PENGADILAN TINGGI MEDANpt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1409651785_182PDT2014PTMDN.pdfAHLI WARIS DARI...

Halaman 1 dari 74 Hal.Put.No. 182/Pdt/2014/PT-Mdn

PUTUSAN

Nomor 182 / PDT / 2014 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada

tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. BUKIT KUBU, dahulu beralamat di Jalan Prof. HM .Yamin Nomor 27

Medan,sekarang beralamat di Jalan Letjend.Jamin Ginting Bukit

Kubu di Lau Gumba,Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi,

Kabuoaten Karo,Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut

sebagai Pembanding I semula Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Indra Sembiring selaku Direktur

Utama PT Bukit Kubu telah memberikan kuasa kepada 1.

Hasanuddin Batubara,SH.Mhum dan 2. Aslia Robianto

Sembiring,SH ,Advokat yang beralamat di Jalan Perwira

Komplek Perumahan Gundaling Indah Nomor 4 Berastagi,

Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 februari 2013, yang didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Februari

2013, Nomor 22/2013;

2. AHLI WARIS DARI ALM.NELANG SEMBIRING, dalam hal ini diwakili oleh

keturunan/anak-anaknya, sebagai ahli warisnya terdiri dari :

Umur 55 Tahun,Pekerjaan bertani,alamat Jalan Lumban

Tor,Desa Sitolu Tali,Kecamatan Silaen,Kabupaten Toba

Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula

Tergugat III;

2.1. IRWAN SEMBIRING, laki-laki, anak kandung dari Alm

Nelang Sembiring, pekerjaan Wiraswasta , alamat Jalan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


H.O.S Cokroaminoto Nomor 160/84-A,Kelurahan Pandau

Hulu, Kecamatan Medan Kota ,Kota Medan,Provinsi

Sumatera Utara;

2.2. DERMAWAN SEMBIRING, laki-laki, anak kandung dari

Alm.Nelang Sembiring ,pekerjaan wiraswasta, dahulu

alamat Lau Gumba Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi ,

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sekarang tidak

diketahui lagi alamatnya di wilyah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

2.3. INDRA SEMBIRING, laki-laki, anak kandung dari Alm.

Nelang Sembiring, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lau

Gumba Desa Sempajaya,Kecamatan Berastagi, Kabupaten

Karo, Provinsi Sumatera Utara;

2.4. NELSON SEMBIRING, laki-laki, anak kandung Alm.

Nelang Sembiring, telah meninggal dunia dan untuk itu

diwakili oleh isteri dan anaknya yaitu :

2.4.1. ROSIDA BR BUKIT, perempuan atau isteri dari

Alm Nelson Sembiring atau disebut juga mennatu

Alm.Nelson Sembiring, pekerjaan Wiraswasta,

alamat Jalan Sei padang Nomor 34,Kelurahan

Merdeka,Kecamatan medan baru ,Kota medan,

Provinsi Sumatera Utara;

2.4.2. FITRA ULINA SEMBIRING, perempuan atau anak

kandung dari Alm. Nelson Sembiring atau cucu dari

Alm.Nelang Sembiring, alamat Jalan Sei Padang

Nomor 34, Kelurahan Merdeka,Kecamatan Medan

Baru, Kota Medan ,Provinsi Sumatera Utara;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2.5. IDA SEMBIRING, perempuan, anak kandung dari Alm

Nelang Sembiring, telah meninggal dunia dan untuk itu

diwakili oleh suaminya bernama Alex Soekarman Ketaren,

atau menantu dari Alm. Nelang Sembiring, pekerjaan

Wiraswasta, alamat Jalan Bantam Nomor 2, Kelurahan

Petisah Hulu,Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baginda Bosar

Panjaitan,SH dan Exsaudi R. Simanulang,SH,

Advokat/Pengacara-Cunsultan Hukum dari Law Office Baginda

Bosar Panjaitan,SH, beralamat di Jalan Prof.DR Latuconsina

Raya Nomor 17 C Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 24 Agustus 2012 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13

September 2012;

L A W A N :

1. MERHAT BR PURBA, Umur 70 Tahun, Pekerjaan petani ,Alamat di Lau Gumba,

Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten

Karo,Provinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I semula Penggugat I;

2. PEMUNIN BR PURBA, Umur 76 Tahun , Pekerjaan Petani,alamat di Lau

Gumba,Desa Sempa Jaya ,Kecamatan Berastagi, Kabupaten

Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II

memberi kuasa kepada 1. Dahsat Tarigan,SH, KTPA Nomor

B.00.12165 dan Demon Tarigan,SH ,KTPA Nomor 00,10866

serta Uratta Ginting,SH, KTPA nomor 93.10206, masing-masing

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum Anggota Peradi dari

Kantor Dahsat Tarigan,SH & Associates, berkantor di Jalan

Jend.Gatot Subroto Simp Klambir V Nomor 44 Kampung

Lalang Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30

Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kabanjahe tanggal 28 Desember 2012 Nomor 177/2012;

Dan

3. NV. BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ, dahulu beralamat di Jalan

Komodor Laut Yos sudarso Medan, sekarang tidak diketahui lagi

alamatnya di wilayah negara Republik Indonesia maupun di

Luar negeri, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

semula Tergugat I;

4. PEMERINTAH RI DI JAKARTA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI DI

JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN

Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAERAH TINGKAT II KARO, alamat Jalan Letjen. Jamin

Ginting, Kabanjahe, selanjutnya disebut Turut Terbanding

semula Tergugat IV;

5. JENDA KITA BR TARIGAN, Perempuan, alamat di Jalan Veteran Nomor 176,

Kelurahan Lau Mulgab II,Kecamatan Berastagi,Kabupaten Karo,

Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

semula Tergugat V;

6. JULI BR SEMBIRING, perempuan, Alamat di desa Lau Gumba, Kecamatan

Berastagi,Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya

disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat VI;

7. KAIRONI HASIBUAN, Laki-laki, Alamat Jalan Letjend. Jamin Ginting,Kampung

Tempel Berastagi, Kecamatan Berastagi Kabupaten

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Karo,Provinsi Sumatera utara, selanjutnya disebut sebagai Turut

Terbanding semula tergugat VII;

8. NURLINA BR GINTING, perempuan, Alamat di Jalan Letjend. Jamin Ginting,

Bukit Kubu di Lau Gumba,Desa Sempa Jaya, provinsi Sumatera

Utara, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula

Tergugat VIII;

9. PENDI BUKIT, laki-laki, alamat di Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan

Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara,

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat

IX;

10. PITA ULINA BR SITEPU, perempuan, alamat di Lau Gumba,Desa Sempa Jaya,

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera

Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula

Tergugat X;

11. SOLYTA BR TARIGAN, perempuan, alamat di Lau Gumba, Desa Sempa Jaya,

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara,

selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding semula Tergugat

XI;

12. BERITANA BANGUN, alamat di Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan

Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara,

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat

XII;

13. BETTY SANTIANA BR NADEAK alias IBU KURNIA, perempuan, alamat di

Lau Gumba,Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten

karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut

Terbanding semula Tergugat XIII;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


14. THOMAS JAPERSON GINTING, laki-laki, alamat Jalan Veteran, Berastagi,

Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut

sebagai Turut Terbanding semula Tergugat XIV;

15. LINA BR TORONG, perempuan, alamat di Berastagi, jalan veteran Nomor 10,

Keluarahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo,

Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut

Terbanding semula Tergugat XV;

16. KHAIRANI BR SURBAKTI Alias CHAIRANI Br SURBAKTI alias

CHAIRANI BR KARO, perempuan, alamat di Jalan Veteran

Berastagi, Kecamatan berastagi , Kabupaten Karo, Provinsi

Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

semula Tergugat XVI;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat XVI telah

memberikan kuasa kepada Rivaldo Bukit,SH, Advokat pada

Kantor Advokat Rivaldo Bukit,SH , beralamat di jalan Veteran

Nomor 140 , Berastagi, Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013

17. KEUSKUPAN AGUNG MEDAN, alamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 39 ( Kode

pos 20152) Cq. Gereja Katolik Berastagi/ RK Paroki St

Fransiskus Asisi Berastagi, alamat di jalan Letjend. Jamin

Ginting , Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi ,

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut

sebagai Turut terbanding semula tergugat XVII;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat XVII diwakili

oleh Mgr Anicetus Bongsu Sinaga, Uskup Agung Keuskupan

Agung Medan , memberikan kuasa kepada 1. A.D.

Handoko,SH,2. Riky P.D. Sihombing,SH dan 3. Supralika

Kemit,SH, Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Advokat

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Handoko, Timur 7 Partners, beralamat di Jalan Kapten Muslim

Komplek Griya Riatur Indah Nomor 67 A Medan, Sumatera

Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2013,

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe

tanggal 19 Maret 2013, Nomor 38/2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 182/PDT/2014/PT.MDN dan surat-

surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 28

Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kabanjahe pada tanggal 28 Desember 2012 dalam Register Nomor

50/Pdt.G/2012/PN.Kbj telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat-I,II adalah ahli waris keturunan/anak kandung dari Alm.

BALE PURBA dengan isterinya Almh. PETI BR SEMBIRING dan BALE

PURBA meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1943 di Lau Gumba, Desa

Sempa Jaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo, Prop. Sumatera Utara ;

Bahwa, perkawinan antara Alm. BALE PURBA dengan isterinya Peti Br

Sembiring dilangsungkan sesuai dan menurut tata cara adat-istiadat budaya yang

berlaku pada Masyarakat Adat Batak Karo saat itu, dan oleh karenanya

perkawinan tersebut sah menurut hukum ;

Bahwa, Alm. BALE PURBA semasa hidup adalah orang yang pertama sekali

membuka lahan dan sekaligus mendirikan Kampung atau Desa Lau Gumba

waktu itu dan dalam bahasa Daerah disebut “SIMANTEK KUTA” dan menjadi

penghulu atau Kepala Desa yang pertama sampai Bale Purba meninggal dunia ;

Bahwa, semasa hidup Alm. Bale Purba dengan isterinya Peti Br Sembiring

selain mendapat anak/keturunan sebagai ahli waris Alm. Bale Purba juga

mempunyai harta warisan peninggalan berupa tanah perladangan yang didapat

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dari hasil keringat dan usaha sendiri dan harta tersebut sampai saat ini belum

pernah dibagi antara ahli waris almarhum yang sah dan sekaligus menjadi objek

dalam perkara ini dan tanah tersebut dahulu dikenal juga dengan nama “JUMA

PASAR” terletak di Lau Gumba, Desa Sempa Jaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

sekarang dikenal juga dengan sebutan nama BUKIT KUBU, luasnya + 6 hektar

dan batas-batasnya sebagai berikut sebelah :

Timur dengan Jalan Baru Desa Lau Gumba ;

Barat dengan Jalan Lama Desa Lau Gumba ;

Utara dengan tanah pertapakan / Mess Pemda Tingkat-I Propinsi

Sumatera Utara ;\Selatan dengan Jalan Letjend. Jamin Ginting dahulu

disebut juga Jalan Raya Berastagi-Medan Km 68-69, terperkara ;

Bahwa, pada tahun 1910 Alm. Bale Purba menyewakan tanah objek terperkara

Juma Pasar atau disebut juga Bukit Kubu selama 75 (tujuh puluh lima) tahun

kepada Tergugat-I ic. N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij disingkat

juga BPM, dituangkan dalam bentuk Perjanjian dengan Pemerintah Hindia

Belanda kemudian perjanjian tersebut disahkan oleh Gubernur Sumatera

Timur pada tanggal 23 September 1910 kemudian dicatat dan atau diregistrasi

dibawah : Akta Nomor : 468 ;

Bahwa, di dalam pasal 2 dalam surat perjanjian atau Akta Nomor : 468

ditegaskan N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij ic. Tergugat-I

berkewajiban membayar uang sewa kepada BALE PURBA sebesar 49,88

Gulden setiap tahun ;

Bahwa, setelah kesepakatan sewa menyewa tahun 1910 terlaksana dan berjalan

dengan baik Tergugat-I N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij

mendirikan tempat peristirahatan atau pasanggrahan diatas tanah milik Alm.

Bale Purba dan disepakati juga dalam perjanjian tersebut apa bila tanah

terperkara habis masa sewa atau dikembalikan dan atau diminta kembali oleh

Bale Purba atau ahli warisnya yang berhak maka segala sesuatu yang ada

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dibangun dan atau tumbuh diatas tanah yang disewakan kepada Tergugat-I

menjadi hak dan milik dari Bale Purba atau ahli warisnya yang sah (vide pasal 2

Akta Perjnjian No.468/tahun 1910) ;

Bahwa, Tergugat-II adalah badan hukum dan sesuai fakta dan keadaan

dilapangan sekarang adalah sebagai pengelola tanah Juma Pasar atau disebut

juga Bukit Kubu objek terperkara, sedang Tergugat-III adalah anak

kandung/keturunan dan atau sebagai yang menggantikan ahli waris dari Alm.

