OUTLINE - kotabogor.go.idkotabogor.go.id/.../Bahan_Sosialisasi_Keuangan_12102017_(6).pdf · 1...
Transcript of OUTLINE - kotabogor.go.idkotabogor.go.id/.../Bahan_Sosialisasi_Keuangan_12102017_(6).pdf · 1...
OUTLINE ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
DEFINISI DAN LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM
SKP, FORMASI, KONVERSI ANGKA KREDIT
DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI
JENJANG, KRITERIA, TUGAS DAN FUNGSI JAFUNG
COMPARATIVE ADVANTAGES
POLA KARIR, PENGANGKATAN AKPD, BATAS USIA PENSIUN
TUNJANGAN JABATAN
1. Melaksanakan Amanat UU ASN mengembangkan jabatan
fungsional tertentu dan agar pegawai Kementerian
Keuangan tidak hanya fokuspada jalur karier di jabatan
struktural;
2. Menjawab tantangan dan permasalahan terkait
kompleksitas pengelolaankeuangan daerah sehingga
dibutuhkan keahlian tertentuuntuk meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan daerah.
LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM
1
PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 42 TAHUN 2014TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
2
PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 74/PMK.07/2015 DAN NOMOR 17 TAHUN 2015 DAN PMK NOMOR 96/PMK.07/2015TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAFUNG AKPD
3
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.07/ 2015TENTANG STANDAR KOMPETENSI JAFUNG AKPD
4
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1256/KMK.01/2015TENTANG PENETAPAN UNIT PEMBINA INTERNAL JAFUNG AKPD
5
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/KM.1/2016TENTANG URAIAN JAFUNG AKPD LINGKUNGAN DJPK
6
PERATURAN DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR PER-8/PK/2016TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN AKPD DI LINGKUNGAN DJPK
7
8
PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 26 TAHUN 2016TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
9
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.07/2016TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING) JAFUNG AKPD
10
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.01/2016TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI DALAM JJAFUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2017TENTANG TUNJANGAN JAFUNG AKPD
COMPARATIVE ADVANTAGES
Merupakan kompetensi keahlian
Asosiasi AKPD sebagai sarana transfer knowledge
Sebagai alternatif pengembangan karir
Kontrak kinerja fokus pada tujuan organisasi
Kenaikan pangkat dapat lebih cepat
Diklat berbasis kompetensi
JENJANG, KRITERIA, DAN TUGAS JAFUNG AKPD
NO. JENJANG KRITERIA KEPANGKATAN FUNGSI DAN TUGAS
1. AKPD Ahli Pertama Penata Muda, III/aPenata Muda Tk I, III/b
Melakukan inventarisasi dan identifikasi data terkait HKPD/Keuangan Daerah
2. AKPD Ahli Muda Penata, III/cPenata Tk I, III /d
Melakukan pengolahan dan analisis data terkait HKPD/Keuangan Daerah
3. AKPD Ahli Madya Pembina, IV/aPembina Tk I, IV/bPembina Utama Muda, IV/c
Menyusun rekomendasi dan advokasi terkaitHKPD/Keuangan Daerah
4. AKPD Ahli Utama Pembina Utama IV/dPembina Utama, IV/e
Menyusun konsep dan desain HKPD/Keuangan Daerah
1. Membuat modul bahan ajar diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
2. Membuat karya tulis ilmiah di bidang analisis keuangan pusat dan daerah;
3. Membuat model kebijakan sebagai bahan diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
4. Membuat alat bantu diklat analisis keuangan pusat dan daerah;
5. Mengembangkan buku pedoman tentang analisis keuangan pusat dan daerah;
6. Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis keuangan pusat dan daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.
TUGAS TAMBAHAN JAFUNG AKPD
JENJANG JABATAN BESAR TUNJANGAN
TUNJANGAN JABATAN AKPD
AKPD Pertama
(Gol. III/a – III/b)Rp540.000,00
AKPD Muda
(Gol. III/c – III/d)Rp960.000 ,00
AKPD Madya
(Gol. IV/a - IVc)
Rp1.260.000,00
AKPD Utama
(Gol. IV/d – IV/e)
Rp1.500.000,00
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017
POLA KARIR
Pejabat Fungsional dapat dimungkinkan perpindahan (mutasi) diagonal.
