KAJIAN PELAKSANAAN PUBLIC – PRIVATE...

KAJIAN PELAKSANAAN PUBLIC – PRIVATE

PARTNERSHIP (PPP) PADA SEKTOR JALAN TOL

DI INDONESIA

(Studi Kasus : Jalan Tol Solo - Kertosono)

TESIS

Oleh

SYAFAATUN NAIMAH

NIM : 25007023

Program Studi Rekayasa Transportasi

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2009



DI INDONESIA


TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari

Institut Teknologi Bandung

Oleh

SYAFAATUN NAIMAH

NIM : 25007023


INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2009



DI INDONESIA


Oleh

SYAFAATUN NAIMAH

NIM : 25007023


Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Bandung,.................................

Pembimbing I Pembimbing II

Ir. Rudy Hermawan K., M.Sc., Ph.D Ir. Ade Sjafruddin, M.Sc., Ph.D

i

ABSTRAK

KAJIAN PELAKSANAAN PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PADA SEKTOR JALAN TOL DI

INDONESIA (Studi Kasus Jalan Tol Solo - Kertosono)

Oleh Syafaatun Naimah

NIM : 25007023

Mekanisme pembiayaan melalui kerjasama sektor Pemerintah (public sector) dan sektor Swasta (private sector) disebut sebagai Public – Private Partnership (PPPs). Pelaksanaan PPPs saat ini digunakan sebagai alternatif dan metode yang efektif untuk memobilisasi sumber dana tambahan dan keuntungan dari efisiensi sektor swasta. PPPs bukan satu satunya mekanisme pembiayaan, PPPs hanya dapat digunakan apabila tepat dengan proyek dan keuntungan yang jelas. Tesis ini bertujuan untuk melihat mekanisme peran pemerintah dalam pelaksanaan PPPs berdasarkan pelaksanaan PPPs di negara lain. Yang dijadikan contoh dalam tesis ini yaitu United Kingdom, Korea dan India. Dalam tesis ini dipelajari kemungkinan diterapkannya bentuk – bentuk dukungan pemerintah yang diusulkan melalui jajak pendapat dari beberapa stakeholder, yang meliputi pemerintah/regulator, operator/private sector dan akademisi. Bentuk dukungan pemerintah yang diusulkan adalah Pembebasan lahan, Subsidi Modal, Minimum Revenue Guarantee, dan Pembebasan Pajak. Dari keseluruhan simulasi studi kasus jalan Tol Solo – Kertosono terhadap hasil jajak pendapat yang berupa skenario dukungan pemerintah, didapatkan bahwa bentuk dukungan pemerintah yang memberikan nilai kelayakan besar adalah skenario pembebasan lahan oleh pemerintah yaitu untuk ruas Solo – Ngawi dari 13.63% menjadi 14.47%, dengan upfront subsidy menjadi 14.53% dan konstruksi sebagian oleh pemerintah menjadi 14.55%. Untuk ruas Ngawi – Kertosono dari IRR sebesar 14.17% dengan pembebasan lahan oleh pemerintah menjadi 15.10%, dengan upfront subsidy menjadi 15.24% dan konstruksi sebagian oleh pemerintah menjadi 15,28%. Dengan skenario – skenario tersebut pemerintah harus mengeluarkan sunk cost. Skenario pembebasan pajak cukup meringankan investor, dan dengan skenario ini permerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran tertentu, sehingga skenario ini layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Adanya konsep clawback principle yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan di Indonesia, agar pemerintah juga memperoleh keuntungan finansial dari pembangungan proyek jalan tol. Kata kunci: PPP Scheme, Investasi jalan tol.

ii

ABSTRACT

STUDY OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) SCHEME TO INDONESIAN TOLL ROAD

(Case Study: Solo – Kertosono Toll Road)

