PENGADILAN TINGGI MEDANpt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1510910054_261pdt2017pt_mdn.pdfsekolah tersebut...

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Putusan No.261/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 36 Hal

P U T U S A N Nomor : 261 / PDT / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. PARIAMAN MANURUNG, Tempat Lahir Porsea, Tgl Lahir 15 Juni

1945, Umur 71 Tahun, Jenis kelamin Laki- laki,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S.M.A,

Alamat Jln Jati III Gg Bidan No.12 Kelurahan

Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota,

Kotamadya Medan, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa Hukumnya GANDA PUTREA MARBUN,

SH.MH – ADVOKAT berkantor di Jalan Bahagia

By Pass No.49 A, Kelurahan Sudi Rejo II,

Kecamatan Medan Kota Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22

Agustus 2016 No.1290/Penk.Perd/2016/PN.Mdn:

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;

L A W A N ;

HENDRA SIAGIAN, Tempat Lahir Medan, Tgl Lahir 27 Maret 1984, Nomor

KTP 127101270380009, Umur : 32 Tahun, Jenis

Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,

Agama Kristen, Status Perkawinan Belum

Kawin, Pendidikan S.M.A Pekerjaan PNS

( Pegawai Negeri Sipil ) Alamat : Jln.Pelajar Gg.

GPP No.132F, Kelurahan Teladan Timur,

Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JEPRY

LUBIS, SH - Advokat pada kantor Advokat /

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Pengacara “JEPRY LUBIS” , SH & REKAN

berkantor di Jln. H.Agus Salim No.30 Lubuk

Pakam Deli Serdang, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 Juli 2016, Selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

PEMERINTAH KOTA MEDAN c/q PEMERINTAH KECAMATAN KOTA MEDAN c/q LURAH KELURAHAN TELADAN TIMUR, yang beralamat di Jln. Teladan Timur,

Kelurahan Teladan Timur, Kec.Medan Kota,

Kotamadya Medan, Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal

03 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada tanggal 03 Agustus 2016 dalam Register Nomor

418/ Pdt.G/2016/PN.MDN, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan orang tua Penggugat tinggal di Jalan Pelajar,

Gg. GPP No. 132 F, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota,

Kotamadya Medan dari tahun 1980 –an sampai dengan sekarang;

2. Bahwa di jalan Pelajar, Gg.GPP No. 132 F, Kelurahan Teladan Timur

Kecamatan Medan kota,Penggugat dan orang tua Penggugat

telah mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas

± 384M2 dengan dasar Surat Keterangan Tanah tertanggal 20 Agustus

1983 Nomor : 47/SKT/M/1983 atas nama Alm. P.Siagian (Ayah

Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan

Medan Kota, Kota Kotamadya Medan dengan luas ± 384 M2 dengan

batas-batas sebagai berikut:

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit 16m;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : G.P.P. 16m;

- Sebelah Utara berbatasan dengan :E. Manurung 24m;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : M.br Tampubolon 24m;

3. Bahwa sehari-harinya Penggugat dan orang tua Penggugat selalu untuk

menuju rumah masuk maupun keluar melalui dari Gg. GPPyang

sepanjang ± 93,50M dan lebar ± 2,10M yang telah digunakan dari tahun

±1983 dan maupun Masyarakat Lingkungan Gang maupun masyarakat

luar Gang tersebut karena Gang tersebut adalah Gang Umum (sebagai

jalan lingkungan sekunder) berdasarkan surat Dinas Tata Ruang dan

Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan kepada Kepala Dinas

Perumahan dan Pemukiman Kota Medan No. 620/1025 tertanggal, 15

Februari 2016;

4. Bahwa adapun kegiatan/pekerjaan sampingan Penggugat adalah

berdagang seperti jajanan anak-anak sekolah SD karena anak-anak

sekolah tersebut selalu pergi sekolah maupun pulang sekolah melewati

depan rumah Penggugat baik juga rokok, minyak lampu, mie instan dan

lain-laindan dalam hasil berjualan tersebut Penggugat dapat

menghasilkan perhari sebesar ± Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

akan tetapi usaha berjualan milik Penggugat tersebut telah tutup

semenjak akibat Gang tersebut telah ditutup tanpa hak oleh Tergugat;

5. Bahwa begitu juga usaha botot milik orang tua Penggugat yang sampai

sekarang masih berjalan tidak seperti biasanya berjalan karena sebelum

terjadinya peristiwa penutupan jalan Gang tanpa hak tersebut yang yang

dilakukan oleh Tergugat, usaha tersebut lancar berjalan baik

mengumpulkan dan mengeluarkan hasilnya (menjualnya) tanpa harus

menambai biaya tambahan seperti memakai jasa Tukang becak barang

yang memakan biaya dalam Perminggunya mencapai Rp. 100.000,-

(Seratus Ribu Rupiah) karena harus memutar/memakai jalan lain

ketempat pemasoknya/penadanya untuk menolak/menjualnya;

6. Bahwa kejadian penutupan Jalan Gang tersebut yang dilakukan Tergugat

terjadi pada hari Selasa tanggal,16 November 2010, Tergugat telah

menutup jalan Gang sebagai satu-satunya akses jalan ke rumah

Penggugat tersebut, penutupan mana dilakukan oleh Tergugat dengan

menggunakan Tembok beton pada waktu itu, sehingga Penggugat, orang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


tua Penggugat maupun masyarakat lingkungan gang ataupun

masyarakat diluar gang tersebut tidak bisa lagi keluar masuk melalui

gang tersebut sehingga Penggugat dan keluarga akhirnya

menggunakan jalan lain melalui belakang rumah yang sebenarnya

tidaklah layak dilalui karena Parit;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat beserta

keluarga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Turut Tergugat

melalui kepala Lingkungan sehingga Tembok Beton penutup Jalan Gang

tersebut di runtuhkan (dibongkar) namun Tergugat tetap kembali lagi

menutup Jalan Gang tersebut dengan memakai Seng berkerangka

Beroti;

8. Bahwa atas perbuatan tergugat yang kembali lagi menutup Gang

tersebut tanpa hak dan Ijin dari Penguasa yang berwenang (Pemerintah),

kembali Penggugat dan Keluarga (Orang Tua) mengadukannya balik

kepada Turut Tergugat melalui kepala Lingkungan sehingga kembali

diruntuhkan (dibongkar) namun tetap saja Tergugat kembali lagi

menutupnya dengan memakai Seng berkerangka Beroti lagi;

9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang sampai

berulang-ulang kembali menutup Gang yang diperuntukkan sebagai

akses jalan di Lingkungan gang tersebut sebanyak ± 3 (Tiga) Kali namun

Turut Tergugat tidak juga melakukan Pelaporan kepada aparat

Kepolisian atas Perbuatan Tergugat tersebut yang membuat terutama

Penggugat, Keluarga Penggugat (Orang Tua) sangat kesal melihat sikap

Turut Tergugat yang tidak juga mengadukan/melaporkannya;

10. Bahwa ditamba Penggugat maupun Turut Tergugat tidak mengetahui apa

motif dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yang sampai

tega-teganya menutup jalan Gang tersebut dan oleh karena Turut

Tergugat tidak kunjung melaporkan kepihak berwajib atas tindakan

Tergugat tersebut akhirnya terpaksa Penggugat beserta keluarga (Orang

tua Penggugat) melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian

Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Kota Medan

pada tanggal 19 November 2010 tanpa didampingi Turut Tergugat pada

waktu melakukan Pengaduan/Pelaporandan Pengaduan/laporan

Penggugat tersebut ditindak lanjuti/diproses dan oleh Pengadilan Negeri

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Medan telah menjatuhkan putusan dengan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-

Mdn tertanggal, 25 September 2013 yang Amarnyasebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Pariaman Manurung (Tergugat) tersebut telah

terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

pelanggaran “Tanpa izin penguasa yang berwenang menghalang-halangi

sesuatu jalan untuk umum”;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa (Tergugat)

dengan Pidana denda sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga Ratus Tujuh Puluh

Lima Ribu Rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar, diganti dengan Pidana penjara selama 1 ( satu ) minggu;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.1000,- ( Seribu Rupiah );

11. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat

merugikan Penggugat karena dalam Putusan tidak ada Perintah atau

Hukuman diberikan kepada Tergugat untuk melakukan pembongkaran

terhadap Seng berkerangka Beroti yang menutup jalan gang tersebut

sehingga diduga putusan tersebut Prematur (Mandul atau Cacat Hukum)

padahal telah bersaksi pada waktu dalam proses di Persidangan Lurah

Kelurahan Teladan Timur (Turut Tergugat) namun hasilnya Nihil untuk

hukuman Pembongkaran;

12. Bahwa oleh karena itu terpaksa Penggugat membawa Permasalahan ini

kejalur Hukum guna hak-hak Penggugat didapat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penggugat tersebut diatas, maka

perbuatan Tergugatadalah Perbuatan Melawan Hukum “Menutup jalan

Gang. GPPtanpa hak dan seijin Penguasa yang berwenang (Pemerintah)

dengan memakai Seng berkerangka Beroti sekira dari 18 November

2010 sampai dengan sekarang yang terletak di Jln. Pelajar, Kelurahan

Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya medan” sehingga

menyebabkan Kerugian kepada Penggugat baik Materil maupun Inmateril

yakni:

Materil.

