LAPORAN KINERJA KPU KOTA CIMAHI TAHUNkota-cimahi.kpu.go.id/download-file-pengumuman/LAKIP KPU...
Transcript of LAPORAN KINERJA KPU KOTA CIMAHI TAHUNkota-cimahi.kpu.go.id/download-file-pengumuman/LAKIP KPU...
LAPORAN KINERJA
KPU KOTA CIMAHI
TAHUN 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI Jl. Pesantren-TTUC No. 108
Cimahi
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016
Hal - i -
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji serta rasa syukur dipanjatkan ke hadlirat
Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada
kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2016
dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan
Umum 2015 - 2019.
LKj KPU Kota Cimahi Tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara periodik yang berisi informasi
mengenai kinerja KPU untuk mencapai visi dan misi dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan
yang bersih (Clean Government), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan
dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai
visi dan misi KPU.
Penyusunan LKj KPU Kota Cimahi Tahun 2016 berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKj
KPU Kota Cimahi Tahun 2016 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai
dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi
pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka
mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud
komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kota
Cimahi dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab
serta kewenangan yang dimiliki.
Diharapkan dengan adanya LKj KPU Kota Cimahi Tahun 2016 ini
terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja KPU Kota
Cimahi di masa yang akan datang sehingga semakin mampu
memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan
demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan
lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016
Hal - ii -
Kami menyadari LKj KPU Kota Cimahi Tahun 2016 ini belum secara
lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu masukan dan saran
perbaikan dari lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami
harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan
datang.
Harapan kami, LKj KPU Kota Cimahi Tahun 2016 ini dapat
memberikan masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja
KPU Kota Cimahi ke depan guna mewujudkan visi KPU Kota Cimahi
sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan
JURDIL dalam rangka Mendukung Kota Cimahi Maju dan Sejahtera.
Bandung, Januari 2017
KPU KOTA CIMAHI
Ketua,
HANDI DANANJAYA, S.H.
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016
Hal - iii -
RINGKASAN EKSEKUTIF
Secara singkat Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Cimahi Tahun
2016 memuat gambaran sasaran strategis yang dilaksanakan selama
Tahun 2017 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran
KPU Kota Cimahi yang dituangkan dalam Renstra KPU Kota Cimahi
tahun 2015 - 2019. Penyusunan LKj ini sebagai kewajiban dalam upaya
untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap
kinerja KPU Kota Cimahi yang telah dilakukan selama tahun 2016.
Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kota Cimahi yaitu:
“Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan
JURDIL dalam rangka Mendukung Kota Cimahi Maju dan Sejahtera”, maka
selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:
1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan
penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian,
progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemlu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partsipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode
etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, serta aksesabel.
Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016
Hal - iv -
kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan KPU Kota Cimahi selama Tahun 2016 pada prinsipnya
sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kota Cimahi.
Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran,
dan hasil sebagai manifestasi dari pecapaian kinerja dapat dikatakan
berhasil dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja
sebagai berikut:
Dalam pencapaian sasaran KPU Kota Cimahi berusaha
melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara internal
dan eksternal termasuk dengan stakeholders sehingga dapat
memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan.
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
100% 100% 100%
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Cimahi.
100% 100% 100%
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang melaksanakan persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik.
100% 100% 100%
Persentase Penyelenggara persiapan tahapan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan.
0% 0% 100%
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100% 100% 100%
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016
Hal - v -
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ....................................................................................................... i
Ringkasan Eksekutif ............................................................................................ iii
Daftar Isi ................................................................................................................. vi
I Pendahuluan ..................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................................. 1
B. Penjelasan Umum Organisasi ..................................................................... 2
C. Aspek Strategis Organisasi ......................................................................... 14
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ...................................................... 14
E. Sistematika ..................................................................................................... 15
II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................... 17
A. Sasaran RPJMN 2015 -2016 ......................................................................... 17
B. Rencana Kinerja Tahun 2016 ....................................................................... 21
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ..................................................... 22
III Akuntabilitas Kinerja ................................................................................. 24
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 24
1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2016
..................................................................................................................... 27
2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan
Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .................. 29
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .............................. 30
4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja ........................................... 31
B. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 32
IV Penutup ............................................................................................................ 35
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016
Hal - vi -
LAMPIRAN
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Pengukuran Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 1 -
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai
fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat,
serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.
Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Cimahi sebagai bagian
hierarkis dari KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan
anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya
mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat
dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).
LKj KPU Kota Cimahi Tahun 2016 juga sebagai wujud
pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai
bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di
masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
BAB I
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 2 -
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekns Perjanjian, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga
dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya
atas pelaksanaan APBN dan APBD.
LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU
Kota Cimahi selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja Tahun 2016
diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolak ukur
dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Cimahi
selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target
kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke
depan.
B. Penjelasan Umum Organisasi
Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Struktur Organisasi KPU Kota Cimahi sesuai Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6)
menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya
disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
melaksanakan pemilu, dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan
bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya pada
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 3 -
pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU
dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6
disebutkan:
(1) Jumlah anggota:
a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri
atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;
(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan
oleh anggota;
(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mempunyai hak suara yang sama;
(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%
(tiga puluh persen);
(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5
(lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah
diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Tugas Pokok
Pasal 9 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, wewenang, dan
kewajiban adalah Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 4 -
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat
waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil
dan setara.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai
berikut:
Pasal 9
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:
1. Tugas dan wewenang KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraan
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan
jadwal di Kota Cimahi;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Cimahi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan
oleh PPK, PPS, dan PPS dalam wilayah kerjanya;
e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan
Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Cimahi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK
dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 5 -
rekapitulasi suara;
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi di Kota Cimahi berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi
penghitungan suaradi PPK;
i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Kota Cimahi, dan KPU Provinsi Jawa
Barat;
j. Menerbitkan keputusan KPU Kota Cimahi untuk mengesahkan
hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Cimahi dan mengumumkannya;
k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Cimahi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap
daerah pemilihan di Kota Cimahi dan membuat berita acaranya;
l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kota Cimahi;
m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Cimahi
dan pegawai sekretariat KPU Kota Cimahi yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota
Cimahi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Cimahi
kepada masyarakat;
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 6 -
o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraa
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliput:
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di Kota Cimahi;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Cimahi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan
oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan
Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden di Kota Cimahi berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwas Kota Cimahi, dan KPU Provinsi Jawa
Barat;
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 7 -
i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota
Cimahi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
Pemilu;
j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Cimahi,
dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Cimahi yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota
Cimahi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Cimahi kepada
masyarakat;
l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. Tugas dan wewenang KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraan
Pemilihan Walikota meliputi:
a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Walikota;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Cimahi, PPK, PPS,
dan KPPS dalam pemilihan Walikota dengan memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman
dari KPU dan /atau KPU Provinsi;
d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 8 -
e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
pemilhan Walikota;
g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu terakhir dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih;
h. Menetapkan calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara pemilihan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
pesertapemilihan, Panwaslu Kota Cimahi dan KPU Provinsi Jawa
Barat;
k. Menerbitkan keputusan KPU Kota Cimahi untuk mengesahkan
hasil pemilihan Walikota dan mengumumkannya;
l. Mengumummkan calon Walikota terpilih dan dibuatkan berita
acaranya;
m. Melaporkan hasil pemilihan Walikota kepada KPU melalui KPU
Provinsi;
n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota
Cimahi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
pemilihan;
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 9 -
o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Cimahi,
dan pegawai sekretariat KPU Kota Cimahi yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kota Cimahi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Walikota
dan/atau yangberkaitan dengan tugas KPU Kota Cimahi kepada
masyarakat;
q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
pemilihan Walikota;
r. Menyampaikan hasil pemilihan Walikota kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Menteri Dalam
Negeri, Walikota Cimahi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Cimahi; dan
s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
4. Selain itu, KPU Kota Cimahi dalam Pemilu Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan
tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan
wakil presiden, calon gubernur dan Walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 10 -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip oleh
KPU Kota Cimahi dan lembaga kearsipan kota berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Cimahi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta
menyampaikan tembusannya kepadaBawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Cimahi
dan ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Cimahi;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah
rekapitulasi di Tingkat Kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi
dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
Menurut Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (5) disebutkan:
“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang penyelenggarakan
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan
Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih
gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”.
