakyat

Hutan Negara

Ladang/Huma

Perkebunan

Sawah

1.3. Karakteristik Kependudukan

Populasi (2011) : 207.025 jiwa

Populasi (2015) : 214.664 jiwa (proyeksi)

Jumlah Kepadatan : 51,69 jiwa/km2

Jenis Kelamin

Laki : 49,31 %

Perempuan : 50,69 %

Usia Tengah (median) : 25 tahun

Lulusan Perguruan Tinggi (S1-S3) : 1,09 %

Lulusan Pendidikan Dasar (SD-SMA) : 20,10 %

Upah Minimum Regional (UMR) : Rp. 1.400.000,- (SK Gubernur NAD No. 76

Tahun 2011, tanggal 22 Desember 2011)


XX/4

Gambar 20.3.

Grafik Distribusi Usia Kabupaten Aceh Selatan

0 - 45 - 910 - 1415 - 1920 -2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 6465 - 6970 - 7475+

Perempuan

0 - 45 - 9

10 - 1415 - 1920 -2425 - 2930 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 5455 - 5960 - 6465 - 6970 - 74

75+

- 5,000 10,000 15,000 Laki-laki

Tabel 20.3.

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan Kabupaten

Aceh Selatan Tahun 2011

No. KecamatanLuas

Wilayah %Penduduk

%Kepadatan

(km2) (Jiwa) (Jiwa/km2)

1. Trumon 440,7800 11,01 4.217 2,04 9,57

2. Trumon Timur 432,9500 10,81 7.063 3,41 16,31

3. Trumon Tengah 324,8567 8,11 5.400 2,61 16,62

4. Bakongan 91,1322 2,28 4.862 2,35 53,35

5. Bakongan Timur 128,0924 3,20 5.218 2,52 40,74

6. Kota Bahagia 183,5223 4,58 6.245 3,02 34,03

7. Kluet Selatan 152,1051 3,80 12.604 6,09 82,86

8. Kluet Timur 263,2710 6,57 9.473 4,58 35,98

9. Kluet Utara 146,5620 3,66 22.350 10,80 152,50

10. Pasie Raja 567,2858 14,16 15.762 7,61 27,78

11. Kluet Tengah 284,7227 7,11 6.029 2,91 21,17

12. Tapaktuan 92,6801 2,31 22.911 11,07 247,21

13. Samadua 96,7047 2,41 14.758 7,13 152,61

14. Sawang 182,6686 4,56 14.010 6,77 76,70

15. Meukek 408,3925 10,20 18.325 8,85 44,87

16. Labuhan Haji 43,7447 1,09 12.573 6,07 287,42

17. Labuhan Haji Timur 85,3828 2,13 9.500 4,59 111,26

18. Labuhan Haji Barat 80,2468 2,00 15.725 7,60 195,96

Kabupaten 4.005,1004 100,00 207.025 100,00 51,69


XX/5

1.4. Ekonomi

Lebih dari 80 persen struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan disusun oleh

empat faktor utama yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan jasa-jasa, serta

sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi paling besar terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2011 disumbang oleh

sektor pertanian yaitu sebesar 40,07 persen, kemudian disusul sektor bangunan

sebesar 17,00 persen, selanjutnya sektor jasa-jasa 15,94 persen, sedangkan sektor

perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sekitar 14,34 persen.

1.4.1. Kondisi Perekonomian Daerah

Secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan selama

periode 2011 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 20.4.

Struktur Perekonomian Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011

No. Lapangan Usaha 2011

1 Pertanian 40,07

2 Pertambangan dan Penggalian 1,43

3 Industri Pengolahan 3,88

4 Listrik dan Air Minum 0,20

5 Bangunan 17,00

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 14,34

7 Pengangkutan dan Komunikasi 3,89

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3,25

9 Jasa-jasa 15,94

Total 100,00Sumber : PDRB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2005-2011

Gambar 20.4.


