Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
-
Upload
arnoldus-dpu-gumas -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
1/50
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
2/50
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
3/50
LAPORAN
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN
DI ENAM KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
DI DUA PROVINSI
Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
i
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
4/50
ii
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
5/50
KATA PENGANTAR
Penyerapan anggaran yang baik dan sesuai rencana akan mempengaruhi
capaian pembangunan nasional yang baik pula. Sepanjang Tahun Anggaran hingga ditemui adanya kecenderungan penurunan penyerapan anggaran. Bilakita perhatikan, dalam periode tersebut pada bulan yang sama terlihat pulakecenderungan penyerapan yang semakin rendah. Kecenderungan yang terjadiharus segera diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.
Berkaitan dengan itu, Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunanmengupayakan langkah-langkah agar lambatnya penyerapan tidak terjadi ditahun-tahun mendatang. Upaya tersebut diawali dengan Rapat Monitoring danEvaluasi Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang mempunyai alokasi anggaran di atas
Rp. triliun dan berlangsung pada tanggal September di Bappenas.Selanjutnya rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan terhadapK/L yang sama dilangsungkan pula pada 7 Desember guna memantaupenyerapan Triwulan IV dan mengantisipasi permasalahan penyerapan di TahunAnggaran . Kedua rapat koordinasi tersebut melibatkan Ditjen PerbendaharaanKementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah (LKPP).
Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut dilakukan kunjunganlapang untuk memastikan permasalahan yang mengakibatkan lambatnyapenyerapan di K/L dan daerah serta upaya tindak lanjut yang telah dilakukan K/L dan
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di daerah. Hasil kunjungan lapang disusunkembali dalam Laporan Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun di Enam Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di DuaProvinsi.
Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalampenyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di waktu mendatang.Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantusejak pelaksanaan Rapat Koordinasi hingga tersusunnya laporan ini.
Jakarta, Januari
Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas
Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Edi Effendi Tedjakusuma
iii
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
6/50
iv
DAFTAR ISI
Halaman JudulKata Pengantar
Daftar IsiDaftar TabelDaftar Gambar
I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Tujuan Pelaksanaan Kunjungan Lapang
II HASIL KUNJUNGAN LAPANG KE KEMENTERIAN/LEMBAGA2.1 Umum2.2 Kelompok Permasalahan
2.2.1 Pemblokiran Anggaran2.2.2 Pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward, dan APBN-P2.2.3 Dana kontrak multiyears yang tidak dapat dialihkan ke kegiatan TA berikutnya2.2.4 Tagihan Satker tidak langsung dilakukan2.2.5 Pelelangan2.2.6 Lahan2.2.7 Organisasi2.2.8 Lambatnya pengumpulan data penyerapan2.2.9 Permasalahan Lainnya
III HASIL KUNJUNGAN LAPANG KE SKPD3.1 Umum
3.2 Permasalahan SKPD3.2.1 Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan3.2.2 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat3.2.3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat
IV KESIMPULAN
Lampiran-lampiran
i
iii
ivv
vi
1
4
5
7
78
10
1011
11
12
14
15
17
1818
18
19
21
23
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
7/50
v
DAFTAR GAMBAR
Tabel 1. Pagu dan Penyerapan Angaran Kementerian/LembagaTabel 2. Pagu dan Penyerapan Angaran SKPD
6
18
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
8/50
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga s.d 8 Agustus 2011Gambar 2. Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga s.d 31 Desember 2011
Gambar 3. Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja s.d 31 Desember 2011
2
3
3
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
9/50
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rendahnya realisasi anggaran Kementerian/Lembaga hingga Semester ITahun yang hanya mencapai % telah menjadi perhatian Presiden RI yangdisampaikan dalam arahan beliau pada Sidang Kabinet September . Perhatiandan arahan Presiden RI diutarakan Ibu Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam RapatPimpinan Bappenas (menyusuli Sidang Kabinet) dan ditekankan agar menjadiperhatian bersama. Dalam menindaklanjuti pesan Ibu Menteri, Deputi EvaluasiKinerja Pembangunan telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi koordinasi
pelaksanaan pembangunan Triwulan II TA dengan Kementerian/Lembaga(K/L) yang mempunyai alokasi anggaran di atas Rp triliun, K/L pelaksanaprioritas pembangunan nasional, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan danPengendalian Pembangunan (UKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah (LKPP) pada September .
Kondisi penyerapan anggaran K/L hingga akhir Agustus adalah sebesarRp, triliun dari total Pagu DIPA K/L (Rp triliun) atau sebesar %.Sementara itu, bila dilihat menurut jenis belanja, dari keempat jenis belanja, yaknibelanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan, hanya belanjapegawai yang memiliki penyerapan anggaran yang cukup tinggi yakni 7%.
foto
11
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
10/50
Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap arahan Presiden dan IbuMenteri PPN/Kepala Bappenas di atas berhasil mengidentifikasi permasalahan yangdihadapi terkait penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II TA , danmenyepakati usulan solusi, beserta rencana tindak lanjutnya. Namun kemudianketika pada Triwulan III TA penyerapan anggaran masih juga rendah, maka
diadakan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan pada 7Desember dengan K/L yang terlibat dalam pertemuan September .Rendahnya penyerapan anggaran dan realisasi capaian hingga Triwulan III tahun disinyalir akibat lemahnya perencanaan dan pengadaan barang dan jasa.
Sampai dengan akhir Desember kondisi penyerapan anggaran K/Ladalah sebesar Rp7, triliun dari total Pagu DIPA K/L sebesar Rp, triliunatau sebesar ,% (Gambar ). Bila dilihat menurut jenis belanja maka belanjapegawai memiliki penyerapan anggaran yang paling besar yakni ,%, sedangkanbelanja lainnya, yakni belanja barang 7,%, belanja modal ,%, bantuan sosial,% (Gambar ).
Gambar 1
Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembagas.d. 8 Agustus 2011
Sumber: Paparan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Rapat Monitoring dan EvaluasiKoordinasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran , di Bappenas, September
Sedangkan belanja lainnya masih di bawah %, yakni belanja barang 7%, belanjamodal %, bantuan sosial %. (Gambar )
2
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
11/50
Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
Realisasi Sisa PaguRealisasi Sisa Pagu
Gambar 2
Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga
s.d. 31 Desember 2011
Gambar 3
Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga, Menurut Jenis Belanja
s.d. 31 Desember 2011
Sumber: Paparan Wakil Menteri PPN/ Kepala Bappenas pada Kick Off Meeting Penyusunan InpresPercepatan Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional , di Bappenas Januari (diolah)
Sumber: Paparan Wakil Menteri PPN/ Kepala Bappenas pada Kick Off Meeting Penyusunan InpresPercepatan Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional , di Bappenas Januari (diolah)
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
.%
Belanja Modal Belanja Bansos
Belanja Pegawai Belanja Barang
Realisasi
Sisa Pagu
3
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
12/50
Secara umum, permasalahan yang muncul dalam koordinasi pengendalianpelaksanaan pembangunan Triwulan III TA masih sama dengan permasalahanyang teridentifikasi dalam monitoring dan evaluasi koordinasi pelaksanaanpembangunan Triwulan II. Oleh karena itu, untuk mengenali permasalahanpenyerapan anggaran TA secara lebih mendalam, disusun check listpermasalahan beserta tindak lanjutnya menurut K/L dan SKPD terkait. Check listakan digunakan dalam kunjungan lapang untuk mencek permasalahan dan upayayang telah dilakukan serta tindak lanjut yang direncanakan oleh K/L dan SKPD diProvinsi. Selain itu, diupayakan pula untuk mengidentifikasi permasalahan K/L yangdalam upaya mengatasinya memerlukan bantuan pendampingan dari Bappenas,Kementerian Keuangan, LKPP atau Kemenko Perekonomian, termasuk yang terkaitdengan DPR.
1.2 Tujuan Pelaksanaan Kunjungan Lapang
Tujuan kunjungan lapang adalah untuk mengidentifikasi masalahpenyerapan anggaran TA di beberapa K/L dan SKPD serta masalah penyerapanyang dihadapi di awal pelaksanaan kegiatan TA , seperti pemblokiran,pelelangan dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan tidak terkendala dengan permasalahan yang terjadi pada .
4
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
13/50
2.1 Umum
Rapat monitoring dan evaluasi koordinasipelaksanaan pembangunan Triwulan III TA padatanggal 7 Desember telah menyepakati bahwapermasalahan utama penyerapan anggaran di K/Lmeliputi isu, yaitu: (a) Pemblokiran anggaran; (b)Pengembalian dana penghematan, pemberian danareward dan APBN-P yang keluar pada akhir tahun; (c)Dana kontrak multiyears yang tidak bisa dialihkan kekegiatan dan TA berikutnya; (d) Tagihan Satker:pencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpukdan dilakukan bulan sekali); (e) Proses Lelang; (f)
foto
II. HASIL KUNJUNGAN LAPANG KE KEMENTERIAN/LEMBAGA
Permasalahan penyerapan anggaran K/L berdasarkan hasil kunjunganlapang dibagi dalam dua bagian, yaitu tinjauan secara umum dan tinjauan perkelompok permasalahan. Hasil kunjungan lapang secara lengkap dituangkan dalamlampiran laporan ini, yaitu (a) Lampiran III: Rekapitulasi Check List, (b) Lampiran IV:Hasil kunjungan ke K/L, dan (c) Lampiran V: Hasil kunjungan lapang ke SKPD.
