Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir - muaraenimkab.go.id · Pencapaian akhir RPJMD 2008 - 2013...

Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir

Kec. Sungai Rotan

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 ix

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif ii

Daftar Isi ix

BAB I PENDAHULUAN 1A Data Umum Organisasi 1B Struktur Organisasi 26C Maksud dan Tujuan LAKIP 32D Sistematika LAKIP 33

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 35A Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)35

B Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 42C Perencanaan dan Perjanjian Kinerja tahun 2013 44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 49A Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun

201349

B Analisis Atas Pencapaian Kinerja Sasaran 49C Capaian RPJMD Kabupaten Muara Enim 2008 -

2013113

D Kinerja Keuangan Tahun 2013 114E Analisis Anggaran Capaian Kinerja Per Sasaran

Strategis Tahun 2013125

F Aspek Pendukung Kinerja 129G. Tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya 129

BAB IV PENUTUP 142LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 i

KATA PENGANTARPuji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena

berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan “LaporanAkuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara EnimTahun 2013” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan

wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten

Muara Enim dalam melaksanakan berbagai kewajiban

pembangunannya, serta bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan

tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya good governance.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai

capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah –

langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sangat disadari bahwa

laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip – prinsip transparansi

dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat

dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran

tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Muara Enim.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar

untuk lebih mengembangkan pembangunan di Kabupaten Muara Enim,

sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan

berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan

kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat disusun dan

diterbitkan.

Muara Enim, 2014

BUPATI MUARA ENIM

Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR

















Muara Enim.






berkelanjutan.




diterbitkan.

Muara Enim, 2014

BUPATI MUARA ENIM


















Muara Enim.






berkelanjutan.




diterbitkan.

Muara Enim, 2014

BUPATI MUARA ENIM


LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja

Tahun 2013 bisa dikatakan merupakan tahun akhir dari masa

perjalanan RPJMD 2008 – 2013, waktu yang tepat untuk mengukur

kemampuan dalam mencapai target kinerja dan sasaran pada masa

akhir RPJMD.

Arah dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten

Muara Enim yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim 2008 – 2013,

terdapat 4 sasaran berdasarkan tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya IPM dari 69,42 pada tahun 2007 menjadi ˃ 70

pada tahun 2013, dijabarkan dalam program :

a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;

b. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;

c. Peningkatan daya beli masyarakat.

2. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama,

dijabarkan dalam program :

a. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana peribadatan

yang memadai;

b. Mendorong terciptanya masyarakat yang taat menjalankan

syariat agama;

c. Optimalisasi pembinaan umat beragama.

3. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah minimal 85 persen,


a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. Terciptanya system dan kelembagaan pemerinyah yang baik.

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 iii

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi rata – rata 6,5% per tahun

dan khusus sektor ekonomi unggulan sebesar 7% per tahun,


a. Pertumbuhan nilai tambah sektoral ekonomi;

b. Pertumbuhan nilai tambah sektoral ekonomi unggulan.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai

dalam pembangunan Kabupaten Muara Enim tersebut, dinilai dari

indikator kinerja utama dan Penetapan Kinerja tahun 2013, yaitu :

1. Penurunan angka kematian bayi dengan target sasaran 28 per

1000 keluarga hidup.

2. Penurunan angka kematian ibu dengan target 15 per 10000

keluarga hidup.

3. Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan fasilitas

kesehatan lainnya dengan target 1,2 per 500000 penduduk.

4. Umur Harapan Hidup dengan target 68,23 tahun.

5. Prevelensi gizi buruk :

- Gizi lebih dengan target ˂ 19,9%

- Gizi normal dengan target ≥ 80%

- Gizi kurang dengan target ≤ 15%

- Gizi sangat kurang dengan target ≤ 1%

6. Rasio jumlah murid per jumlah sekolah dengan target 1 : 200

7. Rasio jumlah murid per jumlah guru dengan target 1 : 15

8. Angka Partisipasi Sekolah dengan target 82%

9. Presentase penurunan angka putus sekolah dengan target 10%

10. PDRB per kapita

- Migas dengan target 7%

- Tanpa Migas dengan target 7%

11. Jumlah penduduk miskin dengan target ˂ 14%.

12. Jumlah konflik antar umat beragama dengan target 0.

13. Jumlah penggunaan IT untuk pelayanan publik dengan target 8

SKPD.