By Syafaatun Naimah

NIM : 25007023 Funding mechanism through joint effort of Government (Public sector) and Private sector is called Public – Private Partnership (PPP) and now is used as an alternative and effective method to mobilise additional funding source and benefit from private sector efficiency. PPP is not the only funding mechanism, but it can be used with suitable project and clear profit The purpose of this research is to study government support on PPPs implementation based on other countries PPPs experiences. The other countries are United Kingdom, Korea and India. This research elaborates those improvement possibilities through exploring opinion from some stakeholders, such as government/regulator, operator/private sector and academic. Government support that might be adopted are land acquisiton, capital subsidise, minimum revenue guarantee, and tax free. The result shows that several government support to the project increased the financial viability. Those support are land acquisition, upfront subsidy and government construct half of the section. It gives the higher financial viability for each section, IRR Solo – Ngawi section increase from 13.63% to 14.47%; 14.53% and 14.55%, and IRR Ngawi – Kertosono section increase from 14.17% to 15.10%; 15.24% and 15.28%. With this type of government support, the government have to provide a budget for each support to meet the financial viability (sunk cost) Tax subsidies give enough financial viability for the project. With this type of support, the government does not have to provide any budget. The tax subsidies should be considered by the government. The clawback principle also need to be considered by the government, in order to allow the government to earn the financial benefit from the toll road project as well. Keywords: PPP Scheme, Toll Road Investment

iii

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut

Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta

ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HAKI yang berlaku di Institut

Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi

pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus

disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin

Direktur Program.

iv

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas bimbingan dan

penyertaan-Nya hingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Dalam proses

pengerjaan tesis, penulis mengakui akan bantuan dan dukungan dari banyak pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada:

Pembimbing tesis Ir. Rudy Hermawan K., M.Sc., Ph.D., dan Ir. Ade Sjafruddin,

M.Sc., Ph.D atas segala petunjuk, bimbingan, saran dan dorongan yang diberikan

selama penelitian dan penulisan tesis ini.

Penguji Dr. Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, MT yang atas kesediaannya

memberikan masukan dan koreksi untuk perbaikan laporan ini.

Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum atas beasiswa

yang diterima selama pendidikan Program Magister ini.

Untuk Ibu Dasronah Aziz dan adikku Mukhtar Aziz, ST atas doa, semangat dan

dukungan moral selama pengerjaan tesis ini. Mas Eko Purnomo, SSi, yang selalu

sabar dan menjadikan Ima lebih ikhlas dalam melakukan segala hal.

Semua staf pengajar di Program Studi Rekayasa Transportasi Institut Teknologi

Bandung, yang telah memberikan dukungan dan tuntunan selama mengikuti

pendidikan.

Staf pegawai Program Studi Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung

Seluruh Responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan

masukan dalam tesis ini

Teman-teman Rektrans, Mas Ramon, Mas Hendra, Mas Dody, Alfin, Yandri, Mas

Apri, Alin, Luis, Mba Mery, Tintan, Mba Laras dan teman - teman STJR, Usman,

Rikson, Mba Dessy, Rini dan Mas Jaja.

Bapak Judijono, Ibu Yuli Khaeriah, Ibu Rahmi Yuliasih, Libria Sefita Dewi, dan

Henny Kusumawardhani serta semua pihak, atas masukan dan saran dalam

penyusunan tesis ini.

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS iii

UCAPAN TERIMA KASIH iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Tujuan 3