Delapan permasalahanpenyerapan anggaran
5
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
14/50
Lahan, berkaitan dengan readiness criteria; (g)Perubahan Organisasi (struktur dan pejabat); dan (h)Lambatnya pengumpulan data penyerapananggaran.
Sebagai tindak lanjut rapat monitoring dan evaluasikoordinasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III TA, dilakukan identifikasi permasalahan spesifikdari permasalahan utama secara lebih mendalam di K/L pada tanggal - Januari . Ke-enam K/Ltersebut adalah Kementerian Agama (Kemenag),Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),Kementerian Perhubungan (Kemenhub),Kementerian Pertanian (Kementan), KementerianKesehatan (Kemenkes), serta KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Adapun jadwal kunjungan seperti pada Lampiran I.
Kondisi penyerapan anggaran K/L sebagaimana
pada Tabel menunjukkan angka yang berbeda-beda.Pada Kemenag, penyerapan anggaran sebesar %(per Desember ) dari total anggaran Rp,trilyun dengan jumlah Satker . Satker.Selanjutnya, pada Kemendagri, penyerapan anggaran7,% (per Desember ) dari total anggaransebesar Rp, trilyun. Kemudian, pada Kemenhub,penyerapan anggaran sebesar ,% (per Januari) dari total anggaran sebesar Rp, trilyundengan 7 Satker. Pada Kementan, penyerapan
Penyerapan anggaran 6
K/L di bawah 90%
No. K/L Jumlah Pagu Penyerapan
1.Kementerian
AgamaRp.35,40 trilyun
88%
(per 28 Desember 2011)
2.Kementerian
Dalam Negeri Rp.16,95 trilyun
75,52%
(per 30 Desember 2011)
3.Kementerian
Perhubungan
Rp.23,31 trilyun
85,022%
(per 4 Januari 2012)
4.Kementerian
Pertanian Rp.16,70 trilyun
88,80%
(per 30 Desember 2011)
5.Kementerian
Kesehatan Rp.29,13 trilyun
84,630%
(per 2 Januari 2012)
6.
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Rp.68,15 trilyun 80,15%
(per 5 Januari 2012)
Tabel 1
Pagu dan Penyerapan Anggaran K/L
Sumber: Informasi yang diperoleh dalam kunjungan lapang di K/L
6
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
15/50
anggaran ,% (per Desember ) dari totalanggaran sebesar Rp,7 trilyun dan jumlah Satker. Satker. Selanjutnya, pada Kemenkes,penyerapan anggaran ,% (per Januari )dari total anggaran sebesar Rp, trilyun dengan. Satker. Sedangkan, pada Kemendikbud,penyerapan anggaran ,% (per Januari ) daritotal anggaran sebesar Rp, trilyun dengan Satker.
2.2 Kelompok Permasalahan
Berdasarkan hasil kunjungan lapang di K/L,permasalahan dikelompokkan sesuai dengan isu
permasalahan utama penyerapan anggaran hasil
rapat monitoring dan evaluasi koordinasi pelaksanaanpembangunan Triwulan III TA . Secara lengkappermasalahan yang muncul di masing-masing K/Ldapat dilihat pada Lampiran III. Matriks RekapitulasiCheck List.
2.2.1 Pemblokiran Anggaran
Permasalahan umum yang terjadi pada pemblokirananggaran adalah tidak lengkapnya data pendukungyang akhirnya menyebabkan terjadinya
keterlambatan pelaksanaan kegiatan ataupun tidakdapat dilaksanakannya kegiatan. Ketidaklengkapandata pendukung terjadi pada K/L yaitu Kemendagri,Kementan, Kemenhub, Kemendikbud, danKemenkes. Pada Kemendagri, permasalahan tidaklengkapnya data pendukung yang mengakibatkanpemblokiran anggaran ini sebenarnya terjadi sejakdari pengusulan kegiatan namun belum dilengkapihingga terbitnya dokumen DIPA. Akibatketidaksiapan data pendukung ini maka kegiatandiblokir hingga data pendukung lengkap. Denganproses pencabutan blokir melalui revisi DIPA yangmembutuhkan waktu cukup lama, pelaksanaankegiatan dan penyerapan anggaranpun akhirnyamengalami keterlambatan. Permasalahan iniditemukan pada kegiatan tugas pembantuan (TP)pasar desa di Gunung Kidul, DIY. Selain itu,pemblokiran anggaran juga terjadi pada kegiatanPNPM yang dananya baru turun pada akhir tahunanggaran namun diblokir DPR sehingga tidak terserap
Pemblokiran anggaran
karena tidaklengkapnya data
pendukung
menyebabkan
terjadinyaketerlambatan ataubahkan pembatalan
kegiatan
7
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
16/50
karena tidak cukup waktu untuk melakukan revisiDIPA.
Pada Kementan, teridentifikasi akibat data
pendukung yang tidak lengkap terjadi pemblokirandana pada Ditjen. Peternakan sebesar Rp., Trilyun.Kemudian, pada Kemenhub, karena kurangnya datapendukung mengakibatkan terjadinya dana blokirsebesar Rp. , Triliun atau ,% dari total paguKementerian Perhubungan. Selain itu, teridentifikasiadanya pemblokiran anggaran akibat kurang cermatdalam penyusunan dan penelaahan RKAKL yaitukesalahan akun/aplikasi pada saat penyusunanRKA-KL yang mengakibatkan anggaran tidak dapatdicairkan, sehingga harus dilakukan revisi DIPA. Pada
Kemenkes, pemblokiran yang disebabkan tidaklengkapnya data-data pendukung terjadi pada danaTP yang turun pada bulan Juni-Agustus .Sedangkan, pada Kemendikbud, permasalahanpemblokiran anggaran akibat data pendukung yangtidak lengkap sering terjadi tiba-tiba setelah menjadiDIPA dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulupada saat penelaahan anggaran.
Solusi yang dilakukan pada umumnya adalah dengan
melengkapi dokumen yang diperlukan dan
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Di masamendatang data pendukung harus sudah lengkappada saat penelaahan sehingga tidak terjadipemblokiran anggaran dalam DIPA. Sementara ituKemendikbud, akan menuangkan hasil kesepakatanpenelaahan dalam suatu Berita Acara untukmenghindari pemblokiran secara tiba-tiba.
2.2.2 Pengembalian dana penghematan,
pemberian dana reward, dan APBN-P
Permasalahan yang timbul pada pengembalian danapenghematan, pemberian dana reward, dan APBN-Pyang keluar pada akhir tahun anggaran umumnyaadalah sulitnya melaksanakan kegiatan dengan waktuyang sangat terbatas. Permasalahan ini ditemukan diseluruh K/L yang dikunjungi, yaitu Kementan,Kemenhub, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri danKemendikbud. Pada Kementan, pengembalian danapenghematan, pemberian dana reward dan APBN-Pyang cair pada akhir tahun menyebabkan sulitnya
Data pendukung yanglengkap memperlancar
penelaahan dan
menutup kemungkinanpemblokiran
Pengembalian danapenghematan,
pemberian dana
reward, dan APBN-Pyang cair pada akhir
tahun menyulitkanpelaksanaan kegiatan
terlebih bila melaluiproses pelelangan dan
revisi DIPA
8
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
17/50
pelaksanaan kegiatan yang harus melalui prosespelelangan dan kegiatan yang mengalami revisi DIPA.Permasalahan ini ditemukan pada kegiatan:Penyelamatan dan Insentive Sapi Betina Produktif diKalimantan Barat; Pembangunan RPH di Pare-Pare;dan Pembangunan litbang perkebunan di SulawesiBarat. Hal serupa terjadi pada Kemenhub, khususnyauntuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengadaandan pembangunan dan harus melalui proses
pelelangan. Persetujuan DIPA Pemanfaatan hasilpenghematan anggaran TA sebesar kurang lebih,% diblokir oleh DJA dan tidak dapat dilaksanakan.Pada Kemenag, pengembalian dana penghematandan pemberian dana reward dan APBN-P yang cair
pada akhir tahun (akhir Oktober–awal November)menyebabkan sulitnya melaksanakan kegiatan dankhususnya terjadi pada kegiatan pembangunan fisik.Pada Kemendikbud, dana APBN-P dan pengembaliandana efisiensi yang keluar pada bulan Novembermenyebabkan berkurangnya penyerapan karena sulitmelaksanakan kegiatan. Di samping itu, efisiensi/penghematan telah mengakibatkan rencana kegiatanyang telah disusun tidak tercapai dan tidak efektif.Permasalahan ini ditemukan pada Rehab sekolah,
Unit Sekolah Baru, Block grant , dan peralatan sekolah.Sedangkan di Kemendagri penambahan pagu diTriwulan empat menyebabkan sulitnya pelaksanaankegiatan terutama yang bersifatpembangunan/renovasi gedung.