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan

mata pencarian sampingan yakni berjualan yang sehari-harinya dari hasil

berjualan tersebut Penggugat dapat menghasilkan perhari sebesar ± Rp.

100.000,- (seratus Ribu Rupiah);

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Bahwa bila jalan Gang tersebut tidak di tutup Tergugat kian dari 18

November 2010, maka setiap penghasilan yang didapat Penggugat dari

berjualan perhari ± Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) di kali sampai

dengan sekarang Bulan Agustus 2016 diperkirakan sama dengan 2.100

(Dua Ribu Seratus) hari menjadi Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh

Juta Rupiah);

- Bahwa ditamba kerugian usaha botot yang dikeluarkan untuk biaya jasa

Becak perminggunya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

karena harus memutar/memakai jalan lain ketempat pemasoknya/

penadanya untuk menolak/menjualnya, maka bila dihitung kerugian

yang diderita semenjak ditutupnya jalan Gang oleh Tergugat tanpa

hak dan ijin dari Penguasa yang berwenang (Pemerintah) dari Bulan

November 2010 sampai Agustus 2016 sama dengan 288 (Dua Ratus

Delapan Puluh Delapan) minggu adalah sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua

Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa bila dijumlah kerugian materil tersebut adalah Rp. 210.000.000,- +

28.800.000,- = Rp. 238.800.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta

Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Inmateril.

- Bahwa atas Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang Menutup

jalan Gang Umum tanpa hak dan seijin Penguasa yang berwenang

(Pemerintah) dengan memakai Seng berkerangka Beroti sampai dengan

sekarang”, membuat Penggugat merasa harga dirinya telah diinjak-injak

oleh Tergugat karena Penggugat maupun Orang tua Penggugat tidak

bisa lagi memakai jalan Gang tersebut sampai dengan sekarang baik

beraktifitas maupun berusaha, bila di nilai Kerugian Tersebut dengan

Uang kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,-

(SepuluhJuta Rupiah) maka kerugian Materil dan Inmateril ditotal sebesar

Rp. 239.800.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus

Ribu Rupiah) di kali 5% (Biaya, Bunga dan Rugi) = Rp. 11.990.000

(Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

menjadi keseluruhan Rp. 251.790.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Satu

Juta Tujuh Ratus Sembilan PuluhRibu Rupiah);

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


14. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia

atau nihil bahkan hampa (illusoir), dan bahkan kemungkinan

dialihkannya, dijual, diibahkan, dibebani hak sewa-menyewa dan maupun

dipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada orang lain atau

siapapun (Badan-badan hukum Swasta, Negeri maupun Perorangan atau

Orang lain) atas Harta milik Tergugat Baik Benda bergerak dan tidak

bergerak dan agar nantinya dapat dikosongkan karena bila nantinya tidak

dibayarkan Tergugat Kerugian Materil dan Inmateril Penggugat, maka

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan C/q

Majelis Hakim yang Memeriksa serta Memutus Perkara ini, agar

Meletakkan Sita jaminan atas Sebidang tanah dan bangunan rumah

diatasnya beserta segala isi yang ada didalamnya yakni :

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya seluas ± 127,5 M2

yang terletak di Jalan Pelajar Gg. GPP No. 132, Kelurahan Teladan

Timur, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, yang berbatasan

dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sakti Butar-butar;

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm. Paimin Siagian;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gereja GPP;

15. Bahwa Penggugat juga Memohon kepada Ketua Pegadilan Negeri

Medan C/q Majelis Hakim yang memeriksa serta Memutus Perkara ini,

Menyatakan jalan Gg. GPP Sepanjang ± 93,50 M dan lebar ± 2,10M

yang terletak di Jln. Pelajar, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan

Medan Kota, Kotamadya Medan berdasarkan surat Dinas Tata Ruang

dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan kepada Kepala Dinas


Februari 2016adalah Jalan Umum untuk Masyarakat Gg. GPP maupun

Masyarakat Luar Gg. GPP;



Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar Paksa

Seng berkerangka Beroti yang menutupi jalan Gang G.P.P yang menuju

kerumah Penggugat setelah dibacakan putusan perkara ini harus

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat tepat

waktu;



Menghukum Tergugat maupun Orang Lain ataupun Badan-badan hukum

Swasta, Negeri maupun Perorangan untuk angkat kaki (keluar),

meninggalkan dan menyerahkan Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah

diatasnya seluas ± 127,5 M2 yang terletak di Jalan Pelajar Gg. GPP No.

132, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya

Medan, yang berbatasan dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sakti Butar-butar;

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm. Paimin Siagian;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gereja GPP;

dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani hak apapun kepada

siapapun (Badan-badan swasta, Negeri dan perorangan) sebagai

pengganti Kerugian Materil dan Inmateril yang diderita Penggugat setelah

dibacakan putusan perkara ini harus dilakukan dan dilaksanakan oleh

Tergugat maupun Orang Lain ataupun Badan-badan hukum Swasta,

Negeri maupun Perorangan kepada Penggugat tepat waktu;

18. Bahwa Penggugat kembali lagi memohon kepada Ketua Pegadilan

Negeri Medan C/q Majelis Hakim yang memeriksa serta Memutus

Perkara ini, Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk Membayar

uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Per/hari setiap kali Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan isi

putusan ini kepada Penggugat dan harus dibayar tunai (Kes) kepada

Penggugat pada saat Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankannya;

19. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pegadilan Negeri


Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahuludengan serta

merta (Ouit Voor Baar Oit Voor Raad) walau ada Perlawanan (Verzet),

Perlawanan Eksekusi, Banding dan Kasasi dari Tergugat dan Turut

Tergugat;

20. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pegadilan Negeri


PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk dibebani tanggung

renteng membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diutarakan Penggugat diatas,

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan menentukan suatu hari

sidang serta memanggil para pihak dalam perkara ini untuk menghadiri

persidangan untuk berberkara dan berkenan untuk memutuskan dengan

Amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Tergugatadalah Perbuatan Melawan Hukum

“Menutup jalan Gang. GPP tanpa hak dan seijin Penguasa yang

berwenang (Pemerintah) dengan memakai Seng berkerangka Beroti

sekira dari 18 November 2010 sampai dengan sekarang yang terletak di

Jln. Pelajar, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota,

Kotamadya medan; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat baik

Materil dan Inmateril yang telah diuraikan didalam posita Gugatan dan

tidak perlu diuraikan kembali di Petitum Gugatan ini dengan total sebesar

Rp. 251.790.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus

Sembilan Puluh Ribu Rupiah)setelah Putusan ini dibacakan harus

dibayar Tergugat dan Turut Tergugat tunai dan seketika itu juga kepada

Penggugat; 4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas Sebidang Tanah

dan Bangunan Rumah diatasnya seluas ± 127,5 M2 yang terletak di

Jalan Pelajar Gg. GPP No. 132, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan

Medan Kota, Kotamadya Medan bila nantinya tidak dibayarkan Tergugat

Kerugian Materil dan Inmateril Penggugat, yang berbatasan dan

berukuran sebagai berikut : - Sebelah utara berbatas dengan tanah Sakti Butar-butar; - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm. Paimin Siagian; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit; - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gereja GPP; 5. Menyatakan jalan Gg. GPP Sepanjang ± 93,50 M dan lebar ± 2,10M

yang terletak di Jln. Pelajar, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan

Medan Kota, Kotamadya Medan berdasarkan surat Dinas Tata Ruang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan kepada Kepala Dinas


Februari 2016 adalah Jalan Umum untuk Masyarakat Gg. GPP maupun

Masyarakat Luar Gg. GPP; 6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar Paksa

Seng berkerangka Beroti yang menutupi jalan Gang G.P.P menuju

kerumah Penggugat setelah dibacakan putusan perkara ini harus

dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat tepat

waktu; 7. Menghukum Tergugat maupun Orang Lain ataupun Badan-badan hukum

Swasta, Negeri maupun Perorangan untuk angkat kaki (keluar),

meninggalkan dan menyerahkan Sebidang Tanah dan Bangunan

Rumah diatasnya seluas ± 127,5 M2 yang terletak di Jalan Pelajar Gg.

