KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH …
Transcript of KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH …
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
KOTA SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2021
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Daftar Isi - i
Daftar Isi .................................................................................. i
Daftar Tabel ............................................................................ iii
Daftar Gambar ........................................................................ iv
Bab 1 Pendahuluan .......................................................................... I - 1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) ...........................................................I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA ...................................................I - 3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA ........................................I - 3
Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro Daerah ........................................ II - 1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah ............................II - 1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....................................II - 13
Bab 3 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.................................................................... III - 1
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN ...................III - 1
3.2. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2021 ........III - 6
Bab 4 Kebijakan Pendapatan Daerah .............................................. IV - 1
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan
untuk Tahun Anggaran 2021 ..............................................IV - 1
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah ...............................................................IV - 3
DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Daftar Isi - ii
Bab 5 Kebijakan Belanja Daerah ..................................................... V - 1
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja ............... V - 1
5.2. Rencana Belanja Daerah ................................................... V - 4
Bab 6 Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................. VI - 1
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .................................. VI - 1
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................. VI - 1
Bab 7 Strategi Pencapaian ............................................................... VII - 1
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah ......... VII - 1
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah ................ VII - 2
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah ........ VII - 4
Bab 8 Penutup ................................................................................... VIII - 1
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Daftar Isi - iii
2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2010 Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 ..........II - 5
2.2. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2018
dan 2019 .............................................................................II - 6
2.3. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2018
dan 2019 .............................................................................II - 7
2.4. Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 dan
Perkiraan 2020 ....................................................................II - 10
2.5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2021 .........................................................................II - 12
2.6. Proyeksi Tingkat Inflasi Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun
2021............................. .......................................................II - 13
3.1. Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga
Konstan Tahun 2018 - 2019 (dalam juta Rp) ......................III - 8
3.2. Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga
Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2018 – 2019
(dalam %) ............................................................................III - 10
3.3. Realisasi Nilai Investasi di Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan
2020 ....................................................................................III - 12
4.1. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Per Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2021 .........................IV - 6
4.2. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2019 - 2021 ..............................................................IV - 7
5.1. Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2019 dan Target Belanja
Daerah pada Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021 ........V - 5
DAFTAR TABEL
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Daftar Isi - iv
2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2018-2019 (dalam
persen) ............................................................................ II - 4
2.2 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 – 2019 (dalam persen) ................................ II - 8
2.3 Nilai Inventasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 dan
Perkiraan 2020 ................................................................ II - 10
2.4 Inflasi Kota Surabaya Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam
Persen) ............................................................................ II - 12
3.1 Pergerakan Inflasi Kota Surabya, Jawa Timur dan Nasional Tahun
2015-2019 dan Perkiraan Tahun 2020 ............................ III - 7
3.2 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 dan
Perkiraan 2020 ................................................................ III - 12
DAFTAR GAMBAR
GAMBARGAMBAR
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Pendahuluan I - 1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu
pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kota Surabaya telah
menyusun RKPD Tahun Anggaran 2021 dan telah ditetapkan melalui
Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021. Berdasarkan RKPD
tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menyusun Kebijakan Umum APBD
Tahun Anggaran 2021, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran
2021.
KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi
Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja
Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya.
Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2021 yang menjadi pedoman
dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.
Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan
strategis dengan ketersediaan anggaran.
KUA Tahun Anggaran 2021 ini merupakan respon kebijakan terhadap
dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surabaya pada
I PENDAHULUAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Pendahuluan I - 2
Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan kondisi
perekonomiannya.
Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 2020, tidak
hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor
perekonomian dan keuangan yang diperkirankan berdampak tidak hanya
pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut pada tahun depan. Oleh
karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan
keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada
sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Kota untuk
menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan
dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk
mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan
daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja
penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat
memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kota
Surabaya.
Dinamika tersebut menempatkan kondisi perekonomian Kota
Surabaya sebagai perhatian dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021,
utamanya tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan.
Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan
dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan
masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan
dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih
luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada
pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota
Surabaya.
Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk
menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan
Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2021.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Pendahuluan I - 3
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA
Tujuan disusunnya KUA Tahun 2021 adalah untuk :
1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya atas
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan
dalam RKPD Kota Surabaya tahun 2021;
2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Kota Surabaya Tahun 2020 meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Pendahuluan I - 4
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Pendahuluan I - 5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor
139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Pendahuluan I - 6
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020
tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);
23. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan
COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor)
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 11).
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Pendahuluan I - 7
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 8);
33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2020 Nomor 37).
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 1
2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Kondisi perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator
makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), inflasi, perkembangan investasi, ketenagakerjaan,
pendapatan dan ketimpangan regional.
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Sepanjang tahun 2019 perekonomian dunia mengalami perlambatan
akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal tersebut
ditunjukkan oleh kinerja perekonomian dunia yang tumbuh sebesar 2,9 persen
lebih rendah dari prediksi awal. Perlambatan terjadi merata disebagian besar
negara, tidak terkecuali Indonesia. Pada akhir tahun 2019, kinerja perekonomian
Nasional tumbuh sebesar 5,02 persen. Perlambatan ekonomi tersebut tentunya
juga berimbas terhadap perekonomian Kota Surabaya, dimana pertumbuhan
ekonomi Kota Surabaya tumbuh sebesar 6,10 persen di tahun 2019, sedikit lebih
rendah dibandingkan tahun 2018, yakni sebesar 6,20 persen.
Perlambatan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2019 dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Pertama, dari sisi produksi, beberapa kinerja lapangan usaha
Kota Surabaya belum menunjukkan kinerja maksimal seperti perdagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kontruksi, jasa keuangan dan
asuransi serta jasa perusahaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kinerja
lapangan usaha yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya
tahun 2019, yaitu transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta
informasi dan komunikasi. Kedua, dari sisi pengeluaran, perlambatan konsumsi
II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 2
terjadi pada lembaga non profit dan belanja pemerintah serta perlambatan kinerja
ekspor impor.
Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor pada tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada
tahun 2019 usaha utama Kota Surabaya tumbuh sebesar 5,89 persen yang
sebelumnya tumbuh sebesar 6,36 persen di tahun 2018. Perlambatan kinerja
lapangan usaha ini diantaranya disebabkan oleh terbatasnya konsumsi. Hal itu
juga tercermin dari kinerja ekspor impor Kota Surabaya pada tahun 2019 yang
mengalami penurunan akibat rendahnya permintaan dari negara mitra dagang
Kota Surabaya. Sementara untuk kinerja lapangan usaha kontruksi yang
mengalami perlambatan di tahun 2019 diindikasi karena telah memasuki tahap
akhir untuk beberapa proyek pembangunan 5 (lima) tahunan sehingga
memberikan nilai tambah yang semakin sedikit di tahun 2019.
Hal yang berbeda ditunjukkan dari kinerja lapangan usaha Industri
pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi yang
menunjukkan peningkatan pertumbuhan di tahun 2019. Kinerja lapangan usaha
industri pengolahan tumbuh sebesar 5,43 persen di tahun 2019 yang
sebelumnya sebesar 4,93 persen. Tingginya permintaan domestik baik dari Kota
Surabaya maupun dari daerah lainnya diindikasi menjadi faktor pendorong
meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan. Disamping itu, tingginya
permintaan yang terjadi pada kondisi seperti hari raya keagaamaan juga turut
mempengaruhi. Kondisi yang sama juga terjadi pada kinerja transportasi dan
pergudangan. Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di
Jawa Timur, sehingga menjadikan mobilitas baik ke dalam maupun keluar Kota
Surabaya cukup tinggi. Sedangkan untuk kinerja sektor informasi dan komunikasi
meningkat sangat tinggi disebabkan banyaknya aktivitas yang menuntut
penggunaan teknologi, hal ini pula yang menyebabkan penggunaan data internet
semakin meningkat sehingga mendorong kategori informasi dan komunikasi
semakin berperan besar terhadap perekonomian Kota Surabaya.
Perekonomian dunia sempat diperkirakan membaik di tahun 2020 setelah
sinyal perang dagang mereda di akhir tahun 2019. Namun, perekonomian dunia
kembali tertekan akibat menyebarnya virus Covid-19 diberbagai negara sejak
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 3
kemunculannya di awal tahun 2020. Sama seperti negara lain di dunia, pandemi
Covid-19 juga sangat mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Hal
tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya penyesuaian target pertumbuhan
ekonomi tahun 2020 oleh Pemerintah Pusat, yang mulanya ditargetkan tumbuh
5,3 persen dan direvisi menjadi pada kisaran -0,4 – 2,3 persen, dengan
mempertimbangkan terjadinya perlambatan ekonomi hampir diseluruh sektor
pembentuk ekonomi akibat Covid-19. Penyesuaian yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat tersebut tentunya direspon cepat oleh Pemerintah Daerah.
Provinsi Jawa Timur juga melakukan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada
kisaran 1,71 – 3,53 persen, lebih rendah dari target awal, yaitu pada kisaran 6,3
- 6,8 persen. Hal tersebut didorong oleh dampak adanya pandemi yang
mempengaruhi aktivitas manusia di berbagai aspek. Dari sisi pengeluaran,
konsumsi masyarakat diperkirakan melambat seiring menurunnya permintaan
sebagai imbas menurunnya daya beli masyarakat. Terjadinya pandemi Covid-19
juga diperkirakan berimbas terhadap kinerja investasi serta aktivitas ekspor
impor. Dari sisi sektoral, dampak negatif Covid-19 diperkirakan berimbas
terhadap hampir seluruh sektor lapangan usaha. Namun perlambatan yang lebih
dalam terjadi pada sektor utama Kota Surabaya seperti perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, penyediaan
akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, kontruksi serta
sektor jasa. Dari sisi tenaga kerja, menurunnya kinerja perekonomian juga
berdampak terhadap banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya.
Selama tahun 2020, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran
serta reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan mengalami perlambatan
akibat konsumsi masyarakat yang menurun yang selanjutnya berdampak
terhadap menurunnya pemintaan akan barang dan jasa yang selanjutnya
berpengaruh terhadap kinerja sektor industri. Sementara penurunan kinerja
akomodasi, makan dan minum, jasa hiburan serta wisata (wisata belanja)
dipengaruhi oleh penurunan kunjungan wisata dan aktivitas bepergian sebagai
imbas pemberlakukan social distancing dan work from home, sehingga menekan
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 4
mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Kebijakan social distancing
telah merubah kebiasaan masyarakat yang semula sering melakukan wisata
kuliner dengan melakukan dine in atau makan ditempat berubah menjadi
permintaan delivery (take away). Pembatasan aktivitas bepergian tersebut
tentunya juga berdampak terhadap kinerja sektor transportasi.
Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha jasa kesehatan
dan lapangan usaha komunikasi dan informasi. Kedua lapangan usaha tersebut
diperkirakan masih bertahan ditengah besarnya dampak pandemi Covid-19
terhadap perekonomian. Tingginya akan permintaan jasa kesehatan seperti jasa
perawatan, obat-obatan serta alat kesehatan sebagai bentuk penanganan Covid-
19 menjadi faktor utama. Begitu pula dengan tingginya permintaan akan
kebutuhan kuota internet selama masa bekerja dan belajar di rumah turut
meningkatkan kinerja lapangan usaha komunikasi dan informasi. Dengan
mempertimbangkan pemantauan kondisi terkini, maka perkiraan perekonomian
Kota Surabaya pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh namun mengalami
perlambatan.
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018– 2019 (dalam persen)
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2020 Keterangan: *) Data Sementara
6.2 6.1
1,71-3,53
2018 2019* 2020**
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 5
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2019 dan Perkiraan 2020
Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)
2018 6,20
2019* 6,10
2020** 1,71-3,53
Sumber: Bappeko Surabaya, diolah 2020 Keterangan *)data sementara, **)data proyeksi
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kinerja perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat melalui besaran dari
nilai tambah output dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan selama satu
tahun, yang tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik
berdasarkan perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun
2019 mencapai sebesar Rp580.756.010,68 juta yang menunjukkan peningkatan
jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
Rp538.954.457,78 juta. Berdasarkan komponennya, lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun
2019 masih menjadi leading sector dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya
dengan kontribusi terbesar dengan nilai Rp161.141.233,33 juta kemudian diikuti
lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp109.245.937,20 juta dan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp95.537.038,24 juta.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 6
Tabel 2.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019
Kategori Uraian 2018 2019*
Juta (Rp) Juta (Rp)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
913.363,56 928.398,16
B Pertambangan dan Penggalian 32.568,38 33.531,33
C Industri Pengolahan 101.196.564,52 109.245.937,20
D Pengadaan Listrik dan Gas 2.311.134,20 2.362.300,29
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
771.856,00 791.147,83
F Konstruksi 52.920.129,31 54.649.310,30
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
149.167.327,31 161.141.233,33
H Transportasi dan Pergudangan 28.811.194,17 31.240.415,60
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
87.056.324,46 95.537.038,24
J Informasi dan Komunikasi 28.390.748,22 30.770.585,80
K Jasa Keuangan dan Asuransi 28.140.646,05 29.413.339,89
L Real Estate 13.775.255,11 14.947.568,30
M,N Jasa Perusahaan 13.571.273,11 14.930.184,77
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
7.345.115,74 8.154.990,77
P Jasa Pendidikan 12.897.475,91 14.007.607,77
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
4.053.612,67 4.443.228,45
R,S,T,U Jasa lainnya 7.599.869,06 8.159.192,66
Produk Domestik Regional Bruto 538.954.457,78 580.756.010,68
Sumber: Bappeko Surabaya, diolah 2020 Keterangan:*)data sementara
Sama seperti pola PDRB ADHB Kota Surabaya yang mengalami
peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK juga meningkat yang semula
sebesar Rp387.340.042,93 juta pada tahun 2018 menjadi sebesar
Rp410.969.893,88 juta pada tahun 2019. Namun demikian, peningkatan
tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal
tersebut dipengaruhi oleh tertahannya kinerja perekonomian, utamanya kategori
lapangan usaha dominan antara lain perdagangan besar dan eceran, reparasi
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 7
mobil dan sepeda motor, kontruksi dan penyediaan akomodasi dan makan
minum terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya.
Tabel 2.3 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 Kategori Uraian 2018 2019*
Juta (Rp) Juta (Rp)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 581.426,57 576.221,53
B Pertambangan dan Penggalian 20.762,58 20.782,09 C Industri Pengolahan 73.328.747,38 77.312.368,81
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.540.006,38 1.546.272,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 583.121,24 605.979,60
F Konstruksi 38.480.421,60 40.576.452,62 G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 109.870.324,37 116.343.590,22
H Transportasi dan Pergudangan 19.046.861,58 20.497.977,43
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
58.419.739,39 62.898.688,76
J Informasi dan Komunikasi 25.613.455,86 27.531.903,71
K Jasa Keuangan dan Asuransi 18.541.116,14 19.187.832,54 L Real Estate 10.165.858,67 10.784.959,46
M,N Jasa Perusahaan 8.867.969,79 9.474.538,92
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4.697.025,94 4.867.861,44
P Jasa Pendidikan 9.064.164,83 9.668.100,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.023.591,50 3.254.593,89 R,S,T,U Jasa lainnya 5.495.449,09 5.821.770,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
387.340.042,93 410.969.893,88
Sumber : Bappeko Surabaya, diolah 2020 Keterangan:*)data sementara
2.1.3. Inflasi
Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik
Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren
yang semakin menurun. Selama 5 tahun tersebut capaian inflasi Kota Surabaya
cukup stabil pada posisi yang rendah meskipun pada tahun 2017 capaian inflasi
Kota Surabaya sempat naik dan lebih tinggi dibanding capaian inflasi Jawa Timur
dan Nasional. Selanjutnya inflasi pada tahun 2018 dan 2019 berangsur menurun.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 8
Capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 2,21 persen lebih
rendah dibandingkan capaian di tahun 2018. Meskipun capaian inflasi Kota
Surabaya pada tahun 2017 sedikit lebih tinggi dibanding capaian inflasi Jawa
Timur, namun lebih rendah dibandingkan capaian inflasi Nasional. Jika dianalisa,
kondisi inflasi Kota Surabaya yang lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur
dikarenakan mayoritas komposisi penggunaan komoditi barang yang harganya
diatur pemerintah (administered price) cukup tinggi di Kota Surabaya seperti tarif
listrik, bahan bakar rumah tangga, kenaikan bea cukai rokok, maupun tarif
angkutan udara dan tarif kereta api. Sehingga ketika terdapat kebijakan kenaikan
harga sedikit saja pada komoditi administered price akan cukup berpengaruh
terhadap capaian inflasi di Kota Surabaya. Begitu pula terhadap inflasi kelompok
inti seperti biaya pendidikan, harga sewa kontrak rumah, dan harga emas
perhiasan serta komiditi lainnya.
Berdasarkan komoditasnya, pada tahun 2019 inflasi Kota Surabaya
mayoritas dikontribusi oleh komoditi-komoditi, antara lain emas perhiasan,
akademi/perguruan tinggi, sekolah dasar, sepeda motor, mobil, kontrak rumah,
tarif kereta api, rokok kretek filter, bawang merah dan bawang putih. Sementara
komoditi yang menahan laju inflasi selama tahun 2019 antara lain, beras, bensin,
daging ayam ras, wortel, angkutan udara, televisi, besi beton, telepon selular,
minyak goreng dan tarif listrik.
Gambar 2.2
Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - Tahun 2019 (dalam persen)
Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020
3.433.22
4.37
3.03
2.21
3.082.74
4.04
2.86
2.12
3.353.02
3.613.13
2.72
0
1
2
3
4
5
2015 2016 2017 2018 2019
Surabaya Jawa Timur Nasional
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 9
2.1.4. Investasi
Kinerja investasi cukup berperan penting dalam perekonomian suatu
wilayah, karena adanya aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan
meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Olehkarena itu, dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan
strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier
effect yang tinggi.
Pada tahun 2019 kinerja investasi Kota Surabaya secara total sebesar
Rp62.390.017.021.951. Peningkatan realisasi nilai investasi pada tahun 2019 di
Kota Surabaya merupakan dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, yang menggunakan sistem aplikasi OSS (One
Single Submission) untuk mendukung kemudahan berusaha diseluruh Indonesia
yang telah dicanangkan Presiden dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Mempertimbangkan capaian investasi tahun-tahun sebelumnya, maka
pada tahun 2020 investasi Kota Surabaya diperkirakan sebesar
Rp63.000.000.601.550,-. Untuk selengkapnya terkait realisasi investasi dan
perkiraannya terangkum dalam tabel berikut.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 10
Gambar 2.3 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020
Sumber data: **) Angka Proyeksi, 2020
Tabel 2.4 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020
Tahun Nilai Investasi
2019 62.390.017.021.951
2020** 63.000.000.601.550
Sumber data: **) Angka Proyeksi, 2020
2.1.5. PDRB per Kapita
PDRB per kapita Kota Surabaya terus mengalami peningkatan, searah
dengan terus meningkatnya nilai PDRB secara keseluruhan baik PDRB ADHB
maupun PDRB ADHK. Pada tahun 2019 nilai PDRB per kapita ADHB sebesar
Rp200,52 juta yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan regional per kapita
Kota Surabaya ADHB tahun 2018 sebesar Rp188,73 juta. Sementara
berdasarkan perhitungan harga konstan, nilai PDRB perkapita Kota Surabaya
pada tahun 2019 sebesar Rp141,90 juta yang juga mengalami peningkatan
dibanding tahun 2018 yakni sebesar Rp134,23 juta.
62
,39
0,0
17
,02
1,9
51
63.0
00.0
00.6
01.5
50
2019 2020**
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 11
2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi
Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2021
diperkiraan lebih baik dibanding tahun 2020. Perekonomian yang melambat
sebagai dampak terjadinya pandemi diperkiraan berangsur pulih sedikit demi
sedikit pada tahun 2021. Berlakunya new normal menjadi bukti kesiapan
masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan
sehingga roda perekonomian kembali berjalan. Berdasarkan asumsi tersebut
maka pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2021 diperkirakan pada
kisaran 5,0-7,0 persen. Tren pertumbuhan tersebut tetap diyakini lebih tinggi
dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional.
Perkiraan pertumbuhan optimis meningkat pada tahun 2021, karena
pandemi yang diperkirakan berakhir sebagai dampak ditemukannya vaksin
Covid-19 menjadi faktor utama kembali pulihnya perekonomian secara global.
Dimana aktivitas ekonomi diperkiraan kembali normal dan tumbuh pesat sebagai
dampak tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini tertahan selama
pandemi, meningkatnya investasi serta kinerja ekspor impor yang diperkirakan
kembali membaik. Selanjutnya perbaikan ekonomi tersebut diimbangi oleh
meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang akan mendorong tingginya
penyerapan tenaga kerja. Tren pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang
selalu positif tersebut tetap terjaga karena masih ditopang oleh konsumsi rumah
tangga yang merupakan sumber utama perekonomian Kota Surabaya selama
ini. Ditambah lagi, program-program strategis Pemerintah Kota Surabaya yang
difokuskan dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19
diperkirakan turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih tinggi.
Program-program tersebut antara lain seperti: perbaikan pada aspek kesehatan
baik dari segi kualitas maupun kapasitas, peningkatan produktivitas ekonomi
terutama pada sektor-sektor unggulan Kota Surabaya, program pemulihan dunia
usaha khusunya sektor usaha kecil dan mikro, meningkatkan kembali konsumsi
masyarakat yang tertunda akibat pandemi Covid-19 dengan meningkatkan daya
beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan, memfasilitasi tenaga kerja
yang terdapak pandemi Covid-19 baik di sektor formal maupun informal.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 12
Tabel 2.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021
No. Wilayah Pertumbuhan Ekonomi
1. Surabaya* 5,0-7,0
2. Jawa Timur** 5,62-5,65
3. Nasional*** 4,5-5,5 Sumber:*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya,2020 **) Ranwal RKPDJawa Timur 2021 ***) RKP 2021 dalam paparan Bappenas 2020
2.1.7. Inflasi
Mengacu pada sasaran inflasi Nasional maka inflasi Kota Surabaya pada
tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 3,0 persen ± 1 persen dengan asumsi
tidak ada gejolak inflasi akibat dari kebijakan pusat ditengah kondisi
perekonomian global yang tidak stabil. Perkiraan inflasi Kota Surabaya, Jawa
Timur dan Nasional pada tahun 2021 terangkum dalam tabel sebagai berikut.
Gambar 2.4 Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020 (dalam Persen)
Sumber data: **) Angka Proyeksi Bappeko Surabaya,2020
2.21%
3,0%±1%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
Inflasi (%)
2019 2020**
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 13
Tabel 2.6 Proyeksi Tingkat Inflasi
Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021
No. Wilayah Inflasi
1. Surabaya* 3,0 % ± 1 %
2. Jawa Timur** 3,0 ± 1 %
3. Nasional*** 3,0 % ± 1 %
Sumber:*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya,2020 **) Bank Indonesia, 2020 ***) RKP 2021 dalam Paparan Bappenas 2020
2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang
dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan
pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan
urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan
keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan
perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta
pertanggungjawaban keuangan.
Pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya
dilaksanakan secara; Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan
terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif,
yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui
cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan
dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 14
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Surabaya berdasarkan
regulasi:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas
Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerangka
kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi maka arah kebijakan keuangan Kota Surabaya
Tahun 2021 mempertimbangkan:
1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui
kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun
ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi
keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan
melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi
(PDRB/laju petumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga
dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kerangka Ekonomi Makro Daerah II - 15
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber
pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas
Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang
baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan
pada anggaran berbasis kinerja (performance budget) yaitu belanja
daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja
tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang
berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh
karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya
untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang
beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.
3. Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah daerah. Suatu kapasitas riil keuangan
daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan
berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 1
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN
Kondisi secara keseluruhan pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh
kondisi perkembangan kasus Covid-19. Di Indonesia kasus Covid-19 masih
dalam tren peningkatan dan sudah menyebar hampir di seluruh wilayah di
Indonesia. Berdasarkan data terkini, hingga akhir September 2020 total kasus
Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 287.008 kasus, dengan penambahan
kasus harian kurang lebih sebanyak 3000 kasus per hari. Kota-kota besar di
Jawa merupakan wilayah pusat persebaran Covid-19 yang banyak
berkontribusi terhadap penambahan kasus Covid-19 di Indonesia. Kasus
Covid-19 yang semakin tinggi tersebut diakibatkan oleh penyebaran yang
cepat dan mengancam kesehatan publik serta mengganggu kestabilan
perekonomian. Hal tersebut terjadi disebabkan karena pandemi Covid-19 tidak
hanya mengancam keselamatan jiwa melainkan juga berdampak terhadap
aktivitas manusia diberbagai aspek, sosial masyarakat, aktivitas ekonomi
maupun stabilitas keuangan. Pada aspek sosial masyarakat, keberadaan
Covid-19 membatasi aktivitas memicu kemudahan penularan Covid-19 seperti
berkumpul untuk ibadah berjamaah, aktivitas bekerja maupun belajar secara
bertatap muka juga dibatasi. Aktivitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19
utamanya mengakibatkan gangguan terhadap tingkat konsumsi rumah
tangga. Masyarakat miskin dan rentan yang sebagian besar hidup di sektor
informal, sangat rentan untuk kehilangan sumber pendapatannya. Sebagian
masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena sektor produksi terganggu
dan berhentinya aktivitas produksi. Dampak dari kondisi tersebut diperkiraan
III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 2
perekonomian Indonesia mengalami resesi di akhir tahun 2020, didukung oleh
data BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami
minus secara berturut turut di kuartal II dan III.
Mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan Covid-19 dan guna
mencegah dampak yang lebih dalam, Pemerintah Pusat mengambil langkah
luar biasa dengan tujuan utama percepatan penanganan Covid-19. Salah satu
langkah kebijakan tersebut yakni pemberlakuan pembatasan berskala wilayah
atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Himbauan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan
dalam aktivitas sehari-hari seperti physical distancing, meningkatkan pola
hidup bersih dan sehat juga telah dilakukan. Tingginya kasus Covid-19
mendorong pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Langkah-langkah
tersebut diimplementasi atas dasar kesehatan dan keselamatan masyarakat,
namun disisi lain langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas
ekonomi yang cukup signifikan.
Selain pentingnya penanganan Covid-19 dengan kebijakan yang
tepat, pemulihan dampak Covid-19 terhadap perekonomian juga menjadi
langkah yang harus diambil pemerintah mengingat kesehatan dan ekonomi
berjalan beriringan, pemerintah terus melakukan upaya yang mendukung
kedua aspek tersebut melalui kebijakan fiskal. Dari sisi fiskal, pemerintah telah
melakukan instruksi refocusing kegiatan serta relokasi anggaran baik ditingkat
pusat maupun daerah untuk penanganan Covid-19 melalui Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,
Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Total anggaran yang difokuskan
kepada penanganan Covid-19 sebesar lebih dari 400 triliun yang dialokasikan
bagi pengembangan vaksin, pelaksanaan tes Covid-19 secara masif,
pengadaan alat kesehatan, jaring pengaman sosial, serta bantuan subsidi baik
bagi pelaku usaha maupun bagi pekerja berpenghasilan rendah. Dari sisi
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 3
moneter kebijakan yang dilakukan oleh otoritas terkait melalui instrumen
moneter berupa penurunan suku bunga acuan, pemberian fasilitas pinjaman,
menambah jumlah uang beredar dengan menurunkan rasio cadangan wajib
dan kebijakan moneter lainnya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat
mendukung proses percepatan pemulihan kinerja ekonomi tahun 2021.
Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi
Covid-19 pada tahun 2020, yang berdampak pada sosial, ekonomi dan
keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi
makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca
pandemi Covid-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi
kebijakan dalam rangka mempersiapkan pondasi yang kokoh untuk
mewujudkan ekonomi yang kuat dan berdaya tahan. Oleh karena itu, tema
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan diarahkan
kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi
Sistem Ketahanan Bencana.
Mengamati perkembangan terkini, prospek perekonomian nasional
tahun 2021 diperkirakan meningkat sejalan dengan proyeksi perekonomian
global. Hal ini sebagai dampak dukungan fiskal terhadap percepatan
pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun
demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun dengan risiko
ketidakpastian yang tinggi sehingga terdapat keberagaman proyeksi ekonomi
global di tahun 2020 dan 2021.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2021 sebagai berikut: setelah
berakhirnya tekanan Covid-19, prospek perekonomian Nasional pada tahun
2021 diperkirakan lebih baik dibanding tahun 2020. Hal tersebut disebabkan
perekonomian diperkirakan mulai pulih. Kondisi new normal dengan
komitmen kuat akan keberlanjutan program pemerintah dalam penanganan
Covid-19 menjadi faktor penentu kondisi perekonomian mendatang. Harapan
akan keberhasilan vaksin yang dikembangkan menjadi pengaruh yang
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 4
signifikan untuk pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu,
konsumsi pemerintah diperkirakan lebih lambat karena keberlanjutan
kebijakan relatif lebih rendah dibanding pada saat penanganan pandemi pada
tahun 2020. Perbaikan ekonomi global dan domestik akan mendorong kinerja
korporasi dan rumah tangga kembali menguat. Dukungan APBN dalam bentuk
bantuan sosial atau jaring pengaman sosial masih berlanjut menambah
percepatan pemulihan konsumsi di masyarakat. Pemulihan yang berjalan
efektif tentunya akan mendorong kinerja investasi dan aktivitas perdagangan
yang tercermin dalam aktivitas ekspor impor.
Perkembangan inflasi di tingkat konsumen per September 2020 terus
mengalami deflasi sebesar 0,05 persen dipengaruhi oleh pelemahan
permintaan masyarakat karena penurunan aktivitas masyarakat seiring
perkembangan wabah Covid-19 dan melimpahnya pasokan bahan pangan.
Sehingga, inflasi sampai dengan September 2020 mencapai 0,89 persen (ytd)
atau 1,42 persen (yoy). Tren perlambatan terjadi pada komponen core inflation
dan volatile food, dan sedikit tekanan terjadi pada komponen administered
prices atau harga barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah. Keterbatasan
permintaan domestik masih menjadi faktor tren perlambatan core inflation.
Inflasi volatile food pada level relatif rendah karena adanya pasokan melimpah
untuk bahan pangan strategis. Inflasi administered prices sempat menurun di
awal tahun karena kebijakan PSBB, namun meningkat sejak Bulan Mei seiring
pelonggaran PSBB dan pembentukan tarif transportasi yang lebih tinggi untuk
memenuhi protokol kesehatan. Realisasi inflasi kumulatif hingga September
2020 yang rendah maka masih terdapat harapan besar untuk menjaga inflasi
sesuai target 3 ± 1 persen. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga
stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui
strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran
distribusi, Komunikasi yang efektif), termasuk menciptakan kebijakan yang
akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi.
Nilai tukar rupiah saat ini relatif terkendali di tengah tingginya tekanan
pada Agustus-September 2020. Hingga periode pertengahan September
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 5
2020, nilai tukar rupiah tercatat depresiasi 1,58 persen secara point to point
dibandingkan dengan akhir Juli 2020, atau terdepresiasi 6,42 persen dari akhir
Desember 2019. Pelemahan rupiah pada Agustus-September 2020 antara
lain dipengaruhi masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan, baik karena
faktor global maupun sejumlah risiko domestik. Terkendalinya nilai tukar juga
didukung oleh pasokan yang memadai. Secara tahunan, hingga pertengahan
September 2020, volatilitas nilai tukar tercatat sebesar 19,2 persen. Ke depan,
nilai tukar rupiah masih berpotensi menguat. Potensi penguatan nilai tukar
rupiah tersebut didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali, defisit
transaksi berjalan rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan
premi risiko Indonesia menurun.
Posisi cadangan devisa hingga saat ini masih cukup aman terkendali.
Kondisi ini akan diyakini mampu mendukung perekonomian nasional terhadap
risiko gejolak ekternal global kedepan. Kinerja sektor pariwisata nasional
masih mengalami penurunan ditengah perkembangan pandemi Covid-19
yang terjadi dibeberapa negara termasuk Indonesia. Kunjungan wisatawan
manca negara masih mengalami penurunan. Jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara ke Indonesia Juli 2020 mengalami penurunan dibanding jumlah
kunjungan pada Juli 2019. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara
kumulatif hingga Juli 2020 mencapai 3,25 juta kunjungan atau turun 64,64
persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang
sama tahun 2019 berjumlah 9,18 juta kunjungan. Kondisi penurunan
kunjungan wisman ini secara langsung berdampak pada sektor perhotelan.
Data sektor perhotelan pada Juli 2020 menunjukkan bahwa Tingkat
Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 28,07
persen atau turun 28,66 poin dibandingkan dengan TPK Juli 2019 yang
tercatat sebesar 56,73 persen.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 6
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2021
Sumber : Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2020, Kementerian Keuangan RI
3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Kota Surabaya terdiri dari
PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2021
adalah sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya diperkirakan sekitar 5,0 persen -
7,0 persen;
b. Tingkat inflasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar 3,0 ± 1 persen;
c. Kebutuhan investasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar
Rp139.381.442,56 juta;
d. Total pendapatan daerah sekitar Rp8.646,39 miliar;
e. Total belanja daerah sekitar Rp9.814,38 miliar;
f. Defisit anggaran sekitar Rp1.167,99 miliar.
Indikator RAPBN 2021
Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5%
Inflasi 3 ±1%
Suku Bunga SBN 10 Tahun 7,29%
Nilai Tukar 14.600
Harga Minyak Mentah Indonesia 45 US$/barel
Lifting Minyak 705.000 barel/ hari
Lifting Gas 1.007.000 barel/ hari
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 7
3.2.1 LAJU INFLASI
Perkembangan inflasi Kota Surabaya dalam kurun waktu tahun 2015-
2017 mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun sejak tahun 2017.
Pada tahun 2017 inflasi Kota Surabaya sebesar 4,37 persen dan terus
mengalami penurunan hingga tahun 2019, yakni sebesar 2,21 persen.
Berdasarkan komponen pembentuknya, inflasi pada tahun 2019 mayoritas
didukung oleh inflasi kelompok inti dan kelompok barang yang diatur
pemerintah antara lain emas perhiasan, sekolah dasar, sepeda motor,
akademi/perguruan tinggi, kontrak rumah, dan tarif kereta api. Sementara
inflasi yang berasal dari komoditi bahan makanan/volatile food berhasil
menahan laju inflasi di tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
Pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam menjaga inflasi kelompok volatile
food. Selanjutnya inflasi Kota Surabaya pada akhir tahun 2020 diperkirakan
dalam kisaran 3,0 persen ± 1 persen selaras dengan sasaran inflasi
Nasional dan Provinsi Jawa Timur.
Gambar 3.1
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019 dan Perkiraan Tahun 2020
Sumber : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya **)Data proyeksi,diolah, 2020
3.433.22
4.37
3.03
2.21
3,0±13.082.74
4.04
2.86
2.12
3,0±13.353.02
3.61
3.13
2.723,0±1
2015 2016 2017 2018 2019 2020**Surabaya Jawa Timur Nasional
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 8
3.2.2 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Pada tahun 2019, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas
Dasar Harga Berlaku mencapai Rp580.756.010,68 juta. Jika dilihat dari
komponen per kategori, PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2019
disumbang oleh lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran
reparasi mobil sebesar Rp161.141.233,33 juta, kategori industri pengolahan
sebesar Rp109.245.937,20 juta dan kategori penyediaan akomodasi dan
makan minum sebesar Rp95.537.038,24juta. Ketiga kategori tersebut
masih menjadi kategori lapangan usaha yang memberikan nilai tambah
tertinggi terhadap PDRB Kota Surabaya diperkirakan juga mampu
mendorong kategori-kategori lapangan usaha lainnya tumbuh positif.
Dari sisi perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), nilai PDRB
Kota Surabaya memiliki pola sama dengan PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku yang konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada
tahun 2018 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp387.340.042,93 juta
dan meningkat kembali pada tahun 2019 sebesar Rp410.969.893,88 juta
sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.1.
Tabel. 3.1 Nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku
dan Harga Konstan Tahun 2018-2019 (dalam juta Rp)
No Lapangan Usaha 2018 2019*
ADHB ADHK ADHB ADHK
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
913.363,56 581.426,57 928.398,16 576.221,53
2 Pertambangan dan Penggalian
32.568,38 20.762,58 33.531,33 20.782,09
3 Industri Pengolahan 101.196.564,52 73.328.747,38 109.245.937,20 77.312.368,81 4 Pengadaan Listrik dan
Gas 2.311.134,20 1.540.006,38 2.362.300,29 1.546.272,08
5 Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang
771.856,00 583.121,24 791.147,83 605.979,60
6 Kontruksi 52.920.129,31 38.480.421,60 54.649.310,30 40.576.452,62
7 Perdgangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor
149.167.327,31 109.870.324,37 161.141.233,33 116.343.590,22
8 Transportasi dan Pergudangan
28.811.194,17 19.046.861,58 31.240.415,60 20.497.977,43
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
87.056.324,46 58.419.739,39 95.537.038,24 62.898.688,76
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 9
No Lapangan Usaha 2018 2019*
ADHB ADHK ADHB ADHK
10 Informasi dan Komunikasi
28.390.748,22 25.613.455,86 30.770.585,80 27.531.903,71
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
28.140.646,05 18.541.116,14 29.413.339,89 19.187.832,54
12 Real Estate 13.775.255,11 10.165.858,67 14.947.568,30 10.784.959,46
13 Jasa Perusahaan 13.571.273,11 8.867.969,79 14.930.184,77 9.474.538,92
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahnan dan Jaminan
7.345.115,74 4.697.025,94 8.154.990,77 4.867.861,44
15 Jasa Pendidikan 12.897.475,91 9.064.164,83 14.007.607,77 9.668.100,19
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
4.053.612,67 3.023.591,50 4.443.228,45 3.254.593,89
17 Jasa Lainnya 7.599.869,06 5.495.449,09 8.159.192,66 5.821.770,58
PDRB 538.954.457,78 387.340.042,93 580.756.010,68 410.969.893,88
Sumber : BPS Kota Surabaya, 2020 *)data sementara
Kategori lapangan usaha berperan sangat tinggi yang berkontribusi
terhadap PDRB Kota Surabaya baik pada perhitungan PDRB ADHB dan
PDRB ADHK adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan penyedia akomodasi dan
makan minum. Kategori usaha perdagangan besar dan eceran serta
reparasi mobil dan sepeda motor masih tumbuh menggeliat. Besarnya
peran kategori utama Kota Surabaya ini tidak terlepas dari karakteristik Kota
Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa, dimana Kota Surabaya
sebagai salah satu pintu masuk perdagangan di Jawa Timur sehingga
menumbuhkan banyak pusat-pusat bisnis tersebar di Kota Surabaya.
Disamping itu, peran konsumsi masyarakat yang tinggi disertai kemampuan
daya beli yang tinggi pula turut mendorong kinerja lapangan usaha ini
tumbuh pesat.
Tingginya potensi kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan
eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan turut
menstimulus kinerja lapangan usaha lainnya khususnya seperti industri
pengolahan, penyediaan akomodasi, makan dan minum serta jasa. Hal itu
terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin
meningkat pula permintaan barang dan jasa. Artinya, semakin besar geliat
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 10
ekonomi yang terjadi maka semakin meningkat pula produktivitas industri
untuk menghasilkan produk serta okupansi dari sektor hotel dan restoran di
Kota Surabaya. Selengkapnya terkait peran masing-masing lapangan
usaha terhadap perekonomian terangkum dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2018-2019 (dalam %)
No Lapangan Usaha 2018 2019*
ADHB ADHK ADHB ADHK
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
0,17 0,15 0,16 0,14
2 Pertambangan dan Penggalian
0,01 0,01 0,01 0,01
3 Industri Pengolahan 18,78 18,93 18,81 18,81
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,43 0,40 0,41 0,38
5 Pengadaan Air, Pengelola Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,14 0,15 0,14 0,15
6 Kontruksi 9,82 9,93 9,41 9,87
7 Perdgangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor
27,68 28,37 27,75 28,31
8 Transportasi dan Pergudangan
5,35 4,92 5,38 4,99
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
16,15 15,08 16,45 15,30
10 Informasi dan Komunikasi 5,27 6,61 5,30 6,70
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
5,22 4,79 5,06 4,67
12 Real Estate 2,56 2,62 2,57 2,62
13 Jasa Perusahaan 2,52 2,29 2,57 2,31
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahnan dan Jaminan
1,36 1,21 1,40 1,18
15 Jasa Pendidikan 2,39 2,34 2,41 2,35
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
0,75 0,78 0,77 0,79
17 Jasa Lainnya 1,41 1,42 1,40 1,42
Sumber: Data BPS Kota Surabaya, 2020 *)Data Sementara
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 11
3.2.3 INVESTASI
Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong
perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi
secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan
meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena
itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan
produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kota Surabaya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah
Kota Surabaya senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.
Berdasarkan data DPM-PTSP Kota Surabaya, realisasi investasi Kota
Surabaya secara total pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang
semula sebesar Rp51.319.023.276.746 pada tahun 2018 menjadi sebesar
Rp62.390.017.021.951 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut
mengindikasikan bahwa Kota Surabaya masih memiliki daya tarik yang
besar terhadap investor untuk menanamkan modalnya di Kota Surabaya.
Mempertimbangkan capaian investasi Kota Surabaya tahun-tahun
sebelumnya, maka pada tahun 2020 investasi Kota Surabaya diperkirakan
sebesar Rp63.000.000.601.550,-. Untuk selengkapnya terkait realisasi
investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel sebagai berikut.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah III - 12
Gambar 3.2 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020
Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020
**) Proyeksi DBMPTSP Kota Surabaya , 2020
Tabel 3.3 Realisasi Nilai Investasi di Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020
Tahun Total
2019 Rp62.390.017.021.951
2020** Rp63.000.000.601.550
Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020
**) Proyeksi DBMPTSP Kota Surabaya , 2020
62,3
90,0
17,0
21
,95
1
63
.00
0.0
00
.60
1.5
50
2019 2020**
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 1
4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG
DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021
Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi acuan dalam
penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.
Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan
perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana
dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan
masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output)
maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya
yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel,
IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 2
yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pendapatan Daerah Kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan
Asli Daerah Kota Surabaya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah.
Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2021
pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 diarahkan pada:
1. Pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan
prinsip profesionalitas;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI)
melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak
alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan
daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan
dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
6. Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan
mengacu pada alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)
dalam APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui dalam Rancangan
Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
2021 berdasarkan informasi yang tercantum dalam Website Kementerian
Keuangan (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD Tahun 2021 dapat dijadikan
acuan);
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 3
7. Penyesuaian penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah
dengan mengacu pada target dan realisasi tahun 2020 dimana terdapat
perubahan akibat pandemi covid – 19;
8. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata
kelola BUMD yang efektif dan efisien.
4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 disusun dengan struktur
yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
Komposisi pendapatan daerah tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi
tahun 2019, target tahun 2020 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan
III tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut :
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan realisasi Tahun 2019
sebesar Rp5.381.920.253.810,- sedangkan target Tahun 2020 sebesar
Rp5.584.627.122.979,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III
sebesar Rp3.204.129.479.812,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021
diproyeksikan sebesar Rp5.535.188.169.410,-
Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya
diuraikan sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya
terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).
Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar
Rp4.018.722.251.948,-, sedangkan target Tahun 2020 sebesar
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 4
Rp4.313.465.165.227,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III
sebesar Rp2.513.710.553.013,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan
sebesar Rp4.442.976.688.357,-
2. Retribusi Daerah
Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2019 sebesar
Rp396.244.802.736,- sedangkan target Tahun 2020 sebesar
Rp370.797.682.018,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III
sebesar Rp211.069.268.891,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar
Rp331.779.236.692,-.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada Tahun 2019 sebesar Rp268.575.571.841,- sedangkan
target pada Tahun 2020 sebesar Rp167.501.717.512,- dengan capaian
realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp34.986.426.524,- maka pada
Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp172.056.350.058,-.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Berdasarkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp698.377.627.285,-
sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar Rp732.862.558.222,- dengan
capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp444.363.231.383.,-
maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2021
sebesar Rp588.375.894.302,-.
4.2.2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar
Rp3.189.960.466.538,- sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar
Rp2.891.701.734.960,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III
sebesar Rp2.048.696.814.759,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan
sebesar Rp2.891.701.734.960,-. Adapun sumber-sumber dari pendapatan
transfer meliputi:
1. Transfer Pemerintah Pusat
Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.086.963.524.447,-
sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar Rp2.360.284.999.130,-
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 5
dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar
Rp1.732.217.777.086,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar
Rp2.069.382.681.000,- yang terdiri dari :
a. Dana Perimbangan sebesar Rp2.021.185.078.000,- meliputi :
a) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.603.446.318.000,- meliputi::
1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp381.883.161.000,-
2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.221.563.157.000,-
b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp417.738.760.000,- meliputi :
1) DAK Fisik sebesar Rp25.473.099.000,-
2) DAK Non Fisik sebesat Rp392.265.661.000,-
2. Transfer Antar Daerah
Berdasarkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.102.996.942.091,-
sedangkan target pada Tahun 2020 sebesar Rp954.463.531.605,-
dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan III sebesar
Rp316.479.037.673,- maka pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar
Rp822.319.053.960,- Transfer Antar Daerah sebesar
Rp822.319.053.960,- yaitu :
a) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp818.613.653.960,-
b) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.705.400.000,-
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi
pada Tahun 2019 sebesar Rp193.272.300.435,- dan target pada Tahun 2020
sebesar Rp183.711.200.000,- sampai dengan triwulan III masih belum ada
realisasi maka Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp207.145.000.000,-.
Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2019 dikelola oleh 18 Perangkat
Daerah dan Tahun 2020 dikelola oleh 16 Perangkat Daerah yang terdiri dari 1
Badan, 12 Dinas, 1 Bagian serta 2 RSUD. Realisasi pendapatan tahun 2019,
target pendapatan tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 disajikan pada tabel 4.1.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 6
Tabel 4.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Per Perangkat Daerah
Tahun 2019 – 2021
No Perangkat Daerah Realisasi Tahun
2019 Target Tahun 2020
Proyeksi Tahun 2021
1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
7.821.766.271.190 8.241.028.469.229 7.822.972.291.141
2 RSUD Dr. Mohamad Soewandhie 195.595.978.253 178.931.275.278 182.593.275.208
3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
185.173.343.493 189.023.801.677 152.504.359.293
4 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
170.914.958.039 79.987.236.578 79.830.125.553
5 Dinas Kesehatan 122.413.084.793 113.311.576.600 116.281.699.800
6 RSUD Bhakti Dharma Husada 103.446.499.437 112.680.509.065 112.680.509.065
7 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
77.641.265.322 79.470.780.277 78.243.770.800
8 Dinas Perhubungan 63.125.076.841 64.000.000.000 64.748.383.102
9 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.858.816.791 6.923.970.189 6.477.088.000
10 Dinas Tenaga Kerja 5.388.267.840 6.888.960.000 5.772.000.000
11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.439.420.000 4.902.300.000 4.258.320.000
12 Dinas Perdagangan 2.224.876.004 2.102.355.000 2.207.955.000
13 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
3.236.536.930 2.220.924.941 2.836.687.500
14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1.766.478.000 525.677.000 1.378.990.000
15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 668.637.440 649.084.000 695.865.908
16 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
435.709.210 439.933.880 553.584.000
17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
32.981.200 - -
18 Dinas Kebakaran 24.820.000 - -
JUMLAH 8.765.153.020.783 9.083.086.853.714 8.634.034.904.370
Sumber data : BPKPD, Bappeko, Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2020
Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019, Target
Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021 dituangkan ke dalam tabel 4.2.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 7
Tabel 4.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2019 – 2021
No. Uraian Realisasi Tahun 2019 Target Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021
1 Pendapatan Asli Daerah 5.381.920.253.810 5.584.627.122.979 5.535.188.169.409
a. Pajak Daerah 4.018.722.251.948 4.313.465.165.227 4.442.976.688.357
b. Retribusi Daerah 396.244.802.736 370.797.682.018 331.779.236.692
c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan
268.575.571.841 167.501.717.512 172.056.350.058
d. Lain-Lain PAD yang sah 698.377.627.285 732.862.558.222 588.375.894.302
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5.381.920.253.810 5.584.627.122.979 5.535.188.169.410
2 Pendapatan Transfer 6.456.345.679.390 5.694.014.077.000
a. Transfer Pemerintah Pusat 2.086.963.524.447 2.360.284.999.130 2.069.382.681.000 1) Dana Perimbangan 2.001.327.643.447 2.266.326.381.130 2.021.185.078.000 a) Dana Transfer Umum 1.620.944.079.176 1.829.734.299.130 1.603.446.318.000 (1) DBH 366.599.677.176 499.291.555.130 381.883.161.000 (2) DAU 1.254.344.402.000 1.330.442.744.000 1.221.563.157.000 b) Dana Transfer Khusus 380.383.564.271 436.592.082.000 417.738.760.000 (1) DAK Fisik 25.385.942.058 30.330.923.000 25.473.099.000 (2) DAK Non Fisik 354.997.622.213 406.261.159.000 392.265.661.000 2) Dana Insentif Daerah 85.635.881.000 93.958.618.000 48.197.603.000 3) Dana Otonomi Khusus 0 0 0 4) Dana Keistimewaan 0 0 0 5) Dana Desa 0 0 0
b. Transfer Antar - Daerah 1.102.996.942.091 954.463.531.605 822.319.053.960
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 8
No. Uraian Realisasi Tahun 2019 Target Tahun 2020 Proyeksi Tahun 2021
1) Pendapatan Bagi Hasil 1.099.625.542.091 950.443.102.605 818.613.653.960 2) Pendapatan Bantuan Keuangan 3.371.400.000 4.020.429.000 3.705.400.000
Jumlah Pendapatan Transfer 3.189.960.466.538 3.314.748.530.735 2.891.701.734.960
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c.
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 193.272.300.435 183.711.200.000 207.145.000.000
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 193.272.300.435 183.711.200.000 207.145.000.000
Jumlah Pendapatan 8.765.153.020.783 9.083.086.853.714 8.634.034.904.370
Sumber data : BPKPD, Bappeko, Perangkat Daerah Penghasil, diolah 2020
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pendapatan Daerah IV - 9
4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam PencapaianTarget Pendapatan
Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai
target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai
berikut:
1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan
oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2 RSUD;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara
daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKPD;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif
pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di
dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang dilaksanakan oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2
RSUD;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari
sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif yang
dilaksanakan oleh TAPD;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan
pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah
Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Belanja Daerah V - 1
5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA
Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota,
juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur
penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan
umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal
digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja
tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung,
belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset
tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja
transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada
V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Belanja Daerah V - 2
pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan
keuangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 mengamanatkan penyusunan kebijakan umum APBD dan
prioritas dan plafon anggaran berpedoman pada rencana kerja
Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah. Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun 2021,
menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, yang telah disepakati dalam berita acara antara
Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
serta menjadi lampiran tidak terpisahkan dalam Kebijakan Umum APBD
Kota Surabaya Tahun 2021.
Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan
semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga
wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan
daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan
pembangunan daerah melaluai efektifitas dan efisiensi belanja untuk
mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
RPJMD Kota Surabaya serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya
penjadwalan ulang terhadap target program dan kegiatan tahun 2020,
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Belanja Daerah V - 3
sehingga pada kebijakan belanja pada tahun 2021 selain diarahkan pada
pencapaian target program dan kegiatan tahun 2020 juga untuk
memenuhi target program dan kegiatan tahun 2020 yang tertunda.
Berdasakan visi Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu “Surabaya
Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis
Ekologi” Belanja Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2021 disesuaikan
dengan tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021 yaitu “
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus
pembangunan Pemulihan Industri,Pariwisata dan Investasi, Reformasi
Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi
Pembangunan Kota Surabaya” diarahkan untuk:
1. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;
2. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan
memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas
kota yang terpadu dan efisien;
3. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
pendidikan, sosial dan ekonomi;
4. Pemulihan dan penguatan sistem kesehatan;
5. Penguatan sistem jaring pengaman sosial;
6. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai nilai budaya lokal
dalam sendi kehidupan masyarakat;
7. Peningkatan ketahanan pangan;
8. Peningkatan ketahanan bencana;
9. Peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan
publik;
10. Transparansi pengelolaan belanja daerah didukung sistem
informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Belanja Daerah V - 4
11. Pelaksanaan skenario tatanan normal baru dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan
protokol COVID19;
12. Pelaksanaan program skala besar dan prioritas.
5.2. RENCANA BELANJA DAERAH
Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2019 dan target
Belanja Daerah pada tahun 2020, maka perkiraan Belanja daerah pada
tahun 2021 sebesar Rp9.802.025.013.895,- yang terdiri dari:
1. Belanja Operasi sebesar Rp7.244.432.023.916,- dengan rincian
sebagai berikut :
a. Belanja pegawai Rp2.625.778.955.905,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp3.941.002.760.011,-
c. Belanja Hibah Rp677.585.748.200,-
d. Belanja Bansos Rp64.559.800,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp2.541.342.989.979,- dengan rincian sebagai
berikut :
a. Belanja Tanah Rp514.795.384.248,-
b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp344.465.055.888,-
c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp704.194.106.318,-
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp972.957.380.052,-
e. Belanja aset tetap lainnya Rp4.931.063.473,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.000.000.000,-
4. Belanja Transfer sebesar Rp1.250.000.000,- dengan rincian sebagai
berikut :
a. Belanja Bagi Hasil Rp750.000.000,-
b. Belanja Bantuan Keuangan Rp500.000.000,-.
Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2019 serta target
belanja daerah pada tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Belanja Daerah V - 5
Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2019 dan Target Belanja Daerah Pada Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021
Realisasi 2019 Target 2020 Proyeksi 2021
BELANJA DAERAH
1 Belanja Operasi 6.402.782.884.974,00 7.216.268.195.507,00 7.244.432.023.916,00
a Belanja Pegawai 2.558.554.756.011,00 2.715.889.985.106,00 2.625.778.955.905,00
b Belanja Barang dan Jasa 3.748.395.575.280,00 4.121.863.608.160,00 3.941.002.760.011,00
c Belanja Bunga
d Belanja Subsidi
e Belanja Hibah; dan 95.832.553.683,00 378.514.602.241,00 677.585.748.200,00
f Belanja Bantuan Sosial 64.559.800,00
2 Belanja Modal 2.754.304.824.082,00 3.081.529.510.506,00 2.541.342.989.979,00
a Belanja Tanah 514.795.384.248,00
b Belanja Peralatan dan Mesin 344.465.055.888,00
c Belanja Bangunan dan Gedung 704.194.106.318,00
d Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 972.957.380.052,00
e Belanja modal aset tetap lainnya 4.931.063.473,00
3 Belanja Tidak Terduga 1.574.969.146,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga 1.574.969.146,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
4 Belanja Transfer 3.993.261.630,00 9.427.850.000,00 1.250.000.000,00
a Belanja Bagi Hasil 2.218.293.630,00 750.000.000,00 750.000.000,00
b Belanja Bantuan Keuangan 1.774.968.000,00 8.677.850.000,00 500.000.000,00
9.162.655.939.832,00 10.322.225.556.013,00 9.802.025.013.895,00 Jumlah Belanja Daerah
Uraian
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pembiayaan Daerah VI - 1
6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Kebijakan peneriman pembiayaan tahun 2021 berdasarkan:
1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan; dan/atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana
pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar
Rp1.177.990.109.525,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (SiLPA)
6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pengeluaraan pembiayaan tahun 2021 dialokasikan untuk penyertaan
modal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012
tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar
Rp601.043.085.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Tanah seluas 15,3 Ha (lima belas koma tiga hektar) sebagaimana dimaksud
dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Kelurahan Darmo dan Sertipikat Hak
Pakai Nomor 3/ Kelurahan Darmo, senilai Rp565.868.600.000,00 (lima ratus
VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Kebijakan Pembiayaan Daerah VI - 2
enam puluh lima milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus
ribu rupiah);
b. Uang tunai sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah).
Sampai dengan Tahun 2019 penyertaan modal berupa uang tunai kepada
Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar
Rp35.174.485.000,- maka Tahun 2021. Pengeluaran pembiayaan diestimasikan
sebesar Rp10.000.000.000,-
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Strategi Pencapaian VII - 1
Kebijakan umum APBD Tahun 2021 disusun sesuai dengan arah
kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan
pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2021. Pencapaian arah
kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan
APBD 2021.
7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai
target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit
sebagai berikut:
1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang
dilaksanakan oleh 14 Organisasi Perangkat Daerah serta 2 RSUD;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak
secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPKPD;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif
pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan
di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh 17 Organisasi Perangkat
Daerah serta 2 RSUD;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber
penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara
intensif yang dilaksanakan oleh TAPD;
VII
STRATEGI PENCAPAIAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Strategi Pencapaian VII - 2
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah;
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara
mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah
kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh TAPD.
7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi
sebagai berikut:
1. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra
wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi,
pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan;
2. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan
khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk kegiatan peningkatan kapasitas
koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kegiatan
peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas
masyarakat pelaku usaha bidang kepariwisataan pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan
memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota
yang terpadu dan efisien;
4. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan melalui upaya
pemilahan sampah dengan metoda 3R melalui pembangunan TPS 3R
untuk mendukung penurunan sampah yang masuk ke TPA, serta
pembangunan fasilitas PLTSA;
5. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 21,57% untuk penguatan
penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan
nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Strategi Pencapaian VII - 3
minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana
prasarana pendidikan;
6. Anggaran kesehatan dialokasikan 17,37% untuk penguatan program
promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer
dan rujukan, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal
health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak
menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
7. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan
sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
8. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui
partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman
nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta
upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan
kawasan cagar budaya;
9. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi
pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
10. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana
mandiri di masyarakat;
11. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan
intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada
masyarakat;
12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
melalui eGovernment untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap
muka;
13. Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan standar protokol
kesehatan pada gedung pendidikan, kesehatan dan gedung
pemerintah serta sarana publik.
14. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan
mengedepankan prinsip money follow program.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Strategi Pencapaian VII - 4
7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai
target pembiayaan daerah sebagai berikut :
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD
terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan
koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah
terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Penutup VIII - 1
Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati,
menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD
Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021, antara DPRD dengan Pemerintah
Kota Surabaya, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah(RKA-PD),
dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.
Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan
dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan
demikian diharapkan Masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan manfaatnya
secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.
Apabila dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021
menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan
perubahan pada Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan
penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah
dan Pimpinan DPRD Kota Surabaya.
VIII
PENUTUP
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021
Penutup VIII - 2
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman
dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Surabaya,
PIMPINAN DPRD
DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP KETUA
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI
Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag
WAKIL KETUA
Drs. A. HERMAS THONY, M.Si
WAKIL KETUA
RENI ASTUTI, S.Si WAKIL KETUA
Surabaya,
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1.1.2 PROGRAM
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01 Pengelolaan
Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
Peningkatan dan
Pemetaan Mutu
Kelembagaan Sekolah
Dasar
259 lembaga 1.01.02.2.01.28 Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
Peningkatan dan
Pemetaan Mutu
Kelembagaan Sekolah
Dasar
259 lembaga Sekolah Dasar Negeri
dan Swasta di Kota
Surabaya yang
mengikuti akreditasi
336,405,238 Dinas Pendidikan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Penunjang
Peningkatan Prestasi
Jenjang Sekolah Dasar
5 kali 1.01.02.2.01.25 Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Penunjang
Peningkatan Prestasi
Jenjang Sekolah Dasar
5 kali SD Negeri dan SD
Swasta di Kota Surabaya
750,409,792 Dinas Pendidikan
Jumlah lembaga
penerima sarana
pendidikan sekolah
dasar yang dibiayai dari
dana alokasi khusus
(DAK) Fisik Bidang
Pendidikan
19 Lembaga 1.01.02.2.01.16 Pengadaan
Perlengkapan Sekolah
Jumlah lembaga
penerima sarana
pendidikan sekolah
dasar yang dibiayai
dari dana alokasi
khusus (DAK) Fisik
Bidang Pendidikan
19 Lembaga Lembaga SD Negeri
Penerima DAK Fisik
Bidang Pendidikan
Sekolah Dasar
10,943,063,046 Dinas Pendidikan
Jumlah SD yang
menerima peningkatan
perlengkapan sekolah
dasar
301 lembaga Jumlah SD yang
menerima
peningkatan
perlengkapan sekolah
dasar
301 lembaga SD Negeri di Kota
Surabaya
Dinas Pendidikan
Jumlah lembaga
sekolah Dasar Negeri
yang mendapatkan
biaya Operasional
Sekolah (BOS) selama
12 bulan
301 lembaga 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan
Dana BOS Sekolah Dasar
Jumlah lembaga
sekolah Dasar Negeri
yang mendapatkan
biaya Operasional
Sekolah (BOS) selama
12 bulan
301 lembaga SD Negeri di Kota
Surabaya
134,428,955,142 Dinas Pendidikan
Jumlah guru dan
tenaga kependidikan
yang mengikuti
kegiatan fasilitasi
pengembangan
kompetensi guru dan
tenaga kependidikan
800 Orang 1.01.02.2.01.27 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah guru dan
tenaga kependidikan
yang mengikuti
kegiatan fasilitasi
pengembangan
kompetensi guru dan
tenaga kependidikan
800 Orang Kantor Dinas
Pendidikan, SD dan SMP
di Kota Surabaya
1,217,917,961 Dinas Pendidikan
Jumlah kegiatan
Apresiasi Guru dan
Tenaga Kependidikan
yang dilaksanakan
1 Kali Jumlah kegiatan
Apresiasi Guru dan
Tenaga Kependidikan
yang dilaksanakan
1 Kali Gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
Dinas Pendidikan
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase daya
tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan
SMP/MTS 100,00%; Persentase guru SD yang
memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang
dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan
dan ilmu pendidikan atau AKTA 4 100,00%;
Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian
kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang
diajar 100,00%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket A 87,10%; Persentase
ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B
89,66%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket C 91,37%; Persentase
ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan
pelatihan 74,50%; Persentase ketuntasan
pendidikan PAUD 79,75%; Persentase lembaga
pendidikan SD/MI yang tertib administrasi 83,18%;
Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana
prasarananya sesuai standar 93,19%; Persentase
lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib
administrasi 88,88%; Persentase lembaga
pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai
standar 96,04%; Persentase prasarana pendidikan
dalam kondisi baik 100,00%; Persentase prestasi
akademik peserta didik SD pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 0,15%;
Persentase prestasi akademik SMP pada event
tingkat provinsi/nasional/internasional 0,30%;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
PAUD pada lomba tingkat
kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional
0,20%; Persentase tenaga kependidikan
(administrasi) SD yang berkualitas 85,00%;
Persentase tenaga kependidikan (administrasi)
SMP yang berkualitas 90,00%;
BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR 903/9191/436.8.1/2020 dan 29 TAHUN 2020 Tanggal 12 OKTOBER 2020
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator Kinerja
LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PENAMBAHAN KEGIATAN
LAMPIRAN PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2021
Sumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Halaman 1 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Sekolah Dasar
sederajat yang
mendapatkan biaya
pendidikan daerah
selama 12 bulan
407 lembaga 1.01.02.2.01.21 Penyediaan
Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah Dasar
sederajat yang
mendapatkan biaya
pendidikan daerah
selama 12 bulan
692 lembaga 230,091,800,584 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang
mendapatkan fasilitas
operasional selama 12
bulan
298 Lembaga 1.01.02.2.01.26 Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah sekolah yang
mendapatkan fasilitas
operasional selama 12
bulan
298 Lembaga Sekolah Dasar Negeri
dan Sekolah Menengah
Negeri
67,278,314,054 Dinas Pendidikan
Jumlah peserta yang
mengikuti Pelaksanaan
Ujian sekolah dasar
dan Calistung SD
93864 orang 1.01.02.2.01.23
Penyelenggaraan Proses Belajar
dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah peserta yang
mengikuti
Pelaksanaan Ujian
sekolah dasar dan
Calistung SD
93864 orang Semua sekolah Dasar di
Kota Surabaya yang
terdaftar sebagai
penyelengggara
Kegiatan Ujian Sekolah
499,349,808 Dinas Pendidikan
Jumlah
Fasilitas/Gedung
Pendidikan yang
dibangun dan
direhabilitasi
58 bangunan 1.01.02.2.01.06 Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Jumlah
Fasilitas/Gedung
Pendidikan yang
dibangun dan
direhabilitasi
58 bangunan Fasilitas Pendidikan
milik Pemerintah Kota
Surabaya yang
memerlukan rehab
serta pembangunan
baru
117,599,157,789 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Jumlah
Gedung/Fasilitas
Pendidikan yang
dipelihara
160 bangunan 1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan
Rutin Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah
Jumlah
Gedung/Fasilitas
Pendidikan yang
dipelihara
160 bangunan Gedung Pendidikan
milik Pemerintah Kota
Surabaya
41,131,665,790 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang1.01.02.2.02 Pengelolaan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
peningkatan dan
pemetaan mutu
kelembagaan sekolah
menengah
294 Lembaga 1.01.02.2.02.41 Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
peningkatan dan
pemetaan mutu
kelembagaan sekolah
menengah
294 Lembaga SMP di Kota Surabaya 448,824,142 Dinas Pendidikan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Penunjang
Peningkatan Prestasi
Jenjang Sekolah
Menengah
1 Kali 1.01.02.2.02.38 Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Penunjang
Peningkatan Prestasi
Jenjang Sekolah
Menengah
1 Kali SMP Negeri dan SMP
Swasta di Kota Surabaya
2,080,159,849 Dinas Pendidikan
Jumlah lembaga
penerima sarana
sekolah menengah
yang dibiayai dari dana
alokasi khusus (DAK)
Fisik Bidang Pendidikan
4 Lembaga 1.01.02.2.02.27 Pengadaan
Perlengkapan Sekolah
Jumlah lembaga
penerima sarana
sekolah menengah
yang dibiayai dari
dana alokasi khusus
(DAK) Fisik Bidang
Pendidikan
4 Lembaga Lembaga SMP Negeri
Penerima DAK Fisik
Sekolah Menengah
9,862,130,392 Dinas Pendidikan
Jumlah SMP yang
menerima peningkatan
perlengkapan sekolah
menengah
63 Lembaga Jumlah SMP yang
menerima
peningkatan
perlengkapan sekolah
menengah
63 Lembaga SMP Negeri di Kota
Surabaya
Dinas Pendidikan
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase daya
tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan
SMP/MTS 100,00%; Persentase guru SD yang
memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang
dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan
dan ilmu pendidikan atau AKTA 4 100,00%;
Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian
kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang
diajar 100,00%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket A 87,10%; Persentase
ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B
89,66%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket C 91,37%; Persentase
ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan
pelatihan 74,50%; Persentase ketuntasan
pendidikan PAUD 79,75%; Persentase lembaga
pendidikan SD/MI yang tertib administrasi 83,18%;
Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana
prasarananya sesuai standar 93,19%; Persentase
lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib
administrasi 88,88%; Persentase lembaga
pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai
standar 96,04%; Persentase prasarana pendidikan
dalam kondisi baik 100,00%; Persentase prestasi
akademik peserta didik SD pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 0,15%;
Persentase prestasi akademik SMP pada event
tingkat provinsi/nasional/internasional 0,30%;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
PAUD pada lomba tingkat
kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional
0,20%; Persentase tenaga kependidikan
(administrasi) SD yang berkualitas 85,00%;
Persentase tenaga kependidikan (administrasi)
SMP yang berkualitas 90,00%;
Halaman 2 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
sekolah Menengah
Negeri yang
mendapatkan biaya
Operasional Sekolah
(BOS) selama 12 bulan
63 Lembaga 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan
Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah lembaga
sekolah Menengah
Negeri yang
mendapatkan biaya
Operasional Sekolah
(BOS) selama 12 bulan
63 Lembaga SMP Negeri di Kota
Surabaya
73,125,255,142 Dinas Pendidikan
Jumlah guru dan
tenaga kependidikan
yang mengikuti
kegiatan fasilitasi
pengembangan
kompetensi guru dan
tenaga kependidikan
1231 orang 1.01.02.2.02.40 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah guru dan
tenaga kependidikan
yang mengikuti
kegiatan fasilitasi
pengembangan
kompetensi guru dan
tenaga kependidikan
1231 orang Kantor Dinas
Pendidikan, SD dan SMP
di Kota Surabaya
1,649,647,132 Dinas Pendidikan
Jumlah kegiatan
Apresiasi Guru dan
Tenaga Kependidikan
yang dilaksanakan
1 Kali Jumlah kegiatan
Apresiasi Guru dan
Tenaga Kependidikan
yang dilaksanakan
1 Kali Gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah
Menengah sederajat
yang mendapatkan
biaya pendidikan
daerah selama 12
bulan
242 lembaga 1.01.02.2.02.32 Penyediaan
Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama
Jumlah sekolah
Menengah sederajat
yang mendapatkan
biaya pendidikan
daerah selama 12
bulan
305 lembaga SMP Negeri dan SMP
Swasta di Kota Surabaya
yang menerima BOPDA
135,353,743,125 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang
mendapatkan fasilitas
operasional selama 12
bulan
63 Lembaga 1.01.02.2.02.39 Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
Jumlah sekolah yang
mendapatkan fasilitas
operasional selama 12
bulan
63 Lembaga Sekolah Dasar Negeri
dan Sekolah Menengah
Negeri
29,934,411,169 Dinas Pendidikan
Jumlah peserta yang
mengikuti Ujian
Nasional Sekolah
Menengah
40993 Orang 1.01.02.2.02.36
Penyelenggaraan Proses Belajar
dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah peserta yang
mengikuti Ujian
Nasional Sekolah
Menengah
40993 Orang Semua Sekolah
Menengah di Kota
Surabaya yang terdaftar
sebagai penyelengggara
Kegiatan Ujian Nasional
367,359,165 Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03 Pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
penyediaan bantuan
operasional
penyelenggaraan
PAUD yang dibiayai
dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik
selama 12 Bulan
2 lembaga 1.01.02.2.03.18 Pengelolaan
Dana BOP PAUD
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
penyediaan bantuan
operasional
penyelenggaraan
PAUD yang dibiayai
dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non
Fisik selama 12 Bulan
2618 lembaga Lembaga PAUD
penerima DAK PAUD
71,405,200,000 Dinas Pendidikan
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase daya
tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan
SMP/MTS 100,00%; Persentase guru SD yang
memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang
dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan
dan ilmu pendidikan atau AKTA 4 100,00%;
Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian
kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang
diajar 100,00%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket A 87,10%; Persentase
ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B
89,66%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket C 91,37%; Persentase
ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan
pelatihan 74,50%; Persentase ketuntasan
pendidikan PAUD 79,75%; Persentase lembaga
pendidikan SD/MI yang tertib administrasi 83,18%;
Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana
prasarananya sesuai standar 93,19%; Persentase
lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib
administrasi 88,88%; Persentase lembaga
pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai
standar 96,04%; Persentase prasarana pendidikan
dalam kondisi baik 100,00%; Persentase prestasi
akademik peserta didik SD pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 0,15%;
Persentase prestasi akademik SMP pada event
tingkat provinsi/nasional/internasional 0,30%;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
PAUD pada lomba tingkat
kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional
0,20%; Persentase tenaga kependidikan
(administrasi) SD yang berkualitas 85,00%;
Persentase tenaga kependidikan (administrasi)
SMP yang berkualitas 90,00%;
Halaman 3 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pendidik PAUD
yang mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
12010 orang 1.01.02.2.03.16 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD
Jumlah pendidik
PAUD yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
12010 orang Lembaga PAUD di Kota
Surabaya dan Kantor
Dinas Pendidikan Kota
Surabaya
39,977,802,816 Dinas Pendidikan
Jumlah Lembaga PAUD
yang mendapatkan
Pengembangan
Pendidikan Anak Usia
Dini
2 lembaga 1.01.02.2.03.11 Penyediaan
Biaya Personil Peserta Didik
PAUD
Jumlah Lembaga
PAUD yang
mendapatkan
Pengembangan
Pendidikan Anak Usia
Dini
2 lembaga Lembaga PAUD di Kota
Surabaya
103,200,000 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang
mendapatkan fasilitas
operasional selama 12
bulan
2 lembaga 1.01.02.2.03.15 Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan PAUD
Jumlah sekolah yang
mendapatkan fasilitas
operasional selama 12
bulan
2 lembaga Sekolah Dasar Negeri
dan Sekolah Menengah
Negeri
296,380,309 Dinas Pendidikan
Jumlah Lembaga PAUD
yang mendapatkan
Pengembangan
Pendidikan Anak Usia
Dini
1335 lembaga 1.01.02.2.03.13
Penyelenggaraan Proses Belajar
PAUD
Jumlah Lembaga
PAUD yang
mendapatkan
Pengembangan
Pendidikan Anak Usia
Dini
1335 lembaga Lembaga PAUD di Kota
Surabaya
5,246,454,574 Dinas Pendidikan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan pembelajaran
dan sumber belajar
pendidikan keluarga
2 kali Jumlah pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran dan
sumber belajar
pendidikan keluarga
2 kali Kantor Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04 Pengelolaan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah lembaga yang
mengikuti kegiatan
Pembinaan Lembaga
Kursus dan Pelatihan
serta PKBM
289 lembaga 1.01.02.2.04.16 Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah lembaga yang
mengikuti kegiatan
Pembinaan Lembaga
Kursus dan Pelatihan
serta PKBM
289 lembaga Kantor Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
353,953,342 Dinas Pendidikan
Jumlah SKB yang
mendapatkan
peningkatan sarana
1 lembaga 1.01.02.2.04.09 Pengadaan
Perlengkapan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah SKB yang
mendapatkan
peningkatan sarana
1 lembaga 4 PKBM 198,970,000 Dinas Pendidikan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
penyediaan bantuan
operasional
penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan
yang dibiayai dari Dana
Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik selama 12
Bulan
31 lembaga 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan
Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
penyediaan bantuan
operasional
penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan yang
dibiayai dari Dana
Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik selama 12
Bulan
31 lembaga 6,157,500,000 Dinas Pendidikan
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase daya
tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan
SMP/MTS 100,00%; Persentase guru SD yang
memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang
dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan
dan ilmu pendidikan atau AKTA 4 100,00%;
Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian
kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang
diajar 100,00%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket A 87,10%; Persentase
ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B
89,66%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket C 91,37%; Persentase
ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan
pelatihan 74,50%; Persentase ketuntasan
pendidikan PAUD 79,75%; Persentase lembaga
pendidikan SD/MI yang tertib administrasi 83,18%;
Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana
prasarananya sesuai standar 93,19%; Persentase
lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib
administrasi 88,88%; Persentase lembaga
pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai
standar 96,04%; Persentase prasarana pendidikan
dalam kondisi baik 100,00%; Persentase prestasi
akademik peserta didik SD pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 0,15%;
Persentase prestasi akademik SMP pada event
tingkat provinsi/nasional/internasional 0,30%;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
PAUD pada lomba tingkat
kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional
0,20%; Persentase tenaga kependidikan
(administrasi) SD yang berkualitas 85,00%;
Persentase tenaga kependidikan (administrasi)
SMP yang berkualitas 90,00%;
Halaman 4 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah guru TPA/TPQ
dan kelas minggu yang
mendapatkan fasilitasi
pelaksanaan TPA/TPQ
dan kelas minggu
13000 orang 1.01.02.2.04.15 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah guru TPA/TPQ
dan kelas minggu
yang mendapatkan
fasilitasi pelaksanaan
TPA/TPQ dan kelas
minggu
13000 orang TPA/TPQ hasil verifikasi
dari Kemenag
54,155,601,002 Dinas Pendidikan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan fasilitasi
pembinaan pendidikan
kesetaraan
1 lembaga 1.01.02.2.04.10 Penyediaan
Biaya Personil Peserta Didik
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan fasilitasi
pembinaan
pendidikan
kesetaraan
1 lembaga PKBM yang ditunjuk 383,176,601 Dinas Pendidikan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan fasilitasi
pembinaan pendidikan
kesetaraan
33 lembaga 1.01.02.2.04.12
Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan fasilitasi
pembinaan
pendidikan
kesetaraan
33 lembaga PKBM yang ditunjuk 4,100,242,950 Dinas Pendidikan
2 1.1.3 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KURIKULUM
1.01.03.2.01 Penetapan
Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
Jumlah lembaga yang
mengikuti kegiatan
Peningkatan Kualitas
Kegiatan Belajar
Mengajar Sekolah
Dasar
669 lembaga 1.01.03.2.01.01 Penyusunan
Kompetensi Dasar Muatan
Lokal Pendidikan Dasar
Jumlah lembaga yang
mengikuti kegiatan
Peningkatan Kualitas
Kegiatan Belajar
Mengajar Sekolah
Dasar
669 lembaga Satuan Pendidikan
Penyelenggara
Pembelajaran dan
Penilaian
479,922,422 Dinas Pendidikan
Jumlah lembaga yang
mengikuti kegiatan
Peningkatan Kualitas
Kegiatan Belajar
Mengajar Sekolah
Menengah
245 Lembaga 1.01.03.2.01.02 Penyusunan
Silabus Muatan Lokal
Pendidikan Dasar
Jumlah lembaga yang
mengikuti kegiatan
Peningkatan Kualitas
Kegiatan Belajar
Mengajar Sekolah
Menengah
245 Lembaga Kantor Dinas
Pendidilkan
331,330,027 Dinas Pendidikan
3 1.1.4 PROGRAM PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01 Pemerataan
Kuantitas dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah dokumen
Perencanaan
Penempatan serta
Formasi Guru dan
Tenaga Kependidikan
2 Dokumen 1.01.04.2.01.01 Perhitungan
dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah dokumen
Perencanaan
Penempatan serta
Formasi Guru dan
Tenaga Kependidikan
2 Dokumen Kantor Dinas
Pendidikan, SD dan SMP
di Kota Surabaya
1,135,516,622 Dinas Pendidikan
4 1.2.2 PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Alat Kesehatan
Yang Diadakan
50 jenis 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan
Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Alat
Kesehatan Yang
Diadakan
50 jenis Kantor Dinas Kesehatan 21,285,759,717 Dinas Kesehatan
Jumlah alat kesehatan
pengendalian penyakit
yang diadakan
2 item 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah alat kesehatan
pengendalian
penyakit yang
diadakan
2 item Kantor Dinas Kesehatan 323,949,144 Dinas Kesehatan
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase daya
tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan
SMP/MTS 100,00%; Persentase guru SD yang
memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang
dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan
dan ilmu pendidikan atau AKTA 4 100,00%;
Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian
kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang
diajar 100,00%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket A 87,10%; Persentase
ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B
89,66%; Persentase ketuntasan pendidikan
kesetaraan paket C 91,37%; Persentase
ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan
pelatihan 74,50%; Persentase ketuntasan
pendidikan PAUD 79,75%; Persentase lembaga
pendidikan SD/MI yang tertib administrasi 83,18%;
Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana
prasarananya sesuai standar 93,19%; Persentase
lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib
administrasi 88,88%; Persentase lembaga
pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai
standar 96,04%; Persentase prasarana pendidikan
dalam kondisi baik 100,00%; Persentase prestasi
akademik peserta didik SD pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 0,15%;
Persentase prestasi akademik SMP pada event
tingkat provinsi/nasional/internasional 0,30%;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
PAUD pada lomba tingkat
kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional
0,20%; Persentase tenaga kependidikan
(administrasi) SD yang berkualitas 85,00%;
Persentase tenaga kependidikan (administrasi)
SMP yang berkualitas 90,00%;
Persentase prestasi akademik peserta didik SD
pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 0,15%;
Persentase prestasi akademik SMP pada event
tingkat provinsi/nasional/internasional 0,30%;
Persentase guru PAUD yang kompeten 100,00%;
Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK
yang kompeten 100,00%;
Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 1,00%;
Average Length of Stay (AvLOS) 4 Hari; Bed Turn
Over Ratio (BTO) 45 Kali; Cakupan imunisasi dasar
lengkap 97,80%; Cakupan kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <20 jam 100,00%; Cakupan
kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu
(Bindu) 100,00%; Cakupan kunjungan ibu hamil K4
99,01%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap
100,00%; Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes) 97,74%; Persentase
Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00%;
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD Bhakti Dharma Husada 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD dr. Mohammad Soewandhie 100,00%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
puskesmas dan puskesmas pembantu 83,75%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe
rumah sakit 90,00%; Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad
Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
96,40%; Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS
sesuai standar 80,00%; Persentase prasarana
layanan kesehatan dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase puskesmas dengan alat kesehatan
sesuai standard 100,00%; Persentase puskesmas
yang terakreditasi 100,00%; Persentase sarana
dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100,00%; Persentase SDM RSUD dr. Mohammad
Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai
standar 52,00%; Persentase TPM memenuhi
syarat higienis sanitasi 84,90%; Prevalensi balita
gizi buruk 0,10%; Prevalensi balita gizi kurang
8,23%; Prevalensi balita stunting 8,89%; Turn Over
Interval (TOI) 3 Hari;
Halaman 5 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Obat dan
Perbekalan Kesehatan
yang diadakan
90 jenis 1.02.02.2.01.17 Pengadaan
Bahan Habis Pakai
Jumlah Obat dan
Perbekalan Kesehatan
yang diadakan
90 jenis 63 Puskesmas dan
Laboratorium
Kesehatan
17,458,956,508 Dinas Kesehatan
Jumlah obat dan
perbekalan kesehatan
dasar di Puskesmas
yang diadakan
18 jenis 1.02.02.2.01.16 Pengadaan
Obat, Vaksin
Jumlah obat dan
perbekalan kesehatan
dasar di Puskesmas
yang diadakan
18 jenis Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
9,409,880,000 Dinas Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
Yang Diadakan
1 jenis 1.02.02.2.01.13 Pengadaan
Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat
Kesehatan Yang
Diadakan
1 jenis Kantor Dinas Kesehatan 689,853,001 Dinas Kesehatan
Jumlah Sarana
Kesehatan Dasar yang
diadakan
1 jenis 1.02.02.2.01.12 Pengadaan
Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Sarana
Kesehatan Dasar yang
diadakan
1 jenis Kantor Dinas Kesehatan 1,676,050,856 Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen
analisa pengembangan
sarana dan prasarana
kesehatan
5 dokumen 1.02.02.2.01.07 Pengembangan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah dokumen
analisa
pengembangan
sarana dan prasarana
kesehatan
5 dokumen Kantor Dinas Kesehatan 259,234,708 Dinas Kesehatan
Jumlah Bangunan
Layanan Kesehatan
yang
dibangun/direhabilitasi
11 bangunan 1.02.02.2.01.03 Pembangunan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Bangunan
Layanan Kesehatan
yang
dibangun/direhabilita
si
11 bangunan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu serta RSUD
yang merupakan aset
milik Pemerintah Kota
Surabaya
284,232,827,631 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan
Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor RSUD Bhakti
Dharma Husada
6,991,531,688 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah jenis
pengadaan dan
pemeliharaan alat
kesehatan/Kedokteran
1 jenis 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan
Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah jenis
pengadaan dan
pemeliharaan alat
kesehatan/Kedoktera
n
1 jenis rsud bhakti dharma
husada
7,546,000,000 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah jenis
pengadaan dan
pemeliharaan alat
kesehatan/Kedokteran
2 jenis 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah jenis
pengadaan dan
pemeliharaan alat
kesehatan/Kedoktera
n
2 jenis rsud bhakti dharma
husada
31,135,935,308 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah jenis Obat dan
perbekalan Kesehatan
RS yang disediakan
1 jenis 1.02.02.2.01.17 Pengadaan
Bahan Habis Pakai
Jumlah jenis Obat dan
perbekalan Kesehatan
RS yang disediakan
1 jenis RSUD Bhakti Dharma
Husada
15,805,482,175 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah jenis Obat dan
perbekalan Kesehatan
RS yang disediakan
1 jenis 1.02.02.2.01.16 Pengadaan
Obat, Vaksin
Jumlah jenis Obat dan
perbekalan Kesehatan
RS yang disediakan
1 jenis RSUD Bhakti Dharma
Husada
20,369,316,485 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 1,00%;
Average Length of Stay (AvLOS) 4 Hari; Bed Turn
Over Ratio (BTO) 45 Kali; Cakupan imunisasi dasar
lengkap 97,80%; Cakupan kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <20 jam 100,00%; Cakupan
kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu
(Bindu) 100,00%; Cakupan kunjungan ibu hamil K4
99,01%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap
100,00%; Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes) 97,74%; Persentase
Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00%;
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD Bhakti Dharma Husada 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD dr. Mohammad Soewandhie 100,00%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
puskesmas dan puskesmas pembantu 83,75%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe
rumah sakit 90,00%; Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad
Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
96,40%; Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS
sesuai standar 80,00%; Persentase prasarana
layanan kesehatan dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase puskesmas dengan alat kesehatan
sesuai standard 100,00%; Persentase puskesmas
yang terakreditasi 100,00%; Persentase sarana
dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100,00%; Persentase SDM RSUD dr. Mohammad
Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai
standar 52,00%; Persentase TPM memenuhi
syarat higienis sanitasi 84,90%; Prevalensi balita
gizi buruk 0,10%; Prevalensi balita gizi kurang
8,23%; Prevalensi balita stunting 8,89%; Turn Over
Interval (TOI) 3 Hari;
Halaman 6 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah jenis
Penyediaan/peningkat
an/pemeliharaan
sarana/prasarana
fasilitas kesehatan
yang bekerjasama
dengan Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
1 jenis 1.02.02.2.01.13 Pengadaan
Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah jenis
Penyediaan/peningka
tan/pemeliharaan
sarana/prasarana
fasilitas kesehatan
yang bekerjasama
dengan Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
1 jenis RSUD BDH 3,529,308,742 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% 1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan
Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor RSUD Dr.