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 iv

14. Jumlah SKPD yang telah menggunakan IT dengan target 8

SKPD.

15. Jumlah SKPD yang telah memiliki dan menerapkan SOP dengan

target 62 SKPD.

16. Jumlah SKPD yang melaksanakan IKM dengan target 4 SKPD.

17. Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelayanan

publik dengan target 1 peraturan daerah.

18. Persentase peningkatan produksi pertanian:

- Padi dengan target 3.0%

- Jagung dengan target 6.5%

- Kedelai dengan target 4.0%

- Karet dengan target 1.09%

- Kelapa sawit dengan target 1.09%

- Kopi dengan target 1.09%

19. Pembangunan pasar karet

- Persentase peningkatan pendapatan masyarakat dengan

target 10%

- Persentase penurunan ekonomi biaya tinggi dengan target

20%

- Persentase penerapan tenaga kerja dengan target 10%.

20. Rehab pasar pedesaan

- Persentase penurunan biaya ekonomi tinggi dengan target

10%

21. Pengadaan mesin kemasan bagi Industri Kecil Menengah

- Persentase penignkatan jumlah produksi dengan target 20%

22. Persentase pembinaan industri kecil menengah (IKM) yang

memiliki keterampilan, manajemen dan permodalan dengan

target 170 unit usaha.

23. Persentase kelompok tani yang memiliki keterampilan

manajemen dan permodalan dengan target 5%.

24. Persentase jumlah kelompok usaha masyarakat yang memiliki

kegiatan ekonomi produktif dengan target 85%.

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 v

Ringkasan prestasi kinerja dua puluh empat IKU Pemerintah

Kabupaten Muara Enim yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2013, dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Sasaran 1: Meningkatnya IPM dari 69,42 pada tahun 2007

menjadi ˃ 70 pada tahun 2013, dengan indikator Penurunan

angka kematian bayi, Penurunan angka kematian ibu, Rasio

jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan fasilitas

kesehatan lainnya, Umur Harapan Hidup, Prevelensi gizi buruk,

Rasio jumlah murid per jumlah sekolah, Rasio jumlah murid per

jumlah guru, Angka Partisipasi Sekolah, Presentase penurunan

angka putus sekolah, PDRB per kapita, dan Jumlah penduduk

miskin. Capaian kinerja sampai akhir desember 2013

Penurunan angka kematian bayi terealisasi 5,83 per 1000

keluarga hidup atau 100%, Penurunan angka kematian ibu

terealisasi 11,43 per 10000 keluarga hidup atau 100%, Rasio

jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan fasilitas

kesehatan lainnya terealisasi 2,09 per 500000 penduduk atau

100%, Umur Harapan Hidup terealisasi 68,23 atau 100%,

Prevelensi gizi buruk terdiri dari Gizi lebih terealisasi 2,4% atau

100%, Gizi normal teralisasi 90,86% atau 100%, Gizi kurang

6,05 % atau 100% dan Gizi sangat kurang 0,69% atau 100%.

Rasio jumlah murid per jumlah sekolah terealisasi 200 : 1 atau

100%, Rasio jumlah murid per jumlah guru teralisasi 1 : 10

atau 100%, Angka Partisipasi Sekolah terealisasi 90,65% atau

100%, Presentase penurunan angka putus sekolah terealisasi

0,38% atau 100%

PDRB per kapita dengan migas teralisasi 5,24% atau 74,85% dan

tanpa migas teralisasi 8,39% atau 100%.

