Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
-
Upload
dio-koes-brilianto -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
Transcript of Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
1/52
Seminar Keuangan
Publik
Kebijakan Belanja Pemerintah
Indonesia Sesuai Nota Keuangan
RAPBN 2016
Christian Candrahadi Sandyputra (09)
Dimas Gita Firmansyah (12)
Dio Koes Brilianto (13)
Kadek Pasek Parwata (21)
Moh. Ilham Santoso (23)
Pradhika Yudha Dharma (33)Tri Aryani Setyawati (37)
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
2/52
BAB I
PENDAHULUAN
Belanja, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah uang yang dikeluarkan untuk suatu
keperluan; ongkos; biaya . Pada dasarnya Istilah belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor
publik. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang
telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja pemerintah dibagi menjadi dua kategori utama
yaitu Belanja Negara dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan Belanja Daerah. Sesuai Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (5), belanja negara adalah kewajiban
pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Sama halnya dengan Belanja Negara,
Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan
bersih.
Belanja pemerintah digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menggunaan
belanja, tentunya pemerintah harus tetap mengacu kepada APBN/APBD yang telah dibuat dan disetujui
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintah. Belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah juga harus
sejalan dengan visi misi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Visi misi tersebut dicanangkan dalam
program pemerintahan presiden yang nantinya diturunkan kedalam rencana strategis yang selanjutnya
akan dibagi-bagi menurut fungsi masing-masing. Sesuai Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa belanja pemerintah baik negara maupun daerah terdiri dari
belanja negara menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
Belanja pemerintah sudah ditentukan proporsi untuk setiap anggaran belanja berdasarkan rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Rencana kegiatan tersebut tentunya sudah
mencerminkan arah kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari arah kebijakan
tersebut, bisa dilihat keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.
Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pada tahun 2016 ini dipecah menjadi sembilan pokok-
pokok kebijakan. Pertama, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan
memerhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik, melalui
pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji pokok bagi PNS/TNI/Polri dan sebesar 50 persen pensiun
pokok bagi para pensiunan. Kedua, mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran
pembangunan, antara lain di bidang: (1) pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan (dimensi
pembangunan manusia); (2) kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman,
serta pariwisata dan industri (dimensi pembangunan sektor unggulan); (3) pemerataan danpengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Ketiga, memperkuat kepastian
dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi. Keempat ,
melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat sasaran dan penajaman/perluasan program kredit
usaha rakyat; Kelima, melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki
kualitas pembangunan. Keenam, meningkatkan efektivitas pelayanan serta keberlanjutan program SJSN
di bidang kesehatan (baik dari sisi demand maupun supply) dan ketenagakerjaan. Ketujuh,
menyelaraskan upaya desentralisasi fiskal dengan mengalihkan sebagian belanja K/L (termasuk dana
dekonsentrasi/ tugas pembantuan) ke dana alokasi khusus (DAK). Kedelapan, mendukung upaya
pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Kesembilan, menyediakan
dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan isu-isu strategis dan kebijakan umum tersebut di atas, maka alokasi anggaran belanja
pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.339.084,4 miliar (10,5 persen
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
3/52
dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 tersebut akan
digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang
dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas
sektoral atau yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (non
K/L), sesuai dengan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016.
Dengan telah ditetapkannya APBN tahun 2016, maka pemerintah bisa dianggap sudah menetapkan
komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakannya
dengan baik agar tujuan luhur negara dapat tercapai.
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
4/52
BAB II
BELANJA MENURUT FUNGSI
A.
PengertianBerdasarkan PSAP 02 klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan
pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:
a) Pelayanan Umum
b) Pertahanan
c) Ketertiban dan Keamanan
d) Ekonomi
e) Perlindungan Lingkungan Hidup
f)
Perumahan dan Permukimang) Kesehatan
h) Pariwisata dan Budaya
i) Agama
j) Pendidikan
k) Perlindungan sosial
B. Penerapannya pada RAPBN 2016
Pada RAPBN 2016 alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut klasifikasi fungsi di
rinci sebagai berikut :
Tabel 2.1. Tabel Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi : 2015-2016
NO. FNGSI
2015 2016
APBNP% t h d
BPPRAPBN
% t h d
BPP
1 Pelayanan Umum 695.286,3 52,7% 764.030,4 57,1%
2 Pertahanan 102.278,6 7,8% 95.811,2 7,2%
3 Ketertiban dan Keamanan 54.681,0 4,1% 56.852,0 4,2%
4 Ekonomi 216.290,6 16,4% 189.490,3 14,2%
5 Lingkungan Hidup 11.728,1 0,9% 13.205,2 1,0%
6 Perumahan dan Fasilitas Umum 25.587,2 1,9% 23.098,1 1,7%
7 Kesehatan 24.208,5 1,8% 18.685,3 1,4%
8 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3.765,5 0,3% 7.878,4 0,6%
9 Agama 6.920,5 0,5% 7.682,2 0,6%
10 Pendidikan 156.186,9 11,8% 146.127,5 10,9%
11 Perlindungan Sosial 22.615,8 1,7% 16.223,8 1,2%
T O T A L 1.319.549,0 100,0% 1.339.084,4 100,0%
(Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2016)
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
5/52
Bagan 2.1. Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 2015
Bagan 2.2. Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 2016
Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tersebut masihdidominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 57,1 persen dari total anggaran belanja
pemerintah pusat, sedangkan sebesar 42,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif
52.7%
7.8%4.1%
16.4%
0.9%
1.9%1.8%
0.3%
0.5%
11.8%
1.7%
APBN 2015
Pelayanan Umum Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan Ekonomi
Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum
Kesehatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Agama Pendidikan
Perlindungan Sosial
57.1%
7.2%
4.2%
14.2%
1.0%
1.7%
1.4%
0.6%0.6%
10.9%
1.2%
RAPBN 2016
Pelayanan Umum Pertahanan
Ketertiban dan Keamanan Ekonomi
Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum
Kesehatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Agama Pendidikan
Perlindungan Sosial
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
6/52
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
7/52
konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pelayanan publik, serta penguatan kapasitas dan efektivitas pengelolaan
pengawasan pelayanan publik;
(8) menjaga jumlah PNS untuk tetap mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis
kompetensi, dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga
kesehatan;
(9)
melanjutkan program JKN melalui pengalokasian anggaran untuk iuran bagi peserta PBI,dan iuran pemerintah sebagai pemberi kerja bagi aparatur sipil negara dan TNI/Polri;
(10) peningkatan pengelolaan subsidi agar lebih tepat sasaran dengan melakukan peningkatan
pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai
dan tepat guna, penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi, perubahan
mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi, dan penyediaan subsidi
bunga kredit program untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses
pembiayaan di lembaga- lembaga perbankan.
Secara umum sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran
pada fungsi pelayanan umum, antara lain:
(1) meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dan inovasi yang terintegrasi;
(2) meningkatnya efektivitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi,
akuntabilitas aparatur negara dan pengawasan wilayah di pusat dan daerah;
(3) meningkatnya kualitas aparatur negara berlandaskan Iptek dan implementasi hasil
penelitian pada program pemerintah;
(4) penyaluran subsidi dengan lebih transparan dan akuntabel; dan
(5) meningkatnya masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI
Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 92,4 juta jiwa.