Mohamad Soewandie
11,613,992,964 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Jumlah jenis alat
kesehatan/kedokteran
yang diadakan dan
dipelihara
1 jenis 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan
Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah jenis alat
kesehatan/kedoktera
n yang diadakan dan
dipelihara
1 jenis RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
5,752,372,427 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Jumlah jenis alat
kesehatan/kedokteran
yang diadakan dan
dipelihara
2 jenis 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah jenis alat
kesehatan/kedoktera
n yang diadakan dan
dipelihara
2 jenis RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
26,784,810,078 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Jumlah jenis obat dan
perbekalan kesehatan
rumah sakit yang
disediakan
1 jenis 1.02.02.2.01.17 Pengadaan
Bahan Habis Pakai
Jumlah jenis obat dan
perbekalan kesehatan
rumah sakit yang
disediakan
1 jenis RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
42,576,129,196 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Jumlah jenis obat dan
perbekalan kesehatan
rumah sakit yang
disediakan
1 jenis 1.02.02.2.01.16 Pengadaan
Obat, Vaksin
Jumlah jenis obat dan
perbekalan kesehatan
rumah sakit yang
disediakan
1 jenis RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
40,000,000,000 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% 1.02.02.2.01.13 Pengadaan
Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor RSUD Dr.
Mohamad Soewandie
4,541,897,435 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Jumlah jenis alat
kesehatan yang
bersumber dari DAK
Kesehatan yang
diadakan
1 jenis 1.02.02.2.01.12 Pengadaan
Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah jenis alat
kesehatan yang
bersumber dari DAK
Kesehatan yang
diadakan
1 jenis RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
1,792,044,000 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
1.02.02.2.02 Penyediaan
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitas
Kesehatan Yang
Terpenuhi Penunjang
Operasionalnya
63 lembaga 1.02.02.2.02.34 Operasional
Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Jumlah Fasilitas
Kesehatan Yang
Terpenuhi Penunjang
Operasionalnya
63 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
Puskesmas Kota
Surabaya
23,856,183,293 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
akreditasi
13 lembaga 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
akreditasi
13 lembaga 13 Puskesmas 3,228,651,000 Dinas Kesehatan
Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 1,00%;
Average Length of Stay (AvLOS) 4 Hari; Bed Turn
Over Ratio (BTO) 45 Kali; Cakupan imunisasi dasar
lengkap 97,80%; Cakupan kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <20 jam 100,00%; Cakupan
kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu
(Bindu) 100,00%; Cakupan kunjungan ibu hamil K4
99,01%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap
100,00%; Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes) 97,74%; Persentase
Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00%;
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD Bhakti Dharma Husada 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD dr. Mohammad Soewandhie 100,00%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
puskesmas dan puskesmas pembantu 83,75%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe
rumah sakit 90,00%; Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad
Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
96,40%; Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS
sesuai standar 80,00%; Persentase prasarana
layanan kesehatan dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase puskesmas dengan alat kesehatan
sesuai standard 100,00%; Persentase puskesmas
yang terakreditasi 100,00%; Persentase sarana
dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100,00%; Persentase SDM RSUD dr. Mohammad
Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai
standar 52,00%; Persentase TPM memenuhi
syarat higienis sanitasi 84,90%; Prevalensi balita
gizi buruk 0,10%; Prevalensi balita gizi kurang
8,23%; Prevalensi balita stunting 8,89%; Turn Over
Interval (TOI) 3 Hari;
Halaman 7 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Kelurahan yang
melaksanakan kegiatan
pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular
154 lembaga 1.02.02.2.02.25 Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah Kelurahan
yang melaksanakan
kegiatan pencegahan
dan pengendalian
penyakit menular
154 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
27,901,219,769 Dinas Kesehatan
Jumlah orang yang
mendapatkan
pelayanan jaminan
kesehatan
328544 orang 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah orang yang
mendapatkan
pelayanan jaminan
kesehatan
328544 orang Puskesmas dan
Jaringannya se-Kota
Surabaya dan FKTL
(fasilitas kesehatan
tingkat lanjutan) yang
bekerjasma dengan
BPJS Kesehatan
206,403,458,670 Dinas Kesehatan
Jumlah orang yang
mendapatkan
pelayanan jaminan
kesehatan
580000 orang Jumlah orang yang
mendapatkan
pelayanan jaminan
kesehatan
580000 orang Puskesmas dan
Jaringannya se-Kota
Surabaya dan FKTL
(fasilitas kesehatan
tingkat lanjutan) yang
bekerjasma dengan
BPJS Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah ibu, calon
pengantin wanita
(CPW), dan balita yang
mendapatkan layanan
perbaikan gizi
375 orang 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah ibu, calon
pengantin wanita
(CPW), dan balita
yang mendapatkan
layanan perbaikan gizi
375 orang Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
5,042,235,909 Dinas Kesehatan
Jumlah Kunjungan Ibu
yang mendapatkan
perawatan kehamilan,
persalinan dan nifas
serta perawatan bayi
baru lahir di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
691 kunjungan 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
Jumlah Kunjungan Ibu
yang mendapatkan
perawatan kehamilan,
persalinan dan nifas
serta perawatan bayi
baru lahir di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
691
kunjungan
Puskesmas/Puskesmas
PONED/RS Pemerintah/
RS TNI/POLRI
2,938,518,000 Dinas Kesehatan
Jumlah Lembaga yang
melakukan Upaya
Pelayanan Kesehatan
Keluarga
64 lembaga 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Lembaga yang
melakukan Upaya
Pelayanan Kesehatan
Keluarga
64 lembaga Wilayah Kerja
Puskesmas di Kota
Surabaya
12,909,623,004 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang melakukan Upaya
Penyehatan
Lingkungan, Kesehatan
Kerja dan Olahraga
63 lembaga 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Jumlah Puskesmas
yang melakukan
Upaya Penyehatan
Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
63 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
4,218,961,298 Dinas Kesehatan
Jumlah lembaga yang
melaksanakan
Pembinaan Terpadu
Penyakit Tidak
Menular
154 lembaga 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
Jumlah lembaga yang
melaksanakan
Pembinaan Terpadu
Penyakit Tidak
Menular
154 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
2,782,007,527 Dinas Kesehatan
Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 1,00%;
Average Length of Stay (AvLOS) 4 Hari; Bed Turn
Over Ratio (BTO) 45 Kali; Cakupan imunisasi dasar
lengkap 97,80%; Cakupan kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <20 jam 100,00%; Cakupan
kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu
(Bindu) 100,00%; Cakupan kunjungan ibu hamil K4
99,01%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap
100,00%; Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes) 97,74%; Persentase
Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00%;
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD Bhakti Dharma Husada 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD dr. Mohammad Soewandhie 100,00%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
puskesmas dan puskesmas pembantu 83,75%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe
rumah sakit 90,00%; Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad
Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
96,40%; Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS
sesuai standar 80,00%; Persentase prasarana
layanan kesehatan dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase puskesmas dengan alat kesehatan
sesuai standard 100,00%; Persentase puskesmas
yang terakreditasi 100,00%; Persentase sarana
dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100,00%; Persentase SDM RSUD dr. Mohammad
Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai
standar 52,00%; Persentase TPM memenuhi
syarat higienis sanitasi 84,90%; Prevalensi balita
gizi buruk 0,10%; Prevalensi balita gizi kurang
8,23%; Prevalensi balita stunting 8,89%; Turn Over
Interval (TOI) 3 Hari;
Halaman 8 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
melaksanakan upaya
pelayanan kesehatan
khusus dan tradisional
64 lembaga 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional Lainnya
Jumlah lembaga yang
melaksanakan upaya
pelayanan kesehatan
khusus dan tradisional
64 lembaga Rumah ABK dan
Puskesmas dengan
Pelayanan Kesehatan
Tradisional
635,570,567 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Surveilans Terpadu dan
Pembinaan Imunisasi
63 lembaga 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan
Surveilans Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Surveilans Terpadu
dan Pembinaan
Imunisasi
63 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
782,709,780 Dinas Kesehatan
Jumlah lokasi kejadian
kegawatdaruratan
yang dilayani
900 lokasi 1.02.02.2.02.24 Pengelolaan
Upaya Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Jumlah lokasi kejadian
kegawatdaruratan
yang dilayani
900 lokasi Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
1,384,240,708 Dinas Kesehatan
Jumlah Pasien RS yang
Mendapatkan
Pelayanan Medik
2218 orang 1.02.02.2.02.32 Operasional
Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Pasien RS yang
Mendapatkan
Pelayanan Medik
2218 orang RSUD Bhakti Dharma
Husada dan domisili
pasien RSUD Bhakti
Dharma Husada
2,407,079,846 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah pasien yang
mendapatkan
pelayanan
keperawatan
13514 orang 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah pasien yang
mendapatkan
pelayanan
keperawatan
13514 orang RSUD Bhakti Dharma
Husada surabaya
3,127,986,939 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah kegiatan
Promosi Kesehatan
yang Dilaksanakan
115 kali 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah kegiatan
Promosi Kesehatan
yang Dilaksanakan
115 kali RSUD Bhakti Dharma
Husada
618,710,239 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah kegiatan
layanan medik Rumah
Sakit yang
diselenggarakan
155 kali 1.02.02.2.02.32 Operasional
Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah kegiatan
layanan medik Rumah
Sakit yang
diselenggarakan
155 kali RSUD dr. Moahamad
Soewandhie
5,552,205,842 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Jumlah jenis kegiatan
pengembangan
manajemen rumah
sakit yang dilaksanakan
4 jenis 1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Jumlah jenis kegiatan
pengembangan
manajemen rumah
sakit yang
dilaksanakan
4 jenis RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
671,893,860 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Jumlah pasien yang
mendapatkan
pelayanan gizi rumah
sakit
28340 orang 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah pasien yang
mendapatkan
pelayanan gizi rumah
sakit
28340 orang RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
7,499,994,040 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
1.02.02.2.03
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Jumlah sistem
informasi manajemen
kesehatan yang
dikembangkan
1 aplikasi 1.02.02.2.03.01 Pengelolaan
Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah sistem
informasi manajemen
kesehatan yang
dikembangkan
1 aplikasi Seluruh Layanan
Kesehatan Milik
Pemerintah Kota
surabaya
557,762,612 Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin
Rumah Sakit Kelas C dan D
serta Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga yang
melaksanakan
pelayanan kesehatan
primer
64 lembaga 1.02.02.2.04.03 Peningkatan
Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
Jumlah lembaga yang
melaksanakan
pelayanan kesehatan
primer
64 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas dan
Laboratorium
Kesehatan
89,589,640,806 Dinas Kesehatan
Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 1,00%;
Average Length of Stay (AvLOS) 4 Hari; Bed Turn
Over Ratio (BTO) 45 Kali; Cakupan imunisasi dasar
lengkap 97,80%; Cakupan kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <20 jam 100,00%; Cakupan
kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu
(Bindu) 100,00%; Cakupan kunjungan ibu hamil K4
99,01%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap
100,00%; Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes) 97,74%; Persentase
Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00%;
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD Bhakti Dharma Husada 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD dr. Mohammad Soewandhie 100,00%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
puskesmas dan puskesmas pembantu 83,75%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe
rumah sakit 90,00%; Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad
Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
96,40%; Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS
sesuai standar 80,00%; Persentase prasarana
layanan kesehatan dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase puskesmas dengan alat kesehatan
sesuai standard 100,00%; Persentase puskesmas
yang terakreditasi 100,00%; Persentase sarana
dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100,00%; Persentase SDM RSUD dr. Mohammad
Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai
standar 52,00%; Persentase TPM memenuhi
syarat higienis sanitasi 84,90%; Prevalensi balita
gizi buruk 0,10%; Prevalensi balita gizi kurang
8,23%; Prevalensi balita stunting 8,89%; Turn Over
Interval (TOI) 3 Hari;
Halaman 9 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Sarana
Kesehatan yang Dibina
dan Diawasi
134 lembaga 1.02.02.2.04.04 Penyiapan
Perumusan dan Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Sarana
Kesehatan yang
Dibina dan Diawasi
134 lembaga Rumah Sakit, Klinik
Utama di Kota Surabaya
437,404,280 Dinas Kesehatan
5 1.2.3 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
1.02.03.2.02 Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan
pembinaan dan
pengembangan SDM di
bidang kesehatan
27 kali 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan
Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Jumlah Kegiatan
pembinaan dan
pengembangan SDM
di bidang kesehatan
27 kali Kantor Dinas Kesehatan
dan Wilayah Kerja 63
Puskesmas
4,578,989,954 Dinas Kesehatan
Jumlah kegiatan
monitoring dan
evaluasi pelayanan
keperawatan yang
diadakan
180 kali 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan
Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Jumlah kegiatan
monitoring dan
evaluasi pelayanan
keperawatan yang
diadakan
180 kali RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
674,080,925 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
1.02.03.2.03
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan SDM
Kesehatan
75 kali 1.02.03.2.03.01 Pengembangan
Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan SDM
Kesehatan
75 kali RSUD BDH 20,709,466,554 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah SDM kesehatan
yang mendapatkan
peningkatan kinerja
200 orang 1.02.03.2.03.01 Pengembangan
Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah SDM
kesehatan yang
mendapatkan
peningkatan kinerja
200 orang Eksternal dan Internal 33,036,048,299 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
6 1.2.4 PROGRAM SEDIAAN
FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.06 Pemeriksaan
dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market
pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
Jumlah Sampel Yang
Diperiksa
5442 sampel 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan
Post Market pada Produk
Makanan-Minuman Industri
Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Jumlah Sampel Yang
Diperiksa
5442 sampel Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
1,826,894,088 Dinas Kesehatan
7 1.2.5 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
1.02.05.2.01 Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga yang
melaksanakan kegiatan
Bantuan Operasional
Kesehatan
64 lembaga 1.02.05.2.01.01 Peningkatan
Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah lembaga yang
melaksanakan
kegiatan Bantuan
Operasional
Kesehatan
64 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas dan UPTD
Gudang Farmasi
35,888,052,000 Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02 Pelaksanaan
Sehat dalam rangka
Promotif Preventif Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah puskesmas
dengan
Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan
63 lembaga 1.02.05.2.02.01
Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
Jumlah puskesmas
dengan
Penyelenggaraan
Promosi Kesehatan
63 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
11,336,729,785 Dinas Kesehatan
Angka Kejadian Infeksi Nosokomial 1,00%;
Average Length of Stay (AvLOS) 4 Hari; Bed Turn
Over Ratio (BTO) 45 Kali; Cakupan imunisasi dasar
lengkap 97,80%; Cakupan kelurahan mengalami
KLB yang ditangani <20 jam 100,00%; Cakupan
kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu
(Bindu) 100,00%; Cakupan kunjungan ibu hamil K4
99,01%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap
100,00%; Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes) 97,74%; Persentase
Kepemilikan Jaminan Kesehatan 100,00%;
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD Bhakti Dharma Husada 100,00%; Persentase
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
RSUD dr. Mohammad Soewandhie 100,00%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
puskesmas dan puskesmas pembantu 83,75%;
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana
RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe
rumah sakit 90,00%; Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad
Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
96,40%; Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS
sesuai standar 80,00%; Persentase prasarana
layanan kesehatan dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase puskesmas dengan alat kesehatan
sesuai standard 100,00%; Persentase puskesmas
yang terakreditasi 100,00%; Persentase sarana
dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100,00%; Persentase SDM RSUD dr. Mohammad
Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai
standar 52,00%; Persentase TPM memenuhi
syarat higienis sanitasi 84,90%; Prevalensi balita
gizi buruk 0,10%; Prevalensi balita gizi kurang
8,23%; Prevalensi balita stunting 8,89%; Turn Over
Interval (TOI) 3 Hari;
Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi 1,00%;
Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada
yang mendapatkan peningkatan kompetensi
sesuai standar 60,00%; Persentase SDM RSUD dr.
Mohammad Soewandhie yang memiliki
kompetensi sesuai standar 52,00%; Persentase
tenaga kesehatan yang memiliki izin 98,18%;
Persentase sample yang memenuhi syarat
keamanan makanan 98,07%;
Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata
madya 100,00%; Persentase rumah sehat 86,44%;
Halaman 10 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
1.02.05.2.03
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga yang
melakukan Upaya
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat
63 lembaga 1.02.05.2.03.01 Bimbingan
Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Jumlah lembaga yang
melakukan Upaya
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat
63 lembaga Seluruh Wilayah Kerja
63 Puskesmas
20,228,833,233 Dinas Kesehatan
8 1.3.10 PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01
Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi jalan dan
kelengkapannya yang
dibangun
23 lokasi 1.03.10.2.01.05 Pembangunan
Jalan
Jumlah lokasi jalan
dan kelengkapannya
yang dibangun
23 lokasi Jalan Arteri Primer,
Arteri Sekunder dan
Kolektor Sekunder di
Kota Surabaya
182,216,125,704 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah lokasi jembatan
yang dibangun
1 lokasi 1.03.10.2.01.12 Pembangunan
Jembatan
Jumlah lokasi
jembatan yang
dibangun
1 lokasi Jalan Arteri Primer,
Arteri Sekunder dan
Kolektor Sekunder di
Kota Surabaya
3,215,552,999 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah lokasi tanah
dan / atau bangunan
yang disediakan bagi
pembangunan
infrastruktur
5 lokasi 1.03.10.2.01.02 Pembebasan
Lahan/Tanah untuk
Penyelenggaraan Jalan
Jumlah lokasi tanah
dan / atau bangunan
yang disediakan bagi
pembangunan
infrastruktur
5 lokasi JLLB, JLLT, Manukan
Wonorejo, Candi Lontar,
Prof. Dr. Moestopo
218,334,301,192 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah lokasi jalan dan
kelengkapannya yang
dipelihara
1462 lokasi 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan
Rutin Jalan
Jumlah lokasi jalan
dan kelengkapannya
yang dipelihara
1462 lokasi Jalan Arteri Primer,
Arteri Sekunder,
Kolektor Primer dan
Kolektor Sekunder di
Kota Surabaya
44,280,267,776 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah dokumen
monitoring dan
evaluasi
pembangunan/rehab
jalan dan jembatan
12 dokumen 1.03.10.2.01.23 Pengawasan
Teknis Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan
Jumlah dokumen
monitoring dan
evaluasi
pembangunan/rehab
jalan dan jembatan
12 dokumen Jalan Arteri Primer,
Arteri Sekunder dan
Kolektor Sekunder di
Kota Surabaya
9,347,391,663 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan dan
rehabilitasi jalan dan
jembatan yang disusun
37 dokumen 1.03.10.2.01.01 Penyusunan
Rencana, Kebijakan, Strategi
Pengembangan Jaringan Jalan
Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan dan
rehabilitasi jalan dan
jembatan yang
disusun
37 dokumen Kantor Dinas PU Bina
Marga dan Pematusan
5,888,368,877 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah lokasi jalan dan
kelengkapannya yang
direhabilitasi/dipelihar
a
3 lokasi 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi
Jalan
Jumlah lokasi jalan
dan kelengkapannya
yang
direhabilitasi/dipelihar
a
3 lokasi Jalan Arteri Primer,
Arteri Sekunder,
Kolektor Primer dan
Kolektor Sekunder di
Kota Surabaya
7,629,938,880 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah lokasi jembatan
yang
direhabilitasi/dipelihar
a
1 lokasi 1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi
Jembatan
Jumlah lokasi
jembatan yang
direhabilitasi/dipelihar
a
1 lokasi Jalan Arteri Primer,
Arteri Sekunder,
Kolektor Primer dan
Kolektor Sekunder di
Kota Surabaya
4,493,045,940 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah lokasi
Pembangunan dan
Rehabilitasi Jalan (DAK
FISIK)
1 lokasi 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi
Jalan
Jumlah lokasi
Pembangunan dan
Rehabilitasi Jalan
(DAK FISIK)
1 lokasi Jalan Arteri Primer,
Arteri Sekunder dan
Kolektor Sekunder di
Kota Surabaya
5,246,578,000 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata
madya 100,00%; Persentase rumah sehat 86,44%;
Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi
pembangunan infrastruktur untuk kepentingan
umum 17,07 Ha; Persentase dokumen
perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan
yang tepat waktu 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
jaringan jalan yang terbangun 0,71%; Persentase
penyediaan prasarana pejalan kaki 34,36%;
Halaman 11 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
9 1.3.11 PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
1.03.11.2.03 Penerbitan Izin
Usaha Jasa Konstruksi
Nasional (Non Kecil dan
Kecil)
Jumlah ijin usaha jasa
konstruksi yang
diterbitkan
700 berkas 1.03.11.2.03.02
Dukungan/Fasilitasi
Penyelenggaraan Penerbitan
Rekomendasi Teknis IUJK
Nasional
Jumlah ijin usaha jasa
konstruksi yang
diterbitkan
700 berkas Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
359,659,595 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
10 1.3.12 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01 Penetapan
Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTr) Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
perencanaan tata
ruang wilayah kota
yang dibuat
3 dokumen 1.03.12.2.01.03 Penetapan
Kebijakan dalam rangka
Pelaksanaan Penataan Ruang
Jumlah dokumen
perencanaan tata
ruang wilayah kota
yang dibuat
3 dokumen Kota Surabaya 3,045,561,173 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
1.03.12.2.03 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah ijin
pemanfaatan jalan,
saluran dan utilitas
yang diterbitkan
10 izin 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah
Jumlah ijin
pemanfaatan jalan,
saluran dan utilitas
yang diterbitkan
10 izin Menyebar di 31
Kecamatan Wilayah
Kota Surabaya
1,612,487,290 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah dokumen
pemanfaatan rencana
ruang kota
2 dokumen 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen
pemanfaatan rencana
ruang kota
2 dokumen Kota Surabaya 2,359,597,841 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
1.03.12.2.04 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
pengawasan bangunan
yang dilaksanakan
300 lokasi 1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penertiban dan
Penegakan Hukum Bidang
Penataan Ruang
Jumlah lokasi
pengawasan
bangunan yang
dilaksanakan
300 lokasi Kota Surabaya 1,939,308,330 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
11 1.3.2 PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR (SDA)
1.03.02.2.01 Pengelolaan
SDA dan Bangunan
Pengaman Pantai pada
Wilayah Sungai (WS) dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah unit pompa
yang dipelihara selama
12 bulan sebanyak
61 unit 1.03.02.2.01.55 Operasi dan
Pemeliharaan Stasiun Pompa
Banjir
Jumlah unit pompa
yang dipelihara
selama 12 bulan
sebanyak
61 unit Rumah pompa yang
menyebar di Saluran
primer dan sekunder di
Kota Surabaya
62,139,546,810 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
12 1.3.3 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01 Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
fasilitasi penunjang
penyediaan jaringan air
bersih/air minum
2 dokumen 1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan
Pengawasan terhadap
Pelaksanaan Kerjasama SPAM
Jumlah dokumen
fasilitasi penunjang
penyediaan jaringan
air bersih/air minum
2 dokumen di wilayah Kota
Surabaya
293,924,659 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
13 1.3.4 PROGRAM
PENGEMBANGAN SISTEM
DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01
Pengembangan Sistem dan
Pengelolaan Persampahan
di Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah sarana dan
prasarana kebersihan
dan RTH yang
disediakan
1688 unit 1.03.04.2.01.03 Pembangunan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Jumlah sarana dan
prasarana kebersihan
dan RTH yang
disediakan
1688 unit Kota Surabaya 21,340,680,731 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah Rekening
Pengolahan Sampah
yang Dibayar
1 rekening 1.03.04.2.01.06 Penyediaan
Sarana Persampahan
Jumlah Rekening
Pengolahan Sampah
yang Dibayar
1 rekening Kota Surabaya 130,233,750,145 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah sarana
kebersihan yang
dikelola
21 unit 1.03.04.2.01.06 Penyediaan
Sarana Persampahan
Jumlah sarana
kebersihan yang
dikelola
21 unit Workshop alat berat/
kendaraan DKRTH dan
ATPM alat berat/
kendaraan
11,075,971,729 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup konstruksi 93,00%;
Indeks Pelayanan Tata Ruang 95,00%; Persentase
rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding
permohonan utilitas yang memenuhi syarat
100,00%; Persentase tindak lanjut terhadap
laporan pelanggaran IMB 100,00%;
Lama genangan 22,10 menit;
Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan
15,48%;
Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan
sampah yang menerapkan teknologi 3R 38,46%;
Halaman 12 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lokasi
prasarana kebersihan
yang dikelola
183 lokasi 1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi
TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS
Jumlah lokasi
prasarana kebersihan
yang dikelola
183 lokasi Kota Surabaya 8,823,332,647 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
14 1.3.5 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem
Air Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah IPAL yang
dipelihara dan
berfungsi baik
96 lokasi 1.03.05.2.01.10 Operasi dan
Pemeliharaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah IPAL yang
dipelihara dan
berfungsi baik
96 lokasi Kota Surabaya 7,294,477,369 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah lokasi rumah
yang terpasang jamban
400 Unit 1.03.05.2.01.06
Pembangunan/Penyediaan Sub
Sistem Pengolahan Setempat
Jumlah lokasi rumah
yang terpasang
jamban
400 Unit Kota Surabaya 2,255,952,167 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Prasarana
Sanitasi (DAK Bidang
Sanitasi) yang
dibangun
3 lokasi 1.03.05.2.01.12
Pembangunan/Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Terpusat Skala Permukiman
Jumlah Prasarana
Sanitasi (DAK Bidang
Sanitasi) yang
dibangun
3 lokasi 1,260,365,472 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
15 1.3.6 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
pemeliharaan saluran
drainase dan boezem
975 lokasi 1.03.06.2.01.09 Operasi dan
Pemeliharaan Sistem Drainase
Jumlah lokasi
pemeliharaan saluran
drainase dan boezem
975 lokasi Saluran primer,
sekunder dan tersier di
Kota Surabaya
96,083,420,160 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah lokasi
pembangunan dan
penyediaan sarana
prasarana pematusan
24 lokasi 1.03.06.2.01.05 Pembangunan
Sistem Drainase Perkotaan
Jumlah lokasi
pembangunan dan
penyediaan sarana
prasarana pematusan
24 lokasi Saluran primer,
sekunder dan tersier di
Kota Surabaya
254,874,688,244 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah dokumen
perencanaan
pematusan kota yang
disusun
52 dokumen 1.03.06.2.01.01 Penyusunan
Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Drainase
Perkotaan
Jumlah dokumen
perencanaan
pematusan kota yang
disusun
52 dokumen Kantor Dinas PU Bina
Marga dan Pematusan
Kota Surabaya
7,066,882,680 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah lokasi
rehabilitasi saluran
drainase dan boezem
50 lokasi 1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi
Saluran Drainase Perkotaan
Jumlah lokasi
rehabilitasi saluran
drainase dan boezem
50 lokasi Saluran primer,
sekunder dan tersier di
Kota Surabaya
92,439,916,744 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah dokumen
monitoring dan
evaluasi
pembangunan/rehab
saluran
drainase/gorong-
gorong
22 dokumen 1.03.06.2.01.03 Supervisi
Pembangunan/Peningkatan/
Rehabilitasi Sistem Drainase
Perkotaan
Jumlah dokumen
monitoring dan
evaluasi
pembangunan/rehab
saluran
drainase/gorong-
gorong
22 dokumen Saluran primer,
sekunder dan tersier di
Kota Surabaya
9,051,344,242 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
16 1.3.7 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN
1.03.07.2.01
Penyelenggaraan
Infrastruktur pada
Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah rekomendasi
teknis pendukung
penunjang
infrastruktur
180 rekomendasi 1.03.07.2.01.03 Pengawasan
dan Pengendalian Infrastruktur
Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah rekomendasi
teknis pendukung
penunjang
infrastruktur
180
rekomendasi
Kota Surabaya 1,663,811,340 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Persentase instalasi pengolahan air limbah yang
beroperasi dengan baik 100,00%; Persentase
jamban yang memenuhi standar minimal ramah
lingkungan 85,00%; Persentase pemenuhan
kebutuhan rumah layak huni : 50,83%
Luas genangan 500 Ha; Persentase dokumen
perancangan dan pengawasan pematusan yang
tepat waktu 100,00%; Tinggi genangan 12,10 cm;
Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan
lingkungan dan kelengkapannya 73,80%;
Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan
dibanding permohonan rekomendasi teknis yang
memenuhi syarat 100,00%;
Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan
sampah yang menerapkan teknologi 3R 38,46%;
Halaman 13 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Lokasi
Infrastruktur dan
Rumah yang di
Rehabilitasi
200 Lokasi 1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan
dan Pemeliharaan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Lokasi
Infrastruktur dan
Rumah yang di
Rehabilitasi
200 Lokasi Kota Surabaya 22,629,429,431 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Jumlah lokasi
infrastruktur kawasan
permukiman yang
ditingkatkan
149 lokasi 1.03.07.2.01.01 Pembangunan
dan Pengembangan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
infrastruktur kawasan
permukiman yang
ditingkatkan
149 lokasi Kota Surabaya 164,221,111,932 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
17 1.3.8 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG
1.03.08.2.01
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Jumlah Gedung
Pemerintah yang
dipelihara
300 bangunan 1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan
dan Perawatan Bangunan
Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Gedung
Pemerintah yang
dipelihara
300 bangunan Gedung Pemerintah
yang perlu dilakukan
pemeliharaan
32,002,253,646 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Jumlah pendataan
penyelenggaraan
bangunan
7169 data 1.03.08.2.01.09 Penilikan
terhadap Penyelenggaraan
Bangunan Gedung oleh Penilik
Bangunan
Jumlah pendataan
penyelenggaraan
bangunan
7169 data Kota Surabaya 1,246,201,688 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata RuangJumlah berkas
Perijinan Bidang Tata
Bangunan yang
diproses
7169 berkas 1.03.08.2.01.01
Penyelenggaraan Penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), peran Tenaga Ahli
Bangunan Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG
Jumlah berkas
Perijinan Bidang Tata
Bangunan yang
diproses
7169 berkas Kota Surabaya 5,247,877,195 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
jumlah berkas
permohonan SLF yang
diproses
50 berkas jumlah berkas
permohonan SLF yang
diproses
50 berkas Kota Surabaya Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruangjumlah dokumen
penataan bangunan
yang disusun
4 dokumen 1.03.08.2.01.03 Penyusunan
Regulasi terkait Bangunan
Gedung Kabupaten/Kota
jumlah dokumen
penataan bangunan
yang disusun
4 dokumen Kota Surabaya 712,290,477 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata RuangJumlah dokumen
perencanaan
Fasilitas/Gedung
Pendidikan yang
disusun
27 dokumen 1.03.08.2.01.02 Perencanaan,
Pembangunan, Pengawasan
dan Pemanfaatan Bangunan
Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
perencanaan
Fasilitas/Gedung
Pendidikan yang
disusun
27 dokumen Kantor Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
5,234,978,604 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan
lingkungan dan kelengkapannya 73,80%;
Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan
dibanding permohonan rekomendasi teknis yang
memenuhi syarat 100,00%;
Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan
publik yang berfungsi baik 100,00%; Persentase
jumlah bangunan yang ber IMB 60,79%;
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup bangunan 75,00%;
Persentase tindak lanjut terhadap laporan
pelanggaran IMB 100,00%;
Halaman 14 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Perencanaan
Konservasi Energi Pada
Sektor Bangunan
Gedung Dan
Permukiman yang
disusun
4 dokumen Jumlah dokumen
Perencanaan
Konservasi Energi
Pada Sektor Bangunan
Gedung Dan
Permukiman yang
disusun
4 dokumen Kantor Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Jumlah dokumen
perencanaan
Prasarana Bangunan
Layanan Kesehatan
13 Dokumen Jumlah dokumen
perencanaan
Prasarana Bangunan
Layanan Kesehatan
13 Dokumen Kantor Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Prasarana Bangunan
Pemerintah Daerah
39 Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan
Prasarana Bangunan
Pemerintah Daerah
39 Dokumen Kantor Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
18 1.4.2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
1.04.02.2.05 Pembinaan
Pengelolaan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah
Khusus
Jumlah blok rumah
susun sederhana yang
dikelola
105 blok 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi
Pengelolaan Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Jumlah blok rumah
susun sederhana yang
dikelola
105 blok Rusunawa Pengelolaan
Pemerintah Kota
Surabaya
19,573,676,246 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Jumlah persil rumah
ber-SIP dan rumah
sewa aset Pemerintah
Kota Surabaya yang
dikelola
3981 lokasi 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan
Pemanfaatan Rumah Susun
Umum dan/atau Rumah Khusus
Jumlah persil rumah
ber-SIP dan rumah
sewa aset Pemerintah
Kota Surabaya yang
dikelola
3981 lokasi Rumah Ber-SIP dan
Rumah Aset Pemerintah
Kota Surabaya yang
telah memiliki Izin
Pemakaian Rumah serta
pengawasan dan
pemanfaatan rumah
susun
8,883,587,128 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
19 1.4.3 PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.03.2.02 Penataan dan
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Jumlah dokumen
perencanaan
pengembangan
Infrastruktur
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
173 dokumen 1.04.03.2.02.02 Penyusunan
Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Jumlah dokumen
perencanaan
pengembangan
Infrastruktur
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
173 dokumen Kota Surabaya 8,110,450,928 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Jumlah dokumen
Perencanaan
Penyediaan
Perumahan yang
disusun
16 dokumen Jumlah dokumen
Perencanaan
Penyediaan
Perumahan yang
disusun
16 dokumen Kota Surabaya Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
1.04.03.2.03 Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tidak
Layak Huni yang
Diperbaiki
842 unit 1.04.03.2.03.02 Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah Rumah Tidak
Layak Huni yang
Diperbaiki
842 unit 31 Kecamatan 32,009,195,543 Dinas Sosial
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak
huni 50,83%; Persentase rumah tapak tidak layak
huni yang diperbaiki 100,00%;
Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan
publik yang berfungsi baik 100,00%; Persentase
jumlah bangunan yang ber IMB 60,79%;
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup bangunan 75,00%;
Persentase tindak lanjut terhadap laporan
pelanggaran IMB 100,00%;
Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa 100,00%;
Halaman 15 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
20 1.4.4 PROGRAM
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH
1.04.04.2.01 Pencegahan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh pada
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah rumah yang
dibangun
7 bangunan 1.04.04.2.01.01 Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap Tumbuh
dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
Jumlah rumah yang
dibangun
7 bangunan Kota Surabaya 73,508,921,594 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
21 1.4.5 PROGRAM
PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS
UMUM (PSU)
1.04.05.2.01 Urusan
Penyelenggaraan PSU
Perumahan
Jumlah Pemakaman
yang dibangun/rehab
dan dipelihara
14 lokasi 1.04.05.2.01.02 Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian
Jumlah Pemakaman
yang dibangun/rehab
dan dipelihara
14 lokasi 14 Lokasi Pemakaman
Yang DIkelola
Pemerintah Kota
Surabaya
16,547,711,414 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah rekening listrik
PJU yang dibayarkan
6674 rekening 1.04.05.2.01.02 Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian
Jumlah rekening listrik
PJU yang dibayarkan
6674 rekening Wilayah Kota Surabaya 125,954,625,285 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah PJU hemat
energi yang terpasang
4600 titik 1.04.05.2.01.02 Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian
Jumlah PJU hemat
energi yang terpasang
4600 titik Wilayah Kota Surabaya 135,698,174,531 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah Pengembangan
Dekorasi Kota yang
Difasilitasi
15 lokasi 1.04.05.2.01.02 Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian
Jumlah
Pengembangan
Dekorasi Kota yang
Difasilitasi
15 lokasi Seluruh Wilayah
Pemerintah Kota
Surabaya
11,653,224,116 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah titik PJU yang
dipelihara
73680 titik 1.04.05.2.01.02 Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian
Jumlah titik PJU yang
dipelihara
73680 titik Wilayah Kota Surabaya 16,631,954,684 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah dokumen
Penyerahan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas
Kawasan Industri,
Perdagangan,
Perumahan dan
Permukiman yang
disusun
9 Dokumen 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum Perumahan
Jumlah dokumen
Penyerahan
Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Kawasan
Industri,
Perdagangan,
Perumahan dan
Permukiman yang
disusun
9 Dokumen Kota Surabaya 1,191,068,733 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
22 1.5.2 PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
1.05.02.2.01 Penanganan
Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang
mendukung
pengendalian
keamanan,
ketenteraman, dan
perlindungan
masyarakat
793 orang 1.05.02.2.01.03 Koordinasi
Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang
mendukung
pengendalian
keamanan,
ketenteraman, dan
perlindungan
masyarakat
793 orang Kantor Badan
Penanggulangan
Bencana dan
Perlindungan
Masyarakat serta
seluruh wilayah Kota
Surabaya
37,173,448,716 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak
huni 50,83%;
Indeks Pelayanan Tata Ruang 95,00%; Persentase
pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang
menerapkan teknologi 3R 38,46%; Persentase
pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang
dipelihara dan diawasi 10,24%; Persentase titik
pemasangan PJU hemat energi 85,90%;
Persentase aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi 100,00%;
Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL,
PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang
ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
100,00%; Persentase pelanggaran Perda terkait
IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang
ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
100,00%; Persentase pelanggaran Perda terkait
reklame yang ditemukan/dilaporkan dan
ditindaklanjuti 100,00%; Persentase petugas
perlindungan masyarakat yang ditingkatkan
kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi 77,72%;
Halaman 16 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah peserta
pelatihan kader
perlindungan
masyarakat
100 orang 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat
dalam rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah peserta
pelatihan kader
perlindungan
masyarakat
100 orang Tempat pelatihan
militer
339,145,243 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Aparat Dalam Rangka
Pelaksanaan
Siskamswakarsa
228 kali 1.05.02.2.01.06 Kerjasama
antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik Pencegahan dan
Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Aparat Dalam Rangka
Pelaksanaan
Siskamswakarsa
228 kali Taman Surya dan
fasilitas olahraga di
wilayah Kota Surabaya
1,303,947,079 Satuan Polisi Pamong
Praja
Jumlah Penertiban,
Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang Sosial
1368 kali 1.05.02.2.01.02 Penindakan
atas Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada
melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa
Jumlah Penertiban,
Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang Sosial
1368 kali 31 Kecamatan Kota
Surabaya
4,903,187,608 Satuan Polisi Pamong
Praja
Jumlah pelaksanaan
pembinaan dan
pelatihan bagi anggota
Satpol PP
96 kali 1.05.02.2.01.05 Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak
Asasi Manusia
Jumlah pelaksanaan
pembinaan dan
pelatihan bagi
anggota Satpol PP
96 kali Taman Surya dan
fasilitas olahraga di
wilayah Kota Surabaya
505,395,915 Satuan Polisi Pamong
Praja
Jumlah pelaksanaan
pengawasan hasil
operasi penertiban
pelanggaran ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
1368 kali 1.05.02.2.01.09 Penyediaan
Layanan dalam rangka Dampak
Penegakan Perda dan Perkada
Jumlah pelaksanaan
pengawasan hasil
operasi penertiban
pelanggaran
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat
1368 kali 31 Kecamatan Kota
Surabaya
29,487,010,286 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.02.2.02 Penegakan
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah penindakan
pelanggaran Perda
84 kali 1.05.02.2.02.03 Penanganan
atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Jumlah penindakan
pelanggaran Perda
84 kali Gedung Instansi
Pemerintah dan 31
Kecamatan Kota
Surabaya
946,423,404 Satuan Polisi Pamong
Praja
Jumlah Penertiban,
Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang Ekonomi
480 kali 1.05.02.2.02.02 Pengawasan
atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Penertiban,
Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang Ekonomi
480 kali 31 Kecamatan Kota
Surabaya
2,745,050,080 Satuan Polisi Pamong
Praja
Jumlah Penertiban,
Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang Sarana
Prasarana Wilayah
192 kali Jumlah Penertiban,
Pengawasan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pamong Praja
Bidang Sarana
Prasarana Wilayah
192 kali 31 Kecamatan Kota
Surabaya
Satuan Polisi Pamong
Praja
Persentase aparatur yang ditingkatkan
kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi 100,00%;
Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL,
PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang
ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
100,00%; Persentase pelanggaran Perda terkait
IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang
ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
100,00%; Persentase pelanggaran Perda terkait
reklame yang ditemukan/dilaporkan dan
ditindaklanjuti 100,00%; Persentase petugas
perlindungan masyarakat yang ditingkatkan
kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi 77,72%;
Halaman 17 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
23 1.5.3 PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
1.05.03.2.02 Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana
Jumlah peserta
Pelatihan Pencegahan
dan Pengurangan
Resiko Bencana
1650 orang 1.05.03.2.02.02 Pelatihan
Pencegahan dan Mitigasi
Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah peserta
Pelatihan Pencegahan
dan Pengurangan
Resiko Bencana
1650 orang Gedung Pemerintah
Kota Surabaya
1,591,544,853 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah peserta
peningkatan
kapabilitas
kesiapsiagaan
menghadapi bencana
500 orang 1.05.03.2.02.02 Pelatihan
Pencegahan dan Mitigasi
Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah peserta
peningkatan
kapabilitas
kesiapsiagaan
menghadapi bencana
500 orang Gedung Pertemuan
milik Pemerintah Kota
Surabaya dan Kelurahan
di Kota Surabaya
548,951,251 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah jenis sarana
penanggulangan
bencana yang diadakan
8 jenis 1.05.03.2.02.04 Penyediaan
Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana
Jumlah jenis sarana
penanggulangan
bencana yang
diadakan
8 jenis Kantor BPB Linmas 283,769,202 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
1.05.03.2.03 Pelayanan
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
Terpenuhinya
Kebutuhan Pokok
Korban Bencana
100% 1.05.03.2.03.04 Penyediaan
Logistik Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya
Kebutuhan Pokok
Korban Bencana
100% 31 Kecamatan 1,382,148,196 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
jenis kejadian bencana
yang manajemen
tanggap bencananya
dikembangkan
10 jenis 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat
Darurat Bencana
Kabupaten/Kota
jenis kejadian
bencana yang
manajemen tanggap
bencananya
dikembangkan
10 jenis Kantor Badan
Penanggulangan
Bencana dan
Perlindungan
Masyarakat, Gedung
pertemuan lainnya
2,937,025,152 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
24 1.5.4 PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan,
Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah pelaksana
operasional
pemadaman
kebakaran yang
dipenuhi
kebutuhannya
832 orang 1.05.04.2.01.02 Pemadaman
dan Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pelaksana
operasional
pemadaman
kebakaran yang
dipenuhi
kebutuhannya
832 orang Kantor Dinas Pemadam
Kebakaran Kota
Surabaya dan Rayon I
s/d Rayon V
39,950,923,282 Dinas Pemadam
Kebakaran
Jumlah kegiatan
peningkatan
kompetensi aparatur
dan peran serta
masyarakat
60 kali 1.05.04.2.01.07 Pembinaan
Aparatur Pemadam Kebakaran
Jumlah kegiatan
peningkatan
kompetensi aparatur
dan peran serta
masyarakat
60 kali Gedung Diklat /
Instansi, Sentra Wisata
Kuliner dan Pasar
2,336,932,124 Dinas Pemadam
Kebakaran
Jumlah unit sarana dan
prasarana
penanggulangan
bahaya kebakaran
yang
diadakan/dibangun
764 unit 1.05.04.2.01.06 Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri
Jumlah unit sarana
dan prasarana
penanggulangan
bahaya kebakaran
yang
diadakan/dibangun
764 unit Kantor Dinas Kebakaran
Kota Surabaya dan
Rayon I s/d Rayon V
9,393,324,680 Dinas Pemadam
Kebakaran
Jumlah sarana dan
prasarana
penanggulangan
bahaya kebakaran
yang terpelihara
210 unit 1.05.04.2.01.05 Standarisasi
Sarana dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri
Jumlah sarana dan
prasarana
penanggulangan
bahaya kebakaran
yang terpelihara
210 unit Kantor Dinas Pemadam
Kebakaran Kota
Surabaya dan Rayon I
s/d Rayon V
3,101,717,123 Dinas Pemadam
Kebakaran
Persentase kelurahan tangguh bencana 100,00%;
Persentase penanggulangan kejadian bencana
alam ≤ 24 jam 100,00%;
Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per
1 Juta Penduduk Surabaya 50,5; Persentase sarana
dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi
baik 83,00%; Persentase waktu tanggap kejadian
kebakaran kurang dari 15 menit 100,00%;
Halaman 18 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
1.05.04.2.02 Inspeksi
Peralatan Proteksi
Kebakaran
Jumlah bangunan
gedung dan lingkungan
yang dilaksanakan
pemeriksaan
400 bangunan 1.05.04.2.02.02 Penilaian
Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran
Jumlah bangunan
gedung dan
lingkungan yang
dilaksanakan
pemeriksaan
400 bangunan Bangunan gedung di
Kota Surabaya
786,152,740 Dinas Pemadam
Kebakaran
1.05.04.2.04 Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran
Jumlah kegiatan
sosialisasi dan simulasi
yang dilaksanakan
62 kali 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pencegahan
dan Penanggulangan Kebakaran
melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
Jumlah kegiatan
sosialisasi dan
simulasi yang
dilaksanakan
62 kali Sekolah, Puskesmas,
Kecamatan dan
Kelurahan
1,723,067,873 Dinas Pemadam
Kebakaran
25 1.6.2 PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.03
Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan PSKS
yang dibina
45 kali 1.06.02.2.03.04 Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan PSKS
yang dibina
45 kali Kantor Dinas Sosial dan
Gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
623,569,999 Dinas Sosial
26 1.6.4 PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01 Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Jumlah Pendidikan
inklusi, Pendidikan
Layanan Khusus
Sekolah Dasar dan unit
layanan disabilitas
yang diselenggarakan
dan dibina selama 12
bulan
73 lembaga 1.06.04.2.01.08 Pemberian
Akses ke Layanan Pendidikan
dan Kesehatan Dasar
Jumlah Pendidikan
inklusi, Pendidikan
Layanan Khusus
Sekolah Dasar dan
unit layanan
disabilitas yang
diselenggarakan dan
dibina selama 12
bulan
73 lembaga Sekolah Dasar Negeri
penyelenggara Kelas
Layanan khusus dan
Sekolah Inklusi serta
Pusat Layanan
Disabilitas
9,052,002,740 Dinas Pendidikan
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial di
UPTD Babat Jerawat
95 orang 1.06.04.2.01.06 Pemberian
Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
di UPTD Babat
Jerawat
95 orang Kantor UPTD Babat
Jerawat Jalan Raya
Babat Jerawat Nomor
139 Surabaya
1,465,969,646 Dinas Sosial
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial di
UPTD Griya Werdha
160 orang 1.06.04.2.01.06 Pemberian
Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
di UPTD Griya Werdha
160 orang Kantor UPTD Griya
Werda Jalan Jambangan
Baru Tol Nomor 15 A
Surabaya
5,977,249,839 Dinas Sosial
1.06.04.2.02 Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
Jumlah PMKS yang
Mendapat Pelayanan
625 orang 1.06.04.2.02.07 Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, dan Sosial
Jumlah PMKS yang
Mendapat Pelayanan
625 orang Kantor Dinas Sosial,
UPTD Dinas Sosial dan
Luar Kota Surabaya
1,936,887,517 Dinas Sosial
Jumlah kegiatan
peningkatan peran
serta lanjut usia
34 kali 1.06.04.2.02.07 Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, dan Sosial
Jumlah kegiatan
peningkatan peran
serta lanjut usia
34 kali Kota Surabaya 759,427,553 Dinas Sosial
Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per
1 Juta Penduduk Surabaya 50,5; Persentase sarana
dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi
baik 83,00%; Persentase waktu tanggap kejadian
kebakaran kurang dari 15 menit 100,00%;
Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam
penanganan masalah kesejahteraan sosial 62,00%;
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase
pemulangan PMKS 35,00%; Persentase sasaran
penerima intervensi sosial dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 100,00%;
Persentase sasaran penerima layanan
pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 50,00%;
Halaman 19 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial di
UPTD Lingkungan
Pondok Sosial Keputih
1100 orang 1.06.04.2.02.08 Pemberian
Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS
dan NAPZA
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
di UPTD Lingkungan
Pondok Sosial Keputih
1100 orang Kantor UPTD
Lingkungan Pondok
Sosial Keputih Jalan
Keputih tegal No.32
Surabaya
17,363,650,045 Dinas Sosial
Jumlah Kegiatan
Layanan Ambulance
Gratis Yang
Diselenggarakan
4416 kali 1.06.04.2.02.02 Pemberian
Layanan Kedaruratan
Jumlah Kegiatan
Layanan Ambulance
Gratis Yang
Diselenggarakan
4416 kali 31 Kecamatan 3,711,421,861 Dinas Sosial
Jumlah Orang Yang
Mendapat Fasilitasi
Pemakaman
960 orang Jumlah Orang Yang
Mendapat Fasilitasi
Pemakaman
960 orang 31 Kecamatan Dinas Sosial
Jumlah PMKS yang
Mendapat Pelayanan
795 orang 1.06.04.2.02.12 Pemberian
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Jumlah PMKS yang
Mendapat Pelayanan
795 orang Kantor Dinas Sosial,
UPTD Dinas Sosial dan
Luar Kota Surabaya
497,335,889 Dinas Sosial
27 1.6.5 PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.01 Pemeliharaan
Anak-Anak Terlantar
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial di
UPTD Kampung Anak
Negeri
45 orang 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan
Anak-Anak Terlantar
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
di UPTD Kampung
Anak Negeri
45 orang Kantor UPTD Kampung
Anak Negeri Jalan
Wonorejo Timur Nomor
130 Surabaya
5,013,554,084 Dinas Sosial
Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial di
UPTD Pondok Sosial
Kalijudan
85 orang Jumlah penghuni yang
menerima pelayanan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
di UPTD Pondok Sosial
Kalijudan
85 orang Kantor UPTD Pondok
Sosial Kalijudan Jalan
Villla Kalijudan Indah 15
Kavling 2-4 Surabaya
Dinas Sosial
Jumlah panti sosial
yang mendapat
bantuan
17 lembaga 1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-
Anak Terlantar
Jumlah panti sosial
yang mendapat
bantuan
17 lembaga Kota Surabaya 192,483,591 Dinas Sosial
1.06.05.2.02 Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan
Koordinasi
Pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Non
Tunai dan Program
Keluarga Harapan Yang
Dilaksanakan
24 kali 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi
Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah Kegiatan
Koordinasi
Pelaksanaan Program
Bantuan Pangan Non
Tunai dan Program
Keluarga Harapan
Yang Dilaksanakan
24 kali 31 Kecamatan 1,309,681,835 Dinas Sosial
Jumlah lokasi
pemutakhiran data
PMKS dan PSKS
154 kelurahan 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
pemutakhiran data
PMKS dan PSKS
154 kelurahan 31 Kecamatan 2,640,759,840 Dinas Sosial
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SD/MI 100,00%; Persentase
pemulangan PMKS 35,00%; Persentase sasaran
penerima intervensi sosial dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 100,00%;
Persentase sasaran penerima layanan
pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 50,00%;
Persentase bantuan pangan non tunai dan
program keluarga harapan yang tersalurkan
100,00%; Persentase data kesejahteraan sosial
yang termanfaatkan 100,00%; Persentase PSKS
yang berpartisipasi dalam penanganan masalah
kesejahteraan sosial 62,00%; Persentase sasaran
penerima intervensi sosial dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 100,00%;
Halaman 20 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
28 1.6.7 PROGRAM
PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01 Pemeliharaan
Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota
Jumlah TMP dan MPN
yang dipelihara
7 lokasi 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan
Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota
Jumlah TMP dan MPN
yang dipelihara
7 lokasi TMP Kusuma Bangsa,
TMP Ngagel, TMP 10
Nopember, MPN WR.