Solusi yang pada umumnya diharapkan oleh K/Ladalah penambahan dana diberikan pada
pertengahan tahun anggaran dan tidak di akhir tahunanggaran. Kemenkes dan Kementan mengusulkantidak perlu dilakukan perubahan pagu anggaran agar
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarandapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Sementara itu,dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatandari pagu tambahan ini Kemenag telahmengupayakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan proses pelelangan.Namun upaya inipun tidak berhasil karena rekanantetap tidak berani melaksanakan mengingat waktuyang terlalu singkat. Sedangkan Kemendikbud,mengatasi keterbatasan waktu dengan melakukan
Efisiensi/ penghematandapat mengakibatkan
rencana kegiatan yangtelah disusun tidak
tercapai dan tidakefektif
Penambahan dana
seyogyanya diberikan
pada pertengahan dantidak di akhir tahun
anggaran
9
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
18/50
persiapan pelaksanaan kegiatan segera setelahselesai penelaahan, sehingga pada saat DIPA turundapat langsung dilaksanakan.
2.2.3 Dana kontrak multiyears yang tidak dapatdialihkan ke kegiatan TA berikutnya
Permasalahan utama terkait dengan dana kontrakmultiyears yang tidak dapat dialihkan ke kegiatan TAberikutnya yang dihasilkan pada rapat monitoringdan evaluasi koordinasi pelaksanaan pembangunanTriwulan III TA ini tidak teridentifikasi pada K/Lyang dikunjungi.
2.2.4 Tagihan Satker tidak langsung dilakukan
Terkait dengan permasalahan tagihan Satker karenapencairan tidak selalu langsung dilakukan (ditumpuk& dilakukan bulan sekali), K/L yaitu Kementan,Kemenhub, dan Kemenag mengalami permasalahanini. Pada Kementan, pencairan yang tidak selalulangsung dilakukan umumnya terjadi di daerahkepulauan dan wilayah timur seperti di Papua, akibat jarak KPPN yang cukup jauh dan memerlukan biayatransportasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, padaKemenhub, pencairan tidak selalu langsung dilakukan
(ditumpuk penagihannya pada akhir pekerjaan)disebabkan keengganan dari pihak kontraktor untukmelakukan penarikan tiap bulannya. Terakhir, padaKemenag, penumpukan tagihan satker terjaditerutama pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihakketiga. Hal ini disebabkan rekanan, terutama rekananyang besar, menagihkan dana sekaligus setelahkegiatan selesai.
Solusi yang diharapkan untuk permasalahan ini dariKemenag adalah perlunya perlakuan khusus untuk
daerah kepulauan dan daerah yang jaraknya jauhdengan KPPN, misalnya berupa pemberian anggaranyang mencukupi untuk biaya transportasi sehinggalaporan dapat disampaikan sesuai jadwal. Sementaraitu, di Kemenhub solusi untuk memecahkanpermasalahan ini adalah dengan upaya memintarekanan agar melakukan penarikan sesuai jadwal.Sedangkan Kemenag melakukan upaya dengan
mengundang dan mengingatkan rekanan untukmengajukan penagihan sesuai dengan jadwal yang
Pencairan di daerah
kepulauan dan wilayahTimur tidak bisalangsung karena jarak
KPPN jauh
10
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
19/50
telah ditentukan. Selain itu juga diharapkan adaaturan dari Kementerian Keuangan bahwa untuktagihan yang tertunda akan diberi sangsi.
2.2.5 Pelelangan
Upaya melalui pelelangan sebelum anggaran turun(sesuai Perpres No. Tahun ) pada umumnyatidak dilakukan karena panitia lelang tidak beranimengambil resiko apabila ternyata kegiatan tidakdisetujui atau kegiatan tersebut mengalamipemblokiran. Permasalahan ini terjadi padaKemenag, yaitu pada kegiatan bersifatfisik/pembangunan. Permasalahan lainnya yangterkait dengan lelang adalah pengaturan uang muka
pada multiyears contract (kontrak tahun jamak) yanglebih kecil, akhirnya mempengaruhi penyerapananggaran. Permasalahan ini terjadi pada Kemenhub,yaitu pada pembangunan JAATS (Peralatan NavigasiBandara Soekarno Hatta). Selain itu, terkait denganpelaksanaan pelelangan yang dilakukan sebelum
anggaran turun permasalahan yang dihadapi olehKemenhub adalah belum tersedianya dana untukpelaksanaan pelelangan.
Solusi untuk mengatasi permasalahan ini, yang telah
dilakukan oleh Kemenag terutama untukmelaksanakan kegiatan-kegiatan dengan pagutambahan yang baru keluar di akhir tahun anggaran,adalah dengan upaya mengurangi ada kegiatan yangharus melalui proses pelelangan. Sementara itu,Kemenhub mengharapkan adanya penyempurnaan
Perpres No. Tahun , terkait dengan besaranuang muka untuk kontrak tahun jamak.
2.2.6 Lahan
Permasalahan yang timbul terkait dengan kesiapanlahan yang mempengaruhi penyerapan anggaran,terjadi pada K/L yaitu Kementan, Kemenhub, danKemenkes. Pada Kementan, terdapat permasalahanmengenai status kepemilikan tanah yang belum jelas,yang pada akhirnya menghambat pelaksanaankegiatan. Selain itu, permasalahan juga muncul akibatadanya perubahan kebijakan Bupati terpilih dalampemanfaatan lahan di wilayahnya. Perubahankebijakan pemanfaatan lahan terjadi di Kabupaten
Panitia lelangmenghadapi resiko
Pengaturan uang muka
pada multiyearscontract mempengaruhi
penyerapan anggaran
Status kepemilikantanah yang belum jelas,
menghambatpelaksanaan kegiatan
11
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
20/50
Asahan, yaitu lahan yang semula telah dianggarkanuntuk cetak sawah berubah peruntukannya untukperkebunan kelapa sawit oleh Bupati terpilih yangtentunya mempengaruhi penyerapan anggaran untukcetak sawah. Meskipun ini hanya merupakan kasuskhusus namun hal seperti ini dapat menjadi masalahbesar apabila tidak menjadi perhatian dari sekarang.Permasalahan terkait dengan kesiapan lahan terjadipula pada Balai Diklat di Manokwari dan SumateraBarat. Sementara itu, permasalahan lahan yangterjadi pada Kemenhub adalah status tanah yangtelah dinyatakan oleh Pemda sudah jelas dan selesainamun pada saat kegiatan akan dimulai (alat beratmulai didatangkan) terjadi sengketa dan penolakan
masyarakat. Permasalahan ini terjadi padapembangunan fasiitas pelabuhan Tanjung wangi JawaTimur (penyelesaian dengan memindahkan lokasikegiatan); pembangunan Kampus Akademi PelayaranMakassar; dan pengadaan Lahan Peti Kemas TanjungPriok. Sedangkan permasalahan lahan pada
Kemenkes adalah tidak dapat dibelinya lahantersebut pada saat kegiatan akan dilaksanakan. Hal initerjadi pada Pembangunan Kantor KesehatanPelabuhan di Bali dan Kantor Litbang Lokal di Garut.
Solusi yang dilakukan oleh Kemenhub terkait denganmasalah lahan adalah dengan memindahkan lokasi
kegiatan. Sedangkan untuk ke depan, Kemenhubmelakukan pula upaya dengan akan menganggarkan
dana untuk pensertifikatan lahan. Sacara umum,solusi ketiga K/L adalah adanya keharusan kejelasanlahan sebelum kegiatan dilaksanakan. Untuk itu,diharapkan Pemda dapat menyelesaikanpermasalahaan lahan sebelum kegiatan dimulai.
2.2.7 Organisasi
Restrukturisasi organisasi merupakan salah satupenyebab terjadinya kerterlambatan bahkan tidakterserapnya anggaran di Kementerian/Lembaga.Kemenkes dan Kemendikbud adalah kementeriandengan perubahan struktur organisasi yang akhirnyamempengaruhi penyerapan anggaran. Akibat adanyaperubahan struktur organisasi terdapat kegiatan diKementerian Kesehatan yang telah dialokasikannamun tidak dapat dilaksanakan karena pada struktur
Penyediaan lahan harus
jelas sebelum kegiatandilaksanakan
Struktur organisasi K/Lyang baru
mempengaruhi
penyerapan anggaran
12
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
21/50
yang baru tidak ada unit kerja yang mempunyaitupoksi sesuai dengan kegiatan tersebut. Sementaraitu, perubahan struktur organisasi dalam rangkapenyesuaian satu program untuk satu unit kerjaeselon I, menyebabkan dokumen DIPA terlambatsampai dengan bulan Maret yangmempengaruhi penyerapan anggaran. Denganadanya perubahan kabinet pada bulan Oktober ,Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalamkaitan itu, saat ini sedang dilakukan perumusan jumlah unit kerja eselon (satu) yang harusditambahkan untuk menjalankan fungsi kebudayaan.Terkait dengan sulitnya mencari pejabat pengadaan,
terjadi di Kemendagri, Kementan, Kemendikbud, danKemenag. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh
rendahnya minat untuk menjadi pejabat pengadaandan terbatasnya pegawai yang mempunyai sertifikatpengadaan barang dan jasa untuk memenuhipersyaratan Perpres / bahwa pejabatpengadaan harus mempunyai sertifikat pengadaanbarang dan jasa. Sedangkan terkait dengan kualitasSDM, pada Kemenag cukup menjadi hambatan yangmenyebabkan sering terjadi kesalahan di Satker
dalam melakukan revisi DIPA, terutama pada saatefisiensi/penghematan anggaran harus dilakukan.