2. Fungsi Pertahanan
Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk
meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam upaya melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran pada fungsi
pertahanan direncanakan sebesar Rp95.811,2 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 6,3
persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.278,6
miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka
melaksanakan fungsi pertahanan pada tahun 2016 antara lain:
(1) mendukung pemenuhan dan pengadaan alutsista dengan didukung pembiayaan dari
dalam dan luar negeri, dengan prioritas pembiayaan dalam negeri;(2) meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan alutsista;
(3) meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi alutsista TNI;
(4) penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan;
(5) penguatan intelijen dan peningkatan fasilitas yang memadai.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi
pertahanan, antara lain:
(1) meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan
minimum essential force (MEF) yang dapat mencapai 14 persen;
(2) meningkatnya kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan
peningkatan kesiapan TNI dengan penyelenggaraan 5 latihan gabungan, 543 latihan danpenataran matra darat, 22 latihan operasi matra laut, 30 latihan operasi matra udara;
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
8/52
(3) penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan dengan pengadaan 1 kapal patroli baru
serta peralatan pendukung, pengadaan 1 paket peralatan surveillance, dan pembangunan
pos pengamanan perbatasan darat baru.
3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran
anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
ketertiban dan keamanan. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban
dan keamanan dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp56.852,0 miliar, yang
menunjukkan peningkatan sebesar 4,0 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam
APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka
melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 antara lain:
(1) peningkatan pelayanan keamanan pada masyarakat;
(2) peningkatan profesionalisme Polri;
(3)
penguatan intelijen;(4) peningkatan peralatan dan fasilitas kepolisian; dan
(5) penguatan pencegahan dan penanggulangan narkoba.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi
ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 tersebut, diantaranya:
(1) meningkatnya profesionalisme Polri pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan
kualitas dan peningkatan operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan
masyarakat sebesar 45 persen, penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap
desa/kelurahan secara bertahap, pelaksanaan 150 kegiatan penyuluhan hukum kepada
masyarakat;
(2)
menguatnya koordinasi intelijen dengan membentuk 7 organisasi komunitas intelijen
yang memanfaatkan data sharing, penambahan 1 infrastruktur jaringan analisis sinyal
(JAS) baru;
(3) meningkatkan kapasitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, terkendalikannya laju
prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga angka 0,05 persen;
(4) meningkatnya efektivitas sistem keamanan nasional melalui perbaikan kualitas dan
jumlah policy brief yang dihasilkan sistem informasi Wantannas.
4. Fungsi Ekonomi
Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesarRp189.490,3 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 12,4 persen apabila dibandingkan
dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp216.290,6 miliar.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah
dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2016 antara lain:
(1) pembangunan sarana dan prasarana penghubung menuju dan antarkoridor ekonomi dan
kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pembangunan bandara perintis,
pelabuhan, dan jaringan jalan tol;
(2) melanjutkan pengembangan moda angkutan laut, kereta api, dan angkutan
penyeberangan sistem logistik nasional melalui pengembangan jaringan kereta api di
pulau besar, dan pembangunan tol laut;(3) penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, kemitraan usaha berbasis rantai nilai (value
change), revitalisasi dan modernisasi koperasi;
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
9/52
(4) mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional;
(5) peningkatan cadangan pasokan energi primer dan bahan bakar, serta energi baru dan
terbarukan (EBT);
(6) peningkatan produksi padi dan sumberpangan protein;
(7) pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi
diantaranya yaitu:
(1) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem
transportasi multimoda dan antarmoda (dilihat dari indikatornya yaitu dikembangkannya
jalan nasional; terbangunnya jalan baru; terbangunnya jalur KA; terbangunnya dermaga
sungai dan danau, serta meningkatnya kapasitas pelabuhan utama pendukung tol laut
sebanyak 24 pelabuhan strategis);
(2) meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung
konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global, salah
satunya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah armada pelayaran nasional berumur
maksimal 25 tahun sebesar 10 persen;(3) perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional,
antara lain dilihat dari indikatornya yaitu meningkatnya produksi bahan pokok antara lain
padi, jagung, dan kedelai;
(4) terlaksananya pembangungan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan
rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan, dilihat dari indikatornya
antara lain yaitu pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi dan rehabilitasi
jaringan irigasi;
(5) perkuatan kedaulatan energi melalui peningkatan produksi sumber daya energi (minyak
bumi, gas bumi, dan batubara);
(6)
meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan melalui peningkatan rasio elektrifikasi sebesar
90,15 persen; penambahan kapasitas pembangkit dan konsumsi listrik perkapita menjadi
sebesar 985 kWh.
5. Fungsi Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup dalam RAPBN tahun 2016 sebesar
Rp13.205,2 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 12,6 persen jika dibandingkan dengan
alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp11.728,1 miliar. Dengan peningkatan alokasi
anggaran tersebut, bidang SDA dan lingkungan hidup diharapkan mampu menjadi tulang
punggung untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan lingkungan hidup,penghasil devisa, dan penghidupan masyarakat luas.
Selanjutnya, sejalan dengan RPJMN, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan
antara lain sebagai berikut:
(1) penyempurnaan metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH), agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang terjadi;
(2) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar
untuk mendapatkan data dan informasi lingkungan hidup;
(3) upaya pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan
timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian
kerusakan lingkungan masih perlu terus diperkuat;(4) perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM
lingkungan hidup daerah, penguatan penegakan hukum lingkungan, dan penyelesaian
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
10/52
peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
(5) kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi
KEHATI, pemanfaatan KEHATI dan jasa lingkungan serta dalam rangka pengentasan
kemiskinan sekitar kawasan hutan perlu diupayakan pemberian akses kepada masyarakat
untuk memanfaatkan kawasan hutan melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan
Hutan Desa (HD).
Sasaran yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:
(1) peningkatan diversifikasi produk sehingga sumber daya hutan dapat dioptimalkan sebagai
penyedia bioenergi untuk mendukung penyediaan energi terbarukan, pangan untuk
mendukung ketahanan pangan, tanaman biofarmaka untuk mendukung pengembangan
industri obat-obatan, serta serat sebagai bahan baku industri biotekstil dan bioplastik;
(2) peningkatan hasil produksi hutan, dan mengfungsikan peran hutan sebagai penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, serta pengembangan jasa lingkungan;
(3)
meningkatkan daya dukung DAS dengan cara pengelolaan DAS secara terpadu danmemerhatikan segenap keterkaitan ekologis (ecological linkages) serta keberlanjutan
(sustainability) dalam pemanfaatannya;
(4) peningkatan potensi penerimaan devisa dari pemanfaatan keanekaragaman hayati
mengingat luasnya kawasan hutan konservasi serta tingginya minat dunia usaha dalam
melakukan usaha penangkaran dan pemanfaatan bioresources.
6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada
sektor perumahan. Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran yang dialokasikan pada fungsi
perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp23.098,1 miliar, yang berarti lebih rendah
sebesar 9,7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas
umum dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp25.587,2 miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut
antara lain disebabkan oleh perubahan skema pemenuhan Program Sejuta Rumah.