Soepratman, MPN Dr.
Soetomo, MPN Bung
Tomo, MPN KH. Mas
Mansyur
1,603,361,117 Dinas Sosial
29 2.10.10 PROGRAM
PENATAGUNAAN TANAH
2.10.10.2.01 Penggunaan
Tanah yang Hamparannya
dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan
Pemanfaatan Tanah
Aset Pemerintah Kota
Surabaya
4 dokumen 2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Penggunaan Tanah
Perencanaan
Pemanfaatan Tanah
Aset Pemerintah Kota
Surabaya
4 dokumen Kota Surabaya 1,220,990,885 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
30 2.10.4 PROGRAM
PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN
2.10.04.2.01 Penyelesaian
Sengketa Tanah Garapan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah sengketa
bangunan aset
Pemerintah Kota
Surabaya yang
ditangani
12 Kasus 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi
Sengketa, Konflik, dan Perkara
Pertanahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah sengketa
bangunan aset
Pemerintah Kota
Surabaya yang
ditangani
12 Kasus Wilayah Pemerintah
Kota Surabaya
1,438,988,972 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Jumlah sengketa tanah
aset Pemerintah Kota
Surabaya yang
ditangani
18 obyek 2.10.04.2.01.02 Mediasi
Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah sengketa
tanah aset
Pemerintah Kota
Surabaya yang
ditangani
18 obyek Wilayah Tanah Aset
yang dikelola oleh
Pemerintah Kota
Surabaya
1,437,321,873 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
31 2.10.5 PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN SANTUNAN
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
2.10.05.2.01 Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
pendataan dan
persiapan pengadaan
tanah dan/atau
bangunan
4 dokumen 2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
pendataan dan
persiapan pengadaan
tanah dan/atau
bangunan
4 dokumen Seluruh Wilayah Kota
Surabaya
307,341,789,088 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Lokasi tanah dan/atau
bangunan untuk
kepentingan umum
guna pembangunan
non infrastruktur yang
diadakan
4 lokasi Lokasi tanah dan/atau
bangunan untuk
kepentingan umum
guna pembangunan
non infrastruktur yang
diadakan
4 lokasi Kota Surabaya Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
32 2.10.8 PROGRAM
PENGELOLAAN TANAH
KOSONG
2.10.08.2.01 Penyelesaian
Masalah Tanah Kosong
Jumlah kegiatan
penyuluhan
pemanfaatan tanah
dan/atau bangunan
aset Pemerintah Kota
Surabaya
8 kali 2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Tanah
Kosong di dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
penyuluhan
pemanfaatan tanah
dan/atau bangunan
aset Pemerintah Kota
Surabaya
8 kali Wilayah Pemerintah
Kota Surabaya
1,517,897,714 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
2.10.08.2.02 Inventarisasi
dan Pemanfaatan Tanah
Kosong
Jumlah lokasi tanah
aset Pemerintah Kota
Surabaya yang diukur
dan dipetakan
8000 lokasi 2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan
Inventarisasi Tanah Kosong
Jumlah lokasi tanah
aset Pemerintah Kota
Surabaya yang diukur
dan dipetakan
8000 lokasi Di Kota Surabaya 1,296,199,587 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Jumlah izin yang
diterbitkan atas
pemanfaatan tanah
aset Pemerintah Kota
Surabaya
7000 izin 2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan
Tanah Kosong
Jumlah izin yang
diterbitkan atas
pemanfaatan tanah
aset Pemerintah Kota
Surabaya
7000 izin Seluruh tanah aset
Pemerintah Kota
Surabaya
2,425,492,868 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Persentase lembaga/organisasi/kelompok
kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan
kepahlawanan 100,00%;
Persentase tanah aset yang telah dilakukan
pemagaran, papan, patok 39,74%;
Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang
ditangani 100,00%;
Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang
disediakan bagi pembangunan non infrastruktur
untuk kepentingan umum 48,05 Ha;
Persentase aset tanah yang tercatat
pemanfaatannya 100,00%; Persentase kasus
tanah dan/atau bangunan yang ditangani
100,00%;
Halaman 21 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
33 2.11.10 PROGRAM
PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Jumlah permasalahan
lingkungan hidup yang
ditangani
50 obyek 2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerapan Sanksi
Administrasi, Penyelesaian
Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui
Pengadilan
Jumlah permasalahan
lingkungan hidup yang
ditangani
50 obyek Lokasi sumber dampak
dan yang terdampak
597,113,968 Dinas Lingkungan Hidup
34 2.11.11 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan
Sampah
Jumlah operasional
peningkatan pelayanan
posko kebersihan yang
dilaksanakan
104 kegiatan 2.11.11.2.01.03 Penanganan
Sampah dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
Jumlah operasional
peningkatan
pelayanan posko
kebersihan yang
dilaksanakan
104 kegiatan 9 wilayah rayon
kebersihan Rayon Pusat
1, Rayon Pusat 2, Rayon
Timur 1, Rayon Timur 2,
Rayon Selatan 1, Rayon
Selatan 2, Rayon Utara
1, Rayon Utara 2, Rayon
Barat
4,048,860,662 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembersihan jalan dan
jalur pedestrian
364 lokasi 2.11.11.2.01.03 Penanganan
Sampah dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
pelaksanaan
pembersihan jalan
dan jalur pedestrian
364 lokasi 9 Wilayah Rayon
Kebersihan: Rayon
Pusat 1, Rayon Pusat 2,
Rayon Timur 1, Rayon
Timur 2, Rayon Barat,
Rayon Utara 1, Rayon
Utara 2, Rayon Selatan 1
dan Rayon Selatan 2
109,583,312,934 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah lokasi
operasional
pembersihan sampah
di saluran
550 lokasi 2.11.11.2.01.03 Penanganan
Sampah dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
operasional
pembersihan sampah
di saluran
550 lokasi saluran primer,
sekunder, tersier dan
rumah pompa di kota
surabaya
22,400,230,504 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah lokasi
pelaksanaan
operasional
pengangkutan sampah
267 lokasi 2.11.11.2.01.03 Penanganan
Sampah dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/T PST / SPA
Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
pelaksanaan
operasional
pengangkutan
sampah
267 lokasi 5 Wilayah
pengangkutan sampah
di Kota Surabaya:
Surabaya Pusat,
Surabaya Timur,
Surabaya Barat,
Surabaya Utara dan
Surabaya Selatan
80,826,726,568 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah Rumah
Kompos/PLTSa/TPS 3R
yang dikelola
39 lokasi 2.11.11.2.01.02 Pengurangan
Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang
dan Pemanfaatan Kembali
Jumlah Rumah
Kompos/PLTSa/TPS 3R
yang dikelola
39 lokasi Kota Surabaya 19,245,421,465 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah kompetisi
pengelolaan
kebersihan yang
diselenggarakan
3 kali 2.11.11.2.01.04 Peningkatan
Peran serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
Jumlah kompetisi
pengelolaan
kebersihan yang
diselenggarakan
3 kali Kota Surabaya 5,632,833,680 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek
lingkungan 95,00%;
Persentase instalasi pengolahan air limbah yang
beroperasi dengan baik 100,00%; Persentase
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari
85,95%; Tingkat pertumbuhan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan sampah 10,93%;
Halaman 22 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
35 2.11.2 PROGRAM
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01 Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
kajian pemeliharaan
lingkungan hidup
daerah yang disusun
1 dokumen 2.11.02.2.01.01 Penyusunan
dan Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
kajian pemeliharaan
lingkungan hidup
daerah yang disusun
1 dokumen Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kota
Surabaya
98,615,445 Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02
Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
kajian pemeliharaan
lingkungan hidup
daerah yang disusun
3 dokumen 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS
RPJPD/RPJMD
Jumlah dokumen
kajian pemeliharaan
lingkungan hidup
daerah yang disusun
3 dokumen Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kota
Surabaya
365,811,029 Dinas Lingkungan Hidup
36 2.11.3 PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
Jumlah laporan
kegiatan pengawasan
dan rehabilitasi
kawasan pesisir
12 laporan 2.11.03.2.01.01 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut
Jumlah laporan
kegiatan pengawasan
dan rehabilitasi
kawasan pesisir
12 laporan Kawasan Pesisir di Kota
Surabaya
322,686,745 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Jumlah data air laut
(dari 48 sampel) dan
kuantitas/kualitas Air
Bawah Tanah (730 data
dari 2 sumur pantau
selama satu tahun)
yang didapat sebanyak
778 data 2.11.03.2.01.01 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut
Jumlah data air laut
(dari 48 sampel) dan
kuantitas/kualitas Air
Bawah Tanah (730
data dari 2 sumur
pantau selama satu
tahun) yang didapat
sebanyak
778 data Perairan Pesisir di Kota
Surabaya
976,389,281 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah sampel air dan
udara ambien yang
diuji dan dianalisa
224 sampel Jumlah sampel air dan
udara ambien yang
diuji dan dianalisa
224 sampel 31 Titik/lokasi air badan
air (184 Sampel) , 40
Titik/lokasi lokasi
pengujian udara ambien
di Kota Surabaya
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah kegiatan/usaha
yang mendapatkan
pembinaan
pengusahaan
konservasi energi
120 lembaga 2.11.03.2.01.02 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah
Kaca, Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Jumlah
kegiatan/usaha yang
mendapatkan
pembinaan
pengusahaan
konservasi energi
120 lembaga Gedung Milik
Pemerintah Kota
Surabaya dan Usaha
dan/atau Kegiatan
2,075,659,617 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah pelaksanaan
Car Free Day
113 kali Jumlah pelaksanaan
Car Free Day
113 kali Jl. Raya Darmo; Jl.
Tunjungan ; Jl. Jimerto,
Jl Jemur Andayani, Jl.
Kertajaya; Jl. Kembang
Jepun
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase aspek lingkungan hidup yang
dievaluasi 100,00%;
Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah
menerapkan konservasi energi 164 kegiatan dan
/atau usaha; Persentase ketaatan/kepatuhan
terhadap aspek lingkungan 95,00%; Persentase
pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana
dan prasarana perikanan dan kelautan 16,00%;
Halaman 23 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
2.11.03.2.02
Penanggulangan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
Jumlah Indeks
Standard Pencemar
Udara (ISPU) yang
terpublish dari 2
Stasiun Pemantau
Kualitas Udara Ambien
(SPKUA) dalam 1 tahun
sebanyak
365 data 2.11.03.2.02.01 Pemberian
Informasi Peringatan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
pada Masyarakat
Jumlah Indeks
Standard Pencemar
Udara (ISPU) yang
terpublish dari 2
Stasiun Pemantau
Kualitas Udara
Ambien (SPKUA)
dalam 1 tahun
sebanyak
365 data 2 Lokasi Stasiun
Pemantau Kualitas
Udara Ambien yakni
Kebun Bibit Wonorejo
dan Kantor Kelurahan
Kebonsari
1,127,556,284 Dinas Lingkungan Hidup
37 2.11.4 PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
Jumlah taman yang
dipelihara
39 lokasi 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Jumlah taman yang
dipelihara
39 lokasi Taman Kota yang
Tersebar dan dikelola
oleh Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau Kota Surabaya
24,577,317,626 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah lokasi taman
dan jalur hijau yang
ditata dan dipelihara
425 lokasi 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Jumlah lokasi taman
dan jalur hijau yang
ditata dan dipelihara
425 lokasi Taman dan jalur hijau
yang tersebar di 31
kecamatan Kota
Surabaya
76,398,699,503 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah Taman Hutan
Raya yang dibangun
dan dipelihara
12 lokasi 2.11.04.2.01.05 Pengelolaan
Taman Keanekaragaman Hayati
Lainnya
Jumlah Taman Hutan
Raya yang dibangun
dan dipelihara
12 lokasi Tahura Balas Klumprik,
Tahura Pakal 1, Tahura
Pakal 2, Tahura
Sumurwelut 1, Tahura
Sumurwelut 2, Tahura
Sambikerep, Tahura
Lempung (Herbal),
Tahura Waru Gunung,
SPT Jeruk, Kebun Raya
Mangrove Wonorejo,
Kebun Raya Mangrove
Gunung Anyar, Kebun
Anggrek Sememi
19,718,222,645 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Jumlah dokumen
kajian pemeliharaan
lingkungan hidup
daerah yang disusun
3 dokumen 2.11.04.2.01.01 Penyusunan
dan Penetapan Rencana
Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati
Jumlah dokumen
kajian pemeliharaan
lingkungan hidup
daerah yang disusun
3 dokumen Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kota
Surabaya
316,397,869 Dinas Lingkungan Hidup
38 2.11.5 PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
(B3) DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
2.11.05.2.01 Penyimpanan
Sementara Limbah B3
Jumlah pelayanan ijin
penyimpanan
sementara limbah
bahan berbahaya dan
beracun yang terlayani
dan terverifikasi
100 izin 2.11.05.2.01.01 Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen Izin
Penyimpanan Sementara
Limbah B3 Dilaksanakan melalui
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Jumlah pelayanan ijin
penyimpanan
sementara limbah
bahan berbahaya dan
beracun yang
terlayani dan
terverifikasi
100 izin Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kota
Surabaya
614,486,941 Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02 Pengumpulan
Limbah B3 dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
penanganan limbah B3
yang dilakukan
1 kegiatan 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengelolaan
Limbah B3 dengan Pemerintah
Provinsi dalam rangka
Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau
Penimbunan
Jumlah kegiatan
penanganan limbah
B3 yang dilakukan
1 kegiatan Kota Surabaya 10,362,226,983 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan
teknologi 3R yang beroperasi dengan baik 38,46%;
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup lingkungan hidup
80,00%;
Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah
menerapkan konservasi energi 164 kegiatan dan
/atau usaha; Persentase ketaatan/kepatuhan
terhadap aspek lingkungan 95,00%; Persentase
pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana
dan prasarana perikanan dan kelautan 16,00%;
Persentase aspek lingkungan hidup yang
dievaluasi 100,00%; Persentase pertumbuhan luas
taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi
10,24%; Persentase pertumbuhan luas taman
hutan raya yang dipelihara dan diawasi 60,19%;
Halaman 24 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
39 2.11.6 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.01 Pembinaan
dan Pengawasan terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan
yang Izin Lingkungan dan
Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Ijin
Pembuangan Air
Limbah yang
diterbitkan
100 izin 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi
Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan
dan/atau Izin PPLH
Jumlah Ijin
Pembuangan Air
Limbah yang
diterbitkan
100 izin Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kota
Surabaya
436,087,975 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah rekomendasi
dan izin lingkungan
yang diterbitkan
2.000 berkas 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi
Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan
dan/atau Izin PPLH
Jumlah rekomendasi
dan izin lingkungan
yang diterbitkan
2.000 berkas Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kota
Surabaya
1,615,109,869 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah kegiatan usaha
yang diawasi
pengelolaan dan
pemantauan
lingkungannya
254 lembaga 2.11.06.2.01.03 Pengawasan
Usaha dan/atau Kegiatan yang
Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH
yang Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
usaha yang diawasi
pengelolaan dan
pemantauan
lingkungannya
254 lembaga Kegiatan usaha di Kota
Surabaya yang menjadi
target pengawasan
1,387,760,210 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah titik IPAL
kegiatan monitoring
pengelolaan air limbah
178 lokasi Jumlah titik IPAL
kegiatan monitoring
pengelolaan air
limbah
178 lokasi Lokasi IPAL Milik
Pemerintah Kota
Surabaya dan IPAL
komunal
Dinas Lingkungan Hidup
40 2.11.8 PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
2.11.08.2.01
Penyelenggaraan
Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah lokasi
pendampingan dalam
pengembangan dan
pemanfaatan energi
alternatif
3 lingkungan 2.11.08.2.01.02 Pendampingan
Gerakan Peduli Lingkungan
Hidup
Jumlah lokasi
pendampingan dalam
pengembangan dan
pemanfaatan energi
alternatif
3 lingkungan Kota Surabaya 313,301,763 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah kegiatan
edukasi dan
komunikasi
masyarakat di bidang
lingkungan yang
diselenggarakan
12 kali 2.11.08.2.01.02 Pendampingan
Gerakan Peduli Lingkungan
Hidup
Jumlah kegiatan
edukasi dan
komunikasi
masyarakat di bidang
lingkungan yang
diselenggarakan
12 kali Ruang/gedung
pertemuan milik
Pemerintah Kota
Surabaya serta sekolah
adiwiyata, pondok
pesantren dan kampus
1,051,756,758 Dinas Lingkungan Hidup
41 2.12.2 PROGRAM
PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Jumlah berkas
permohonan kartu
keluarga dan KTP-el
yang dilayani
398986 berkas 2.12.02.2.01.02 Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran
Penduduk
Jumlah berkas
permohonan kartu
keluarga dan KTP-el
yang dilayani
398986
berkas
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURABAYA
2,363,846,961 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Jumlah permohonan
berkas pindah datang
dan pendataan
penduduk Non
Permanen
40930 berkas 2.12.02.2.01.02 Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pendaftaran
Penduduk
Jumlah permohonan
berkas pindah datang
dan pendataan
penduduk Non
Permanen
40930 berkas Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya
846,805,603 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek
lingkungan 95,00%; Persentase ketepatan waktu
pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup
lingkungan hidup 80,00%;
Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta
dalam pengembangan dan pemanfaatan energi
alternatif 13 lingkungan; Persentase masyarakat
yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya
meningkat 75,00%;
Cakupan penerbitan KTP 95,00%; Persentase
ketepatan waktu pelayanan dokumen
pendaftaran penduduk (KTP dan KK) 100,00%;
Halaman 25 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
42 2.12.3 PROGRAM
PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01 Pelayanan
Pencatatan Sipil
Jumlah berkas
permohonan akta
kelahiran dan kematian
yang dilayani
104682 berkas 2.12.03.2.01.01 Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pelaporan
Peristiwa Penting
Jumlah berkas
permohonan akta
kelahiran dan
kematian yang
dilayani
104682
berkas
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya
1,464,863,684 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Jumlah berkas
permohonan
Perkawinan,
Perceraian, Perubahan
Status Anak dan
Kewarganegaraan yang
dilayani
3250 berkas 2.12.03.2.01.01 Pencatatan,
Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Pelaporan
Peristiwa Penting
Jumlah berkas
permohonan
Perkawinan,
Perceraian,
Perubahan Status
Anak dan
Kewarganegaraan
yang dilayani
3250 berkas Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya
575,690,242 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
43 2.12.4 PROGRAM
PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01 Pengumpulan
Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian
Database Kependudukan
Jumlah dokumen
Pelayanan kerjasama
pemanfaatan data dan
rekomendasi inovasi
pelayanan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
6 dokumen 2.12.04.2.01.02 Kerjasama
Pemanfaatan Data
Kependudukan
Jumlah dokumen
Pelayanan kerjasama
pemanfaatan data
dan rekomendasi
inovasi pelayanan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
6 dokumen Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya
393,146,470 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Jumlah pelaksanaan
monitoring
pemanfaatan data
kependudukan yang
dilaksanakan
2 kali 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan
Jumlah pelaksanaan
monitoring
pemanfaatan data
kependudukan yang
dilaksanakan
2 kali Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
422,028,854 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03
Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Jumlah sistem
informasi administrasi
kependudukan yang
dikembangkan dan
dipelihara
8 sistem 2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Jumlah sistem
informasi administrasi
kependudukan yang
dikembangkan dan
dipelihara
8 sistem Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya
1,377,423,368 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
data kependudukan
yang di mutakhirkan
146684 data 2.12.04.2.03.08 Penyajian Data
Kependudukan Yang Akurat dan
dapat Dipertanggungjawabkan
data kependudukan
yang di mutakhirkan
146684 data Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya
564,722,723 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
44 2.14.3 PROGRAM
PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)
2.14.03.2.01 Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk
dan KB sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Jumlah orang Yang
Mengikuti
Penggerakan Program
Kependudukan dan
Masyarakat Peduli
Keluarga Berencana
2208 orang 2.14.03.2.01.02 Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Program KKBPK sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Jumlah orang Yang
Mengikuti
Penggerakan Program
Kependudukan dan
Masyarakat Peduli
Keluarga Berencana
2208 orang 31 Kecamatan dan
Gedung milik Pemkot
Surabaya
1,983,578,323 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
jumlah lembaga yang
mendapat Bantuan
Operasional Keluarga
Berencana (DAK Bidang
Keluarga Berencana)
31 lembaga 2.14.03.2.01.08 Pengendalian
Program KKBPK
jumlah lembaga yang
mendapat Bantuan
Operasional Keluarga
Berencana (DAK
Bidang Keluarga
Berencana)
31 lembaga 31 Kecamatan 5,913,140,000 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Cakupan penerbitan akte kelahiran 99,94%;
Cakupan penerbitan akte kematian 89,51%;
Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen
pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta
kematian) 100,00%; Persentase ketepatan waktu
pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta
kelahiran dan akta kematian) 100,00%;
Persentase peningkatan inovasi pelayanan
66,66%; Persentase penurunan data ganda pada
database SIAK 90,00%; Persentase sistem
informasi intervensi masyarakat yang telah
menggunakan data kependudukan 20,00%;
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (unmeet need) 19,22%; Persentase
peserta KB aktif 80,95%; Persentase peserta KB
aktif yang drop out kontrasepsi 2,78%; Persentase
peserta KB baru 97,94%;
Halaman 26 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Sarana BKB Kit
yang disediakan
38 unit 2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan
Distribusi Sarana KIE Program
KKBPK
Jumlah Sarana BKB Kit
yang disediakan
38 unit 483,999,000 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak2.14.03.2.03 Pengendalian
dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan KB
di Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah akseptor KB
yang mendapatkan
pelayanan KB
650 orang 2.14.03.2.03.08 Pembinaan
Pelayanan Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah akseptor KB
yang mendapatkan
pelayanan KB
650 orang Rumah Sakit, Fasilitas
Kesehatan, Puskesmas
dan Bakti Sosial
Kecamatan
1,257,271,492 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
jumlah sarana dan
prasarana pelayanan
KB yang disediakan
melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang
Keluarga Berencana
52 unit 2.14.03.2.03.06 Penyediaan
Sarana Penunjang Pelayanan KB
jumlah sarana dan
prasarana pelayanan
KB yang disediakan
melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang
Keluarga Berencana
52 unit DP5A, ULP, BKKBN 1,550,398,000 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
45 2.14.4 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
2.14.04.2.01 Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Jumlah orang yang
mengikuti pembinaan
keluarga sejahtera
1240 orang 2.14.04.2.01.03 Orientasi dan
Pelatihan Teknis Pengelola
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah orang yang
mengikuti pembinaan
keluarga sejahtera
1240 orang di Kota Surabaya 593,222,817 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah pendamping
yang mengikuti
pembinaan Bina
Keluarga Balita/Bina
Keluarga Remaja/Bina
Keluarga Lansia yang
didampingi
1350 orang 2.14.04.2.01.04
Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Jumlah pendamping
yang mengikuti
pembinaan Bina
Keluarga Balita/Bina
Keluarga Remaja/Bina
Keluarga Lansia yang
didampingi
1350 orang di Kota Surabaya 375,923,505 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah orang yang
difasilitasi dan
mendapatkan
pendampingan
inkubasi usaha mandiri
100 orang 2.14.04.2.01.01 Pembentukan
Kelompok Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R) Bina Keluarga Lansia
(BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga)
Jumlah orang yang
difasilitasi dan
mendapatkan
pendampingan
inkubasi usaha
mandiri
100 orang Surabaya 1,028,162,994 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (unmeet need) 19,22%; Persentase
peserta KB aktif 80,95%; Persentase peserta KB
aktif yang drop out kontrasepsi 2,78%; Persentase
peserta KB baru 97,94%;
Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina
Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang
aktif 100,00%; Persentase perempuan usia
produktif dari hasil pendampingan yang
berproduksi 10,33%;
Halaman 27 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah rumah kreatif
yang dikelola selama
12 bulan
1 bangunan 2.14.04.2.01.02 Pengadaan
Sarana Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah rumah kreatif
yang dikelola selama
12 bulan
1 bangunan Jl. Klakah Rejo Gang
Sampurna No.21
Surabaya
305,315,315 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Puspaga yang
diselenggarakan
operasionalnya selama
12 bulan
2 lembaga 2.14.04.2.01.06 Penyediaan
Biaya Operasional bagi
Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Jumlah Puspaga yang
diselenggarakan
operasionalnya
selama 12 bulan
2 lembaga Mall Pelayanan Publik,
Jln. Tunjungan No. 1-3,
Lantai 2, Surabaya
671,583,516 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah lembaga yang
mendapat fasilitasi
pengembangan usaha
ekonomi
15 lembaga 2.14.04.2.01.07 Promosi dan
Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah lembaga yang
mendapat fasilitasi
pengembangan usaha
ekonomi
15 lembaga Surabaya, Luar Surabaya 618,053,346 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
46 2.15.2 PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02 Penyediaan
Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Bangunan
Prasarana Transportasi
Yang Dibangun
2 Bangunan 2.15.02.2.02.01 Pembangunan
Prasarana Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Bangunan
Prasarana
Transportasi Yang
Dibangun
2 Bangunan Kota Surabaya 25,093,354,357 Dinas Perhubungan
Jumlah Perlengkapan
Jalan yang DIadakan
1200 Unit 2.15.02.2.02.02 Penyediaan
Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Perlengkapan
Jalan yang DIadakan
1200 Unit Kota Surabaya 24,635,053,183 Dinas Perhubungan
Jenis Perlengkapan
Jalan yang Dipelihara
5 Jenis 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan
Jenis Perlengkapan
Jalan yang Dipelihara
5 Jenis Kota Surabaya 31,991,536,274 Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03 Pengelolaan
Terminal Penumpang Tipe C
Jumlah Terminal
Angkutan Umum yang
Dikelola selama 12
bulan
14 Lokasi 2.15.02.2.03.03 Pengembangan
Sarana dan Prasarana Terminal
Jumlah Terminal
Angkutan Umum yang
Dikelola selama 12
bulan
14 Lokasi Terminal Kota Surabaya 31,116,818,748 Dinas Perhubungan
Jumlah Paket
Perencanaan dan
Pengawasan Prasarana
Transportasi
8 Paket 2.15.02.2.03.01 Penyusunan
Rencana Pembangunan
Terminal Penumpang Tipe C
Jumlah Paket
Perencanaan dan
Pengawasan
Prasarana
Transportasi
8 Paket Kota Surabaya 4,263,811,682 Dinas Perhubungan
Jumlah Lokasi
Prasarana Transportasi
yang Dipelihara
36 Lokasi 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Terminal
(Fasilitas Utama dan
Pendukung)
Jumlah Lokasi
Prasarana
Transportasi yang
Dipelihara
36 Lokasi Kota Surabaya 7,451,791,857 Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas
Parkir
Jumlah Tempat Parkir
yang Diselenggarakan
selama 12 bulan
1821 Lokasi 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Tempat Parkir
yang Diselenggarakan
selama 12 bulan
1821 Lokasi Titik Parkir TJU dan TKP
di Kota Surabaya
28,237,131,396 Dinas Perhubungan
Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus
100,00%; Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan
kewenangan kota 40,00 km/jam; Persentase
angkutan umum dalam trayek yang memenuhi
ketentuan perijinan 40,00%; Persentase kelulusan
uji emisi kendaraan bermotor 94,00%; Persentase
ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non
perizinan lingkup perhubungan 80,00%;
Persentase penyediaan prasarana pendukung
transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik
100,00%; Persentase selisih tingkat kecelakaan
lalu lintas 2,00%; Rata-rata waktu tempuh
kendaraan barang pada rute tertentu 90,30 menit;
Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina
Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang
aktif 100,00%; Persentase perempuan usia
produktif dari hasil pendampingan yang
berproduksi 10,33%;
Halaman 28 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
2.15.02.2.05 Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor
Kebutuhan Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan Bidang
Perhubungan yang
Diadakan
4 Jenis 2.15.02.2.05.04 Penyediaan
Bukti Lulus Uji Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
Kebutuhan Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan Bidang
Perhubungan yang
Diadakan
4 Jenis Kota Surabaya 4,696,404,000 Dinas Perhubungan
Jumlah Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
yang Melaksanakan Uji
KIR dilokasi pengujian
kendaraan Bermotor
149069 Unit 2.15.02.2.05.01 Penyediaan
Sarana dan Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
yang Melaksanakan
Uji KIR dilokasi
pengujian kendaraan
Bermotor
149069 Unit Kota Surabaya 8,507,330,466 Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06 Pelaksanaan
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Yang Tersusun
13 Dokumen 2.15.02.2.06.01 Penataan
Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
Yang Tersusun
13 Dokumen Kota Surabaya 3,791,664,451 Dinas Perhubungan
Jenis Sarana Angkutan
Jalan yang Diawasai
dan Dikendalikan
selama 12 bulan
7 Jenis 2.15.02.2.06.04 Pengawasan
dan Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan untuk
Jalan Kabupaten/Kota
Jenis Sarana Angkutan
Jalan yang Diawasai
dan Dikendalikan
selama 12 bulan
7 Jenis Kota Surabaya 16,556,865,393 Dinas Perhubungan
Jumlah Pelaksanaan Uji
Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor
yang Dilaksanakan
48 Kali Jumlah Pelaksanaan
Uji Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor
yang Dilaksanakan
48 Kali Kota Surabaya Dinas Perhubungan
Pelaksanaan
Pengawasan dan
Pengendalian Lalu
Lintas selama 12 bulan
365 Kali Pelaksanaan
Pengawasan dan
Pengendalian Lalu
Lintas selama 12
bulan
365 Kali Kota Surabaya Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09 Penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Transportasi Umum
Perkotaan yang
Diselenggarakan
365 Kali 2.15.02.2.09.02 Pengendalian
dan Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
Transportasi Umum
Perkotaan yang
Diselenggarakan
365 Kali Kota Surabaya 655,458,250 Dinas Perhubungan
Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Survey
Aksesibilitas Angkutan
Barang
2 Kali 2.15.02.2.09.02 Pengendalian
dan Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Survey
Aksesibilitas Angkutan
Barang
2 Kali Kota Surabaya 807,387,760 Dinas Perhubungan
Jumlah Unit
Transportasi Umum
yang Diselenggarakan
28 Unit 2.15.02.2.09.02 Pengendalian
dan Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Unit
Transportasi Umum
yang Diselenggarakan
28 Unit Kota Surabaya 25,095,216,693 Dinas Perhubungan
Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus
100,00%; Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan
kewenangan kota 40,00 km/jam; Persentase
angkutan umum dalam trayek yang memenuhi
ketentuan perijinan 40,00%; Persentase kelulusan
uji emisi kendaraan bermotor 94,00%; Persentase
ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non
perizinan lingkup perhubungan 80,00%;
Persentase penyediaan prasarana pendukung
transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik
100,00%; Persentase selisih tingkat kecelakaan
lalu lintas 2,00%; Rata-rata waktu tempuh
kendaraan barang pada rute tertentu 90,30 menit;
Halaman 29 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Transportasi Umum
Perkotaan yang
Diselenggarakan
365 Kali 2.15.02.2.09.01 Penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Transportasi Umum
Perkotaan yang
Diselenggarakan
365 Kali Kota Surabaya 1,104,096,649 Dinas Perhubungan
Transportasi Pelajar
yang Diselenggarakan
selama 12 Bulan
8 Unit 2.15.02.2.09.01 Penyediaan
Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau
Barang antar Kota dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Transportasi Pelajar
yang Diselenggarakan
selama 12 Bulan
8 Unit Kota Surabaya 2,434,181,029 Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11 Penetapan
Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan Angkutan
Umum Perkotaan yang
Dilaksanakan
10 Dokumen 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan
Penyusunan Rencana Umum
Jaringan Trayek Perkotaan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan
Angkutan Umum
Perkotaan yang
Dilaksanakan
10 Dokumen Kota Surabaya 3,503,936,933 Dinas Perhubungan
2.15.02.2.14 Penerbitan Izin
Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Transportasi Umum
Perkotaan yang
Diselenggarakan
365 Kali 2.15.02.2.14.01 Fasilitasi
Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Transportasi Umum
Perkotaan yang
Diselenggarakan
365 Kali Kota Surabaya 57,146,870 Dinas Perhubungan
47 2.15.3 PROGRAM
PENGELOLAAN PELAYARAN
2.15.03.2.04 Pembangunan
dan Penerbitan Izin
Pelabuhan Sungai dan
Danau yang Melayani
Trayek dalam 1 Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Angkutan Rel, Perairan,
Udara, Barang dan
Tidak Bermotor
3 Kali 2.15.03.2.04.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pelabuhan
Sungai dan Danau yang
Melayani Trayek dalam 1
Daerah Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Angkutan Rel,
Perairan, Udara,
Barang dan Tidak
Bermotor
3 Kali Kota Surabaya 3,078,911,472 Dinas Perhubungan
48 2.15.5 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERKERETAAPIAN
2.15.05.2.01 Penetapan
Rencana Induk
Perkeretaapian
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Angkutan Rel, Perairan,
Udara, Barang dan
Tidak Bermotor
2 Kali 2.15.05.2.01.02 Penetapan
Kebijakan dan Sosialisasi
Rencana Induk Perkeretaapian
Jumlah Kegiatan
Pengembangan
Angkutan Rel,
Perairan, Udara,
Barang dan Tidak
Bermotor
2 Kali Kota Surabaya 5,658,859,187 Dinas Perhubungan
49 2.16.2 PROGRAM
PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01 Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaksanaan
Komunikasi Media
Massa
2298 kali 2.16.02.2.01.07 Layanan
Hubungan Media
Jumlah Pelaksanaan
Komunikasi Media
Massa
2298 kali Kantor Bagian
Hubungan Masyarakat
9,572,548,805 Bagian Hubungan
Masyarakat
Jumlah
Penyelenggaraan
Komunikasi
Kehumasan
89 kali 2.16.02.2.01.12
Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas
Jumlah
Penyelenggaraan
Komunikasi
Kehumasan
89 kali Kantor Bagian
Hubungan Masyarakat
500,103,346 Bagian Hubungan
Masyarakat
Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus
100,00%; Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan
kewenangan kota 40,00 km/jam; Persentase
angkutan umum dalam trayek yang memenuhi
ketentuan perijinan 40,00%; Persentase kelulusan
uji emisi kendaraan bermotor 94,00%; Persentase
ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non
perizinan lingkup perhubungan 80,00%;
Persentase penyediaan prasarana pendukung
transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik
100,00%; Persentase selisih tingkat kecelakaan
lalu lintas 2,00%; Rata-rata waktu tempuh
kendaraan barang pada rute tertentu 90,30 menit;
Persentase angkutan umum dalam trayek yang
memenuhi ketentuan perijinan 40,00%;
Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada
rute tertentu 90,30 menit;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase
industri/perusahaan yang dibina dan diawasi
perizinan dan pelaporannya 75,00%; Rata-rata
pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran
komunikasi informasi yang disediakan oleh
Pemerintah Kota Surabaya 32.414 Kunjungan;
Halaman 30 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan
pengembangan dan
pemberdayaan
lembaga komunikasi
sosial
11 kali 2.16.02.2.01.08 Kemitraan
dengan Pemangku Kepentingan
Jumlah pelaksanaan
pengembangan dan
pemberdayaan
lembaga komunikasi
sosial
11 kali Gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
1,408,537,100 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah keluhan dan
pengaduan
masyarakat,
permohonan informasi
dan dokumentasi
publik yang dilayani
3000 berkas 2.16.02.2.01.06 Pelayanan
Informasi Publik
Jumlah keluhan dan
pengaduan
masyarakat,
permohonan
informasi dan
dokumentasi publik
yang dilayani
3000 berkas Wilayah pelayanan
Pemerintah Kota
Surabaya
996,642,786 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah saluran
komunikasi yang
dikelola
19 Saluran 2.16.02.2.01.04 Pengelolaan
Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik
Jumlah saluran
komunikasi yang
dikelola
19 Saluran Kantor Dinas
Komunikasi dan
Informatika
830,472,417 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Publikasi
Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah
4 Jenis 2.16.02.2.01.05 Pengelolaan
Media Komunikasi Publik
Jumlah Publikasi
Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah
4 Jenis instansi pemerintah
penyelenggara event,
OPD Pemerintah Kota
Surabaya
penyelenggara event,
Studio Radio di wilayah
administratif Kota
Surabaya, Studio
Televisi yang memiliki
jangkauan bisa diakses
masyarakat surabaya
2,614,153,395 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Dokumen
Analisa Data Dan
Informasi Pemerintah
Daerah yang disusun
5 dokumen 2.16.02.2.01.01 Perumusan
Kebijakan Teknis Bidang
Informasi dan Komunikasi
Publik
Jumlah Dokumen
Analisa Data Dan
Informasi Pemerintah
Daerah yang disusun
5 dokumen Wilayah Kota Surabaya 679,649,771 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah penyampaian
informasi ketentuan
peraturan cukai yang
dilakukan
5 kali 2.16.02.2.01.06 Pelayanan
Informasi Publik
Jumlah penyampaian
informasi ketentuan
peraturan cukai yang
dilakukan
5 kali Kota Surabaya 23,296,619 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
50 2.16.3 PROGRAM
PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA
2.16.03.2.01 Pengelolaan
Nama Domain yang telah
Ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domain di
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pembangunan
Sarana Prasarana TIK
136 lokasi 2.16.03.2.01.03
Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah
Daerah
Jumlah Pembangunan
Sarana Prasarana TIK
136 lokasi Kota Surabaya 22,063,731,671 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Pemeliharaan
dan Pengembangan
Sarana Prasarana TIK
4 Jenis Jumlah Pemeliharaan
dan Pengembangan
Sarana Prasarana TIK
4 Jenis Kota Surabaya Dinas Komunikasi dan
Informatika
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase
industri/perusahaan yang dibina dan diawasi
perizinan dan pelaporannya 75,00%; Rata-rata
pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran
komunikasi informasi yang disediakan oleh
Pemerintah Kota Surabaya 32.414 Kunjungan;
Persentase layanan publik administratif yang
berbasis TIK 58,37%; Persentase lembaga
pendidikan SD/MI yang tertib administrasi 83,18%;
Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung
pelayanan publik 100,00%;
Halaman 31 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-
government Di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pemanfaatan teknologi
Informasi yang
dilaksanakan
72 lokasi 2.16.03.2.02.01
Penatalaksanaan dan
Pengawasan e-government
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pemanfaatan
teknologi Informasi
yang dilaksanakan
72 lokasi Kota Surabaya 738,847,765 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Pusat Data
yang dikelola
2 Lokasi 2.16.03.2.02.03 Pengelolaan
Pusat Data Pemerintahan
Daerah
Jumlah Pusat Data
yang dikelola
2 Lokasi Dinas Komunikasi dan
Informatika
3,071,689,361 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Aplikasi
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Manejemen yang
Dibangun
15 aplikasi 2.16.03.2.02.07 Pengembangan
Aplikasi dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Jumlah Aplikasi
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Manejemen yang
Dibangun
15 aplikasi Kota Surabaya 6,075,121,327 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Sistem
Informasi Pelayanan