NELANG SEMBIRING sedang menguasai dan atau mengelola objek perkara

tanpa izin dan tidak mendapat persetujuan dari Penggugat-I,II ;

Bahwa, setelah Indonesia Merdeka terjadi perubahan politik dalam pemerintahan

dan sekitar tahun 1957 tanah terperkara diambil alih oleh Alm. NELANG

SEMBIRING tanpa izin dari Penggugat-I,II karena pada saat itu Alm. NELANG

SEMBIRING menjabat sebagai Kepala Staf yang mengurusi aset-aset Kodam I

Bukit Barisan ;

Bahwa, oleh karena tanah perkara “JUMA PASAR” atau disebut juga BUKIT

KUBU adalah merupakan harta warisan peniggalan Alm. Bale Purba dan pada

tahun 1985 masa sewanya dengan Tergugat-I ic. N.V. De Bataafsche Petroleum

Maatschappij habis sedangkan status tanah perkara masih merupakan boedel

waris peninggalan harta bersama hak dan milik dari seluruh ahli waris Bale

Purba Almarhum yang sampai sekarang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli

warisnya yang sah sesuai fortie masing-masing maka tindakan para Tergugat

terutama Tergugat-II s/d XVII menguasai tanah terperkara tanpa izin dan tidak

mendapat persetujuan dari Penggugat-I,II dikwalifikasi sebagai perbuatan

melawan hukum ;

Bahwa, sesuai keadaan dilapangan saat ini tanah objek terperkara secara

melawan hak dikuasai oleh Tergugat-II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,

XIII, XIV, XV, XVI,dan Tergugat XVII ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa, adapun luas tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh para

Tergugat tanpa izin dan tidak mendapat persetujuan dari Penggugat-I,II adalah

sebagai berikut :

1. Tergugat-II dan III menguasai tanah objek terperkara Juma Pasar atau

disebut juga Bukit Kubu yang tidak mendapat izin dari Penggugat-I,II

sebagai ahli waris dari Alm. Bale Purba seluas : + 49.777 m2 ;

2. Tergugat-V, ic. JENDA KITA BR TARIGAN menguasai tanah perkara

seluas + 1.000 m2 ;

3. Tergugat-VI, ic. JULI BR SEMBIRING menguasai tanah perkara seluas : +

100 m2 ;

4. Tergugat-VII, ic. KAIRONI HASIBUAN menguasai tanah perkara seluas : +

100 m2 ;

5. Tergugat-VIII, ic. NURLINA BR GINTING, menguasai tanah perkara

seluas : + 100 m2 ;

6. Tergugat-IX, ic. PENDI BUKIT, menguasai tanah perkara seluas : + 100 m ;

7. Tergugat-X, ic. PITA ULINA BR SITEPU menguasai tanah perkara seluas :

+ 100 m ;

8. Tergugat-XI, ic. SOLYTA BR TARIGAN, menguasai tanah perkara seluas :

+ 110 m ;

9. Tergugat-XII, ic. BERITANA BANGUN menguasai tanah perkara seluas : +

200 m ;

10. Tergugat-XIII ic. KURNIA menguasai tanah terperkara seluas : + 113 m ;

11. Tergugat-XIV, ic. THOMAS GINTING, menguasai tanah perkara seluas : +

100 m ;

12. Tergugat-XV, ic. LINA BR TORONG menguasai tanah perkara seluas : +

100 m ;

13. Tergugat-XVI, ic. ANI BR SURBAKTI menguasai tanah perkara seluas : +

100 m ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


14. Tergugat-XVII, ic. Gereja Katolik Berastagi/RK Paroki St. Fransiskus Asisi

Berastagi, menguasai tanah perkara seluas : + 8.000 m2 dengan mendirikan

bangunan tempat Ibadah diatasnya berupa Gereja tanpa izin dari Penggugat-

I,II sebagai ahli waris dari Bale Purba dan oleh karena itu perbuatan para

Tergugat semuanya dikwalifisir sebagai tindakan semena-mena dan

melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;

Bahwa, mungkin saja Tergugat-II, III dan tergugat lainnya dengan itikad buruk

telah mengajukan fatwa yang tidak benar ke Instansi yang berwenang terutama

kepada Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Karo dan dengan tidak

memperhatikan hak-hak atau setidak-tidaknya tidak mendapat izin dari

Penggugat-I, II sebagai ahli waris dari Alm. Bale Purba selaku pemilik yang sah

atas tanah Juma Pasar/Bukit Kubu dan Tergugat-IV ic. BPN menerbitkan

Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah milik Penggugat-I,II antara lain

Sertfikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 yang terbit tanggal 16 Desember 1985

dan masa berlakukanya berakhir pada tahun 2005;

Bahwa, namun sebelum berakhir masa berlakunya Sertifikat HGB No.7 tersebut

oleh Tergugat-IV ic. BPN berdasarkan permohonan Tergugat-II,III atau setidak-

tidaknya atas bantuan dan tindakan Tergugat-IV Sertifikat Hak Guna Bangunan

tersebut dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Hak Guna Bangunan Nomor 8

dengan luas tanah 46.901 M2 (empat puluh enam ribu, sembilan ratus satu meter

persegi) dan Hak Guna Bangunan Nomor 9 dengan luas tanah 14.214 M2 (empat

belas ribu dua ratus empat belas, meter persegi) kemudian Hak Guna Bangunan

Nomor 9 dengan luas 14.214 M2 (empat belas ribu dua ratus empat belas, meter

persegi) dipecah lagi oleh Tergugat-IV menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 10,11,12,13,14 dan 15;

Bahwa, hak-hak yang terbit diatas tanah terperkara ternyata mengandung cacat

hukum dan atau lahir dari fatwa yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam

sertifikat yang telah disebutkan tersebut diatas telah dipindahtangankan dan atau

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


diperjual-belikan oleh Tergugat-II, III kepada pihak lain terutama kepada para

Tergugat sehingga oleh karena seluruh rangkaian tindakan-tindakan dan ataupun

perbuatan hukum dari Tergugat-II, III maupun Tergugat-IV ic. BPN yang tidak

pernah mendapat izin atau persetujuan dari Penggugat-I,II maka patut dan

berdasar hukum tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat

beserta segala akibat hukum yang timbul karenanya dinyatakan tidak sah;

Bahwa, oleh karena Penggugat-I, II dalam perkara ini bermaksud memboedel

waris atas harta pencaharian warisan peninggalan dari Alm. Bale Purba maka

sudah tepat dan berdasar hukum tanah terperkara “JUMA PASAR atau disebut

juga BUKIT KUBU” dikembalikan oleh para Tergugat secara sukarela dalam

keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-I,II sebagai pemilik yang sah dan

sebagai yang paling berhak selaku ahli waris dari Alm. Bale Purba untuk

selanjutnya dapat dibagi kepada seluruh ahl waris Alm. Bale Purba, namun

upaya dan niat baik dari Penggugat-I, II tersebut mendapat halangan dan tidak

mendapat tanggapan yang baik dari para Tergugat terutama Tergugat-II, III

sehingga Penggugat-I,II telah menderita kerugian baik materil maupun kerugian

moriel dengan perincian diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materiel :

Bahwa, oleh karena tanpa izin Tergugat-II dan III sejak tahun 1985 sampai

dengan diajukan gugatan ini tahun 2012 atau selama 27 (dua puluh tujuh) tahun

atau setara dengan : 27 x 365 hari = 9.855 (sembilan ribu delapan ratus lima

puluh lima hari) menguasai dan mengusahai tanah terperkara hak dan milik dari

Penggugat-I,II sebagai ahli waris dari Alm. BALE PURBA dan jika tanah

perkara disewakan perhari dengan sewa terendah sesuai keadaan setempat

perhari sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) maka Penggugat-I,II telah

mengalami kerugian materiel nyata dan terus-menerus sebesar : 9.855 x

Rp.1.000.000.- = Rp. 9.855.000.000.- (sembilan milyarad, delapan ratus lima

puluh lima juta rupiah) dan kerugian materiel ini harus dibayar seketika dan tunai

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde) oleh Tergugat-

II,III kepada Penggugat-I,II ;

Kerugian Moriel :

Bahwa, menghadapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para

Tergugat terutama Tergugat-II,III maka Penggugat-I,II telah tertekan bathin dan

malu kepada masyarakat serta tercemarnya nama baik dan Penggugat-I,II dalam

menghadapi perkara ini saja telah banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga

semuanya sulit dinilai dengan uang namun untuk mempermudah gugatan ini

kerugian moriel tersebut ditaksir sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh

milyard rupaih) dan kerugian moriel ini harus dibayar oleh Tergugat-II,III

kepada Penggugat-I,II seketika dan tunai setelah perkara a quo mendapat putusan

hukum tetap (Inkracht Van gewijde) ;

Bahwa, Penggugat I, II telah berupaya dan berulang kali minta secara damai

kepada Tergugat terutama kepada Tergugat-III agar harta warisan peninggalan

pencaharian hasil keringat dari Alm. Bale Purba tersebut dikembalikan secara

suka rela kepada Penggugat-I,II namun tidak berhasil sehingga tidak ada jalan

lain kecuali Penggugat-I,II menuntut melalui gugatan di Pengadilan ini ;

Bahwa, oleh karena tanah perkara adalah hak dan milik dari Alm. Bale Purba

yang didapat dari hasil usaha dan keringat sendiri sebagai yang pertama sekali

membuka tanah (Simantek Kuta=Bahasa Daerah) dan sekaligus sebagai yang

mendirikan Desa Lau Gumba dan tanah terperkara tidak pernah diserahkan,

dipindahtangankan dan atau diperjual-belikan kepada siapapun juga termasuk

kepada Tergugat-I ic. N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)

maupun kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI dan XVII sehingga penguasaan tanah terperkara oleh para Tergugat

haruslah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum ;

Bahwa, sebagai bukti sejarah tanah terperkara adalah hak dan milik dari Alm.

Bale Purba dapat dilihat dan menjadi bukti sejarah diatas tanah terperkara

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


terdapat makam Alm. BINANGUN PURBA atau orang tua kandung Alm.

BALE PURBA bukti ini tidak dapat dibantah dan menjadi kearifan budaya lokal

pada masyarakat Adat Batak Karo makam adalah salah satu bukti adanya

hubungan hukum antara orang-perorang atau hubungan magis religius keluarga

yang meninggal dunia dengan tanah dimana orang yang meninggal dunia

tersebut dimakamkan ;

Bahwa, adalah patut dan wajar Penggugat - I,II mempertahankan dan menuntut

kembali hak orang tua Penggugat-I,II melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe ini

agar tanah terperkara JUMA PASAR atau disebut juga Bukit Kubu diserahkan

kepada Penggugat-I,II untuk selanjutnya dimasukan kembali ke dalam boedel

waris Alm. Bale Purba sebab melalui jalan musyawarah secara damai sudah

tidak mungkin dicapai karena Tergugat telah memperlihatkan itikad buruk dan

tidak mau menyerahkan tanah perkara secara suka rela kepada Penggugat-I,II

selaku ahli waris dari Alm. Bale Purba;

Bahwa, selain terbit surat-surat sebagaimana telah Penggugat –I,II sebutkan

diatas mungkin terbit surat-surat lain diatas tanah perkara berupa akta-akta dan

ataupun Sertifikat yang merugikan Penggugat-I,II untuk itu dimohon agar semua

surat yang terbit sifatnya merugikan Penggugat-I,II dinyatakan batal atau tidak

berkekuatan hukum ;

Bahwa, ditariknya Tergugat-V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,

XVI, dan XVII dalam arus perkara ini karena para tergugat secara fisik nyata

telah menguasai tanah terperkara tanpa izin dan tidak mendapat persetujuan dari

Penggugat-I,II sebagai ahli waris dari Alm. BALE PURBA, sedang Tergugat-IV

merealisasi, menerbitkan hak-hak dan atau surat diatas tanah yang bertentangan

dengan ketentuan hukum ;

Bahwa, untuk memaksa agar para Tergugat taat pada isi putusan mohon dibebani

uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per hari

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

(Inkracht Van gewijde);

Bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat-I,II dalam perkara ini adalah menuntut

dan mempertahankan hak atas tanah harta warisan peninggalan yang didapat dari

hasil keringat dan usaha sendiri Alm. Bale Purba dan gugatan ini didukung bukti

yang kuat dan cukup sehingga patut jika putusan dijatuhkan serta-merta

sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bijvoerrad) ;

Bahwa, dikhawatirkan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap Tergugat

terutama Tergugat-II,III berupaya mengalihkan tanah perkara untuk itu mohon

kiranya Pengadilan Negeri berkenan meletakan sita jaminan (Conservatoir

beslag) atas tanah terperkara ;

Bahwa, untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak nihil mohon Pengadilan

Negeri berkenan meletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta milik

para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan Penggugat-I,II

tunjuk kemudian ;

Bahwa, timbulnya perkara ini akibat para Tergugat tidak mau menyerahkan

secara suka rela tanah terperkara kepada Penggugat-I,II untuk semua biaya yang

timbul dalam perkara ini patut dibebankan secara tanggung renteng kepada para

Tergugat ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri

Kabanjahe berkenan memanggil para pihak yang berperkara hadir bersidang pada hari

dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, seraya mengambil putusan hukum sebagai

berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII merealisasi, menguasai dan atau

mengusahai tanah terperkara tanpa izin dari Penggugat-I,II adalah perbuatan

melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah

dijalankan dalam perkara ini ;

4. Menyatakan demi hukum Penggugat I,II adalah ahli waris sah dari Alm. BALE

PURBA dengan isterinya Almh. PETI BR SEMBIRING ;

5. Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek terperkara setempat dikenal

dengan nama JUMA PASAR atau disebut juga BUKIT KUBU adalah harta

warisan peninggalan dari Alm. BALE PURBA ;

6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-I,II berhak atas tanah terperkara

harta warisan peninggalan dari Alm. BALE PURBA dan harta mana belum

pernah dibagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dari Alm. Bale Purba

termasuk kepada Penggugat I,II ;

7. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 16

Desember 1985 beserta tindak lanjut yang dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor 8 dengan luas tanah 46.901 M2 (empat puluh enam ribu,

sembilan ratus satu meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9

dengan luas tanah: 14.214 M2 (empat belas ribu dua ratus empat belas, meter

persegi) beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10.11,12,13,14 dan 15 yang

terbit diatas tanah terperkara tidak sah atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

berkekuatan hukum ;

8. Menghukum Tergugat-II dan III membayar ganti rugi materiel kepada

Penggugat-I,II sebesar = Rp. 9.855.000.000.- (sembilan milyarad delapan ratus

lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan

berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde) ;

9. Menghukum Tergugat-II, III membayar ganti rugi moriel kepada Penggugat-I,II

sebesar Rp. 20.000.000.000.- (Dua puluh milyard rupiah) secara tunai dan

seketika setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (Inkracht

Van gewijde) atau suatu jumlah yang dirasa patut dan adil menurut Hakim ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


10. Menghukum Tergugat-II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,

XVI dan XVII membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) per-hari setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijde);

11. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI dan XVII atau sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya

untuk menyerahkan tanah terperkara “JUMA PASAR” atau disebut juga Bukit

Kubu kepada Penggugat I,II dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari

pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh

Penggugat-I,II;

12. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah terperkara sepanjang

merugikan Penggugat-I,II dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dinyatakan

tidak berkekuatan hukum;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan serta merta walau ada

perlawanan, banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bijvoorraad);

14. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI dan XVII secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para

Pembanding semula Tergugat II ,III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai

berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Exceptio Res Judicato (NE BIS IN IDEM)

------- Bahwa karena subjek maupun objek Putusan Perkara No. 6/ Pdt.G/ 1992/

PN-Kbj di Pengadilan Negeri Kabanjahe Yo. Putusan Perkara perdata No. 468/

PDT/ 1992/ PT-MDN di Pengadilan Tinggi Medan Yo. Putusan No. 2114 K/

Pdt/ 1994 di Mahkamah Agung RI yang telah dimenangkan oleh Tergugat I,

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Tergugat II serta Tergugat III dan telah berkekuatan hukum tetap adalah sama

dan sesuai subjek dan objek perkara perdata No. 50/ Pdt.G/ 2012/ PN-KBJ di

Pengadilan Negeri Kabanjahe, perkara yang telah di putus Mahkamah Agung

diajukan lagi ke Pengadilan Negeri maka akan berakibat NE BIS IN IDEM.