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 11 -
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Uraian
Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara
Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat
kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.
4. Sumber Daya Manusia
KPU Kota Cimahi di dukung oleh 26 orang pegawai yang
terdiri dari 21 orang PNS dan 5 orang tenaga pendukung. Dari 26
personil PNS, 18 orang diantaranya adalah pegawai organik KPU dan
3 orang dari Pemerintah Kota Cimahi.
Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 12 -
Klasifikasi Pegawai KPU Kota Cimahi Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan, Pangkat, dan Golongan
5. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008, susunan organisasi sekretariat KPU Kota Cimahi terdiri atas :
1. Subbagian Program dan Data
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
2. Subbagian Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
PERSONIL PENDIDIKAN PANGKAT
PNS 21 S2 1 IV/e 0
HONORER 5 S1 17 IV/d 0
JUMLAH 26 D3 3 IV/c 0
D1 0 IV/b 1
SLTA 5 IV/a 0
SLTP 0 III/d 1
SD 0 III/c 3
JUMLAH 26 III/b 12
III/a 1
II/d 3
II/c 0
II/b 0
II/a 0
I/d 0
I/c 0
I/b 0
I/a 0
JUMLAH 21
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 13 -
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Cimahi, pengisian anggota DPRD Kota Cimahi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kota Cimahi, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga,perlengkapan, keamanan dalam, tata us usaha, pengadaan logistik, distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.
5. Struktur Organisasi
Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Cimahi :
Sekretaris
Dra. Yulia Fitri Mulyati
Kasubag Program dan Data
Tommy Sopijan S
Kasubag Teknis dan
Hupmas
Sudrajat Mulyana, S.Sos
Kasubag Umum,
Keuangan dan Logistik
Vivid Firmawan, SH
Kasubag Hukum
Supriatna Sumarya, SH
1. Agus Kurnianto
2. Devi Yuni Astuti
3. Sri Rahayu Sundayani
4. Ani Suhaeni
5. Brevo Yant Hadiansyah
6. Nurul Eka Sukma
7. Diah Fakhmawati
8. Indrayana
1. Waluyo
2. Sanatha Perguna
3. Danajaya
Puspaningrat
1. Winda Winarni
2. Fidalina
3. Risad Bachtiar
1. Rahmat Hidayat
2. Wina Winiarti
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 14 -
C. Aspek Strategis Organisasi
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan
Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas,
wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum
telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk
periode 2015 - 2019.
Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-
2019 adalah:
1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.
Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi,
misi, tujuan, dan sasaran strategis, pada tahun 2015 - 2019 KPU menyiapkan
program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh
seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah
sebagai berikut:
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah
meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan
dalam program tersebut adalah:
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 15 -
1) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi;
2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta
terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum;
3) Terselenggaranya dukungan operasional dan
pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi
Pemilihan Umum seluruh Indonesia;
4) Terse lenggaranya pembinaan sumber daya manusia ,
pe layanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan
Setjen Komisi Pemilihan Umum;
5) Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan penggantian
antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
6) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:
1) Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA
KL;
2) Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan
lembaga lain;
3) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel
dan tepat waktu;
4) Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model
dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi
Pemilihan Umum;
5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di
Kota Cimahi;
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 16 -
6) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit
dan terukur;
7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan
Umum;
8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan
Umum;
9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi
pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan
Umum;
10) Persentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik
Pemilihan Umum;
11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana
Pemilihan Umum;
12) Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan;
13) Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan
perkantoran.
