POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2011 · pokok bahasan asumsi dasar ekonomi makro, 2010 - 2011...

20
POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2011 Paparan Menteri Keuangan Jakarta, 16 Agustus 2010 Pada Konferensi Pers

Transcript of POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2011 · pokok bahasan asumsi dasar ekonomi makro, 2010 - 2011...

POKOK-POKOK NOTA

KEUANGAN DAN RAPBN 2011

Paparan Menteri Keuangan

Jakarta, 16 Agustus 2010

Pada Konferensi Pers

POKOK BAHASAN

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010 - 2011

POSTUR APBN-P 2010 DAN RAPBN 2011

2

3

2

6

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENDAPATAN

NEGARA, RAPBN 2011

POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA

NEGARA, RAPBN 2011

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN, RAPBN 2011

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011

2

3

3

6

Penyusunan RAPBN Tahun 2011 didasarkan pada beberapa

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 23 UUD 1945 Amandemen Keempat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, yang mengamatkan:

RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman kepada:

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2011;

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011

Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,

DPRD dan DPD.

4

2011

Pertumbuhan ekonomi (%) 5,8 5,9 6,1 6,0 2)6,3

Inflasi y.o.y (%) 5,3 5,05 5,3 5+1 5,3

Suku Bunga SBI 3 Bulan (%) 6,5 6,6 6,4 6,5 6,5

Nilai tukar (Rp/US$1) - Rata-rata 9.200 9.193 9.207 9.200 9.300

Harga Minyak/ICP (US$/Barel) - Rata-rata 80,0 78,0 1)

82,0 80,0 80,0

Lifting Minyak (MBCD) - Rata-rata 0,965 0,959 1)

0,972 0,965 0,970

. .

lifting minyak = 0,959 MBCD dan ICP = US$78,0/barel.

2) Pertumbuhan ekonomi dalam NK & RAPBN 2011 diperkirakan sebesar 5,9% menuju 6,0%.

2010

Prognosis Sem II RAPBNINDIKATOR

1) Untuk penghitungan penerimaan negara Semester I-2010 menggunakan angka pada periode Desember 2009 - Mei 2010 dengan realisasi

Perk Real. APBN-P Real. Sem I

2010

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 992,4 1.086,4 94,0 9,5

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 990,5 1.082,6 92,1 9,3

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 743,3 839,5 96,2 12,9

Tax Ratio (% thd PDB) 11,9 12,0 0,1 0,8

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 247,2 243,1 (4,1) (1,7)

II. HIBAH 1,9 3,7 1,8 97,2

B. BELANJA NEGARA 1.126,1 1.202,0 75,9 6,7

I BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L) 781,5 823,6 42,1 5,4

A. Belanja K/L 366,1 410,4 44,3 12,1

B. Belanja Non K/L 415,4 413,2 (2,2) (0,5)

II. TRANSFER KE DAERAH 344,6 378,4 33,8 9,8

1. Dana Perimbangan 314,4 329,1 14,7 4,7

a. Dana Bagi Hasil 89,6 82,0 (7,6) (8,5)

b. Dana Alokasi Umum 203,6 221,9 18,3 9,0

c. Dana Alokasi Khusus 21,1 25,2 4,1 19,4

2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30,2 49,3 19,1 63,0

C. KESEIMBANGAN PRIMER (28,1) 0,7 28,8 (102,6)

D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (115,7) 18,1 (13,5)

% defisit thd PDB (2,1) (1,7) 0,5 (22,8)

E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 115,7 (18,1) (13,5)

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 118,7 (15,2) (11,4)

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (3,0) (2,8) 1.826,1

(dalam triliun rupiah)

URAIANAPBN-P

APBN-P 2010 & RAPBN 2011

RAPBN∆ thd APBN-P

2010

% ∆ thd

APBN-P

2010

2011

5

Pokok-Pokok Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2011:

Penggalian potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi

Peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan mekanisme

keberatan dan banding

Ekstenfikasi barang kena cukai

Penyesuaian tarif cukai sejalan dengan road map cukai hasil tembakau

Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai

Pemberian insentif fiskal (DTP)

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 APBN-P

PersenTriliun Rp PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2005 - 2010

PPh (LHS) PPN (LHS) Cukai (LHS) Lainnya (LHS) Tax Ratio (RHS)