I.3 Ruang Lingkup 3

I.4 Batasan Masalah 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5

II.1 Konsep Investasi 5

II.2 Jalan Tol 5

II.3 Resiko Ketidakpastian Investasi Infrastruktur Jalan Tol 7

II.3.1 Pembebasan Lahan 8

II.3.2 Konstruksi 8

II.3.3 Biaya Uang (Cost of Money) 9

II.3.4 Operasi dan Pemeliharaan 9

II.3.5 Volume Lalu Lintas 9

II.3.6 Tarif 10

II.3.7 Force Majeure 10

II.4 Sistem Pembiayaan Sektor jalan 10

II.4.1 Pembiayaan Melalui Anggaran Pemerintah 11

vi

II.4.2 Pembiayaan Melalui Konsesi (Kerjasama Pemerintah – Swasta) 11

II.4.3 Pembiayaan Melalui Road Fund 13

II.5 Public Private Partnership (PPP Schemes) 13

II.5.1 Karakteristik Kerjasama Pemerintah Swasta 17

II.5.2 Tipe – tipe PPPs 19

II.6 Pelaksanaan PPPs di Negara – negara Lain 19

II.7 Pelaksanaan PPPs Pada Sektor Jalan Tol di Indonesia 23

II.8 Peraturan Terkait Pelaksanaan PPPs 26

II.8.1 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 26

II.8.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 28

II.8.3 Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2006 28

II.8.4 Peraturan Menteri PU No. 12 Tahun 2008 30

II.9 Gambaran Umum Wilayah Study (Tol Solo – Kertosono) 31

II.9.1 Lalulintas 34

II.9.2 Penentuan Tarif Awal 34

II.9.3 Estimasi Biaya 37

II.9.4 Realisasi Jalan Tol Solo – Kertosono 38

II.7 Metoda Delphi 39

BAB III METODOLOGI 41

III.1 Bagan Alir Penelitian 41

III.1.1 Pekerjaan Persiapan 41

III.1.2 Studi Literatur 41

III.1.3 Pelaksanaan Survei 41

III.2 Tahap Persiapan 42

III.3 Tahap Pengumpulan Data 43

III.3.1 Pengumpulan Data Dengan Survei Primer 44

III.3.2 Pengumpulan Data Dengan Survei Sekunder 49

III.4 Analisis Data 49

III.5 Tahapan Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi 50

vii

BAB IV PENYAJIAN DATA 51

IV.1 Penetapan Risiko 52

IV.1.1 Survei Penetapan Risiko Putaran Pertama 52

IV.1.2 Penetapan Risiko Putaran Kedua 52

IV.1.3 Hasil Survei Penetapan Risiko 53

IV.2 Bentuk Dukungan Pemerintah 54

IV.2.1 Survei Dukungan Pemerintah Putaran Pertama 54

IV.2.2 Survei Dukungan Pemerintah Putaran Kedua 56

IV.2.3 Hasil Survei Dukungan Pemerintah 56

IV.3 Bentuk Pilihan Pembagian Pendapatan 59

IV.3.1 Pilihan Pembagian Pendapatan Putaran Pertama 59

IV.3.2 Pilihan Pembagian Pendapatan Putara Kedua 60

IV.3.3 Hasil Survei Pilihan Pembagian Pendapatan 60

BAB V ANALISIS DATA 62

V.1 Pendahuluan 62

V.2 Analisis Berdasarkan Faktor Risiko 62

V.2.1 Risiko Pembebasan Lahan 63

V.2.2 Risiko Konstruksi 64

V.2.3 Risiko Biaya Uang (Cost of Money) 66

V.2.4 Risiko Volume Lalulintas 67

V.3 Analisis Dukungan Pemerintah Untuk Pembangunan Jalan Tol 69

V.3.1 Dukungan Pembebasan Lahan 69

V.3.2 Dukungan Subsidi Modal 70

V.3.3 Dukungan Minimum Revenue Guarantee 71

V.3.4 Dukungan Berupa Pembebasan Pajak 72

V.3.5 Alternatif Kebijakan Dalam Pemberian Dukungan Pemerintah 72

V.4 Analisis Tentang Pilihan Pembagian Pendapatan 73

viii

V.5 Simulasi Pelaksanaan PPPs Jalan Tol Solo – Kertosono 73