Perpindahan diagonal adalah perpindahan pegawai dari jabatan struktural ke
jabatan fungsional atau sebaliknya.
PENGANGKATAN AKPD (1)
PENGANGKATAN PERTAMA
berijazah paling rendah Sarjana (S-1) /Diploma IV (D-IV);
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
III/a;
Telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk AKPD;
nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Tersedia lowongan formasi;
berijazah paling rendah Sarjana (S-1) /Diploma IV (D-IV);
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
Telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk AKPD;
mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis
keuangan pusat dan daerah;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
analisis keuangan pusat dan daerah secara kumulatif paling
kurang 2 (dua) tahun;
nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (satu) tahun
terakhir;
Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
PENGANGKATAN AKPD (2)
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)
A. Syarat Penyesuaian (Inpassing)
berijazah paling rendah Sarjana (S-1) /Diploma IV (D-IV);
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III / a;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis
keuangan pusat dan daerah secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun;
mengikuti dan lulus uji kompetensi Penyesuaian (Inpassing) di bidang analisis
keuangan pusat dan daerah;
nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
memiliki usia paling tinggi:
1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Pertama dan Ahli Muda; dan
2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Madya dan Ahli Utama.
Tidak sedang menjalani / dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman
disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing)
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai
Disiplin PNS;
Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada
masa Penyesuaian (Inpassing); dan
Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara (Inpassing).
TATA CARA PELAKSANAAN INPASSING (1)
Uji Kompetensi Inpassingoleh Menkeu (Dirjen PK)
Pengusulan Uji Kompetensi Inpassing kepada Menkeu
c.q Dirjen PK
PPK menetapkan Formasi Jafung AKPD
Sosialisasi Pengisian Formasi
SKPD mengusulkan PNS dgn data persyaratan
Verifikasi Administrasi
Penyampaian hasil uji kompetensi Inpassing
Penetapan dan Pengangkatan oleh PPK
Lulus
Tidak lulus
Lulus
Tidak lulus
PMK 201/PMK.07/2016
OPD yg membidangi Kepegawaian
TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING)……(4)
Penetapan dan Pengisian Formasi Jafung AKPD
• Instansi Pusat dan Daerah menetapkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang dihitung sesuai dengan PMK mengenaiPetunjuk Teknis Jafung AKPD dan menyampaikan ketetapan formasi dimaksud kepada Menteri Keuangan.
Tahapan dalam pelaksanaan penyesuaian (inpassing)
• Penetapan dan Pengisian Formasi
• Pengusulan Penyesuaian (Inpassing)
• Verifikasi Administrasi
• Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing)
• Penyampaian hasil seleksi penyesuaian (inpassing)
• Pengangkatan Jafung AKPD melalui penyesuaian (inpassing)
Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing)
• Uji kompetensi akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tim UjiKompetensi berasal dari unsur teknis yang membidangi analisis keuangan pusat dan daerah, unsur kepegawaian danpejabat fungsional AKPD
Ketentuan angka kredit penyesuaian (inpassing)
• PNS yang direkomendasikan untuk menjadi Jafung AKPD melalui penyesuaian (inpassing) akan diberikan angka kreditsesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya
Pengangkatan Jafung AKPD Melalui Penyesuaian
• PNS yang lulus uji kompetensi penyesuaian (inpassing) dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Jafung AKPD
TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING)……(3)
C. Penyampaian Rekomendasi dan Pengangkatan Jafung AKPD
1. Unit yang membidangi kepegawaian menyampaikan rekomendasi pengangkatan Jafung AKPD
berdasarkan hasil seleksi penyesuaian (inpassing) kepada PPK.
