PAGE COVER HERE.. -...
Transcript of PAGE COVER HERE.. -...
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat Rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016 sebagai wujud amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LK KPU Kabupaten Probolinggo disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember
2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan
peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
internal dan capaian kinerja.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem
perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan
pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat
dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang
berlaku, sedangkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan
produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah
atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penyusunan LAKIP
berdasarkan siklus anggraan yang berjalan selama 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu
instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif
yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP tersebut bisa dijadikan
bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilakukan oleh Entitas
Akuntabilitas Kinerja SKPD. Oleh karena KPU Kabupaten Probolinggo merupakan Satker
ii
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
hierarkis dari KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Republik Indonesia (KPU-RI) sebagai
induknya, maka, KPU Kabupaten Probolinggo berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK).
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU
Kabupaten Probolinggo sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang
mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik
secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka
disusunlah Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 ini.
LK ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi
dan pencapaian kinerja Sekretarat KPU Kabupaten Probolinggo selama tahun anggaran 2016.
Capaian kinerja tahun 2016 tersebut disandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebagai
tolak ukur sebagai gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeratariat KPU
Kabupaten Probolinggo selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
target kinerja digunakan sebagai Check Point yang memberikan informasi tentang capaian
tersebut dan digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja.
Sekreatariat KPU Kabupaten Probolinggo memiliki komitmen dan terus berupaya agar
pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Probolinggo
Tahun 2016 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan
rencana yang teah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU
Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan
perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU kabupaten Probolingo bisa lebih baik lagi
dimasa mendatang.
Probolinggo, Januari 2017
Ketua
H. MUHAMMAD ZUBAIDI
iii
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………..………………………..ii
DAFTAR ISI …………………………………………..………………………..iv
BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………….……………………….1
A. Latar Belakang
A.1. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………1
A.2. Dasar Hukum ……………………………………………………………...2
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Probolinggo ….........…….…2
C. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Probolinggo …....................................……...7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………………..12
A. Rencana Strategis
1. Visi Organisasi ………………………………………………………….……12
2. Misi Organisasi ……………………………………………………………….12
3. Tujuan ……………………………..........………………………………….13
B. Rencana Kinerja Tahunan ……………….....………………..………………….13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 …...................………………………..………….13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ………………………..………………………...15
A. Pengukuran Capaian Kinerja 2016 …....……………..………………………...15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………………………………………...16
BAB IV. PENUTUP ……………………………………………..………………………..20
Daftar Tabel
Tabel 1. Pembagian divisi dan jabatan dalam divisi …………..............................……....8
Tabel 2. RKT Tahun 2016 ………......................................…..............................……....13
Tabel 3. Sasaran 1 ………….................................................................................……....14
Tabel 4. Sasaran 2 ………….................................................................................……....14
Tabel 5. Sasaran 3 ………….................................................................................……....14
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
Tabel 6. Pengukuran kinerja terhadap perjanjian kinerja ………….........................……....16
Tabel 7. Jumlah pegawai PNS dan Non-PNS …………..............................……............18
Daftar Bagan
Bagan 1. Struktur Orgnasisasi KPU Kabupaten Probolinggo ………..................………..7
Bagan 2. Struktur Orgnasisasi KPU dan Sekretariat ……..............…..................………..10
Bagan 3. Struktur Orgnasisasi Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo ….......………..11
Grafik.
Grafik 1. Perbandingan PNS Organik dari Keseluruhan PNS ……….........................….18
Lampiran – Lampiran
- Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat KPU Kabupaten Probolinggo
( PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 )
- Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo 2017
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen
perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU
RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode
2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
63/Kpts/KPU/Tahun 2015.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan
bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena
itu, KPU Kabupaten Probolinggo berkewajiban melaksanakan program yang telah di
tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam
Renstra 2015-2019.
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban
KPU Kabupaten Probolinggo di tahun anggaran 2016, maka disusunlah Laporan Kinerja
(LK) KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2016, sebagai bagian dari pemenuhan
kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.
A.1. Maksud dan Tujuan
Penyusunan LK KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 ini dimaksudkan
untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU
Kabupaten Probolinggo selama tahun anggaran 2016.