6

2010

APBN-P RAPBN

D thd

APBN-P

2010

% D thd

APBN-P

2010

Penerimaan Perpajakan 743,3 839,5 96,2 12,9

a. Pajak dalam negeri 720,8 816,4 95,7 13,3

i. Pajak Penghasilan 362,2 414,5 52,3 14,4

- PPh Migas 55,4 54,2 (1,2) (2,2)

- PPh Non-Migas 306,8 360,3 53,5 17,4

ii. Pajak pertambahan nilai 263,0 309,3 46,4 17,6

iii. Pajak bumi dan bangunan 25,3 27,7 2,4 9,3

iv. BPHTB 7,2 - (7,2) (100,0)

v. Cukai 59,3 60,7 1,4 2,4

vi. Pajak lainnya 3,8 4,2 0,4 9,4

b. Pajak Perdagangan Internasional 22,6 23,1 0,6 2,5

i Bea masuk 17,1 18,0 0,9 5,2

ii. Bea Keluar 5,5 5,1 (0,3) (5,9)

PENERIMAAN PERPAJAKAN 2010 - 2011

Jenis Penerimaan Perpajakan

2011

(Triliun Rupiah)

Pokok-Pokok Kebijakan PNBP tahun 2011:

Migas:

Peningkatan produksi/lifting migas dengan didukung insentif fiskal.

Efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada.

Perbaikan infrastruktur migas.

SDA Non-Migas dan PNBP lainnya:

Optimalisasi penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi

Peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBP K/l.

Laba BUMN:

Peningkatan kinerja BUMN

Penerapan payout ratio yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing BUMN.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 APBN-P

Triliun Rp

PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2005 - 2010

Pend. BLU (LHS) Pen. SDA Nonmigas (LHS) PNBP Lainnya (LHS) Laba BUMN (LHS) Pen. SDA Migas (LHS)

7

2010

APBN-P RAPBN

D thd

APBN-P

2010

% D thd

APBN-P

2010

Penerimaan Negara Bukan Pajak 247,2 243,1 (4,1) (1,7)

a. Penerimaan SDA 164,7 158,2 (6,6) (4,0)

i. Migas 151,7 145,3 (6,5) (4,3)

- Minyak bumi 112,5 104,7 (7,8) (6,9)

- Gas alam 39,2 40,5 1,3 3,3

ii. Non Migas 13,0 12,9 (0,1) (0,7)

- Pertambangan umum 9,7 9,9 0,2 1,8

- Kehutanan 2,9 2,5 (0,3) (11,4)

- Perikanan 0,2 0,1 (0,0) (33,3)

- Panas Bumi 0,2 0,4 0,1 45,7

b. Bagian Pem. atas Laba BUMN 29,5 26,6 (2,9) (9,9)

c. PNBP Lainnya 43,5 43,4 (0,0) (0,1)

- al : Pendapatan DMO 7,9 10,5 2,6 32,2

d. Penerimaan BLU 9,5 14,9 5,4 57,0

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2010 - 2011

(Triliun rupiah)

Jenis Pendapatan

2011

Pencapaian pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas:

Pembangunan

infrastruktur, a.l:

domestic connectivity

pengembangan

Kawasan ekonomi

khusus

Menjamin kelancaran

distribusi barang, jasa,

dan informasi untuk

meningkatkan daya saing

produk nasional

Perlindungan Sosial a.l.

melalui :

Pendidikan (BOS,

Beasiswa

siswa/mahasiswa miskin)

Kesehatan (Jamkesmas)

POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA

PEMERINTAH PUSAT

8

A. Belanja K/L 366.1 410.4 44.3 12.1

B. Belanja Non K/L 415.4 413.2 (2.2) (0.5)

1. Belanja Pegawai 162.7 180.6 18.0 11.0

2. Belanja Barang 112.6 131.5 18.9 16.8

3. Belanja Modal 95.0 121.7 26.6 28.0

4. Pembayaran Bunga Utang 105.7 116.4 10.8 10.2

i. Utang Dalam Negeri 71.9 80.4 8.5 11.9

ii. Utang Luar Negeri 33.8 36.0 2.2 6.6

5. Subsidi 201.3 184.8 (16.4) (8.2)

a Subsidi Energi 144.0 133.8 (10.2) (7.1)

b Subsidi Non Energi 57.3 51.0 (6.3) (10.9)