GPP No. 132, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota,

Kotamadya Medan, yang berbatasan dan berukuran sebagai berikut : - Sebelah utara berbatas dengan tanah Sakti Butar-butar; - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm. Paimin Siagian; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parit; - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gereja GPP;

dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani hak apapun kepada

siapapun (Badan-badan swasta, Negeri dan perorangan) sebagai

pengganti Kerugian Materil dan Inmateril yang diderita Penggugat

setelah dibacakan putusan perkara ini harus dilakukan dan dilaksanakan

oleh Tergugat maupun Orang Lain ataupun Badan-badan hukum Swasta,

Negeri maupun Perorangan kepada Penggugat tepat waktu; 8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk Membayar uang paksa

(Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per/hari

setiap kali Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini

kepada Penggugat dan harus dibayar tunai (Kes) kepada Penggugat

pada saat Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankannya; 9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta

merta (Ouit Voor Baar Oit Voor Raad) walau ada Perlawanan (Verzet),

Perlawanan Eksekusi, Banding dan Kasasi dari Tergugat dan Turut

Tergugat;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk dibebani tanggung

renteng membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan jawaban secara tertulis;

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT “ERROR IN PERSONA” A.1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM

MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING) 1. Bahwa penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap

tergugat untuk menjadikan tanah tergugat menjadi jalan umum dan/atau jalan pribadi bagi penggugat maupun keluarganya.

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) melakukan Gugatan maupun tuntutan terhadap tergugat dalam perkara aquo, karena sesungguhnya penggugat tidak berhak meminta dan menjadikan sebagian dari tanah tergugat untuk menjadi jalan umum maupun menjadikan tanah tergugat menjadi jalan pribadi bagi penggugat.

3. Bahwa sesungguhnya hanya PemerintahKota Medan yang mempunyai kewenangan serta legal standing (kedudukan hukum) untuk mengubah peruntukan bagian dari tanah tergugat menjadi jalan umummelalui proses permintaan kepada Tergugat dengan pemberitahuan serta dengan cara ganti rugi yang patut sebagaimana diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Bahwa oleh karena itu,penggugat tidak mempunyai dasar hak dan tidak ada aturan hukum yang memberikan kewenangan bagi penggugat membongkar dan merusak batas tanah dan tembok yang dibuat oleh tergugat diatas tanah milik sendiri.

5. Bahwa penggugat tidak pernah meminta secara patut dan beretika kepada tergugat untuk memberikan bagian dari tanah milik tergugat untuk menjadi jalan bagi keluarga penggugat.

6. Bahwa sehubungan dengan perubahan peruntukan bagian dari tanah milik pribadi tergugat menjadi jalan umum sebagaimana diklaim oleh penggugat sampai saat ini tergugat tidak mengetahui hal tersebut.

7. Bahwa sampai dengan tergugat dipanggil kepersidangan dalam perkara aquo,tergugat belum pernah sekalipun menerima surat pemberitahuan secara resmi dari Pemerintah Kota Medan yang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


mengubah peruntukan bagian dari tanah tergugat menjadi jalan umum.

8. Bahwa sesuai Pasal Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan dengan tegas menyatakan “ Penetapan Status Jalan sebagai jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) Tahun dengan Keputusan Bupati/Walikota.

9. Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan “Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan sebagaimana telah dijelaskan diatas sangat terang dan jelas bahwa penggugat sesungguhnya tidak mempunyai dasar dan alasan hukum untuk meyatakan bagian dari tanah tergugat menjadi jalan umum dan telah keliru melakukan gugatan terhadap tergugat dalam perkara aquo.

11. Bahwa oleh karena penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Medan melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard;

A.2. PIHAK PENGGUGAT DALAM GUGATAN TIDAK LENGKAP

(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo sesungguhnya bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki alasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Hal ini dapat kami sampaikan karena berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disampaikan penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) penggugat dengan jelas dan terang menyatakan sebagaiberikut : .......bahwa di JalanPelajar, Gg. GPP No. 132 F, Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, penggugat dan orang tua penggugat telah mendirikan bangunan rumah diatas sebidang tanah seluas ± 384 M2 dengan dasar Surat Keterangan Tanah tertanggal 20 Agustus 1983 Nomor : 47/SKT/M/1983 atas nama Alm. P. Siagiaan (Ayah Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan dengan luas ± 384 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit 16 m; - Sebelah Barat berbatasan dengan : G.P.P16 m;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Sebelah Utara berbatasan dengan : E. Manurung24 m; - Sebelah Selatan berbatasan dengan :M. Br Tampubolon24m;

2. Bahwa dari pernyataan alasanpenggugat sebagaimana tersebut dalam

gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) sangat jelas menunjukkan bahwasanya pemilik tanah yang sebenarnya adalah Alm. P. Siagiaan (orang tua penggugat) dengan demikian penggugat dalam perkara Aquotidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan untuk dan atas nama serta kepentingannya secara pribadi .

3. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh penggugat sehubungan dengan telah meninggalnya Alm. P. Siagian (orang tua Penggugat) sebagai pemilik tanah dan rumah yang terletak di Jl. Pelajar No. 132 F,Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota maka dengan sendirinya menurut hukum para ahli waris secara bersama-sama menggantikan kedudukan Alm. P. Siagian atas pemilikan tanah dan rumah tersebut. Demikian juga kedudukan hak dan kewajiban alm. P. Siagian digantikan secara bersama-sama oleh para ahli waris yang sah termasuk dan tidak terbatas terhadap gugatan dalam perkara aquo.

4. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquoadalah tidak dibenarkan menurut hukum karena kurang pihak Penggugat atau dapat dikatakan pihak-pihak sebagai penggugat dalam perkara aquo adalah tidak lengkap(plurium litis consortium)karena tidak mengikutsertakan Ahli Waris yang lain dari Alm P. Siagianyaitu : (1) Heleria br Sirait (isteri Alm. P.Siagian) yang merupakan orang tua

penggugat . (2) Posma Siagian (perempuan, anak pertama dari alm. P.Siagian). (3) Veri Siagian (laki-laki, anak kedua dari alm. P. Siagian). (4) Rudi Siagian (laki-laki, anak ketiga dari alm. P. Siagian) (5) Anton Siagian (laki-laki, anak keempat dari alm. P. Siagian) (6) Nando Siagian (laki-laki, anak kelima dari alm. P. Siagian. Sedangkan penggugat hanya merupakan anak keenam dari alm. P. Siagian.

(7) Bahwa demikian juga dalam alasan gugatan penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima)yaitu :

......Usaha botot orang tua tergugat menjadi tidak lancar oleh karena penutupan jalan, serta pada halaman 4 (empat) poin angka 13 (tiga belas) strip/ ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa usaha botot orang tua mengalami kerugian Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah),

Demikian juga pada halaman 7 (tujuh) pada petitum angka 3 (tiga) yaitu :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


......permohonan penggugat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memerikasa dan mengadili perkara in untuk menghukum tergugat membayar ganti rugi yang diakumulasi menjadi Rp 251.790.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dalam hal di atas maka jelas dan terang bahwa penggugat telah berlaku dan/atau bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum pihak lain yaitu orang tua Penggugat. Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil adanya kerugian yang dialami oleh orang tua penggugat, bukan atas dasar kerugian yang dialami oleh penggugat sendiri.

(8) Bahwa pada prinsipnya menurut hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku Penggugat tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan orang lainkecuali atas kekuatan surat kuasa khusus yang dengan tegas memberikan hak dan kewenangan untuk itu.