V.5.1 Penetapan Tarif Awal 76

V.5.2 Estimasi Pendapatan Tol 76

V.5.3 Simulasi Analisis Kelayakan Finansial Untuk Bentuk Dukungan

Pemerintah 83

V.5.4 Hasil Simulasi Pelaksanaan PPPs Jalan Tol Solo - Kertosono 98

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 102

VI.1 Kesimpulan 102

VI.2 Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN FORM KUISIONER 108

ix

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbandingan Tipe-tipe PPPs 21

Tabel II.2 Kelebihan dan Kekurangan Tipe-tipe PPPs 22

Tabel II.3 Rangkuman Pelaksanaan PPPs di Negara Lain 23

Tabel II.4 Daftar Beberapa Jalan Tol di Indonesia dan Sumber

Pendanaannya 26

Tabel II.5 Volume Lalulintas 34

Tabel II.6 Usulan Tarif Tol Rata-rata Ruas Solo - Mantingan 36

Tabel II.7 Usulan Tarif Tol Rata-rata Ruas Mantingan - Ngawi 36

Tabel II.8 Usulan Tarif Tol Rata-rata Ruas Ngawi – Kertosono 36

Tabel II.9 Biaya Pembebasan Lahan 37

Tabel II.10 Karakteristik Utama Proyek Jalan Tol Solo - Kertosono 38

Tabel II.11 Investasi dan Kelayakan Jalan Tol Solo – Kertosono Dengan

PPPs 39

Tabel III.1 Daftar Responden 45

Tabel III.2 Risiko Investasi Pada Form Kuisioner 46

Tabel III.3 Bentuk Dukungan Pemerintah Pada Form Kuisioner 47

Tabel III.4 Detail Permasalahan Untuk Risiko Investasi 48

Tabel IV.1 Hasil Kuisioner Penetapan Risiko Tahap 1 53

Tabel IV.2 Hasil Kuisioner Penetapan Risiko Tahap 2 55

Tabel IV.3 Hasil Kuisioner Dukungan Pemerintah Tahap 1 56

Tabel IV.4 Hasil Kuisioner Dukungan Pemerintah Tahap 2 58

Tabel IV.5 Pilihan Pembagian Pendapatan 59

Tabel IV.6 Hasil Kuisioner Pilihan Pembagian Pendapatan Tol Tahap 1 60

Tabel IV.7 Hasil Kuisioner Pilihan Pembagian Pendapatan Tol Tahap 2 61

Tabel V.1 Alternatif Kebijakan Dukungan Pemerintah Yang Digunakan

Dalam Simulasi 72

Tabel V.2 Biaya Investasi Jalan Tol Solo – Kertosono 75

Tabel V.3 Tarif Tol yang Diadopsi 76

Tabel V.4 Perhitungan Revenue Jalan Tol Solo – Ngawi 79

Tabel V.5 Perhitungan Revenue Jalan Tol Ngawi – Kertosono 80

x

Tabel V.6 Analisis Kelayakan Finansial Jalan Tol Solo – Ngawi Tanpa

Skenario 81

Tabel V.7 Analisis Kelayakan Finansial Jalan Tol Ngawi – Kertosono

Tanpa Skenario 82

Tabel V.8 Base Case Tol Solo - Kertosono 78

Tabel V.9 Analisis Kelayakan Finansial Jalan Tol Solo - Ngawi Dengan

Skenario Revolving Fund 85

Tabel V.10 Analisis Kelayakan Finansial Jalan Tol Ngawi - Kertosono

Dengan Skenario Revolving Fund 86

Tabel V.11 Parameter Finansial ruas Solo - Ngawi Dengan Skenario

Revolving Fund 83

Tabel V.12 Parameter Finansial ruas Ngawi - Kertosono Dengan

Skenario Revolving Fund 84


Skenario Pembebasan Lahan Dilakukan Seluruhnya Oleh

Pemerintah 87

Tabel V.14 Analisis Kelayakan Finansial Jalan Tol Ngawi – Kertosono

Dengan Skenario Pembebasan Lahan Dilakukan Seluruhnya

Oleh Pemerintah 88

Tabel V.15 Parameter Finansial Ruas Solo – Ngawi Dengan Skenario

Pembebasan Lahan Sepenuhnya Oleh Pemerintah 84

Tabel V.16 Parameter Finansial Ruas Ngawi - Kertosono Dengan Skenario