XX/6

Grafik Distribusi Kegiatan Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan

40.07

1.433.880.2

17

14.34

3.893.25 15.94

Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik dan Air Minum

Bangunan/Kontruksi

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa Pe-rusahaan

Jasa-jasa

1.4.2. Keuangan Daerah

Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan pada

tahun 2012 adalah Rp. 30.000.000.000,- hal ini bersumber dari pajak daerah,

retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, zakat, lain-lain Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang sah. Untuk dana perimbangan yang realisasinya berjumlah

Rp. 553.985.389.000,- bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan

pajak, DAU, DAK, dan dana perimbangan dari provinsi. Sedangkan lain-lain

pendapatan yang sah berjumlah Rp. 22.000.000.000,- bersumber dari hibah,

dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya,

dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau

pemerintah daerah lainnya, serta bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari

pemerintah.

Realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berjumlah

Rp. 624.202.355.431,- yang terdiri atas belanja tidak langsung (belanja pegawai,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi

hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga), sebesar

Rp. 346.181.841.486,-. Sedangkan belanja langsung (belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, belanja modal) sebesar Rp. 278.020.513.945,- (kondisi 30 Juli

2012/Laporan Keuangan Semester I).


XX/7

Penerimaan daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar Rp.

19.216.966.431,- sedangkan pengeluaran daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Tabel 20.5.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012

NO. PENDAPATAN JUMLAH (Rp)

1. Pendapatan Asli Daerah 30.000.000.000

2. Pendapatan Transfer / Perimbangan 553.985.389.000

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 22.000.000.000

TOTAL 605.985.389.000

PENGELUARAN JUMLAH (Rp)

1. Belanja Tidak Langsung 346.181.841.486

2. Belanja Langsung 278.020.513.945

TOTAL 624.202.355.431

PEMBIAYAAN JUMLAH (Rp)

1. Penerimaan Daerah 19.216.966.431

2. Pengeluaran Daerah 1.000.000.000

TOTAL 18.216.966.431Sumber : DPAKKA Laporan Keuangan Semester I 2012

II. INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

2.1. Air Bersih


XX/8

Air bersih merupakan sumber kehidupan dan kebersihan untuk berbagai kehidupan

manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelayanan air bersih untuk Kabupaten Aceh

Selatan sampai saat ini masih rendah dan baru sebagian kecil yang terlayani.

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Aceh Selatan pada saat ini

terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh

PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk.

Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan di

Kabupaten Aceh Selatan. Sistem jaringan perpipaan di Kabupaten Aceh Selatan

pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan

2.719 RT yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 20.6.

Sub Bidang Air Minum

No. UraianTahun

2008 2009 2010

1. Persentase RT menggunakan air bersih 8% 10% 15%

- Pemakaian air bersih RT 2.462 2.622 2.585

- RT berlangganan PDAM 2.589 2.719

- Jumlah RT 48.096 51.029 50.574Sumber : PDAM Kabupaten Aceh Selatan

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air ditujukan untuk

mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kemakmuran

rakyat melalui konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air untuk

berbagai kebutuhan masyarakat, serta pengendalian daya rusak air. Permasalahan

yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air

mencakup beberapa aspek :

Pertama, ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air dalam perspektif

ruang dan waktu yang berpotensi menimbulkan banjir di musim hujan dan

kelangkaan air di musim kemarau sehingga mengakibatkan bencana kekeringan,

bahkan di beberapa daerah kelangkaan air juga terjadi di musim hujan. Kondisi ini

disebabkan oleh menurunnya area resapan air dan kapasitas lingkungan dalam

menyediakan air akibat perkembangan daerah permukiman dan industri.

Kedua, ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air meningkat,

baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas

akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya

dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang

memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan


XX/9

daerah tangkapan air. Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis

telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang

semakin serius.