-------- Bahwa Mantan Hakim Agung Yahya Harahap menegaskan gugatan atau

perkara yang hakikatnya dimiliki para pihak dan materi yang sama tidak dapat

kembali diajukan kepersidangan seperti diatur dalam prinsip NEBIS IN IDEM.

Prinsip NEBIS IN IDEM merupakan prinsip hukum yang harus ditegakkan untuk

menjamin kepastian hukum dalam penanganan perkara perdata maupun

pidana.”Apabila ada satu perkara yang sudah di putus hakim dengan para pihak,

alasan, dasar hukum dan permintaan dalam petitumnya sama maka tidak dapat

digugat kembali.

-------- Bahwa sesuai dengan Prinsip NEBIS IN IDEM diatur dalam Pasal 1917

KUH Perdata yang menyebutkan :

“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat

menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus

didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan

terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

2. Exceptio In Persona (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

-------- Bahwa menarik perusahaan minyak Belanda sebagai Tergugat I dalam

perkara ini adalah keliru, karena NV. De Bataafsche Petroliun Maaatschappij

berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-

Perusahaan Milik Belanda Pada paruh pertama tahun 1960 telah di nasionalisasi

menjadi P.T SHELL INDONESIA.

------- Bahwa karena gugatan penggugat mengatas namakan Purba sebagai

pendiri kampung Desa Lau Gumba “SIMANTEK KUTA” maka Penggugat

harus menyertakan seluruh keturunan marga Purba yang ada di Lau Gumba,

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


yaitu keturunan/ ahli waris Alm. Ligai Purba (Pa Nukar Purba) ahli warisnya

antara lain adalah: Drs. Lias Purba, Jaga Purba, Terima Purba, Kuat Purba, Jepan

Purba, Mimpin Purba, Pangkat Purba SH dan Maju Purba.

3. Ekceptio Obscuur Libel (Gugatan Penggugat adalah kabur);

------- Bahwa di dalam petitum No. 6 ada tertulis: Menyatakan demi hukum

bahwa Penggugat I, II berhak atas tanah terperkara harta warisan peninggalan

dari Alm. BALE PURBA dan harta mana belum pernah dibagi-bagi secara sah

kepada seluruh ahli waris dari Alm. Bale Purba termasuk kepada Penggugat I, II.

-------- Bahwa di dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak ada

menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Bale Purba, oleh sebab itu

telah terbukti gugatan penggugat adalah kabur.

4. Exceptio Temporis (Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa);

------- Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea 4 mendalilkan:

Bahwa, setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan Politik dalam pemerintahan

dan sekitar tahun 1957 tanah terperkara diambil oleh Alm. Nelang Sembiring

tanpa ijin dari Penggugat I, II karena pada saat itu Alm. Nelang Sembiring

menjabat sebagai kepala staf yang mengurusi asset-asset Kodam I Bukit Barisan.

------- Bahwa dari tahun 1957 sampai dengan gugatan perkara perdata No.

50/Pdt.G/2012/PN-KBJ di daftarkan di Pengadilan negeri Kabanjahe tanggal 28

Desember 2012 telah 55 (Lima puluh lima tahun) Tergugat II dan III memiliki,

menguasai, menguasahai tanah objek perkara, oleh sebab itu sesuai dengan pasal

1967 KUH Perdata yang berbunyi : Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat

kebendaan maupun bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan

lewatnya waktu 30 (Tiga puluh) tahun sedangkan orang yang menunjukkan

adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya

tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

5. Exceptio Perum Litis Consortium (Subjek Gugatan Tidak Lengkap)

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


------- Bahwa karena gugatan tidak saja meminta untuk ditetapkan sebagai ahli

waris dari Alm. Bale Purba (Petitum 4), tetapi juga menurut tentang haknya atas

harta warisan (Petitum 6) maka agar terdakwa tersebut dapat disesuaikan dengan

tuntas dan menyeluruh, seharusnya ahli waris alm. Bale Purba turut disertakan

menjadi pihak dalam perkara ini, akan tetapi di dalam perkara ini Peti Br.

Sembiring, Kiras Purba, Rembak Br Purba, Kuhi Br. Purba, Kandu Br. Purba,

Sibuk Br. Purba, Kunu Br Purba, Pugun Br Purba, Lem Purba, Ngambang Purba,

Nepung Purba. Yang menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober

1995 No. 2114 K/Pdt/1994 adalah sebagai ahli waris alm. Bale Purba, tetapi

tidak disertakan dalam perkara ini, sehingga subjek gugatan tidak lengkap,

berakibat gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

----- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi tersebut di atas adalah

merupakan suatu kesatuan dengan Jawaban di dalam Pokok Perkara tersebut di

bawah ini.

----- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui

kebenarannya;

------ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 1961 sesuai dengan surat

Penjualan Dan Pembelian Serta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No. 101 yang

diperbuat di hadapan ONG KIEM LIAN Notaris di Medan maka tanah objek perkara

tersebut telah dijual oleh Perseroan Terbatas “BATAAFSCHE PETROLEUM

MAATSCHAPIJ atau Perseroan Terbatas “P.T SHELL INDONESIA kepada P.T

BIRO ARSITEK & PEMBORONG “PEMBANGUNAN”

------ Bahwa NELANG SEMBIRING (Ayah kandung/ Metua Tergugat III)

menghunjuk Maxum RASYID atau P.T BIRO ARSITEK & PEMBORONG

“PEMBANGUNAN” untuk mewakili NELANG SEMBIRING membeli tanah objek

terperkara kepada PT. SHELL INDONESIA.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


------ Bahwa sesuai dengan akta Notaris Roesli, diubahlah P.T. BIRO ARSITEK &

PEMBORONG “PEMBANGUNAN” menjadi P.T Pembangunan Masa kemudian

nama tersebut berganti lagi dengan P.T Semangat Pembangunan.

----- Bahwa pada tahun 1975 terjadilah sengketa antara MAXUM RASYID

pekerjaan Direktur PT. Semangat Pembangunan selaku Penggugat melawan

NELANG SEMBIRING selaku Tergugat didalam perkara perdata No. 627/

Perd/1975 /PN-MDN di Pengadilan Negeri Medan dimenangkan oleh Nelang

Sembiring yang memutuskan: Menyatakan, bahwa ex pesanggerahan B.P.M yang

sekarang bernama Bukit Kubu, termasuk seluruh pekarangan yang luasnya 12,334

ditambah dengan ½ (setengah) Ha tanah yang dibeli dari Tuah Depari, berikut segala

yang berada dan dibangun diatas tanah tersebut adalah milik Nelang Sembiring.

----- Bahwa selanjutnya Putusan Perkara perdata No. 627/ Perd/ 1975/ PN-MDN di

Pengadilan Negeri Medan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal

29 Januari 1980 No. 132/ Perd/ 1977/ PT.Mdn dan pada tingkat Kasasi di dalam

putusan Reg. No. 2101 K/Sip/1980 memutuskan menolak permohonan Kasasi dari

pemohon Kasasi PT. SEMANGAT PEMBANGUNAN tersebut, serta pada tingkat

Peninjauan Kembali sesuai dengan Reg. No. 45 PK/pdt/1985 memutuskan:

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PT. SEMANGAT

PEMBANGUNAN dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya MAXUM RASYID

tersebut tidak dapat diterima.

----- Bahwa terakhir tanah tersebut diperoleh oleh Alm. Nelang Sembiring

berdasarkan Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi tanggal 17 Oktober 1984

No. 410/ PPAT/ 1984 yang dibuat di hadapan Camat Kabanjahe.

----- Bahwa sesuai dengan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.

797/ HGB/ DA/ 85 telah memutuskan :

1. Menyatakan tanah bekas Swapraja Lingga, seluas 61.115 M2 terletak di Desa

Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo Prop. Sumatera Utara lebih lanjut

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


diuraikan dalam Gambar situasi tgl 9-8-1983 sebagai tanah yang dikuasai oleh

Negara.

2. Memberikan kepada PT. Bukit Kubu berkedudukan di Medan Hak Guna

Bangunan untuk Jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun

dst…………(Dibuktikan pada saat acara pembuktian di hadapan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kabanjahe).

------ Bahwa benar yang mendirikan kampung atau Desa Lau Gumba atau di dalam

bahasa karo “SIMANTEK KUTA” Desa Lau Gumba adalah Marga Purba akan

tetapi marga Purba di Desa Lau Gumba bukan hanya Alm. Bale Purba, akan tetapi

adalagi Alm. Ligai Purba (Pa Nukar Purba) ahli warisnya antara lain adalah: Drs.

Lias Purba, Jaga Purba, Terima Purba, Kuat Purba, Jepan Purba, Minpin Purba,

Pangkat Purba SH dan Maju Purba;

------ Bahwa tidak benar objek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam

perkara perdata No. 50/ Pdt.G/ 2012/ PN-Kbj milik alm. Bale Purba dengan isterinya

Peti br. Sembiring oleh sebab itu sangat wajar tanah objek perkara tersebut belum

dibagi diantaranya ahli waris Alm. Bale Purba;

----- Bahwa benar yang memiliki, menguasai serta mengusahai objek perkara adalah

merupakan ahli waris dari Alm. Nelang Sembiring sesuai dengan peraturan dan

hukum yang berlaku, oleh sebab itu tidak perlu mendapat ijin dan persetujuan dari

Penggugat I dan II;

----- Bahwa kepemilikan tanah objek perkara oleh Alm. Nelang Sembiring sejak

awal adalah sah dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Negara

Kesatuan Republik Indonesia.;

----- Bahwa kerugian materil dan kerugian moril yang dimaksudkan Penggugat di

dalam gugatan adalah merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh

sebab itu kerugian materil dan moril Penggugat I dan II harus di tolak bersama-sama

dengan pokok perkara tersebut.;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


----- Bahwa tidak benar dan mengada ngada dalil Penggugat yang menyatakan di

atas tanah terperkara terdapat makam Alm. Binangun Purba yang merupakan

orangtua kandung Alm. Bale Purba.;

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

berkenan untuk memutuskan.;

- Menolak seluruh gugatan penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut

Tergugat IV telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan

dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil petitum gugatan Para

Penggugat halaman 9 angka 7 membuktikan obyek gugatan dalam perkara aquo

menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara) yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV sebagai Pejabat Tata

Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba yang

dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 dan No. 9 yang kemudian

dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, 11, 12, 13, 14 dan 15,

sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo,

karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53 Ayat

(1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini

berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya

mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak

dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat bertindak selaku ahli waris alm. Bale

Purba dan istri nya almh. Peti Br. Sembiring, untuk menyatakan diri sebagai ahli

waris Para Penggugat harus menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris dan

Penetapan Ahli Waris alm. Bale Purba dan istri nya almh. Peti Br. Sembiring, tidak

cukup hanya bercerita bahwa Para Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk

dasar hukum yang jelas dan pasti ;

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas terbukti menurut hukum Para Penggugat

tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar

namanya saat ini dalam sertipikat- sertipikat aquo ;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat IV menghunjuk

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober

1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus

dinyatakan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERKARA (verweer ten principale/konpensi):

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat,

terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis

mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya

tidak perlu diulangi lagi ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Bahwa benar Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

7/Lau Gumba, seluas 61.115 m2, terdaftar atas nama P.T. Bukit Kubu

berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 17-12-1985, berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 797/HGB/DA/85 tanggal 7-11-1985 ;

4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba dipisah menjadi

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 dan No. 9/Lau Gumba, masing masing

seluas 46.901 m2 dan 14.214 m2 serta terdaftar atas nama P.T. Bukit Kubu

berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 14-4-1987 ;

5. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Lau Gumba dipisah

menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, 11, 12, 13, 14 dan No. 15/Lau

Gumba, masing masing seluas 1.000 m2, 3.108 m2, 712 m2, 867 m2, 267 m2 dan

7.703 m2 serta masing-masing diterbitkan pada tanggal 7-8-1987 dan pada

tanggal 2-9-1987 yang semula secara keseluruhan terdaftar atas nama P.T. Bukit

Kubu berkedudukan di Medan ;

6. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tanggal 22-11-1989 No. 210/11/1989 yang

diperbuat Camat Kabanjahe selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

10/Lau Gumba beralih kepada atas nama Indra Sembiring, kemudian

berdasarkan Akta Jual Beli No. 281/2004 tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh

Sayang David, S.H., selaku PPAT beralih kepada atas nama Insinyur Joseph

Tarigan ;

7. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 927/12/06/1990 tanggal 18-12-1990 yang

dibuat oleh Camat Kabanjahe, selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

11/Lau Gumba beralih kepada atas nama Irwan Sembiring ;





PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Sayang David, S.H., selaku PPAT beralih kepada atas nama Jendakita Beru

Tarigan ;

9. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2-12-1987 No. 227/12/1987 yang



berdasarkan Akta Jual Beli No. 623/AJB/VII/06/1996 tanggal 18-7-1996 yang

dibuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo beralih

kepada atas nama Darwin Barus ;




berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/AJB/II/06/1997 tanggal 5-2-1997 yang


kepada atas nama Japorman Saragih;


menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178 dan No. 179/Sempa Jaya,

masing masing seluas 7.003 m2 dan 200 m2, diterbitkan pada tanggal 27-10-1999

yang semula secara keseluruhan terdaftar atas nama Japorman Saragih ;

12. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15-12-1999 No.

