Monitoring, Evaluasi dan Implementasi Pelaporan e-Report PBF

Disampaikan pada : Moh Bisri, SKM, M. Kes

Pertemuan Coaching Sistem E-Report PBF Bagi Petugas ProvinsiBatam, 10-12 September 2014

Kep. Riau

KAB. NATUNALuas : 95.237 km2Darat : 2.645 km2Laut : 92.591 km2

KAB. BINTANLuas : 59.852 km2Darat : 1.946 km2Laut : 57.905 km2

KOTA TANJUNGPINANG Luas : 812 km2 Darat : 239 km2 Laut : 573 km2

KOTA BATAMLuas : 1.570 km2Darat : 715 km2Laut : 855 km2

KAB. LINGGALuas : 40.482 km2Darat : 2.117 km2Laut : 38.364 km2KAB. KARIMUN

Luas : 7.984 km2Darat : 1.524 km2Laut : 6.460 km2

KAB. KEP. ANAMBASLuas : 46.664 km2Darat : 590 km2Laut : 46.074 km2

WILAYAH PROVINSI KEPRI

Provinsi Kepulauan Riau Terletak antara:

04°15’ LU dan 0°45’ LS1031°1’ – 109°10’ BT

Batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau:

• Utara : Negara Vietnam & Kamboja

• Selatan : Prov. Bangka Belitung & Jambi

• Barat : Negara Singapura, Malaysia

• Timur : Malaysia Timur & Prov.Kalimantan Barat

GAMBARAN UMUM

Dibentuk berdasarkan UU No 22 Th 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Luas wilayah 252.602 km2 (96 % lautan )

Luas daratan 9.777 Km2 (4 % daratan) Jumlah pulau 2.409 buah (1.350 buah

telah bernama & 1.059 buah belum bernama), 354 buah telah dihuni

JUMLAH PENDUDUKJumlah Penduduk Kepri 2,080,483 jiwa (data Profil Kesehatan

Prov. Kepri 2013)Terdiri dari 2 Kota dan 5 Kabupaten yaitu : Kota Batam 1,235,651 jiwa Kota Tanjungpinang 228,918 jiwa Kabupaten Bintan 160,331 jiwa Kabupaten Karimun 225,861 jiwa Kabupaten Lingga 103,052 jiwa Kabupaten Natuna 81,966 jiwa Kabupaten Kep. Anambas 44,704 jiwa

VISI & MISI

“Terwujudnya Kepulauan Riau Sehat Sejahtera yang Mandiri dan

Berkeadilan”VISI

Penduduknya :

• Sehat• Sejahtera• Memiliki

aksesabilitas dan memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan :

• Berkualitas• Merata• Berkeadilan

Masyarakat :

• Mandiri• Memiliki derajat

kesehatan yang optimal

ditandai dengan :

VISI & MISI

• Meningkatkan akses terhadap

pelayanan kesehatan yang berkualitas,

terjangkau dan berkeadilan1• Meningkatkan kualitas dan kuantitas

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesehatan serta sarana dan prasarana

kesehatan2

• Mendorong kemandirian dan

pemberdayaan masyarakat dalam

bidang kesehatan3

MISI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Seksi Farmasi Makanan dan

Minuman

NO

Kabupaten/Kota PBF APOTEK

RS PUSKESMASPUSAT CABAN

G

1. Kota Batam 9 23 153 16 19

2. Kota Tanjungpinang - 2 37 3 6

3. Kab. Bintan - 11 2 12

4. Kab. Karimun - 18 2 9

5. Kab. Lingga - 6 2 7

6. Kab. Natuna - 6 1 13

7. Kab. Kepulauan Anambas

- 2 2 7

Total 34 233 28 73

DATA SARANA

NO TAHUN PBF YANG

LAPOR

PBF YANG TIDAK

MELAPOR

PERSENTASE

KETERANGAN

1. 2012 29 3 85,29 %

2. 2013 31 3 91,17 %

3. 2014 30 4 88,24 % Laporan sampai

Triwulan II 2014

ABSENSI PENERIMAAN LAPORAN E-REPORT PBF

GRAFIK PENERIMAAN LAPORAN E-REPORT PBF 2012-2014

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2012 2013 20140

5

10

15

20

25

30

35

2931

30

3 3 4

PBF LAPOR

PBF TIDAK LAPOR

85.29

91.17

88.24

% PBF LAPOR

2012 2013 2014

KEGIATAN YANG DILAKUKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENERAPAN E-

REPORT PBF

• SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENERAPAN E-

REPORT PBF

• UJI COBA PENERAPAN E-REPORT PBF

• TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

• EVALUASI

TINDAK LANJUT OLEH DINKES PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Memberi surat peringatan terhadap PBF yang tidak melaporkan laporannya melalui e-report PBF

Membantu PBF mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang di hadapi

Melakukan Inventarisasi masalah di PBF

Melakukan pembinaan di lapangan

Belum semua PBF melakukan proses pembaharuan izin sesuai dengan Permenkes Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (4 PBF). 1 PBF minta ditutup karena tidak dapat Apoteker Penanggung Jawab PBF. 3 PBF masih dalam proses di Provinsi (berkas belum lengkap karena belum mendapatkan rekomendasi dari Balai POM Batam dan Dinkes Kota Batam)

Tahun 2013 terdapat 4 PBF yang tutup. Kurangnya Kepatuhan dari PBF untuk melaporkan laporannya. Sering terjadi pergantian Apoteker Penanggung Jawab PBF

sehingga laporan e-report PBF juga jadi terhambat. Kurangnya minat Apoteker untuk bekerja di daerah luar Pulau

Jawa khususnya Kepulauan Riau sehingga sulit untuk mendapatkan Apoteker Penanggung Jawab PBF.

Susah untuk masuk ke server e-report PBF Kurangnya Tenaga SDM di Dinas Kesehatan Provinsi kepri dalam

pembinaan dan Pengawasan PBF.

Kendala

TERIMA KASIH