Publik dan Sistem
Informasi Manajemen
yang dipelihara dan
dikembangkan
165 Aplikasi Jumlah Sistem
Informasi Pelayanan
Publik dan Sistem
Informasi Manajemen
yang dipelihara dan
dikembangkan
165 Aplikasi Kota Surabaya Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah layanan sistem
informasi
pemerintahan dan
publik yang disediakan
399 lokasi 2.16.03.2.02.10 Pengembangan
dan Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah layanan sistem
informasi
pemerintahan dan
publik yang
disediakan
399 lokasi Kota Surabaya 29,809,364,433 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Jumlah kegiatan
fasilitasi penerimaan
peserta didik baru yang
dilaksanakan
2 kali 2.16.03.2.02.07 Pengembangan
Aplikasi dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Jumlah kegiatan
fasilitasi penerimaan
peserta didik baru
yang dilaksanakan
2 kali Dinas Pendidikan dan
lembaga SD Negeri dan
SMP Negeri pelaksana
PPDB
3,948,378,016 Dinas Pendidikan
jumlah lembaga
pendidikan yang
mengikuti kegiatan
fasilitasi pengelolaan
manajemen sekolah
2567 lembaga jumlah lembaga
pendidikan yang
mengikuti kegiatan
fasilitasi pengelolaan
manajemen sekolah
2567 lembaga Kantor Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
Dinas Pendidikan
51 2.17.2 PROGRAM
PELAYANAN IZIN USAHA
SIMPAN PINJAM
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin
Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kelompok yang
mendapatkan fasilitasi
pembentukan dan
peningkatan kualitas
koperasi
50 kelompok 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi
Pemenuhan Izin Usaha Simpan
Pinjam dan Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kelompok
yang mendapatkan
fasilitasi
pembentukan dan
peningkatan kualitas
koperasi
50 kelompok Kantor Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
664,631,090 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Persentase layanan publik administratif yang
berbasis TIK 58,37%; Persentase lembaga
pendidikan SD/MI yang tertib administrasi 83,18%;
Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung
pelayanan publik 100,00%;
Persentase koperasi berklasifikasi AAB 72,95%;
Halaman 32 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
52 2.17.3 PROGRAM
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01 Pemeriksaan
dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah koperasi yang
mendapatkan
pengawasan
629 koperasi 2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan
Kepatuhan Koperasi terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah koperasi yang
mendapatkan
pengawasan
629 koperasi Lokasi koperasi yang
dimonitoring
1,118,514,927 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Jumlah koperasi yang
dinilai kinerjanya
35 koperasi 2.17.03.2.01.01 Pengawasan
Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan,
serta Akuntabilitas Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah koperasi yang
dinilai kinerjanya
35 koperasi Lokasi koperasi yang
akan diperingkat dan
Kantor Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
277,002,508 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
53 2.17.5 PROGRAM
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01 Pendidikan dan
Latihan Perkoperasian bagi
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas
koperasi dan UKM
178 orang 2.17.05.2.01.01 Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta Kapasitas
dan Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas
koperasi dan UKM
178 orang Kota Surabaya 459,181,000 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
54 2.17.6 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01 Pemberdayaan
dan Perlindungan Koperasi
yang Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah koperasi yang
difasilitasi untuk
meningkatkan dan
mengembangkan
usaha bisnis
175 koperasi 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan
Peningkatan Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah koperasi yang
difasilitasi untuk
meningkatkan dan
mengembangkan
usaha bisnis
175 koperasi Kantor Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
611,749,583 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
55 2.17.7 PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL,
DAN USAHA MIKRO
(UMKM)
2.17.07.2.01 Pemberdayaan
Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan
dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Jumlah pelaku usaha
skala mikro yang
mendapatkan fasilitasi
kemitraan
175 orang 2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan
melalui Kemitraan Usaha Mikro
Jumlah pelaku usaha
skala mikro yang
mendapatkan fasilitasi
kemitraan
175 orang Kantor Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
510,880,641 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Jumlah sentra usaha
yang difasilitasi
60 sentra usaha 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah sentra usaha
yang difasilitasi
60 sentra
usaha
di lokasi sentra sentra
usaha yang dikelola oleh
DInas Koperasi dan
Usaha Mikro
6,553,469,335 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Jumlah sentra usaha
yang pelaku usahanya
mendapatkan
pembinaan
49 sentra usaha Jumlah sentra usaha
yang pelaku usahanya
mendapatkan
pembinaan
49 sentra
usaha
Sentra usaha yang
dikelola oleh Dinas
Koperasi dan Usaha
Mikro
Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat
volume usahanya 80,00%;
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase pelaku
usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan
permodalan 8,50%; Persentase sentra usaha
makanan dan minuman yang beroperasi secara
optimal 63,00%;
Persentase koperasi berklasifikasi AAB 72,95%;
Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat
volume usahanya 80,00%;
Halaman 33 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Asemrowo 126,157,353 Kec. Asemrowo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Benowo 166,776,546 Kec. Benowo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Bubutan 60,859,564 Kec. Bubutan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Bulak 116,380,000 Kec. Bulak
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Dukuh Pakis 131,238,529 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Gayungan 129,580,000 Kec. Gayungan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Genteng 74,179,362 Kec. Genteng
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Gubeng 135,446,603 Kec. Gubeng
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Gunung
Anyar
169,624,757 Kec. Gunung Anyar
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Jambangan 62,420,000 Kec. Jambangan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase pelaku
usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan
permodalan 8,50%; Persentase sentra usaha
makanan dan minuman yang beroperasi secara
optimal 63,00%;
Halaman 34 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan
Karangpilang
129,580,000 Kec. Karangpilang
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Kenjeran 165,743,459 Kec. Kenjeran
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Krembangan 161,362,453 Kec. Krembangan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Lakarsantri 169,352,551 Kec. Lakarsantri
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Mulyorejo 129,258,339 Kec. Mulyorejo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Pabean
Cantian
129,505,242 Kec. Pabean Cantian
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Pakal 121,938,723 Kec. Pakal
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Rungkut 166,403,575 Kec. Rungkut
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Sambikerep 136,869,431 Kec. Sambikerep
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Sawahan 138,720,741 Kec. Sawahan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase pelaku
usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan
permodalan 8,50%; Persentase sentra usaha
makanan dan minuman yang beroperasi secara
optimal 63,00%;
Halaman 35 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Semampir 131,427,692 Kec. Semampir
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Simokerto 73,746,367 Kec. Simokerto
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Sukolilo 135,536,000 Kec. Sukolilo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan
Sukomanunggal
126,966,016 Kec. Sukomanunggal
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Tambaksari 138,705,000 Kec. Tambaksari
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Tandes 133,422,857 Kec. Tandes
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Tegalsari 59,187,692 Kec. Tegalsari
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Tenggilis
Mejoyo
159,992,926 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 kali Kecamatan Wiyung 131,972,759 Kec. Wiyung
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Wonocolo 135,742,038 Kec. Wonocolo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase pelaku
usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan
permodalan 8,50%; Persentase sentra usaha
makanan dan minuman yang beroperasi secara
optimal 63,00%;
Halaman 36 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali 2.17.07.2.01.01 Pendataan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Perekonomian
48 Kali Kecamatan Wonokromo 134,633,729 Kec. Wonokromo
56 2.17.8 PROGRAM
PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01
Pengembangan Usaha
Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
menjadi Usaha Kecil
Jumlah pelaku usaha
mikro yang
mendapatkan
pembinaan
858 orang 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha
Mikro Menjadi Usaha Kecil
dalam Pengembangan Produksi
dan Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan
Teknologi
Jumlah pelaku usaha
mikro yang
mendapatkan
pembinaan
858 orang Kantor Dinas Koperasi 1,018,081,251 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
57 2.18.2 PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01 Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitasi
penanaman modal
yang dilaksanakan
4 dokumen 2.18.02.2.01.01 Penetapan
Kebijakan Daerah mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah fasilitasi
penanaman modal
yang dilaksanakan
4 dokumen 326,462,000 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02 Pembuatan
Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
pengembangan
potensi penanaman
modal
4 dokumen 2.18.02.2.02.02 Penyediaan
Peta Potensi dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
pengembangan
potensi penanaman
modal
4 dokumen Kota Surabaya 633,123,488 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
58 2.18.3 PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL
2.18.03.2.01
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah promosi
investasi yang
dilaksanakan
3 kali 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah promosi
investasi yang
dilaksanakan
3 kali Wilayah Jawa serta luar
Jawa
595,103,404 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
59 2.18.4 PROGRAM
PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
2.18.04.2.01 Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah pendataan dan
pengawasan
kepemilikan atau
penggunaan mesin
pelinting rokok dan
pemberian sertifikat /
kode registrasi mesin
pelinting rokok yang
dilaksanakan
2 kali 2.18.04.2.01.02 Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal
Jumlah pendataan
dan pengawasan
kepemilikan atau
penggunaan mesin
pelinting rokok dan
pemberian sertifikat /
kode registrasi mesin
pelinting rokok yang
dilaksanakan
2 kali Kota Surabaya 16,385,765 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Jumlah berkas
pelayanan perizinan
dan non perizinan
terpadu yang
dihasilkan
60000 berkas 2.18.04.2.01.01 Penyediaan
Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Nonperizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Jumlah berkas
pelayanan perizinan
dan non perizinan
terpadu yang
dihasilkan
60000 berkas Kantor pelayanan
perizinan terpadu
4,719,393,075 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
60 2.18.5 PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01 Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah perusahaan
penanam modal yang
dimonitor dan
dievaluasi
3500 perusahaan 2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah perusahaan
penanam modal yang
dimonitor dan
dievaluasi
3500
perusahaan
Kota Surabaya 751,912,108 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi
24,00%;
Persentase industri/perusahaan yang dibina dan
diawasi perizinan dan pelaporannya 75,00%;
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup penanaman modal
80,00%;
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase pelaku
usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan
permodalan 8,50%; Persentase sentra usaha
makanan dan minuman yang beroperasi secara
optimal 63,00%;
Persentase pelaku usaha mikro yang produknya
layak diujimutukan 40,00%;
Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi
24,00%;
Persentase industri/perusahaan yang dibina dan
diawasi perizinan dan pelaporannya 75,00%;
Persentase perusahaan penanaman modal yang
menyusun dan membuat LKPM 42,00%;
Halaman 37 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pelaku usaha
yang ijin usahanya
diawasi
11000 pelaku
usaha
2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah pelaku usaha
yang ijin usahanya
diawasi
11000 pelaku
usaha
Kota Surabaya 1,055,545,601 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
61 2.18.6 PROGRAM
PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01 Pengelolaan
Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah data investasi
yang dikelola
45151 data 2.18.06.2.01.01 Pengolahan,
Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah data investasi
yang dikelola
45151 data Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota
Surabaya
498,621,669 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Jumlah pemanfaatan
ruang dan infrastruktur
kota yang didata dan
dipetakan
12250 Persil 2.18.06.2.01.01 Pengolahan,
Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah pemanfaatan
ruang dan
infrastruktur kota
yang didata dan
dipetakan
12250 Persil Kota Surabaya 6,743,778,732 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
62 2.19.2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN
2.19.02.2.01 Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan terhadap
Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta
Pemuda yang
mendapatkan
pembinaan untuk
menjadi Kader Anti
Kenakalan Remaja
4820 peserta 2.19.02.2.01.03 Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta
Pemuda yang
mendapatkan
pembinaan untuk
menjadi Kader Anti
Kenakalan Remaja
4820 peserta Gedung Fasilitas Umum
/ Publik dan Gedung
Milik Pemerintah
1,505,733,576 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah Pemuda yang
mendapatkan
Pengembangan
Keterampilan dan
Kewirausahaan
1050 orang 2.19.02.2.01.02 Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Wira
Usaha Pemula
Jumlah Pemuda yang
mendapatkan
Pengembangan
Keterampilan dan
Kewirausahaan
1050 orang Gedung Fasilitas
Umum/Publik
1,318,116,913 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Jiwa
Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda
yang diselenggarakan
29 kali 2.19.02.2.01.08 Peningkatan
Kepemimpinan, Kepeloporan
dan Kesukarelawanan Pemuda
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Jiwa
Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda
yang diselenggarakan
29 kali Gedung Instansi
Pemerintah dan Gedung
Fasilitas Umum / Publik
2,244,544,601 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah dokumen
perencanaan
prasarana olahraga
yang disusun
58 dokumen 2.19.02.2.01.06 Perencanaan,
Pengadaan, Pemanfaatan,
Pemeliharaan, dan Pengawasan
Prasarana dan Sarana
Kepemudaan Kab/Kota
Jumlah dokumen
perencanaan
prasarana olahraga
yang disusun
58 dokumen Kota Surabaya 2,805,195,641 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Penunjang
Peningkatan Prestasi
Siswa dan Masyarakat
3 kali 2.19.02.2.01.07 Pemberian
Penghargaan Pemuda dan
Organisasi Pemuda yang
Berjasa dan/atau Berprestasi
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Penunjang
Peningkatan Prestasi
Siswa dan Masyarakat
3 kali Gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
27,607,797,623 Dinas Pendidikan
Persentase industri/perusahaan yang dibina dan
diawasi perizinan dan pelaporannya 75,00%;
Persentase perusahaan penanaman modal yang
menyusun dan membuat LKPM 42,00%;
Indeks Pelayanan Tata Ruang 95,00%; Persentase
perusahaan penanaman modal yang menyusun
dan membuat LKPM 42,00%;
Cakupan/sebaran fasilitas olahraga 154 kelurahan;
Persentase pemuda yang aktif memberikan
penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja
35,00%; Persentase pemuda yang membuka
wirausaha mandiri 30,00%; Persentase sasaran
penerima beasiswa pendidikan dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 46,12%;
Halaman 38 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
63 2.19.3 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.01 Pembinaan
dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada
Jenjang Pendidikan yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Prasarana
Olahraga yang
dibangun dan
ditingkatkan
90 unit 2.19.03.2.01.03 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota
Jumlah Prasarana
Olahraga yang
dibangun dan
ditingkatkan
90 unit Kota Surabaya 29,850,329,883 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
2.19.03.2.03 Pembinaan
dan Pengembangan
Olahraga Prestasi Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Olahraga
Prestasi yang
difasilitasi
41 kali 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan
Pengembangan Atlet
Berprestasi Kabupaten / Kota
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Olahraga
Prestasi yang
difasilitasi
41 kali Kota Surabaya 24,127,739,967 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas
SDM Olahraga Prestasi
yang diselenggarakan
10 kali Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas
SDM Olahraga
Prestasi yang
diselenggarakan
10 kali Kota Surabaya Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah kegiatan
Pengembangan Minat,
Bakat, Dan Kreativitas
Siswa PLS yang
dilaksanakan
12 kali 2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan
Pengembangan Atlet
Berprestasi Kabupaten / Kota
Jumlah kegiatan
Pengembangan
Minat, Bakat, Dan
Kreativitas Siswa PLS
yang dilaksanakan
12 kali Seluruh lembaga
sekolah di Kota
Surabaya
4,930,596,843 Dinas Pendidikan
Jumlah kegiatan
Penunjang
Peningkatan Prestasi
Pendidikan Luar
Sekolah yang
dilaksanakan
18 kali Jumlah kegiatan
Penunjang
Peningkatan Prestasi
Pendidikan Luar
Sekolah yang
dilaksanakan
18 kali Kota Surabaya dan Luar
Kota Surabaya
Dinas Pendidikan
2.19.03.2.05 Pembinaan
dan Pengembangan
Olahraga Rekreasi
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas
SDM Olahraga Anak
26 kali 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan
Olahraga Tradisional dalam
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas
SDM Olahraga Anak
26 kali Kota Surabaya 1,506,297,475 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah Prasarana
Olahraga yang
Diperbaiki
133 unit 2.19.03.2.05.03 Penyediaan,
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Olahraga Rekreasi
Jumlah Prasarana
Olahraga yang
Diperbaiki
133 unit Kota Surabaya 24,350,580,808 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah Sarana dan
Prasarana Olahraga
yang difasilitasi
11 unit Jumlah Sarana dan
Prasarana Olahraga
yang difasilitasi
11 unit Kota Surabaya Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah Sarana
Olahraga yang
Disediakan
6 jenis Jumlah Sarana
Olahraga yang
Disediakan
6 jenis Kota Surabaya Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Jumlah kegiatan
pengembangan dan
peningkatan kualitas
SDM olahraga rekreasi
dan tradisional
25 kali 2.19.03.2.05.01
Penyelenggaraan,
Pengembangan dan Pemasalan
Festival dan Olahraga Rekreasi
Jumlah kegiatan
pengembangan dan
peningkatan kualitas
SDM olahraga
rekreasi dan
tradisional
25 kali Kota Surabaya 4,325,713,415 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional,
nasional dan/atau internasional 1.690 medali;
Cakupan/sebaran fasilitas olahraga 154 kelurahan;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
SD pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 2,00%;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
SMP pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 4,50%;
Halaman 39 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas
SDM Olahraga Rekreasi
yang diselenggarakan
29 kali Jumlah Kegiatan
Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas
SDM Olahraga
Rekreasi yang
diselenggarakan
29 kali Kota Surabaya Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
64 2.20.2 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen data
statistik daerah yang
disusun
1 dokumen 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik
Sektoral
Jumlah dokumen data
statistik daerah yang
disusun
1 dokumen Surabaya 291,944,327 Dinas Komunikasi dan
Informatika
65 2.21.2 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Serangan
terhadap Sistem
Keamanan Informasi
yang ditangani
100 persen 2.21.02.2.01.04 Penyediaan
Layanan Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Serangan
terhadap Sistem
Keamanan Informasi
yang ditangani
100 persen Kota Surabaya 3,744,349,041 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2.21.02.2.02 Penetapan
Pola Hubungan Komunikasi
Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan
Prasarana Sistem
Persandian Perkotaan
yang dikelola
1389 unit 2.21.02.2.02.01
Operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan
Prasarana Sistem
Persandian Perkotaan
yang dikelola
1389 unit Kota Surabaya 2,324,860,467 Dinas Komunikasi dan
Informatika
66 2.22.2 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01 Pengelolaan
Kebudayaan yang
Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah
penyelenggaraan
event budaya daerah
440 kali 2.22.02.2.01.01 Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Kebudayaan
Jumlah
penyelenggaraan
event budaya daerah
440 kali Balai Budaya Surabaya,
Balai Pemuda Surabaya,
Ruang publik (taman,
Jalan Tunjungan, dan
Balai Pemuda)
5,633,112,301 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
2.22.02.2.02 Pelestarian
Kesenian Tradisional yang
Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah pelaksaan
festival budaya lokal
3 kali 2.22.02.2.02.01 Pelindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Jumlah pelaksaan
festival budaya lokal
3 kali Kota Surabaya 396,081,138 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
67 2.22.3 PROGRAM
PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL
2.22.03.2.01 Pembinaan
Kesenian yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelatihan dan
pertunjukan seni
budaya di destinasi
wisata yg difasilitasi
770 kali 2.22.03.2.01.01 Peningkatan
Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Kesenian
Tradisional
Jumlah Pelatihan dan
pertunjukan seni
budaya di destinasi
wisata yg difasilitasi
770 kali Balai Pemuda Surabaya,
Jl. Gubernur Suryo
No.15 Surabaya
921,088,299 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah ruang publik
dan usaha pariwisata
yang dimonitoring
14 lokasi Jumlah ruang publik
dan usaha pariwisata
yang dimonitoring
14 lokasi Taman - taman milik
Pemerintah Kota
Surabaya dan tempat -
tempat usaha
pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional,
nasional dan/atau internasional 1.690 medali;
Cakupan/sebaran fasilitas olahraga 154 kelurahan;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
SD pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 2,00%;
Persentase prestasi non akademik peserta didik
SMP pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional 4,50%;
Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi
100,00%;
Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung
pelayanan publik 100,00%;
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak
tampil 59,00%;
Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang
menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi
100,00%;
Halaman 40 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
68 2.22.4 PROGRAM
PEMBINAAN SEJARAH
2.22.04.2.01 Pembinaan
Sejarah Lokal dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pelaksanaan
event peningkatan nilai-
nilai sejarah
9 kali 2.22.04.2.01.03 Peningkatan
Akses Masyarakat terhadap
Data dan Informasi Sejarah
Jumlah pelaksanaan
event peningkatan
nilai-nilai sejarah
9 kali Jl. Tunjungan, Tempat
Tempat Yang
Berhubungan dengan
Histori Kepahlawanan
Arek Arek Surabaya,
Obyek Obyek
Bersejarah di Kota
Surabaya
675,508,125 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
69 2.22.5 PROGRAM
PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA
2.22.05.2.02 Pengelolaan
Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota
Jumlah cagar budaya
yang dimonitoring dan
dievaluasi sesuai
dengan kaidah
pelestarian
250 lokasi 2.22.05.2.02.01 Pelindungan
Cagar Budaya
Jumlah cagar budaya
yang dimonitoring dan
dievaluasi sesuai
dengan kaidah
pelestarian
250 lokasi Kota Surabaya 1,088,252,112 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
70 2.22.6 PROGRAM
PENGELOLAAN
PERMUSEUMAN
2.22.06.2.01 Pengelolaan
Museum Kabupaten/Kota
Jumlah museum yang
dipelihara
6 lokasi 2.22.06.2.01.01 Pelindungan,
Pengembangan, dan
Pemanfaatan Koleksi secara
Terpadu
Jumlah museum yang
dipelihara
6 lokasi museum yang dikelola
Pemkot Surabaya
700,000,000 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
71 2.23.2 PROGRAM
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01 Pengelolaan
Perpustakaan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah layanan baca
yang dilakukan
pembinaan
470 lembaga 2.23.02.2.01.05 Pembinaan
Perpustakaan Khusus Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah layanan baca
yang dilakukan
pembinaan
470 lembaga Kantor Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan, Gedung di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya,
Perpustakaan Binaan,
Yayasan, Perpustakaan
Non Pemerintah dan
Balai Pemuda
205,248,078 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Jumlah layanan baca
yang dilakukan
pembinaan
30 lembaga 2.23.02.2.01.04 Pembinaan
Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan Dasar di Seluruh
Wilayah Kabupaten/Kota sesuai
dengan Standar Nasional
Perpustakaan
Jumlah layanan baca
yang dilakukan
pembinaan
30 lembaga Kantor Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan, Gedung di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya,
Perpustakaan Binaan,
Yayasan, Perpustakaan
Non Pemerintah dan
Balai Pemuda
267,452,699 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Jumlah sarana layanan
baca yang disediakan
dan dirawat
22460 buku 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan
dan Pengembangan Bahan
Pustaka
Jumlah sarana
layanan baca yang
disediakan dan
dirawat
22460 buku Perpustakaan Umum
Kota Surabaya (Rungkut
dan Balai Pemuda) serta
Taman Bacaan
Masyarakat (TBM)
4,569,367,960 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Persentase cagar budaya yang terpelihara 91,69%;
Persentase cagar budaya yang terpelihara 91,69%;
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
76,92%;
Persentase penambahan koleksi buku 100,00%;
Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas
pengelola layanan baca 10,00%; Persentase
perpustakaan yang berhasil dibina 51,60%;
Persentase pertumbuhan event literasi yang
diselenggarakan 10,00%;
Halaman 41 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah layanan baca
yang dikelola
1494 lokasi 2.23.02.2.01.02 Pengembangan
Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah layanan baca
yang dikelola
1494 lokasi Perpustakaan Umum
Kota Surabaya (Rungkut
dan Balai Pemuda),
Sekolah, Taman di Kota
Surabaya, Balai RW,
Kelurahan dan
Kecamatan, Yayasan,
Panti Asuhan, TK
21,616,220,472 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Jumlah layanan baca
yang dilakukan
pembinaan
500 lembaga 2.23.02.2.01.06 Peningkatan
Kapasitas Tenaga Perpustakaan
dan Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah layanan baca
yang dilakukan
pembinaan
500 lembaga Kantor Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan, Gedung di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya,
Perpustakaan Binaan,
Yayasan, Perpustakaan
Non Pemerintah dan
Balai Pemuda
365,550,865 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
2.23.02.2.02 Pembudayaan
Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
pengembangan minat
dan budaya baca
239 kali 2.23.02.2.02.01 Sosialisasi
Budaya Baca dan Literasi pada
Satuan Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Khusus serta
Masyarakat
Jumlah kegiatan
pengembangan minat
dan budaya baca
239 kali Gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya, Taman Flora,
Balai Pemuda, dan
Lokasi pameran oleh
Pemerintah Kota di
wilayah Kota Surabaya
641,405,527 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
72 2.24.2 PROGRAM
PENGELOLAAN ARSIP
2.24.02.2.01 Pengelolaan
Arsip Dinamis Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah sarana
penyimpanan,
pengolahan,
pemeliharaan dan
penyelamatan
kearsipan yang
diadakan
15 item 2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan
dan Penyusutan Arsip Dinamis
Jumlah sarana
penyimpanan,
pengolahan,
pemeliharaan dan
penyelamatan
kearsipan yang
diadakan
15 item Kantor Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan, Depo Arsip
Balas Klumprik dan
Dukuh Kupang
1,102,028,017 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
2.24.02.2.02 Pengelolaan
Arsip Statis Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
pendataan dan
penataan sistem
kearsipan
52 kali 2.24.02.2.02.02 Akuisisi,
Pengolahan, Preservasi, dan
Akses Arsip Statis
Jumlah kegiatan
pendataan dan
penataan sistem
kearsipan
52 kali Perangkat Daerah 2,118,029,152 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
2.24.02.2.03 Pengelolaan
Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah PD/unit kerja
dan sekolah yang
mendapatkan
pembinaan sistem
kearsipan
130 lembaga 2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan
Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah PD/unit kerja
dan sekolah yang
mendapatkan
pembinaan sistem
kearsipan
130 lembaga Perangkat Daerah 459,891,077 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Jumlah pelaksanaan
layanan informasi
kearsipan
40 kali 2.24.02.2.03.01 Penyediaan
Informasi, Akses dan Layanan
Kearsipan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota melalui JIKN
Jumlah pelaksanaan
layanan informasi
kearsipan
40 kali Kelurahan, Kecamatan,
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, Taman dan
Gedung Kota Surabaya
284,476,528 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Persentase penambahan koleksi buku 100,00%;
Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas
pengelola layanan baca 10,00%; Persentase
perpustakaan yang berhasil dibina 51,60%;
Persentase pertumbuhan event literasi yang
diselenggarakan 10,00%;
Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan 81,50;
Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi
100,00%; Persentase jumlah arsip yang diakuisisi
100,00%; Persentase perangkat daerah, unit kerja,
BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina
sistem tata kearsipan sesuai ketentuan 100,00%;
Halaman 42 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
73 2.7.3 PROGRAM PELATIHAN
KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan
Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi
Jumlah pencari kerja
yang difasilitasi
magang
120 orang 2.07.03.2.01.02 Koordinasi
Lintas Lembaga dan Kerja Sama
dengan Sektor Swasta untuk
Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
Jumlah pencari kerja
yang difasilitasi
magang
120 orang Perusahaan di wilayah
Kota Surabaya
561,207,050 Dinas Tenaga Kerja
Jumlah pencari kerja
yang mengikuti
pembinaan, pelatihan,
dan sertifikasi
keterampilan kerja
976 orang 2.07.03.2.01.01 Proses
Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
Jumlah pencari kerja
yang mengikuti
pembinaan, pelatihan,
dan sertifikasi
keterampilan kerja
976 orang Lembaga Pelatihan
Kerja
6,692,315,370 Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.05 Pengukuran
Produktivitas Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah angkatan kerja
yang mengikuti
sertifikasi profesi
604 orang 2.07.03.2.05.01 Pengukuran
Kompetensi dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Jumlah angkatan kerja
yang mengikuti
sertifikasi profesi
604 orang Tempat Uji Kompetensi
yang ditunjuk oleh
Lembaga Sertifikasi
Profesi
3,748,788,625 Dinas Tenaga Kerja
Jumlah dokumen
pengukuran tingkat
produktivitas skala
kota yang disusun
1 dokumen Jumlah dokumen
pengukuran tingkat
produktivitas skala
kota yang disusun
1 dokumen Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
Dinas Tenaga Kerja
74 2.7.4 PROGRAM
PENEMPATAN TENAGA
KERJA
2.07.04.2.01 Pelayanan
Antarkerja di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah pencari kerja
yang mengikuti bimtek
pengembangan
softskill kerja
1050 orang 2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan bagi Pencari
Kerja
Jumlah pencari kerja
yang mengikuti
bimtek
pengembangan
softskill kerja
1050 orang Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
1,182,708,860 Dinas Tenaga Kerja
Jumlah siswa SMK yang
mendapatkan
pendampingan
pemilihan bidang kerja
1000 orang Jumlah siswa SMK
yang mendapatkan
pendampingan
pemilihan bidang
kerja
1000 orang Sekolah Menengah
Kejuruan di Kota
Surabaya
Dinas Tenaga Kerja
Jumlah pelaku usaha
yang mendapatkan
fasilitasi perluasan
kesempatan kerja
200 orang 2.07.04.2.01.05 Perluasan
Kesempatan Kerja
Jumlah pelaku usaha
yang mendapatkan
fasilitasi perluasan
kesempatan kerja
200 orang Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
518,240,241 Dinas Tenaga Kerja
Jumlah masyarakat pra
purna kerja yang
mengikuti bimtek
persiapan usaha
50 orang 2.07.04.2.01.05 Perluasan
Kesempatan Kerja
Jumlah masyarakat
pra purna kerja yang
mengikuti bimtek
persiapan usaha
50 orang Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
488,310,432 Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.02 Penerbitan Izin
Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga
Penempatan Tenaga
Kerja yang mengikuti
bimtek
80 lembaga 2.07.04.2.02.02 Pengawasan
dan Pengendalian LPTKS
Jumlah Lembaga
Penempatan Tenaga
Kerja yang mengikuti
bimtek
80 lembaga Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
76,911,439 Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.03 Pengelolaan
Informasi Pasar Kerja
Jumlah even job fair
yang diselenggarakan
7 kali 2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa
Kerja
Jumlah even job fair
yang diselenggarakan
7 kali Gedung yang dikelola
oleh Pemerintah Kota
Surabaya
522,673,720 Dinas Tenaga Kerja
Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi
77,00%; Persentase peserta pelatihan berbasis
kompetensi yang lulus pelatihan 90,00%;
Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang
dapat diinformasikan 5,20%;
Halaman 43 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
2.07.04.2.04 Pelindungan
PMI (Pra dan Purna
Penempatan) di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta
sosialisasi bidang dan
standar kerja di luar
negeri
250 orang 2.07.04.2.04.01 Peningkatan
Pelindungan dan Kompetensi
Calon Pekerja Migran Indonesia
(PMI)/Pekerja Migran Indonesia
(PMI)
Jumlah peserta
sosialisasi bidang dan
standar kerja di luar
negeri
250 orang Kecamatan 422,956,580 Dinas Tenaga Kerja
75 2.7.5 PROGRAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.07.05.2.01 Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang hanya
Beroperasi dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah berkas
perizinan dan non
perizinan
ketenagakerjaan yang
diproses
500 berkas 2.07.05.2.01.02 Pendaftaran
Perjanjian Kerjasama bagi
Perusahaan
Jumlah berkas
perizinan dan non
perizinan
ketenagakerjaan yang
diproses
500 berkas Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
98,813,026 Dinas Tenaga Kerja
Jumlah berkas
perizinan dan non
perizinan
ketenagakerjaan yang
diproses
500 berkas 2.07.05.2.01.01 Pengesahan
Peraturan Perusahaan bagi
Perusahaan
Jumlah berkas
perizinan dan non
perizinan
ketenagakerjaan yang
diproses
500 berkas Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
98,813,026 Dinas Tenaga Kerja
Jumlah dokumen
perhitungan
Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) Kota
Surabaya yang disusun
1 dokumen 2.07.05.2.01.03
Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta Pengupahan
Jumlah dokumen
perhitungan
Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) Kota
Surabaya yang
disusun
1 dokumen Pasar Soponyono, Pasar
Balongsari, Pasar
Wonokromo dan Kantor
Dinas Tenaga Kerja Kota
Surabaya
1,668,210,383 Dinas Tenaga Kerja
Jumlah perusahaan
yang mendapat
pembinaan syarat kerja
300 lembaga Jumlah perusahaan
yang mendapat
pembinaan syarat
kerja
300 lembaga Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.2.02 Pencegahan
dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah peserta bimtek
harmonisasi hubungan
industrial
300 orang 2.07.05.2.02.01 Pencegahan
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah peserta
bimtek harmonisasi
hubungan industrial
300 orang Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
809,951,970 Dinas Tenaga Kerja
Jumlah perselisihan
hubungan industrial
yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama (PB)
110 kasus 2.07.05.2.02.02 Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah perselisihan
hubungan industrial
yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama (PB)
110 kasus Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya
448,798,511 Dinas Tenaga Kerja
76 2.8.2 PROGRAM PENGARUS
UTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2.08.02.2.01 Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga yang
mengikuti Penguatan
dan Pengembangan
Jaringan
Pengarusutamaan
Gender
289 lembaga 2.08.02.2.01.03 Advokasi
Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG
Jumlah lembaga yang
mengikuti Penguatan
dan Pengembangan
Jaringan
Pengarusutamaan
Gender
289 lembaga DP5A, Gedung Siola,
Surabaya
955,644,809 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan
80,00%; Persentase perusahaan yang memiliki
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
7,77%;
Persentase kelurahan yang responsif gender
41,56%; Persentase Perangkat Daerah Pemerintah
Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif
gender dalam pelaksanaan kegiatan 100,00%;
Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang
dapat diinformasikan 5,20%;
Halaman 44 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
2.08.02.2.02 Pemberdayaan
Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi
pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitasi
pembinaan organisasi
perempuan
29 kali 2.08.02.2.02.01 Sosialisasi
Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Jumlah fasilitasi
pembinaan organisasi
perempuan
29 kali Surabaya 1,037,561,143 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
77 2.8.3 PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
2.08.03.2.03 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang
mengikuti Capacity
Building
926 orang 2.08.03.2.03.04 Penguatan
Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang
mengikuti Capacity
Building
926 orang Gedung Siola 158,697,196 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
78 2.8.5 PROGRAM
PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01 Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan
Anak Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen yang
disusun
2 dokumen 2.08.05.2.01.01 Penyediaan
Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen yang
disusun
2 dokumen Surabaya 354,042,347 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
79 2.8.6 PROGRAM
PEMENUHAN HAK ANAK
(PHA)
2.08.06.2.02 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga yang
difasilitasi dalam
pencapaian indikator
kota layak anak
431 lembaga 2.08.06.2.02.03 Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak Anak
bagi Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga yang
difasilitasi dalam
pencapaian indikator
kota layak anak
431 lembaga Kota Surabaya 835,604,853 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah kampung
Kampunge Arek
Suroboyo yang dibina
dan dikembangkan
154 kampung 2.08.06.2.02.01 Penyediaan
Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah kampung
Kampunge Arek
Suroboyo yang dibina
dan dikembangkan
154 kampung 154 Kelurahan yang ada
di kota surabaya
582,367,914 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak80 2.8.7 PROGRAM
PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK
2.08.07.2.02 Penyediaan
Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Pendidikan
Sekolah Menengah
inklusi dan Sekolah
Terbuka yang
diselenggarakan dan
dibina selama 12 bulan
37 Lembaga 2.08.07.2.02.03 Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Pendidikan
Sekolah Menengah
inklusi dan Sekolah
Terbuka yang
diselenggarakan dan
dibina selama 12
bulan
37 Lembaga Seluruh Lembaga
Sekolah dan Kantor
Dinas Pendidikan Kota
Surabaya
7,898,767,668 Dinas Pendidikan
Jumlah shelter yang
diselenggarakan
operasionalnya selama
12 bulan
2 lembaga 2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah shelter yang
diselenggarakan
operasionalnya
selama 12 bulan
2 lembaga Shelter Laki-Laki : Jl.