2. PPK menetapkan pengangkatan penyesuaian (inpassing) dalam Jafung AKPD
B. Ketentuan Angka Kredit Penyesuaian (Inpassing)
PNS yang direkomendasikan untuk menjadi Jafung AKPD melalui penyesuaian (inpassing) diberikan angka
kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya
No. Jenjang Gol.Angka Kredit dan Masa Kepangkatan
< 1 Tahun 1 - < 2 Tahun 2 - < 3 Tahun 3 Tahun / Lebih
1Ahli Pertama
III-a 0 12,5 25 37,5
2 III-b 0 12,5 25 37,5
3Ahli Muda
III-c 0 25 50 75
4 III-d 0 25 50 75
5
Ahli Madya
IV-a 0 37,5 75 112,5
6 IV-b 0 37,5 75 112,5
7 IV-c 0 37,5 75 112,5
8Ahli Utama
IV-d 0 50 100 150
9 IV-e 0 50 100 150
BATAS USIA PENSIUNPP Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
1. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS
2. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud angka satu di atas yaitu :
✓ 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional Ahli
Muda, pejabat fungsional Ahli Pertama dan pejabat fungsional
Keterampilan;
✓ 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional
Ahli Madya;
✓ 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional Ahli
Utama;
DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI
Diklat Kompetensi Inti (Core Competency)
No. Jenis Diklat Level
1 Diklat Manajemen Keuangan Daerah Dasar & Lanjutan
2 Diklat Manajemen Keuangan Publik Dasar & Lanjutan
3 Diklat Penguasaan Metode dan Teknik
Analisis
Dasar & Lanjutan
4 Diklat Kemampuan Menulis Dasar & Lanjutan
DIKLAT BERBASIS KOMPETENSIDiklat Kompetensi Penunjang (Additional Competency)
No. Jenis Diklat Level
1 Diklat Pengetahuan Kebendaharaan
Negara
Dasar & Lanjutan
2 Diklat Analisa dan Proyeksi Perekonomian
Daerah
Dasar & Lanjutan
3 Diklat Pengetahuan Hukum Adm. Keuangan
Negara
Dasar & Lanjutan
4 Diklat Manajemen Sistem Anggaran Dasar & Lanjutan
5 Diklat Manajemen BMN Dasar & Lanjutan
6 Diklat Pengetahuan Hukum Dasar & Lanjutan
7 Diklat Teknik Penyusunan Prosedur Non-Leveling
8 Diklat Pengetahuan Sistem Anggaran Non-Leveling
Kebutuhan Jafung AKPD : jumlah dan susunan Jafung AKPD dalamjenjang tertentu yang diperlukan oleh suatu Instansi Pemerintah untukmelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu
Beban Kerja
Jam Kerja Efektif Kebutuhan =
Beban Kerja : waktu yg diperlukan untuk penyelesaiankegiatanJam Kerja Efektif : jam kerja yang secara objektifdigunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatanpokok dan tambahan
FORMASI JAFUNG AKPD
Mengacu pada Lampiran VPMK 96/2015
PERHITUNGAN FORMASI JAFUNG AKPD
1. Penyusunan Rencana Kegiatan SKPD untuk Jafung AKPD
- Renja SKPD- Pembuatan rencana kerja jika
terdapat Jafung AKPD
2. Penghitungan beban kerja - PMK 96/2015- Dihitung sesuai kondisi daerah
No. Butir Kegiatan Beban Kerja
1 2 3
Tahun 2017
Tugas Pokok
1 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah 1.051,51
2 Mengolah dan menganalisisi data/informasi terkait Pendapatan Asli Daerah 1.230,03
3 Memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah 8.035,59
4 Melakukan telaah pengelolaan barang milik megara/daerah 205,00
5 Melakukan telaah standar analisa belanja 300,00
6 Melakukan telaah standar satuan harga 429,00
7 Melakukan telaah tambahan penghasian (tunjangan daerah) 429,00
Tugas Tambahan
1 Membuat modul bahan ajar diklat analisis keuangan pusat dan daerah 278,25
2 Membuat karya tulis ilmiah di bidang analisis keuangan pusat dan daerah 278,25
Jumlah Beban Kerja Tahun 2017 12.236,63
• Sarjana (S-l)/Diploma IV;
• minimal Penata Muda/IIIa;
• Pengalaman di bidang analisis
keuangan pusat dan daerah
min 2 tahun;
• mengikuti dan lulus uji
kompetensi;
• nilai kinerja min bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir;
• usia maksimal 55 tahun
untuk AKPD Ahli Pertama dan
Ahli Muda; dan
• usia maksimal 57 tahun
untuk AKPD Ahli Madya dan
Ahli Utama.