Arah kebijakan penataan perumahan/permukiman dan fasilitas umum pada tahun 2016
diarahkan untuk:
(1) peningkatan peran fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan
dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (housing career system);(2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan
perumahan;
(3) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan;
(4) pengembangan sistem karir perumahan yang disertai dengan industrialisasi perumahan;
(5) pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah;
(6) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan;
(7) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya
terhadap lingkungan;
(8) menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik
dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif melalui penerapanmanajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta
meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Di samping itu, terdapat arah
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
11/52
kebijakan lain dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan dalam
tahun 2016, yaitu antara lain:
a) melanjutkan program fasilitas perumahan sesuai dengan kebutuhan bagi anggota TNI
dan Polri;
b) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, terutama di daerah urban.
Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas
umum pada tahun 2016 adalah:
(1) peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk pekerja/buruh
terhadap hunian yang layak dengan membangun rumah susun yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pendukungnya;
(2) peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai bagian dari pengurangan
kondisi kumuh di perkotaan;
(3) meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya
terhadap lingkungan;
(4) terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan
negara;(5) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan
rumah/hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan
serasi;
(6) meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan
berkelanjutan;
(7) mengurangi angka backlog perumahan menjadi 6,5 juta rumah tangga.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain
meliputi:
(1) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
baik di tingkat pusat maupun daerah;
(2) peningkatan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam fasilitasi penyediaan
hunian layak bagi MBR dan penanganan kumuh;
(3) pengembangan inovasi pembiayaan perumahan dalam meningkatkan kualitas hidup MBR;
(4) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya
terhadap lingkungan;
(5) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku
dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi.
7.
Fungsi KesehatanAlokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp18.685,3 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 22,8 persen apabila dibandingkan dengan
alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar. Alokasi anggaran fungsi
kesehatan tersebut telah memenuhi amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Kesehatan yang mengatur bahwa alokasi anggaran kesehatan adalah sebesar 5 persen dari
belanja negara.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam
rangka melaksanakan fungsi kesehatan pada tahun 2016 difokuskan untuk mendukung upaya
peningkatan layanan kesehatan antara lain melalui:
(1)
meningkatkan akses dan kualitas continuum of care pelayanan kesehatan ibu, anak,remaja, dan lanjut usia;
(2) mempercepat dan meningkatkan akses dan mutu paket pelayanan gizi masyarakat;
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
12/52
(3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan
surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;
(4) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan;
(5) peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
(6) mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
KB yang merata;
(7) memantapkan efektivitas pelaksanaan SJSN kesehatan, baik dari sisi demand side maupun
supply side, termasuk pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi kesehatan
diantaranya yaitu:
(1) meningkatnya cakupan jumlah peserta KB baru sebanyak 6,96 juta jiwa dan peserta KB
aktif sebanyak 30,02 juta jiwa;
(2) meningkatnya tingkat persalinan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar
77 persen;
(3)
meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkapsebesar 91,5 persen;
(4) meningkatnya tingkat pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
(5) meningkatnya jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan
UTD dan RS sebanyak 1.600 Puskesmas;
(6) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota;
(7) meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen
kesehatan sesuai dengan good manufacturing practices (GMP) dan good distribution
practices (GDP).
8. Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif
direncanakan sebesar Rp7.878,4 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar
109,2 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.765,5
miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka
melaksanakan fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2016 antara lain:
(1) penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata;
(2)
peningkatan kualitas destinasi pariwisata (termasuk destinasi pariwisata baru);(3) peningkatan dan pengembangan industri pariwisata;
(4) penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif;
(5) penguatan industri kreatif;
(6) peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif;
(7) peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif. Arah
kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata
guna memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perkembangan
perekonomian.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif
pada tahun 2016, diantaranya yaitu:(1) tercapainya devisa di sektor pariwisata sebesar Rp172,8 triliun;
(2) tercapainya kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB sebesar 5 persen;
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
13/52
(3) tercapainya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12 juta orang dan
wisatawan Nusantara sebanyak 260 juta kunjungan;
(4) penambahan tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan menciptakan pertumbuhan
orang kreatif menjadi start-up usaha baru.
9.
Fungsi Agama
Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp7.682,2 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 11,0 persen apabila dibandingkan dengan
alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp6.920,5 miliar.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam
rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2016 antara lain:
(1) meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai
keagamaan;
(2) meningkatkan kerukunan umat beragama;
(3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama;
(4)
meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;(5) meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi agama
diantaranya yaitu:
(1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas pelayanan
kehidupan beragama, serta harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama;
(2) kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel
yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84,0 persen
pada tahun 2016.
10.
Fungsi Pendidikan
Dimensi pembangunan manusia yang salah satu prioritasnya adalah sektor pendidikan
dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar merupakan penjabaran dari cita kelima dan
cita kedelapan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional-RPJMN 2015-2019).
Pemerintah dalam RAPBN tahun 2016 mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar
Rp146.127,5 miliar atau 10,9 persen dari total belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut.
Alokasi anggaran fungsi pendidikan tersebut digunakan Pemerintah untuk menempuh
kebijakan yang diarahkan pada:
(1)
melaksanakan dan meningkatkan kualitas wajib belajar dua belas tahun yang merata;(2) meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;
(3) meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan
serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah
khusus;
(4) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan
masyarakat;
(5) memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional
(6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
(7) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan (baik pendidikan umum maupun
pendidikan agama) untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah,antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial- ekonomi; dan
(8) memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas.
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
14/52
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi
pendidikan yaitu meningkatnya taraf pendidikan penduduk, yang ditunjukkan dengan:
(1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan yang ditunjukkan oleh meningkatnya:
(a) angka partisipasi PAUD;
(b) angka partisipasi kasar (APK) SD/MI dari 110,77 pada tahun2015 menjadi 111,14
persen pada tahun 2016;
(c) APK SMP/MTs dari 102,80 pada tahun 2015 menjadi 104,47 persen pada tahun 2016;
(d) APK SMA/MA/SMK/Sederajat dari 82,42 pada tahun 2015 menjadi 85,51 persen pada
tahun 2016;
(e) APK Pendidikan Tinggi dari 29,84 pada tahun 2015 menjadi 31,31 persen pada tahun
2016;
(2) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun menjadi 8,5 tahun;
(3) meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun;
(4) meningkatnya Prodi Pendidikan Tinggi minimal terakreditasi B menjadi 58,8 persen;
(5) meningkatnya persentase sekolah yang berakreditasi minimal B masing-masing menjadi:
(a)
SD/MI menjadi 76,5 persen;(b) SMP/MTs menjadi 71,8 persen;
(c) SMA/MA menjadi 79,1 persen;
(6) meningkatnya persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B menjadi 56,6
persen;
(7) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat antara lain
ditunjukkan dengan tercapainya rasio APK antara 20 persen penduduk termiskin dan 20
persen penduduk terkaya pada jenjang SMP/ MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing
menjadi 0,87 dan 0,58;
(8) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi
guru yang ditugaskan di daerah khusus.