Agar permasalahan tidak terulang kembali,Kemenkes mengupayakan seluruh kegiatan dapatditampung dan sesuai dengan tupoksinya. Sementaraitu, terkait dengan struktur kementerian Pendidikandan Kebudayaan, diharapkan kesepakatan antaraKementerian Pendidikan dan Kebudayaan yangmengusulkan penambahan (satu) unit kerja eselon Iuntuk menangani kebudayaan dengan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai induk asalkebudayaan yang mengusulkan (dua) eselon I diKemendikbud untuk menangani kebudayaan dapatsegera tercapai agar tidak mengganggu pelaksanaan. Untuk memenuhi persyaratan Perpres No. Tahun terkait dengan pejabat pengadaan diatasimelalui peningkatan jumlah pegawai yang memilikisertifikat dan mengikutsertakan dalam pelatihanuntuk yang baru. Sedangkan Kemenag, dalam upayameningkatkan kualitas SDM dilakukan peningkatan
Pegawai engganmenjadi pejabat
pengadaan barang dan
jasa
13
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
22/50
pemahaman melalui sosialisasi dan pelatihan. Selainitu, Kemenag akan mengusulkan pula kepada LKPPagar dilakukan perbaikan aturan terkait dengankepemilikan sertifikat bagi pengelola kegiatan.
2.2.8 Lambatnya pengumpulan data penyerapan
Ketepatan dan keakuratan data merupakan syaratutama dan penting yang tidak dapat diabaikan dalammengetahui kemajuan suatu kegiatan baik dari sisianggarannya maupun fisik. Lambatnya pengumpulandata menjadi permasalahan di Kementerian Agamadan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Lambatnya pengumpulan data menyebabkaninformasi penyerapan yang ada di K/L tidak sesuai
dengan realisasi di lapangan pada saat yangbersamaan. Kelambatan ini dikarenakanpenyampaian laporan dari satker di daerah ke K/Lharus dilakukan secara berjenjang melalui proses
rekonsiliasi terlebih dahulu di setiap tingkatan yangmembutuhkan waktu cukup lama. Sementara itu, halyang menyebabkan lambatnya pengumpulan data diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah (a)kurangnya komitmen dalam penyampaian data; (b)banyaknya instrumen yang dikeluarkan oleh
masing-masing unit kerja; dan (c) terbatasnya saranadan prasarana untuk menyampaikan laporan.
Untuk mempercepat pengumpulan data, Kemenagmengusulkan agar selain dilakukan penyampaian
laporan secara berjenjang, setiap satker dapatmenyampaikan pula laporan penyerapan secara
langsung ke K/L pusat. Dengan demikian diharapkanK/L pusat dapat memperoleh laporan penyerapansecara cepat, dan rekonsiliasi secara berjenjang pundapat dilakukan. Selain itu, untuk mempercepat
proses pengumpulan data Kemendikbud akanmelakukan pengembangan sistem berbasis webdengan biaya murah dan penyederhanaan instrumenyang selama ini cukup beragam di masing-masing
unit kerja. Dengan demikian diharapkanpengumpulan data dapat dilakukan dengan lebihcepat sehingga informasi khususnys terkait denganpenyerapan dapat diketahui dengan cepat.
Penyampaian datapendukung penyerapan
anggaran cenderung
lambat
14
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
23/50
2.2.9 Permasalahan Lainnya
Selain permasalahan utama, terdapat beberapapermasalahan penyerapan anggaran lainnya, yaitu
terkait dengan penyediaan dana pendamping didaerah, belum siapnya PHLN sehingga danapendamping tidak terserap, proses clearance, danpencairan dana sertifikasi guru.
Permasalahan terkait dengan penyediaan danapendamping daerah terjadi di Kemendagri, yaituterdapat Kabupaten/Kota yang tidak menyediakandana pendamping untuk kegiatan PNPM.Kabupaten/kota tersebut adalah Tapanuli Tengah,Simalungun, Nias Selatan, Nias Barat, Minahasa
Selatan, Gowa, Konawe, Muna, Buton, KonaweSelatan, Mamuju, Seram bagian Barat, dan P.Morotai. Hal ini mengakibatkan kegiatan tidak bisaberjalan dan anggaran tidak terserap. Untuk itu,sedang dicari penyebab tidak dialokasikannnya danapendamping di daerah tersebut.
Permasalahan belum siapnya PHLN terjadi diKementan, yaitu pada kegiatan SMATD (proyekteknologi dan pembangunan) dan WISEM (sarana danprasarana pertanian). Pada kedua kegiatan ini dana
pendamping tidak dapat diserap karena loan belumsiap sehingga dilakukan drop loan. Untuk itu,disarankan agar dalam pengalokasian pagu indikatifdigunakan data yang lebih akurat sehingga hanyaPHLN yang sudah pasti saja yang disediakan danapendamping.
Selanjutnya, terkait dengan proses lelangpembangunan gedung teridentifikasi adanyapersyaratan clearance yang dilakukan olehKementerian PAN dan RB, BPKP, dan KementerianPU. Permasalahan yang terjadi adalah lamanya waktuyang diperlukan dalam proses clearance dan hasil
clearance oleh ketiga instansi tersebut. Permasalahanini ditemuai pada K/L yaitu Kemendagri danKementan. Pada Kemendagri, lamanya prosesclearance sebelum pelelangan terjadi padapembangunan gedung, IPDN di Bukit Tinggi,Makassar, Manado, dan Rokan Ilir sehingga menjadisalah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.Sedangkan permasalahan clearance yang terjadi pada
Koordinasi antar K/Ldiperkuat agar
mempercepat prosesclearance dan
penyerapan anggaran
Dana pendamping didaerah (PHLN) sering
kali belum tersedia
15
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
24/50
Kementan adalah proses clearance yang dilakukansetelah dana dianggarkan dengan hasilpembangunan gedung tidak disetujui sehingga danatidak dapat diserap. Diharapkan pada waktumendatang proses clearance dapat dilakukansebelum tahun anggaran dimulai dan anggaran belumdialokasikan.
Permasalahan lain yang teridentifikasi adalahhambatan karena proses pencairan anggaranberkaitan dengan K/L lain. Pada Kemenag, peraturanpencairan anggaran sertifikasi guru baru dapatdilakukan setelah ada Nomor Registrasi Guru (NRG).Hal ini mempengaruhi penyerapan karena NRGdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan dan memerlukan waktu yang cukuplama. Untuk itu, diusulkan agar pencairan danasertifikasi tidak perlu menunggu selesainya NRG olehKemendikbud.
16
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
25/50
III. HASIL KUNJUNGAN LAPANG KE SKPD
Permasalahan penyerapan anggaran SKPD berdasarkan hasil kunjunganlapang dibagi dalam dua bagian, yaitu tinjauan secara umum dan tinjauanmasing-masing SKPD.
3.1. Umum
Identifikasi permasalahan penyerapan anggaran secara spesifik telahdilakukan pada tiga SKPD di dua provinsi. Adapun SKPD tersebut adalah: Dinas PUCipta Karya Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat,dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat. (Jadwal kunjunganpada Lampiran II).
Dalam hal realisasi penyerapan anggaran hingga Desember , DinasPU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai ,% dari alokasianggaran Rp.7.7, juta, dan diharapkan akan meningkat hingga lebih dari,% jika seluruh laporan dari Satker sudah masuk. Sementara itu, alokasi danaDekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.., jutadengan realisasi anggaran sebesar Rp..7, juta atau 7,%. Sedangkan alokasidana Dekonsentrasi dan Perbantuan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
foto
17
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
26/50
No. SKPD Pagu Anggaran Penyerapan
1.
Dinasu PU Cipta
Karya Provinsi
Sumatera Selatan
Rp.397.917,6 juta 90,8%
2.
Dinas Kesehatan
Provinsi
Kalimantan Barat Rp.38.516,9 juta 78,4%
3.