[s.d. Desember 2018 | Permenpan 26
Tahun 2016]
• Sarjana (S-l)/Diploma IV;
• minimal Penata Muda/IIIa;
• telah mengikuti dan lulus
pelatihan fungsional; dan
• nilai kinerja paling kurang
bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir
• tersedia lowongan formasi
untuk jabatan AKPD;
• Sarjana (S-l)/Diploma IV;
• minimal Penata Muda/IIIa;
• telah mengikuti dan lulus
pelatihan fungsional;
• mengikuti dan lulus uji
kompetensi;
• pengalaman di bidang analisis
keuangan pusat dan daerah
min 2 tahun;
• nilai prestasi kerja min bernilai
baik dalam 2 tahun terakhir;
dan
• usia paling tinggi 50 tahun
Penyesuaian(Inpassing)
PengangkatanPertama
Perpindahan Dari Jabatan Lain
PENGISIAN FORMASI JAFUNG AKPD
PELAKSANAAN TUGAS
Tugas Pokok &
Tambahan
Penyusunan SKP
Konversi Kinerja Ke
Angka Kredit
Penilaian SKP
Pelaksanaan Tugas Jafung AKPD
berbasis Kinerja
Penilaian kinerja didasarkan
pada pencapaian SKP
Output SKP Jafung AKPD berupa
Laporan Analisis Keuangan Pusat
dan Daerah
Paling sedikit 3 Tugas
Pokok dan maksimal 20%
Tugas Tambahan
PELAKSANAAN TUGAS JAFUNG AKPD
IKU & Renja Unit Teknis
Uraian Tugas Jafung
Jafung AKPD
PimpinanUnit Teknis
57 Tugas Pokok dan 7 Tugas Tambahan
Mengacu pada Lampiran IIPMK 96/2015
KETENTUAN UMUM
• Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target
yang akan dicapai oleh seorang PNS
• SKP merupakan kontrak kinerja
• SKP disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja dan
merupakan penjabaran Rencana Kerja Instansi yang
berorientasi pada hasil akhir secara nyata dan terukur
• SKP disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama
di unit yang bersangkutan setiap tahun pada awal Januari
KETENTUAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SKP
KETENTUAN TEKNIS
• AKPD menyusun SKP sesuai dengan jenjang jabatan
• SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatansebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkankepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan
• Penentuan jumlah kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan danbeban kerja efektif satu tahun
• Selain melaksanakan tugas pokok, AKPD dapat melaksanakan tugastambahan yang ditetapkan dalam SKP dan diberikan bobot denganketentuan:• maksimal 20% dari hasil capaian tugas tambahan apabila tugas pokok
sejumlah 3 (tiga) kegiatan
• maksimal 10% dari hasil capaian tugas tambahan apabila tugas pokok lebihdari 3 (tiga) kegiatan
KETENTUAN PENYUSUNAN SKP … (2)
Mengacu pada Lampiran IPMK 96/2015
Identifikasi
Penyusunan SKP :
TA Baru
TA Berjalan
Output : potensi
permasalahan
(SKP) di unit kerja
Nov
Penyusunan
Konsep SKP
Penetapan
SKP
Pembahasan
Konsep SKP
Telah mempertimbangkan
ketersediaan data dan
metode analisis yg akan
digunakan
Simultan dgn Pembahasan
IKU Eselon II
Pembahasan bersama
dengan struktural
Telah menampung
arahan ATASAN
Jafung
Jan Mg I
Jan 15Jan Mg II
Pasal 5 Perdirjen PK No.8/2016
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SKP DI DJPK
Dalam hal AKPD yang diangkat
setelah bulan Januari, maka yang
bersangkutan tetap menyusun SKP
pada awal bulan sesuai dengan surat
perintah melaksanakan tugas atau
surat perintah menduduki jabatan
CONTOH FORMAT DAN PENGISIAN SKP
PENILAIAN SKP
Dihitung berdasarkan capaian SKP yang telah ditetapkan, diukur berdasarkan aspek kuantitas, kualitas, dan waktu
Nilai Kategori
≥ 91 Sangat Baik
76-90 Baik61-75 Cukup
51-60 Kurang≤ 50 Buruk
Nilai SKP =
Perka BKN No 1 Tahun 2013
KONVERSI PENILAIAN KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT
KONVERSI NlLAI KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT
Konversi Kinerja
Pejabat Penilai Tim Penilai
Penilaian Kinerja
Kategori NilaiBesaranKonversi
Sangat Baik ≥ 91 150%Baik 76-90 125%Cukup 61-75 100%Kurang 51-60 75%Buruk ≤ 50 50%
JenjangAngka Kredit
Minimal Per Tahun
Pertama 12,5
Muda 25
Madya 37,5
Utama 50
xAngka Kredit Minimal per
Tahun
Angka Kredit=
Mengacu pada Butir IV LampiranPerber KBKN 17/2015 dan PMK 74/2015
PRESTASI
Penilaian Kinerja (Prestasi Pegawai)
▪ Orientasi pelayanan▪ Integritas▪ Komitmen▪ Disiplin▪ Kerjasama▪ Kepemimpinan
Penilaian perilaku dilakukan sesuai dengan sistem penilaian perilaku pada unit kerja atau melalui pengamatan oleh Pejabat Penilai terhadap AKPD yang dinilai, dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing
Penghitungan
Kinerja AKPD
FORMAT PENILAIAN PRESTASI KERJA
JABATAN FUNGSIONAL AKPD
KEMENTERIAN/LEMBAGA/ JANGKA WAKTU PENILAIAN
DAERAH PROV/KAB/KOTA BULAN ....... s.d. ....... 20....