11. Fungsi Perlindungan Sosial
Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN tahun 2016
direncanakan sebesar Rp16.223,8 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 28,3 persen apabila
dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.615,8 miliar.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam
rangka melaksanakan fungsi perlindungan sosial pada tahun 2016 antara lain:
(1) peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka
mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;(2) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan
salah lainnya;
(3) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
(4) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
(5) peningkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak;
(6) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan;
(7) penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
Sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial
pada tahun 2016 antara lain, yaitu:
(1)
menurunnya tingkat kesenjangan antarkelompok masyarakat yang ditunjukkan denganrasio gini sebesar 0,39;
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
15/52
(2) meningkatnya sasaran/ coverage program-program perlindungan sosial termasuk
perluasan bantuan tunai bersyarat/ conditional cash transfer (CCT) dengan sasaran
sebanyak 6 juta KSM;
(3) meningkatnya jumlah RTSM yang digraduasi dari program perlindungan dan jaminan sosial
sebanyak 189.963 RTSM;
(4) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu terhadap
ekonomi produktif;
(5) meningkatnya akses penduduk rentan dan kurang mampu terhadap air minum dan sanitasi
layak sebesar 70 persen;
(6) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
(7) meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia;
(8) meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dari tindak kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
Mengenai bantuan tunai bersyarat yang diperluas cakupan sasarannya pada tahun 2016
merupakan pengembangan dari program perlindungan yang sudah ada, berupa bantuan tunai
yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM). Namun demikian, untuk mendapatkanbantuan tersebut, KSM harus memenuhi beberapa syarat, terutama dikaitkan dengan perilaku
hidup sehat dan pendidikan. Dengan demikian, program ini dapat meningkatkan kualitas hidup
KSM melalui peningkatan pendapatan, dan peningkatan produktivitas, serta merupakan salah
satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Perluasan cakupan program ini menyasar kepada daerah-daerah yang belum
sepenuhnya tersentuh oleh program-program perlindungan sosial. Bantuan tunai bersyarat
tersebut terdiri dari bantuan tetap, bantuan untuk kesehatan terutama bagi ibu hamil dan
balita, serta bantuan untuk pendidikan bagi keluarga yang memiliki anak sekolah tingkat SD
sampai dengan SMA. Dengan demikian, program bantuan tunai bersyarat diharapkan dapat
membantu KSM menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya tumbuh sehat
serta dapat menyelesaikan jenjang pendidikan (SD sampai dengan SMA).
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
16/52
BAB III
BELANJA BERDASARKAN ORGANISASI
Dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia setidaknya terdapat tiga pihak yang memiliki
peran penting, yaitu Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) atau Bendahara Umum
Negara (BUN) yang bertugas mengelola fiskal dan penganggaran, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Bappenas selaku Chief Planning Officer (CPO) yang bertugas merencanakan arah
pembangunan dan mendesain kebijakan, serta Menteri/Pimpinan lembaga selaku Chief Operational
Officer (COO) yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan bernegara. COO pada dasarnya melaksanakan tugas sesuai dengan rencana
pembangunan yang telah disusun bersama dengan CPO dengan alokasi anggaran sebagaimana telah
dibahas dengan CFO.
Sejalan dengan fungsi tersebut, anggaran belanja pemerintah pusat sebagai bagian dari belanja
negara secara umum dikelompokkan dalam dua bagian: (1) anggaran yang dialokasikan melalui bagian
anggaran (BA) K/L dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran; (2) anggaran yang
dialokasikan melalui BA BUN yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara.
Berdasarkan struktur K/L yang berlaku pada tahun 2016, jumlah BA K/L adalah 87 bagian anggaran
yang terdiri dari 34 kementerian dan 53 lembaga. Sementara itu, BA BUN terkait belanja pemerintah
pusat terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah ; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah; (3) BA
BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya; (5) BA BUN Pengelolaan
Transaksi Khusus.
Dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 sebesar Rp1.339.084,4
miliar, anggaran yang dialokasikan melalui K/L mencapai 58,3 persen atau Rp780.377,9 miliar.
Sementara 41,7 persen anggaran atau Rp558.706,5 miliar dialokasikan melalui BA BUN (belanja non-K/L)
sebagaimana disajikan dalam Tabel III.1
Tabel III.1
Belanja Pemerintah Pusat, 2015-2016
(miliar rupiah)
Uraian2015 2016 Selisih thd
APBNP 2015 (%)APBPNP RAPBN
I. Belanja K/L 795.480,4 780.377,9 (1,9)
II. Belanja Non K/L 524.068,6 558.706,5 6,6
Jumlah 1.319.549,0 1.339.084,4 1,5
Sumber: Kementerian Keuangan
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
17/52
Penjelasan lebih lanjut atas rencana anggaran belanja K/L dan rencana anggaran belanja BUN
akan diuraikan sebagai berikut.
I. Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 dan
keberlanjutan upaya yang telah dimulai pada tahun 2015 dan mempertimbangkan masalah serta
tantangan yang akan dihadapi, Pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2016, dengan tema: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi
Pembangunan yang Berkualitas”.
Sebagai penjabaran dari tema RKP di atas, diidentifikasi sektor-sektor prioritas yang tertuang
dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu sebagai berikut.
Bagan III.1
Strategi Pembangunan Nasional
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
RKP tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan lanjutan dari upaya yang telah dimulai tahun 2015. Untuk
mendukung pencapaian target-target dalam RKP tahun 2016 dan penyelenggaraan pemerintahan,
kebijakan penyusunan rencana anggaran belanja K/L ditetapkan sebagai berikut:
1. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat inflasi
untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik;
2.
Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja barang operasional (termasuk moratoriumpembangunan gedung pemerintah, pengendalian perjalanan dinas, dan konsinyering, serta
kebijakan sewa/leasing kendaraan dinas operasional);
3. Mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur konektivitas, kedaulatan
pangan, energi, kemaritiman, dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), baik dari sisidemand
maupun supply ;
5. Peningkatan kualitas pendidikan yang difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
serta kemudahan akses pendidikan;
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran,
termasuk perluasan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer /CCT)menjadi 6 juta KSM.
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
18/52
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
19/52
komposisi belanja untuk empat kelompok bidang tersebut terhadap total belanja K/L tahun 2016 dapat
dilihat pada Grafik III.1
Sumber: Kementerian Keuangan
Disamping itu belanja K/L per kelompok bidang pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Grafik III.2
Sumber: Kementerian Keuangan
Penjelasan secara garis besar mengenai program-program pada masing-masing kelompok bidang di atas
yang mencakup tujuan, indikator kinerja, dan outcome-nya sebagai berikut.