Tujuan dari penyusunan LK KPU Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran
2016 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Probolinggo
selama tahun 2016, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan
program/kerja tahun 2017, sehingga diharapkan program/kerja tahun 2017 lebih
berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
A.2. Dasar Hukum
Penyusunan LK Tahun 2016 KPU Kabupaten Probolinggo mengacu pada
peraturan perundangan, sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Revieu Atas Laporan Kinerja ;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019;
j. Surat Edaran Sekjen KPU RI Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1), Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan
KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi
suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi;
j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota;
m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
dan
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau peraturan perundang undangan
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan
KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU
Provinsi;
i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau peraturan perundang-undangan
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan
bupati meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau
KPU Provinsi;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan
bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU
Provinsi;
f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan
gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan
bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara
dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota,
dan KPU Provinsi;
l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan
bupati/walikota dan mengumumkannya;
m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau
KPU Provinsi;
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPU Kabupaten dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dan Pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon
gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada
KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani
oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota
kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan
perundang-undangan.
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
C. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Probolinggo
Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Probolinggo dibantu oleh
Sekretariat yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil KPU yang disebut pegawai organik
KPU dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang
disebut DPK. Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, KPU
Kabupaten Probolinggo terdiri dari:
1. Sub Bagian Program dan Data
2. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
3. Sub Bagian Hukum
4. Sub Bagian Umum
Seluruh tugas didistribusikan kepada Sub Bagian (Subbag).
Adapun Struktur KPU Kabupaten Probolinggo (atau yang disebut dengan
Komisioner KPU) di Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
STRUKTUR KPU KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2014 - 2019
KETUA
H. MUHAMMAD
SUBAIDI, M.Pd.I
ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA
ANGGOTA
Muhammad Isfak
Yulianto, SE.,MM
Ainol, M.Pd.I Sugeng Harianto,
SE.,MM Erfan Ghazi, S.Pd.I
Bagan 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Probolinggo 2015 - 2019
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
PEMBAGIAN DIVISI DAN JABATAN DALAM DIVISI
KPU KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016
NO DIVISI
JABATAN
DALAM
DIVISI
NAMA
PENANGGUNGJAWAB
DIVISI
1 Umum, Keuangan dan
Logisitik
Ketua Muhammad Zubaidi, M.Pd.I
Wakil Ketua Sugeng Harianto, SE.,MM
2 Teknis
Ketua Muhammad Isfak Yulianto,
SE.,MM
Wakil Ketua Erfan Ghazi, S.Pd.I
3 Perencanaan dan Data
Ketua Sugeng Harianto, SE.,MM
Wakil Ketua Muhammad Isfak Yulianto,
SE.,MM
4 Hukum
Ketua Ainol, M.Pd.I
Wakil Ketua Muhammad Zubaidi, M.Pd.I
5 SDM dan Partisipasi
Masyarakat
Ketua Erfan Ghazi, S.Pd.I
Wakil Ketua Ainol, M.Pd.I
Tabel 1. Pembagian Divisi Dan Jabatan Dalam Divisi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat
KPU Kabupaten Probolinggo, Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh
Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Probolinggo sesuai
Undang Undang nomor 15 tahun 2011. Pasal 68 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota bertugas :
a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. Memberikan dukungan teknis administrative;
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan
Pemilu;
d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 68 Ayat (2) Sekretariat KPU Kabupaten/kota berwenang:
a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan
bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang
ditetapkan oleh KPU;
b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 68 Ayat (3) Sekretariat KPU Kabupaten/kota berkewajiban:
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 68 Ayat (3) Sekretariat KPU Kabupaten/kota berkewajiban:
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 68 Ayat (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
STRUKTUR ORGANISASI KPU DAN SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016
Bagan 2. Struktur Organisasi KPU dan Sekretariat
KETUA KPU Kab. Probolinggo
ANGGOTA KPU Kab.Probolinggo
SEKRETARIS KPU Kabupaten Probolinggo
SUBBAG PROGRAM &
DATA
SUBBAG Teknis Pemilu &
Hupmas
SUBBAG HUKUM
SUBBAG Keuangan, Umum
& Logistik
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
Adapun Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo di Tahun 2016 sebagai
berikut:
Struktur Organisasi Pegawai
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
Keadaan Bulan Desember 2016
Sekretaris KPU
ULFININGTYAS, SH.MM
Kasubbag Program
dan Data
Kasubbag Teknis
Pemilu dan Hupmas Kasubbag Hukum
Kasubbag
Keuangan, Umum
dan Logistik
ANDRI WIDJIANTO,
SE, MM PURNOMO, S.Sos
DODIK BUDIANTO,
S.Sos, M. Si SUDARSO, S.SoS
Staf Pelaksana
Staf Pelaksana
Staf Pelaksana
Staf Pelaksana
1. MUHLISIN,
AMd.Kom
1. QORI MUGHNI
KUMARA, S.Sos
2. Drs. MOH. FATHONI
3. DINNY PUDJIANAH
1. BUTSWATI SANDA
TODING, A.Md
2. DEDI SUGIANTO
1. EFI ANITA
OKTAFIA, A.Md
2. NURMILA DIANA
AVIANA
3. SUPARMO
4. ANDI EFENDI
5. BUDI IWANTORO
6. NUR ALIYAH
7. I MADE SUARSANA
8. KADIR
Bagan 3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi Organisasi
“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dam
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”.