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan di
Kalimantan Barat
Rp.25.177,5 juta 47,6 %
3.2. Permasalahan SKPD
3.2.1. Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera
Selatan
Secara umum Dinas PU Cipta Karya ProvinsiSumatera Selatan tidak menemui permasalahandalam pelaksanaan pembangunan. Provinsi SumateraSelatan hanya terkendala oleh satu masalah, yaitueskalasi harga, yang terjadi pada Kegiatan RIS PNPM
Mandiri, Program Infrastruktur Perdesaan. Eskalasiharga terjadi karena kegiatan dibiaya oleh pinjamansehingga pencairan dana tidak bisa dilaksanakansesuai dengan pagu anggaran DIPA . Hal inisangat mempengaruhi kemajuan kinerja satker di kabupaten/kota yang ada di Prov. Sumsel.
Isu lain yang ada tetapi sesungguhnya tidak menjadipersoalan di Dinas PU Cipta Karya namun perludicatat, yaitu terkait dengan adanya APBN-P yangmengakibatkan DIPA Perubahan baru turun pada
Triwulan-. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DinasPU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan melakukanupaya melalui percepatan pelaksanaan fisik dilapangan.
3.2.2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:() Penentuan pelaksana SKPD terlambat akibat SuratKeputusan pelaksana kegiatan baru terbit padapertengahan tahun anggaran berjalan; () Seringnya
Eskalasi hargamenghambat kegiatan
yang dibiayai oleh
pinjaman luar negeri
Tabel 2. Pagu dan Penyerapan Anggaran SKPD
pada tahun sebesar Rp..77, juta dengan realisasi anggaran sebesarRp..7, juta atau 7, %.
18
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
27/50
terjadi mutasi pegawai, sehingga dalam pelaksanaankegiatan kekurangan tenaga teknis sesuai dengansyarat-syarat yang telah ditentukan; () Petunjukteknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yangdisampaikan terlambat dan baru diterima oleh dinaspada pertengahan Juni ; () Keterlambatanpenyelesaian dokumen APBN-P yang baru selesaipada bulan September-Oktober , menyulitkanpelaksanaan kegiatan karena terbatasnya wakttupelaksanaan; dan () Pelaksanaan kegiatanbersamaan dengan kegiatan yang dilaksanakan diPusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapatmelaksanakan kegiatan yang telah disusun.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DinasKesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengusulkanbeberapa hal untuk pelaksanaan kegiatan tahunberikutnya, yaitu: ()Penetapan pelaksanaan kegiatanoleh pemerintah daerah dapat ditentukan pada awalpelaksanaan kegiatan; () Pemerintah Daerah dapatmendistribusikan pegawai yang memiliki sertifikatpengadaan barang dan jas secara merata kepadaseluruh dinas; () Penyampaian petunjuk teknis danpetunjuk pelaksanaan kiranya dapat dilakukan padaawal pelaksanaan kegiatan; () Penyelesaian
dokumen APBN-P pada pertengahan tahun anggaranberjalan; dan () Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah perlu mempersiapkan perencanaan yanglebih baik dalam pelaksanaan kegiatan.
3.2.3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Barat
Permasalahan penyerapan anggaran yang terjadipada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewandikarenakan oleh beberapa hal, antara lain: () Alokasi
dana sebagian besar dibintang (diblokir), yang barudapat dilaksanakan pada pertengahan tahunsehingga mengakibatkan waktu pelaksanaan yangterbatas. Selain itu, dengan waktu yang terbataspelaksanaan kegiatan juga terkendala dengan adanyaaturan yang mengatur (Perpres No. Tahun )pencairan dana menggunakan pola :: untukkegiatan bantuan sosial; () Penyampaian pedomanumum dan petunjuk pelaksanaan pada beberapakegiatan disampaikan terlambat, yaitu pada bulan
Keterlambatanpenyelesaian dokumen
APBN-P menyulitkanpelaksanaan kegiatan
karena terbatasnyawaktu pelaksanaan
Dana dibintang
(diblokir),mengakibatkanpelaksanaan terhambat
19
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
28/50
Penyampaian Juknisdan Juklak oleh
Kementerian sebaiknyadilakukan pada awal
pelaksanaan kegiatandimulai
Oktober-November; () Pelaksanaan kegiatan pusattidak sesuai dengan kondisi daerah, sehinggabeberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan; ()Ketersediaan sumber daya manusia di DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan yang memilikikemampuan teknis pelaksanaan terbatas; serta ()Revisi kegiatan yang bersifat strategis dengan jumlahalokasi dana yang cukup besar tidak mendapatpersetujuan.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahantersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewanmengusulkan dan mengupayakan beberapa hal
sebagai berikut: () Penghapusan tanda bintang(pemblokiran) kiranya dapat dilakukan pada saatpertengahan tahun anggaran, sehingga pemerintahdaerah dapat mempersiapkan pelaksanaan kegiatanlebih baik; () Penyampaian Juknis dan Juklak olehkementerian sebaiknya dilakukan pada awalpelaksanaan kegiatan dimulai; () Pelaksanaankegiatan di daerah sebaiknya disesuaikan dengankondisi daerah sehingga dalam pelaksanaan kegiatantersebut tidak terkendala dengan kondisi yang ada;() Diperlukan penambahan tenaga teknis pelaksanakegiatan; serta () Melaksanakan revisi dokumen
anggaran yang disebabkan oleh adanya perbedaansatuan output antara dokumen DIPA dengan PetunjukTeknis, yaitu satuan output dalam dokumen anggaranadalah ekor sedangkan dalam petunjuk teknissatuannya adalah kelompok. Berkenaan dengan haltersebut, Dinas telah melakukan konsolidasi denganBadan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwadokumen anggaran harus sesuai dengan petunjuk
teknis.
20
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
29/50
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan kunjungan lapang yang telah dilakukan, terhadap K/L dan SUPD telah ditemui berbagai permasalahan terkait dengan penyerapan anggaran.Berbagai upaya telah dilakukan oleh masing-masing K/L, namun perlu tindak lanjutagar masalah penyerapan rendah tidak terulang kembali di tahun-tahunmendatang.
Dari kedelapan kelompok permasalahan, hanya permasalahan dana kontrakmultiyears yang tidak bisa dialihkan ke kegiatan dan TA berikutnya saja yang tidak
ditemui pada enam K/L dan tiga SKPD yang dikunjungi. Sedangkan pemblokirananggaran dan pengembalian dana penghematan, pemberian dana reward danAPBN-P yang keluar pada akhir tahun merupakan masalah yang ditemui hampir diseluruh K/L dan tiga SKPD yang dikunjungi. Kedua permasalahan tersebut salingberkaitan, dan untuk mengurangi permasalahan tersebut pada umumnya keenamK/L dan ketiga SKPD yang dikunjungi menginginkan agar penambahan anggarandiberikan sebelum pertengahan tahun dan bukan di Triwulan III atau di akhir tahun.Bila penambahan anggaran baik berupa pemberian dana reward, pengembaliandana penghematan, ataupun APBN-P dikeluarkan pada Triwulan III atau setelahnya,seyogyanya penambahan anggaran ini tidak perlu dilakukan.
foto
21
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
30/50
Tindak lanjut yang diperlukan agar penyerapan anggaran rendah tidakterjadi lagi, perlu disusun disbursement plan dan procurement plan bagi setiap K/Lsebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan blokir anggaran akibatdata pendukung tidak lengkap, di masa mendatang data pendukung harus sudahlengkap pada saat penelaahan DIPA. Sementara itu, untuk mengantisipasiketerbatasan waktu pelaksanaan, persiapan pelaksanaan kegiatan agar segeradilakukan setelah selesai penelaahan sehingga pada saat DIPA turun kegiatan dapatlangsung dilaksanakan. Sedangkan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, K/Ldapat melakukan pelelangan sebelum anggaran turun (sesuai Perpres No. Tahun). Terkait dengan lahan, upaya yang harus dilakukan adalah memastikankejelasan kepemilikan lahan sebelum melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, dalammemenuhi persyaratan Perpres No. Tahun terkait dengan pejabatpengadaan perlu dilakukan peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikatdan mengikutsertakan pegawai baru dalam pelatihan. Sedangkan untuk mengatasi
keterlambatan data dapat dilakukan melalui upaya pengembangan sistem berbasisweb dengan biaya murah.
22
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
31/50
LampiranI. Jadwal Kunjungan Lapang K/LII. Jadwal Kunjungan Lapang ke SKPDIII. Matriks Rekapitulasi Check List Permasalahan per K/L dan SKPDIV. Hasil Kunjungan ke K/L (1) Kementerian Agama (2) Kementerian Dalam Negeri (3) Kementerian Perhubungan
(4) Kementerian Pertanian (5) Kementerian Kesehatan (6) Kementerian Pendidikan dan KebudayaanV. Hasil Kunjungan ke SKPD (1) Dinas PU Cipta Karya, Provinsi Sumatera Selatan (2) Dinas Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi
Kalimantan Barat
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
32/50
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
33/50
No. K/L TanggalKunjungan Diterima olehNama Jabatan
1. Kementerian Agama 3 Januari 2012 Nur MahmudahKepala Bagian IV Anggaran
2.Kementerian DalamNegeri
3 Januari 2012 SuharyonoKepala BagianMonitoring dan Evaluasi
3.KementerianPerhubungan
4 Januari 2012 MartaHardisuwarno
Kepala BagianPelaksanaan Anggaran
4. Kementerian Pertanian 5 Januari 2012 SuwandiKepala Bagian KebijakanProgram dan Wilayah
5. Kementerian Kesehatan 5 Januari 2012 Susiyo LuchitoKasubbag Evapor Bagian
APBN36.