32%
29%
29%
10%
Grafik III.1Komposisi Belanja K/L per Kelompok Bidang Pemerintahan
Tahun 2016
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Politik, Hukum, dan
Keamanan
Perekonomian
Kemaritiman
Bidang
Perekonomian
BidangPembangunan
Manusia danKebudayaan
BidangPolitik, Hukum, dan
Keamanan
Bidang
Kemaritiman
APBN 2015 225336.2 254895.3 222085.7 93163.2
RAPBN 2016 227676.4 248469.3 223483.2 80748.9
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
m i l l i a r r u p i a h
Grafik III.2
Grafik Belanja K/L per Kelompok Bidang Pemerintahan, tahun 2015-2016
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
20/52
A. Kelompok Bidang Perekonomian
Bidang perekonomian memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun 31
K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang perekonomian adalah sebagai berikut :
Tabel III.3
Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Perekonomian
No Kementerian Negara/Lembaga No Kementerian Negara/Lembaga
1 Kementerian Koodinator Bidang
Perekonomian
17 Badan Tenaga Nuklir Nasional
2 Badan Pemeriksa Keuangan 18 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
3 Kementerian Keuangan 19 Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional
4 Kementerian Pertanian 20 Badan Informasi Geospasial
5 Kementerian Perindustrian 21 Badan Standardisasi Nasional
6 Kementerian Ketenagakerjaan 22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir7 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
23 Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
8 Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
24 Kementerian Perdagangan
9 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 25 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
10 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
26 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
11 Badan Pusat Statistik 27 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
12 Kementerian Perencanaan danPembangunan Nasional/Bappenas
28 Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia
13 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
29 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Repubik
Indonesia
14 Badan Koordinasi Penanaman Modal 30 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
15 Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika
31 Badan Ekonomi Kreatif
16 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sumber: Kementerian Keuangan
Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan mencapai Pemerintah di bidang perekonomian
diarahkan pada program-program sebagai berikut, antara lain:
1. Penyelenggaraan Jalan;
2. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
3. Pengembangan Perumahan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
6. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
7. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
8. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
9. Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
10. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan;
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
21/52
11. Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
12. Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, alokasi anggaran untuk kelompok bidang perekonomian
pada RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp227.676,4 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi
Rp2.340,2 miliar atau 1,0 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp225.336,2
miliar yang dapat dilihat dalam Grafik III.3.
Sumber: Kementerian Keuangan
Beberapa program yang akan dijalankan oleh pemerintah akan diturunkan kepada Kementerian
Negara/Lembaga selaku pemangku tanggung jawab sebagai unit teknis. Adapun Kementerian
Negara/Lembaga yang bertugas melaksanakan program-program tersebut antara lain:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan program-program
a.
Program Penyelenggaraan Jalan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jalan dan
jembatan yang dibangun masing-masing sepanjang 375,9 km dan 6.283,9 m; (2) jalan dan
jembatan yang terpelihara masing-masing sepanjang 43.506 Km dan 338.690,9 m; (3) jalan
bebas hambatan yang dibangun sepanjang 26 km.
b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang selesai dilaksanakan sebanyak
228 buah; (2) panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan
sepanjang 119 km; (3) jumlah konstruksi bendung irigasi sebanyak 19 buah dan konstruksi
sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan sebanyak 26 sumur.
c.
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman mempunyai indicatorkinerja antara lain: (1) jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan perkotaan
terfasilitasi pemenuhan standar pelayanan perkotaan dan pengembangan Kota Layak Huni,
Kota Hijau, dan Kota Cerdas masing-masing sebanyak 5 kota, 4 kawasan metropolitan, dan 168
kawasan perkotaan; (2) jumlah kota/kabupaten yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja (IPLT) dan tempat pengolah sampah terpadu masing-masing sebanyak 32 kabupaten/
kota dan 70 kabupaten/kota; (3) jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di
kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau
terluar masing-masing sebanyak 53.500 SR, 20.000 SR, dan 105.280 SR.
d. Program Pengembangan Perumahan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah susun sebanyak 15.000 unit; (2) jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus sebanyak 6.350 unit; (3) jumlah rumah
tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya
225,336.2 227,676.4
-
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
300,000.0
APBN 2015 RAPBN 2016
m
i l i a r r u p i a h
Grafik III.3Alokasi Belanja Kelompok Bidang Perekonomian, 2015-
2016
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
22/52
sebanyak 18.000 unit; (4) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah
umum melalui stimulasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utillitas (PSU) sebanyak 42.000
unit.
2. Kementerian Pertanian
a.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) jumlah penambahan luas baku lahan padi seluas 200.000 ha;
(2) jumlah penambahan luas tanam padi seluas 60.000 ha; (3) jumlah pengembangan jaringan
dan optimasi air, termasuk di dalamnya perbaikan irigasi rusak seluas 500.000 ha.
b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) produktivitas padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebesar
76,23 juta ton (52,3 ku/ha), 21,35 juta ton (51,4 ku/ha), dan 2,03 juta ton (15,7 ku/ha); (2) luas
areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI padi, jagung, dan kedelai masing-
masing sebanyak 93 persen, 98 persen, dan 97 persen; (3) penggunaan benih unggul
bersertifikat untuk padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebanyak 50 persen, 50 persen,
dan 35 persen.c.
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) produksi daging sapi/kerbau sebesar 588,56 ribu ton; (2)
produksi telur sebesar 3.393,36 ribu ton; (3) produksi susu sebesar 850,77 ribu ton.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai indikator kinerja antara
lain: (1) sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri)
meningkat setiap tahun sebesar ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sebesar Rp5 triliun; (2)
nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun sebanyak 100 unit.
b.
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun sebesar lahan kritis (50.000 ha)
dan hutan kota (200 ha); (2) kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun sebanyak 7 DAS
prioritas dan 1 danau prioritas; (3) kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST ke dalam
RTRW meningkat setiap tahun sebanyak 40 RPDAS.
c. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan mempunyai indikator
kinerja antara lain: (1) luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun seluas
100.000 ha; (2) sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan
negara meningkat setiap tahun sebesar Rp2,7 triliun dari PNBP; (3) jumlah unit pengelolaan
hutan meningkat setiap tahun sebanyak 149 unit KPHP.
4. Kementerian Keuangan
a. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak mempunyai indikator kinerja antara
lain: (1) persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target sebesar 100 persen; (2)
persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebesar 72,5 persen; (3) tingkat kepuasan
pengguna layanan DJP sebesar 72,99 (Skala 100).
b. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
terhadap target sebesar 100 persen; (2) waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs
clearance) sebesar 1,4 hari; (3) persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanansebesar 80 persen.
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
23/52
B. Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Adapun 18 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan adalah sebagai berikut :
Tabel III.4
Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
No Kementerian Negara/Lembaga No Kementerian Negara/Lembaga
1 Kementerian Koodinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11 Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional
3 Kementerian Kesehatan 12 Arsip Nasional Republik Indonesia
4 Kementerian Agama 13 Badan Kepegawaian Negara
5 Kementerian Sosial 14 Kementerian Pemuda dan Olahraga
6 Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi
15 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7 Kementerian Pemberdayan Perempuan dan
Perlindungan Anak
16 Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
8 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 17 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS)
9 Badan Pengawas Obat dan Makanan 18 Badan SAR Nasional
Sumber: Kementerian Keuangan
Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan mencapai Pemerintah di bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan diarahkan pada program-program sebagai berikut, antara lain:
1. Pendidikan Dasar dan Menengah;
2.
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi;
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi;
6. Penguatan Riset dan Pengembangan;
7. Penguatan Inovasi;
8. Pendidikan Islam;
9. Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha;
10. Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
11.
Pembinaan Upaya Kesehatan;12. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
13. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
14. Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, kelompok program bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp248.469,3 miliar pada RAPBN tahun
2016. Jumlah tersebut lebih rendah Rp6.426,0 miliar atau 2,5 persen bila dibandingkan dengan APBNP
tahun 2015 sebesar Rp254.895,3 miliar yang dapat dilihat dalam Grafik III.4.