6. Belanja Hibah 0.2 0.8 0.5 217.1

7. Bantuan Sosial 71.2 61.5 (9.6) (13.6)

8. Belanja Lain-Lain 32.9 26.3 (6.6) (20.1)

781.5 823.6 42.1 5.4

RAPBN

(dalam triliun rupiah)

JUMLAH

2011

∆ thd

APBN-P

2010

URAIAN % ∆ thd

APBN-P

2010

APBN-P

2010

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2011

Belanja Pegawai; 21,9%

Belanja Barang; 16,0%

Belanja modal; 14,8%

Pemb. Bunga Utang; 14,1%Subsidi; 22,4%

Belanja Hibah; 0,1%

Bantuan Sosial; 7,5%

Belanja Lain-lain; 3,2%

Pemberdayaan Masyarakat a.l.

melalui PNPM Mandiri

Pemantapan pelaksanaan

reformasi birokrasi

Perbaikan kesejahteraan aparatur

negara dan pensiunan :

Kenaikan gaji dan pensiun pokok

10 %

Pemberian gaji dan pensiun bulan

ke-13

Pengalokasian anggaran subsidi

untuk menjaga stabilitas harga dan

perlindungan kesejahteraan

masyarakat;

Pembayaran kewajiban bunga

utang yang jatuh tempo tepat waktu

dan jumlah

9

POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA

PEMERINTAH PUSAT (2)

Kebijakan Belanja K/L 2011 a.l. :

Reformasi birokrasi dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya dorong

terhadap pertumbuhan ekonomi;

Penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat

dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

Pagu Sementara RAPBN

2005 2006 2007 2008 2009

Pagu Riil 312 334

APBN-P 158.0 214.4 244.6 290.0 314.7

LKPP 120.8 189.4 225.0 259.7 307.0

% thd APBN-P 76.5 88.3 92.0 89.5 97.5

% thd Pagu Riil 76.5 88.3 92.0 83.2 91.9

76.5

88.3 92.0 89.597.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

PNBP/BLU = Rp23,8 T

PHLN =Rp28,7 T

PDN = Rp1,0 T

RM = Rp368,1 T

Pagu Sementara = Rp421,6 T

PNBP/BLU = Rp27,4 T

PHLN =Rp28,7 T

PDN = Rp1,0 T

RM = Rp353,3 T

RAPBN = Rp410,4 T

RESOURCES ENVELOPE DAN KEBIJAKAN BELANJA K/L 2011

10

11 K/LPagu > 10 T

26 K/LPagu > 1 T , dan < 10 T

40 K/L : Pagu < 1 T

PROFIL RENCANA ALOKASI BELANJA K/L 2011

77 K/L

Pagu > Rp10 T: 11 K/L

Kemendiknas, KemenPU,

Kemenhan, Kemenag, Polri,

Kemenkes, Kemenhub,

Kementan, Kemenkeu, K.ESDM,

Kemendagri.

Pagu di atas Rp1,0 T tetapi di

bawah Rp10 T: 26 K/L a.l. MA,

Kemenhut, Kemenlu, Kemenkum

dan HAM, Kemensos, Setneg,

BMKG, BPLS

Pagu < Rp1,0 T: 40 K/L KPU,

KLH, B.POM, BPKP, KPK, Batan,

Bakorsurtanal, BKN, BKPM,

MK,Komnas HAM

11

ANGGARAN BELANJA K/L (di atas Rp1 Triliun)

1,0

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,6

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

2,4

2,6

2,8

2,8

2,8

3,3

3,4

3,4

4,0

4,8

4,9

5,6

5,9

6,1

13,3

15,1

16,5

16,8

21,4

26,2

28,3

31,0

45,2

50,3

56,5

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

BIN

DPD

Basarnas

Kemen PDT

BPLS

BMKG

Kemendag

Kemenbudpar

Kemenpora

Sekneg

Kemenprind

BPS

BKKBN

Kejagung

BPK

Kemenpera

DPR

Kemenkominfo

Kemenakertrans

BPN

Kemensos

Kemen KP

Kemenkum HAM

Kemenlu

Kemenhut

MA

Kemendagri

Kemen ESDM

Kemenkeu

Kementan

Kemenhub

Kemenkes

POLRI

Kemenag

Kemenhan

Kemendiknas

Kemen PU

Rp Triliun

12

ANGGARAN BELANJA K/L (di bawah Rp1 Triliun)