Pencapaian akhir RPJMD 2008 - 2013 Sasaran 1Meningkatnya IPM dari 69,42 pada tahun 2007 menjadi ˃

70 pada tahun 2013. Sasaran pembangunan IPM

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 vi

Kabupaten Muara Enim telah tercapai, ini didapat daridata terakhir IPM Kabupaten Muara Enim sebesar 71,65.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat

beragama, dengan indikator jumlah konflik antar umat

beragama. Capaian kinerja sampai desember 2013 konflik antar

umat beragama teralisasi 0 atau 100%.

Pencapaian akhir RPJMD 2008 - 2013 Sasaran 2Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.Sasaran pembangunan tersebut dapat dipenuhi, ini dapatdilihat dari kerukunan intra dan antar umat beragama diKabupaten Muara Enim selama lima tahun terakhirsemakin terjaga dan kondusif.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah minimal 85

persen, dengan indikator penggunaan IT untuk pelayanan

publik, SKPD yang telah menggunakan IT, SKPD yang telah

memiliki dan menerapkan SOP, dan SKPD yang melaksanakan

IKM. Capaian kinerja sampai dengan desember 2013 IT untuk

pelayanan public terealisasi 8 SKPD atau 100%, SKPD yang

menggunakan IT terealisasi 9 SKPD atau 100%, SKPD yang

memiliki dan menerapkan SOP terealisasi 55 SKPD atau 91,66%,

SKPD yang melaksanakan IKM terealisasi 6 SKPD atau 100%,

dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelayanan public

terealisasi 1 Perda atau 100%.

Pencapaian akhir RPJMD 2008 - 2013 Sasaran 3Meningkatnya kinerja pemerintah daerah minimal 85persen. Sasaran pembangunan tersebut telah tercapai, initercermin dari persentase realisasi capaian kinerjakeuangan APBD rata – rata selama 2008 – 2013 sebesar90,22 persen dengan rata – rata capaian kinerja outputsebesar 94,35.

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 vii

d. Sasaran 4 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi rata – rata

6,5% per tahun dan khusus sektor ekonomi unggulan sebesar

7% per tahun, dengan indikator peningkatan produksi

pertanian, Pembangunan pasar karet, Rehab pasar pedesaan,

Pengadaan mesin kemasan bagi Industri Kecil Menengah,

pembinaan industri kecil menengah (IKM) yang memiliki

keterampilan, manajemen dan permodalan, kelompok tani yang

memiliki keterampilan manajemen dan permodalan, dan

kelompok usaha masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi

produktif. Capaian kinerja sampai dengan desember 2013

produktivitas pertanian padi terealisasi 3,02% atau 125,17%,

jagung terealisasi 0,24% atau 64,15%, produksi, kedelai

terealisasi (74,85)% atau 0,05%, karet terealisasi 1,09% atau

100%, kelapa sawit terealisasi 1,09% atau 100%, dan kopi

terealisasi 1,09% atau 100%. Pembangunan pasar karet

terealisasi 100%, Pengadaan mesin kemasan bagi Industri Kecil

Menengah terealisasi 100%, pembinaan industri kecil menengah

(IKM) yang memiliki keterampilan, manajemen dan permodalan

terealisasi 210 unit usaha atau 123%, kelompok tani yang

memiliki keterampilan manajemen dan permodalan terealisasi

14% atau 280%, dan kelompok usaha masyarakat yang memiliki

kegiatan ekonomi produktif terealisasi 85% atau 100%.

Pencapaian akhir RPJMD 2008 - 2013 Sasaran 4Meningkatnya pertumbuhan ekonomi rata – rata 6,5% pertahun dan khusus sektor ekonomi unggulan sebesar 7% pertahun. Sasaran pembangunan belum tercapai secaramaksimal, dikarenakan pengaruh krisis ekonomi globalyang sempat terjadi dalam kurun waktu lima tahun yangmempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi, walaupundemikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enimrata – rata selama tahun 2008 – 2013 dengan migassebesar 5,37 persen, dan tanpa migas sebesar 7,35 persen.

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 viii

B. Kinerja KeuanganUntuk kinerja keuangan realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten

Muara Enim di tahun 2013 untuk pendapatan sebesar Rp.

1.845.100.169.543,54,- atau mencapai 99.48% dan belanja sebesar Rp.