14) Persentase pengadaan menggunakan e-procurement;
15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan
dengan system berbasis TIK;
16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM,
dan kesejahteraan pegawai;
17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM;
18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai;
19) Persentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM;
21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu
(PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif;
23) Persentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi;
24) Persentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan
tata kerja ) yang proporsional, efektif dan efesien;
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 17 -
25) Persentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses
bisnis yang lebih sederhana;
26) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan
keuangan;
27) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan
Umum;
28) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai;
29) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi
pelaksanaan pengawasan regular;
30) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan
pengawasan khusus;
31) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi
tindak lanjut;
32) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review
laporan keuangan;
33) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan
penyusunan LKj;
34) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin;
35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi
LKj;
36) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan
operasional Pemilihan Umum;
42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan
atas kebenaran laporan;
43) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang
efektif;
44) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
45) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang
disampaikan ke masyarakat;
46) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik;
47) Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 18 -
mendapat penilaian baik;
48) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur;
52) Persentase penerapan SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK,
Rencana Aksi, LKj, dan lain-lain).
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya
sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum.
Dari program ini diharapkan dapat memadainya sarana dan
prasarana operasionalisasi bagi aparatur di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Cimahi.
Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah
tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Komisi
Pemilihan Umum Kota Cimahi.
Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian program tersebut:
1) Persentase akumulasi kemajuan pembangunan gedung Komisi
Pemilihan Umum, pengadaan meubelair dan belanja modal.
2) Persentase akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi
gedung Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, pengadaan
meubelair dan belanja modal.
3) Persentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana,
kendaraan operasional, dan belanja modal.
Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 KPU Kota Cimahi adalah sebagai
berikut:
1) Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
2) Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan ;
3) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan
anggaran;
4) Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 19 -
keuangan;
5) Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi
pengelolaan logistik;
6) Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat ;
7) Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu
yang tertib, efektif, dan efisien;
8) Tersedianya dokumen data dan informasi kepemiluan ;
9) Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana
teknologi informasi;
10) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang
konkrit dan terukur;
11) Meningkatnya tingkat ketepatan tertib administrasi dan
pengelolaan SDM;
12) Tersedianya Dokumen kepegawaian;
13) Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan
elektronik sistem kearsipan di KPU Kota Cimahi;
14) Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) ;
15) Meningkatnya layanan personil dalam penerapan elektronik
sistem kearsipan;
16) Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan
penilaian arsip;
17) Meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran ;
18) Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP;
19) Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan;
20) Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan
penyelesaian sengketa hukum;
21) Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan
pemilihan umum;
22) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cimahi;
23) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 20 -
mimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada ;
24) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
pembentukan PPID;
25) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam layanan
pusat pendidikan pemilih;
26) Tersedianya laporan informasi dan publikasi serta
sosialisasi pemilu dan pemilukada;
27) Meningkatnya efektivitas dukungan operasional kebutuhan
sarana dan prasarana kerja yang baik .
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Adapun dalam proses perjalanannya, KPU Kota Cimahi menghadapi
beberapa permasalahan utama (strategic issued), yaitu:
1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat
menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga
banyak melakukan revisi DIPA dan POK, yang mengakibatkan
terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
E. Sistematika
Sistematika penulisan LKIP KPU Kota Cimahi adalah sebagai
berikut:
PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud
dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok, dan fungsi, serta
sistematika penulisan laporan.
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 21 -
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK.
Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program
dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam
rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara
sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif
yang akan diambil.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja KPU Kota Cimahi serta strategi pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
LAMPIRAN:
1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 22 -
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
TAHUN 2016
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019
Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015 - 2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan
kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai
dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan
Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan
kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.
Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU
telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015
tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019. Dalam peraturan tersebut,
KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam
menyelenggarakan pemilu, yaitu: “KPU menjadi penyelenggara pemilihan
umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya
pemilu yang luber dan jurdil”.
Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi
dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun
waktu 2015 - 2019. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:
8. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan
penyelenggara pemilu yang profesional;
9. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian,
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 23 -
progresif, dan partisipatif;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan pemlu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
11. Meningkatkan partsipasi dan kualitas pemlih melalui sosialisasi
dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
12. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
13. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan
memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif
khususnya mengenai kode etk penyelenggara pemilu;
14. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesabel.