1. YANG DINILAI
a. Nama
b. N I P
c. Pangkat, golongan ruang
d. Jabatan / Pekerjaan
e. Unit organisasi
2. PEJABAT PENILAI
a. Nama
b. N I P
c. Pangkat, golongan ruang
d. Jabatan / Pekerjaan
e. Unit organisasi
3. ATASAN PEJABAT PENILAI
a. Nama
b. N I P
c. Pangkat, golongan ruang
d. Jabatan / Pekerjaan
e. Unit organisasi
4. UNSUR YANG DINILAI JUMLAH
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/ Nilai Prestasi Akademik*) ....... x 60%
b. Perilaku Kerja
1. Orientasi Pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Kepemimpinan
Jumlah**)
Nilai rata-rata ***)
Nilai Perilaku Kerja ****) ...... x 40%
Nilai Prestasi Kerja
( .............. )
Konversi Angka Kredit
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 89,68 x 60% 53,76
Perilaku Kerja 1. Orientasi Pelayanan 90
2. Integritas 90
3. Komitmen 87
4. Disiplin 86
5. Kerjasama 86
6. Kepemimpinan 85
Jumlah**) 524
Nilai rata-rata ***) 87,3
Nilai Perilaku Kerja 87,33 x 40% 34,92
Nilai Prestasi Kerja 88,68
CONTOH PERHITUNGAN KONVERSI NILAI KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT (1)
Konversi Angka Kredit
KONVERSI ANGKA KREDIT
Hasil Penilaian Kinerja Angka kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun
Angka kredit yang didapat
ANGKA SEBUTAN PROSENTASE (kolom 3 x kolom 4)1 2 3 4 5
88,68 Baik 125% 37,5 46,8
Dilakukan oleh Tim Penilai dengan standart konversi :
Kategori Nilai Besaran Konversi
Sangat Baik ≥ 91 150%Baik 76-90 125%Cukup 61-75 100%Kurang 51-60 75%Buruk ≤ 50 50%
CONTOH PERHITUNGAN KONVERSI NILAI KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT (2)
KONVERSI ANGKA KREDITHasil Penilaian Kinerja Angka kredit minimal yang harus
dicapai setiap tahun
Angka kredit yang didapat
Tahun ANGKA SEBUTAN PROSENTASE (kolom 4 x kolom 5)
1 2 3 4 5 6
1 88,68 Baik 125% 37,5 46.8
2 88,68 Baik 125% 37,5 46.8
3 88,68 Baik 125% 37,5 46.8
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh 140.6
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat .............
Terhitung mulai tanggal .................
TUGAS POKOK
JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF
AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
Ill/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat
dan daerah
50 50 100 100 150 150 150 200 200
JUMLAH 50 50 100 100 150 150 150 200 200
JUMLAH MINIMAL PER TAHUN 12,5 12,5 25 25 37,5 37,5 37,5 50 50
Angka Kredit Kumulatif
Jika telah melampaui 80% DAPAT
mengajukan kenaikan pangkat/jenjang
CONTOH PERHITUNGAN KONVERSI NILAI KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT (3)
150 x 80% = 120