1.974.657.459.760.54 atau mencapai 90.42%.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun

2013 dari hasil audit BPK RI memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 ix

Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kabupaten Muara Enim tahun 2013 ini merupakan implementasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Muara Enim, yang memuat informasi tentang

keberhasilan dan juga kegagalan pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan, termasuk hambatan – hambatan yang terjadi dan

bagaimana pemecahannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator

kinerja setingkat outcome. Hasil pengukuran dan analisis pencapaian

sasaran stratejik terhadap 4 sasaran yang mencakup 27 indikator

kinerja setingkat outcome dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu

sangat baik dengan tingkat capaian ≥91%, baik dengan tingkat

capaian 81 % - 90 %, cukup dengan tingkat capaian 71 % - 80 % dan

kurang dengan tingkat capaian ≤ 70 % :

a. Pencapaian sasaran sangat baik (≥ 91%) terdiri atas 2 sasaran atau

75 % dari total sasaran.

b. Pencapaian sasaran baik (81 % - 90 %) terdiri atas 2 sasaran atau


c. Pencapaian sasaran cukup (71 % - 80 %) terdiri atas 0 sasaran

atau 0% dari total sasaran.

d. Pencapaian sasaran kurang (≤ 70 %) terdiri atas 0 sasaran atau 0

% dari total sasaran.

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 x

Terdapat 1 (satu) sasaran yang tingkat capaiannya masuk

kategori baik (81%-90%), sedangkan 3 (tiga) sasaran masuk kategori

sangat baik , Sasaran yang capaiannya masuk kategori baik tersebut

adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi khususnya sektor

ekonomi unggulan rata-rata sebesar 6,5% dan sektor ekonomi

unggulan sebesar 7%, walau belum sesuai harapan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013 sudah berangsur-

angsur membaik. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Muara Enim tumbuh rata-rata sebesar 6.36% meningkat jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.34%, presentase ini

hampir mencapat target yang ditetapkan dalam RPJMD, begitu juga

halnya dengan sektor ekonomi unggulan tumbuh sebesar 6.08%

meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar

5.74%, memang pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Muara Enim selama tahun 2013 masih belum sesuai harapan, namun

target dalam RPJMD hampir tercapai.

Untuk itu berbagai upaya pemecahan masalah guna mengatasi

hambatan / kendala tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara

Enim , antara lain :

a. Pemenuhan jumlah sarana dan profesionalisme sumber daya

aparatur akan menjadi prioritas;

b. Memantapkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan

instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;

c. Meningkatkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan

daerah Kabupaten Muara Enim.

Akuntabilitas Kinerja Keuangan tahun 2013, sebagai berikut :

a. Jumlah pendapatan sampai akhir tahun 2013 sebesar

Rp. 1.845.101.360.630,54,- atau mencapai 99,48 % dari target

yang telah direncanakan.

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 xi

b. Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan akhir

Triwulan IV (31 Desember 2013) terealisasi sebesar Rp.

1.974.657.390.646,54 (90,42%), dari target yang direncanakan

sebesar Rp. 2.183.808.984.664,34,-

terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.

1.154.700.917.926,79,- Belanja Modal sebesar Rp.

819.080.567.719,75,- dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.

875.905.000,- Realisasi belanja selama tahun 2013 ada efisiensi

sebesar 9,58 % dari perencanaan awal. Sehingga sampai dengan

31 Desember 2013 terdapat surplus anggaran sebesar

Rp.327.629.833.959,35,-

c. Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah

sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2013), terdapat

surplus anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar

Rp.93.369.344.745,61.

.d. Realisasi jumlah pembiayaan sampai dengan akhir Triwulan IV

(31 Desember 2013) adalah sebesar Rp. 327.629.833.959,35,-

merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp.

353.245.427.403,35,- dengan pengeluaran pembiayaan sebesar

Rp. 25.615.593.444,- sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 327.629.833.959,35,-

LAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 20131

BAB IPENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten dari

15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis

terletak pada posisi antara 4°sampai 6° Lintang Selatan dan 104°

sampai 106° Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 7.287.42 Km².