Gayung Kebonsari
VIII/58 Shelter
perempuan :Jl.
Gayungsari Barat XII GA-
GB 15
1,306,151,534 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase kelurahan yang responsif gender
41,56%; Persentase Perangkat Daerah Pemerintah
Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif
gender dalam pelaksanaan kegiatan 100,00%;
Persentase permasalahan perempuan dan anak
yang ditangani 100,00%;
Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Surabaya yang telah menerapkan responsif gender
dalam pelaksanaan kegiatan 100,00%;
Persentase kelurahan ramah anak 100,00%;
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SMP/MTS 100,00%; Persentase
efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan
perempuan dan anak (PPTP2A) 74,98%;
Persentase permasalahan perempuan dan anak
yang ditangani 100,00%;
Halaman 45 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah orang yang
mendapatkan layanan
perlindungan
perempuan dan anak
100 Orang 2.08.07.2.02.03 Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang
mendapatkan layanan
perlindungan
perempuan dan anak
100 Orang 507,815,000 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Pendampingan
dan Pembinaan
Penanganan
Permasalahan
Perempuan Dan Anak
200 kasus 2.08.07.2.02.01 Penyediaan
Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah
Pendampingan dan
Pembinaan
Penanganan
Permasalahan
Perempuan Dan Anak
200 kasus Kota Surabaya 1,125,788,642 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
81 2.9.2 PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.02.2.01 Penyediaan
Infrastruktur dan Seluruh
Pendukung Kemandirian
Pangan sesuai Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah bahan
pembibitan yang
disediakan
13 jenis 2.09.02.2.01.03 Penyediaan
Infrastruktur Pendukung
Kemandirian Pangan Lainnya
Jumlah bahan
pembibitan yang
disediakan
13 jenis Miniagrowisata, STA
Karah dan Jambangan
2,899,037,495 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
82 2.9.3 PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
2.09.03.2.01 Penyediaan
dan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan Lainnya
sesuai dengan Kebutuhan
Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
Jumlah laporan
pelaksanaan
monitoring
15 laporan 2.09.03.2.01.04 Pemantauan
Stok, Pasokan dan Harga
Pangan
Jumlah laporan
pelaksanaan
monitoring
15 laporan Wilayah Kota Surabaya 704,977,748 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.04 Pelaksanaan
Pencapaian Target
Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan
Gizi
Jumlah Kegiatan
Pelatihan Olahan
Pangan Yang
Dilaksanakan
11 kali 2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
Jumlah Kegiatan
Pelatihan Olahan
Pangan Yang
Dilaksanakan
11 kali Putat Jaya Lebar B/27,
Putat Jaya 2A/19 dan
Cumpat No. 1A
1,278,229,020 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Jumlah pelaksanaan
Pengembangan
Diversifikasi Pangan
28 kali Jumlah pelaksanaan
Pengembangan
Diversifikasi Pangan
28 kali Wilayah Kota Surabaya Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
83 2.9.5 PROGRAM
PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan
Pengawasan Keamanan
Pangan Segar Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah sampel produk
pangan segar yang
diperiksa
2060 sampel 2.09.05.2.01.04 Rekomendasi
Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah sampel produk
pangan segar yang
diperiksa
2060 sampel Wilayah Kota Surabaya 1,027,040,370 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
84 3.25.3 PROGRAM
PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP
3.25.03.2.01 Pengelolaan
Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang
dapat Diusahakan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Jumlah unit sarana dan
prasarana perikanan
tangkap yang
dipelihara dan
diadakan
48 unit 3.25.03.2.01.03 Penjaminan
Ketersediaan Sarana Usaha
Perikanan Tangkap
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
yang dipelihara dan
diadakan
48 unit Kawasan pesisir
Surabaya
3,271,038,271 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah
kebutuhan SMP/MTS 100,00%; Persentase
efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan
perempuan dan anak (PPTP2A) 74,98%;
Persentase permasalahan perempuan dan anak
yang ditangani 100,00%;
Persentase pembudidaya tanaman pangan dan
hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat
guna dalam proses budidaya 80,00%;
Persentase informasi OD yang diperoleh
berdasarkan origin (asal) komoditas pangan
63,60%; Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan 1,00;
Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat
(PPH) 95,00%;
Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan 1,00; Tingkat
keamanan bahan pangan segar yang beredar
89,75%;
Persentase pembudidaya yang memanfaatkan
fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan
kelautan 16,00%;
Halaman 46 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
85 3.25.4 PROGRAM
PENGELOLAAN PERIKANAN
BUDIDAYA
3.25.04.2.02 Pemberdayaan
Pembudi Daya Ikan Kecil
Jumlah pelaksanaan
pelatihan teknologi
tepat guna budidaya
perikanan dan kelautan
30 kali 3.25.04.2.02.04 Pemberian
Pendampingan, Kemudahanan
Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi, Serta
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan
Jumlah pelaksanaan
pelatihan teknologi
tepat guna budidaya
perikanan dan
kelautan
30 kali Kantor Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Kota Surabaya dan
Kecamatan
360,802,700 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.04 Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan
Jumlah unit sarana dan
prasarana perikanan
budidaya yang
dipelihara dan
diadakan
349 unit 3.25.04.2.04.03 Penjaminan
Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perikanan budidaya
yang dipelihara dan
diadakan
349 unit Wilayah Kota Surabaya 1,266,938,510 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
86 3.26.2 PROGRAM
PENINGKATAN DAYA TARIK
DESTINASI PARIWISATA
3.26.02.2.01 Pengelolaan
Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
Jumlah
penyelenggaraan
event di UPTD Tugu
Pahlawan dan Balai
Pemuda
41 kali 3.26.02.2.01.03 Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
Jumlah
penyelenggaraan
event di UPTD Tugu
Pahlawan dan Balai
Pemuda
41 kali Gedung Balai Pemuda,
Museum Sepuluh
Nopember dan Tugu
Pahlawan
1,370,394,363 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah
Penyelenggaraan
event di UPTD THP
Kenjeran dan Wisata
Religi Ampel
93 kali 3.26.02.2.01.03 Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
Jumlah
Penyelenggaraan
event di UPTD THP
Kenjeran dan Wisata
Religi Ampel
93 kali THP Kenjeran dan
Wisata Religi Ampel
1,094,735,164 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
3.26.02.2.03 Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
Jumlah obyek wisata
yang dipelihara dan
disediakan sarana
penunjang
3 lokasi 3.26.02.2.03.04
Pengadaan/Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah obyek wisata
yang dipelihara dan
disediakan sarana
penunjang
3 lokasi Tugu Pahlawan dan
Balai Pemuda
1,919,594,776 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah obyek wisata
yang dipelihara dan
disediakan sarana
penunjang
3 lokasi 3.26.02.2.03.04
Pengadaan/Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah obyek wisata
yang dipelihara dan
disediakan sarana
penunjang
3 lokasi THP Kenjeran, Wisata
Air Kalimas dan Wisata
Religi Ampel
2,008,845,835 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah
Penyelenggaraan Event
Peningkatan Destinasi
Wisata
6 kali 3.26.02.2.03.03 Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/ Kota
Jumlah
Penyelenggaraan
Event Peningkatan
Destinasi Wisata
6 kali Jl. Pahlawan s/d Taman
Bungkul, Kawasan Kota
Lama, sepanjang
Jl.Tunjungan, Jawa
Timur
1,840,659,403 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
3.26.02.2.04 Penetapan
Tanda Daftar Usaha
Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah TDUP Usaha
Jasa dan Sarana
Pariwisata yang
diproses
400 berkas 3.26.02.2.04.02 Penerbitan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Kabupaten/Kota
Jumlah TDUP Usaha
Jasa dan Sarana
Pariwisata yang
diproses
400 berkas Kantor Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata Kota
Surabaya, Tempat-
tempat usaha jasa dan
sarana pariwisata
437,658,668 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan
yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam
proses budidaya 80,00%; Persentase pembudidaya
yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana
perikanan dan kelautan 16,00%;
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup pariwisata 65,00%;
Persentase kunjungan di objek wisata terhadap
kunjungan wisatawan 52,27%; Persentase ODTW
yang berhasil dikembangkan 76,92%;
Halaman 47 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Tanda Daftar
Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum yang
diproses
169 berkas 3.26.02.2.04.02 Penerbitan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Kabupaten/Kota
Jumlah Tanda Daftar
Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum yang
diproses
169 berkas Kantor Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata Kota
Surabaya, Tempat-
tempat usaha rekreasi
dan hiburan umum
416,189,919 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
87 3.26.3 PROGRAM
PEMASARAN PARIWISATA
3.26.03.2.01 Pemasaran
Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik, Destinasi
dan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
pemilihan dan
pengiriman duta
wisata yang
diselenggarakan dan
diikuti
66 kali 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi
Kegiatan Pemasaran Pariwisata
Baik dalam dan Luar Negeri
Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
pemilihan dan
pengiriman duta
wisata yang
diselenggarakan dan
diikuti
66 kali Gedung pertemuan di
Kota Surabaya; regional
dan nasional
1,598,711,571 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah fasilitasi
promosi wisata
246 kali 3.26.03.2.01.01 Penguatan
Promosi melalui Media Cetak,
Elektronik, dan Media Lainnya
Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah fasilitasi
promosi wisata
246 kali Dalam dan luar propinsi
Jawa Timur
2,601,754,884 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
88 3.26.5 PROGRAM
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01 Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Tingkat Dasar
Jumlah kegiatan
Pelatihan Peningkatan
Kapasitas SDM di
sektor pariwisata yang
dilaksanakan
4 kali 3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar
SDM Kepariwisataan bagi
Masyarakat, Guru dan Pelajar
(Mahasiswa dan/atau Siswa)
Jumlah kegiatan
Pelatihan Peningkatan
Kapasitas SDM di
sektor pariwisata
yang dilaksanakan
4 kali Convention Hall Lt. 4
Gedung Siola
378,471,976 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah lokasi usaha
jasa dan sarana
pariwisata yang
dimonitor dan
dievaluasi
6 lokasi 3.26.05.2.01.02 Peningkatan
Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
Jumlah lokasi usaha
jasa dan sarana
pariwisata yang
dimonitor dan
dievaluasi
6 lokasi Tempat - tempat usaha
jasa dan sarana
pariwisata di kota
Surabaya
499,825,660 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah pelaksanaan
forum komunikasi
pelaku usaha industri
pariwisata
12 kali Jumlah pelaksanaan
forum komunikasi
pelaku usaha industri
pariwisata
12 kali Kantor Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata Kota
Surabaya
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
seni musik modern di
rumah kreatif
710 orang 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi
Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Ekonomi
Kreatif
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
seni musik modern di
rumah kreatif
710 orang Rumah Kreatif Studio
Musik Gelanggang
Remaja
714,747,648 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
89 3.27.2 PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN
3.27.02.2.01 Pengawasan
Penggunaan Sarana
Pertanian
Jumlah peserta
pembinaan
pemanfaatan lahan
pekarangan
524 Orang 3.27.02.2.01.02 Pendampingan
Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian
Jumlah peserta
pembinaan
pemanfaatan lahan
pekarangan
524 Orang 31 Kecamatan di
Surabaya
1,067,069,919 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Jumlah kelompok yang
mendapatkan
intervensi
8 kelompok 3.27.02.2.01.01 Pengawasan
Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian sesuai dengan
Komoditas, Teknologi dan
Spesifik Lokasi
Jumlah kelompok
yang mendapatkan
intervensi
8 kelompok 560,000,000 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup pariwisata 65,00%;
Persentase kunjungan di objek wisata terhadap
kunjungan wisatawan 52,27%; Persentase ODTW
yang berhasil dikembangkan 76,92%;
Persentase kunjungan di objek wisata terhadap
kunjungan wisatawan 52,27%;
Persentase individu/kelompok yang
mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses
pembelajaran seni kreatif 12,00%; Persentase
ODTW yang berhasil dikembangkan 76,92%;
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder
bidang pariwisata yang dilaksanakan 5
kesepakatan 100,00%;
Persentase pembudidaya tanaman pangan dan
hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana
dan prasarana produksi 17,00%; Persentase
pembudidaya ternak yang mengaplikasikan
teknologi tepat guna dalam proses budidaya
80,00%;
Halaman 48 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
3.27.02.2.05 Pengendalian
dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak, dan
Hijauan Pakan Ternak dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Jenis Sarana
Budidaya Peternakan
yang disediakan
6 jenis 3.27.02.2.05.05 Pengendalian
Penyediaan Benih/Bibit Ternak
dan Hijauan Pakan Ternak
Jumlah Jenis Sarana
Budidaya Peternakan
yang disediakan
6 jenis Sentra Pertanian
Terpadu Kelurahan
Sumur Welut
Kecamatan Lakarsantri
589,985,895 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
90 3.27.4 PROGRAM
PENGENDALIAN KESEHATAN
HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.01 Penjaminan
Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan
Daerah Wabah Penyakit
Hewan Menular Dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah pelaksanaan
pelayanan kesehatan
dan pencegahan
penyakit hewan serta
Zoonosis
1562 kali 3.27.04.2.01.01 Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit
Hewan dan Zoonosis
Jumlah pelaksanaan
pelayanan kesehatan
dan pencegahan
penyakit hewan serta
Zoonosis
1562 kali Wilayah Kota Surabaya 885,023,237 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04 Penerapan dan
Pengawasaan Persyaratan
Teknis Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Jumlah pelaksanaan
pelatihan dan
pendampingan
teknologi tepat guna
budidaya peternakan
8 kali 3.27.04.2.04.01 Pendampingan
Unit Usaha Hewan dan Produk
Hewan
Jumlah pelaksanaan
pelatihan dan
pendampingan
teknologi tepat guna
budidaya peternakan
8 kali Wilayah Kota Surabaya 295,003,881 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
91 3.27.6 PROGRAM
PERIZINAN USAHA
PERTANIAN
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin
Usaha Pertanian yang
Kegiatan Usahanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah berkas
perizinan dan non
perizinan bidang
pertanian yang
diproses
255 berkas 3.27.06.2.01.02 Penilaian
Kelayakan dan Pemberian
Pertimbangan Teknis Izin Usaha
Pertanian
Jumlah berkas
perizinan dan non
perizinan bidang
pertanian yang
diproses
255 berkas Wilayah Kota Surabaya 285,181,006 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
92 3.27.7 PROGRAM
PENYULUHAN PERTANIAN
3.27.07.2.01 Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian
Jumlah peserta
pelatihan dan
pendampingan
pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
Budidaya Pangan dan
Hortikultura
300 orang 3.27.07.2.01.02 Pengembangan
Kapasitas Kelembagaan Petani
di Kecamatan dan Desa
Jumlah peserta
pelatihan dan
pendampingan
pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
Budidaya Pangan dan
Hortikultura
300 orang Wilayah Kota Surabaya 409,185,465 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Jumlah peserta
pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
SDM Pertanian
125 orang 3.27.07.2.01.01 Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa
Jumlah peserta
pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
SDM Pertanian
125 orang DKPP, Taman Surya 1,041,189,710 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Jumlah jenis sarana
dan prasarana Produksi
Budidaya Tanaman
Pangan dan
Hortikultura yang
disediakan dan
dipelihara
5 jenis 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan
Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan
Pertanian
Jumlah jenis sarana
dan prasarana
Produksi Budidaya
Tanaman Pangan dan
Hortikultura yang
disediakan dan
dipelihara
5 jenis Wilayah Kota Surabaya 1,309,504,098 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Persentase pembudidaya tanaman pangan dan
hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana
dan prasarana produksi 17,00%; Persentase
pembudidaya ternak yang mengaplikasikan
teknologi tepat guna dalam proses budidaya
80,00%;
Persentase pembudidaya ternak yang
mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam
proses budidaya 80,00%; Persentase populasi
hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan
pengobatan 88,50%;
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup pertanian 80,00%;
Persentase pembudidaya tanaman pangan dan
hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana
dan prasarana produksi 17,00%; Persentase
pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura
yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam
proses budidaya 80,00%;
Halaman 49 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
93 3.30.2 PROGRAM
PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin
Pengelolaan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan Izin
Usaha Toko Swalayan
Jumlah ijin bidang
perdagangan yang
diterbitkan
340 Berkas 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen
Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah ijin bidang
perdagangan yang
diterbitkan
340 Berkas Dinas Perdagangan Kota
Surabaya
569,233,513 Dinas Perdagangan
3.30.02.2.02 Penerbitan
Tanda Daftar Gudang
Jumlah usaha di bidang
perdagangan yang
diawasi perijinannya
1200 Lembaga 3.30.02.2.02.01 Fasilitasi
Penerbitan Tanda Daftar
Gudang
Jumlah usaha di
bidang perdagangan
yang diawasi
perijinannya
1200
Lembaga
Wilayah-wilayah
perdagangan di Kota
Surabaya
282,282,243 Dinas Perdagangan
3.30.02.2.03 Penerbitan
Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW) untuk
Penerima Waralaba dari
Waralaba Dalam Negeri
Jumlah ijin bidang
perdagangan yang
diterbitkan
55 Berkas 3.30.02.2.03.01 Fasilitasi
Perizinan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah ijin bidang
perdagangan yang
diterbitkan
55 Berkas Dinas Perdagangan Kota
Surabaya
5,356,000 Dinas Perdagangan
3.30.02.2.04 Penerbitan
Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW) untuk
Penerima Waralaba
Lanjutan dari Waralaba Luar
Negeri
Jumlah ijin bidang
perdagangan yang
diterbitkan
5 Berkas 3.30.02.2.04.02 Fasilitasi
Pemenuhan Lanjutan Surat
Tanda Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba (STPW) Luar
Negeri
Jumlah ijin bidang
perdagangan yang
diterbitkan
5 Berkas Dinas Perdagangan Kota
Surabaya
5,356,000 Dinas Perdagangan
3.30.02.2.05 Penerbitan
Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan
C untuk Pengecer dan
Penjual Langsung Minum di
Tempat
Jumlah usaha di bidang
perdagangan yang
diawasi perijinannya
352 Lembaga 3.30.02.2.05.01 Fasilitasi
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman
Beralkohol Golongan B dan C
Jumlah usaha di
bidang perdagangan
yang diawasi
perijinannya
352 Lembaga Wilayah-wilayah
perdagangan di Kota
Surabaya
792,027,468 Dinas Perdagangan
94 3.30.3 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.30.03.2.02 Pembinaan
terhadap Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
Jumlah gudang yang
dimonitor
300 Lokasi 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan
Pengendalian Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
Jumlah gudang yang
dimonitor
300 Lokasi Gudang di kota
Surabaya
1,289,620,429 Dinas Perdagangan
Jumlah Pelaku
Distribusi Perdagangan
yang dibina
31 Kelompok Jumlah Pelaku
Distribusi
Perdagangan yang
dibina
31 Kelompok Kota Surabaya Dinas Perdagangan
95 3.30.4 PROGRAM
STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG
PENTING
3.30.04.2.02 Pengendalian
Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat
Pasar Kabupaten/Kota
Jumlah pelaksanaan
pengumpulan
informasi hasil
tembakau
2 kali 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan
Operasi Pasar Reguler dan Pasar
Khusus yang Berdampak dalam
1 (satu) Kabupaten/Kota
Jumlah pelaksanaan
pengumpulan
informasi hasil
tembakau
2 kali Kota Surabaya 11,772,125 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan
dan non perizinan lingkup perdagangan 80,00%;
Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan
17 kali;
Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas 31
kali/kejadian; Persentase industri/perusahaan
yang dibina dan diawasi perizinan dan
pelaporannya 75,00%; Tingkat kelengkapan data
gudang terdaftar 85,00%;
Halaman 50 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah kegiatan
stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan
penting lainnya yang
diselenggarakan
205 Kali 3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan
Operasi Pasar Reguler dan Pasar
Khusus yang Berdampak dalam
1 (satu) Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
stabilisasi harga
barang kebutuhan
pokok dan penting
lainnya yang
diselenggarakan
205 Kali 31 wilayah Kecamatan
di Kota Surabaya
573,214,605 Dinas Perdagangan
Jumlah kegiatan
stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan
penting lainnya yang
diselenggarakan
12 Kali 3.30.04.2.02.01 Pemantauan
Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
stabilisasi harga
barang kebutuhan
pokok dan penting
lainnya yang
diselenggarakan
12 Kali 31 wilayah Kecamatan
di Kota Surabaya
505,857,377 Dinas Perdagangan
96 3.30.6 PROGRAM
STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan
Metrologi Legal berupa,
Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan
Jumlah alat UTTP yang
dilayani
24570 Unit 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan
Metrologi Legal berupa, Tera,
Tera Ulang
Jumlah alat UTTP yang
dilayani
24570 Unit Lokasi UTTP, Kantor
UPTD Metrologi Legal,
dan Pasar/Kecamatan
2,406,597,346 Dinas Perdagangan
Jumlah Sarana
Pendukung Pelayanan
UPTD Metrologi Legal
yang dipelihara dan
disediakan
16 Jenis Jumlah Sarana
Pendukung Pelayanan
UPTD Metrologi Legal
yang dipelihara dan
disediakan
16 Jenis Kantor UPTD Metrologi
Legal
Dinas Perdagangan
Jumlah alat UTTP yang
diawasi
4500 Unit 3.30.06.2.01.02
Pengawasan/Penyuluhan
Metrologi Legal
Jumlah alat UTTP yang
diawasi
4500 Unit Tempat usaha yang
menggunakan peralatan
UTTP
447,750,462 Dinas Perdagangan
97 3.30.7 PROGRAM
PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI
3.30.07.2.01 Pelaksanaan
Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Jumlah kegiatan
promosi pemasaran
produk pertanian yang
dilaksanakan
72 kali 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan
Promosi Penggunaan Produk
Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
promosi pemasaran
produk pertanian
yang dilaksanakan
72 kali Taman Kota dan ruang
publik
680,640,541 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Jumlah Sentra dan
Stand Usaha Mikro
yang dikelola
12 Lokasi 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan
Promosi Penggunaan Produk
Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah Sentra dan
Stand Usaha Mikro
yang dikelola
12 Lokasi Sentra Usaha Mikro
Jahit Bukit Barisan,
Sentra Usaha Alas Kaki
dan Sleeper eks
lokalisasi Dolly, Sentra
Usaha Design and
Fashion Batik eks
Lokalisasi Dolly, Sentra
Usaha Mikro Merr,
Sentra Usaha Mikro
Tunjungan, Stand Usaha
Mikro KBS, Stand Usaha
Mikro JMP, Stand Usaha
Park and Ride, Surabaya
North Quay, Stand
Usaha Delta, Stand
Usaha Bandara 2 Juanda
dan Stand Usaha RSUD
Bakti Dharma Husada
3,753,327,295 Dinas Perdagangan
Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas 31
kali/kejadian; Persentase industri/perusahaan
yang dibina dan diawasi perizinan dan
pelaporannya 75,00%; Tingkat kelengkapan data
gudang terdaftar 85,00%;
Persentase temuan yang ditindaklanjuti 90,00%;
Persentase pembudidaya yang omzetnya
meningkat 67,60%; Persentase usaha mikro
binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran
produk 100,00%;
Halaman 51 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah UKM Yang
Terfasilitasi
Pengembangan Usaha
Mikro
330 orang 3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah UKM Yang
Terfasilitasi
Pengembangan Usaha
Mikro
330 orang Surabaya, Jawa Timur,
Jakarta dan Luar Jawa
2,712,526,314 Dinas Perdagangan
98 4.1.2 PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.01 Administrasi
Tata Pemerintahan
Jumlah dokumen
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
2 Dokumen 4.01.02.2.01.03 Fasilitasi
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Jumlah dokumen
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
2 Dokumen Kantor Bagian
Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah serta
31 kecamatan
16,627,412,444 Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Jumlah Pembinaan
Administrasi Lembaga
Kemasyarakatan
16 kali Jumlah Pembinaan
Administrasi Lembaga
Kemasyarakatan
16 kali Kantor Bagian
Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah,
Gedung pertemuan di
Kota Surabaya
Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Jumlah kecamatan dan
kelurahan yang
mengikuti pembinaan
administrasi umum
pemerintahan
185 lembaga 4.01.02.2.01.01 Penataan
Administrasi Pemerintahan
Jumlah kecamatan
dan kelurahan yang
mengikuti pembinaan
administrasi umum
pemerintahan
185 lembaga Kantor Bagian
Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah serta
kecamatan dan
kelurahan
2,192,584,690 Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Jumlah pelaksanaan
evaluasi
perkembangan
kelurahan
1 kali Jumlah pelaksanaan
evaluasi
perkembangan
kelurahan
1 kali Kantor Bagian
Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah serta
kelurahan
Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Jumlah dokumen
Penataan, Pembinaan
dan Penegasan
Wilayah Kecamatan
1 dokumen 4.01.02.2.01.02 Pengelolaan
Administrasi Kewilayahan
Jumlah dokumen
Penataan, Pembinaan
dan Penegasan
Wilayah Kecamatan
1 dokumen Kantor Bagian
Administrasi
Pemerintahan dan
Otonomi Daerah serta
kecamatan dan
kelurahan
1,852,359,193 Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Jumlah fasilitasi
permasalahan
pertanahan Kota
Surabaya
720 kali Jumlah fasilitasi
permasalahan
pertanahan Kota
Surabaya
720 kali Kota Surabaya Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Jumlah objek rupabumi
yang berpotensi
diajukan pembakuan
115 Objek Jumlah objek
rupabumi yang
berpotensi diajukan
pembakuan
115 Objek Kelurahan dan
Kecamatan di Kota
Surabaya
Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
4.01.02.2.02 Pelaksanaan
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Evaluasi
Bidang Pengembangan
Potensi Masyarakat
yang disusun
1 Dokumen 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi
Pengelolaan Bina Mental
Spiritual
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Evaluasi
Bidang
Pengembangan
Potensi Masyarakat
yang disusun
1 Dokumen Kota Surabaya 376,667,284 Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Persentase data kesejahteraan sosial yang
termanfaatkan 100,00%; Persentase kelurahan
yang data profil kelurahannya update 100,00%;
Persentase MoU kerjasama antar pemerintah
daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
100,00%; Persentase MoU kerjasama luar negeri
yang ditindaklanjuti 100,00%; Persentase MoU
kerjasama yang dievaluasi 100,00%; Persentase
nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk
diajukan pembakuan 100,00%; Persentase
pendataan batas wilayah kecamatan 64,52%;
Persentase permasalahan hukum yang
ditindaklanjuti 100,00%; Persentase permasalahan
tanah yang terfasilitasi 60,00%; Persentase produk
hukum daerah yang dievaluasi 100,00%;
Persentase produk hukum yang disebarluaskan
100,00%; Persentase realisasi produk hukum
daerah yang dihasilkan 100,00%; Persentase
rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat
arahan dari pimpinan 100,00%; Persentase
sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 100,00%;
Persentase pembudidaya yang omzetnya
meningkat 67,60%; Persentase usaha mikro
binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran
produk 100,00%;
Halaman 52 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Evaluasi
bidang ketahanan
masyarakat yang
disusun
1 Dokumen 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Evaluasi
bidang ketahanan
masyarakat yang
disusun
1 Dokumen Kota Surabaya 266,916,168 Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Evaluasi
bidang kesejahteraan
masyarakat yang
disusun
2 Dokumen 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Sosial
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan Evaluasi
bidang kesejahteraan
masyarakat yang
disusun
2 Dokumen Kota Surabaya 509,416,293 Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah pelaksanaan
kegiatan monitoring
dan evaluasi
12 kali 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan
kegiatan monitoring
dan evaluasi
12 kali 31 Kecamatan 1,021,146,599 Dinas Sosial
Jumlah pelaksanaan
kegiatan monitoring
dan evaluasi
12 kali 4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan
kegiatan monitoring
dan evaluasi
12 kali 31 Kecamatan 1,924,392,668 Dinas Sosial
Jumlah pelaksanaan
kegiatan monitoring
dan evaluasi
12 kali Jumlah pelaksanaan
kegiatan monitoring
dan evaluasi
12 kali 31 Kecamatan Dinas Sosial
Jumlah pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi
4 kali 4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Sosial
Jumlah pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi
4 kali 31 kecamatan 783,697,655 Dinas Sosial
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan
Koordinasi Hukum
Jumlah permasalahan
hukum yang ditangani
65 permasalahan
hukum
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi
Bantuan Hukum
Jumlah permasalahan
hukum yang ditangani
65
permasalahan
hukum
Kantor Bagian Hukum
Kota Surabaya
2,528,771,014 Bagian Hukum
Jumlah dokumen hasil
evaluasi produk hukum
daerah
12 dokumen 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi
Penyusunan Produk Hukum
Daerah
Jumlah dokumen hasil
evaluasi produk
hukum daerah
12 dokumen Kantor Bagian Hukum
Kota Surabaya
1,690,702,792 Bagian Hukum
Jumlah rancangan
produk hukum daerah
yang disusun
70 rancangan
produk hukum
Jumlah rancangan
produk hukum daerah
yang disusun
70 rancangan
produk
hukum
Kantor Bagian Hukum
Kota Surabaya
Bagian Hukum
Jumlah produk hukum
yang dipublikasi
70 produk hukum 4.01.02.2.03.03
Pendokumentasian Produk
Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum
Jumlah produk hukum
yang dipublikasi
70 produk
hukum
Kantor Bagian Hukum,
Gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
1,160,031,723 Bagian Hukum
4.01.02.2.04 Fasilitasi
Kerjasama Daerah
Jumlah mitra
kerjasama daerah yang
dilakukan monitoring
dan evaluasi
35 lembaga 4.01.02.2.04.03 Evaluasi
Pelaksanaan Kerja Sama
Jumlah mitra
kerjasama daerah
yang dilakukan
monitoring dan
evaluasi
35 lembaga Kantor Bagian
Administrasi Kerjasama
803,083,459 Bagian Administrasi
Kerjasama
Persentase data kesejahteraan sosial yang
termanfaatkan 100,00%; Persentase kelurahan
yang data profil kelurahannya update 100,00%;
Persentase MoU kerjasama antar pemerintah
daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
100,00%; Persentase MoU kerjasama luar negeri
yang ditindaklanjuti 100,00%; Persentase MoU
kerjasama yang dievaluasi 100,00%; Persentase
nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk
diajukan pembakuan 100,00%; Persentase
pendataan batas wilayah kecamatan 64,52%;
Persentase permasalahan hukum yang
ditindaklanjuti 100,00%; Persentase permasalahan
tanah yang terfasilitasi 60,00%; Persentase produk
hukum daerah yang dievaluasi 100,00%;
Persentase produk hukum yang disebarluaskan
100,00%; Persentase realisasi produk hukum
daerah yang dihasilkan 100,00%; Persentase
rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat
arahan dari pimpinan 100,00%; Persentase
sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 100,00%;
Halaman 53 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah mitra
kerjasama dalam
negeri yang difasilitasi
20 lembaga 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja
Sama Dalam Negeri
Jumlah mitra
kerjasama dalam
negeri yang difasilitasi
20 lembaga Kantor Bagian
Administrasi Kerjasama
dan/atau di Kota lokasi
mitra kerjasama
Pemerintah Kota
Surabaya, serta lokasi
lain yang dirancang oleh
pengurus Asosiasi
Kerjasama Pemerintah
Daerah
929,948,183 Bagian Administrasi
Kerjasama
Jumlah delegasi
pendidikan yang
difasilitasi
88 orang 4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja
Sama Luar Negeri
Jumlah delegasi
pendidikan yang
difasilitasi
88 orang kota/lembaga di luar
negeri
10,786,403,457 Bagian Administrasi
Kerjasama
Jumlah mitra
kerjasama luar negeri
yang difasilitasi
10 lembaga Jumlah mitra
kerjasama luar negeri
yang difasilitasi
10 lembaga di wilayah Indonesia
dan di wilayah mitra
kerja sama luar negeri
Bagian Administrasi
Kerjasama
99 4.1.3 PROGRAM
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Pelaksanaan
Kebijakan Perekonomian
Jumlah BUMD yang
dimonitor dan
dievaluasi
9 BUMD 4.01.03.2.01.01 Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
Jumlah BUMD yang
dimonitor dan
dievaluasi
9 BUMD Kantor Bagian
Administrasi
Perekonomian dan
Usaha Daerah serta
Kantor 9 BUMD
1,155,320,897 Bagian Administrasi
Perekonomian Dan
Usaha Daerah
Jumlah Laporan Analisa
Stabilitas Harga dan
Ketersediaan Bahan
Pangan Daerah
12 laporan 4.01.03.2.01.02 Pengendalian
dan Distribusi Perekonomian
Jumlah Laporan
Analisa Stabilitas
Harga dan
Ketersediaan Bahan
Pangan Daerah
12 laporan Kantor Bagian
Administrasi
Perekonomian dan
Usaha Daerah
343,570,275 Bagian Administrasi
Perekonomian Dan
Usaha Daerah
Jumlah dokumen
Evaluasi Pelaksanaan
Program
Pengembangan
Ekonomi Mikro
4 dokumen 4.01.03.2.01.03 Perencanaan
dan Pengawasan Ekonomi
Mikro kecil
Jumlah dokumen
Evaluasi Pelaksanaan
Program
Pengembangan
Ekonomi Mikro
4 dokumen Kantor Bagian
Administrasi
Perekonomian dan
Usaha Daerah, Kantor
Perangkat Daerah
Terkait, Tempat Pelaku
Usaha Mikro
226,691,775 Bagian Administrasi
Perekonomian Dan
Usaha Daerah
4.01.03.2.02 Pelaksanaan
Administrasi Pembangunan
Jumlah dokumen
bahan RAPBD dan
perubahan APBD yang
disusun
6 dokumen 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi
Penyusunan Program
Pembangunan
Jumlah dokumen
bahan RAPBD dan
perubahan APBD yang
disusun
6 dokumen Kantor Bagian
Administrasi
Pembangunan
Pemerintah Kota
Surabaya
3,242,092,610 Bagian Administrasi
Pembangunan
Jumlah dokumen hasil
evaluasi kinerja APBD
yang disusun
16 dokumen 4.01.03.2.02.03 Pengelolaan
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah dokumen hasil
evaluasi kinerja APBD
yang disusun
16 dokumen Gedung
pertemuan/rapat di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya
1,904,219,929 Bagian Administrasi
Pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah yang
dimonitoring kegiatan
pembangunannya
72 lembaga 4.01.03.2.02.02 Pengendalian
dan Evaluasi Program
Pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah yang
dimonitoring kegiatan
pembangunannya
72 lembaga Gedung
pertemuan/rapat di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya
3,313,250,754 Bagian Administrasi
Pembangunan
Persentase data kesejahteraan sosial yang
termanfaatkan 100,00%; Persentase kelurahan
yang data profil kelurahannya update 100,00%;
Persentase MoU kerjasama antar pemerintah
daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
100,00%; Persentase MoU kerjasama luar negeri
yang ditindaklanjuti 100,00%; Persentase MoU
kerjasama yang dievaluasi 100,00%; Persentase
nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk
diajukan pembakuan 100,00%; Persentase
pendataan batas wilayah kecamatan 64,52%;
Persentase permasalahan hukum yang
ditindaklanjuti 100,00%; Persentase permasalahan
tanah yang terfasilitasi 60,00%; Persentase produk
hukum daerah yang dievaluasi 100,00%;
Persentase produk hukum yang disebarluaskan
100,00%; Persentase realisasi produk hukum
daerah yang dihasilkan 100,00%; Persentase
rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat
arahan dari pimpinan 100,00%; Persentase
sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah 100,00%;
Akumulasi penerapan teknologi dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49
Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina
78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait
perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase
kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 54 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah sistem
informasi manajemen
sumber daya
pemerintahan yang
dikembangkan dan
dipelihara
6 sistem Jumlah sistem
informasi manajemen
sumber daya
pemerintahan yang
dikembangkan dan
dipelihara
6 sistem Kantor Bagian
Administrasi
Pembangunan
Pemerintah Kota
Surabaya
Bagian Administrasi
Pembangunan
4.01.03.2.03 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Badan
Kepegawaian dan Diklat
1,712,761,268 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
1,495,030,924 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Badan
Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
2,164,995,960 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah
7,270,800,201 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan
2,727,113,603 Badan Perencanaan
Pembangunan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi Kerjasama
1,182,171,183 Bagian Administrasi
Kerjasama
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
924,119,370 Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi
Pembangunan
1,064,392,872 Bagian Administrasi
Pembangunan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
549,658,696 Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi
Perekonomian Dan
Usaha Daerah
807,176,188 Bagian Administrasi
Perekonomian Dan
Usaha Daerah
Akumulasi penerapan teknologi dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49
Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina
78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait
perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase
kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 55 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian
Hubungan Masyarakat
2,628,742,741 Bagian Hubungan
Masyarakat
Jumlah dokumen
pengadaan lelang
barang/jasa yang
terselesaikan
900 dokumen 4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah dokumen
pengadaan lelang
barang/jasa yang
terselesaikan
900 dokumen Kantor Unit Layanan
Pengadaan
5,665,667,939 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
1,795,612,356 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian Umum
Dan Protokol
76,366,806,207 Bagian Umum Dan
Protokol
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
10,267,907,949 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Kepemudaan dan Olah
Raga
3,099,601,338 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3,921,972,192 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
3,589,152,846 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Komunikasi dan
Informatika
3,624,823,603 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
1,816,883,868 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
1,467,755,464 Dinas Lingkungan Hidup
Akumulasi penerapan teknologi dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49
Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina
78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait
perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase
kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 56 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan
Pematusan
34,354,718,099 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Pemadam
Kebakaran
3,993,038,132 Dinas Pemadam
Kebakaran
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
1,963,612,042 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Pendidikan 21,935,434,986 Dinas Pendidikan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Pengelolaan Bangunan
dan Tanah
5,590,903,031 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
3,993,988,845 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Perdagangan
3,665,760,199 Dinas Perdagangan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Perhubungan
12,854,459,183 Dinas Perhubungan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
2,565,355,908 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
8,788,532,088 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Sosial 6,233,845,141 Dinas Sosial
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Sosial Dinas Sosial
Akumulasi penerapan teknologi dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49
Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina
78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait
perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase
kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 57 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Tenaga
Kerja
1,404,744,802 Dinas Tenaga Kerja
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Inspektorat 1,566,570,421 Inspektorat
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Asemrowo 1,171,814,790 Kec. Asemrowo
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kecamatan
Benowo
1,356,823,617 Kec. Benowo
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Bubutan 1,768,896,115 Kec. Bubutan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Bulak 1,826,106,387 Kec. Bulak
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Dukuh Pakis 1,375,366,258 Kec. Dukuh Pakis
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Gayungan 1,737,936,174 Kec. Gayungan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Genteng 1,781,729,639 Kec. Genteng
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Gubeng 2,074,308,680 Kec. Gubeng
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Gunung
Anyar
1,491,357,655 Kec. Gunung Anyar
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Jambangan 1,307,088,927 Kec. Jambangan
Akumulasi penerapan teknologi dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49
Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina
78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait
perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase
kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 58 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec.