Kementerian Pendidikandan Kebudayaan
6 Januari 2012 Budi PurwakaKepala Bagian SistemInf ormasi
Lampiran I. Jadwal Kunjungan Lapang ke K/L
23
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
34/50
SKPD Tanggal Kunjungan Diterima olehNama Jabatan
1.
Dinasu PU Cipta KaryaProvinsi SumateraSelatan
22 Desember 2011 Rina AnggraeniKasubag RenevaporDinas PU CiptaKarya
2.Dinas Kesehatan ProvinsiKalimantan Barat
17 Januari 2012 HermanKepala Sub DinasKesehatan
3.
Dinas Peternakan danKesehatan Hewan diKalimantan Barat
17 Januari 2012 WahyudiKepala Seksi
Perencanaan dan
Evaluasi
Lampiran II. Jadwal Kunjungan Lapang ke SKPD
24
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
35/50
Permasalahan PenyerapanAnggaran Tahun 2011
Kementerian/Lembaga SKPD
K e m e n d a g r i
K e m e n h a n
K e m e n k e u
K e m e n t a n
K E S D M
K e m e n h u b
K e m e n d i k b u d
K e m e n k e s
K e m e n a g
K e m e n P U
P O L R I
D i n a s P U C i p t a
K a r y a P r o v . S u m s e l
D i n a s K e s e h a t a n
P r o v . K a l b a r
D i n a s P e t e r n a k a n
d a n K e s e h a t a n
H e w a n P r o v . K a l b a r
a) Pemblokiran anggaran:
• Tidak lengkapnya datapendukung
√ √ √ √ √ √
• Eskalasi harga √
•
Kesalahan aplikasi pada saat penyusunan RKA-KL*
√
b)
Pengembalian dana
penghematan, pemberian danareward dan APBN-P yang keluarpada akhir tahun
√ √ √ √ √ √ √ √ √
c)
Dana kontrak multiyears yangtidak bisa dialihkan ke kegiatandan TA berikutnya
d) Tagihan Satker: pencairan tidakselalu langsung dilakukan
(ditumpuk & dilakukan 2 bulansekali).
√ √ √
e)
Lelang
• Sebagian besar pelaksana
lelang belum berani
melaksanakan lelang sebelum
anggaran turun.
√ √
• Rumitnya persyaratan yangdiatur dalam Perpres 54 yangmenyebabkan gagal lelang
√
• Pengaturan uang muka yanglebih kecil sehingga
mempengaruhi penyerapan
anggaran.
√
• Adanya persyaratan clearance dari BPKP sebelumpelelangan yang memakanwaktu lama*
√ √
• Belum tersedianya danauntuk pelelangan tidakmengikat untuk kegiatantahun berikutnya*
√
b)
Lahan, berkaitan denganreadiness criteria sbb:
• DED (Detail EngineeringDesign)
• Kesiapan lahan √ √ √
• Ketersediaan dana daerahuntuk program bersama
Lampiran III. Matriks Rekapitulasi Check List Permasalahan per K/L dan SKPD
25
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
36/50
• Terdapatnya instansipengelola pascakonstruksi
• Output dan outcome yang
jelas
c)
Organisasi• Adanya restrukturisasi
organisasi
√ √ √
• Sulitnya mencari pejabat pengadaan dan adanya pola
mutasi kepegawaian yangtidak terstruktur
√ √ √ √
• Sinergi pusat daerah √ √
• Kualitas SDM √ √ √
• Kesulitan dalam menetapkanpengelola kegiatan karenaharus memiliki sertifikat*
√ √
d)
Lambatnya pengumpulan data √ √ √
e)
Hambatan karena prosespencairan anggaran berkaitandengan K/L lain. *
√
f)
Tidak adanya dana pendamping
dari daerah untuk programbersama
*
√
g) Tidak siapnya dana PHLN* √
Permasalahan PenyerapanAnggaran Tahun 2011
Kementerian/Lembaga SKPD
K e m e n d a g r i
K e m e n h a n
K e m e n k e u
K e m e n t a n
K E S D M
K e m e n h u b
K e m e n d i k b u d
K e m e n k e s
K e m e n a g
K e m e n P U
P O L R I
D i n a s P U C i p t a
K a r y a P r o v . S u m s e l
D i n a s K e s e h a t a n
P r o v . K a l b a r
D i n a s P e t e r n a k a n
d a n K e s e h a t a n
H e w a n P r o v . K a l b a r
Keterangan.
* Merupakan Permasalahan baru yang ditemukan pada saat melakukan kunjungan kementerian/Lembaga.
Merupakan Kementerian/Lembaga yang belum dikunjungi
26
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
37/50
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Kegiatan dan
lokasi
Total anggaran sebesar Rp. 35,4 trilyun, Penyerapan 88% per 28 Desember 2011Jumlah Satker 4.442 Saker
1 Pengembalian dana penghematan, pemberiandana reward dan APBN-P yang keluar pada akhirtahunTurunnya tambahan dana di akhir Oktober – awalNovember menyebabkan sulitnya melaksanakankegiatan tersebut. Untuk mempercepat proses, diupayakan kegiatan tidak melali proses lelang.Namun tetap saja mengalami kesulitan karena
tidak ada rekanan yang sanggup mengerjakandengan waktu yang sangat terbatas.
DIharapkan di waktumendatang tidak ada danayang turun di akhir tahunanggaran. Apabila DIPAturun di akhir tahunanggaran sebaiknya
diberlakukan DIPAluncuran agar kegiatan
dapat terlaksana.
Kegiatanpembangunan fisik
2 Tagihan Satker: pencairan tidak selalu langsungdilakukan (ditumpuk & dilakukan 2 bulan sekali) Penumpukan tagihan Satker dilakukan terutamapada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.Hal ini disebabkan rekanan terutama yang besarsering menagihkan dana sekaligus setelah kegiatanselesai.Telah dilakukan upaya mengundang dan
mengingatkan kepada rekanan untuk mengajukan
penagihan sesuai dengan jadwal yang telahditentukan.
Diusulkan sebaiknya adaaturan dari KementerianKeuangan bagi tagihanyang tertunda diberisangsi.
3 LelangUpaya mempercepat pelaksanaan kegiatan melaluipelelangan sebelum anggaran turun tidakdilakukan karena panitia lelang tidak berani ambilresiko apabila terjadi kegiatan tidak disetujui ataukegiatan tersebut mengalami pemblokiran.
Diupayakan/mengurangiadanya proses pelelangan
Untuk kegiatanbersif at
fisik/pembangunan.
4 Kualitas SDM Rendahnya kualitas SDM menyebabkan seringnyaterjadi kesalahan di Satker dalam melakukan revisiDIPA, terutama terkait dengan efisiensi yang harusdilakukan.
Peningkatan pemahamanmelalui sosialisasi dan
pelatihan
Peraturan bagi pengelola kegiatan harus memilikisertifikat menyebabkan kesulitan dalammenetapkan pengelola kegiatan.
Untuk itu akan diusulkan keLKPP agar dilakukanperbaikan aturan terkait dengan kepemilikan
sertifikat bagi pengelolakegiatan.
Lampiran IV. Hasil Kunjungan ke K/L
1. Kementerian Agama
27
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
38/50
5 Lambatnya pengumpulan dataDengan adanya atran pengumpulan datapenyerapan anggaran secara berjenjang, menyebabkan panjangnya waktu untukmengetahui kondisi penyerapan anggaran. Hal inimenyebabkan sulit diketahui data penyerapananggaran terkini.
Diusulkan agar satkerdapat memberikaninf ormasi kepadaKementerian secaralangsung tidak berjenjang
6 Sertifikasi GuruPeraturan pencairan anggaran sertifikasi guru yangbaru dapat dilakukan setelah ada Nomor Registrasi
Guru (NRG) telah menyebabkan rendahnyapenyerapan. Hal ini terjadi karena prosesmemperoleh NRG yang dikeluarkan olehKementerian Pendidikan dan Kebuadayaanmembutuhkan waktu yang cukup lama.
Akan diusulkan agar
pencairan dana sertifikasi
tidak harus menungguNRG
Sertifikasi Guru
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Kegiatan dan
lokasi
28
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
39/50
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Kegiatan dan
lokasi
Total anggaran sebesar Rp. 16,95 trilyun, Penyerapan 75,52% per 30 Desember 2011
1 Penambahan pagu di Triwulan empat menyebabkan sulitnya pelaksanaan kegiatanterutama yang bersif at pembanguan/renovasigedung.