Secara administratif Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 Kecamatan,

255 desa definitif / persiapan dan 10 Kelurahan. Dari 20 kecamatan

tersebut, kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah

Kecamatan Gelumbang dengan luas wilayah 644.20 Km² atau

mencapai 8,8 persen dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim,

kemudian diikuti Kecamatan Rambang Dangku dengan luas wilayah

628.24 Km² atau sebesar 8,6 persen dan Kecamatan Tanjung Agung

dengan luas wilayah 539.97 Km² atau sebesar 7,4 persen. Secara rinci

luas wilayah Kabupaten Muara Enim per kecamatan, sebagaimana

tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1Kecamatan dan Luas Wilayah Kecamatan

Dalam Kabupaten Muara Enim

No. NamaKecamatan

Luas(Km²) % No. Nama

KecamatanLuas(Km²) %

1. Semende Darat Laut 274,75 3,7 13. Lembak 388,07 5,32. Semende Darat Ulu 466,60 6,4 14. Sungai Rotan 296,14 4,03. Semende Darat Tengah 419,93 5,7 15. Gelumbang 644,20 8,84. Tanjung Agung 539,97 7,4 16. Muara Belida 176,00 2,45. Rambang 522,62 7,1 17. Kelekar 151,00 2,06. Lubai 498.90 6,8 18. Belimbing 289.70 3,97. Lawang Kidul 380,84 5,2 19. Belida Darat 136.97 1,88. Muara Enim 203,80 2,7 20. Lubai Ulu 485.82 6,69. Ujan Mas 268,70 3,6

10. Gunung Megang 376.70 5,111. Benakat 288,52 3,912. Rambang Dangku 628,24 8,6

Sumber : Muara Enim Dalam Angka 2013

Secara geografis, Kabupaten Muara Enim terletak ditengah-tengah


wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas - batas wilayah

sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan dengan Kota Palembang, Kabupaten

Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin

Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Kota Palembang dan

Kota Prabumulih

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Propinsi Bengkulu,

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan

Komering Ulu Selatan

Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas,

Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam.

Kabupaten Muara Enim memiliki kondisi topografi yang cukup

beragam, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Daerah dataran

tinggi dibagian Barat Daya, merupakan bagian dari rangkaian

pegunungan bukit barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut,

Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Ulu,

Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul. Daerah

dataran rendah, berada dibagian tengah. Ke Utara – Timur Laut,

terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran

Sungai Musi. Daerah ini meliputi Kecamatan Lembak, Kecamatan

Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Muara Belida,

Kecamatan Kelekar, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai,

Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan

Belimbing, Kecamatan Belida Darat, Kecamatan Lubai Ulu,Kecamatan

Benakat, Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Muara Enim.

Secara umum Kabupaten Muara Enim dapat digolongkan

sebagai daerah dataran rendah, berdasarkan daerah sebaran

ketinggian, sebagian besar kecamatan (15 Kecamatan) dengan cakupan

luas sekitar 5.205,33 km² atau sekitar 71,42% dari luas Kabupaten

Muara Enim, berada pada ketinggian kurang dari 100 meter dari


permukaan laut. Selebihnya (5 Kecamatan) dengan cakupan luas

sekitar 2.082,09 km² atau sekitar 28,57 % dari luas Kabupaten Muara

Enim yaitu : Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende

Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Tanjung

Agung dan Kecamatan Lawang Kidul berada pada ketinggian lebih dari

100 meter di atas permukaan laut. Tinggi rata-rata dari permukaan

laut dan persentase luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten dirinci

menurut Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dapat

dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

di Kabupaten Muara Enim

NoNama

Kecamatan

TinggiRata-Rata

dpl (m)

LuasDaerah(Km2)

PersentaseThd Luas

Kab.( % )