Ketiga, kemampuan penyediaan air menurun. Menurunnya area resapan air dan

kapasitas lingkungan dalam menyediakan air juga diikuti oleh menurunnya

keandalan infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan akibat

meningkatnya sedimentasi. Permasalahan ini juga terjadi pada infrastruktur air

lainnya seperti jaringan irigasi, infrastruktur air baku, dan bangunan pengendali

banjir. Secara nasional, kerusakan yang terjadi telah mencapai 5-30 persen pada

waduk, embung/situ, tanggul pengendali banjir, kanal maupun jaringan irigasi yang

telah dibangun. Kerusakan jaringan irigasi justru sebagian besar terjadi di daerah

lumbung pangan nasional sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan

penggunaan air yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian

terutama padi. Demikian pula kerusakan infrastruktur air baku dapat mengurangi

kemampuan penyediaan air bagi kebutuhan sehari-hari, industri, dan permukiman.

Keempat, tingkat layanan jaringan irigasi kurang optimal. Dari jaringan irigasi yang

telah dibangun tersebut diperkirakan hampir 25 persen masih belum atau tidak

berfungsi karena antara lain belum lengkapnya sistem jaringan, ketidaktersediaan

air, belum siapnya lahan sawah, ketidaksiapan petani penggarap, atau terjadinya

mutasi lahan. Hal yang sama juga terjadi pada jaringan irigasi rawa. Kinerja

jaringan irigasi belum dapat memenuhi kebutuhan air usaha tani, terutama untuk

menghasilkan produksi padi untuk mencapai dan mempertahankan swasembada

pangan daerah sehingga pemenuhan kebutuhan pangan pada masa mendatang

dikhawatirkan akan semakin menurun. Selain itu, pada jaringan irigasi yang masih

berfungsi juga terdapat kerusakan terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas

operasi dan pemeliharaan. Selain penurunan keandalan layanan jaringan irigasi,

luas sawah produktif beririgasi juga semakin menurun karena alih fungsi lahan

menjadi non-pertanian terutama untuk perumahan.

Kelima, abrasi pantai makin meluas. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai

mengancam keberadaan lahan produktif, wilayah pariwisata, dan wilayah

pemukiman penduduk.

Keenam, kualitas pengelolaan data dan sistem informasi rendah. Saat ini

pengelolaan sumber daya air belum didukung oleh basis data dan sistem informasi

yang memadai. Kualitas data dan informasi yang dimiliki belum memenuhi standar

yang ditetapkan dan tersedia pada saat diperlukan. Selain itu, akses publik untuk


XX/10

data masih belum dapat terlayani secara baik. Masalah lain yang dihadapi adalah

sikap kurang perhatian dan penghargaan akan pentingnya data dan informasi.

Gambar 20.5

Prasarana Air Bersih yang Dibangun dengan Dana APBN

di Kabupaten Aceh Selatan

II.2. Persampahan

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup

masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman

karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis

bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan

penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang

besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya

volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang

tidak mempergunakan metode danteknik pengelolaan sampah yang ramah

lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan

juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungam

pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. Berdasarkan Undang-Undang

No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah


XX/11

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi:

1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa

sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk

seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah

yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan,

seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat

kimia dan agen penyakit yang berbahaya. Untuk mewujudkan daerah bersih dan

hijau, pemerintah telah mencanangkan berbagai program yang pada dasarnya

bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

pengelolaan sampah. Kinerja pada pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh

Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain; meningkatnya persentase

penanganan sampah, dimana pada tahun 2008 sebesar 85 persen meningkat

menjadi 95 persen pada tahun 2010, atau telah menjangkau 2.400 TPS dalam

wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Semakin besarnya volume sampah yang

dihasilkan oleh masyarakat menuntut pula peran serta masyarakat untuk dapat

memusnakan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi menjaga

kelestarian lingkungan tersebut. Sehingga pada periode 2013-2017 pemerintah

daerah menargetkan investasi untuk pengelolaan sampah.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 5 UU Pengelolan

Lingkungan Hidup No. 23 Th.1997, bahwa masyarakat berhak atas Lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Untuk mendapatkan hak tersebut, pada Pasal 6

dinyatakan bahwa masyarakat dan pengusaha berkewajiban untuk berpartisipasi

dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan, mencegah dan menaggulangi

pencemaran dan kerusakan lingkungan.Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam

UU NO. 18 Tahun 2008 secara eksplisit juga dinyatakan, bahwa setiap orang

mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan

sampah Pasal 12 dinyatakan, setiap orang wajib mengurangi dan menangani

sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Masyarakat juga dinyatakan berhak

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaandan pengawasan

di bidang pengelolaan sampah. Tata cara partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan

tatanansosial budaya daerah masing-masing. Berangkat dari ketentuan tersebut,

tentu menjadi kewajiban dan hak setiap orang baik secara individu maupun secara

kolektif, demikian pula kelompok masyarakat pengusaha dan komponen


XX/12

masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dalam upaya

untuk menciptakan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang baik, bersih, dan

sehat. Beberapa pendekatan dan teknologi pengelolaan dan pengolahan sampah

yang telah dilaksanakan antara lain adalah :

1. Teknologi Komposting

Pengomposan adalah salah satu cara pengolahan sampah, merupakan

prosesdekomposisi dan stabilisasi bahan secara biologis dengan produk akhir

yang cukupstabil untuk digunakan di lahan pertanian tanpa pengaruh yang

merugikan (Haug,1980). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2008)

menemukan bahwapengomposan dengan menggunakan metode yang lebih

modern (aerasi) mampumenghasilkan kompos yang memiliki butiran lebih

halus, kandungan C, N, P, K lebihtinggi dan pH, C/N rasio, dan kandungan

Colform yang lebih rendah dibandingkandengan pengomposan secara

konvensional.

2. Teknologi Pembuatan Pupuk Kascing

3. Pengolahan sampah menjadi listrik, dengan melakukan kerjasama dalam

usaha pengelolaan sampah secara terpadu yang berorientasi pada teknologi.

Teknologi yang direncanakan yaitu teknologi GALFAD (gasifikasi landfill dan

anaerobic digestion). Pengelolaan sampah dengan pendekatan teknologi

diharapkan penanganan sampah lebih cepat, efektif dan efisien serta dapat

memberikan manfaat ekonomis.

4. Pengelolaan sampah mandiri

Pengolahan sampah mandiri adalah pengolahan sampah yang dilakukan oleh

masyarakat di lokasi sumber sampah seperti di rumah- rumah tangga.

Masyarakat perdesaan yang umumnya memiliki ruang pekarangan lebih luas

memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan pengolahan sampah

secara mandiri. Model pengelolaan sampah mandiri akan memberikan

manfaat lebih baik terhadap lingkungan serta dapat mengurangi beban TPA.

5. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebaiknya dilakukan secara

sinergis (terpadu) dari berbagai elemen (desa, pemerintah, LSM,

pengusaha/swasta, sekolah, dan komponen lain yang terkait) dengan

menjadikan komunitas lokal sebagai objek dan subjek pembangunan,

khususnya dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan bersih,

aman, sehat, asri, dan lestari.


XX/13

II.3. Sanitasi dan Air Limbah

Saat ini, lingkungan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan banyak

orang. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang cepat, semakin banyak pula

sampah yang menumpuk. Untuk memastikan bahwa dunia ini menjadi tempat yang

lebih aman dan bersih untuk generasi mendatang, ada penekanan untuk

mengurangi sampah dan meningkatkan cara penanganannya baik dari perspektif

moral maupun hukum. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses

produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat

bermukim, disanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air

kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya

(grey water). Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas limbah adalah volume

limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangan limbah. Untuk

mengatasi limbah ini diperlukan pengolahan dan penanganan limbah. Pada

dasarnya pengolahan limbah ini dapat dibedakan menjadi:

1. Pengolahan menurut tingkatan perlakuan.

2. Pengolahan menurut karakteristik limbah.

Untuk mengatasi berbagai limbah dan air limpasan (hujan), maka suatu kawasan

permukiman membutuhkan berbagai jenis layanan sanitasi. Layanan sanitasi ini

tidak dapat selalu diartikan sebagai bentuk jasa layanan yang disediakan pihak lain.