Adapun visi KPU Kota Cimahi sebagai berikut:
“Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan
JURDIL’’
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta
menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi
lembaga, maka KPU Kota Cimahi menetapkan misi sebagai berikut:
1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 24 -
transparan, akuntabel, serta aksesable.
Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang
tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kota Cimahi yang
memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan
fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan
pelaksanaan demokrasi.
Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang
tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015 - 2019) menyiratkan akan arti
pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional,
mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.
Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi
tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional
berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran
atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan
diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kota Cimahi dapat secara tepat
mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi
visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke
depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki.
Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun
tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik
rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan
konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan
jujur serta adil.
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 25 -
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam
pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur,
sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan
melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta
kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana
Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber
daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.
B. Rencana Kinerja Tahun 2016
KPU Kota Cimahidalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada
Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak
dicapai pada tahun 2016 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun
2015 – 2019. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2016 KPU Kota
Cimahimerumuskan IKU tahun 2016 sebagai berikut:
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA KETERANGAN
1. Meningkatnya
penyelenggaraan
Pemilihan yang
demokratis.
Persentase Komisi
Pemilihan Umum Kota
Cimahi dalam
menyelenggarakan
persiapan tahapan
Pemilihan sesuai dengan
jadwal dan ketentuan
yang berlaku.
Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi dalam
menyelenggarakan
Pemilihan sesuai dengan
tahapan dan jadwal
Persentase Pemutakhiran
Data Pemilih melalui
sinergitas dan
sinkronisasi dengan
Disdukcapil di Kota
Cimahi.
KPU Kota Cimahi yang
melaksanakan
Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan melalui
sinergitas dan sinkronisasi
dengan Disdukcapil.
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 26 -
2. Terlaksananya
Pemilihan yang
Aman, Damai,
Jujur, dan Adil.
Persentase Komisi
Pemilihan Umum Kota
Cimahi dalam
melaksanakan persiapan
tahapan Pemilihan tanpa
konflik.
Persentase dari Komisi
Pemilihan Umum Kota
Cimahi dalam
menyelenggarakan
persiapan tahapan
Pemilihan tanpa terjadi
pengrusakan,
penghilangan, dan
penguasaan terhadap aset
negara akibat dari
kerusuhan massa.
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut:
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016
KPU Kota Cimahidalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada
Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak
dicapai pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun
kedua dari periode Renstra 2015 - 2019.
Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja KPU Kota CimahiTahun
2016 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Cimahi.
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam melaksanakan persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik.
Persentase Penyelenggara persiapan tahapan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan.
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 27 -
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
100%
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Cimahi.
100%
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam melaksanakan persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik.
100%
Persentase Penyelenggara persiapan tahapan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan..
0%
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100%
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 28 -
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan
dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui
sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data
internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan
kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan,
semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal ,
digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota
Cimahi.
Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kota Cimahi tahun
2016, yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2016 indikator input ini
diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari
APBN dan APBD. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa
fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan
bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah
orang, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan
ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah
segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan
pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan
angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak
BAB III
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 29 -
(impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran,
karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan
pengukurannya.
Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan
menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan.
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator
kinerja yang berorientasi pada output atau outcome
kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan
dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran
kegiatan.
Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun
2016 dengan 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja dapat dijelaskan
melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.
PENGUKURAN KINERJA TERHADAP IKU TAHUN 2016
KPU KOTA CIMAHI
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
100% 100% 100%
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Cimahi.
100% 100% 100%
2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik.
100% 100% 100%
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 30 -
Persentase Penyelenggara persiapan tahapan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan.
0% 0% 100%
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100% 100% 100%
KPU Kota Cimahi secara umum dapat mencapai target kinerja
sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016.
Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Cimahi pada tahun 2016
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2016
1) Sasaran strategis mengenai meningkatnya penyelenggaraan pemilihan
yang demokratis dapat diukur dengan indokator kinerja:
a) Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam
menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan sesuai dengan
jadwal dan ketentuan yang berlaku mencapai 100% sesuai dengan
target yang ditetapkan.