Karangpilang
1,320,264,243 Kec. Karangpilang
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Kenjeran 1,828,483,954 Kec. Kenjeran
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% kantor kecamatan
krembangan
1,879,565,493 Kec. Krembangan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Lakarsantri 1,620,555,802 Kec. Lakarsantri
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Mulyorejo 2,334,246,143 Kec. Mulyorejo
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Pabean
Cantian
1,744,254,918 Kec. Pabean Cantian
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Pakal 1,636,947,978 Kec. Pakal
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Rungkut 2,173,432,104 Kec. Rungkut
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Sambikerep 1,261,676,420 Kec. Sambikerep
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Sawahan 2,791,677,772 Kec. Sawahan
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Semampir 2,112,109,817 Kec. Semampir
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Simokerto 1,666,766,122 Kec. Simokerto
Akumulasi penerapan teknologi dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49
Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina
78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait
perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase
kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 59 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Sukolilo 2,275,367,415 Kec. Sukolilo
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec.
Sukomanunggal
1,995,159,907 Kec. Sukomanunggal
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Tambaksari 2,859,283,153 Kec. Tambaksari
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Tandes 1,861,466,237 Kec. Tandes
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Tegalsari 2,431,723,349 Kec. Tegalsari
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kecamatan Tenggilis
Mejoyo
1,776,033,939 Kec. Tenggilis Mejoyo
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Wiyung 1,691,523,030 Kec. Wiyung
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec. Wonocolo 1,648,068,446 Kec. Wonocolo
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Kec.
Wonokromo
1,875,826,646 Kec. Wonokromo
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor RSUD Bhakti
Dharma Husada
37,537,069,328 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor RSUD Dr.
Mohamad Soewandie
89,284,026,093 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
2,623,219,062 Satuan Polisi Pamong
Praja
Akumulasi penerapan teknologi dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49
Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina
78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait
perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase
kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 60 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
4.01.03.2.04 Pemantauan
Kebijakan Sumber Daya
Alam
Jumlah Sarana dalam
rangka Konservasi
Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung dan
Permukiman yang
disediakan
10 unit 4.01.03.2.04.03 Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air
Jumlah Sarana dalam
rangka Konservasi
Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung
dan Permukiman yang
disediakan
10 unit Gedung Milik
pemerintah kota
Surabaya yang
dilakukan konservasi
energi
2,184,758,389 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
100 4.2.2 PROGRAM
DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.02.2.01 Pembentukan
Peraturan Daerah dan
Peraturan DPRD
Jumlah dokumen
kajian kebijakan dan
rancangan peraturan
daerah yang dibahas
6 dokumen 4.02.02.2.01.01 Penyusunan
dan Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah
Jumlah dokumen
kajian kebijakan dan
rancangan peraturan
daerah yang dibahas
6 dokumen Kantor DPRD Kota
Surabaya
4,398,568,013 Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04 Peningkatan
Kapasitas DPRD
Jumlah pelaksanaan
publikasi kegiatan
DPRD
5 media 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan
Dokumentasi Dewan
Jumlah pelaksanaan
publikasi kegiatan
DPRD
5 media Kantor Sekretariat DPRD
Kota Surabaya, media
cetak, media on line,
media radio, media
televisi dan media
majalah
18,379,220,861 Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05 Penyerapan
dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat
Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan
Reses
Jumlah Fasilitasi Reses 3 kali Daerah Pemilihan
masing masing anggota
DPRD Kota Surabaya
13,974,056,413 Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas
DPRD
Jumlah kegiatan
Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas Sekretariat
DPRD
38 kali 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan
Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD
Jumlah kegiatan
Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas Sekretariat
DPRD
38 kali Wilayah Provinsi Jawa
Timur dan luar Provinsi
Jawa Timur
3,860,994,255 Sekretariat DPRD
101 5.1.2 PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
5.01.02.2.01 Penyusunan
Perencanaan dan
Pendanaan
Jumlah dokumen
rencana dan anggaran
rencana pembangunan
daerah yang disusun
9 dokumen 5.01.02.2.01.07 Koordinasi
Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen
rencana dan anggaran
rencana
pembangunan daerah
yang disusun
9 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya
1,457,364,312 Badan Perencanaan
Pembangunan
5.01.02.2.02 Analisis Data
dan Informasi
Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah data urusan
yang dikelola
17 data urusan 5.01.02.2.02.01 Analisis Data
dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah data urusan
yang dikelola
17 data
urusan
Badan Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya
1,427,406,616 Badan Perencanaan
Pembangunan
5.01.02.2.03 Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Perangkat
Daerah yang
dimonitoring dan
dievaluasi kinerja
pelaksanaan
Pembangunan Daerah
72 PD 5.01.02.2.03.03 Monitoring,
Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Perangkat
Daerah yang
dimonitoring dan
dievaluasi kinerja
pelaksanaan
Pembangunan Daerah
72 PD Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
895,869,317 Badan Perencanaan
Pembangunan
102 5.1.3 PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01 Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Jumlah dokumen
kajian pendukung
perencanaan
kesejahteraan rakyat
1 dokumen 5.01.03.2.01.08 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Jumlah dokumen
kajian pendukung
perencanaan
kesejahteraan rakyat
1 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya / Ruang
pertemuan di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya
1,186,983,171 Badan Perencanaan
Pembangunan
Akumulasi penerapan teknologi dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
terbarukan di gedung milik pemerintah kota 49
Unit; Persentase BUMD yang berhasil dibina
78,00%; Persentase kajian/rekomendasi terkait
perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar
kebijakan/keputusan 100,00%; Persentase
kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50%; Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan
protokol yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-
undangan yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD
yang terfasilitasi 100,00%;
Persentase data indikator RPJMD yang dapat
disediakan 100,00%; Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan strategis dan/atau sektoral 100,00%;
Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek
output 100,00%;
Persentase penyusunan rencana induk sektoral
100,00%; Persentase perencanaan pembangunan
ekonomi yang diimplementasikan di dokumen
perencanaan 85,00%; Persentase perencanaan
pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang
diimplementasikan 85,00%; Persentase
perencanaan pembangunan sosial dan
pemerintahan yang diimplementasikan di
dokumen perencanaan 85,00%;
Halaman 61 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan
kegiatan Forum Kota
Sehat yang difasilitasi
12 kali Jumlah pelaksanaan
kegiatan Forum Kota
Sehat yang difasilitasi
12 kali Kecamatan, Puskesmas,
lokasi-lokasi tertentu
terkait Forum Kota
Sehat di Kota Surabaya
Badan Perencanaan
Pembangunan
Jumlah dokumen
kajian pendukung
perencanaan tata
kelola pemerintahan
yang disusun
2 dokumen 5.01.03.2.01.04 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
Jumlah dokumen
kajian pendukung
perencanaan tata
kelola pemerintahan
yang disusun
2 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya / ruang
pertemuan di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya
620,412,042 Badan Perencanaan
Pembangunan
5.01.03.2.02 Koordinasi
Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)
Jumlah Dokumen
Kajian Pendukung
Perencanaan
Perdagangan dan
Ketenagakerjaan yang
disusun
2 dokumen 5.01.03.2.02.04 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian
Jumlah Dokumen
Kajian Pendukung
Perencanaan
Perdagangan dan
Ketenagakerjaan yang
disusun
2 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya
1,855,859,934 Badan Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Kinerja Indikator
Ekonomi yang disusun
6 dokumen Jumlah Dokumen
Kinerja Indikator
Ekonomi yang disusun
6 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya
Badan Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pendapatan Daerah
yang disusun
2 dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pendapatan Daerah
yang disusun
2 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya
Badan Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Kajian Pendukung
Perencanaan
Kepariwisataan dan
Pertanian yang disusun
2 dokumen 5.01.03.2.02.08 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
SDA
Jumlah Dokumen
Kajian Pendukung
Perencanaan
Kepariwisataan dan
Pertanian yang
disusun
2 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya
537,811,321 Badan Perencanaan
Pembangunan
5.01.03.2.03 Koordinasi
Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Jumlah Dokumen
Kajian Pendukung
Perencanaan
Infrastruktur Kota
1 dokumen 5.01.03.2.03.04 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur
Jumlah Dokumen
Kajian Pendukung
Perencanaan
Infrastruktur Kota
1 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya
1,879,273,968 Badan Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Perencanaan Induk
Sektoral Transportasi
dan Drainase
1 dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Induk
Sektoral Transportasi
dan Drainase
1 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan Kota
Surabaya
Badan Perencanaan
Pembangunan
Jumlah dokumen
Kajian Pendukung
Perencanaan
Keciptakaryaan,
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
1 dokumen 5.01.03.2.03.08 Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan
Jumlah dokumen
Kajian Pendukung
Perencanaan
Keciptakaryaan,
Permukiman dan
Lingkungan Hidup
1 dokumen Kota Surabaya 1,697,714,267 Badan Perencanaan
Pembangunan
Persentase penyusunan rencana induk sektoral
100,00%; Persentase perencanaan pembangunan
ekonomi yang diimplementasikan di dokumen
perencanaan 85,00%; Persentase perencanaan
pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang
diimplementasikan 85,00%; Persentase
perencanaan pembangunan sosial dan
pemerintahan yang diimplementasikan di
dokumen perencanaan 85,00%;
Halaman 62 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan tata
ruang kota dan
pertanahan
1 dokumen Jumlah dokumen
perencanaan tata
ruang kota dan
pertanahan
1 dokumen Kota Surabaya Badan Perencanaan
Pembangunan
103 5.2.2 PROGRAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
5.02.02.2.01 Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah
Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD
2 laporan 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD
2 laporan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
219,741,094 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
3 laporan 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
Jumlah Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD dan Peraturan
Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
3 laporan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
439,482,169 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Evaluasi Pendapatan
dan Belanja Daerah
4 dokumen 5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran
Jumlah Dokumen
Hasil Evaluasi
Pendapatan dan
Belanja Daerah
4 dokumen Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
344,529,292 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.02 Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Jumlah dokumen
Penerimaan serta
Pengeluaran Daerah
yang dikelola
245 dokumen 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah
Jumlah dokumen
Penerimaan serta
Pengeluaran Daerah
yang dikelola
245 dokumen Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
471,645,018 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Perimbangan
Keuangan Daerah yang
disusun
4 dokumen 5.02.02.2.02.05 Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Perimbangan
Keuangan Daerah
yang disusun
4 dokumen Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
230,525,329 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Berkas
Pencairan Dana secara
Elektronik dan
Penatausahaan Surat
Keterangan
Pemberhentian
Pembayaran yang
dilayani
72000 berkas 5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi
Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait
Jumlah Berkas
Pencairan Dana
secara Elektronik dan
Penatausahaan Surat
Keterangan
Pemberhentian
Pembayaran yang
dilayani
72000 berkas Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
1,371,290,035 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Blanko dan
Formulir Pelayanan
administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil yang
bersumber dari DAK
yang disediakan
200000 berkas 5.02.02.2.02.05 Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Jumlah Blanko dan
Formulir Pelayanan
administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil yang
bersumber dari DAK
yang disediakan
200000
berkas
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya
5,134,936,000 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Persentase penyusunan rencana induk sektoral
100,00%; Persentase perencanaan pembangunan
ekonomi yang diimplementasikan di dokumen
perencanaan 85,00%; Persentase perencanaan
pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang
diimplementasikan 85,00%; Persentase
perencanaan pembangunan sosial dan
pemerintahan yang diimplementasikan di
dokumen perencanaan 85,00%;
Cakupan penerbitan KTP 95,00%; Persentase
ketepatan waktu pelayanan dokumen
pendaftaran penduduk (KTP dan KK) 100,00%;
Persentase ketepatan waktu penyusunan
dokumen anggaran 75,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan 90,00%;
Halaman 63 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
5.02.02.2.03 Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
yang disusun
22 dokumen 5.02.02.2.03.08 Penyusunan
Analisis Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
yang disusun
22 dokumen Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
997,352,333 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.04 Penunjang
Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
5.02.02.2.04.08 Analisis
Perencanaan dan Penyaluran
Bantuan Keuangan
500,000,000 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
5.02.02.2.04.10 Pengelolaan
Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
750,000,000 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah5.02.02.2.04.09 Pengelolaan
Dana Darurat dan Mendesak
15,000,000,000 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah104 5.2.3 PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Jumlah berkas
penetapan
Penghapusan
Aset/Barang Daerah
6 Berkas 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Jumlah berkas
penetapan
Penghapusan
Aset/Barang Daerah
6 Berkas Kota Surabaya 3,449,955,353 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
Jumlah perangkat
daerah yang
pencatatan Barang
Milik Daerah nya
dimonitor
72 lembaga 5.02.03.2.01.05 Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Jumlah perangkat
daerah yang
pencatatan Barang
Milik Daerah nya
dimonitor
72 lembaga Kantor Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
1,863,072,078 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
Pendataan dan
penataan terhadap
tanah aset Pemerintah
Kota Surabaya yang
dilaksanakan
1 dokumen 5.02.03.2.01.10 Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Pendataan dan
penataan terhadap
tanah aset
Pemerintah Kota
Surabaya yang
dilaksanakan
1 dokumen Tanah Aset Pemerintah
Kota Surabaya
1,982,053,176 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Jumlah dokumen
sertifikasi tanah aset
yang diajukan
75 dokumen 5.02.03.2.01.07 Pengamanan
Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen
sertifikasi tanah aset
yang diajukan
75 dokumen Aset Tanah danatau
Bangunan Milik Kota
Surabaya baik yang
berada di kota Surabaya
maupun di luar kota
Surabaya (Gresik,
Pasuruan dan Sidoarjo)
7,935,820,488 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Jumlah tanah aset yang
diamankan
100 bidang Jumlah tanah aset
yang diamankan
100 bidang Aset Tanah dan/atau
Bangunan Milik Kota
Surabaya baik yang
berada di kota Surabaya
maupun di luar kota
Surabaya (Gresik,
Pasuruan dan Sidoarjo)
Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Cakupan penerbitan KTP 95,00%; Persentase
ketepatan waktu pelayanan dokumen
pendaftaran penduduk (KTP dan KK) 100,00%;
Persentase ketepatan waktu penyusunan
dokumen anggaran 75,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan 90,00%;
Persentase aset tanah yang tercatat
pemanfaatannya 100,00%; Persentase bangunan
gedung yang dipelihara 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Persentase sistem
informasi pemerintah kota surabaya yang
diintegrasikan dengan sistem informasi barang
daerah 100,00%; Persentase tanah aset yang
tersertifikasi 45,29%;
Halaman 64 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah bangunan yang
diawasi dan dikelola
25 lokasi 5.02.03.2.01.09 Pengawasan
dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Jumlah bangunan
yang diawasi dan
dikelola
25 lokasi Bangunan sewa yang
dikelola oleh
Pemerintah Kota
Surabaya, antara lain :
Gedung Serba Guna
Arief Rahman Hakim,
Gedung Siola, Gedung
Wanita Candra Kencana,
Rumah Peristirahatan
Prigen, Jl. Walikota
Mustajab No. 84, Eks
Gedung Tunjungan
Center Lantai 6, dan 19
lokasi JPO
16,439,550,945 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
105 5.2.4 PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan
Pengelolaan pendapatan
Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang Pajak Reklame,
Pajak Hiburan dan Air
Tanah yang ditagih dan
dilayani
3012 berkas 5.02.04.2.01.02 Analisa dan
Pengembangan Pajak Daerah,
serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah.
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
Pajak Reklame, Pajak
Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan
dilayani
3012 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
47,243,800 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
Pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang Pajak Hotel,
Restoran, PPJ dan
Parkir yang ditagih dan
dilayani
450 berkas 5.02.04.2.01.02 Analisa dan
Pengembangan Pajak Daerah,
serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah.
Jumlah berkas
Penagihan dan
Pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
Pajak Hotel, Restoran,
PPJ dan Parkir yang
ditagih dan dilayani
450 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
54,583,000 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang PBB dan
BPHTB yang ditagih
dan dilayani
7000 berkas 5.02.04.2.01.02 Analisa dan
Pengembangan Pajak Daerah,
serta Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah.
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
PBB dan BPHTB yang
ditagih dan dilayani
7000 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
100,072,445 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Persentase aset tanah yang tercatat
pemanfaatannya 100,00%; Persentase bangunan
gedung yang dipelihara 100,00%; Persentase
pemanfaatan aset 97,00%; Persentase sistem
informasi pemerintah kota surabaya yang
diintegrasikan dengan sistem informasi barang
daerah 100,00%; Persentase tanah aset yang
tersertifikasi 45,29%;
Persentase objek pajak daerah yang telah
ditetapkan 85,00%; Persentase tagihan piutang
pajak daerah yang terbayar 85,00%;
Halaman 65 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hiburan, Reklame dan
Air Tanah hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
11869 objek pajak 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan
Konsultasi Pajak Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hiburan, Reklame dan
Air Tanah hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
11869 objek
pajak
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
1,419,887,680 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Objek PBB dan
BPHTB hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
377033 objek
pajak
5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan
Konsultasi Pajak Daerah
Jumlah Objek PBB dan
BPHTB hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
377033 objek
pajak
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
4,617,163,230 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hotel, Restoran, PPJ
dan Parkir hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
3895 objek pajak 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan
Konsultasi Pajak Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hotel, Restoran, PPJ
dan Parkir hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
3895 objek
pajak
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
2,574,919,513 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
Pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang Pajak Hotel,
Restoran, PPJ dan
Parkir yang ditagih dan
dilayani
6700 berkas 5.02.04.2.01.11 Penagihan
Pajak Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
Pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
Pajak Hotel, Restoran,
PPJ dan Parkir yang
ditagih dan dilayani
6700 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
693,021,977 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang Pajak Reklame,
Pajak Hiburan dan Air
Tanah yang ditagih dan
dilayani
7200 berkas 5.02.04.2.01.11 Penagihan
Pajak Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
Pajak Reklame, Pajak
Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan
dilayani
7200 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
620,928,388 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang PBB dan
BPHTB yang ditagih
dan dilayani
189512 berkas 5.02.04.2.01.11 Penagihan
Pajak Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
PBB dan BPHTB yang
ditagih dan dilayani
189512
berkas
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
1,677,879,447 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Persentase objek pajak daerah yang telah
ditetapkan 85,00%; Persentase tagihan piutang
pajak daerah yang terbayar 85,00%;
Halaman 66 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hotel, Restoran, PPJ
dan Parkir hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
1771 objek pajak 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak
Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hotel, Restoran, PPJ
dan Parkir hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
1771 objek
pajak
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
1,170,767,094 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Objek PBB dan
BPHTB hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
236131 objek
pajak
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak
Daerah
Jumlah Objek PBB dan
BPHTB hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
236131 objek
pajak
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
2,891,673,093 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hiburan, Reklame dan
Air Tanah hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
18308 objek pajak 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak
Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hiburan, Reklame dan
Air Tanah hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
18308 objek
pajak
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
2,190,103,308 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hiburan, Reklame dan
Air Tanah hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
4723 berkas 5.02.04.2.01.08 Penetapan
Wajib Pajak Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hiburan, Reklame dan
Air Tanah hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
4723 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
565,039,440 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hotel, Restoran, PPJ
dan Parkir hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
889 objek pajak 5.02.04.2.01.08 Penetapan
Wajib Pajak Daerah
Jumlah Objek Pajak
Hotel, Restoran, PPJ
dan Parkir hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
889 objek
pajak
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
587,556,043 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Objek PBB dan
BPHTB hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
81859 objek pajak 5.02.04.2.01.08 Penetapan
Wajib Pajak Daerah
Jumlah Objek PBB dan
BPHTB hasil
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
81859 objek
pajak
Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
1,002,444,660 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang PBB dan
BPHTB yang ditagih
dan dilayani
250 berkas 5.02.04.2.01.13 Pengendalian,
Pemeriksaan dan Pengawasan
Pajak Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
PBB dan BPHTB yang
ditagih dan dilayani
250 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
104,200,000 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Persentase objek pajak daerah yang telah
ditetapkan 85,00%; Persentase tagihan piutang
pajak daerah yang terbayar 85,00%;
Halaman 67 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
Pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang Pajak Hotel,
Restoran, PPJ dan
Parkir yang ditagih dan
dilayani
51 berkas 5.02.04.2.01.13 Pengendalian,
Pemeriksaan dan Pengawasan
Pajak Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
Pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
Pajak Hotel, Restoran,
PPJ dan Parkir yang
ditagih dan dilayani
51 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
65,516,250 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi, keberatan
dan Penghapusan
Piutang Pajak Reklame,
Pajak Hiburan dan Air
Tanah yang ditagih dan
dilayani
1012 berkas 5.02.04.2.01.13 Pengendalian,
Pemeriksaan dan Pengawasan
Pajak Daerah
Jumlah berkas
Penagihan dan
pengurangan,
angsuran, restitusi,
kompensasi,
keberatan dan
Penghapusan Piutang
Pajak Reklame, Pajak
Hiburan dan Air Tanah
yang ditagih dan
dilayani
1012 berkas Kantor UPTB 1, UPTB 2,
UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5
dan Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah Kota
Surabaya
92,700,000 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
106 5.3.2 PROGRAM
KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01 Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN
Jumlah tahapan seleksi
penerimaan ASN
4 tahap 5.03.02.2.01.04 Evaluasi
Pengadaan ASN dan Pengadaan
ASN
Jumlah tahapan
seleksi penerimaan
ASN
4 tahap surabaya 1,935,540,986 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Jumlah data pegawai
yang dikelola
8326 data 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan
Data Kepegawaian
Jumlah data pegawai
yang dikelola
8326 data BKD 398,484,130 Badan Kepegawaian
dan Diklat
5.03.02.2.02 Mutasi dan
Promosi ASN
Jumlah berkas
penataan administrasi
kepegawaian
8437 berkas 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan
Kenaikan Pangkat ASN
Jumlah berkas
penataan administrasi
kepegawaian
8437 berkas Badan Kepegawaian
Dan Diklat
682,893,199 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Jumlah berkas
penempatan pegawai,
promosi dan rotasi
jabatan
118 berkas 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan
Mutasi ASN
Jumlah berkas
penempatan pegawai,
promosi dan rotasi
jabatan
118 berkas BKD 1,006,691,119 Badan Kepegawaian
dan Diklat
5.03.02.2.03
Pengembangan Kompetensi
ASN
Jumlah pelaksanaan
assesmen pegawai
5 kali 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan
Assessment Center
Jumlah pelaksanaan
assesmen pegawai
5 kali BKD 611,441,413 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Jumlah aparatur yang
dikembangkan
wawasannya
365 orang 5.03.02.2.03.01 Peningkatan
Kapasitas Kinerja ASN
Jumlah aparatur yang
dikembangkan
wawasannya
365 orang BKD 1,350,843,222 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Jumlah pelaksanaan
peningkatan
kapabilitas APIP
50 kali 5.03.02.2.03.14 Fasilitasi
Pengembangan Karir dalam
Jabatan Fungsional
Jumlah pelaksanaan
peningkatan
kapabilitas APIP
50 kali Inspektorat 177,698,787 Inspektorat
5.03.02.2.04 Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur
Jumlah pegawai yang
dinilai kinerjanya
7226 orang 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
Jumlah pegawai yang
dinilai kinerjanya
7226 orang BKD 614,891,098 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Persentase objek pajak daerah yang telah
ditetapkan 85,00%; Persentase tagihan piutang
pajak daerah yang terbayar 85,00%;
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya 100,00%;
Persentase guru SD yang kompeten 100,00%;
Persentase guru SMP yang kompeten 100,00%;
Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian
kinerja 100,00%; Persentase pegawai yang
mengikuti diklat teknis dan fungsional 52,03%;
Persentase pejabat struktural yang mengikuti
diklat struktural 65,06%; Persentase penataan
pegawai sesuai analisa jabatan 100,00%;
Halaman 68 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah orang yang
dilayani administrasi
kepegawaiannya
1005 orang 5.03.02.2.04.07 Pembinaan
Disiplin ASN
Jumlah orang yang
dilayani administrasi
kepegawaiannya
1005 orang BKD 924,974,407 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Jumlah pegawai yang
mendapatkan
intervensi pengelolaan
disiplin pegawai
596 orang Jumlah pegawai yang
mendapatkan
intervensi
pengelolaan disiplin
pegawai
596 orang BKD Badan Kepegawaian
dan Diklat
5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
143,283,123,211 Dinas Pendidikan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
pengawasan serta
penilaian kinerja guru
dan tenaga
kependidikan
957 Lembaga Jumlah lembaga yang
mendapatkan
pengawasan serta
penilaian kinerja guru
dan tenaga
kependidikan
957 Lembaga Kantor Dinas
Pendidikan, SD dan SMP
di Kota Surabaya
Dinas Pendidikan
107 5.4.2 PROGRAM
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01
Pengembangan Kompetensi
Teknis
Jumlah jenis
pendidikan dan
pelatihan kompetensi
teknis
2 jenis 5.04.02.2.01.03
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan
Umum
Jumlah jenis
pendidikan dan
pelatihan kompetensi
teknis
2 jenis BKD 2,111,344,160 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Jumlah materi diklat
pembelajaran (e-
learning)
3 materi 5.04.02.2.01.02 Penyusunan
Standar Perangkat
Pembelajaran Pemerintahan
Dalam Negeri Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan
Umum
Jumlah materi diklat
pembelajaran (e-
learning)
3 materi BKD 372,000,709 Badan Kepegawaian
dan Diklat
5.04.02.2.02 Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional
Jumlah jenis
pendidikan dan
pelatihan kompetensi
fungsional dan sosial
kultural
2 jenis 5.04.02.2.02.07
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Jumlah jenis
pendidikan dan
pelatihan kompetensi
fungsional dan sosial
kultural
2 jenis BKD 4,033,371,690 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Jumlah jenis
pendidikan dan
pelatihan kompetensi
manajerial
2 jenis Jumlah jenis
pendidikan dan
pelatihan kompetensi
manajerial
2 jenis BKD Badan Kepegawaian
dan Diklat
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya 100,00%;
Persentase guru SD yang kompeten 100,00%;
Persentase guru SMP yang kompeten 100,00%;
Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian
kinerja 100,00%; Persentase pegawai yang
mengikuti diklat teknis dan fungsional 52,03%;
Persentase pejabat struktural yang mengikuti
diklat struktural 65,06%; Persentase penataan
pegawai sesuai analisa jabatan 100,00%;
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis
dan fungsional 52,03%; Persentase pejabat
struktural yang mengikuti diklat struktural 65,06%;
Halaman 69 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
108 5.5.2 PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
5.05.02.2.02 Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Sosial dan Kependudukan
jumlah lembaga
pendidikan yang
mengikuti kegiatan
fasilitasi pengelolaan
manajemen sekolah
2567 lembaga 5.05.02.2.02.03 Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan
jumlah lembaga
pendidikan yang
mengikuti kegiatan
fasilitasi pengelolaan
manajemen sekolah
2567 lembaga Kantor Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
128,919,200 Dinas Pendidikan
5.05.02.2.04
Pengembangan Inovasi dan
Teknologi
Jumlah dokumen
penelitian dan
pengembangan inovasi
4 dokumen 5.05.02.2.04.01 Penelitian,
Pengembangan, dan
Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi
Jumlah dokumen
penelitian dan
pengembangan
inovasi
4 dokumen Bappeko 574,120,837 Badan Perencanaan
Pembangunan
109 6.1.2 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN
6.01.02.2.01
Penyelenggaraan
Pengawasan Internal
Jumlah dokumen
inventarisasi dan
monitoring tindak
lanjut hasil
pengawasan
12 dokumen 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Jumlah dokumen
inventarisasi dan
monitoring tindak
lanjut hasil
pengawasan
12 dokumen Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya
873,471,561 Inspektorat
Jumlah dokumen
pelaporan kinerja
tingkat kota yang
direviu
2 dokumen Jumlah dokumen
pelaporan kinerja
tingkat kota yang
direviu
2 dokumen Inspektorat Kota
Surabaya
Inspektorat
Jumlah Laporan Survey
Penilaian Integritas
(SPI)
1 Laporan Jumlah Laporan
Survey Penilaian
Integritas (SPI)
1 Laporan Inspektorat Inspektorat
Jumlah PD dan Sekolah
yang dilaksanakan
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
35 lembaga 6.01.02.2.01.02 Pengawasan
Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah PD dan
Sekolah yang
dilaksanakan
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
35 lembaga Perangkat
Daerah/Sekolah di
Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya yang
merupakan Wilayah
Kerja Irban 4
598,063,155 Inspektorat
Jumlah PD yang
dilakukan reviu
penganggaran dan
pelaporan kinerja
18 lembaga Jumlah PD yang
dilakukan reviu
penganggaran dan
pelaporan kinerja
18 lembaga Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya yang
merupakan wilayah
kerja Irban IV
Inspektorat
6.01.02.2.02
Penyelenggaraan
Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu
Jumlah PD dan Sekolah
yang dilaksanakan
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
35 lembaga 6.01.02.2.02.02 Pengawasan
Dengan Tujuan Tertentu
Jumlah PD dan
Sekolah yang
dilaksanakan
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
35 lembaga Perangkat Daerah /
Sekolah di lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya yang
merupakan wilayah
kerja Irban II
674,876,577 Inspektorat
Jumlah PD yang
dilakukan reviu
penganggaran dan
pelaporan kinerja
18 lembaga Jumlah PD yang
dilakukan reviu
penganggaran dan
pelaporan kinerja
18 lembaga Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya
yangmerupakan wilayah
Irban II
Inspektorat
Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang
tertib administrasi 88,88%; Persentase
rekomendasi penelitian, pengembangan dan
evaluasi yang ditindaklanjuti 100,00%;
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan
pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi
perangkat daerah 100,00%; Persentase
penanganan disiplin aparatur wilayah II 100,00%;
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah
IV 100,00%; Persentase penanganan tata kelola
administrasi keuangan wilayah II 100,00%;
Persentase penanganan tata kelola administrasi
keuangan wilayah IV 100,00%;
Halaman 70 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
110 6.1.3 PROGRAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
Jumlah PD dan Sekolah
yang dilaksanakan
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
35 lembaga 6.01.03.2.01.01 Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan
Jumlah PD dan
Sekolah yang
dilaksanakan
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
35 lembaga Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya yang
merupakan wilayah
Irban III
759,147,811 Inspektorat
Jumlah PD yang
dilakukan reviu
penganggaran dan
pelaporan kinerja
18 lembaga Jumlah PD yang
dilakukan reviu
penganggaran dan
pelaporan kinerja
18 lembaga Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya yang
merupakan wilayah
Irban III
Inspektorat
6.01.03.2.02 Pendampingan
dan Asistensi
Jumlah PD dan Sekolah
yang dilaksanakan
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
35 lembaga 6.01.03.2.02.01 Pendampingan
dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah PD dan
Sekolah yang
dilaksanakan
pengawasan dan
penanganan
pengaduan
35 lembaga Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya
862,922,587 Inspektorat
Jumlah PD yang
dilakukan reviu
penganggaran dan
pelaporan kinerja
18 lembaga Jumlah PD yang
dilakukan reviu
penganggaran dan
pelaporan kinerja
18 lembaga Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya yang
merupakan wilayah
Irban I
Inspektorat
111 7.1.2 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Asemrowo
69,420,506 Kec. Asemrowo
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Benowo
70,297,319 Kec. Benowo
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Bubutan
50,959,564 Kec. Bubutan
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I
100,00%; Persentase penanganan disiplin aparatur
wilayah III 100,00%; Persentase penanganan tata
kelola administrasi keuangan wilayah I 100,00%;
Persentase penanganan tata kelola administrasi
keuangan wilayah III 100,00%;
Halaman 71 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 Lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 Lembaga Kantor Kecamatan Bulak 80,140,000 Kec. Bulak
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Dukuh Pakis
72,453,528 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kota Surabaya 65,620,000 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Genteng
65,779,362 Kec. Genteng
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
6 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
6 lembaga Kantor Kecamatan
Gubeng
66,208,307 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Gunung Anyar
69,572,248 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Jambangan
63,500,000 Kec. Jambangan
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 72 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Karangpilang
71,170,000 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Kenjeran
72,060,068 Kec. Kenjeran
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kelurahan dan
Kecamatan
6 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
6 lembaga Kantor Kecamatan
Krembangan dan
Kelurahan se
Kecamatan Krembangan
72,704,731 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Lakarsantri
76,181,690 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Mulyorejo
103,605,569 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Pabean Cantian
84,508,593 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan Pakal 88,270,470 Kec. Pakal
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 73 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Rungkut
110,514,053 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Sambikerep
91,579,312 Kec. Sambikerep
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
6 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
6 lembaga Kantor Kecamatan
Sawahan
79,184,151 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Semampir
76,647,692 Kec. Semampir
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Simokerto
65,278,646 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Sukolilo
73,706,000 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
6 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
6 lembaga Kantor Kecamatan
Sukomanunggal
67,302,248 Kec. Sukomanunggal
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 74 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Tambaksari
93,795,000 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
6 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
6 lembaga Kantor Kecamatan
Tandes
73,062,857 Kec. Tandes
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Tegalsari
53,367,692 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Tenggilis Mejoyo
94,635,740 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Wiyung
90,085,568 Kec. Wiyung
Jumlah Lembaga
Peserta dari seluruh
Kelurahan di wilayah
Kecamatan Wonocolo
4 Lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah Lembaga
Peserta dari seluruh
Kelurahan di wilayah
Kecamatan Wonocolo
4 Lembaga Kantor Kecamatan
Wonocolo
73,082,672 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti Musrenbang
RKPD tingkat
Kecamatan
4 lembaga 7.01.02.2.01.01
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Jumlah lembaga
peserta dari seluruh
kelurahan di wilayah
kecamatan yang
mengikuti
Musrenbang RKPD
tingkat Kecamatan
4 lembaga Kantor Kecamatan
Wonokromo
74,808,256 Kec. Wonokromo
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 75 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
7.01.02.2.02
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Asemrowo 219,877,473 Kec. Asemrowo
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Benowo 240,420,873 Kec. Benowo
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Bubutan 208,390,088 Kec. Bubutan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Bulak 171,152,000 Kec. Bulak
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Dukuh Pakis 237,364,433 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Gayungan 263,580,000 Kec. Gayungan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Genteng 172,339,946 Kec. Genteng
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Gubeng 194,186,603 Kec. Gubeng
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Gunung
Anyar
193,474,071 Kec. Gunung Anyar
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Jambangan 200,864,000 Kec. Jambangan
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 76 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan
Karangpilang
199,592,000 Kec. Karangpilang
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Kenjeran 254,474,711 Kec. Kenjeran
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 5 Kelurahan 237,234,453 Kec. Krembangan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Lakarsantri 259,555,525 Kec. Lakarsantri
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Mulyorejo 170,534,459 Kec. Mulyorejo
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Pabean
Cantian
222,346,806 Kec. Pabean Cantian
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Pakal 153,602,723 Kec. Pakal
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Rungkut 202,141,575 Kec. Rungkut
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Sambikerep 241,141,093 Kec. Sambikerep
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Sawahan 270,600,570 Kec. Sawahan
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 77 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Semampir 181,799,692 Kec. Semampir
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Simokerto 207,073,219 Kec. Simokerto
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Sukolilo 259,824,000 Kec. Sukolilo
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan
Sukomanunggal
165,414,016 Kec. Sukomanunggal
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Tambaksari 236,921,000 Kec. Tambaksari
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Tandes 258,042,857 Kec. Tandes
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Tegalsari 208,079,692 Kec. Tegalsari
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Tenggilis
Mejoyo
181,747,542 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 kali Kecamatan Wiyung 200,256,759 Kec. Wiyung
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Wonocolo 210,490,038 Kec. Wonocolo
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 78 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali 7.01.02.2.02.03 Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
116 Kali Kecamatan Wonokromo 258,003,998 Kec. Wonokromo
7.01.02.2.03 Koordinasi
Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Pelayanan
Umum
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% 7.01.02.2.03.01
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang terkait
dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
594,244,779 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
7.01.02.2.04 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
139 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
139 lembaga Kecamatan Asemrowo 1,197,408,569 Kec. Asemrowo
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
183 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
183 lembaga Kecamatan Benowo 1,450,989,791 Kec. Benowo
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
414 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
414 Lembaga Kecamatan Bubutan 3,104,899,741 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
157 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
157 Lembaga Kecamatan Bulak 1,344,387,106 Kec. Bulak
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
195 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
195 Lembaga Kecamatan Dukuh Pakis 1,628,392,232 Kec. Dukuh Pakis
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 79 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
197 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
197 Lembaga Kecamatan Gayungan 1,601,502,652 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
364 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
364 Lembaga Kecamatan Genteng 2,346,648,588 Kec. Genteng
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
488 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
488 lembaga Kecamatan Gubeng 3,555,762,474 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
217 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
217 lembaga Kecamatan Gunung
Anyar
1,614,718,651 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
168 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
168 Lembaga Kecamatan Jambangan 1,395,887,548 Kec. Jambangan
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
220 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
220 Lembaga Kecamatan
Karangpilang
1,690,180,000 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
460 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
460 lembaga Kecamatan Kenjeran 3,016,600,574 Kec. Kenjeran
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 80 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
430 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
430 lembaga Kecamatan Krembangan 3,216,614,918 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
200 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
200 Lembaga Kecamatan Lakarsantri 1,600,843,959 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
347 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
347 lembaga Kecamatan Mulyorejo 2,678,865,817 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
377 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
377 Lembaga Kecamatan Pabean
Cantian
2,833,594,117 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
226 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
226 lembaga Kecamatan Pakal 1,827,561,788 Kec. Pakal
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
488 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
488 lembaga Kecamatan Rungkut 3,653,294,866 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
259 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
259 lembaga Kecamatan Sambikerep 2,042,917,599 Kec. Sambikerep
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 81 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
627 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
627 Lembaga Kecamatan Sawahan 4,841,815,996 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
636 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
636 Lembaga Kecamatan Semampir 4,647,254,630 Kec. Semampir
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
356 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
356 Lembaga Kecamatan Simokerto 2,684,072,406 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
439 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
439 lembaga Kecamatan Sukolilo 3,403,734,672 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
323 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
323 lembaga Kecamatan
Sukomanunggal
2,428,566,933 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
749 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
749 lembaga Kecamatan Tambaksari 5,100,669,895 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
371 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
371 lembaga Kecamatan Tandes 2,895,032,615 Kec. Tandes
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Halaman 82 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
366 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
366 Lembaga Kecamatan Tegalsari 2,815,649,185 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
185 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
185 lembaga Kecamatan Tenggilis
Mejoyo
1,466,404,102 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
211 lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
211 lembaga Kecamatan Wiyung 1,847,007,351 Kec. Wiyung
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
280 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
280 Lembaga Kecamatan Wonocolo 2,170,059,879 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga
pelayanan administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
574 Lembaga 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
terkait dengan Nonperizinan
Jumlah lembaga
pelayanan
administrasi
kemasyarakatan yang
mendapatkan
peningkatan mutu
selama 12 bulan
574 Lembaga Kecamatan Wonokromo 4,256,770,094 Kec. Wonokromo
112 7.1.3 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi
Kegiatan Pemberdayaan
Desa
Pengembangan
Kampung Edukasi
3 kali 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan
Pengembangan
Kampung Edukasi
3 kali Kecamatan Benowo 71,737,319 Kec. Benowo
7.01.03.2.02 Kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Asem Rowo 3,422,398,616 Kec. Asemrowo
Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi
100,00%; Persentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
kegiatan sarana prasarana wilayah yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase ketepatan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00%; Persentase terlayaninya administrasi
kependudukan di kecamatan 100,00%;
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 83 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Genting
Kalianak
433,637,841 Kec. Asemrowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Tambak
Sarioso
447,817,486 Kec. Asemrowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Asem Rowo 1,877,530,167 Kec. Asemrowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Genting
Kalianak
983,950,726 Kec. Asemrowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Tambak
Sarioso
1,148,956,014 Kec. Asemrowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Sememi 2,501,859,455 Kec. Benowo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 84 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Tambak Oso
Wilangon
378,930,236 Kec. Benowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 lembaga Kelurahan Romokalisari 564,694,648 Kec. Benowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Kandangan 2,784,374,938 Kec. Benowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Sememi 2,589,209,496 Kec. Benowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Tambak Oso
Wilangon
770,070,188 Kec. Benowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 lembaga Kelurahan Romokalisari 580,958,142 Kec. Benowo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 85 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Kandangan 1,027,950,077 Kec. Benowo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Tembok
Dukuh
4,441,215,653 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Alun-alun
Contong
1,432,003,698 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Gundih 3,244,694,266 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Bubutan 2,039,055,920 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga Kelurahan Jepara 4,279,355,390 Kec. Bubutan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 86 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Tembok
Dukuh
1,838,615,871 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Alun-alun
Contong
723,507,708 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Gundih 2,136,145,935 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Bubutan 1,606,596,604 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga Kelurahan Jepara 1,877,952,854 Kec. Bubutan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Kedung
Cowek
289,322,043 Kec. Bulak
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 87 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Bulak 2,773,665,106 Kec. Bulak
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Sukolilo Baru 1,836,593,951 Kec. Bulak
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Kenjeran 840,646,464 Kec. Bulak
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Kedung
Cowek
858,166,000 Kec. Bulak
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Bulak 879,292,000 Kec. Bulak
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Sukolilo Baru 986,406,800 Kec. Bulak
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 88 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Kenjeran 963,853,000 Kec. Bulak
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga Kelurahan Dukuh Pakis 1,733,990,831 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Dukuh
Kupang
1,897,616,690 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Pradah
Kalikendal
2,006,688,987 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Gunung Sari 1,918,840,202 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga Kelurahan Dukuh Pakis 795,624,355 Kec. Dukuh Pakis
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 89 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Dukuh
Kupang
957,026,457 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Pradah
Kalikendal
974,366,280 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Gunung Sari 823,301,821 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Gayungan 2,517,651,632 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Menanggal 1,952,038,418 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga Kelurahan Ketintang 2,461,985,960 Kec. Gayungan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 90 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Dukuh
Menanggal
1,647,676,774 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Gayungan 805,015,607 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Menanggal 683,857,400 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga Kelurahan Ketintang 593,688,035 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Dukuh
Menanggal
568,440,867 Kec. Gayungan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Embong
Kaliasin
1,461,099,231 Kec. Genteng
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 91 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Genteng 1,461,552,173 Kec. Genteng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Kapasari 1,932,373,292 Kec. Genteng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga Kelurahan Ketabang 2,916,073,170 Kec. Genteng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 Lembaga Kelurahan Peneleh 2,639,188,008 Kec. Genteng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Embong
Kaliasin
2,381,001,728 Kec. Genteng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Genteng 1,427,326,372 Kec. Genteng
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 92 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Kapasari 2,264,937,804 Kec. Genteng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga Kelurahan Ketabang 873,834,222 Kec. Genteng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 Lembaga Kelurahan Peneleh 2,271,153,460 Kec. Genteng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Airlangga 2,225,051,148 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Pucang Sewu 2,528,508,860 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga Kelurahan Mojo 5,306,546,592 Kec. Gubeng
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 93 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Kertajaya 618,696,086 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 lembaga Kelurahan Gubeng 2,167,881,352 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Baratajaya 1,927,039,727 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Airlangga 2,415,759,386 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Pucang Sewu 886,576,426 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga Kelurahan Mojo 2,050,607,221 Kec. Gubeng
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 94 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Kertajaya 4,528,510,220 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 lembaga Kelurahan Gubeng 893,717,706 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Baratajaya 1,817,846,142 Kec. Gubeng
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Rungkut
Tengah
2,201,430,566 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Gunung
Anyar
1,807,758,544 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Gunung
Anyar Tambak
1,969,955,965 Kec. Gunung Anyar
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 95 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Rungkut
Menanggal
1,234,311,555 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Rungkut
Tengah
978,005,141 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Gunung
Anyar
2,204,162,558 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Gunung
Anyar Tambak
882,723,055 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Rungkut
Menanggal
1,103,400,892 Kec. Gunung Anyar
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Kebonsari 770,179,335 Kec. Jambangan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 96 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Pagesangan 1,142,029,396 Kec. Jambangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Jambangan 1,267,849,799 Kec. Jambangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Karah 2,736,707,547 Kec. Jambangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Kebonsari 1,309,233,373 Kec. Jambangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Pagesangan 844,775,001 Kec. Jambangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Jambangan 871,291,220 Kec. Jambangan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 97 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Karah 870,201,247 Kec. Jambangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Kedurus 3,375,370,931 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Kebraon 3,807,020,421 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Karang Pilang 1,142,482,005 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Waru