Ada juga layanan sanitasi yang harus disediakan sendiri oleh masyarakat,

khususnya pemilik atau penghuni rumah, seperti jamban misalnya.

1. Layanan air limbah domestik: pelayanan sanitasi untuk menangani limbah Air

kakus.

2. Jamban yang layak harus memiliki akses air besrsih yang cukup dan

tersambung ke unit penanganan air kakus yang benar. Apabila jamban pribadi

tidak ada, maka masyarakat perlu memiliki akses ke jamban bersama atau

MCK.

3. Layanan persampahan. Layanan ini diawali dengan pewadahan sampah dan

pengumpulan sampah. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan

gerobak atau truk sampah. Layanan sampah juga harus dilengkapi dengan

tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), atau

fasilitas pengolahan sampah lainnya. Dibeberapa wilayah pemukiman, layanan

untuk mengatasi sampah dikembangkan secara kolektif oleh masyarakat.

Beberapa ada yang melakukan upaya kolektif lebih lanjut dengan memasukkan

upaya pengkomposan dan pengumpulan bahan layak daur-ulang.


XX/14

4. Layanan drainase lingkungan adalah penanganan limpasan air hujan

menggunakan saluran drainase (selokan) yang akan menampung limpasan air

tersebut dan mengalirkannya ke badan air penerima. Dimensi saluran drainase

harus cukup besar agar dapat menampung limpasan air hujan dari wilayah

yang dilayaninya. Saluran drainase harus memiliki kemiringan yang cukup dan

terbebas dari sampah.

Penyediaan air bersih dalam sebuah pemukiman perlu tersedia secara

berkelanjutan dalam jumlah yang cukup. Air bersih ini tidak hanya untuk memenuhi

kebutuhan makan, minum, mandi, dan kakus saja, melainkan juga untuk kebutuhan

cuci dan pembersihan lingkungan.

II.4. Drainase

Perkembangan perumahan dan permukiman yang sangat pesat sering kurang

terkendali dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maupun konsep

pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan

rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan

bantaran sungai menjadi permukiman yang padat dihuni oleh penduduk. Kondisi ini

akhirnya meningkatkan volume air permukaan yang seharusnya masuk ke saluran

drainase dan sungai. Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam

penanganan drainase antara lain menurunnya perhatian pengelola pembangunan

bidang drainase khususnya mengenai masalah operasi dan pemeliharaan, pola

pikir dan kesadaran masyarakat yang rendah akan lingkungan hidup yang bersih

dan sehat dan lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase dan

ketidak mampuan untuk menyusun program yang dibutuhkan.

Dalam penanganan drainase perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat

menimbulkan permasalahan, salah satunya berupa masalah genangan air. Pada

saat ini banyak terjadi masalah genangan air yang pada umumnya disebabkan

antara lain karena prioritas penanganan drainase kurang mendapat perhatian,

kurangnya kesadaran bahwa pemecahan masalah genangan harus melihat pada

sistem jaringan saluran secara keseluruhan yang mengakibatkan hambatan (back-

water) dan beban saluran dari hulunya, tidak menyadari bahwa sistem drainase

kawasan harus terpadu dengan system badan air regionalnya (system flood

control), kurang menyadari bahwa pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan)

saluran merupakan pekerjaan rutin yang sangat penting untuk menurunkan resiko


XX/15

genangan, belum optimalnya koordinasi antara pihak terkait agar system pengaliran

air hujan dapat berjalan dengan baik.