986/AJB/XII/06/1999 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H.,

selaku PPAT Kab. Karo, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Sempajaya

beralih kepada atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan ;




beralih kepada atas nama Chairani Beru Karo, kemudian berdasarkan Akta Jual

Beli tanggal 6-11-2001 No. 1342/Kec. Berastagi/2001 yang diperbuat dihadapan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo, beralih kepada atas nama

Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan;

14. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178 dan No. 179/Sempa

Jaya dilakukan penggabungan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

189/Sempa Jaya, seluas 7.203 m2, diterbitkan pada tanggal 15-4-2004 terdaftar

atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan ;

15. Dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa penerbitan

Sertipikat-Sertipika t aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang

berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik

dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Para Penggugat,

sehingga penerbitan Sertipikat-Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan

Para Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang

Baik, maka tidak ada alasan Para Penggugat untuk menyatakan Sertipikat-

Sertipikat tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak sah, akan tetapi demi

hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus

dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;

II. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya

sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat IV seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV

memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut

Tergugat IV telah menyampaikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan

dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil petitum gugatan Para

Penggugat halaman 9 angka 7 membuktikan obyek gugatan dalam perkara aquo

menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara) yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV sebagai Pejabat Tata

Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba yang

dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 dan No. 9 yang kemudian

dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, 11, 12, 13, 14 dan 15,

sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo,

karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53 Ayat

(1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini

berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak

dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat bertindak selaku ahli waris alm. Bale

Purba dan istri nya almh. Peti Br. Sembiring, untuk menyatakan diri sebagai ahli

waris Para Penggugat harus menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris dan

Penetapan Ahli Waris alm. Bale Purba dan istri nya almh. Peti Br. Sembiring, tidak

cukup hanya bercerita bahwa Para Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk

dasar hukum yang jelas dan pasti ;

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas terbukti menurut hukum Para Penggugat

tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar

namanya saat ini dalam sertipikat- sertipikat aquo ;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat IV menghunjuk

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober

1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus

dinyatakan tidak dapat diterima”.

IV. DALAM POKOK PERKARA (verweer ten principale/konpensi):

16. Bahwa Tergugat IV dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para

Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam

jawaban ini ;

17. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis

mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh

karenanya tidak perlu diulangi lagi;

18. Bahwa benar Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan

No. 7/Lau Gumba, seluas 61.115 m2, terdaftar atas nama P.T. Bukit Kubu

berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 17-12-1985, berdasarkan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 797/HGB/DA/85 tanggal 7-

11-1985 ;

19. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Lau Gumba dipisah menjadi

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8 dan No. 9/Lau Gumba, masing masing

seluas 46.901 m2 dan 14.214 m2 serta terdaftar atas nama P.T. Bukit Kubu

berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 14-4-1987 ;


menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10, 11, 12, 13, 14 dan No. 15/Lau

Gumba, masing masing seluas 1.000 m2, 3.108 m2, 712 m2, 867 m2, 267 m2 dan

7.703 m2 serta masing-masing diterbitkan pada tanggal 7-8-1987 dan pada

tanggal 2-9-1987 yang semula secara keseluruhan terdaftar atas nama P.T.

Bukit Kubu berkedudukan di Medan ;





Sayang David, S.H., selaku PPAT beralih kepada atas nama Insinyur Joseph

Tarigan ;

22. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 927/12/06/1990 tanggal 18-12-1990

yang dibuat oleh Camat Kabanjahe, selaku PPAT, Sertipikat Hak Guna

Bangunan No. 11/Lau Gumba beralih kepada atas nama Irwan Sembiring ;





Sayang David, S.H., selaku PPAT beralih kepada atas nama Jendakita Beru

Tarigan ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN





berdasarkan Akta Jual Beli No. 623/AJB/VII/06/1996 tanggal 18-7-1996 yang


kepada atas nama Darwin Barus ;




berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/AJB/II/06/1997 tanggal 5-2-1997 yang


kepada atas nama Japorman Saragih;


menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178 dan No. 179/Sempa Jaya,

masing masing seluas 7.003 m2 dan 200 m2, diterbitkan pada tanggal 27-10-

1999 yang semula secara keseluruhan terdaftar atas nama Japorman Saragih ;




beralih kepada atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan ;




beralih kepada atas nama Chairani Beru Karo, kemudian berdasarkan Akta Jual

Beli tanggal 6-11-2001 No. 1342/Kec. Berastagi/2001 yang diperbuat

dihadapan Darwin Sjam Manda, S.H., selaku PPAT Kab. Karo, beralih kepada

atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


29. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 178 dan No. 179/Sempa

Jaya dilakukan penggabungan menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

189/Sempa Jaya, seluas 7.203 m2, diterbitkan pada tanggal 15-4-2004 terdaftar

atas nama Keuskupan Agung Medan berkedudukan di Medan ;

30. Dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa penerbitan

Sertipikat-Sertipika t aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum

yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan

data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Para

Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat-Sertipikat aquo tidak ada merugikan

kepentingan Para Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum

Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Para Penggugat untuk

menyatakan Sertipikat-Sertipikat tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak

sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan

hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;

III.PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya

sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat IV seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

-Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV

memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut

Tergugat V dan Tergugat XIV telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang

disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Ekceptio Obscuur Libel (Gugatan Penggugat adalah kabur):

----- Bahwa di dalam petitum No. 6 ada tertulis: Menyatakan demi hukum bahwa

Penggugat I, II berhak atas tanah terperkara harta warisan peninggalan dari Alm.

BALE PURBA dan harta mana belum pernah dibagi-bagi secara sah kepada

seluruh ahli waris dari Alm. Bale Purba termasuk kepada Penggugat I,II.

----- Bahwa di dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak ada

menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Bale Purba, oleh sebab itu

telah terbukti gugatan penggugat adalah kabur.

2. Exceptio Temporis (Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa):

------ Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea 4 mendalilkan :

Bahwa, setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan politik dalam pemerintahan

dan sekitar tahun 1957 tanah terperkara diambil alih oleh Alm. Nelang Sembiring

tanpa ijin dari Penggugat I, II karena pada saat itu Alm. Nelang Sembiring

menjabat sebagai kepala staf yang mengurusi asset-asset Kodam I Bukit Barisan.

------ Bahwa dari tahun 1957 sampai dengan gugatan perkara perdata No. 50/

Pdt.G/ 2012/ PN-KBJ di daftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 28

Desember 2012 telah 55 (Lima puluh lima tahun) Tergugat II dan III memiliki,

menguasai, mengusahai tanah objek terperkara, oleh sebab itu sesuai dengan

Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi: Semua tuntutan hukum, baik yang

bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu

dengan lewatnya waktu 30 (Tiga puluh) tahun sedangkan orang yang

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan

terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad

buruk.

3. Gugatan Kurang Pihak.

----- Bahwa di atas tanah terperkara ada tanah milik JOSEP TARIGAN akan tetapi

JOSEP TARIGAN tidak di ikut sertakan didalam perkara tersebut.

------ Bahwa Tergugat XIV tidak mempunyai tanah di atas objek perkara, akan

tetapi yang mempunyai tanah di atas objek terperkara adalah ayah kandung

Tergugat XIV atas nama JENDAUKUR GINTING yang telah meninggal dunia,

seharusnya Penggugat menggugat seluruh ahli waris JENDA UKUR GINTING.

------ Bahwa Akta Jual Beli antara Nelang Sembiring dengan Jendaukur Ginting

diperbuat di hadapan Camat Berastagi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh

sebab itu Camat Berastagi selaku PPAT harus di gugat oleh Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

----- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi tersebut di atas adalah

merupakan suatu kesatuan dengan jawaban di dalam Pokok Perkara tersebut di bawah

ini

----- Bahwa Tergugat V dan Tergugat XIV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui

kebenarannya.

----Bahwa Tergugat V dan Tergugat XIV membeli tanah objek terperkara adalah sesuai

dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak sedang

dalamsengketa.

----- Bahwa Tergugat V dan Tergugat XIV adalah merupakan pembeli yang beretikat

baik dan harus di lindungi oleh Undang-undang.

----- Bahwa benar yang memiliki, menguasai serta mengusahai objek perkara adalah

merupakan ahli waris dari Alm. Nelang Sembiring sesuai dengan peraturan dan hukum

yang berlaku.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


----- Bahwa kepemilikan tanah objek perkara oleh Alm. Nelang Sembiring sejak awal

adalah sah dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

---- Bahwa kerugian Materil dan Kerugian Moriel yang dimaksudkan Penggugat di

dalam gugatannya adalah merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar oleh

sebab itu kerugian materil dan moril Penggugat I dan II harus di tolak bersama-sama

dengan pokok perkara tersebut.

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan

untuk memutuskan.

---- Menolak seluruh gugatan penggugat.


Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat XVI telah mengajukan eksepsi dan jawaban

tertulisnya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban berupa PENOLAKAN

SECARA TEGAS terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dinyatakan oleh

para Penggugat dalam Gugatannya tanpa terkecuali.

Adapun alasan-alasan dari Jawaban kami tersebut adalah berdasarkan dalil-dalil dan

fakta-fakta sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

A. Para Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Secara Sah dan Legal Standing

Mereka

1. Sebelum Para Tergugat menjelaskan dan menjabarkan penolakan-penolakan

terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan aquo, terlebih dahulu Para

Penggugat ingin menjelaskan bahwa terhadap pengajuan Gugatan ini terdapat

beberapa fakta yang masih kabur /tidak jelas yang kemudian harus Majelis

Hakim teliti terlebih dahulu sebelum memeriksa keseluruhan Gugatan aquo

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Para Penggugat wajib membuktikan mengenai kewenangan bertindak “legal

standing” mereka maka sepantasnya dan sepatutnya Majelis hakim yang

terhormat menolak Gugatan aquo. Hal ini disebabkan karena bagaimana

mungkin Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan dan Gugatan tersebut

dapat diterima apabila Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar

hukum untuk mengajukan Gugatan tersebut.

2. Bahwa gugatan aquo diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dan

didalam gugatan tersebut sama sekali tidak dijelaskan ataupun dibuktikan

siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alm. Bale Purba, oleh karena

apabila dilihat dari materi dan isi gugatan aquo adalah jelas bahwa gugatan

tersebut berkaitan dengan Alm. Bale Purba yang mana mengingat Bale Purba

sudah meninggal dunia, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang ada di Indonesia, hanya para ahli waris yang sah dari yang

bersangkutanlah yang dapat mengajukan Gugatan aquo, dan keabsahan dari

ahli waris tersebutlah yang dapat dijadikan dasar bagi para ahli waris tersebut

untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan, mengingat dengan objek

gugatan yang sama pernah diajukan Gugatan oleh ahli waris Alm. Bale Purba

di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 08 Pebruari 1992 dimana

dalam Gugatan tersebut bukan Para Penggugat saja yang menjadi ahli waris

pada Alm. Bale Purba.

3. Bahwa sudah selayaknyalah dan merupakan kewajiban hukum dari Para

Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu keabsahan dan status hukum

diri mereka bahwa mereka benar-benar merupakan ahli waris dari Alm. Bale

Purba dan status hukum serta keabsahan tersebut telah disahkan dan

dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwewenang melalui suatu penetapan ahli

waris. Karena jika ternyata para Para penggugat tidak dapat membuktikan

bahwa dirinya berhak untuk mewakili kepentingan hukum Alm. Bale Purba

yang dibuktikan dengan adanya suatu penetapan ahli waris dari Pengadilan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


yang berwewenang maka demi hukum Para Penggugat tidak memiliki hak

untuk mengajukan Gugatan aquo. Mengingat saat Gugatan diajukan oleh

para Penggugat dapat dibuktikan bahwa para Penggugat tidak memiliki legal

standing maka sudah selayaknya dan sewajarnya apabila Majelis Hakim yang

terhormat menolak Gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya

menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard) karena jelas Para Penggugat bukan merupakan ahli waris yang

sah menurut hukum dan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan

gugatan ini.

B. Para Penggugat Salah Menyebutkan Nama Dari Tergugat VII

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan aquo telah salah menyebutkan nama

dari Tergugat VII dimana nama yang sebenarnya adalah Hoironi Hasibuan

bukan Kaironi Hasibuan. Kesalahan menyebutkan nama tersebut

menyebabkan tidak jelasnya subjek dari Gugatan aquo apakah terhadap

Hoironi Hasibuan atau Kaironi Hasibuan yang ada hubungannya dengan

objek perkara.

Walaupun atas Gugatan aquo Hoironi dalam Gugatan aquo ini juga

mengajukan jawbannya, akan tetapi hal tersebut tidak membenarkan

kesalahan Para Penggugat dalam menyusun Gugatan aquo yang

menyebabkan Gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscurum

libellum).

C. Kurang Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat Bahwa Para

Penggugat dalam Gugatannya tidak memasukkan kedalam para pihak seluruh

ahli waris dari Alm. Bale Purba, hal tersebut sudah bertentangan hukum

acara perdata yang mana Gugatan tersebut sudah merupakan kurang baik.

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 menyatakan Alm.

Nelang Sembiring sebagai Kepala staf yang mengurusi aset-aset Kodam I

Bukit Barisan dan Para Tergugat tidak ada menjelaskan hingga tanah yang

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


menjadi objek perkara tersebut bisa beralih kepada Alm. Nelang Sembiring,

maka dalam hal tersebut Kodam I Bukit Barisan juga harus ikut digugat

untuk dapat memberi kejelasan bagaimana sebenarnya Alm. Nelang

Sembiring dapat memperoleh tanah yang menjadi objek perkara tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam EKSEPSI tersebut

diatas, harus dinyatakan DALAM POKOK PERKARA dan dianggap merupakan satu

kesatuan (mutatis-mutandis) yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (obscurum libellum)

1. Permohonan ganti rugi tidak terinci.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara perdata yang

berlaku, maka suatu permohonan ganti rugi berdasarkan suatu Gugatan

perbuatan melawan hukum haruslah melampirkan perhitungan kerugian yang

rinci dengan didasarkan oleh bukti-bukti yang sah dan terperinci. Jika hal ini

tidak dipenuhi maka Gugatan tersebut dapat dikatagorikan/diklasifikasikan

,sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscurum libellum).

Bahwa sebagaimana dapat Majelis Hakim lihat bahwa dalam Gugatan halaman

7, Para Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MENYATAKAN SECARA RINCI

dengan disertai bukti-bukti yang sah yang mendukung pernyataan mengenai

kerugian yang Para Penggugat alami yang diakibatkan oleh Para Tergugat.

Bahwa jika memang Para Penggugat dapat membuktikan adanya suatu tindakan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat quod non, Para

Penggugat juga harus dapat secara rinci dan berdasarkan bukti-bukti yang sah

menjabarkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berkaitan dengan

perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Prof.

Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata

Indonesia”, edisi ke 9, penerbit Sumur Bandung, 1984, halaman 16 yang

menyatakan (kutipan);

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


“Seorang yang dalam tindakannya merugikan orang lain, tidak dapat

dikatakan berdasar atas suatu hak dan karena itu dia diwajibkan

mengganti kerugian, tetapi hak tersebut haruslah berdasarkan atas

peraturan hukum.