Pernyataam visi tersebut memberikan gambaran mengenai komitmen Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang memperjuangkan kepentingan
nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan
Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dengan visi nasional yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-3 (2015-2019) adalah
menyatakan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri,
professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.
2. Misi Organisasi
Misi merupakan suatu pencapaian visi, adapun Misi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Probolinggo adalah:
2.1.Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang professional.
2.2.Menyusun regulasi dibidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif
dan partisipatif.
2.3.Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk pada pemangku
kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
2.4.Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan
pemilih yang berkelanjutan.
2.5.Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
2.6.Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman
secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara
pemilu.
2.7.Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel
dan aksesabel.
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
3. Tujuan
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam jangka waktu sampai tahun 2016,
yaitu:
3.1. Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang
memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam
menyelenggarakan Pemilu.
3.2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3.3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia.
3.4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
3.5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan
aksesabel.
B. Rencana Kinerja Tahunan
Sebagaimana tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah
ditetapkan Rencana kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagai berikut:
Rencana Kinerja Tahunan 2016
KPU Kabupaten Probolinggo
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3)
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
1 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya
75%
2 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih
0,20%
Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU 60%
2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi
kepegawaian
100%
3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu 3%
4 Opini BPK atas LHP WTP
Sasaran 3 Perbaikan kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi
90%
2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU 86%
Tabel 2. RKT Tahun 2016
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Salam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-
2019 dan RKT Tahun 2016, KPU Kabupaten Probolinggo telah menetapkan Perjanjian
Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada
Tahun 2016 yang dijabarkan sebagai berikut:
i. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya
75%
2 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih
0,20%
Tabel 3. Sasaran 1
ii. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU 60%
2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi
kepegawaian
100%
3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu 3%
4 Opini BPK atas LHP WTP
Tabel 4. Sasaran 2
iii. Perbaikan kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi
90%
2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU 86%
Tabel 5. Sasaran 3
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja 2016
Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hierarkis, Kinerja KPU kabupaten
Probolinggo merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Provinsi Jawa
Timur dan KPU RI. Kinerja KPU Kabupaten Probolinggo merupakan pengejawantahan dari
sasaran strategis, sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan
dalam Renstra KPU Pusat dan Renstra KPU Kabupaten Probolinggo tahun 2015- 2019.
Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu
rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur
dalam PP 29 tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan
penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang
telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian
satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.
Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu
indicator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber data tetapi
merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian,
keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau
oleh suatu pihak saja.Sekretariat sebelumnya telah menetapkan indicator kinerja utama
sebagai tolak ukur keberhasilan Kinerja tahun 2016 melalui target-target dalam Perjanjian
Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara
target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja pada table berikut:
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kab. Probolinggo 2016
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
%
RELISASI
%
CAPAIAN
%
(1) (2) (3) (4) (5)
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
1 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar
dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
75% 64,76% 85%
2 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi
tidak masuk dalam daftar pemilih
0,20% 0,1% 50%
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
%
RELISASI
%
CAPAIAN
%
Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai
organik kesekretariatan KPU
60% 63,16% 105,25%
2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian
pelayanan administrasi kepegawaian
100% 100% 100%
3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap
penyelenggara Pemilu
3% 0,85% 171,65%
4 Opini BPK atas LHP
WTP WDP WDP
Sasaran 3 Perbaikan kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan
dalam penyusunan regulasi
90% 100% 111.11%
2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan
KPU
86% 86% 100%
Tabel 6. Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Berdasarkan tabel capaian tersebut diatas, terlihat bahwa dari 8 indikator kinerja
terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang telah memenuhi target 100% sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan sedangkan sisanya masih belum tercapai.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
KPU Kabupaten Probolinggo secara umum dapat mencapai kinerja sebagaimana telah
ditetapkan pada tahun 2016. Analisis dan evluasi capaian kinerja KPU Kabupaten
Probolinggo pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Probolinggo
melakukan kegiatan-kegiatan berikut :
1. Meningkatkan kedisiplinan pegawainya dengan memberlakukan absensi elektronik
(HandKey).
2. Menjaga serta meningkatkan koordinasi antar komisioner di KPU Kabupaten
Probolinggo, antara komisiner dengan sekretariat, serta meningkatkan koordinasi
didalam internal sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo. Salah satu caranya dengan
melakukan rapat rutin tiap minggu. Rapat pleno KPU setiap hari senin dan Rapat staf
setiap hari selasa.
3. Penigkatan sarana website dan mengundang narasumber kegiatan “Media Ghatering”
dari media cetak. Pendidikan jurnalistik dapat meningkatkan kualitas SDM pegawai
dalam memberikan pemberitaan dalam media website dan informasi publik dalam PPID.
4. Meningkatkan sarana PPID.
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
Untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Probolinggo
melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Mengadakan kegaiatan Focus Group Discussion (FGD) atau yang disebut Kelompok
Dsikusi Terarah, kegiatan ini mengupas tentang Pemutakhiran daftar pemilih
berkelanjutan tahun 2016 yang diikuti oleh beberapa stakeholer terkait data pemilih,
antara lain:
b. Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo
c. Dinas Sosial
d. Kemenag
e. Lapas
f. Pores/Polresta
g. Kodim
h. Parpol
i. Camat
j. Dan unsur lainnya
Tindak lanjut dari kegiatan tersebut antara lain yaitu updating data pemilih
dengan menambahkan Data Purnawirawan TNI/Polri yang masa jabatannya /
pensiun hingga akhir Juni 2018, kemudian menjadi pemilih untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati yang akan diselenggarakan pada Juni 2018
2. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah setara SMU/SMK dengan menjadi pembina
upacara;
3. Melakukan program kelas pemilu, kelas pemilu dengan cara menjadi narasumber
kegiatan sosialisasi oleh kelompok pemilih pemula atau dengan mengundang peserta
dari sekolah ke kantor KPU Kabupaten Probolinggo dan melakukan sosialisasi;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dispendukcapil secara berkelanjutan.
Untuk meningkatkan kapasitas atau jumlah personil di Komisi Pemilihan Umum,
terutama untuk meningkatkan jumlah PNS Organik, KPU Kabupaten Probolinggo telah
mengupayakan dengan beberapa cara, salah satunya dengan mengikutsertakan PNS DPK
untuk mengikuti ujian Test Alih Status dari PNS DPK menjadi PNS KPU yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilhan Umum Provinsi Jawa Timur. Adapun yang telah
mengajukan tes alih status sebanyak 3 (tiga) orang dari 6 (tujuh) orang PNS DPK, saat ini
masih menunggu hasil pengumuman dari KPU.