Masalah-masalah tersebut di atas memerlukan pemecahan pengelolaan yang

diantaranya mencakup bagaimana merencanakan suatu system drainase yang

baik, membuat perencanaan terinci (DED), melakukan restrukturisasi institusi dan

peraturan terkait, dan membina partisipasi masyarakat untuk ikut memecahkan

masalah drainase. Penanganan drainase perlu memperhatikan fungsi drainase

perkotaan sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep drainase yang

berwawasan lingkungan. Berlainan dengan paradigma lama yang prinsipnya

mengalirkan limpasan air hujan ke badan air penerima secepatnya, tetapi

prinsipnya agar air hujan yang jatuh ditahan dulu agar lebih banyak yang meresap

ke dalam tanah melalui bangunan resapan buatan/alamiah seperti kolam tandon,

waduk lapangan, sumur-sumur resapan, penataan lansekap dan lain-lain.

Hal tersebut bertujuan memotong puncak banjir yang terjadi sehingga dimensi

saluran lebih ekonomis, dapat juga membantu menambah sumber-sumber air baku.

Penanganan drainase juga harus memakai pendekatan sistem, tidak secara partial,

parameter-parameter teknis ditentukan faktor alam setempat. Berdasarkan isu

permasalahan strategis dibidang drainase, maka dirumuskan suatu sasaran

kebijakan nasional sebagai arahan mendasar dari kondisi yang akan dicapai dan

diwujudkan dalam pengembangan bidang drainase di masa yang akan datang.

Sasaran kebijakan pengembangan drainase adalah :

1. Terlaksananya pengembangan sistem drainase yang terdesentralisir, efisien,

efektif dan terpadu.

2. Terciptanya pola pembangunan bidang drainase yang berkelanjutan melalui

kewajiban melakukan konservasi air dan pembangunan yang berwawasan

lingkungan.

3. Terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan perkotaan yang efektif dan

ekonomis melalui minimalisasi resiko biaya sosial dan ekonomi serta biaya

kesehatan akibat genangan dan bencana banjir.

Terciptanya peningkatan koordinasi antara kabupaten/kota dalam penanganan

sistem drainase.


XX/16

III. PEMBIAYAAN BIDANG CIPTA KARYA

Pembiayaan bidang Cipta Karya dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami

fluktuasi untuk sumber dana APBN dan APBA propinsi.

Pembiayaan bidang Cipta Karya pada tahun 2010 adalah Rp. 6.537.082,- (APBN

Murni), Rp. 34.469.754.000,- (APBA Propinsi), dan Rp. 1.311.472,- (DAK). Pada

tahun 2011 adalah Rp. 10.661.930,- (APBN Murni), Rp. 35.510.000.000,- (APBA

Propinsi), dan Rp. 1.783.200,- (DAK). Sedangkan pada tahun 2012 adalah


XX/17

Rp. 13.856.535,- (APBN Murni), Rp. 43.993.000.000,- (APBA Propinsi), dan

Rp. 1.878.900,- (DAK).

Tabel 20.7.

Pengalokasian Pendanaan Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Selatan

Dalam Ribuan (Rp.000)

TAHUN

KEGIATAN

APBN APBD CSR & KPS

DAKSUMBER

PENDANAAN LAINNYARM

PHLN

PROVINSIKAB/KOTA

2010 Bangkim 1.449.102 -30.619.754.00

0- - - -

PBL 249.740 - - - - - -

PLP - - - - - 541.500 -

AM 4.838.240 - 3.850.000.000 - - 769.972 -

TOTAL 6.537.082 -34.469.754.00

0- - 1.311.472 -

2011 Bangkim 985.000 -34.210.000.00

0- - - -

PBL 1.500.000 - - - - - -

PLP - - - - - 812.400 -

AM 8.176.930 - 1.300.000.000 - - 970.800 -

TOTAL10.661.93

0-

35.510.000.000

- - 1.783.200 -

2012 Bangkim - -41.993.000.00

0- - - -

PBL - - 300.000.000 - - - -

PLP 5.208.575 - - - - 812.310 -

AM 8.647.960 - 1.700.000.000 - - 1.066.590 -

TOTAL13.856.53

5-

43.993.000.000

- - 1.878.900 -


Profil_Aceh Selatan_2012_OK.docx

Documents

Transcript of Profil_Aceh Selatan_2012_OK.docx