37,3 57,2

76,8 79,7 82,6

97,9 129,1 132,3 140,8 140,9

153,9 160,1

181,3 208,6

220,4 244,1

264,0 287,7 292,5

332,5 340,8

365,5 435,8 436,2 440,7 448,5 455,2

500,0 575,7

599,0 601,6

663,2 693,3 699,4

714,0 723,6

778,8 828,7

854,3 980,9

- 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0

Wanhannas

Komnas HAM

Bapeten

KY

BSN

PPATK

Arsip Nasri

Kemenko Kesra

Kemen BUMN

Lemhanas

Kemen PAN dan RB

Kemen PP dan PA

KPPU

LKPP

Kemenko Perekon

LAN

BNPP TKI

MK

BPWS

Perpusnas

MPR

Lapan

BKPM

Kemenko Polhukam

Kemenristek

BKN

Bakosurtanal

LSN

KPK

LIPI

Batan

BNPB

BPPT

Bappenas

BPKP

BNN

BPOM

Kemenkop UKM

KLH

KPU

Rp Miliar

13

Tahun 2005 – 2010 : Subsidi naik dari Rp120,8 T Rp201,3 T (APBN-P 2010), Tahun 2011 : o Subsidi BBM: Volume konsumsi BBM Bersubsidi 36,8 juta KL; Subsidi LPG Tabung 3 Kg; o Subsidi Pangan: Kuantum 15 Kg/RTS/bln; Durasi penyaluran 12 bln; HPB naik dari

Rp6.285/kg Rp6.450/kg; Harga Raskin tetap (Rp1.600/kg). o Subsidi Pupuk : Volume naik dari 9,3 juta ton 11,3 juta ton.

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2005 2006 2007 2008 2009 APBN2010

APBN-P2010

120,8 107,4

150,2

277,4

138,1 157,8

201,3

tril

iun

ru

pia

h

Perkembangan Subsidi, 2005 - 2010

Perkembangan Subsidi

14

2010

a Subsidi Energi 144.0 133.8 (10.2) (7.1)

1) BBM, LPG & BBN 88.9 92.8 3.9 4.4

2) Listrik 55.1 41.0 (14.1) (25.6)

b Subsidi Non Energi 57.3 51.0 (6.3) (10.9)

1) Pangan 13.9 15.3 1.3 9.6

2) Pupuk 18.4 16.4 (2.0) (11.1)

3) Benih 2.3 0.1 (2.1) (94.7)

4) PSO 1.4 1.9 0.5 36.5

5) Kredit Program 2.9 2.6 (0.2) (8.3)

6) Subsidi Pajak / Pajak DTP 18.4 14.8 (3.7) (20.0)

JUMLAH 201.3 184.8 (16.4) (8.2)

RAPBN

SUBSIDI, 2010 - 2011

2011

∆ thd

APBN-P

2010

(dalam triliun rupiah)

URAIAN % ∆ thd

APBN-P

2010

APBN-P

Sasaran Pembangunan Infrastruktur, RAPBN 2011

Pembangunan Jaringan Rel

Kereta Api 85,06 Km Jalur

Ganda, dan Peningkatan

Kondisi Jalur Kereta Api

sepanjang 126,12 Km

Pengembangan dan Rehabilitasi

118 Bandara, dan Pembangunan

14 Bandar Udara Baru

Peningkatan hunian yg layak

di 1.500 desa

Pembangunan Fly Over dan

Underpass sepanjang 4.551 M

Melanjutkan pembangunan 8

waduk; Menyelesaikan 34

Embung/Situ, rehabilitasi 2

Waduk

Terbangunnya Tranmisi

sepanjang 1.558 km, dan Gardu

Induk sebesar 1.280 MVA

15

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, 2011

BOS: Meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan agar

semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu

sampai tamat.

Sasaran: Siswa SD/SMP penerima BOS = 37,5 juta siswa;

Siswa MI/MTs penerima BOS = 6,3 juta siswa

Jamkesmas: Meningkatkan akses

dan mutu layanan kesehatan seluruh

penduduk miskin dan hampir miskin.

Sasaran 76,4 juta jiwa

PNPM :

Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan

dan kesempatan kerja masyarakat

miskin secara mandiri.

Sasaran:

PNPM perdesaan: 5.005 kec;

PNPM Perkotaan 1.153 kec.

16

Pokok-Pokok Kebijakan DBH

• Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi

dengan institusi pengelola Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP).

• Menyempurnakan proses penghitungan dan

penetapan alokasi DBH agar lebih transparan

dan akuntabel.