(9) Bahwa sepanjang yang kami lihat dan kami baca dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo kami tidak menemukan adanya kuasa dari orang tua Penggugat kepada penggugat untuk mengajukan gugatan dan tuntutan hak terhadap tergugat di Pengadilan Negeri Medan, sehingga penggugat tidak memiliki Persona Standi in judicio.

(10) Bahwa dengan tidak adanya Surat Kuasa Khusus dari orang tua penggugat kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat dalam perkara aquo maka penggugat seungguhnya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atas nama orang tua penggugat dengan kata lain orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak karenatidak mempunyai dasar hukum dalam perkara ini untuk mewakili orang tua penggugat.

(11) Bahwa adapun akibat hukum dari kesalahan / kekeliruan pihak dalam gugatan sebagaimana diuraikan di atas (perkara aquo) mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PIDANA (terbitan Sinar Grafika, cetakan ketiga, Desember 2005) pada halaman 113 alinea ketiga dan keempat menerangkan : cacat yang ditimbulka kekeliruan itu berbentuk diskualifikasi (salah orang bertindak sebagai penggugat). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan , sama-sama mempunyai akibat hukum :

Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (onvankelijke verklaard).

(12) Bahwa dengan demikian, maka gugatan penggugat adalah cacat formil dan tidak sah, untuk itu sangat beralasan menurut hukum apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dan mengadili serta memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).;

B. GUGATAN PENGGUGAT “OBSCUR LIBEL” 1. Bahwa penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut pada

alasan gugatan pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima), halaman 4 (empat) angka 13 (tiga belas) dan halaman 7 (tujuh) angka 3 (tiga) ternyata telah menggabungkan serta memasukkan kepentingan dan/atau tuntutan pihak lain diluar diri pribadinya dalam gugatan perkara ini yaitu kerugian yang dialami orang tua (bukan yang dialami oleh penggugat)yang dalam hal ini tidak di sebutkan identitasnya. Sehingga, dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa penggabungan 2 (dua) tuntutan antara kepentingan penggugat dengan kepentingan pihak lain yang bukan pihak berperkara membuat dalil gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) tentang ukuran panjang dan lebar gang GPP adalah tidak benar karena sesungguhnya ukuran adalah : lebar Gang GPP ternyata sebenarnya adalah 1,5 meter dengan panjang 77 meter sehingga ukuran yang disampaikan oleh penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya dilokasi objek perkara.

3. Bahwa penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas memohon penyitaan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jl. Pelajar Gang GPP untuk dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Medan karena objek sebagaimana diterangkan sama sekali tidak mempunyai kaitan ataupun sangkut paut dengan perkara aquo. Sehingga permohonan penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum

4. Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini saling bertentangan satu dengan yang lain. Hal ini sangat jelas kami lihat karena ternyata dalil yang dibuat oleh penggugat pada halaman 3 dan 4 poin angka 10-11, penggugat secara tegas telah menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 kemudian dalam point angka 11 ditegaskan kembali Putusan tersebut adalah Prematur ( Mandul atau cacat Hukum). Dengan kata lain, di satu sisi penggugat menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 sebagai dasar gugatannya, namun di satu sisi yang lain penggugat menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 adalah prematur (Mandul atau catat Hukum). Dengan demikian dalil gugatan penggugat salig bertentangan satu dengan lain sehingga mengakibatkan dalil gugatan kabur atau obscuur libel.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


5. Bahwa jika Penggugat menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 Prematur dan masih mengandung cacat hukum menurut Penggugat dalam dalilnya, maka hal ini menjadi bertentangan dengan dalam tuntutan/petitum Penggugat yang kemudian memohon Majelis Hakim PN Medan yang memeriksa perkara a quo untuk “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Putusan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013”, atas dalil alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan yang saling bertentangan tersebut kami berpendapat sebagai berikut : - Penggugat membuat gugatan menjadi kabur karena adanya

pertentangan dalil alasan mengajukan gugatan dengan tuntutan didalan petitum;

- Penggugat membuat gugatan menjadi kabur karena didalam alasan gugatan (posita) Penggugat tidak pernah meminta Putusan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 untuk dinyatakan sah, bahkan Penggugat dengan jelas mempertentangkan putusan itu, akan tetapi didalam petitum point angka 6 Penggugat meminta untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.

- Penggugat keliru memohon suatu Putusan Perkara Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 dikukuhkan di putusan perkara perdata perkara a quo.

6. Bahwa oleh karena sangat jelas dan terang dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah kabur, tidak bersesuaian dan saling bertentangan serta kontradiktif satu dengan yang lain maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

7. C. TENTANG PERBAIKAN GUGATAN

Bahwa sehubungan dengan perihal perbaikan gugatan yang diajukan oleh penggugat pada persidangan tanggal 11 Oktober Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Medan, tergugat dengan ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut ; 1. Bahwa perbaikan gugatan yang diajukan oleh penggugat pada

persidangan tanggal 11 Oktober 2016 tidak memenuhi ketentuan dalam praktek peradilan yang menentukan syarat formil keabsahan perubahan gugatan sebagaimana ditegaskan oleh MA dan BUKU PEDOMAN yang menyatakan :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Diajukan pada hari sidang pertama ; dan Para pihak hadir.

(baca : M. Yahya Harahap : HUKUM ACARA PERDATA, penerbit Sinar Grafika, Cetaka Ketiga Desember 2005, halaman 95 angka 4).

2. Bahwa perbaikan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut hanya dihadiri oleh tergugat, sedangkan turut tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016 . Oleh karena tidak semua para pihak hadir pada persidangan tersebut, maka pengajuan perbaikan gugatan oleh penggugat dalam perkara aquo adalah cacat formil.

3. Bahwa Penggugat tidak lagi sebatas memperbaiki gugatan sebagaimana surat penggugat yang tanpa tanggal diajukan dalam persidangan tanggal 11 Oktober di Pengadilan Negeri Medan. Penggugat ternyata tidak lagi sekedar memperbaiki atau mengubah Surat Gugatan melainkan telah mengubahpokok gugatan yaitu sebagaimana tambahan dan pengurangan kata yang terdapat dalam perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat antara lain :

pada halaman 3 angka 9 adanya penghilangan kata sangat Kesal ;

pada halaman 3 angka 10 penghilangan kata terpaksa ; pada halaman 4 angka 11 penghilangan kata mandul atau

cacat hukum ; pada halaman 4 angka 12 penghilangan kata terpaksa; pada halaman 5-6 angka 14 penambahan kata “milik dari

tergugat”, pada halaman 6 angka 15 mengubah kata-kata “jalan umum

untuk masyarakat Gg. GPP maupun Masyarakat Luar Gg. GPP” menjadi “Jalan Gang Umum”;

pada halaman 7 point angka 5 mengubah kata-kata “jalan umum untuk masyarakat Gg. GPP maupun Masyarakat Luar Gg. GPP” menjadi “Jalan Gang Umum”

4. Bahwa menurut pandangan kami dengan mengubah kata-kata dengan cara menambah dan menghilangkan kata-kata sebagaimana di jelaskan pada point angka 1 diatas dalam hal ini Penggugat tidak lagi sekedar mengajukan perbaikan gugatan melainkan sudah mengubah pokok gugatan. Sehingga pengajuan surat penggugat perihal : Perbaikan Gugatan yang dibuat tanpa tanggal dan diajukan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan dengan kenyataan Maksud Perihal karena ternyata penggugat telah mengubah gugatan.

5. Bahwa penggugat telah menambahkan 1 (satu) amar petitum pada pengajuan perbaikan gugatan yang diajukan pada tanggal 11 Oktober 2016 di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Penambahan amar tersebut adalah “ Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 An. PARIAMAN MANURUNG (tergugat).

6. Bahwa dengan adanya penambahan amar petitum sebagaimana diajukan oleh Penggugat pada poin angka 6 dalam pengajuan perbaikan gugatan, dalam hal penambahan amar tersebut telah menambah materi pokok perkara dan/atau materi pokok gugatan secara prinsipil.

7. Bahwa dengan demikian perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat nyata-nyata telah merubah pokok gugatan dan juga telah menambah pokok materi gugatan sebagaimana kami jelaskan diatas adalah telah menimbulkan keadaan yang baru. Perubahan pokok gugatan yang menimbulkan keadaan yang baru adalah dilarang dalam hal melakukan perubahan atau pengurangan suatu gugatan. Hal ini terang benderang diterangkan oleh Subekti dalam bukunya M. Yahya Harahap berjudul HUKUM ACARA PERDATA, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga Desember 2005, halaman 97 – 98.