Pembebasan Lahan Sepenuhnya Oleh Pemerintah 84


Skenario Upfront Subsidy 90


Dengan Skenario Upfront Subsidy 91

Tabel V.19 Parameter Finansial Tol Solo - Ngawi Dengan Skenario

Upfront Subsidy 89

Tabel V.20 Parameter Finansial Tol Ngawi - Kertosono Dengan Skenario

Upfront Subsidy 89

xi

Tabel V.21 Analisis Kelayakan Finansial Jalan Tol Solo - Ngawu

Dengan Skenario Konstruksi Sebagian oleh Pemerintah 93


Dengan Skenario Sebagian oleh Pemerintah 94


Konstruksi Sebagian oleh Pemerintah 92

Tabel V.24 Parameter Finansial Tol Ngawi - Kertosno Dengan Skenario

Konstruksi Sebagian oleh Pemerintah 92

Tabel V.25 Analisis Kelayakan Finansial Jalan Tol Solo – Ngawi Dengan

Skenario Pengurangan Pajak 96


Dengan Skenario Pengurangan Pajak 97


Pengurangan Pajak 95

Tabel V.28 Parameter Finansial Tol Ngawi - Kertosono Dengan Skenario

Pengurangan Pajak 95

Tabel V.29 Rangkuman Hasil Simulasi Pelaksanaan PPPs Untuk

Dukungan Pemerintah 98

Tabel V. 30 Dukungan Pemerintah Pada Jalan Tol Solo – Kertosono 99

Tabel V. 31 Dukungan Pemerintah dan IRR 100

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 PPP Structures 15

Gambar II.2 Peta Lokasi Jalan Tol Solo – Kertosono 33

Gambar III.1 Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian 42

Gambar III.2 Bagan Alir Metode Delphi 45

Gambar V.1 Besar Dukungan Pemerintah dan IRR Ruas Solo – Ngawi 101

Gambar V.2 Besar Dukungan Pemerintah dan IRR Ruas Ngawi –

Kertosono 101

xiii

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN Nama Pemakaian pertama kali pada halaman PPPs Public Private Partnership Scheme 1 BPJT Badan Pengatur Jalan Tol 2 APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2 BUMN Badan Usaha Milik Negara 2 BOK Biaya Operasi Kendaraan 2 KKPPI Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur 4 BAPPENAS Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 4 NPV Net Present Value 5 IRR Internal Rate of Return 5 PDRB Pendapatan Domestik Regional Bruto 6 PPJT Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 10 LDO Lease-Developed-Operate 21 BDO Build-Developed-Operate 21 O & M Operation and Maintenance 21 BOT Build-Operate-Transfer 21 MRG Minimum Revenue Guarantee 20 BLU Badan Layanan Umum 28 BLUD Badan Layanan Umum Daerah 28 RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah 33 WTP Willingness to Pay 34 BKBOK Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan 35 BOKn Biaya Operasi Kendaraan Non Tol 35 BOKt Biaya Operasi Kendaraan Tol 35 Dn Jarak Tempuh di Jalan Non Tol 35 Dt Jarak Tempuh di Jalan Tol 35 Vn Kecepatan Kendaraan di Jalan Non Tol 35 Vt Kecepatan Kendaraan di Jalan Tol 35 BEP Breaf Even Point 35 BCR Benefit Cost Ratio 62 NJOP Nilai Jual Objek Pajak 63 PR Public Relation 65 IIFF Indonesia Infrastructure Fund Facility 66 DED Detailed Engineering Design 75 IDC Interst During Construction 75

KAJIAN PELAKSANAAN PUBLIC – PRIVATE...

Documents

Transcript of KAJIAN PELAKSANAAN PUBLIC – PRIVATE...