• Menyempurnakan sistem penyaluran DBH

lebih tepat waktu dan tepat jumlah.

• Penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA dan

DBH Pajak.

Pokok-Pokok Kebijakan DAU

• 26 persen dari PDN Neto

• Meningkatkan akurasi dasar perhitungan

DAU dari lembaga/instansi yang berwenang.

• DAU untuk daerah pemekaran baru dihitung

proporsional dengan daerah induknya,

dengan menggunakan data luas wilayah,

jumlah penduduk dan jumlah PNSD.

• DAU untuk 14 daerah pemekaran baru

beserta induknya dihitung secara mandiri

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

17

2010

1. Dana Perimbangan 314.4 329.1 14.7 4.7

a. Dana Bagi Hasil 89.6 82.0 (7.6) (8.5)

b. Dana Alokasi Umum 203.6 221.9 18.3 9.0

c. Dana Alokasi Khusus 21.1 25.2 4.1 19.4

2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30.2 49.3 19.1 63.0

a. Dana Otonomi Khusus 9.1 10.3 1.2 12.9

b. Dana Penyesuaian 21.2 39.0 17.9 84.6

344.6 378.4 33.8 9.8

TRANSFER KE DAERAH, 2010-2011(dalam triliun rupiah)

APBN-P RAPBN

JUMLAH

% ∆ thd

APBN-P

2010

URAIAN ∆ thd

APBN-P

2010

2011

Pokok-Pokok Kebijakan DAK

• Mendukung program prioritas nasional RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka

menengah dan penganggaran berbasis kinerja;

• Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam

membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka

pemerataan pelayanan dasar publik; dan

• Bidang DAK: tambahan 5 bidang baru:

Listrik Pedesaan, Perumahan dan Permukiman, Keselamatan Transportasi Darat,

Transportasi Perdesaan, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

Dana Otonomi Khusus:

o Prov. NAD dan wilayah Papua (meliputi Prov. Papua dan Papua Barat), masing-masing

setara 2% DAU Nasional.

o Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Prov.

Papua dan Prov Papua Barat.

Dana Penyesuaian:

o Dana tambahan penghasilan guru PNSD

o Dana Tunjangan Profesi Guru

o Dana Insentif Daerah

o Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH (2)

18

Pembiayaan Melalui Utang 2011:

1. Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan Sukuk) rupiah di pasar domestik.

2. Pinjaman Luar Negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien dan risiko rendah

dan tanpa agenda politik

3. Rasio utang terhadap PDB menurun, walaupun secara nominal jumlah utang

meningkat.

77%

67%61%

57%

47%

39%35% 33%

28,3% 27,8% 26,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

[ % ][ triliun Rupiah]

Outstanding Utang PDB Rasio Utang thd PDB (RHS)

Debt to GDP Ratio 2001-2011

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

19

2010 2010

D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (133,7) (115,7) 18,1 (13,5)

% Defisit Terhadap PDB (2,1) (2,1) (1,7) 0,5 (22,8)

E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 133,7 115,7 (18,1) (13,5)

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 133,9 118,7 (15,2) (11,4)

1. Perbankan dalam negeri 45,5 45,5 7,7 (37,8) (83,2)

2. Non-perbankan dalam negeri 88,4 88,4 111,0 22,6 25,5

a.l a. Penerimaan Privatisasi 1,2 1,2 0,3 (0,9) (71,7)

b. Hasil Pengelolaan Aset 1,2 1,2 0,5 (0,7) (56,1)

c. Surat Berharga Negara (neto) 107,5 107,5 125,5 18,0 16,7

d. Pinjaman Dalam Negeri 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

e. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (12,9) (12,9) (12,8) 0,1 (1,0)

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (0,2) (3,0) (2,8) 1.826,1

1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 70,8 70,8 57,1 (13,7) (19,4)

a. Pinjaman Program 29,4 29,4 17,7 (11,7) (39,9)

b. Pinjaman Proyek Bruto 41,4 41,4 39,4 (2,0) (4,8)

2. Penerusan Pinjaman (SLA) (16,8) (16,8) (12,0) 4,8 (28,6)

3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (54,1) (54,1) (48,1) 6,1 (11,2)

RAPBN

∆ thd

APBN-P

2010

2011

% ∆ thd

APBN-P

2010

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2011

(dalam triliun rupiah)

APBN-P

(Lapsem)

URAIANAPBN-P

20

TERIMA KASIH