Selain itu, permohonan kerugian yang harus dinyatakan dalam suatu penjelasan

yang rinci dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah, telah juga dianut oleh

hukum acara di Indonesia dan juga dianut oleh lembaga peradilan di Indonesia

ini, hal ini dibuktikan dengan adanya :

Putusan Mahkamah Agung No. 55 K/ SIP/ 1979 tanggal 8 Mei 1980 yang

menyatakan (kutipan) :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena

tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/ SIP/ 1983 tanggal 3 September 1983 yang

menyatakan (kutipan) :

“Karena Gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa

oleh judex factie, Gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak

dapat diterima.”

Berdasarkan penjelasan diatas, adalah wajar dan sepantasnya bagi Majelis Hakim

yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan aquo atau

setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan aquo (om de dagvaarding niet

ontvankelijk te verklaren) dikarenakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas

(obscurum libellum) dengan dasar bahwa Para Penggugat tidak merinci dan

memberikan bukti yang sah dan valid berkaitan dengan ganti rugi dalam

Gugatannya.

Bahwa, dengan demikian terbukti dalil Para Penggugat yang demikian tidak

terang dan jelas dalam menguraikan tindakan mana dari Para Tergugat yang Para

Penggugat maksudkan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum bahwa juga

tidak jelas untuk Para Tergugat lainnya. Suatu Gugatan yang tidak menerangkan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dengan jelas dasar hukumnya (rechts ground) dengan kejadian atau peristiwa

hukum yang mendasari Gugatan seperti aquo, dapat dikwalifikasikan sebagai

gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan dalam

ketentuan pasal 8 Reglement of de Rechsvordering (“Rv”), yang mengatur

pokok-pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een

duidelijk enn bepaalde concluise)

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat Jawaban aquo, terbukti secara sah

Gugatan aquo tidak terang dalam menguraikan fakta-fakta hukum, gelap

(onduidelijk) dan tidak tegas (duidelijk) dalam mengaitkannya dengan dasar

hukum tertentu dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Onventkelijke Verklaard)

2. Posita tidak mendukung petitum

Bahwa selain Gugatan Para Tergugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan

adanya kerugian, Gugatan aquo juga kabur (obscurum libellum) karena posita

dalam gugatan tersebut tidak mendukung dan tidak relevan dengan petitumnya

(vide : Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 nomor : 1075 K/

Sip/1982).

Hukum Acara Perdata di Indonesia telah mengatur secara tegas bahwa

merupakan syarat mutlak bagi Para Penggugat untuk menjelaskan dan

menjabarkan secara benar duduk perkara dan hukumnya bagian posita yang

kemudian baru pada bagian Petitum Para Penggugat memohonkan keinginannya

pada Pengadilan yang bewewenang. Jika dikaitkan dengan kasus ini jelas pada

posita Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan dasar

hukum dan atau bukti-bukti relevansinya dengan perkara perdata ini sehubungan

petitum dwangsoom. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan hukum acara dan

doktrin yang berlaku di Indonesia, yang antara lain berdasarkan pendapat

Darwan Prinst SH, dalam bukunya yang berjudul “Strategi menyusun dan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


menangani Gugatan Perdata.” Penerbit PT. Citra Aditia Bakti, Bandung 2002,

Cetakan Ketiga revisi, Halaman 39, yang menyatakan secara tegas (kutipan) :

“Dengan demikian, hubungan antara posita dengan petitum sangat erat,

karena posita adalah dasar membuat petitum. Petitum tidak boleh

bertentangan dan melebihi posita. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam

posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum.”

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas tuntutan uang paksa

(dwangsoom) dalam perkara perdata ini telah melanggar ketentuan hukum acara

perdata di Indonesia, oleh karena itu karena Para Penggugat juga menuntut

kerugian berupa tindakan pembayaran uang atas perbuatan Para Tergugat yang

dianggap telah melanggar hukum-quod non-.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka adalah wajar dan sepantasnya bagi

Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak

Gugatan aquo atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan aquo (om de

dagvaarding niet ontvankelijk te verklaren) dikarenakan Gugatan Para Penggugat

tidak jelas (obscurum libellum) diakibatkan karena posita tidak mendukung

petitum.

B. KEPEMILIKAN TANAH OLEH PARA TERGUGAT SAH SECARA

HUKUM

Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sebelumnya telah disidangkan di

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mana ahli waris dari Alm. Bale Purba

dinyatakan kalah dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Para

Tergugat membeli sebagian atas objek perkara tersebut dan dari hasil pembelian

tersebut dilakukan dengan terang dan jelas karena disaksikan oleh pihak-pihak

yang berwewenang baik secara kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Tanah Karo

juga disaksikan oleh pemerintah daerah setempat yang berwenang. Bahwa

berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Tergugat berhak menguasai atas objek

perkara yang telah beralih kepada Para Tergugat.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


C. KEPEMILIKAN PARA PENGGUGAT ATAS TANAH OBJEK

SENGKETA TIDAK SECARA HUKUM

Bahwa Para Penggugat tidak jelas mengungkapkan dalam dalil-dalil Gugatannya

bagaimana proses perjalanannya hingga tanah menjadi objek perkara dapat

dikatakan menjadi milik dari Penggugat.

Bahwa pada tahun 1910 yang lalu kita tinjau dari sejarah Bangsa Indonesia kita

masih dalam posisi dijajah oleh negeri Belanda dan tanah-tanah yang ada berada

dibawah penguasaan Negeri Belanda dan pada tahun 1945 Indonesia dinyatakan

merdeka. Pada tahun 1961 kembali tanah yang dipergunakan oleh masyarakat

didaftarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q Bagian Agraria namun

sejak sebelum tahun 1961 tanah yang menjadi objek perkara sudah dikuasai dan

diusahai oleh orang tua dari Tergugat III

Bahwa sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan tanah tersebut

milik dari Penggugat karena semenjak Republik Indonesia dinyatakan merdeka

dari penjajahan Objek Perkara sudah dikuasai oleh orang tua dari Tergugat III.

Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada halaman 5 yang

menyatakan “Bahwa setelah kesepakatan sewa menyewa tahun 1910 terlaksana

dan berjalan dengan baik Tergugat I mendirikan tempat peristirahatan atau

asangrahan diatas tanah milik Alm. Bale Purba dan disepakati juga dalam

kesepakatan tersebut apabila tanah terperkara habis masa sewa atau

dikembalikan dan atau diminta kembali oleh Bale Purba atau ahli warisnya yang

berhak maka segala sesuatu yang ada di bangun dan atau tumbuh diatas tanah

yang disewakan kepada Tergugat I menjadi hak milik dari Bale Purba atau ahli

warisnya yang sah (Vide pasal 2 Akta Perjanjian No 486/1910).

Bahwa hal tersebut diatas Para Penggugat menolak dengan tegas karena yang

sebenarnya dalam Perjanjian tersebut tidak ada menyebutkan akan dikembalikan

kepada Bale Purba atau ahli warisnya namun perjanjian tersebut jelas tertuang

sebagai berikut :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


“De erpachter zal over dit percel eene jaarlijksche pacht volden van f.

49,88 zegge en veerting gulden echt en tachting cents.

Dit borag zal jeren door de landschapshoofden van lingga, de

oerooghoolden van sepoeloo desa oota en de pengoeloe van verlaagd

worden in verband tot mindering van den grond, onder deze beparking

nochtants, dat de te betalen pachtscliat nimmer zul van tien cents Ned.

Ind. Caurant ver vierkanten mater an dat de vijfjaarlijksche verhooging

niet meer dan vif cent per vierkantion meter mag bedragen”.

Yang mana hal tersebut tidak ada menjelaskan siapa sebenarnya pemilik dari

pada tanah yang menjadi objek perkara tersebut. Oleh sebab itu Para Penggugat

bukanlah pemilik yang sah dari pada objek perkara tersebut.

D. TIDAK TERBUKTI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas,

tidak terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat

dalam memiliki dan menguasai objek perkara sehingga Gugatan Aquo haruslah

ditolak.

E. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK SAH

Bahwa, Penggugat dalam Posita halaman 9 Gugatan aquo mengajukan dalil-dalil

yang pada pokoknya mohon peletakan sita jaminan atas tanah sengketa aquo.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 227 Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

khususnya ayat (1) jucto pasal 198 ayat (1) dan dikaitkan dengan Buku Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-2,

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Halaman 122 sampai dengan 124, butir

33 sampai dengan butir 33.11, agar permohonan sita jaminan dapat dikabulkan

harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Perkara belum berkekuatan hukum tetap.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Ada sangkaan atau dugaan yang beralasan barang-barangnya baik yang

bergerak maupun tetap dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan

jika telah berkekuatan hukum tetap.

Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan adalah murni milik termohon.

Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci

untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (error in objectum)

Bahwa dalam halaman 9 Gugatan aquo Para Penggugat dalam Gugatannya jelas

mengatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah terperkara,

dimana dalam HIR (Pasal 227 Conservatoir Beslag secara yuridis formal

ditujukan pada barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat, dalam hal ini

sudah jelas Para Penggugat telah mengakui kalau objek perkara adalah

merupakan milik dari Tergugat.

Bahwa, syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas adalah syarat yang kumulatif,

artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa terkecuali, sehingga jelasnya kiranya

apa yang menjadi dasar permohonan penggugat untuk dilakukannya sita jaminan

atas tanah terperkara aquo tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tersebut

diatas, terlebih melihat kondisi faktual yang jelas dan terbukti Para Penggugat

bukanlah pemilik tanah aquo, sehingga patut dan beralasan secara hukum

permohonan aquo ditolak.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku maka dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat dalam posita halaman 9 Posita Gugatan aquo tidak

dapat memenuhi syarat-syarat dikabulkannya permohonan sita jaminan aquo dan

karenanya permohonan sita jaminan Gugatan aquo juncto Petitum angka 3

Gugatan aquo haruslah ditolak.

F. BIAYA PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam Petitum angka 14 Gugatan Aquo meminta untuk

menghukum Para Tergugat, termasuk Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat

XVI untuk membayar semua perkara yang timbul dalam Perkara Aquo.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Dalil tersebut sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan, karna pada faktanya

apa yang didalilkan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum

tidak terbukti sehingga berdasarkan hukum yang berlaku Penggugatlah yang

berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul atas Perkara aquo.

Berdasarkan uraian-uraiann tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum Para

Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini

berkenan mengadili dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke

Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam

perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksaan perkara ini berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).


Tergugat XII telah memberikan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang

disampaikan dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut:--

Tentang-Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat-penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima

karena menurut hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam suatu gugatan

warisan penggugat harus menggugat terhadap semua pihak-pihak yang

menguasai dan mengusahai tanah terperkara.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa dalam kenyataannya. Pihak Penggugat tidak menggugat pemilik persil

tanah yang berada di antara rumah Tergugat XII dengan rumah Tergugat XIII

(Ibu Kurnia) dimana terdapat tanah persil milik dari Rohani br Karo Sekali.

Demikian juga halnya antara rumah Tergugat XII dengan rumpun bambu

terdapat tanah persil milik dari Teridah-Torong.

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-penggugat tidak mengikut sertakan

Teridah- Torong dan Rohani br Karo Sekali selaku pemilik persil tanah yang ada

disebelah dari rumah Tergugat XII sebagai pihak Tergugat-tergugat dalam

perkara ini maka subjek-subjek didalam perkara ini tidak sempurna.

Bahwa dengan urain-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas,dengan ini

dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak gugatan

penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan/penggugat

dianyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk-Verklaar)

Tentang- pokok-perkara

-Bahwa untuk tidak mengulang kembali apa yang telah dikemukaan oleh

Terugat XII di dalam eksepsi, dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini.

-Bahwa Tergugat XII membantah seluruh gugatan Penggugat kecuali yang telah

diakui secara tegas oleh Tergugat XII

-Bahwa tidak benar tanah persil yang Tergugat XII miliki merupakan kepunyaan

atau warisan dari Almarhum-Bale Purba

-Bahwa tanah yang Tergugat XII memiliki sekarang, dahulu kepunyaan /milik

dari Tuah Depari dimana pada sebelah barat dari tanah Tuah Depari tersebut

berbatasan langsung dengan Bukit Kubu Hotel (dahulu EX B.P.M= Bataafsche-

Petroleum Maatschappij).

-Bahwa sekitar tanggal 10 Oktober 1969 tanah milik Tuah – Depari - tersebut

dijual kepada Nelang Sembiring dengan luas ± ½ (setengah ) Ha.

-Bahwa berdasarkan akta-jual beli No.035/BT/III/2002 yang dibuat oleh Camat

Berastagi pada tanggal 20 Maret 2002 sebahagian dari tanah milik Nelang

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Sembiring tersebut seluas ± 720 m2 dijual oleh Nelang Sembiring kepada

Chairani br Karo.

-Bahwa berdasarkan Akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Sayang David SH

Notaris P.P.AT dengan No.52/Berastagi 2002 tanggal 22 Maret 2002 sebagaian

dari tanah milik Chariani br Karo tersebut dijual kepada Rosmitha Torong seluas

± 214 m2 yang dikenal dengan istilah persil No.7 dan 8.

-Bahwa berdasarkan Akta jual beli No.215/2004 tgl 6 Oktober 2004 yang dibuat

oleh Notaris Sayang David SH Notaris P.P.A.T, tanah persil No.7 dan 8 seluas ±

214 m2 milik Rosmitha Torong tersebut kemudian dijual kepada Abdul Karim

Sembiring.

-Bahwa kemudian tanah milik Abdul Karim Sembiring tersebut yang dikenal

dengan istilah persil No.7 dan 8 seluas ± 214 m2 tersebt, dijual kepada Beritana

Bangun , SH (Tergugat XII) berdasarkan Akta jual beli No.31/2007 tanggal 05

Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Sayang David. SH Notaris P.P.A.T.