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
24/52
Sumber: Kementerian Keuangan
Adapun Kementerian Negara/Lembaga yang bertugas melaksanakan program-program tersebut
antara lain:1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
a. Program Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK
SD/SDLB/Paket A dan APK SMP/SMPLB/Paket B masing-masing sebesar 97,85 persen dan
81,89 persen; (2) jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah yang menerima Kartu
Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19,2 juta siswa; (3) jumlah perolehan medali tertimbang dari
kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar sebanyak 148 medali.
b. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) APK PAUD sebesar 72,1 persen; (2) jumlah lembaga PAUD terakreditasi
sebanyak 36.051 lembaga; (3) Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-
59 tahun sebesar 96,8 persen.
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
a. Program Pembelajaraan dan Kemahasiswaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
APK Perguruan Tinggi sebesar 28,16 persen; (2) jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat
nasional dan internasional sebanyak 390 mahasiswa; (3) persentase lulusan yang langsung
bekerja sebesar 60 persen.
b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia sejumlah 3
perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (unggul) sebanyak 39 perguruantinggi; (3) jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature sebanyak 14 taman.
c. Program peningkatan Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) jumlah dosen berkualifikasi S3 sebanyak 28.000 dosen; (2)
jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen sebanyak 10.000 dosen; (3) jumlah SDM
litbang berkualifikasi Master dan Doktor sebanyak 3.700 orang. Program Penguatan Riset dan
Pengembangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah publikasi internasional
sebanyak 6.229 publikasi; (2) jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 1.735 HKI; (3) jumlah
prototipe R&D dan industri masing-masing sebanyak 75 dan 20prototipe.
d. Program Penguatan Inovasi mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah produk inovasi
sebanyak 15 inovasi.
3. Kementerian Agama
254,895.3 248,469.3
-
50,000.0
100,000.0
150,000.0200,000.0
250,000.0
300,000.0
APBN 2015 RAPBN 2016
m i l i a r r u p i a h
Grafik III.4Alokasi Belanja Kelompok Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, 2015-2016
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
25/52
a. Program Pendidikan Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK MI/Ula, APK
Mts/Wustha, dan APK MA/Ulya masing-masing sebesar 13,29 persen, 22,59 persen, dan 8,83
persen; (2) jumlah siswa MI/Ula, Mts/Wustha, dan MA/Ulya penerima KIP masing-masing
sebanyak 860.339 siswa, 961.529 siswa, dan 507.489 siswa; (3) persentase ruang kelas
madrasah dalam kondisi baik sebesar 74,0 persen.
b.
Program Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase
lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
sebesar 33 persen; (2) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebesar 52 persen;
(3) jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak
75.313 penyuluh.
c. Program Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
siswa miskin SDTK, SMPTK, dan SMTK yang menerima KIP sebanyak 6.511 siswa; (2)
jumlahguru pendidikan agama Kristen bersertifikasi pendidik sebanyak 20.110 guru.
d. Program Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik-SMAK penerima KIP sebanyak 600 orang; (2) jumlah
SMAK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan sebanyak 23unit; (3) jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan sebanyak 4.800 orang.
e. Program Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar
minimal lembaga keagamaan sebesar 32,2 persen; (2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis
keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.962
orang; (3) jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan
Keagamaan Hindu sebanyak 1,5 juta siswa/mahasiswa.
f.
Program Bimbingan Masyarakat Budha mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
persentase lembaga sosial keagamaan Budha yang difasilitasi dalam memenuhi standar
minimal lembaga keagamaan sebesar 38 persen; (2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis
keagamaan Budha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.600
orang; (3) meningkatnya jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan sebanyak 3.555 orang.
4. Kementerian Kesehatan
a. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai indikator kinerja
antara lain jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa.b.
Program Pembinaan Upaya Kesehatan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 700 kecamatan; (2)
jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional
sebanyak 190 kabupaten/kota; (3) jumlah RS Pratama yang dibangun sebanyak 36 rumah sakit.
c. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) persentase bayi
usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif sebesar 42 persen; (3) kunjungan
neonatal pertama (KN1) sebesar 78 persen.
5.
Kementerian Sosiala. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
26/52
sebesar 58,30 persen; (2) persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 11,82 persen; (3) jumlah keluarga sangat miskin
yang mendapat bantuan tunai bersyarat sebanyak 58,30 persen.
b. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) persentase keluarga miskin dan rentan perdesaan dan perkotaan yang
menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
sebesar 3,17 persen; (2) persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 2,88 persen; (3) persentase kabupaten/kota
yang memiliki pelayanan sosial yang efektif dalam sistem layanan dan rujukan terpadu sebesar
6,62 persen.
C. Kelompok Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Adapun 33 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan
keamanan manusia dan kebudayaan adalah sebagai berikut :
Tabel III.5Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
No Kementerian Negara/Lembaga No Kementerian Negara/Lembaga
1 Kementerian Koodinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan
18 Lembaga Ketahanan Nasional
2 Majelis Permusyawaratan Rakyat 19 Badan Narkotika Nasional
3 Dewan Perwakilan Rakyat 20 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
4 Mahkamah Agung 21 Komisi Pemilihan Umum
5 Kejaksaan Republik Indonesia 22 Mahkamah Konstitusi RI
6 Kementerian Sekretariat Negara 23 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan7 Kementerian Dalam Negeri 24 Lembaga Administrasi Negara
8 Kementerian Luar Negeri 25 Komisi Pemberantasan Korupsi
9 Kementerian Pertahanan 26 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI
27 Komisi Yudisial Republik Indonesia
11 Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara and Reformasi Birokrasi
28 Komite Pengawas Persaingan Usaha
12 Badan Intelijen Negara 29 Ombudsman Republik Indonesia
13 Lembaga Sandi Negara 30 Badan Nasional Pengelola Perbatasan
14 Dewan Ketahanan Nasional 31 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
15 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
32 Sekretariat Kabinet
16 Kementerian Komunikasi dan Informatika 33 Badan Pengawas Pemilihan Umum
17 Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sumber: Kementerian Keuangan
Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan mencapai Pemerintah di bidang politik, hukum, dan
keamanan diarahkan pada program-program sebagai berikut, antara lain:
1. Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat, Udara dan Laut;
2. Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif;
3.
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi;
5. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
27/52
6. Pembinaan Pemerintahan Desa;
7. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Pendidikan Kepamongprajaan.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, alokasi anggaran untuk kelompok bidang politik, hukum
dan keamanan direncanakan sebesar Rp223.483,2 miliar pada RAPBN tahun 2016. Jumlah tersebut lebih
tinggi Rp1.397,5 miliar atau 0,6 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar
Rp222.085,7 miliar yang dapat dilihat dalam Grafik III.5.
Sumber: Kementerian Keuangan
Adapun Kementerian Negara/Lembaga yang bertugas melaksanakan program-program tersebut
antara lain:
1. Kementerian Pertahanan
a.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) persentase penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras
sebesar 20 persen; (2) jumlah pengadaan kendaraan taktis sebanyak 116 unit; (3) jumlah pos
perbatasan yang dibangun sebanyak 19 pos.
b. Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras
Pertahanan Negara Matra Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah
pembangunan dan peningkatan fasilitas dan Sarpras pangkalan TNI AL sebanyak 253 pos dan
Sarpras pangkalan; (2) jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur, dan Rantis sebanyak 184
unit; (3) jumlah pos terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki sebanyak 14 pos.
c.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan SarprasPertahanan Negara Matra Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pesawat
yang siap operasional sebanyak 150 unit; (2) Sarpras dan dan fasilitas pangkalan TNI AU yang
dibangun seluas 1.190.400 m2; (3) jumlah PSU dan Alkomlek yang siap operasional sebanyak
153 paket.
d. Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) jumlah pengadaan Rantis sebanyak 1 unit; (2) jumlah pengadaan munisi khusus
sebayak 4 paket; (3) jumlah pengadaan Alpasus dan Alpakom sebanyak 13 unit.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
a.