Hal ini dapat disampaikan bahwa Kota Cimahi hingga akhir
Desember 2016 dapat menyelenggarakan persiapan tahapan
pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
b) Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Cimahi mencapai 100%
sesuai dengan target yang ditetapkan.
2) Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil dapat
diukur dengan indikator kinerja:
a) Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam
persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik mencapai 100% sesuai
dengan target yang ditetapkan.
Hal ini dapat disampaikan bahwa Kota Cimahi hingga akhir
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 31 -
Desember 2016 dapat menyelenggarakan persiapan tahapan
pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
b) Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Cimahi mencapai 100%
sesuai dengan target yang ditetapkan.
c) Persentase Sengketa Hukum dalam masa persiapan tahapan
Pemilihan yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota
Cimahi.
Hal ini dapat disampaikan, bahwa KPU Kota Cimahi hingga akhir
Desember 2016 tidak terdapat sengketa hukum dalam masa
persiapan tahapan pemilihan.
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja
persentase penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis,
pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, dan peningkatan kapasitas
lembaga penyelenggara pemilihan dapat dikatakan sebagai upaya
maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan
dalam penetapan kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016.
2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab
keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU
Kota Cimahi yaitu:
a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja persentase
penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis,
pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, dan peningkatan kapasitas
lembaga penyelenggara pemilihan dikarenakan adanya permasalahan-
permasalahan yang terjadi.
b. Penyebab hambatan, diantaranya adanya beberapa kegiatan di unit
kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem
informasi bersama antara KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi dan
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 32 -
masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi,
misi, dan tujuan program kerja KPU Kota Cimahi yang telah ditetapkan
bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan
tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur
dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai
fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran
politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya
cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal baik di
dalam Unit Kerja KPU Kota Cimahi maupun antar Unit Kerja-Unit
Kerja KPU di Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur
pejabat maupun pelaksana dalam upaya peningkatan kapasitas
penyelenggara pemilu, batuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan
bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan
pemilu.
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia,
KPU Kota Cimahi telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik
sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU dari unsur organik
dan yang diperbantukan.
Pemanfataatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris, dan sarana
lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan
yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara
pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental,
disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan
untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing
4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja
Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja
melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja
bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 33 -
Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang
keberhasilan pencapaian penetapan kinerja, yaitu: (1) penyusunan laporan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi,
pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia; (3) serta bimbingan
teknis penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun
2017. Ketiga kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian
kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan
manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,
anggaran, dan kinerja KPU Kota Cimahi dalam tahun 2016. Hal ini
dibuktikan dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen SAKIP yang
terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2016, dan LKj
tahun 2016 KPU Kota Cimahi. Begitu juga dalam penataan organisasi,
pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia; dan bimbingan teknis
penyelenggara pemilihan 2017 tentunya sangat baik dalam peningkatan
kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.
Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi
kendala pencapaian penetapan kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia
di lingkungan KPU Kota Cimahi belum optimal, sehingga mengakibatkan
tidak maksimalnya pencapaian kinerja.
B. Akuntabilitas Keuangan
Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kota CimahiTahun 2016, pagu
anggaran KPU Kota Cimahi sebesar Rp 37.729.644.000,- (tiga puluh tujuh
milyar tujuh ratus dua puluh sebilan juta enam ratus empat puluh empat ribu
rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari Rp 3.219.195.200,- (tiga milyar dua
ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
dana APBN, dan Rp 34.510.448.800,- (tiga puluh empat milyar rupiah lima ratus
sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dana
hibah APBD.
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 34 -
Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara
baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen
anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan
dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA KPU Kota Cimahi
tahun 2016 terdiri atas revisi SP-RKAKL, revisi DIPA dan revisi POK total
sebanyak 8 (delapan) kali.
Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir
semester II tahun 2016 (31 Desember 2016) sebesar Rp 3.118.756.310,- (tiga
milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus
sepuluh rupiah) atau sebesar 96,88% (sembilan puluh tujuh koma sembilan
puluh sembilan persen), dengan rincian per program sebagai berikut:
Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD Per Program
KPU Kota CimahiTahun 2016
No Program Alokasi
(Rp.)