-Bahwa Tergugat XII yang membeli tanah persil tersebut dengan etiked yang

baik untuk membangun sebagai rumah tempat tinggal, maka pembeli yang

beretiked yang baik harus mendapat perlindungan hukum ( Keputusan

Mahkamah Agung R.I No.1230K/Sip/1980)

-Bahwa Transaksi jual beli tanah persil tersebut yang dilakukan oleh Tergugat

XII dengan Abdul Karim Sembiring selaku penjual, dimana jual beli itu

dilakukan dihadapan Notaris P.P.AT, melahirkan kewajaran untuk memberikan

perlindungan hukum kepada pihak pembelinya (Keputusan Mahkamah Agung

No.932K/1973. tgl 12 November 1975)

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas,mohon sudi kiranya Majelis Hakim

yang terhormat berkenan memberi Putusan dalam perkara ini dengan :

Tentang Eksepsi

- Menerima Eksepsi tergugat-tergugat dalam perkara ini.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Menyatakan gugatan penggugat-penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima

(Nietontvankelijk verklaar)

Tentang pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat penggugat untuk seluruhnya

- Menghukum penggugat-penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini


Tergugat XVII telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulisnya yang disampaikan

dipersidangan pada tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--

Bahwa Tergugat-XVII menolak dengan tegas semua dalil para Penggugat, kecuali atas

hal-hal yang diakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

DALAM EKSEPSI

Perihal Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Tergugat-XVII menilai gugatan para Penggugat samasekali tidak memenuhi

persyarat kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena masih ada subjek hukum lain

yang sudah seyogianya turut dijadikan pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa dari posisi Tergugat, seharusnya para Penggugat mengikutsertakan penjual

tanah c.q. saudara Japorman Saragih sebagai pihak dalam gugatan, mengingat

Saudara Japorman Saragih sebagai pihak dalam gugatan, mengingat Saudara

Japorman Saragih adalah pihak yang menjual tanah dengan alas hak berupa Setifikat

Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Tergugat-XVII, tanah mana pada saat ini

dijadikan bagian dari obyek perkara oleh para Penggugat;

3. Bahwa lebih jauh, para Penggugat juga seharusnya mengikutsertakan Pemerintah

Republik Indonesia c.q. Kementrian Dalam Negeri sebagai pihak dalam gugatan,

mengingat alas hak dari Saudara Japorman Saragih sebagaimana tersebut di atas

yang nota bene berupa Sertifikat HGB adalah produk dari Pemerintah Republik

Indonesia c.q. Kementrian Dalam Negeri;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


4. Bahwa selanjutnya dari posisi Penggugat, para Penggugat sendiri melakukan klaim

sebagai ahli waris dari almarhum Bale Purba dan Peti br. Sembiring, yang sejatinya

merupakan sebagian kecil dari ahli waris-ahli waris almarhum Bale Purba yang ada.

Hal ini mengingat, almarhum Bale Purba sendiri semasa hidupnya memiliki 4

(empat) orang isteri. Dari isteri yang bernama Peti Br. Sembiring ada 3 (tiga) orang

anak, yaitu Penggugat-II, Penggugat-I, dan Napung Purba. Dari Saudara Ngambang

Purba. Dari isteri yang bernama Kunu Br. Brahmana ada 4 (empat) orang anak, yaitu

Mbue Br. Purba, Pungun Br. Purba, Leman Br. Purba, dan Lem Purba. Dan dari

isteri yang bernama Keldung Br. Depari ada 5 (lima) orang anak, yaitu Kiras Purba,

Rambak Br. Purba, Kuhi Br. Purba, Kandu Br. Purba, dan Sibuk br. Purba;

5. Bahwa dengan tidak diikutsertakan nama-nama sebagaimana diuraikan di atas

sebagai pihak dalam perkara ini, baik dari posisi Tergugat maupun dari posisi

Penggugat, jelas bahwa pihak-pihak dalam gugatan ini tidaklah lengkap dan

menyebabkan gugatan ini harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

(niet ontvankelijke verklaard);

6. Bahwa hal ini selaras dengan Putusan-Putusan MA RI yang telah menjadi

yurisprudensi yang pada intinya mengatakan, bahwa ‘gugatan yang kurang pihak

(partij) harus dinyatakan tidak dapat diterima’, seperti misalnya tertuang dalam

Putusan MA RI No. 938 K/ Sip/ 1971, Putusan MA RI No. 1078 K/ Sip/ 1972,

Putusan MA RI No. 437 K/ Sip/ 1973, Putusan MA RI No. 151 K/ Sip/ 1975,

maupun Putusan Putusan MA RI No. 1669 K/ Sip/ 1983;

Perihal gugatan kabur (Obscuur Libel)

7. Bahwa gugatan para Penggugat pada halaman ke-4 memang menyebutkan secara

jelas batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara yang pada saat ini dikuasai oleh

para Tergugat, dengan menyebutkan nama-nama objek lain yang berbatas langsung

dengannya. Akan tetapi, para Penggugat samasekali tidak menyebutkan berapa

panjang (berapa meter) batas-batas tanah objek perkara tersebut;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


8. Bahwa selanjutnya pada halaman ke-6 dari gugatan sebagaimana tersebut pada point

ke-14, para penggugat samasekali tidak menguraikan secara spesifik batas-batas

tanah yang pada saat ini para Penggugat katakan telah dikuasai oleh Tergugat-XVII

tanpa seijin para Penggugat. Padahal, sebagaimana tertuang dalam gugatan, Tergugat

–XVII hanyalah 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) Tergugat yang para Penggugat katakan

telah menguasai objek perkara tanpa seijin para Penggugat. Dalam hal ini para

Penggugat hanyalah menyebut luasan tanah yang dikuasai oleh Tergugat-XVII;

9. Bahwa uraian di atas tersebut selaras dengan Putusan MA RI No. 1149 K/ Sip/ 1975

yang menyatakan, bahwa “karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak

tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

10. Bahwa lebih jauh lagi, disamping tidak menyebut sama sekali batas-batas tanah

sebagaimana tersebut pada point ke-8 di atas, para penggugat juga hanya

menyebutkan, bahwa Tergugat-XVII menguasai tanah perkara seluas + 8.000 M2.

Faktanya, Tergugat –XVII pada saat ini hanyalah menguasai tanah seluas 7.003 M2

(bukan seluas 8.000 M2) yang Tergugat-XVII peroleh melalui proses jual-beli dari

Saudara Japorman Saragih sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;

11. Bahwa hal lain yang memberikan kontribusi terhadap makin kaburnya gugatan para

Penggugat ini adalah apa yang tertuang dalam halaman ke-9 dari gugatan pada

petitum ke-7. Apa yang para Penggugat tuangkan dalam petitum ke-7 ini jelas keliru

dan mencampuradukkan konsep lembaga peradilan dari aspek kewenangan

absolutnya. Karena jelas, bahwa tidak ada kewenangan pengadilan dalam perkara ini

untuk membatalkan Sertifikat HGB, karena hal itu adalah wilayah kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa dengan demikian, terdapat kekaburan nyata dari gugatan para Penggugat

sebagaimana terurai di atas yang telah jelas menyebabkan gugatan ini layak untuk

ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


13. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas secara mutatis

mutandis Tergugat –XVII mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar

dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian

tidak perlu diulangi lagi ;

14. Bahwa pada kesempatan ini perlu Terguat-XVII sampaikan secara singkat kepada

para Penggugat di hadapan persidangan ini, riwayat perolehan hak Tergugat-XVII

atas tanah yang sekarang Tergugat –XVII miliki dan kuasai;

15. Bahwa Tergugat-XVII memperoleh hak atas tanah yang pada saat ini Tergugat-XVII

miliki dan kuasai melalui proses jual-beli pada tanggal 15 Desember 1999 dengan

Saudara Japorman Saragih yang pada saat itu memililki dan menguasai sebidang

tanah seluas 7.003 M2 dengan alas hak berupa Sertifikat HGB atas nama yang

bersangkutan, yaitu Japorman Saragih;

16. Bahwa segera setelah proses jual beli tersebut dilakukan, tepatnya pada tanggal 18

Desember 1999 didaftarkanlah (dibaliknamakan) alas hak tersebut (Sertifikat HGB)

yang semula atas nama saudara Japorman Saragih menjadi atas nama Tergugat-

XVII;

17. Bahwa sekitar 4 (empat) tahun kemudian, Tergugat-XVII melakukan upaya guna

peningkatan alas hak kepemilikan atas tanah tersebut di atas, yang semula berupa

Sertifikat HGB menjadi Setifikat Hak Milik (SHM). Kelak, atas upaya ini terbitlah

SHM tertanggal 10 April 2004 atas nama Tergugat-XVII;

18. Bahwa semenjak Tergugat-XVII membeli tanah tersebut dari Saudara Japorman

Saragih, secara terus menerus Tergugat-XVII melakukan penguasaan fisik atas tanah

tersebut secara efektif. Bahkan hingga saat ini, penguasaan fisik atas tanah secara

efektif itu nampak dari telah dibangunnya bangunan gereja permanen sebagai pusat

kegiatan keagamaan;

Perihal Pembeli Yang Beritikad Baik

19. Bahwa oleh karenanya pula, Tergugat-XVII dalam persoalan ini terkategori dan

harus dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Undang-Undang, sebagaimana bias dititik dalam Putusan MA No. 1230 K/ Sip/

1980. Tergugat-XVII sebagai pembeli telah menunaikan seluruh kewajibannya atas

tanah terbeli yang semula secara hukum adalah sah milik dari penjual c,q Saudara

Japorman Saragih;

20. Bahwa itikad baik dari Tergugat-XVII sebagai pembeli sebagaimana dimaksud

dalam point ke-16 di atas, telah dimulai sejak tahap proses jual-beli, dimana pada

saat itu penjual c.q. Saudara Japorman Saragih memberitahukan dan menjelaskan

seputar alas hak atas tanah yang hendak dijualnya. Dan berdasarkan penelitian fakta

material yang dilakukan pihak Tergugat-XVII selaku pembeli, penjual c.q.Saudara

Japorman Saragih memang memegang dan memiliki alas hak atas tanah berupa

Sertifikat HGB yang diterbitkan secara resmi oleh instansi yang berwenang untuk

itu;

21. Bahwa dengan demikian, para pihak dalam proses jual beli sebagaimana diuraikan di

atas jelas-jelas telah menunaikan kewajiban ‘itikad baik’ mereka masing-masing,

yakni kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan (medelelingsplicth) serta

kewajiban untuk meneliti (onderzoekplict);

22. Bahwa dengan demikian, sebenarnya Tergugat-XVII tidak pernah memiliki

hubungan hukum dengan para Penggugat;

Perihal gugatan para Penggugat yang telah Daluwarsa

23. Bahwa pasal 32 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, secara lengkap menyatakan :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama

orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan

secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara

tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

24. Bahwa dengan demikian, gugatan yang dilayangkan oleh para Penggugat pada

tanggal 28 Desember 2012, terhitung telah lebih dari 9 (Sembilan) tahun berlalu

semenjak SHM atas nama Tergugat-XVII ini terbit. Dengan demikian pula, sejatinya

para Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah milik Tergugat-XVII tidak

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut karena telah jauh melewati masa 5

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu. Disamping itu, para Penggugat juga

tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat-XVII sebagai

pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya, dalam

rentang waktu 5 (lima) tahun itu para Penggugat pun tidak mengajukan gugatan ke

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

Perihal Conservatoir Beslag dan Uitvoerbaar Bij Vorraad

25. Bahwa oleh karenanya, dalil gugatan para Penggugat yang memohon kepada Majelis

Hakim untuk melaksanakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini

sudah selayaknya pula ditolak, karena bertentangan dengan Putusan MA RI yang

telah menjadi yurisprudensi, yaitu Putusan No. 579 K/Sip/ 1983, yang dalam

pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :’Conservatoir beslag yang

diadakan bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak

dapat diterima’. Karena berdasarkan argumentasi hukum di atas, tidak mungkin

Tergugat-XVII akan melakukan penggelapan ataupun membawa pergi tanah milik

Tergugat-XVII yang secara sah diperoleh Tergugat-XVII dan telah diperuntukkan

pula bagi kepentingan dan kegiatan keagamaan;

26. Bahwa untuk itu, tanpa bermaksud menggurui, Tergugat-XVII sekedar

mengingatkan Majelis Hakim atas adanya SEMA RI No. 5 tahun 1975, yang pada

intinya menyampaikan himbauan sebagai berikut : ‘Hakim harus berhati-hati

menerapkan sita jaminan (conservatoir beslag)’;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


27. Bahwa oleh karenanya pula, permohonan para Penggugat agar putusan dapat

dijalankan terlebih dahulu adalah samasekali tidak ada urgensinya bila merujuk pada

pasal 191 Rbg maupun SEMA RI No. 3 tahun 1978, karena justru dapat

menimbulkan permasalahan baru, yang lebih jauh lagi berarti menimbulkan kesia-

siaan karena tidak mengenai sasaran (vexatoir);

28. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat-XVII memohon kiranya Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan para

Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para

Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para Penggugat oleh karenanya

untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat-XVII mohon kepada Majelis Hakim yang

terhormat agar berkenan kiranya untuk menolak gugatan para Penggugat (Penggugat-I

dan Penggugat-II) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para

Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para penggugat oleh karenanya untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2014 Nomor 50

/Pdt.G/2012/PN.Kbj yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat

VI, tergugat VIII, Tergugat XIV , Tergugat XVI dan Tergugat XVII untuk seluruhnya;

2.Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat VII;

3. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II khusus terhadap Tergugat VII

dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagaian terhadap

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat VIII;

2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat V, Tergugat

VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII,

Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII untuk

seluruhnya;

3. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat II, Tergugat III serta VIII

merealisasi, menguasai dan atau mengusahai tanah terperkara tanpa izin dari

Penggugat I dan Penggugat II adalah perbuatan melawan hukum (

Onrechtmatigedaad) dan Tergugat IV yang merealisasi Tergugat II dan Tergugat

III menguasai dan mengusahai tanah terperkara adalah perbuatan melawan

hukum (Onrecht matigedaad);

4. Menyatakan demi hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris sah

dari Alm Bale Purba dengan Isterinya Almh Peti BR Sembiring;

5. Menyatakan demi hukum bahwa tanah obyek terperkara setempat dikenal dengan

nama Juma Pasar atau disebut juga Bukit Kubu adalah harta warisan peninggalan

dari Alm Bale Purba;

6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II berhak atas tanah

terperkara harta warisan peninggalan dari Alm Bale Purba dan harta mana belum

pernah dibagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dari Alm Bale Purba

ternasuk kepada Penggugat I dan Penggugat II;

7. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 16

Desember 1985 beserta tindak lanjut yang dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna

Bangunan Nomor 8 dengan luas tanah 46.901 M2 ( Empat puluh enam ribu

sembilan ratus satu meter persegi ) dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9

dengan luas tanah 14.214 M2 ( Empat belas ribu dua ratus empat belas meter

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


persegi ) beserta Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10,11,12,13,14 dan 15 yang

terbit diatas tanah terperkara tidak berkekuatan hukum ;

8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi materiel kepada

Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp1.934.000.000;( Satu milyar sembilan

ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan

berkekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijde);