Gunung
880,174,160 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Kedurus 1,236,359,151 Kec. Karangpilang
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 98 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Kebraon 983,894,594 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Karang Pilang 721,745,770 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Waru
Gunung
549,667,127 Kec. Karangpilang
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Bulak
Banteng
2,531,630,245 Kec. Kenjeran
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Tambak Wedi 2,146,987,805 Kec. Kenjeran
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Tanah Kali
Kedinding
5,857,709,270 Kec. Kenjeran
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 99 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
2 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
2 lembaga Kelurahan Sidotopo
Wetan
5,494,573,590 Kec. Kenjeran
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Bulak
Banteng
2,072,827,442 Kec. Kenjeran
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Tambak Wedi 1,546,481,179 Kec. Kenjeran
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Tanah Kali
Kedinding
3,159,041,586 Kec. Kenjeran
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
2 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
2 lembaga Kelurahan Sidotopo
Wetan
3,727,495,258 Kec. Kenjeran
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga Kelurahan Krembangan
Selatan
3,418,496,914 Kec. Krembangan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 100 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan
Morokrembangan
4,622,237,132 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Dupak 3,044,087,179 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Perak Barat 3,951,808,740 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Kemayoran 3,322,112,998 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga Kelurahan Krembangan
Selatan
861,080,655 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan
Morokrembangan
1,658,170,132 Kec. Krembangan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 101 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Dupak 1,802,840,621 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Perak Barat 477,020,883 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Kemayoran 1,465,086,491 Kec. Krembangan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Lidah Kulon 2,326,719,988 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga Kelurahan Bangkingan 1,202,253,680 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Lakarsantri 400,963,937 Kec. Lakarsantri
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 102 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Jeruk 371,588,040 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga Kelurahan Lidah Wetan 1,557,302,232 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Sumurwelut 696,034,997 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Lidah Kulon 1,189,320,978 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga Kelurahan Bangkingan 878,556,780 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 Lembaga Kelurahan Lakarsantri 934,396,921 Kec. Lakarsantri
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 103 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Jeruk 1,202,686,062 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga Kelurahan Lidah Wetan 565,533,212 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
3 Lembaga Kelurahan Sumurwelut 579,040,020 Kec. Lakarsantri
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Kalijudan 1,882,640,181 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Mulyorejo 2,283,685,753 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga Kelurahan Manyar
Sabrangan
2,145,835,161 Kec. Mulyorejo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 104 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Kejawan
Putih Tambak
972,794,930 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Kalisari 3,532,751,361 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Dukuh
Sutorejo
2,457,864,823 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Kalijudan 671,965,225 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Mulyorejo 1,764,127,428 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga Kelurahan Manyar
Sabrangan
1,425,752,985 Kec. Mulyorejo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 105 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Kejawan
Putih Tambak
687,487,264 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Kalisari 485,998,391 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Dukuh
Sutorejo
1,058,963,120 Kec. Mulyorejo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Perak Timur 2,707,412,503 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Perak Utara 1,424,738,415 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga Kelurahan
Nyamplungan
2,702,285,201 Kec. Pabean Cantian
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 106 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Krembangan
Utara
1,965,753,459 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Bongkaran 2,511,100,956 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Perak Timur 1,247,876,703 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Perak Utara 3,932,743,430 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 Lembaga Kelurahan
Nyamplungan
875,186,967 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Krembangan
Utara
2,585,117,229 Kec. Pabean Cantian
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 107 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Bongkaran 966,361,761 Kec. Pabean Cantian
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Pakal 1,354,116,414 Kec. Pakal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Benowo 1,596,283,810 Kec. Pakal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Babat
Jerawat
4,463,806,289 Kec. Pakal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Sumber Rejo 1,371,692,326 Kec. Pakal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Pakal 724,555,706 Kec. Pakal
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 108 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Benowo 923,724,129 Kec. Pakal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Babat
Jerawat
1,497,206,047 Kec. Pakal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Sumber Rejo 1,125,077,971 Kec. Pakal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga Kelurahan Rungkut Kidul 1,607,994,943 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 lembaga Kelurahan
Penjaringansari
4,553,826,278 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 lembaga Kelurahan Medokan
Ayu
1,891,439,340 Kec. Rungkut
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 109 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga Kelurahan Kalirungkut 1,232,831,293 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Kedung
Baruk
4,189,602,771 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Wonorejo 2,921,005,640 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga Kelurahan Rungkut Kidul 2,440,808,676 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 lembaga Kelurahan
Penjaringansari
1,910,935,871 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
15 lembaga Kelurahan Medokan
Ayu
1,415,167,353 Kec. Rungkut
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 110 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga Kelurahan Kalirungkut 1,227,011,909 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Kedung
Baruk
1,321,908,024 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Wonorejo 882,808,602 Kec. Rungkut
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Bringin 909,821,984 Kec. Sambikerep
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Sambikerep 4,412,322,112 Kec. Sambikerep
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Made 1,441,528,259 Kec. Sambikerep
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 111 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga Kelurahan Lontar 5,059,332,309 Kec. Sambikerep
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Bringin 551,625,692 Kec. Sambikerep
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Sambikerep 812,009,158 Kec. Sambikerep
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Made 676,930,838 Kec. Sambikerep
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 lembaga Kelurahan Lontar 696,110,318 Kec. Sambikerep
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
18 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
18 Lembaga Kelurahan Petemon 2,359,863,955 Kec. Sawahan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 112 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Kupang
Krajan
2,122,468,078 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Banyu Urip 1,508,892,787 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Sawahan 2,143,254,806 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga Kelurahan Putat Jaya 2,682,003,403 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Pakis 3,544,150,139 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
18 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
18 Lembaga Kelurahan Petemon 5,336,521,408 Kec. Sawahan
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 113 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Kupang
Krajan
1,995,237,577 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Banyu Urip 4,309,060,767 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Sawahan 2,060,277,717 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga Kelurahan Putat Jaya 4,565,916,347 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Pakis 2,400,035,623 Kec. Sawahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
16 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
16 Lembaga Kelurahan
Wonokusumo
7,508,556,134 Kec. Semampir
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 114 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Sidotopo 2,806,800,375 Kec. Semampir
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Pegirian 2,672,508,512 Kec. Semampir
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
17 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
17 Lembaga Kelurahan Ampel 3,834,574,224 Kec. Semampir
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga Kelurahan Ujung 4,105,034,123 Kec. Semampir
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
16 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
16 Lembaga Kelurahan
Wonokusumo
2,861,227,807 Kec. Semampir
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Sidotopo 3,290,625,174 Kec. Semampir
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 115 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Pegirian 3,393,268,726 Kec. Semampir
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
17 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
17 Lembaga Kelurahan Ampel 1,665,568,215 Kec. Semampir
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga Kelurahan Ujung 3,186,957,646 Kec. Semampir
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga Kelurahan Simokerto 1,254,857,270 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Kapasan 1,492,535,846 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Tambakrejo 2,080,692,999 Kec. Simokerto
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 116 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Simolawang 1,123,005,530 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Sidodadi 1,274,566,627 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga Kelurahan Simokerto 3,886,905,924 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Kapasan 2,007,076,272 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Tambakrejo 1,869,595,320 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Simolawang 3,003,376,376 Kec. Simokerto
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 117 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Sidodadi 1,923,984,411 Kec. Simokerto
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga Kelurahan Semolowaru 3,413,459,871 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Keputih 1,321,092,000 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Gebang Putih 935,043,445 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Klampis
Ngasem
1,962,738,975 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Medokan
Semampir
2,638,374,701 Kec. Sukolilo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 118 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Menur
Pumpungan
1,321,770,157 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Nginden
Jangkungan
2,851,966,920 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 lembaga Kelurahan Semolowaru 1,129,377,900 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Keputih 1,700,457,995 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Gebang Putih 920,020,330 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Klampis
Ngasem
1,266,075,953 Kec. Sukolilo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 119 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Medokan
Semampir
1,307,179,960 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Menur
Pumpungan
2,384,871,260 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Nginden
Jangkungan
1,181,396,051 Kec. Sukolilo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan
Sukomanunggal
1,311,585,088 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Simomulyo 2,373,717,032 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Putat Gede 805,651,549 Kec. Sukomanunggal
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 120 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan
Sonokwijenan
2,159,264,381 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Tanjungsari 2,423,421,803 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Simomulyo
Baru
4,932,447,134 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan
Sukomanunggal
969,710,436 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Simomulyo 1,009,733,675 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Putat Gede 639,447,621 Kec. Sukomanunggal
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 121 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan
Sonokwijenan
356,173,185 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Tanjungsari 753,798,386 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 lembaga Kelurahan Simomulyo
Baru
1,238,583,966 Kec. Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Tambaksari 3,370,740,448 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan
Pacarkembang
4,575,945,713 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Pacarkeling 3,858,197,959 Kec. Tambaksari
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 122 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Kapasmadya
Baru
4,093,316,113 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Ploso 4,107,825,356 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Gading 3,472,981,685 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Dukuh Setro 3,676,491,505 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Rangkah 2,269,142,750 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Tambaksari 1,599,124,500 Kec. Tambaksari
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 123 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan
Pacarkembang
2,517,290,120 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Pacarkeling 1,204,275,300 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Kapasmadya
Baru
1,739,593,500 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Ploso 1,963,997,501 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Gading 2,512,264,550 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Dukuh Setro 516,905,400 Kec. Tambaksari
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 124 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Rangkah 1,088,057,800 Kec. Tambaksari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 lembaga Kelurahan Manukan
Kulon
4,838,825,613 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Karang Poh 1,913,077,447 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Banjar
Sugihan
1,080,547,263 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Balongsari 1,788,881,313 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Tandes 702,039,079 Kec. Tandes
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 125 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Manukan
wetan
1,512,479,062 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 lembaga Kelurahan Manukan
Kulon
2,939,707,809 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Karang Poh 1,777,082,516 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
4 lembaga Kelurahan Banjar
Sugihan
1,050,644,924 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 lembaga Kelurahan Balongsari 673,832,429 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Tandes 1,848,482,974 Kec. Tandes
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 126 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Manukan
wetan
923,386,369 Kec. Tandes
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Wonorejo 3,069,649,565 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Tegalsari 1,588,955,212 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Keputran 2,056,758,020 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Kedungdoro 3,353,930,585 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga Kelurahan Dr. Soetomo 3,581,308,044 Kec. Tegalsari
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 127 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Wonorejo 1,698,904,831 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Tegalsari 1,830,296,341 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Keputran 1,156,460,289 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Kedungdoro 1,233,038,878 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
14 Lembaga Kelurahan Dr. Soetomo 1,027,709,730 Kec. Tegalsari
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Kutisari 2,166,872,494 Kec. Tenggilis Mejoyo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 128 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Kendangsari 1,227,346,428 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Tenggilis
Mejoyo
1,279,372,595 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Panjang Jiwo 1,587,333,486 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Kutisari 880,930,810 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Kendangsari 1,171,928,814 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 lembaga Kelurahan Tenggilis
Mejoyo
1,174,841,710 Kec. Tenggilis Mejoyo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 129 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Panjang Jiwo 1,372,724,407 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Jajar Tunggal 1,124,930,493 Kec. Wiyung
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Babatan 2,866,869,740 Kec. Wiyung
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Balas
Klumprik
1,974,904,152 Kec. Wiyung
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Wiyung 1,527,441,616 Kec. Wiyung
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 lembaga Kelurahan Jajar Tunggal 809,728,407 Kec. Wiyung
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 130 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
8 lembaga Kelurahan Babatan 1,583,969,012 Kec. Wiyung
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 lembaga Kelurahan Balas
Klumprik
762,404,713 Kec. Wiyung
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 lembaga Kelurahan Wiyung 1,183,685,327 Kec. Wiyung
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 Lembaga Kelurahan Bendul Merisi 3,039,955,622 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Siwalankerto 1,853,600,064 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Sidosermo 1,847,692,469 Kec. Wonocolo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 131 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Margorejo 1,798,915,116 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Jemur
Wonosari
2,514,244,575 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
13 Lembaga Kelurahan Bendul Merisi 799,671,585 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
7 Lembaga Kelurahan Siwalankerto 884,269,936 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
6 Lembaga Kelurahan Sidosermo 618,183,585 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
10 Lembaga Kelurahan Margorejo 726,689,249 Kec. Wonocolo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 132 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Jemur
Wonosari
1,657,104,889 Kec. Wonocolo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga Kelurahan Ngagel 1,252,352,537 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Wonokromo 1,670,079,940 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Jagir 2,830,147,349 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Darmo 3,877,983,299 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Ngagel Rejo 4,539,458,758 Kec. Wonokromo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 133 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.02 Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Sawunggaling 3,468,549,146 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
5 Lembaga Kelurahan Ngagel 1,504,880,878 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
9 Lembaga Kelurahan Wonokromo 4,431,938,892 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Jagir 1,778,663,708 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
11 Lembaga Kelurahan Darmo 1,694,168,027 Kec. Wonokromo
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Ngagel Rejo 3,296,378,608 Kec. Wonokromo
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Halaman 134 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
intervensi
pembangunan sarana
prasarana wilayah dan
pemberdayaan
masyarakat
12 Lembaga Kelurahan Sawunggaling 2,070,136,880 Kec. Wonokromo
113 7.1.4 PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi
Upaya Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah fasilitasi
penyelenggaraan
kegiatan keagamaan
102 kali 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi
Hubungan Dengan Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat
Jumlah fasilitasi
penyelenggaraan
kegiatan keagamaan
102 kali Gedung milik
Pemerintah Kota,
Gedung Tempat Ibadah,
dan 31 Kecamatan
18,811,563,387 Dinas Sosial
7.01.04.2.02 Koordinasi
Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali kecamatan asemrowo 377,885,013 Kec. Asemrowo
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Benowo 365,139,291 Kec. Benowo
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Bubutan 438,968,563 Kec. Bubutan
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Bulak 575,592,640 Kec. Bulak
Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang terfasilitasi 100,00%; Terfasilitasinya kegiatan
kewilayahan sesuai dengan Berita Acara
kesepakatan 100,00%;
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang
berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
100,00%;
Halaman 135 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Dukuh Pakis 364,785,592 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Gayungan 467,649,400 Kec. Gayungan
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Genteng 640,652,054 Kec. Genteng
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Gubeng 476,420,088 Kec. Gubeng
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
408 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
408 kali Kecamatan Gunung
Anyar
374,342,496 Kec. Gunung Anyar
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Jambangan 432,129,400 Kec. Jambangan
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang
berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
100,00%;
Halaman 136 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan
Karangpilang
523,916,800 Kec. Karangpilang
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Kenjeran 479,841,642 Kec. Kenjeran
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Krembangan 349,848,229 Kec. Krembangan
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Lakarsantri 243,229,644 Kec. Lakarsantri
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
408 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
408 kali Kecamatan Mulyorejo 537,478,977 Kec. Mulyorejo
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Pabean
Cantian
274,104,951 Kec. Pabean Cantian
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang
berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
100,00%;
Halaman 137 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Pakal 376,711,941 Kec. Pakal
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
408 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
408 kali Kecamatan Rungkut 459,177,114 Kec. Rungkut
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Sambikerep 453,797,805 Kec. Sambikerep
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Sawahan 405,402,966 Kec. Sawahan
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Semampir 541,977,092 Kec. Semampir
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Simokerto 444,144,512 Kec. Simokerto
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang
berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
100,00%;
Halaman 138 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
408 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
408 kali Kecamatan Sukolilo 424,606,010 Kec. Sukolilo
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan
Sukomanunggal
609,138,656 Kec. Sukomanunggal
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Tambaksari 530,376,600 Kec. Tambaksari
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Tandes 452,260,808 Kec. Tandes
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Tegalsari 476,457,092 Kec. Tegalsari
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Tenggilis
Mejoyo
460,635,743 Kec. Tenggilis Mejoyo
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang
berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
100,00%;
Halaman 139 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Wiyung 330,214,368 Kec. Wiyung
Jumlah Pelaksanaan
Pengawasan
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah Pelaksanaan
Pengawasan
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Wonocolo 508,980,429 Kec. Wonocolo
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja
360 kali 7.01.04.2.02.01
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Jumlah pelaksanaan
pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
360 kali Kecamatan Wonokromo 693,034,597 Kec. Wonokromo
114 7.1.5 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
7.01.05.2.01
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Jumlah fasilitasi
kegiatan organisasi
sosial kepahlawanan
62 kali 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi,
Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Jumlah fasilitasi
kegiatan organisasi
sosial kepahlawanan
62 kali 31 kecamatan 6,043,638,975 Dinas Sosial
115 7.1.6 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 Fasilitasi,
Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Asemrowo
76,770,506 Kec. Asemrowo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Benowo
76,628,729 Kec. Benowo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Bubutan
53,659,564 Kec. Bubutan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan Bulak 81,340,000 Kec. Bulak
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%; Persentase
lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang
berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan
100,00%;
Persentase lembaga/organisasi/kelompok
kepahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan
kepahlawanan 100,00%;
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%;
Halaman 140 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Dukuh Pakis
81,063,528 Kec. Dukuh Pakis
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Gayungan
74,620,000 Kec. Gayungan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Genteng
77,779,362 Kec. Genteng
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Gubeng
80,308,307 Kec. Gubeng
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Gunung Anyar
70,142,248 Kec. Gunung Anyar
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Jambangan
62,420,000 Kec. Jambangan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Karangpilang
80,140,000 Kec. Karangpilang
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Kenjeran
81,570,068 Kec. Kenjeran
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Wilayah Kecamatan
Krembangan
71,984,731 Kec. Krembangan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Lakarsantri
70,481,690 Kec. Lakarsantri
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%;
Halaman 141 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Mulyorejo
119,205,569 Kec. Mulyorejo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Pabean Cantian
96,820,343 Kec. Pabean Cantian
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan Pakal 96,430,470 Kec. Pakal
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Rungkut
107,214,053 Kec. Rungkut
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Sambikerep
99,259,312 Kec. Sambikerep
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Sawahan
88,334,151 Kec. Sawahan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Semampir
82,707,692 Kec. Semampir
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
120 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
120 Kali Kantor Kecamatan
Simokerto
77,437,007 Kec. Simokerto
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Sukolilo
87,056,000 Kec. Sukolilo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Sukomanunggal
70,542,248 Kec. Sukomanunggal
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%;
Halaman 142 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Wilayah Kecamatan
Tambaksari
108,825,000 Kec. Tambaksari
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Tandes
85,422,857 Kec. Tandes
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Tegalsari
62,787,692 Kec. Tegalsari
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Tenggilis Mejoyo
97,128,370 Kec. Tenggilis Mejoyo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 kali Kantor Kecamatan
Wiyung
98,245,568 Kec. Wiyung
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,Verifikas
i dam Validasi Data
Sarana
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,Verifika
si dam Validasi Data
Sarana
60 Kali Wilayah Kecamatan
Wonocolo
83,102,672 Kec. Wonocolo
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana Prasarana
Wilayah
60 Kali 7.01.06.2.01.18 Koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Pengumpulan,
Verifikasi, dan Validasi
Data Sarana
Prasarana Wilayah
60 Kali Kantor Kecamatan
Wonokromo
86,088,256 Kec. Wonokromo
116 8.1.2 PROGRAM
PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
8.01.02.2.01 Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
dan Karakter Kebangsaan
Jumlah peserta
komunikasi, informasi
dan edukasi
peningkatan wawasan
kebangsaan
750 orang 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah peserta
komunikasi, informasi
dan edukasi
peningkatan wawasan
kebangsaan
750 orang Kota Surabaya 372,491,999 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah kegiatan
pembinaan potensi
masyarakat
81 kali 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah kegiatan
pembinaan potensi
masyarakat
81 kali Balai Kota Surabaya,
Taman Makam
Pahlawan
1,088,036,181 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase organisasi masyarakat dan partai
politik yang mendukung pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan 80,00%; Persentase
petugas perlindungan masyarakat yang
ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi
77,72%;
Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah
yang terfasilitasi 100,00%;
Halaman 143 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
117 8.1.3 PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.03.2.01 Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
pemberdayaan
10 lembaga 8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan
Koordinasi Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
pemberdayaan
10 lembaga Kota Surabaya 8,337,390,000 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
118 8.1.4 PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
pemberdayaan
21 lembaga 8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Jumlah lembaga yang
mendapatkan
pemberdayaan
21 lembaga Kota Surabaya 201,733,594 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
119 8.1.5 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Jumlah kegiatan
peningkatan toleransi
dan kehidupan
beragama
30 kali 8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Jumlah kegiatan
peningkatan toleransi
dan kehidupan
beragama
30 kali Kota Surabaya 1,063,580,725 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
120 8.1.6 PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
8.01.06.2.01 Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
Jumlah kegiatan
kerjasama
pengendalian
keamanan kota
194 kali 8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah kegiatan
kerjasama
pengendalian
keamanan kota
194 kali Kota Surabaya 4,696,100,788 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase organisasi masyarakat dan partai
politik yang mendukung pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan 80,00%;
Persentase organisasi masyarakat dan partai
politik yang mendukung pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan 80,00%;
Persentase organisasi masyarakat dan partai
politik yang mendukung pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan 80,00%;
Persentase gangguan ketenteraman umum yang
ditangani 100,00%;
Halaman 144 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah kegiatan
pemantauan dan
pengendalian
ketenteraman kota
54 kali 8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah kegiatan
pemantauan dan
pengendalian
ketenteraman kota
54 kali Kota Surabaya 813,104,656 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
121 X.XX.1 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah yang disusun
12 Dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah yang disusun
12 Dokumen kantor BPKPD 147,504,250 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan
237,789,012 Badan Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor Bagian Umum
Dan Protokol
918,610,366 Bagian Umum Dan
Protokol
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
181,228,711 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor Dinas Kesehatan 209,886,241 Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan
Pematusan
383,143,134 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 Dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 Dokumen Kantor Dinas Pendidikan 274,932,392 Dinas Pendidikan
Persentase gangguan ketenteraman umum yang
ditangani 100,00%;
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 145 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
285,197,135 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor Inspektorat 316,028,066 Inspektorat
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor RSUD Bhakti
Dharma Husada
24,956,900 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen X.XX.01.2.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
12 dokumen Kantor RSUD Dr.
Mohamad Soewandie
117,022,162 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
X.XX.01.2.02 Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 12,241,364,931 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 6,521,956,387 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
MasyarakatPersentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 8,581,604,337 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 108,039,232,672 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
DaerahPersentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 24,041,387,198 Badan Perencanaan
Pembangunan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 4,057,329,871 Bagian Administrasi
Kerjasama
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 3,736,109,189 Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 8,651,792,968 Bagian Administrasi
Pembangunan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 4,274,288,086 Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 146 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 3,158,975,787 Bagian Administrasi
Perekonomian Dan
Usaha DaerahPersentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 4,066,377,788 Bagian Hubungan
Masyarakat
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 9,624,568,360 Bagian Hukum
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 9,107,982,088 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan AsetPersentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 4,379,648,119 Bagian Organisasi
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 24,344,220,116 Bagian Umum Dan
Protokol
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 50,442,684,235 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,406,039,219 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 9,480,847,484 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,377,593,844 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 181,498,574,871 Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 15,199,620,486 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,054,885,991 Dinas Komunikasi dan
Informatika
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 9,471,606,535 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 10,587,347,569 Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 43,844,790,688 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
PematusanPersentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 26,489,255,093 Dinas Pemadam
Kebakaran
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 147 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 9,668,183,076 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu PintuPersentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 259,046,206,000 Dinas Pendidikan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 559,989,964,190 Dinas Pendidikan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,755,334,724 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 9,641,872,448 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan AnakPersentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 15,509,504,099 Dinas Perdagangan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 52,535,469,141 Dinas Perhubungan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 10,520,893,062 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 28,578,404,060 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata RuangPersentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,885,973,756 Dinas Sosial
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 9,733,194,255 Dinas Tenaga Kerja
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 16,406,794,075 Inspektorat
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 10,306,466,259 Kec. Asemrowo
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,333,950,248 Kec. Benowo
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,846,445,534 Kec. Bubutan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 12,358,560,367 Kec. Bulak
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 148 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,401,864,652 Kec. Dukuh Pakis
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,736,659,074 Kec. Gayungan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 12,008,821,751 Kec. Genteng
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,096,193,998 Kec. Gubeng
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,155,497,788 Kec. Gunung Anyar
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,052,198,023 Kec. Jambangan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,593,418,651 Kec. Karangpilang
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 12,096,569,165 Kec. Kenjeran
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 13,088,810,192 Kec. Krembangan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 13,187,710,515 Kec. Lakarsantri
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,692,276,608 Kec. Mulyorejo
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 12,766,748,651 Kec. Pabean Cantian
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,601,859,051 Kec. Pakal
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,513,694,557 Kec. Rungkut
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,022,440,636 Kec. Sambikerep
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,719,346,542 Kec. Sawahan
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 13,095,951,560 Kec. Semampir
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 149 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,697,328,395 Kec. Simokerto
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 15,944,778,789 Kec. Sukolilo
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,001,901,061 Kec. Sukomanunggal
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 18,219,882,977 Kec. Tambaksari
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 14,679,511,381 Kec. Tandes
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 12,486,202,700 Kec. Tegalsari
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,517,811,679 Kec. Tenggilis Mejoyo
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,315,171,068 Kec. Wiyung
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 12,763,035,596 Kec. Wonocolo
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 15,819,766,897 Kec. Wonokromo
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 48,455,084,707 RSUD Bhakti Dharma
Husada
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 95,797,152,129 RSUD dr. Mohamad
Soewandhie
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 21,571,600,731 Satuan Polisi Pamong
Praja
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan ASN
100% X.XX.01.2.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pelayanan
gaji dan Tunjangan
ASN
100% 11,435,231,471 Sekretariat DPRD
X.XX.01.2.03 Administrasi
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Jumlah tanah aset
infrastruktur yang
diamankan
40 bidang X.XX.01.2.03.02 Pengamanan
Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah tanah aset
infrastruktur yang
diamankan
40 bidang Kota Surabaya 1,481,602,329 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
PematusanX.XX.01.2.05 Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Jumlah pakaian dinas
dan kelengkapannya
yang diadakan
8891 stel X.XX.01.2.05.02 Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas
dan kelengkapannya
yang diadakan
8891 stel Kantor Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
3,807,392,149 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 150 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi
Umum Perangkat Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% X.XX.01.2.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian Hukum 723,287,980 Bagian Hukum
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% X.XX.01.2.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Bagian
Organisasi
297,854,377 Bagian Organisasi
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Lingkungan Hidup
567,362,539 Dinas Lingkungan Hidup
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Perhubungan
6,067,376,355 Dinas Perhubungan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata
Ruang
2,288,275,776 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% X.XX.01.2.06.02 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Sekretariat DPRD 29,005,458,378 Sekretariat DPRD
X.XX.01.2.07 Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah sarana
kedinasan yang
diadakan
3805 unit X.XX.01.2.07.06 Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah sarana
kedinasan yang
diadakan
3805 unit Kantor Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
20,347,744,263 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.07.10 Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
1,718,440,495 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.07.10 Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Kesehatan 4,895,855,504 Dinas Kesehatan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.07.10 Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan
Pematusan
3,005,641,775 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.07.10 Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Pemadam
Kebakaran
1,452,744,476 Dinas Pemadam
Kebakaran
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.07.11 Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Pendidikan 2,830,669,708 Dinas Pendidikan
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 151 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.07.11 Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
724,087,560 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Jumlah Bangunan
Pemerintah Daerah
yang prasarananya
dibangun/direhabilitasi
43 Bangunan X.XX.01.2.07.09 Pengadaan
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Bangunan
Pemerintah Daerah
yang prasarananya
dibangun/direhabilita
si
43 Bangunan Bangunan Kantor
Pemerintahan serta
Pelayanan Publik yang
merupakan aset
Pemerintah Kota
Surabaya
155,357,937,722 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.07.10 Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Inspektorat 503,057,984 Inspektorat
X.XX.01.2.08 Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.08.04 Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Badan
Kepegawaian dan Diklat
535,176,833 Badan Kepegawaian
dan Diklat
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.08.03 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
321,351,058 Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.08.03 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Badan
Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
1,183,514,393 Badan Penanggulangan
Bencana Dan
Perlindungan
Masyarakat
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.08.03 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Badan
Perencanaan
Pembangunan
496,132,451 Badan Perencanaan
Pembangunan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.08.03 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian
Hubungan Masyarakat
544,042,943 Bagian Hubungan
Masyarakat
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% X.XX.01.2.08.04 Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau
10,360,748,574 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.08.03 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
574,605,729 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% X.XX.01.2.08.03 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
100% Kantor Dinas Kesehatan 103,598,689,417 Dinas Kesehatan
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 152 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.08.03 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
893,587,668 Dinas Pengendalian
Penduduk,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.08.03 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Perdagangan
1,250,291,195 Dinas Perdagangan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.01 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Badan
Pengelolaan Keuangan
dan Pajak Daerah
3,579,167,471 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak
Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi Kerjasama
244,117,040 Bagian Administrasi
Kerjasama
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
158,672,321 Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi
Pembangunan
2,000,184,654 Bagian Administrasi
Pembangunan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
219,446,376 Bagian Administrasi
Pemerintahan Dan
Otonomi Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian
Administrasi
Perekonomian Dan
Usaha Daerah
179,209,347 Bagian Administrasi
Perekonomian Dan
Usaha Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian Hukum 292,357,322 Bagian Hukum
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang dipelihara dan
diurus administrasinya
2897 unit X.XX.01.2.09.01 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang dipelihara dan
diurus
administrasinya
2897 unit Kantor Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
7,658,261,884 Bagian Layanan
Pengadaan dan
Pengelolaan Aset
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 153 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Bagian
Organisasi
131,123,717 Bagian Organisasi
Persentase Kelayakan
dan Ketersediaan
sarana dan prasarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase Kelayakan
dan Ketersediaan
sarana dan prasarana
perkantoran
100% Kantor Bagian Umum
Dan Protokol
4,709,372,868 Bagian Umum Dan
Protokol
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Kebersihan
dan Ruang Terbuka
Hijau
2,907,334,606 Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Kepemudaan dan Olah
Raga
664,611,427 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
1,033,147,905 Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
550,872,124 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan
Pematusan
1,761,914,844 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah peralatan besar
yang dioperasikan dan
dipelihara selama 12
bulan sebanyak
60 unit X.XX.01.2.09.03 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar
Jumlah peralatan
besar yang
dioperasikan dan
dipelihara selama 12
bulan sebanyak
60 unit Dinas PU Bina Marga
dan Pematusan
15,153,491,522 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Jumlah alat angkut
yang dioperasikan dan
dipelihara selama 12
bulan sebanyak
160 unit X.XX.01.2.09.02 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah alat angkut
yang dioperasikan dan
dipelihara selama 12
bulan sebanyak
160 unit Dinas PU Bina Marga
dan Pematusan
13,541,929,717 Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan
Pematusan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
510,890,518 Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 154 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas
Pengelolaan Bangunan
dan Tanah
1,311,145,599 Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Dinas Tenaga
Kerja
474,715,856 Dinas Tenaga Kerja
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Asemrowo 321,392,171 Kec. Asemrowo
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Benowo 296,456,942 Kec. Benowo
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Bubutan 297,216,848 Kec. Bubutan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Bulak 369,668,330 Kec. Bulak
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Dukuh Pakis 306,008,768 Kec. Dukuh Pakis
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Gayungan 309,374,992 Kec. Gayungan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Genteng 341,648,972 Kec. Genteng
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Gubeng 564,309,668 Kec. Gubeng
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 155 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Gunung
Anyar
326,808,539 Kec. Gunung Anyar
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Jambangan 406,464,186 Kec. Jambangan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec.
Karangpilang
286,957,232 Kec. Karangpilang
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Kenjeran 344,551,057 Kec. Kenjeran
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kecamatan
Krembangan
600,691,665 Kec. Krembangan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Lakarsantri 290,545,774 Kec. Lakarsantri
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Mulyorejo 383,978,366 Kec. Mulyorejo
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Pabean
Cantian
336,123,697 Kec. Pabean Cantian
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Pakal 324,199,010 Kec. Pakal
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Rungkut 273,712,446 Kec. Rungkut
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 156 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Sambikerep 282,220,894 Kec. Sambikerep
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Sawahan 282,266,068 Kec. Sawahan
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Semampir 411,900,500 Kec. Semampir
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Simokerto 277,365,255 Kec. Simokerto
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Sukolilo 548,572,394 Kec. Sukolilo
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec.
Sukomanunggal
290,329,938 Kec. Sukomanunggal
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Tambaksari 425,864,764 Kec. Tambaksari
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Tandes 366,652,511 Kec. Tandes
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Tegalsari 368,421,636 Kec. Tegalsari
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kecamatan Tenggilis
Mejoyo
306,771,764 Kec. Tenggilis Mejoyo
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 157 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Wiyung 296,151,351 Kec. Wiyung
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec. Wonocolo 317,816,938 Kec. Wonocolo
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Kec.
Wonokromo
374,581,875 Kec. Wonokromo
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
2,566,540,738 Satuan Polisi Pamong
Praja
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% X.XX.01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Persentase
pemeliharaan dan
pengadaan sarana
perkantoran
100% Kantor Sekretariat DPRD 5,232,764,524 Sekretariat DPRD
X.XX.01.2.11 Administrasi
Keuangan dan Operasional
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
X.XX.01.2.11.04 Penyediaan
Dana Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
8,072,880,380 Bagian Umum Dan
Protokol
X.XX.01.2.11.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
397,676,341 Bagian Umum Dan
Protokol
X.XX.01.2.13 Penataan
Organisasi
Jumlah penyelenggara
pelayanan publik yang
dilakukan monitoring
254 lembaga X.XX.01.2.13.04 Monitoring,
Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
Jumlah penyelenggara
pelayanan publik yang
dilakukan monitoring
254 lembaga Kantor Bagian
Organisasi dan
Perangkat Daerah
terkait
965,645,855 Bagian Organisasi
Jumlah unit layanan
publik yang dilakukan
Survey Kepuasan
Masyarakat
254 lembaga Jumlah unit layanan
publik yang dilakukan
Survey Kepuasan
Masyarakat
254 lembaga Unit Pelayanan di Kota
Surabaya, Gedung
pertemuan milik
Pemerintah Kota
Surabaya atau gedung
pertemuan lainnya
Bagian Organisasi
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 158 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
pelaksanaan analisis
jabatan dan analisis
beban kerja serta
standar kompetensi
yang disusun
1 dokumen X.XX.01.2.13.01 Pengelolaan
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan
Jumlah dokumen
pelaksanaan analisis
jabatan dan analisis
beban kerja serta
standar kompetensi
yang disusun
1 dokumen Kantor Bagian
Organisasi
673,640,788 Bagian Organisasi
Jumlah dokumen
pelaksanaan analisis
kelembagaan yang
disusun
1 dokumen Jumlah dokumen
pelaksanaan analisis
kelembagaan yang
disusun
1 dokumen Kantor Bagian
Organisasi
Bagian Organisasi
Jumlah dokumen
pendampingan
penyusunan laporan
kinerja dan monitoring
implementasi
reformasi birokrasi
yang disusun
2 dokumen X.XX.01.2.13.03 Peningkatan
Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen
pendampingan
penyusunan laporan
kinerja dan
monitoring
implementasi
reformasi birokrasi
yang disusun
2 dokumen Kantor Bagian
Organisasi dan PD
terkait
823,574,095 Bagian Organisasi
Jumlah POS perangkat
daerah yang dilakukan
monitoring dan
evaluasi
155 POS Jumlah POS perangkat
daerah yang dilakukan
monitoring dan
evaluasi
155 POS Perangkat Daerah di
Pemerintah Kota
Surabaya
Bagian Organisasi
X.XX.01.2.14 Pelaksanaan
Protokol dan Komunikasi
Pimpinan
Jumlah Dokumentasi,
Data dan Informasi
disusun
9 dokumen X.XX.01.2.14.03
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan
Jumlah Dokumentasi,
Data dan Informasi
disusun
9 dokumen Kantor Bagian
Hubungan Masyarakat
429,663,088 Bagian Hubungan
Masyarakat
Persentase
Keberhasilan
Penyediaan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
100% X.XX.01.2.14.01 Fasilitasi
Keprotokolan
Persentase
Keberhasilan
Penyediaan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
100% Lokasi Aktivitas
Walikota dan Wakil
Walikota
17,230,653,150 Bagian Umum Dan
Protokol
Jumlah Kegiatan
Kunjungan Kerja dan
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
185 kali X.XX.01.2.14.01 Fasilitasi
Keprotokolan
Jumlah Kegiatan
Kunjungan Kerja dan
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan
Anggota DPRD
185 kali Lokasi Tujuan
Kunjungan Kerja di Jawa
Timur, luar Jawa Timur,
luar negeri
63,203,588,588 Sekretariat DPRD
Jumlah kegiatan
pengendalian
keamanan yang
dilaksanakan
264 kali Jumlah kegiatan
pengendalian
keamanan yang
dilaksanakan
264 kali Kantor DPRD Kota
Surabaya
Sekretariat DPRD
Jumlah studi banding
yang difasilitasi
240 kali Jumlah studi banding
yang difasilitasi
240 kali Gedung DPRD Kota
Surabaya
Sekretariat DPRD
X.XX.01.2.15 Layanan
Keuangan dan
Kesejahteraan DPRD
X.XX.01.2.15.01
Penyelenggaraan Administrasi
Keuangan DPRD
37,239,802,460 Sekretariat DPRD
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 159 dari 160
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target CapaianKeluaran Sub
Kegiatan
Target
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Program Kegiatan
Kode/Urusan/Sub
Urusan/PD/Program
Indikator KinerjaSumber
DanaKetKegiatan
Indikator Kinerja
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi Sub KegiatanAlokasi Anggaran
Belanja (Rp)
Sub Kegiatan
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.16 Layanan
Administrasi DPRD
Jumlah rapat paripurna
yang diselenggarakan
45 kali X.XX.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat
Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Jumlah rapat
paripurna yang
diselenggarakan
45 kali Kantor DPRD Kota
Surabaya
5,067,796,046 Sekretariat DPRD
Jumlah rapat-rapat alat
kelengkapan Dewan
yang diselenggarakan
930 kali Jumlah rapat-rapat
alat kelengkapan
Dewan yang
diselenggarakan
930 kali Kantor DPRD Kota
Surabaya
Sekretariat DPRD
Persentase aset tanah, saluran, jalan dan
kelengkapannya yang diamankan 3,50%;
Persentase berita positif Pemerintah Kota
Surabaya yang terinformasikan kepada
masyarakat 85,00%; Persentase gedung
pemerintahan dan pelayanan publik yang
berfungsi baik 100,00%; Persentase instansi yang
memiliki POS sesuai probis 100,00%; Persentase
instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal
BB 100,00%; Persentase instansi yang probisnya
telah menggambarkan keterhubungan antar
proses 100,00%; Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan 15,48%; Persentase
kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kegiatan DPRD
terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi 100,00%; Persentase kendaraan yang
berfungsi dengan baik 90,00%; Persentase
ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran 100,00%; Persentase ketepatan
waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
100,00%; Persentase kinerja unit penyelenggara
pelayanan yang minimal mutu pelayanannya
kategori baik 70,00%; Persentase pemanfaatan
aset 97,00%; Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik 100,00%;
Persentase terlaksananya urusan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai
dengan standar 100,00%; Tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran 88,00 %;
Halaman 160 dari 160