KPU Kabupaten Probolinggo ingin memiliki SDM aparatur kesekretariatan yang
handal dan profesional, karenanya KPU Kabupaten Probolinggo menghendaki beberpa
Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
pegawainya dari DPK untuk mengikuti tes alih status yang diselenggarakan oleh KPU. Saat
ini jumlah pegawai di KPU Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS
Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo 2016
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH PEGAWAI
JUMLAH
DPK PNS
KPU
NON PNS
DPK ORGANIK
KABUPATEN
PROBOLINGGO 7 12 1 8 28
Tabel 7. Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS
Untuk melihat jumlah pegawai PNS Organik tahun 2016, dapat kita bandingakan dari
jumlah PNS Organik dengan keseluruhan jumlah PNS yang kemudian dapat dilihat pada
grafik berikut:
Grafik Perbandingan PNS Organik dan PNS DPK
KPU Kabupaten Probolinggo
Grafik 1. Perbandingan PNS Organik dari keseluruhan PNS.
Untuk indikator prosentase terpenuhinya jumlah pegawai PNS organik, keadaan
pegawai per-desember 2016 dapat disimpulkan bahwa telah terpenuhinya realisasi 63,16%
dari target 60%, atau memenuhi capaian sebanayak 105,25%
Untuk mengukur persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi
kepegawaian, dapat dilihat dari kelengkapan administrasi sarana dan prasarana kantor. Pada
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
tahun 2016 KPU Kabupaten Probolinggo telah melakukan pengadaan 2 (dua) buah filling
cabinet, 1 (satu) buat perangkat PC, Perangkat Kabeling dan jaringan Internet kantor.
Tetntunya dengan bertambahnya sarana tersebut dapat mengoptimalkan kecepatan SDM
yang ada.
Salah satu tolak ukur pelayanan administrasi kepegawaian adalah dengan
terstrukturnya organisasi kesekretariatan dan KPU Kabupaten Probolinggo, setiap Subbag
telah memiliki ruangan tersendiri sesuai dengan harapan Komisi Pemilihan Umum,
walaupun demikian kantor KPU Kabupaten Probolinggo masih merupakan pinjam pakai
dari Pemda Kabupaten Probolinggo. Untuk pelayanan administrasi kepegawaian dikelola
oleh Staf yang menangani khusus kebepawaian dibawah kasubag umum.
Salah satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan PNS dan komisioner, KPU
Kabupaten Probolinggo telah memberlakukan absensi elektronik (mesin Handkey)
pengadaan tahun 2014 dan operasinal absensinya terus diberlakukan pada saat ini kepada
semua pegawai. Cara ini juga sangat efektif untuk meningkatkan kedisiplinan dan
pencegahan pelanggaran kode etik.
Untuk dapat menyediakan dokumen dan informasi hukum, pada tahun 2016 KPU
kabupaten Probolinggo telah melakukan kegaitan sebagai berikut :
1. Digitalisasi arsip pemilu dan dokumen lainnya seperti Surat Keputusan, dan dookumen
Berita Acara dan Produk Hukum lainnya.
2. Menyedikan produk hukum yang dapat diakses publik tersedia dalam website.
3. Menyiapkan draft produk hukum yang akan digunakan dalam pemilihan bupati dan
wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada juni 2018.
4. Melakukan koordinasi ke Kodim, Polres dan Polresta serta dengan Beberapa Instansi
lainnya di Kabupaten Probolinggo.
Sasaran 3 Perbaikan kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU
Laporan Kinerja Tahun 2016. KPU Kab.Probolinggo
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 merupakan wujud
akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugasnya. Sebagai
instansi pemerintah khususnya yang bergerak dibidang penyelenggaraan pemilihan umum yang
merupakan sarana demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam
UUD 1945 dan untuk mewujudkan proses ketatanegaraan yang baik maka Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu kewajibannya perlu menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan adanya Laporan Kinerja tahunan ini, maka diharapkan seluruh kegiatan yang
dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dapa berjalan secara baik,
sistematis dan lancar. Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja tahunan ini dapat menjadi
acuan bagi pengelolaan keuangan dan administrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo untuk menjalankan setiap kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan
persiapan yang maksimal serta tidak tumpang tindih dan dapat tercapai sesuai dengan target yang
diinginkan.
Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 dapat
disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Jenderal KPU dan pihak lain yang berkepentingan
untuk dijadikan bahan evaluasi. Laporan Kinerja tahunan ini juga diharapkan nantinya dapat
menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya, sehingga semua
rencana program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dapat terealisasi dengan baik.