8. Bahwa, oleh karena itu perubahan yang dilakukan oleh penggugat mengandung cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum, maka sangat tepat dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa tergugat memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam

EKSEPSI dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa tergugat telah keliru menyatakan Gang GPP dengan lebar 2,10m dan Panjang 93,50 sebagai Jalan Umum ataupun Gang Umum. Gang GPP yang berlokasi di Jl. Pelajar Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, Kota Medan sebenarnya hanya berukuran: Lebar 1,5m dan Panjang 77m. Dengan demikian dalil penggugat sebagaigaimana disebutkan dalam poin angka 3 merupakan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada.

4. Bahwa pada tahun 1979 tergugat membeli sebidang tanah dari German Siagian. Tanah tersebut terletak dan berlokasi di Jalan Pelajar. Pada saat tanah tersebut dibeli oleh tergugat masih dalam keadaan rawa/ber-air dan belum terbentuk jalan gang GPP karena pada masa itu keadaan tanah masih diolah dengan menanam padi (sawah).

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


5. Pada waktu tanah sebagaimana dijelaskan dalam poin angka 4 diatas dibeli oleh tergugat, disebelah selatan tanah tergugat berbatas dengan tanah orang tua Penggugat Alm. P. Siagian yang diatasnya telah dibangun rumah. Pada saat itu pihak keluarga alm. P.Siagian tidak memiliki jalan ke arah Jalan Pelajar, melainkan memiliki jalan ke arah Jalan Turi.

6. Bahwa sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang akses jalan masuk dan keluar menuju rumah keluarga orangtua Penggugat adalah melalui Gang Inpres disamping rumahnya persisnya disebelah timur tanah orang tua penggugat . akses jalan gang tersebut keluar mengarah ke Jl. Pelajar mengarah ke Jl. Turi. Penggugat dan keluarganya tidak mengakses jalan dari tanah yang dibeli oleh Tergugat dari German Siagian karena pada saat itu Jalan belum terbentuk berhubung kondisi tanah masih basah dan ditanami padi.;

7. Bahwa pada tahun 1986 Tergugat menimbun tanah yang dibeli dari German Siagian yang dalam hal ini berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat disebelah selatan. kemudian selanjutnya membangun rumah gubuk yang terbuat dari papan/kayu. Pada saat membangun rumah, tergugat masih sangat jelas mengingat seluruh tanah orang tua penggugat yang berbatas dengan tanah yang tergugat beli telah dibangun tembok yang terbuat dari semen dan berkawat duri yang dibuat sendiri oleh orang tua penggugat.

8. Bahwa dengan telah dibangunnya tembok berkawat duri diatas tanah orang tua penggugat yang dalam hal ini berbatas dengan utara tanah tergugat sudah sangat jelas menunjukkan bahwa keluarga orang tua penggugat tidak benar mengakses Jl. Gang GPP untuk masuk dan keluar menuju rumah orang tua penggugat sejak tahun 1983. Disamping itu juga Jalan Gang GPP belum terbentuk pada saat itu, dan jalan didepan tanah tergugat dibuat oleh tergugat setelah tergugat menimbun tanah tergugat dan membangun gubuk diatas tanah, dan selanjutnya kemudian secara bertahap membentuk dan menimbun jalan. Dengan demikian dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin angka 3 tidaklah benar dan sangat mengada-ada.;

9. Bahwa setelah tergugat mendirikan rumah diatas tanah yang dibeli dari German Siagiaan, Tergugat juga membuat batas tanah berupa tembok semen disepanjang batas tanah yang berbatas disebelah selatan dengan tanah penggugat, yang memisahkan tanah tergugat dengan tanah orang tua penggugat.

10. Bahwa setelah Jl. Gang GPP terbentuk ± sekitar tahun 1986 dan kemudian dibuat pengerasan pada tahun 1987 pihak penggugat membongkar tembok semen berkawat berduri yang dibuat oleh keluarga penggugat sendiri diatas tanah yang memisahkan batas tanah orang tua penggugat dengan tanah tergugat. Pihak penggugat membongkar tembok yang dibangun sebagai batas oleh tergugat dibongkar dan diratakan oleh pihak penggugat tanpa sepengetahuan tergugat.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


11. Bahwa setelah pihak keluarga penggugat membongkar tembok tanahnya sendiri, kemudian penggugat membangun pintu gerbang pada batas tanahnya untuk akses ke Gang GPP yang berada didepan rumah tergugat. Adapun Jalan Gang GPP didepan rumah tergugat sebagaimana dijelaskan dalam poin angka 7 diatas adalah dari bagian tanah tergugat yang dibeli dari German Siagian dan ditimbun dikerasin sendiri oleh tergugat agar dapat menjadi Jalan menuju rumah tergugat sendiri;

12. Bahwa Jalan Gang GPP yang sebelumnya dibuat dan dibentuk dengan cara menimbun dan mengeraskan tanah milik sendiri didepan rumah tergugat. Apabila sekiranya penggugat ingin menggunakanya akses jalan gang GPP menjadi akses jalan menuju rumahnya, penggugat haruslah ber-etikat baik mendatangi tergugat untuk meminta izin dan persetujuan tergugat terlebih dahulu berhubung tanah yang menjadi Jalan didepan rumah tergugat adalah dari bagian tanah milik tergugat yang dibeli, dibentuk dan dikerasin oleh tergugat;

13. Bahwa jika pihak keluarga penggugat ingin membuat akses jalan baru menuju rumahnya melalui jalan gang GPP didepan rumah yang sebelumnya yang berasal dari bagian tanah tergugat yang telah ditimbun dan kemudian dikeraskan oleh Tergugat selayaknyalah pihak keluarga penggugat meminta kepada tergugat untuk pengadaan jalan gang tersebut. Pihak keluarga penggugat juga telah diminta oleh tergugat agar dapat berpartisipasi memberikan sejumlah uang untuk mengganti sebagian uang tergugat pada saat membeli bagian tanah dan biaya menimbun dan dan mengeraskan tanah, karena biaya-biaya tersebut nyata dikeluarkan oleh tergugat untuk membangun jalan tersebut;

14. Bahwa atas permintaan partisipasi pembayaransebagaimana dijelaskan dalam poin angka 13 diatas, pihak keluarga penggugat tidak bersedia membayarnya kepada tergugat, bahkan dengan tegas keluarga penggugat mengatakan bahwa lebih baik tergugat menutup jalan gang tersebut dari pada mereka memberikan partisipasikonpensasi atas sebagian biaya-biaya yang dikeluarkan dan diminta oleh tergugat kepada pihak keluarga penggugat;

15. Bahwa atas pernyataan pihak keluarga penggugat yang mempersilahkan tergugat menutup dan membuat sekat batas tanah, maka tergugat selanjutnya kemudian membaut tembok yang baru terbuat dari semen.;

16. Bahwa setelah tergugat selesai membuat tembok baru sebagai batas dan sekat tanah antara tergugat dengan penggugat pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2013 dibongkar oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan bersama Satpol PP dengan alasan tembok yang dibangun oleh tergugat sebagai batas tanah tidak memiliki izin IMB.;

17. Bahwa pembongkaran Tembok tersebut oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Medan hanya didasarkan pada alasan izin IMB, bukan karena alasan jalan umum.;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


18. Bahwa dengan ini perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Medan belum pernah mengumumkan bahwa Jalan didepan rumah tergugat yang saat ini dikenal dilokasi Gang GPP sebagai jalan umum. Sehingga dengan demikian penggugat dan keluarganya sangat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum merusak bangunan tembok, seng kerangka beroti yang dibangun dan dibuat oleh tergugat sebagai sekat atas tanahnya sendiri.;

19. Bahwa dengan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak manapun sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya.

20. Bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 poin angka 10 dalam perkara a quo. Adapun putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum asal-usul dan kronologis sebagaimana telah kami sampaikan dalam jawaban ini. Hal ini dapat terjadi, menurut penilaian kami dikarenakan putusan tersebut tidak mempertimbangkan kronologis dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sehubungan dengan tanah dan jalan didepan rumah, serta tembok yang dibongkar dan dihancurkan secara sepihak oleh penggugat dan keluarganya sebagaimana telah kami sampaikan dalam jawaban gugatan ini.