JumlahDesa/

Kelurahan

1 2 3 4 5 6

1Semende DaratLaut

600 – 1.017274,75 3,0 10

2Semende DaratUlu

943 – 1.105 466,60 5,1 10

3Semende DaratTengah

997 – 1.024 419,93 4,6 12

4 Tanjung Agung 82 – 652 539,97 5,9 265 Rambang 42 – 78 522,62 5,7 136 Lubai 42 – 79 498.90 6,8 107 Lawang Kidul 62 – 229 380,84 4,2 78 Muara Enim 40 – 77 203,80 2,2 169 Ujan Mas 37 – 64 268,70 2,9 8

10 Gunung Megang 46 – 81 376.70 5,1 1311 Benakat 40 – 87 288,52 3,2 612 Rambang Dangku 34 – 62 628,24 6,9 2613 Lembak 32 - 47 388,07 5,3 1014 Sungai Rotan 20 - 33 296,14 3,2 1915 Gelumbang 33 - 53 644,20 7,0 2316 Muara Belida 17 - 41 176,00 1,9 817 Kelekar 17 - 33 151,00 1,7 718 Belimbing - 289.70 3,9 1019 Belida Darat - 136.97 1,8 1020 Lubai ulu - 485.82 6,6 11

Sumber : LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2013


Derajat kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Muara Enim

pada umumnya cenderung landai dengan tingkat ketinggian yang

relatif rendah. Lebih kurang sebesar 75,75 persen dari luas wilayah

Kabupaten Muara Enim berada pada wilayah yang mempunyai

kemiringan kurang dari 12 persen. Sekitar 9,44 persen berkemiringan

antara 12 – 40 persen dan 14,81 persen tergolong terjal dengan

kemiringan lebih dari 40 persen.

Berdasarkan jenis tanah, sebesar 42,23 persen dari luas wilayah

Kabupaten Muara Enim merupakan tanah podsolik merah – kuning,

dan sebesar 26,03 persen berupa alluvial. Jenis tanah podzolik merah

- kuning dan alluvial terutama tersebar diwilayah Kecamatan Tanjung

Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Gelumbang, Lawang Kidul,

Kelekar, Lembak. Sedangkan Jenis tanah lain yang cukup besar

peranannya dalam komposisi / struktur tanah adalah latosol sebesar

7,64 persen, asosiasi podsolik coklat kekuningan sebesar 7,59 persen,

asosiasi gley sebesar 6,79 persen dan andosol sebesar 5,54 persen.

Tahun 2013 Kabupaten Muara Enim mengalami pemekaran

wilayah yaitu dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang

Iir (PALI) yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 7

Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten PALI. Dengan

terbentuknya Kabupaten PALI, kecamatan pada Kabupaten Muara

Enim menjadi 20 (dua puluh) kecamatan dari 25 (dua puluh lima)

kecamatan, 5 (lima) kecamatan masuk dalam Kabupaten PALI yaitu

Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah abang,

Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Abab.

Ja.

2. Penduduk dan Tenaga Kerja.Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2012

lebih kurang sebanyak 741.795 jiwa menurun menjadi 556.560 jiwa

pada Tahun 2013, penurunan ini terjadi karena terbentuknya

Kabupaten PALI merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Muara

Enim, kepadatan penduduk (density) mencapai 81 jiwa per Km2.


Sebagian besar penduduk cenderung terpusat di sekitar ibu kota

kecamatan seperti Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang

Kidul. Kedua kecamatan ini ditempati oleh sekitar 26,86 persen

penduduk Kabupaten Muara Enim, sementara luas wilayahnya hanya

8,11 persen dari luas Kabupaten Muara Enim, kepadatan penduduk

menurut kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dapat

dilihat Tabel 1.3.