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai indikator kinerjaantara lain: (1) terselenggaranya SIM online yang transparan dan akuntabel di 125 Satpas dan
SIM keliling sebanyak 30 persen dari jumlah Satpas; (2) berkurangnya daerah rawan kejahatan
222,085.7 223,483.2
-
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
300,000.0
APBN 2015 RAPBN 2016
m i l i a r r u p i a h
Grafik III.5Alokasi Belanja Kelompok Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, 2015-2016
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
28/52
dan premanisme sebesar 12 persen; (3) menurunnya persentase gangguan keamanan pada
jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut sebesar 35 persen.
b. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) persentase kecukupan operasional penanggulangan keamanan
dalam negeri sebesar 39 persen; (2) tergelarnya mobilisasi pasukan bersenjata ke daerah yang
terindikasi paham organisasi radikal dan anti Pancasila sebanyak 2 kegiatan; (3) persentase
kecukupan dukungan teknis manajemen penanggulangan keamanan dalam negeri sebesar 75
persen.
c. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana mempunyai indikator kinerja antara lain:
(1) jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 25
persen; (2) persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 66 persen; (3) persentase
penyelesaian tindak pidana umum sebesar 52 persen.
3. Kementerian Dalam Negeri
a. Program Bina Pemerintahan Desa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) peningkatan
kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.094 desa; (2) peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset
desa sebanyak 7.094 desa.
b. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai indicator
kinerja antara lain: (1) penyediaan data base kependudukan nasional yang akurat untuk
memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi
anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum sebanyak 34 provinsi dan 514
kabupaten/kota; (2) meningkatnya pemanfaatan NIK, data base kependudukan, dan KTP-el
oleh lembaga pengguna pusat sebanyak 25 K/L (kumulatif); (3) meningkatnya kualitas
pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota sebanyak 514
kabupaten/kota.
c. Program Pendidikan Kepamongprajaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) program
studi yang terakreditasi B; (2) jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang
dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi sebanyak 13 hasil
peneilitian dan 3 hasil pengabdian masyarakat; (3) persentase tingkat kepuasan stakeholder
terhadap etos kerja alumni sebesar 70 persen baik.
D. Kelompok Bidang Kemaritiman
Adapun 5 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang kemaritiman adalah
sebagai berikut :
Tabel III.6
Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Kemaritiman
No Kementerian Negara/Lembaga No Kementerian Negara/Lembaga
1 Kementerian Koodinator Bidang
Kemaritiman
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral
5 Kementerian Pariwisata
3 Kementerian Perhubungan
Sumber: Kementerian Keuangan
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
29/52
Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan mencapai Pemerintah di bidang kemaritiman diarahkan
pada program-program sebagai berikut, antara lain:
1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian;
2. Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi;
3. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
4. Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
5. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap;
6. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya;
7. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan;
8. Pengembangan Kepariwisataan.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, kelompok bidang Kemaritiman direncanakan mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp80.748,9 miliar pada RAPBN tahun 2016. Jumlah tersebut lebih rendah
Rp12.414,2 miliar atau 13,3 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp93.163,2
miliar yang dapat diliat dalam Grafik III.6.
Sumber: Kementerian Keuangan
Adapun Kementerian Negara/Lembaga yang bertugas melaksanakan program-program tersebut
antara lain:
1. Kementerian Perhubungan
a. Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 94 unit;
(2) jumlah pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 215 unit; (3) trayek
perintis dan PSO sejumlah 96 trayek dan 22 kapal.
b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) jumlah BRT sebanyak 530 unit; (2) jumlah lokasi pembangunan jembatan
timbang sebanyak 1 lokasi; dan (3) jumlah paket pembangunan dermaga sungai dan danau
baru masing-masing sebanyak 3 dermaga dan 1 dermaga.c. Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Udara mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) jumlah rute pelayanan perintis untuk angkutan udara sebanyak 230 rute; (2)
93,163.280,748.9
-
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
APBN 2015 RAPBN 2016
m i l i a r r u p i a h
Grafik III.6Alokasi Belanja Kelompok Bidang Kemaritiman,
2015-2016
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
30/52
jumlah bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana masing-
masing sebanyak 26 lokasi dan 57 lokasi; (3) jumlah bandar udara baru yang dibangun
sebanyak 11 lokasi.
d. Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretapian mempunyai indicator
kinerja antara lain: (1) jalur kereta api yang dibangun sepanjang 110,9 km sp; (2) jumlah
jembatan/underpass/ flyover KA yang dibangun sebanyak 27 unit. Outcome yang ingin dicapai
dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
perkeretaapian.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing sebesar 800-830 ribu bopd dan 1.100- 1.300
boepd; (2) jumlah sambungan rumah tangga yang tersambung jaringan gas sebanyak 121 ribu
sambungan; (3) kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,62 juta ton.
b. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai indicator
kinerja antara lain: (1) jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi sebesar 2.069,4 MW; (2)Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing
sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW; (3) jumlah produksi biofuel, biogas,
dan uap panas bumi masing-masing sebesar 6,48 juta KL , 22.995 ribu m3, dan 83,05 juta ton.
c. Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
persentase peningkatan volume konsumsi BBM nonsubsidi dalam rangka menuju pasar
terbuka yang diatur sebesar 2 persen; (2) jumlah hari ketahanan cadangan BBM nasional dari
masing-masing badan usaha sebanyak 21 hari; (3) jumlah peningkatan pengembangan
infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa
sepanjang 15.330 km.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai indikator kinerja
antara lain: (1) volume produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton; (2) Jumlah WPP
yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebanyak 5 WPP; (3) nilai tukar
nelayan sebesar 105,0.
b. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya mempunyai indikator kinerja antara
lain: (1) produksi perikanan budidaya sebanyak 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut,
dan 1,9 miliar ekor ikan hias; (2) nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 102,25.c.
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai
indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar 43,88 Kg/
Kap; (2) volume produk olahan hasil perikanan sebanyak 5,9 juta ton; (3) nilai tukar pengolah
sebesar 102.
4. Kementerian Pariwisata akan melaksanakan program-program yang salah satunya adalah Program
Pengembangan Kepariwisataan. Program tersebut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1)
jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan di 15 lokasi; (2) Kontribusi
investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional sebesar 3,7 persen; (3) jumlah
wisatawan mancanegara ke Indonesia dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara masing-masingsebanyak 12 juta orang dan 260 juta perjalanan.
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
31/52
II. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengalokasian belanja melalui BA BUN dikelompokkan ke dalam beberapa program, yaitu: Program
Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program
Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Penjelasan lebih lanjut untuk
masing-masing program adalah sebagai berikut.