21. Bahwa tergugat hanya membuat sekat batas setelah dipersilahkan oleh pihak keluarga penggugat atas ketidak-sediaan keluarga penggugat membayar konpensasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan tergugat dalam membeli tanah serta menimbun dan mengeraskan tanah.

22. Bahwa kami tidak dapat memahami alur pemikiran dari penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013, pada hal sudah ternyata secara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatan yang dibuatnya sendiri dalam halaman poin angka 11 menyatakan bahwa “Putusan tersebut Prematur (Mandul atau Cacat Hukum)”

23. Bahwa dengan dalil penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan halaman 3 poin angka 11, sungguh tidak relevanapabila penggugat menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena penggugat sendirilah yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 14/Pid.C/2013/PN-Mdn tertanggal 25 September 2013 tersebut Prematur ( Mandul atau Cacat Hukum ).;

24. Bahwa oleh karena tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak terbukti merugikan penggugat, maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


25. Bahwa karena tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian segala tuntutan kerugian yang dituntut oleh penggugat sangat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Menurut pendapat kami segala kerugian yang didalilkan dan dituntut oleh penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.

26. Bahwa kerugian akibat berkurangnya hasil dari berjualan sebagai pekerjaan sampingan penggugat yang mencapai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) bagi penggugat sangat mengada-ada dan menurut kami merupakan suatu ilusi dari penggugat sendiri. Disamping kerugian tersebut tidak punya dasar perhitungan jelas. kami juga sangat meragukan apabila penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai pekerjaan sampingan berjualan dirumah. Menurut pengetahuan kami PNS selalu sibuk dengan tugas sehari-harinya yang berada dikantor ataupun dilokasi kerja. Sehingga kami tidak yakin pekerjaan sampingan penggugat menjual jajanan anak sekolah SD yang notabene bersekolah antara pagi sampai sampai dengan siang saja. Menjadi pertanyaan bagi kami bagaimana mungkin bisa penggugat mengerjakan 2 (dua) pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan ditempat kerja yang berbeda.

27. Bahwa kerugian dari usaha botot orang tua penggugat sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah) sangat tidak berdasar menurut hukum, penggugat telah keliru menuntut kerugian orang lain yang bukan pihak yang berperkara dalam perkara a quo.;

28. Bahwa demikian juga tuntuan kerugian immateril yang dituntut oleh penggugat, menurut pendapat kami sangat tidak beralasan, karena tergugat tidak pernah menginjak-injak harga diri penggugat maupun orang tua penggugat. Disamping itu Penggugat dalam hal ini sangat keliru menuntut kerugian immateril orang tua yang bukan pihak yang berperkara dalam perkara a quo;

29. Bahwa karena tidak terbukti tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian penggugat maka tuntutan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah diatas tanah yang terletak di Jalan Pelajar Gang GPP No. 132 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, sangat beralasan untuk ditolak. Disamping itu bagaimana mungkin penggugat menuntut meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah diatasnya yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara a quo. Berdarsarkan Sertifikat Hak Milik No. 698. Tanah tersebut secara sah adalah milik Tergugat tidak pernah digugat di Pengadilan Negeri oleh karena sengketa hak dan kepemilikan sampai dengan saat ini.;

30. Bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalaam dalil-dalil diatas maka sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


memutus perkara ini menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.;

DALAM REKONVENSI : Bahwa tergugat dalam konvensi (yang selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi) akan mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) terhadap penggugat dalam konvensi (yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam rekonvensi, berdasarkan dalil-dalil hukum sebagai berikut : 1. Bahwa penggugat dalam rekonvensimemohon agar dalil-dalil yang telah

diuraikan dalam EKSEPSI dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

2. Bahwa penggugat dalam rekonvensi pada tanggal 23 mei 1979 telah membeli objek perkara yang kemudian menjadi jalan gang GPP sepanjang 40 meter x 0,50 meter seharga Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dengan tunai, sesuai dengan surat perjanjian jalan 23 mei 1979. Jalan yang dibeli ini hanya sampai di depan rumah milik penggugat rekonvensi, dan ditandai dengan pembangunan parit jalan gang hanya sampai didepan rumah penggugat rekonvensi dan tidak sampai ke tanah milik alm. P. Siagian (orang tua penggugat).

3. Bahwa pembangunan jalan tersebut dahulu tahun 1979 dilakukan oleh penggugat rekonvensi dengan cara melakukan penimbunan dan pengerasan atas jalan gang tersebut .

4. Bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan sendiri oleh penggugat rekonvensi dan almarhum P.Siagian (orang tua tergugat rekonvensi) termasuk tergugat rekonvensi tersebut sama sekali tidak pernah terlibat memberikan uang untuk membeli tanah tersebut , bahkan memberikan bantuan tenaga pun alm. P. Siagian (orang tua tergugat rekonvensi) tidak pernah melakukannya.

5. Bahwa setelah jalan gang tersebut bagus dan layak dilewati, tergugat rekonvensi tanpa etikat baik telah melakukan tindakan sepihak tanpa permisi kepada penggugat rekonvensiuntuk mempergunakan jalan gang tersebut.

6. Bahwa penggugat rekonvensi berkeberatan tergugat rekonvensi mempergunakan jalan gang tersebut sepanjang tergugat rekonvensi tidak memberikan partisipasi atas pembelian dan penimbuan serta pengerasan atas jalan gang tersebut yang tentu mengerluarkan sejumlah biaya.

7. Bahwa jika diperhitungkan dengan harga sekarang, biaya yang dikeluarkan oleh penggugat rekonvensi untuk pengadaan jalan gang GPP tersebut dapat dirinci sebagai berikut : (1) Pembelian tanah dahulu 1979 seharga Rp.60.000.- , jika dikonversi

dengan harga emas saat itu seharga Rp.250.- per gram, maka keluruhannya menjadi 240 gram. Maka saat ini harga jalan gang tersebut menjadi : 240 gram x Rp.500.000.-/ gram = Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta)

(2) Biaya penimbunan dan pengerasan, yang diperhitungan dengan harga saat ini sebesar Rp.5.000.000.-

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Maka keseluruhan biaya yang dikeluarkan penggugat rekonvensi untuk pembelian, penimbunan dan pengerasan jalan gang GPP tersebut adalah Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa dalam proses mediasi dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Medan, dalam rangka menjawab pertanyaah Hakim Mediator, penggugat rekonvensi meminta kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan partipasi untuk pembelian, penimbunan dan pengerasan atas jalan Gang GPP tersebut sebanyak Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Bukan sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa mediasi tersebut mengalami kegagalan karena tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan partisipasi sebanyak Rp.1.500.000.- (satu setengah juta rupiah). Hal tidak dapat diterima oleh penggugat rekonvensi, karena tergugat rekonvensi tidak serius bermediasi dengan penggugat rekonvensi bila dibandingkan biaya menggugat ke pengadilan oleh tergugat rekonvensi yang tentu jauh lebih besar termasuk untuk membayar jasa hukum advokat yang disewa oleh tergugat rekonpensi.

10. Bahwa perbuatan tergugat rekonpensi yang tidak mau berpartisipasi dalam pembelian, penimbunan dan pengerasan jalan Gang GPP tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas gotong royong yang menjadi kebiasan dan dapat dikatakan sebagai adat istiadat dalam budaya ketimuran termasuk budaya di Sumatera Utara yang tetap berlaku sampai dengan sekarang.

11. Bahwa karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan tergugat rekonvensi tebukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim yang terhormat menerima gugatan rekonvensi dan menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar partisipasi untuk pembelian, penimbunan dan pengerasan jalan gang GPP tersebut kepada penggugat sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh jita rupiah).

13. Bahwa apabila tergugat rekonvensi lalai atau sengaja tidak membayar biaya partisipasi sebesar Rp.30.000.000.- tersebut setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap, maka patut dan layak jika Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi membayar denda kepada penggugat rekopensi sebesar Rp.250.000.- per hari

Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, maka tergugat dalam konvensi/ penggugat dalam rekonvensi menerima seluruh jawaban dalam konvensi dan dalam rekonvensi seraya mengambil putusan hukum, sebagai berikut :

MENGADILI : Dalam Kovensi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi penggugat untuk seluruhnya.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perbuatan penggugat bukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk

seluruhnya.