9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi moriel kepada

Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp200.000.000; ( dua ratus juta rupiah)

dan seketika setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (

Inkracht Van Gewijde);

10.Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VIII atau

sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah

terperkara “ Juma Pasar” atau disebut juga Bukit Kubu kepada Penggugat I dan

Penggugat II dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari pihak

manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat I

dan Penggugat II;

11. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah terperkara sepanjang

merugikan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

12. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,VIII secara tanggung renteng membayar semua

biaya perkara sebesar Rp5.465.000;( Lima juta empat ratus enam puluh lima ribu

rupiah );

13. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor

50/Pdt.G/2012/PN.Kbj Jo. Nomor 03/Pdt.Bdg/Pdt/2014/PN.Blg, tanggal 14 Maret 2014

yang dibuat oleh Herry,SH , Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang

menerangkan bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Kbj tanggal

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


11 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat

pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 1 April 2014

telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I dan kepada Turut

Terbanding semula Tergugat III.2, pada tanggal 28 Maret 2014 kepada Turut

Terbanding semula Tergugat IV,kepada Turut terbanding semula Tergugat V,kepada

Turut Terbanding semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat

VII,kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII, kepada Turut Terbanding semula

Tergugat IX, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X,kepada Turut Terbanding

semula Tergugat XI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII, kepada Turut

Terbanding semula Tergugat XIII, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XiV,

kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV, kepada Turut Terbanding semula

tergugat XVI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVII;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Mei 2014

telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Para Pembanding kepada

Para Terbanding semula Penggugat II dan Penggugat III;


telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Para pembanding kepada

Turut Terbanding semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III.2,

kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding semula

Tergugat V, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI, kepadaTurut Terbanding

semula Tergugat VII, kepadaTurut Terbanding semula VIII, kepada Turut Terbanding

semula IX, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X, kepada Turut Terbanding

semula Tergugat XI, kepada Turut Terbanding semula tergugat XII, kepada Turut

Terbanding semula Tergugat XIII, kepada Turut terbanding semula Tergugat XIV,

kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV, kepada Turut Terbanding semula

Tergugat XVI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVII;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN



telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding

kepada Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;


telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding

kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Tergugat

III.2, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding semula

Tergugat VIII,kepada Turut Terbanding semula tergugat IX, kepada Turut Terbanding

semula Tergugat X, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XI, kepada Turut

Terbanding semula Tergugat XII, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XIII, pada

tanggal 23 Mei 2014 kepada Turut terbanding semula Tergugat V, kepada Turut

Terbanding semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII, kepada

Turut Terbanding semula Tergugat XIV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV,

kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVI dan pada tanggal 26 Mei 2014 telah

memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding

kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVII,


telah memberitahukan kepada Para pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III,

kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, kepada Turut Terbanding

semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III.2, kepada Turut

terbanding semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat V, kepada

Turut Terbanding semula tergugat XIV, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV,

pada tanggal 7 Mei 2014 kepada Turut Terbanding semula Tergugat XVII ,pada tanggal

8 Mei 2014 kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII,Turut Terbanding semula

Tergugat IX, kepada Turut Terbanding semula Tergugat X, kepada Turut Terbanding

semula Tergugat XI, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XII, kepada Turut

Terbanding semula tergugat XIII,pada tanggal 9 Mei 2014 kepada Turut Terbanding

semula Tergugat VI, kepada Turut Terbanding semula tergugat VII, kepada Turut

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Terbanding semula Tergugat XVI untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah

mengajukan memori banding tanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Perkara ini Ne Bis In Idem.

Menurut Para Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata asas

Ne Bis In Idem dapat diterapkan pada perkara perdata Nomor

50/Pdt.G/2012/PN.Kbj oleh karena perkara perdata Nomor

50/Pdt.G/2012/PN.Kbj merupakan pengulangan dari perkara perdata Nomor

6/Pdt.G/1992/PN.Kbj sebab adanya persamaan tentang subyek maupun obyek

serta alasan( dasar gugatan) antara perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2012/Pn.Kbj

dengan perkara perdata Nomor 6/Pdt.g/2012/PN Kbj, sehingga dengan demikian

pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim dalam perkara aquo harus

dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum;

2. Gugatan Penggugat telah daluwarrsa.

Berdasarkan bukti T.II.III-10 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat(2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

notabene tidak memberlakukan lagi ketentuan kedaluarsa Pasal 1967

KUHPerdata, gugatan perdata Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Kbj yang didaftarkan

Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 28 Desember 2012 mengandung

unsur daluarsa ( tuntutan pelaksanaan hak atas tanah hilang atau gugur), karena

gugatan diajukan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya

Sertifikat ( Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan atas nama Pembanding II

pada tahun 1987.Di samping itu Terbanding I dan II juga tidak pernah

mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pembanding II dan III sebagai

pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan, sehingga dengan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perdata aquo harus dibatalkan

karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Para Pembanding semula

Tergugat II dan tergugat III tersebut Para terbanding semula Penggugat I dan Penggugat

II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keliru dan salah keberatan banding dari Para Pembanding yang

menyatakan perkara ini adalah Ne Bis In Idem karena antara perkara Nomor

6/Pdt.G/1992/PN.Kbj ( bukti T-II,III-1, TI-II,III-2 dan T-II,III-3) dengan perkara

perdata Nomor 50/Pdt.G/2012/Pn.Kbj obyek, dasar gugatan dan subyek atau

pihak-pihak yang menjadi Penggugat dan Tergugat pada keduan perkara tersebut

berbeda sehingga menurut hukum subyek,obyek dan dasar gugatan kedua

perkara tersebut menjadi berbeda pula;

2. Bahwa keberatan Para Pembanding dengan mengambil kesimpulan dalam

perkara yang dimohonkan banding ini mengajukan keberatan dengan mengutip

ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah tersebut tidak mengatur tentang daluarsa sebagaimana alasan

permohonan banding, sehingga oleh karena itu dalil-dalil dan alasan Para

pembanding tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan pada tingkat banding

dan haruslah ditolak seluruhnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula

Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III

mengajukan memori Banding dan terhadap memori banding tersebut telah ditanggapi

oleh Para Terbanding semula Penggugat I,II dengan Kontra Memori Banding yang pada

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, namun Pengadilan Tingkat Banding

sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan tidak hanya

berdasarkan Memori Banding dan Kontra Memori banding tersebut akan tetapi juga

berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari

dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas

perkara Nomor 182/PDT/2014/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2012/PN Kbj tanggal 11 Maret 2014 maka Pengadilan

Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama

dalam mempertimbangkan eksepsi maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat

dengan uraian pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar, sehingga segala

pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan perihal eksepsi

dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Para pembanding semula

Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalam Memori Banding dan tanggapan

terhadap memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II

sebagaimana dalam Kontra Memori Banding perihal perkara Ne Bis In Idem dan

Perkara Daluawarsa adalah harus dikesampingkan karena telah dipertimbangkan secara

seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dibenarkan Pengadilan

Tingkat Banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa khusus terhadap Turut Terbanding semula Tergugat VII

yang eksepsinya dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan

Pengadilan Tingkat Pertama mengandung konsekwensi yuridis dalam pokok perkara

harus dinyatakan tidak dapat diterima;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa selanjutnya pokok gugatan Para Terbanding semula

Penggugat I dan Penggugat II berkaitan dengan dalil gugatan bahwa Penggugat I dan

Penggugat II sebagai ahli waris dari Alm Bale Purba berhak atas obyek sengketa yang

merupakan harta warisan dari Alm Bale Purba yang belum dibagi yang dikenal dengan

nama Juma Pasar atau dikenal dengan nama Bukit kubu yang telah disewakan oleh Alm

Bale Purba sebagai Semantek Kuta Lau Gamba kepada Turut Terbanding semula

Tergugat I dengan masa sewa selama 75 Tahun, namun setelah masa sewa berakhir

ternyata obyek sengketa tidak dikembalikan kepada ahli waris alm Bale Purba

melainkan dikuasai oleh Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dengan

tanpa ijin dan tidak ada persetujuan dari Para Terbanding semula Penggugat I dan

Penggugat II, Obyek sengketa selain dikuasai oleh Para Pembanding semula Tergugat II

dan Tergugat III juga dikuasai oleh Para Turut Terbanding semula Tergugat V s/d

Tergugat XVII dan atas penguasaan Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat

III serta Para Turut Terbanding semula Tergugat V s/d Tergugat XVII berdasarkan fatwa

dan itikad buruk dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III serta Para

Turut Terbanding semula Tergugat V s/d Tergugat XVII maka Turut Terbanding semula

Tergugat IV telah mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa dan

akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan moril terhadap Para

Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III

telah membantah dalil dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang

pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa telah dijual oleh Turut Terbanding

semula Tergugat I kepada Nelang Sembiring ( Ayah Pembanding semula Tergugat III)

melalui PT. Biro Arsitek & Pemborong “Pembangunan”yang setelah beberapa kali

berganti nama menjadi PT Semangat Pembangunan, kemudian dalam sengketa yang

terjadi antara Maxmun Rasyid, Direktur PT Semangat Pembangunan sebagai Penggugat

melawan Nelang Sembiring sebagai Tergugat ,Nelang Sembiring dimenangkan dengan

memutuskan obyek sengketa berikut segala yang berada dan yang dibangun berada

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


diatasnya dan terakhir tanah tersebut diperoleh oleh Nelang Sembiring berdasarkan

pelepasan dan penyerahan ganti rugi dan pada akhirnya diperoleh Hak Guna Bangunan

atas nama PT. Bukit Kubu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Para

Pembanding semulaTergugat II dan Tergugat III membenarkan yang mendirikan Desa

Lau Gumba ( Simantek Kuta) adalah marga Purba tetapi bukan hanya Alm Bale Purba

yang bermarga Purba melainkan masih ada marga Purba lainnya;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat IV juga menolak dalil

Para Terbanding semula Penggugat I ,II dengan menyatakan Turut Terbanding semula

Tergugat IV dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah

obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan tidak

ada merugikan kepentingan Para Terbanding semula Para Penggugat karena obyek

sengketa tidak ada kaitan hukum dengan Para Terbanding semula Para Penggugat maka

tidak ada alasan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk menyatakan sertifikat-

sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat V dan Tergugat XIV

juga menolak dalil-dalil Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dengan

menyatakan Turut Terbanding semula Tergugat V dan Tergugat XIV membeli tanah

obyek perkara sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di republik Indonesia

dan tidak sedang dalam sengketa dan pembelian dilakukan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat VI, Tergugat VII dan

Tergugat XVI telah membantah dalil-dalil Para Terbanding semula Penggugat I dan

Penggugat II yang pada pokoknya menyatakan Turut Terbanding semula Tergugat

VI,Tergugat VII dan Tergugat XVI telah membeli sebagian obyek sengketa secara

terang dan jelas sehingga berhak menguasai dan mengusahai sebagian obyek, sedangkan

kepemilikan Para Terbanding semula Para Penggugat atas tanah obyek sengketa tidak

sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat XII membantah dalil-dalil

Para Terbanding semula Para Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya tanah

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


persil yang dimilikinya bukan merupakan kepunyaan atau warisan Alm Bale Purba,

melainkan dulunya milik Turah Depari yang berbatasan langsung dengan Bukit Kubu

Hotel ( dahulu Ex BPM = Bataafsche Petroleum Maatschappij) dan dengan itikad baik

dibeli oleh Turut Terbanding semula Tergugat XII dari Abdul Karim Sembiring;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat XVII juga menyangkal

dalil-dalil Para Terbanding semula Penggugat I dan II dengan menyatakan pada

pokoknya telah membeli tanah sengketa dengan itikad baik dari Japorman Saragih dan

yang semula alas haknya Hak Guna Bangunan kemudian ditingkatkan menjadi sertifikat

Hak Milik .Oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat XVII sudah bersertifikat

sejak tahun 1997 maka gugatan yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II

sudah kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula

Penggugat I dan Penggugat II telah disangkal oleh Para Pembanding semula Tergugat II

dan Tergugat III ,Para Turut terbanding semula Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat

VI,Tergugat VII,Tergugat XII,Tergugat XIV,Tergugat XVI dan Tergugat XVII maka

berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG Para Terbanding semula Penggugat I , II terlebih

dahulu dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para pembanding

semula Tergugat II dan Tergugat III serta Para Turut Terbanding semula Tergugat

IV,Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII,Tergugat XII,Tergugat XIV,Tergugat XVI dan

Tergugat XVII masing-masing juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-

dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan , Jawaban, replik dan duplik serta pembuktian

kedua pihak dapat disimpulkan pokok masalah yang terlebih dahulu dipertimbangkan

adalah apakah Para Terbanding semula Penggugat I , II berhak atas tanah perkara yang

merupakan warisan peninggalan dari Alm Bale Purba yang belum pernah dibagi-bagi

secara sah kepada seluruh ahli waris dari Alm Bale Purba termasuk kepada Para

Terbanding semula Penggugat I , II dan perbuatan Para Pembanding semula Tergugat II

dan Tergugat III serta Para Turut Tergugat semula Tergugat

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII merealisasi, menguasai dan

atau mengusahai tanah perkara tanpa izin dari Para Terbanding semula Penggugat I dan

penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ( Onrecht matigedaad );

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Terbanding

semula Penggugat I, II telah mengajukan bukti P-I.II.I sampai dengan P-I.II.14 dan

saksi-saksi yaitu saksi Mehuli Br Purba, saksi Radu Boru Ginting, saksi Renggem Br

Tarigan dan ahli Prof.DR.H.Syafrudin Kalo,SH.Mhum,ahli Dr. Mirza

Nasution,SH.Mhum dan ahli Wara Sinuhaji, SH.MH;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para

Pembanding semula Tergugat II, III telah mengajukan bukti T.II.III-1 sampai dengan

T.II.III-11, Turut Terbanding semula Tergugat IV mengajukan bukti T.IV-1 dan T.IV-2,

Turut Terbanding semula Tergugat XVII mengajukan T.XVII-1 sampai dengan T.XVII-

4, Para Turut Terbanding semula Tergugat VI,VII dan XVI mengajukan bukti T.VI-

1,T.VII-1,T.XVI-1 dan T.XVI-2, sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat XII

mengajukan bukti T.XII-1 , selain itu juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi

Abdul Karim Sembiring, saksi TM.Robert Ginting, saksi Sampe Ginting;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah obyek perkara harta peninggalan

dari Alm Bale Purba yang disewakan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I Para

Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti P-I.II.13

berupa Fotocopy salinan surat penyerahan hak Nomor 468 tanggal 23 September 1910

beserta lampirannya perihal Perjanjian sewa-menyewa atas obyek perkara antara

Penghulu Kampung Lau Gumba dengan Turut Terbanding semula Tergugat I selama 75

tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-I.II.13 tersebut Para Terbanding semula

Penggugat I , II tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak

mempunyai nilai pembuktian , apalagi tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya,

karena dari saksi-saksi yang diajukan Para terbanding semula Penggugat I dan

Penggugat II hanya saksi Mehuli Br Purba yang menerangkan pada pokoknya tanah

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Jumpa pasar adalah Lau Gumba dan saksi ada mendengar percakapan orang tua saksi

dengan Bale Purba bahwa sebagian tanah tersebut disewakan kepada Belanda dan

sebagian lagi masih dikuasai oleh Bale Purba, sedangkan saksi-saksi lainnya tidak ada

yang menerangkan perihal penyewaan sebagian tanah Bale Purba tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mehuli Br Purba selain hanya mendengar

percakapan orang lain yaitu orang tua saksi dengan Bale Purba yang termasuk dalam

kualifikasi kesaksian testomunium de aiditu ( saksi yang hanya mendengar dari orang

lain ), keterangan tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya sehingga

termasuk dalam unus testis nullus testis ( satu saksi bukan bukti ),yang menurut

pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat membuktikan obyek sengketa adalah

harta peninggalan Alm Bale Purba yang disewakan oleh Alm Bale Purba kepada Turut

Terbanding semula Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Para Terbanding semula

Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para

Pembanding semula Tergugat II, III mengajukan bukti T.II.III-4 berupa fotocopy salinan

akte Penjualan dan Pembelian serta Pemindahan dan Penyerahan Nomor 101 tanggal 23

Desember 1961, yang dibuat dihadapan Ong Kiem Lian, Notaris di Medan, bukti

T.II.III-5 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

627/Perd/1975/PN.Mdn, bukti T.II.III-6 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Nomor 132/Perd/1977/PT.Mdn, bukti T.II.III-7 berupa Fotocopy salinan

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2101 K/Sip/1980 dan bukti T.II.III-8 berupa

Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 45K/Pdt/1985,

dihubungkan dengan bukti T.II.III-9 berupa Fotocopy Akta Pelepasan dan Penyerahan

Ganti rugi Nomor 410/3/PPAT/1984 tanggal 17 Oktober 1984, yang dibuat dihadapan

Camat Kabanjahe Daerah Tingkat II Karo/PPAT, bukti T.II.III-10 berupa Fotocopy

Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.797/HGB/DA/85 tanggal 7

Nopember 1985 dan bukti T.II.III-11 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan

Nomor 8 Desa Lau Gamba tahun 1987;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para pembanding semula Tergugat Ii ,III

tersebut dapat diketahui riwayat penguasaan Para pembanding semula Tergugat II dan

Tergugat III yaitu dari pembelian obyek sengketa dari Turut Terbanding semula

Tergugat I oleh PT Biro Arsitek dan Pemborong Pembangunan yang kemudian berganti

nama menjadi PT Semangat Pembangunan yang diwakili oleh Maxum Rasjid ,

selanjutnya obyek sengketa beralih ke Nelang Sembiring karena memenangkan dalam

sengketa melawan Maxum Rasyid, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 627/Perd/1975/Pn.Mdn Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

132/Perd/1977/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2101

K/Sip/1980 Jo.Putusan Peninjauan Kembali No 45K/Pdt/1985.Selanjutnya obyek

sengketa diperoleh Nelang Sembiring berdasarkan Pelepasan dan Penyerahan dengan

Ganti Rugi tanggal 17 Oktober 1984 Nomor 410/PPAT/1984 yang dibuat dihadapan

Camat Kabanjahe dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK

797/HGB/DA/85 obyek sengketa dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai Negara yang

selanjutnya diberikan kepada PT Bukit Kubu dengan Hak Guna Bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II.III-1 berupa Foto Copy

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 6/Pdt.G/1992/PN.Kbj tanggal 16

Juli 1992, bukti T.II.III-2 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Nomor 468/Pdt/1992/PT.Mdn dan bukti T.II.III-3 berupa Fotocopy Salinan Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 2114K/Pdt/1994 tanggal 31 Oktober 1975 maka obyek

sengketa sudah pernah digugat oleh ahli waris Bale Purba yang lain dan sekarang telah

berkekuatan hukum tetap dengan kemenangan di pihak Para pembanding semula

Tergugat II dan Tergugat III,sehingga putusan perkara yang telah berkekuatan hukum

tetap tersebut telah membuktikan perolehan dan penguasaan dari Para Pembanding

semula Tergugat II dan Tergugat III adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan dan penguasaan Para Pembanding

semula Tergugat II, III sah, maka perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat IV

menerbitkan surat dan sertifikat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa antara

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


lain Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7/ Lau Gumba, seluas 61.115 M2, terdaftar

atas nama PT Bukit Kubu berkedudukan di Medan diterbitkan pada tanggal 17

Desember 1985, berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

SK.797/HGB/DA/85 tanggal 7 Nopember 1985, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

7/Lau Gumba dipisah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 dan Nomor 9

/Lau Gumba, masing-masing seluas 46.901 M2 dan 14.214 M2 serta terdaftar atas nama

PT. Bukut Kubu juga sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penguasaan sebagian obyek sengketa oleh

Para Turut Terbanding semula Tergugat V,Tergugat IX sampai dengan Tergugat XV ,

maka berdasarkan bukti T.II.III-11 diketahui dalam surat ukur Nomor 510 tahun 1987

yang menjadi lampiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 Desa Lau Gumba atas

nama pemegang hak PT. Bukit Kubu sehingga bidang tanah yang dikuasai oleh Para

Turut Terbanding semula Tergugat V, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XV adalah

bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 Desa Lau Gumba atas nama

pemegang hak PT.Bukit Kubu;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat XII mengajukan bukti

T.XII-1 berupa Fotocopy Akta jual beli Nomor 31/2007 tanggal 5 Maret 2007, antara

Turut Terbanding semula Tergugat XII dengan saudara Abdul Karim Sembiring dan

Rasmida Beru Sagala dihadapan Sayang David,SH ,Notaris/PPAT Kabupaten Karo

terhadap lahan seluas 214M2 berupa Hak Milik atas sebidang tanah pada persil Nomor 7

dan Nomor 8;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat XIV mengajukan bukti

T.XIV-1 berupa Fotocopy Akta jual beli Nomor 055/BT/VI/2002 tanggal 03-06-2002

dari Nelang Sembiring kepada Jendaukur Ginting dihadapan Camat Berastagi selaku

PPAT;

Menimbang, bahwa bukti T.II.III-5 sampai dengan T.II.III-8 berupa fotocopy

salinan putusan Perdata Nomor 627/Perd/1975/PN.Mdn Jo putusan Pengadilan Tinggi

Medan Nomor 132/Perd/1977/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2101 K/Sip/1980 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor

45K/Pdt/1985 yang telah berkekuatan hukum tetap yang antara lain surat ganti rugi

tanggal 10 Oktober 1969 terjadi proses penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi

seluas ½ (setengah) Ha dari Tuah Depari kepada Nelang Sembiring dihadapan Kepala

Kampung Lau Gumba oleh Tergugat ( Nelang Sembiring) di jadikan sebagai salah satu

bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdul Karim Sembiring antara lain

menerangkan tanah yang terletak di sebelah kiri jalan menuju Lau Gumba dibeli oleh

Nelang Sembiring dari Tuah Depari, jual beli ditandatangani oleh Panji purba,Penghulu

Lau Gumba saat itu,tanah itulah yang kemudian saksi beli dari Rosmita Torong dan

Rosmita Torong membelinya dari Nelang Sembiring, selanjutnya saksi menjualnya

kembali kepada Beritana Bangun ( Turut Terbanding semula Tergugat XII ) dan tanah

itu juga yang dibeli oleh Jenda Kita Tarigan dan yang lainnya dari Nelang Sembiring;

Menimbang, bahwa saksi TM. Robert Ginting antara lain menerangkan tanah Tuah

Depari berada di luar Bukit Kubu dan Nelang Sembiring membeli tanah tersebut dari

Tuah Depari dan saksi pernah melihat surat jual beli antara Tuah Depari dengan Nelang

Sembiring dan dahulu jalan ke Lau Gumba dari kampung Listrik melalui jalan setapak

dan obyek sengketa tidak berbatasan langsung dengan jalan setapak;

Menimbang, bahwa saksi Sampe Ginting menerangkan mengetahui tanah yang

berada di pinggir jalan menuju Lau Gumba adalah tanah milik Tuah Depari yang

kemudian dijual oleh Tuah depari kepada Nelang Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Turut Terbanding semula

Tergugat V dan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XV telah dapat membuktikan

bidang tanah yang dikuasainya yang berada disebelah timur dari bidang tanah yang

dikuasai Para pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III yang berbatasan dengan

jalan raya baru Lau Gumba adalah berasal dari pembelian oleh Nelang Sembiring dari

Tuah Depari dan bukan diperoleh Nelang Sembiring dari Turut terbanding semula

Tergugat I;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa berkaitan dengan penguasaan sebagian obyek perkara oleh

Turut Terbanding semula Tergugat VI berdasarkan bukti T.VI-1 dapat diketahui

sebagian obyek perkara yang dikuasainya diperoleh dari Chairani Beru Karo, demikian

juga penguasaan sebagian obyek perkara oleh Turut Terbanding semula Tergugat XVII

berdasarkan bukti T.XVII-1 sampai dengan T.XVII-4 dan bukti T.IV-1 dapat diketahui

sebagian tanah obyek perkara telah dibeli oleh Tergugat XVII dari saudara Japorman

Saragih dan saudara Chairani Beru Karo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Para

Terbanding semula Penggugat I, II tidak berhasil membuktikan obyek sengketa adalah

harta peninggalan Alm Bale purba yang disewakan oleh Alm Bale Purba kepada Turut

Terbanding semula Tergugat I sebagaimana dalil Para Terbanding semula Penggugat I ,

II dalam gugatannya, sedangkan Para Pembanding semula Tergugat II,III,Turut

Terbanding semula Tergugat IV,V,VI, VIII, IX, X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,dan XVII

telah berhasil membuktikan riwayat perolehan obyek sengketa dengan jelas dan benar

serta perolehan dan penguasaan obyek sengketa secara sah, dengan demikian petitum

gugatan Para Terbanding semula Penggugat I, II point 5 yang mohon dinyatakan demi

hukum tanah obyek terperkara setempat dikenal dengan nama Juma Pasar atau disebut

juga Bukit Kubu adalah harta warisan peninggalan dari Alm Bale Purba dan petitum

point 6 yang mohon agar dinyatakan demi hukum Para Terbanding semula Penggugat I

,II berhak atas tanah terperkara harta warisan peninggalan dari Alm. Bale Purba dan

harta mana belum pernah di bagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dari Alm

Bale Purba termasuk kepada Penggugat I,II serta petitum point 2 perihal perbuatan

melawan hukum yang dilakukan Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III

dan Para Turut Terbanding semula Tergugat- IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV,

.XV.XVI.XVII juga tidak terbukti menurut hukum, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya petitum pokok gugatan Para

Penggugat tersebut maka petitum lainnya yang asessoir dengan petitum pokok tersebut

yaitu petitum gugatan point 7 yang mohon dinyatakan demi hukum sertifikat HGB

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Nomor 7 beserta tindak lanjut yang dipecah menjadi Sertifikat HGB Nomor 8 dan 9

serta sertifikat HGB Nomor 10,11,12,13,14 ,15 , petitum point 8 dan 9 yang mohon

menghukum Para Pembanding semula tergugat II dan III untuk membayar ganti rugi

materiil dan immaterial kepada Para Terbanding semula Penggugat I dan II serta petitum

point 11 yang mohon Para Pembanding semula Tergugat II,III dan Para Turut

Terbanding semula IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII atau

sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara

Juma Pasar atau disebut juga bukit Kubu kepada penggugat I,II dalam keadaan baik dan

kosong tanpa halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai

dengan bebas oleh Para Terbanding semula Penggugat I,II adalah juga tidak beralasan

hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum point 10 yang mohon Para

Pembanding semula Tergugat II,III dan Turut Terbanding semula tergugat

V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII untuk membayar dwangsom

dan petitum point 12 yang mohon dinyatakan segala surat-sirat yang terbit dari tanah

terperkara sepanjang merugikan Para Terbanding semula Penggugat I ,II dinyatakan

batal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah sudah

kehilangan urgensinya sehingga patut ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point 3 yang mohon dinyatakan sah

dan berharga sita jaminan atas perkara ini, karena selama pemeriksaan tidak pernah

dilakukan sita jaminan , sedangkan gugatan pokok Para terbanding semula Penggugat

I,II telah ditolak, petitum tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum point 4 yang mohon dinyatakan demi

hukum Para Terbanding semula Penggugat I,II adalah ahli waris sah dari Alm Bale

purba dengan isterinya Almh Peti BR Sembiring juga kehilangan urgensinya dengan

ditolaknya petitum pokok gugatan ini, sehingga petitum ini juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas

maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2012/PN Kbj tanggal 11

Maret 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan

Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama

dibatalkan, maka Para Terbanding semula Penggugat I,II berada dipihak yang kalah,

sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan

Tergugat III tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 50/Pdt.G/2012/PN Kbj.

tanggal 11 Maret 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat VII;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI

Tergugat VIII, Tergugat XIV,Tergugat XVI dan Tergugat XVII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat khusus terhadap Tergugat VII tidak dapat

diterima;

- Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat lainnya untuk seluruhnya;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat I dan Penggugat II untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami,

RIDWAN S. DAMANIK, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDHI

SUDARMUHONO,SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H.M.Hum, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 182/PDT/2014/PT.MDN ,tanggal 25 Juni 2014 dan

putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 telah diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota tersebut, MUSALIM SIREGAR,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA: HAKIM KETUA,

ttd ttd

EDHI SUDARMUHONO,SH.MH. RIDWAN. S. DAMANIK,SH

ttd

HERU PRAMONO,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSALIM SIREGAR,SH

Perincian biaya: 1. Materai ……………… Rp6.000,00 2. Redaksi…….............. Rp5.000,00 3. Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah …………….... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupia)

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN TINGGI MEDANpt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1409651785_182PDT2014PTMDN.pdfAHLI WARIS DARI...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDANpt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1409651785_182PDT2014PTMDN.pdfAHLI WARIS DARI...