Realisasi s.d 31 Desember 2014
(Rp.)
%
1.
076.01.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
2.969.637.000,-
2.907.113.422,-
97,89
2. 076.01.06 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
249.558.200,-
164.008.850,-
69,32
3. 076.01.06 (APBD) Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Negeri berkaitan dengan efektivitas dukungan operasional kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang baik
34.510.448.800,-
7.077.329.233,-
20,51
T o t a l 37.729.644.000,- 10.148.451.505,- 26,90
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 35 -
Selanjutnya gambaran anggaran dan reallisasi APBN KPU Kota
CimahiTahun 2016 adalah sebagai berikut:
Anggaran dan Realisasi APBN dan APBD
KPU Kota CimahiTahun 2016
Berdasarkan data di atas, penyerapan anggaran KPU Kota
Cimahi secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang, dan
modal APBN dan APBD mencapai 96,88% (sembilan puluh tujuh koma
sembilan puluh sembilan persen) pada Tahun Anggaran 2016. Hal ini
membuktikan bahwa realisasi penyerapan anggaran KPU Kota Cimahi
telah melampaui target penyerapan anggaran tahun 2016 secara
nasional sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Realisasi
(Rp) (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5
No. BELANJA 37.729.644.000 10.148.451.505 27.581.192.495 26.90
A. APBN 5.778.142.000 5.562.535.682 215.606.318 96,88
1. Belanja Pegawai 2.412.829.000 2.405.264.890 7.564.110 99.69
2. Belanja Barang/ Jasa
670.685.200 538.713.882 131.971.318 80,32
3. Belanja Modal 135.681.000 127.143.500 1.429.500 98,26
B. APBD 34.510.448.800 7.077.329.233 27.433.119.567 20,51
1. Belanja Pegawai - - - 0
2. Belanja Barang/ Jasa
34.510.448.800,- 7.077.329.233,- 27.433.119.567,- 20,51
3. Belanja Modal - - - 0
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 36 -
PENUTUP
Pemaparan Laporan Kinerja LKj KPU Kota Cimahi Tahun 2016
sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan,
pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka
pencapaian visi dan misi KPU Kota Cimahiselama tahun anggaran 2016
sesuai Renstra KPU Tahun 2015 - 2019.
1. Sasaran strategis mengenai meningkatnya penyelenggaraan pemilihan
yang demokratis dapat diukur dengan indokator kinerja:
a) Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam
menyelenggarakan persiapan tahapan Pemilihan sesuai dengan jadwal
dan ketentuan yang berlaku mencapai 100% sesuai dengan target yang
ditetapkan.
b) Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan
sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Cimahi mencapai 100%
sesuai dengan target yang ditetapkan..
2) Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil dapat
diukur dengan indikator kinerja:
a) Persentase Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam
melaksanakan persiapan tahapan Pemilihan tanpa konflik mencapai
100% sesuai dengan target yang ditetapkan.
b) Persentase Penyelenggara persiapan tahapan Pemilihan yang terbukti
melakukan Pelanggaran Pemilihan mencapai 0% sesuai dengan target
yang ditetapkan..
3) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan dapat
diukur dengan indikator kinerja.
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, KPU Kota Cimahi mendapatkan nilai akuntabilitas
BAB IV
Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2016 Hal - 37 -
kinerja dengan kategori CC atau sebesar 56,58 {Cukup (Memadai),
Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, perlu banyak
perbaikan tidak mendasar}.
Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian
target indikator kinerja KPU Kota Cimahi mendapatkan alokasi dana dari
APBN dan APBD untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 37.729.644.000,-
(tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat
puluh empat ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp
10.148.451.505,- (sepuluh milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus
lima puluh satu ribu lima ratus lima rupiah) atau sebesar 26,90% (dua puluh
enam koma sembilan puluh persen).
Selanjutnya LKj KPU Kota Cimahi tahun 2016 ini diharapkan dapat
meningkatan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU
Kota Cimahi di masa yang akan datang.