2. Menyatakan perbuatan tergugat rekonvensi dalam perkara aquo sebagai

perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar sejumlah uang

partisipasi atas pembelian, penimbunan dan pengerasan jalan Gang GPP

kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta

rupiah).

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang denda apabila

tidak mau membayar uang partisipasi tersebut setelah putusan

berkekuatan hukum tetap kepada penggugat rekonvensi sebesar

Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh rupiah) per hari.

*Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari

2017 Nomor : 418/PDT.G/2016/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum

‘’menutup jalan gang GPP tanpa hak dan seizing penguasa yang

berwenang (pemerintah) dengan memakai seng berkerangka broti sekira

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


18 November 2010 sampai dengan sekarang yang terletak di Jalan

Pelajar gang GPP Kelurahan Teladan Timur Kec.Medan Kota, Kota

Medan;

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar paksa

seng berkerangka beroti yang menutup jalan gang GPP menuju kerumah

Penggugat setelah dibacakan putusan perkara ini harus dilakukan dan

dilaksanakan oleh Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan penggugat rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk

seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut

Tergugat dalam Konpensi untuk dibebani membayar biaya perkara

secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.739.000,-(satu juta tujuh

ratus tiga puluh sembilan ribu);

Membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor :

418/Pdt.G/2016/PN.Mdn, diberitahukan kepada Turut Tergugat Tanggal 05

April 2017 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 16 / 2017

yang dibuat oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri

Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2017

Pembanding / Tergugat I telah mengajukan permohonan banding agar

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 418/PDT.G/2016/PN.Mdn, untuk diperiksa dan diputus dalam

pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama

kepada Terbanding I / Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2017 ; dan

kepada Terbanding II / Tergugat II diberitahukan tanggal 16 Pebruari 2017 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding / Tergugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 05 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Terbanding / Penggugat dan Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 10

Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan

hukumnya tidak cermat dan tidak mempertimbangkan (onvoldoende

gemotiveerd) tentang Eksepsi Pembanding/Tergugat dalam A.2 PIHAK

Terbanding/Penggugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), khususnya

pada halaman 4-5 point angka 7-12. Bahwa sesungguhnya dalam gugatan maupun dalam Replik yang diajukan

oleh Terbanding/Penggugat secara nyata dan jelas sudah terbukti

mengajukan tuntutan 2 (dua) orang subjek hukum yang berbeda yaitu

HENDRA SIAGIAN (i.c. Terbanding/Penggugat) dan subjek hukum lain

yaitu ibu Terbanding/Penggugat, akan tetapi subjek hukum Ibu Terbanding/Penggugat tidak dimasukkan sebagai Penggugat dalam

Perkara.

Bahwa dengan tidak adanya Surat Kuasa Khusus dari ibu

Terbanding/Penggugat kepada Terbanding/Penggugat untuk mengajukan

gugatan dalam perkara a quo maka secara formal Terbanding/Penggugat

tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk mengajukan gugatan

untuk mewakili ibu Terbanding/Penggugat.

Bahwa dalam replik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pada

persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Medan dalam

halaman 4 point angka 6 Terbanding/Penggugat dengan tegas telah

mengakui menyatukan gugatan dan tuntutan subjek hukum lain yaitu ibunya

Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo, akan tetapi secara nyata tidak

memasukkan subjek ibu Terbanding/Penggugat sebagai pihak Penggugat.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh

Terbanding/Penggugat mengandung cacat formil, karena

Terbanding/Penggugat tidak memiliki Persona Standi in judicio di depan

Pengadilan Negeri Medan untuk mewakili gugatan dan tuntutan ibu

Terbanding/Penggugat sebagai subjek hukum yang berbeda.

Bahwa dengan demikian Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam

putusanya menolak eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Kurang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Pihak (Plurium Litis Consortium), telah salah dan keliru dalam

menerapkan hukum acara perdata formal, karena terbukti gugatan

mengandung cacat formil, karena kurang pihak dalam gugatan (cacat error

in persona).

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PIDANA (terbitan Sinar Grafika, cetakan ketiga, Desember 2005) pada halaman 113 alinea ke-3 dan ke-4 menerangkan : Cacat yang ditimbulkan kekeliriuan itu berbentuk diskualifikasi (salah orang bertindak sebagai penggugat). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan didiskualifikasi mengandung cacat formil;

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).


hukumnya tidak cermat atau kurang mempertimbangkan (onvoldoende

gemotiveerd) tentang fakta dilapangan maupun Bukti-Bukti Surat yaitu : Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam pertimbangan yang

menyatakan bahwa panjang dan lebar gang GPP dengan sepanjang lebih

kurang 93 meter dan lebar lebih kurang 2 meter, dan sampai didepan

rumah Terndiang/Penggugat.

Bahwa fakta tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

dilapangan, karena panjang dan lebar gang GPP tersebut adalah 78 meter,

dan gang GPP tidak sampai didepan rumah Terbanding/Penggugat. Unjung

Gang GPP sepanjang 78 meter berada didepan rumah

Pembanding/Tergugat. Hal ini sudah terungkap jelas pada pemeriksaan

setempat yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan tingkat pertama

di gang GPP sudah sangat jelas terbukti bahwa didepan rumah

Terbanding/Penggugat tidak ditemukan adanya tanda-tanda ataupun bekas

jalan gang umum. Selain itu juga Terbanding pada saat pemeriksaan batas-

batas tanah telah dengan tegas menyatakan bahwa tanah miliknya

disebelah barat berbatasan dengan tanah Gereja GPP, sehingga

pertimbangan Judex Facti yang menyatakan gang GPP sampai didepan

rumah Terbanding/Pengugut adalah salah dan keliru karena tidak sesuai

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dengan fakta yang terungkap pada saat persidangan pemeriksaan

setempat.

Bahwa Judex Facti salah dan keliru menilai Bukti Surat : P-2 (Perjanjian

Jalan, tertanggal 23 Mei 1979) sangat jelas menerangkan bahwa pemberian

jalan dari German Siagian (pemilik asal) adalah sepanjang 40, atau 78

meter dengan lebar 1 meter, hal ini menunjukkan bahwa tidak benar gang

GPP sampai/tembus didepan rumah Terbanding/Penggugat, Bukti P-4 dan

Bukti P-10, tidak pernah menyatakan/menyebutkan Gang GPP sepanjang

93 Meter, demikian juga bukti P-14 (Surat Keterangan Tanah/Surat Kepala

Kelurahan Teladan Timur No. 47/SKT/M1983) tidak menunjukkan tanah

disebelah barat an. Alm. P. Siagian (i.c. ayah Terbanding/Penggugat)

berbatas dengan gang GPP, melainkan dengan tanah GPP, hal ini

menunjukan bahwa tidak benar adanya Gang didepan Rumah

Terbanding/Penggugat). sehingga dengan demikian Judex Facti telah salah

dan Keliru menyatakan gang GPP sepanjang 93 Meter sampai/tembus

didepan rumah Terbanding/Penggugat.

Bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan

oleh Judex Facti Pengadilan tingka pertama, sangat terang dan jelas

terbukti bahwa gang GPP tidak sampai di depan rumah

Terbanding/Penggugat. Karena dilokasi yang diakui oleh

Terbanding/Penggugat sebagai jalan gang GPP, ditengah- tengahnya

ditanami pohon mangga yang sudah besar dan dengan perkiraan umur 20

tahun, juga tumbuhan lainnya dan tidak ditemukan aspal beton.

Bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri Medan juga terungkap dengan jelas bahwa batas tanah

terbanding/Penggugat disebelah selatan yang diakui sebagai jalan gang

umum GPP, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada saat

pemeriksaan setempat dapat terlihat jelas bahwa Terbanding/ Penggugat

telah membuat batas tembok permanen setinggi 3 meter, sehingga dengan

demikian fakta dilapangan sangat bertolak belakan dengan pertimbangan

Judex Facti yang menyatakan gang GPP sampai/tembus didepan rumah

Terbanding/Penggugat.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa Pertimbangan Judex facti yang menyatakan tiang listrik beton yang

berdiri dalam tanah P. Siagian (i.c ayah Terbanding/Penggugat) disamping

Gang Gpp sangat keliru, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya

dilapangan. Majelis Hakim Judex Facti tidak cermat dan seolah-olah

mengabaikan bahwa tiang listrik beton tersebut persis berada ditengah-

tengah jalan gang umum yang dinyatakan sebagai gang GPP. Apabila

Majelis Hakim secara cermat memperhatikan fakta tersebut pada saat

persidangan setempat maka tidak sepatutnya lokasi tiang listrik beton berdiri

tersebut dinyatakan sebagai jalan gang.


hukumnya tidak cermat atau kurang mempertimbangkan (onvoldoende

gemotiveerd) tentang keterangan saksi Para Terbanding/Tergugat, yaitu :

Bahwa Judex Facti telah keliru dan dan tidak cermat dalam pertimbangan

halaman 4 garis penghubung ke -6 telah menganggap saksi Alboin Siagian

sebagai cucu dari German Siagian (pemilik tanah asal), karena German

Siagian bukanlah kakek dari saksi Alboin Siagian. Bahwa benar saksi ini

mempunyai marga yang sama dengan German Siagian (pemilik tanah

asal), akan tetapi saksi Alboin Siagian bukanlah cucu dari German Siagian.

Sehingga dengan demikian Saksi Alboin Siagian tidak pernah

mengetahui tentang asal- usul dan histori pemberian jalan dan jual beli

tanah yang dimiliki oleh Pembanding/Tergugat.

Bahwa oleh karena kekeliruan Judex Facti dalam pertimbangan yang

menganggap German Siagian (pemilik tanah asal) adalah Kakek Saksi

Alboin Siagian, dan oleh karena keterangan saksi menyatakan gang GPP

selebar 2 meter panjang 93 meter, sehingga Judex Facti telah keliru pula

menyatakan dalam pertimbangannya bahwa gang GPP berkuran lebar 2

meter pangjang 93 meter dan sampai didepan rumah

Terbanding/.Penggugat, padahal sesungguhnya sudah terbukti pada

persidangan pemeriksaan setempat panjang gang GPP adalah 78 meter

dan terputus didepan rumah pembanding/Tergugat.

4. Bahwa Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Pembanding/Tergugat

melakukan Perbuatan Melawan Hukum menutup Gang GPP yang dilakukan

oleh Pembanding/Tergugat dengan memakai seng berkerangka beroti

sehingga menghalangi Penggugat untuk lewat adalah Salah dan Keliru.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa Judex Facti Pengadilan tingkat pertama telah keliru menyatakan

Pembanding/Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena

Judex Facti tidak cermat melakukan penilaian terhadap bukti-bukti surat.

Bukti-Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan tidak ada yang

menerangkan dan/atau menujukkan bahwa gang GPP sampai dan tembus

didepan rumah Terbanding/Penggugat, selain itu fakta yang terungkap

dipersidangan khususnya pada saat persidangan pemeriksaan setempat

sangat jelas dan terang menunjukkan bahwa gang GPP tidak sampai dan

tidak tembus kedepan rumah Terbanding/Penggugat, melainkan terputus di

depan rumah Pembanding/Tergugat.

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan penutupan gang

GPP, Judex Facti telah keliru menyatakan bahwa adanya seng berkerangka

beroti pada batas tanah milik Tergugat disebelah selatan bukan menutup

gang GPP, karena gang GPP sepanjang 78 meter berada diatas tanah

didepan rumah milik Pembanding/Tergugat. Fungsi Keberadaan seng

berkerangka beroti tersebut adalah sebagai sekat pembatas tanah

Pembanding/Tergugat. Keberadaan seng dimaksud sama fungsinya dengan

tembok beton disebelah selatan tanah milik Terbanding/ Penggugat yaitu

sekat batas tanah.

Judex Facti salah dan keliru menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat

telah menghalangi Terbanding/Penggugat lewat di gang GPP karena seng

berkerangka beroti yang dibuat Penggugat bukan untuk menghalangi

Terbanding/Penggugat melewati gang tersebut, karena fakta sebenarnya di

sebelah timur tanah Terbanding/Penggugat terdapat Gang Inpres yang

dengan sangat mudah dan sangat gampang diakses oleh

Terbanding/Penggugat.

Bahwa dengan demikan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan

tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan “gang GPP tembus sampai kerumah Pengguat, dan oleh sebab itu menutup gang GPP yang dilakukan oleh Tergugat dengan memakai seng berkerangka beroti yang mehalangi Penggugat lewat di gang tersebut adalah perbuatan melawan hukum”, adalah merupakan pertimbangan hukum

yang salah dan keliru serta tidak berdasar hukum sehingga cacat hukum

dan putusan dapat dibatalkan (Vernietigbaar)

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tersebut di atas,

dengan hormat kepada ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan

dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Tergugat dk/Penggugat dr;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 418/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 31 Januari 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Pembanding/dahulu Tergugat dk/Penggugat dr untuk seluruhnya dan menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat dk/Tergugat dr;

2. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan pengadilan

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding / Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan ,

Negeri Medan tanggal 16 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada

Pembanding / Tergugat pada tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa melalui Relaas penyerahan Memori banding tertanggal, 10 Mei 2017 maka waktu pengajuan kontra memori banding masih dalam tenggang waktu yang diberikan secara hukum;

2. Bahwa Terbanding dengan ini menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan olehPembanding dalam memory bandingnya, selanjutnya dengan ini menyatakan Demi Hukum sependapat dengan seluruh pertimbangan hokum serta amar putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 418/Pdt. G/2016/PN. Mdn tanggal 31Januari 2017;

3. Bahwadi dalam dalil-dalil Memori Banding Pembanding/dahulu Tergugat Asal pada Hal. 4 Sampai 9 adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ngada karena sudah jelas objek Perkara adalah Jalan Gang. G.P.P tempat akses satu-satunya jalan kerumah Terbanding sehingga

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Terbanding maupun masyarakat lingkungan gang tersebut tidak bisa lagi keluar masuk gang tersebut seingga akhirnya melalui belakang rumah Terbanding yang sebenarnya tidak layak dijalani/dilalui oleh karena ada parit;

4. BahwaPenutupan jalan gang GPP tanpa hak dan seizin penguasa yang berwenang dengan memakai seng berkerangka broti dan telah dilakukan Pemerintah Setempat dan Kota berulangkali pembongkaran yang diabantu kepolisian karena dimana jelas berdasarkan saksi-saksi menerangkan bahwa gang. GPP tersebut ada aspal beton sampai kedepan rumah Terbanding yang dikuatkan Mantan Lurah objek perkara pada saat terjadi penutupan;

5. Bahwa sehingga dalil tersebut dapat diduga hanya alasan Pembanding saja seakan-akan benarlah juga dalam dalilnya tersebut didalam Memori Bandingnya, padahal telah jelas saksi-saksi Pembanding juga menguatkan Gang. GPP tersebut adalah akses jalan umum sampai kedepan rumah Terbanding, maka oleh sebab itu Pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar membuat pertimbangannya dan sudah selayaknya demi hukum keberatan Pembanding didalam Memori Bandingnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Terbanding / dahulu Penggugat Asal dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding / dahulu Penggugat Asal seluruhnya;

2. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat Asal untuk seluruhnya;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 418/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal, 31 Januari 2017;

4. Menghukum Pemohon Banding/dahulu Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono);

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor : 418/PDT.G/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Pembanding /

Tergugat pada tanggal 15 Maret 2017 dan diberitahukan kepada

Terbanding / Penggugat pada tanggal 14 Maret 2017 dan kepada

Terbanding II / Tergugat II tanggal 09 Maret 2017 , bahwa berkas telah

selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan

Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat

dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acar

persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31

Januari 2017 Nomor: 418//Pdt.G/2016/PN.Mdn, serta surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari

Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding

semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang

termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan

putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan –

keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori

banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu ditinjau lebih lanjut

dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan

landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan

dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam

memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari 2017 Nomor:

418//Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah

dikuatkan;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat tetap

dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam

pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat

pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan

hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Januari

2017 Nomor: 418//Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang dimohonkan banding

tersebut ;

- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 oleh

kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH selaku Ketua Majelis dengan

ERWAN MUNAWAR, SH.MH dan AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum masing-

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 261/PDT/2017/PT.MDN

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada

PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

yang berperkara ;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

Ttd Ttd

1. ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH

Ttd

2. AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI MEDANpt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1510910054_261pdt2017pt_mdn.pdfsekolah tersebut...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDANpt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1510910054_261pdt2017pt_mdn.pdfsekolah tersebut...