Kendala lain adalah akibat terjadinyapemblokiran anggaran oleh DPR pada pagutambahan ini, maka tidak ada waktu untukmelakukan revisi DIPA sehigga dana sebesar
RP.1,3 Trilyun tidak terserap.
Dilakukan percepatanpelaksanaan sehingga
anggaran dapat terserap diakhir tahun anggaran.
Kegiatanpembangunan fisik
PNPM
2 Dana pendamping daerahTerdapat 13 Kabupaten/Kota ang tidakmenyediakan dana pendamping untuk kegiatanPNPM. Hal ini mengakibatkan kegiatan tidakbisa berjalan dan anggaran tidak terserap.
Akan dilihat penyebab tidakdialokasikannnya dana
pendamping
PNPM Lokasi: Tapanuli Tengah, Simalungun, NiasSelatan, NiasBarat, MinahasaSelatan, Gowa, Konawe, Muna, Buton, KonaweSelatan, Mamuju, Seram aagian
Barat, dan P.Morotai3 Proses Clearance
Persyaratan adanya proses clearance sebelumpelelangan pembangunan gedung oleh
Kementerian PAN dan RB, BPKP, dankementerian PU yang memakan waktu cukuplama merupakan salah satu hambatan dalampelaksanaan kegiatan.
Diharapkan di masamendatang prosesclearance dapat dilakukansebelum tahun anggarandimulai.
Pembanguan IPDN Lokasi: Bukit TinggiMakassarMenadoRokan Ilir
4 Kualitas SDM Sering terjadi mutasi pegawai di daerahtermasuk pengelola kegiatan/panitia pengadaanyang menyebabkan terhambatnya pelaksanaankegiatan.
Dilakukan penambahanujian sertifikasi pengadaanbarang dan jasa bagi
pejabat dan staf .
5 Pemblokiran anggaranTidak lengkapnya dokumen pendukung
mengakibatkan terjadinya pemblokirananggaran. Untuk menghilangkan pemblokiransetelah data dilengkapi memerlukan waktu yangcukup lama.
Hal ini merupakan ketidak siapan Kemendagridalam mengajukan usulan kegiatan.
Melengkapi dokumen yangdiperlukan dan mencermatidan melengkapi dokumen
untuk kegiatan yang akandatang
Tugas pembantuanpasar desa di
Gunung Kidul, DIY
2. Kementerian Dalam Negeri
29
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
40/50
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Kegiatan dan
lokasi
Total anggaran sebesar Rp. 23,309 trilyun, Penyerapan 85,022% per 4 Januari 2012Jumlah Satker 679 Satker
1 Pemblokiran anggaran dan revisi anggaranAkibat penyusunan dan penelaahan RKAKL yangkurang cermat mengakibatkan terhambatnyapenyerapan pada saat pelaksanaan kegiatan, yaitu:
1) Terdapat kesalahan akun/aplikasi pada saat penyusunan RKA-KL yang mengakibatkananggaran tidak dapat dicairkan, sehingga
harus dilakukan revisi DIPA.2) Tingginya dana bertanda bintang (blokir)
akibat kurangnya data pendukung, mengakibatkan terjadinya blokir sebesar Rp.1,008 Triliun atau 4,33% dari total paguKementerian Perhubungan.
Memperbaiki danmelengkapi dokumen yang
diperlukan, serta akanmelakukan penyusunanRKAKL lebih teliti
2 Pengembalian dana penghematan, pemberiandana reward dan APBN-P yang keluar pada akhirtahun menyebabkan sulitnya pelaksanaankegiatan yang bersif at pengadaan danpembanguan yang harus melalui proses
pelelangan.
Persetujuan DIPA Pemanf aatan hasilpenghematan Anggaran TA.2011 sebesar kuranglebih 83,8% diblokir oleh DJA.
Diusulkan agar bila adapagu tambahan diberikan dipertengahan tahunanggaran.
3 Lahan.Terdapat status tanah (hibah tanah) yang belumselesai, sehingga mengakibatkan tidakterserapnya anggarar. Hal yang sering terjadi, menurut Pemda tanah sudah tidak bermasalah, namun pada saat pelaksanaan terjadi sengketa.
Pemda diminta untukmenyelasaikan masalah
lahan ini dan akandisediakan anggaran
pendertifikatan tanah.
Pembangunan
f asiitas pelabuhanTanjung wangiJawa Timur(penyelesaiandengan
memindahkan
lokasi kegiatan) Makassar
PembangunanKampus Akademi
Pelayaran
Pengadaan LahanPeti KemasTanjung Priok
3. Kementerian Perhubungan
30
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
41/50
4 Lelang Pengaturan uang muka pada multiyearscontract yang lebih kecil mempengaruhi
penyerapan anggaran. Adanya mekanisme penghematan anggaranyang menyebabkan terlambatnya prosespengadaan barang/ jasa;
Belum tersedianya dana untuk pelelangantidak mengikat untuk kegiatan tahunberikutnya
Diusulkan adanya
penyempurnaan Perpres
No. 54 Tahun 2010, terkait uang mukakontrak tahun jamak
Sebaiknya tidak perlu
adanya penghematan Disiapkan anggaran pada
tahun sebelumnya
Pembangunan
JAATS (PeralatanNavigasi BandaraSoekarno Hatta)
5 Tagihan SatkerPencairan tidak selalu langsung dilakukan(ditumpuk penagihannya pada akhir pekerjaan) yang disebabkan keengganan dari pihak
kontraktor untuk melakukan penarikan tiapbulannya.
Untuk itu dilakukan upayaagara kontraktor melakukanpenarikan sesuai jadwal.
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut K
egiatan
dan
lokasi
31
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
42/50
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Kegiatan dan
lokasi
Total anggaran sebesar Rp. 16,7 trilyun, Penyerapan 88,80% per 30 Desember 2011Jumlah Satker 2.455 Satker
1 Pemblokiran anggaran dan revisi anggaranAkibat data pendukung yang tidak lengkapterjadi pemblokiran dana di Dit jen Peternakansebesar Rp.1,12 Trilyun.
Melengkapi datapendukung pada bulan Juli, dan DIPA selesai pada bulanSeptember.
2 Pengembalian dana penghematan, pemberiandana reward dan APBN-P yang keluar pada akhirtahun menyebabkan sulitnya pelaksanaankegiatan yang harus melalui proses pelelangandan mengalami revisi DIPA.
Sebaiknya tidak perludilakukan perubahan pagu
anggaran dalam DIPA agarpelaksanaan kegiatan dapat sesuai rencana
Penyelam
atan dan InsentiveSapi BetinaProduktif diKalimantan Barat tidak bisa direvisi.
Pembang
unan RPH di Pare-are tidak siap untukdilaksanakan
Pembang
unanlitbangperkebunan diSulawesi Barat tidak dapat
dilaksanakan3 Tagihan Satker:
Pencairan tidak selalu langsung dilakukan(ditumpuk & dilakukan 2 bulan sekali). Hal iniumumnya terjadi di daerah kepulauan dan Papuaakibat jarak KPPN yang cukup jauh danmemerlukan biaya transportasi yang cukuptinggi.
Perlu dicarikan cara khususuntuk daerah kepulauan dandaerah yang KPPN nyaterlalu jauh.
4 Dana Pendamping PHLN Terdapat dana pendamping yang tidak dapat diserap karena loan belum siap sehingga
dilakukan drop loan.
Diharapkan dalampenyusunan pagu indikatif mengunakan data yanglebih akurat.
SMATD (proyekteknolgi danpembangunan) WISEM (saranadan prasarana
pertanian) 5 Lahan.
Terdapat status kepemilikan tanah yang belum jelas dan diserobot sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.Perubahan kebijakan Bupati terpilih, yang semuauntuk cetak sawah dialihkan menjadi perkebunansawit.
Akan lebih dperhatikankejelasan kepemilikan dankebijakan Pemda atas lahansebelum pelaksanaan
kegiatan.
- Balai Diklat diManokwari danSumatera Barat.
- KabupatenAsahan
4. Kementerian Pertanian
32
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
43/50
6 Kualitas SDM Sering terjadi mutasi pegawai di daerah termasukpengelola kegiatan/panitia pengadaan yangmenyebabkan terhambatnya pelaksanaankegiatan.
7 Proses ClearancePersyaratan adanya proses clearance sebelumpelelangan pembangunan gedung oleh
Kementerian PAN dan RB, BPKP, dankementerian PU yang dilakukan setelah danadianggarkan dengan hasil tidak disetujuinyapembangunan gedung dana tidak dapat diserap.
Sebaiknya clearance
dilakukan sebelum
dianggarkan.
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Kegiatan dan
lokasi
33
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
44/50
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut K
egiatan
dan
lokasi
Total anggaran sebesar Rp. 29,134 trilyun, Penyerapan 84,630% per 2 Januari 2012Jumlah Satker 1.003 Satker
1 Pemblokiran anggaran
Pemblokiran dana Tugas Pembantuan yangdisebabkan tidak lengkapnya data-datapendukung, pada bulan Juni-Agustus 2011.