A. Program Pengelolaan Utang Negara
Alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN
tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp183.428,7 miliar (1,4 persen dari PDB) atau mengalami kenaikan
sebesar Rp27.698,1 miliar (17,8 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri
atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp167.359,4 miliar (1,3 persen dari PDB), atau
mengalami kenaikan sebesar Rp26.155,7 miliar (18,5 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015; (2)
pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp16.069,3 miliar atau mengalami kenaikan sebesar
Rp1.542,4 miliar (10,6 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Alokasi program pengelolaan
utang negara untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2015 – 2016 dapat dilihat pada Tabel III.7.
Tabel III.7
Program Pengelolaan Utang Negara
untuk Pembayaran Bunga Utang, 2015-2016
(miliar rupiah)
Uraian2015 2016 Selisih thd
APBNP 2015 (%)APBPNP RAPBN
a. Pembayaran Utang Dalam Negeri 141.203,8 167.359,4 18,5
b. Pembayaran Utang Luar Negeri 14.526,9 16.069,3 10,6
Jumlah 155.730,7 183.428,7 17,8
Sumber: Kementerian Keuangan
Peningkatan pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2016 seiring dengan peningkatan
outstanding utang yang antara lain merupakan konsekuensi pengadaan utang untuk menutup defisit
anggaran. Secara rinci, perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan meliputi
pembayaran bunga atas: (1) outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun
sebelumnya (legacy debts); (2) rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan; (3) rencana utang
terkait dengan program pengelolaan portofolio utang (liabilities management).
Sementara itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada asumsi-asumsi
antara lain: (1) asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama US$, YEN, dan EURO; (2)
tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan juga sebagai referensi bunga untuk instrumen surat berharga
negara (SBN) seri variable rate; (3) asumsi yield dan imbalan SBN; (4) asumsi referensi tingkat suku
bunga pinjaman London Interbank Offerred Rate (LIBOR) dan Jakarta Interbank Offerred Rate (JIBOR)
serta asumsi spread-nya; (5) asumsi diskon penerbitan SBN; (6) perkiraan biaya pengadaan utang baru.
Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pemerintah untuk pembayaran bunga utang
dalam RAPBN tahun 2016 masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah secara
tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (2)
meminimalkan dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi
instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai. Berdasarkan langkah-langkah
dan kebijakan tersebut, pembayaran bunga utang di masa mendatang diupayakan tetap berada dalambatas kemampuan ekonomi, menjaga agar batas alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang tetap
aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN.
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
32/52
B. Program Pengelolaan Subsidi
Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka
meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga
agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat,
dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan
jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan
produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi
tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan
harga yang stabil, dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, penyaluran subsidi diupayakan lebih tepat
sasaran kepada masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka
arah kebijakan subsidi tahun 2016 mencakup antara lain: (1) menjaga stabilisasi harga; (2) membantu
masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan menjaga
ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; (4) meningkatkan daya saing produksi dan akses
permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam RAPBN
tahun 2016 direncanakan mencapai Rp201.363,6 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp10.740,8 miliar bila
dibandingkan dengan pagu Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp212.104,4
miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp120.957,2
miliar, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp70.957,2 miliar, dan subsidi listrik sebesar
Rp50.000,0 miliar. Sementara itu, untuk subsidi nonenergi sebesar Rp80.406,4 miliar, terdiri atas: (1)
subsidi pangan sebesar Rp20.993,4 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp30.063,2 miliar; (3) subsidi benih
sebesar Rp1.023,8 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp3.752,5 milar; (5) subsidi bunga kredit program
sebesar Rp16.474,5 miliar; (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp8.099,1 miliar.
1. Subsidi Energi
Pokok-pokok kebijakan subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV pada tahun 2016 antara lain: (1)
melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk
minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (2) melaksanakan efisiensi dan meningkatkan efektivitas subsidi LPG
tabung 3 kg; (3) meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan untuk transportasi dan tenaga
listrik; (4) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga; (5)
meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui
penggunaan data dan teknologi; (6) meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan
pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg.Besaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV dalam RAPBN tahun 2016 sangat tergantung pada
parameter, antara lain: ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan volume konsumsi
BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 17,9 juta kiloliter (kl) serta volume konsumsi LPG tabung 3
kg sebesar 6,17 metrik ton. Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut, maka anggaran
subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp70.957,2
miliar atau naik sebesar Rp6.282,4 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015
sebesar Rp64.674,8 miliar. Subsidi tersebut antara lain terdiri atas: subsidi jenis BBM tertentu (JBT)
tahun berjalan sebesar Rp20.325,9 miliar, subsidi harga atas LPG tabung 3 kg sebesar Rp27.000,4 miliar
dan subsidi LGV sebesar Rp6,4 miliar. Lebih tingginya alokasi subsidi tersebut dikarenakan besarnya
alokasi untuk pembayaran kurang bayar subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV tahun sebelumnya.Kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut: (1) meningkatkan
rasio elektrifikasi, khususnya melalui program listrik perdesaan dan instalasi listrik gratis bagi
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
33/52
-
8/18/2019 Kebijakan Belanja Pemerintah Berdasarkan RAPBN 2016
34/52
Tabel III.8
Subsidi Nonenergi, APBN 2015 dan RAPBN 2016
(miliar rupiah)
No Uraian2015
APBNP
2016
RAPBN
1 Subsidi Pangan 18.939,9 20.993,4
2 Subsidi Pupuk 39.475,7 30.063,2
3 Subsidi Benih 939,4 1.023,8
4 Subsidi PSO 3.261,3 3.752,5
a. PT KAI 1.523,8 1.827,4
b. PT Pelni 1.607,2 1.787,0
c. LKBN Antara 130,3 138,1
5 Subsidi Bunga Kredit Program 2.484,0 16.474,5
6 Subsidi Pajak DTP 9.180,0 8.099,1Jumlah 74.280,3 80.406,4
Sumber: Kementerian Keuangan
Dalam RAPBN tahun 2016, anggaran subsidi pangan direncanakan sebesar Rp20.993,4 miliar, atau
lebih tinggi Rp2.053,5 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar
Rp18.939,9 miliar. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras
kepada rumah tangga sasaran (RTS) masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau. Dalam
tahun 2016, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk
penyediaan beras murah melalui Perum Bulog. Penyaluran beras kepada RTS akan diberikan untuk 12
kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga jual sebesar Rp1.600,0
per kg. Kenaikan alokasi anggaran subsidi pangan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga
pembelian pemerintah (HPP) Gabah/Beras per 17 Maret 2015, dari semula Rp6.600,0 per kg menjadi
Rp7.300,0 per kg sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan pembayaran kekurangan bayar subsidi tahun
2013 (hasil audit BPK).
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani mendapatkan
pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk. Volume
pupuk bersubsidi tahun 2016 direncanakan sebanyak 9,55 juta ton. Subsidi pupuk tetap diberikan
dengan sistem tertutup melalui mekanisme rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK). Namun,
mekanisme pelaksanaan subsidi langsung kepada petani akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu,
Pemerintah terus berupaya agar HPP ditetapkan
mendekati harga keekonomian dan mengusulkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk
mengurangi disparitas harga pupuk. Selain itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan
pupuk organik dan pupuk majemuk berimbang, serta penyempurnaan basis data yang berbasis orang
dan lah