Melengkapi datapendukung yang
diperlukan.
TP BOKPenyerapan
rendah: - Pontianak
(8,8%) - Mentawai (0%)
- Banda Aceh
(20%) - TP RS
- Pekan Baru
(15%)
2 Pengembalian dana penghematan, pemberiandana reward dan APBN-P yang keluar pada akhirtahun.Dana APBN-P dan pengembalian dana efisiensiyang keluar pada bulan November menyebabkanrendahnya penyerapan karena sulitnyapelaksanaan kegiatan.
Sebaiknya tidak perludilakukan penambahan
pagu anggaran.
3 Organisasi
Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana akibat dalam struktur organisasi yang baru tidak adatupoksi yang sesuai dengan kegiatan tersebut.
Untuk tahun selanjutnyadiharapkan kegiatan sudahsesuai dengan tupoksi
4 Lahan.Terdapat lahan yang tidak dapat dibeli pada saat kegiatan akan dilakukan.
Akan dilakukan kejelasankepemilikan lahan sebelum
pelaksanaan kegiatan
PembangunanKantor KesehatanPelabuhan di BaliPembangunan
Kantor LitbangLokal di Garut
5. Kementerian Kesehatan
34
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
45/50
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Kegiatan dan
lokasi
Total anggaran sebesar Rp. 68,15 trilyun,
Penyerapan 80,15% per 5 Januari 2012Jumlah Satker 381 Satker1 Pemblokiran anggaran
Data pendukung yang tidak lengkap dan seringterjadi pemblokiran dana tanpa adapemberitahuan terlebih dahulu pada saat penelaahan yang akhirnya mempengaruhi
penyerapan.
Melengkapi data-datapendukung yang
diperlukan.Untuk menghindaripemblokiran secara tiba-tiba Kemendikbud akanmenuangkan hasil
kesepakatan penelaahandalam suatu Berita Acara.
Hampir di seluruhkegiatan.
2 Pengembalian dana penghematan, pemberiandana reward dan APBN-P yang keluar pada akhirtahun.- Dana APBN-P dan pengembalian dana
efisiensi yang keluar pada bulan Novembermenyebabkan berkurangnya penyerapan
karena sulitnya pelaksanaan kegiatan.- Di samping itu dengan efisiensi
mengakibatkan rencana kegiatan yang telahdisusun tidak tercapai dan tidak ef ektif .
Untuk mempercept
pelaksanaan dilakukan
persiapan setelahpenelaahan sehingga
pada saat DIPA turunlangsung dapat dikerjakan.
Diusulkan DIPA turun
paling tidak pada TriwulanIII.
Antara lain untuk: Rehab sekolah, Unit Sekolah Baru, Block grant, danperalatan sekolah.
3 Organisasi
Restrukturisasi organisasi dari 7 Eselon I menjadi9 Eselon I menyebabkan DIPA terlambat sampaiBulan Maret. Di samping itu, denganbertambahnya kebudayaan ke dalam strukturorganisasi Kemndiknas maka akan bertambahlagi jumlah Eselon I nya.
Untuk penambahan eselon I terkait dengan kebudayaan, sedang dilakukan
perumusan yang tepat mengenai jumlah eselon I yang perlu ditambah.Kemendikbud mengusulkan
1 Eselon I sedangKementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif mengusulkan 2 Eselon I untuk menangani
kebudayaan.Sulitnya mencari pejabat pengadaanHal ini disebabkan kurangnya minat menjadipejabat pengadaan dan terbatasnya pegawaiyang mempunyai sertifikat untuk pengadaan.
Akan meningkatkan jumlahpegawai yang memilikisertifikat danmengikutsertakan dalampelatihan untuk yang baru.
4 Lambatnya pengumpulan data Kurangnya komitmen dalam penyampaian
data. Banyaknya instrumen yang ada. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk
menyampaikan laporan.
Pengembangan sistemberbasis web yang murah.
Simplifikasi instrumenyang ada.
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
35
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
46/50
N
o P
ermasalahan S
olusi/T
indak L
anjut K
egiatan
dan
lokasi
Realisasi penyerapan anggaran hingga 22 Desember 2011 adalah 90,8%, dandiharapkan akan meningkat hingga lebih dari 93,0%
1 Pemblokiran Anggaran: - Adanya Eskalasi Harga karena kegiatandidanai oleh LOAN sehingga pencairan danatidak bisa dilaksanakan sesuai dengan paguanggaran DIPA 2011, hal ini sangat mempengaruhi progres satker di 11 kab/kotayang ada di Provinsi Sumatera Selatan
Segera mengeluarkan pagudana yang diblokir/tidakbisa dicairkan sehigga
progress dapat naik (100%)
RIS PNPM MANDIRI
2 Pengembalian dana penghematan, pemberiandana reward dan APBN P yang keluar pada akhirtahun.-
Adanya APBN P mengakibatkan DIPAPerubahan baru turun di triwulan ke-3.
Pada intinya, tidak terdapat permasalahan dalam
pelaksanaan. Namun olehkarena DIPA Perubahanbaru turun di Tw-3, makadilakukan percepatanpelaksanaan fisik dilapangan.
- Pengembangan
Sistem PengelolaanAir Minum Ibu KotaKecamatan (SPAM IKK) Gumawang, Kab. OKU Timur
- PengembanganSPAM IKK KarangDapo, Kab. MusiRawas.
- Pengembangan
SPAM IKK MuaraLakitan, Kab. MusiRawas.
- PengembanganSPAM IKKGelumbang, Kab.Muara Enim.
- Pengembangan
SPAM IKK TanjungJaja, Kab. Ogan Ilir
1. Dinas PU Cipta Karya, Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran V. Hasil Kunjungan ke SKPD
36
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
47/50
N
o P
ermasalahan S
olusi/T
indak L
anjut K
egiatan
dan
lokasi
Alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.38.516,9 juta dengan realisasi anggaran sebesarRp.29.762,9 juta atau 78,4%
1 Pengembalian dana penghematan, pemberiandana reward dan APBN P yang keluar pada akhirtahun.- DIPA APBN P selesai pada bulan September
Sebaiknya DIPA APBN Pditurunkan pada bulan Juni
Kegiatan DanaDekonsentrasi
2 Organisasi
Mutasi pegawai yang menguasai administrasikegiatan
SDM yang memilikisertifikasi pengadaanbarang dan jasa
didistribusikan meratadiseluruh dinas
Kegiatan DanaDekonsentrasi
Surat Keputusan SKPD disahkan bulan Juni Penetapan SK SKPD padaawal tahun anggaran
Kegiatan DanaDekonsentrasi
Perencanaan lebih berpola top down, sehinggabanyak kegiatan yang tidak diketahui dinas
Koordinasi yang baik antarapemerintah pusat dandaerah
Bantuan BagiRumah Sakit Daerah
Jumlah SDM yang memenuhi persayaratansertifikasi terbatas
Perlu dibentuk unit teknisyang melaksanakankegiatan dan pelaksanaanlelang
Kegiatan DanaDekonsentrasi
2. Dinas Kesehatan, Provinsi Kalimantan Barat
37
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
48/50
N
o P
ermasalahan S
olusi/T
indak L
anjut K
egiatan
dan
lokasi
Alokasi dana Dekonsentrasi dan Perbantuan sebesar Rp.25.177,5 juta dengan realisasianggaran sebesar Rp.11.973,0 juta atau 47,6 %.
1 Pemblokiran Anggaran
- TOR Payung Hukum Kegiatan dari Pusat Belum Siap
Pusat agar membuat TOR Payung sehingga tidak adakegiatan yang dibintangdan daerah tidak terkendaladalam merealisasikankegiatan
PenyelamatanSapi/Kerbau BetinaProduktif
2 Lelang- Petunjuk pelaksanaan dari pusat turunpertengahan tahun
Pedum dan juklak agar
disampaikan pada awaltahun
PenyelamatanSapi/Kerbau BetinaProduktif
- Pelaksanaan Bansos sesuai dengan Perpres 54pencairannya harus dengan pola 40, 30, 30
Pencairan kegiatan kemasyarakat dapat dilaksanakan sekaligus
PenyelamatanSapi/Kerbau BetinaProduktif
3 Organisasi
Perencanaan lebih berpola top down Pusat memperhatikan hasilmusrenbangnas
PenyelamatanSapi/Kerbau BetinaProduktif
Jumlah tenaga SDM teknis peternakan minim Penambahan SDM Teknisdan pembakuan
kelembagaan di daerah
PenyelamatanSapi/Kerbau BetinaProduktif
4 Lambatnya pengumpulan data
-
Usulan calon lokasi dan penerima bantuan daridaerah (kab/kota) terlambat
Usulan agar disampaikan 1-2 tahun sebelumnya
PenyelamatanSapi/Kerbau BetinaProduktif
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi Kalimantan Barat
38
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
49/50
-
8/20/2019 Lap. Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011
50/50