Tabel 1.3.Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

di Kabupaten Muara Enim Tahun 2013

No. Kecamatan Luas Daerah PendudukKepadatanPenduduk

1. Semende Darat Laut 274.75 13.825 50

2. Semende Darat Ulu 466.60 17.453 37

3. Semende Darat Tengah 419.93 11.407 27

4. Tanjung Agung 539.97 39.569 73

5. Rambang 522.62 24.735 47

6. Lubai 485.82 23.487 48

7. Lawang Kidul 380.84 66.023 173

8. Muara Enim 203.80 63.938 314

9. Ujan Mas 268.70 24.748 92

10. Gunung Megang 376.70 32.735 87

11. Benakat 288.52 9.055 31

12. Rambang Dangku 628.24 49.189 78

13. Gelumbang 644.20 56.142 87

14. Lembak 251.10 17.242 69

15. Sungai Rotan 296.14 29.203 97

16. Muara Belida 176.00 7.293 41

17. Kelekar 151.00 9.692 64

18. Belimbing 289.70 22.611 78

19. Belida Darat 136.97 11.119 81

20. Lubai Ulu 485.82 27.094 56

Jumlah 7.287.42 556.560 76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Muara Enim

terdiri dari laki-laki 284.880 jiwa dan perempuan 271.680 jiwa, dengan

rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 104 artinya terdapat 104

penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, sex ratio

penduduk Kabupaten Muara Enim seperti terlihat dalam Tabel 1.4

berikut :


Tabel 1.4.Penduduk Menurut Kecamatan, jenis kelamin dan ratio jenis kelamin di Kabupaten

Muara Enim Tahun 2013

No. Jenis KelaminTahun 2012

(Jiwa)Tahun 2013

(Jiwa)

1. Laki-Laki 375.858 284.880

2. Perempuan 365.937 271.680

Sex Ratio 102 104Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2013 dilihat

dari kelompok umur, menunjukan bahwa jumlah penduduk usia 15 –

64 tahun (usia produktif) mencapai 489.693 jiwa atau sebesar 64,91

persen dari jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim. Sedangkan

penduduk usia 0 – 14 tahun mencapai 235.811 jiwa atau sebesar 31.26

persen dan penduduk usia lebih dari 65 tahun mencapai 28.846 atau

sebesar 3,82 persen. Perkembangan persentase penduduk Kabupaten

Muara Enim menurut kelompok umur pada tahun 2013 sebagaimana

terlihat dalam Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5Rasio Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim

Menurut Kelompok Umur Tahun 2012-2013

KELOMPOKUMUR

( Tahun )

2012 2013JUMLAH( Jiwa )

%JUMLAH( Jiwa )

%

0 - 14 235.811 31,26 126.219 22.67

15 - 64 489.693 64,91 405.502 72.85

65 + 28.846 3,82 24.839 04.46

Jumlah 754.350 100,00 556.560 100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013

Tabel 1.6Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2013

KELOMPOKUMUR

( Tahun )

Jumlah Penduduk

2012 2013

0 - 4 81.746 34.158


5 - 9 79.080 45.064

10 - 14 74.985 46.997

15 - 19 70.211 50.696

20 - 24 64.428 55.907

25 - 29 66.588 59.813

30 - 34 63.270 53.637

35 - 39 57.030 46.462

40 - 44 48.774 39.791

45 - 49 41.836 33.923

50 54 34.602 28.631

55 - 59 25.717 21.753

60 - 64 17.237 14.889

65 - 69 11.696 8.826

70 - 74 8.379 9.097

75 + 8.771 6.916

Jumlah 754.350 556.560

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013

Berdasarkan persentase penduduk yang bekerja menurut

lapangan usaha pada tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa

Kabupaten Muara Enim merupakan Kabupaten Agraris karena

sebagian besar penduduknya yaitu sekitar 61,40 persen bekerja di

sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Selebihnya penduduk Kabupaten Muara Enim terbagi-bagi kedalam

beberapa sektor pekerjaan yaitu : sektor perdagangan, Hotel, dan

Restoran sebesar 12,83 %; Sektor Pertambangan dan penggalian

sebesar 3,61 %; Sektor industri sebesar 2,68 %; Sektor Listrik, gas dan

air minum sebesar 0,66 %; Sektor Konstruksi sebesar 2,60 %; Sektor

Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 3,69 %; Sektor

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaaan Bangunan dan Jasa

Perusahaan sebesar 1,27 % dan Sektor Kemasyarakatan, Sosial dan

Perorangan sebesar 11,27 %. Persentase Penduduk Kabupaten Muara

Enim yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel


1.6 berikut :

Tabel 1.6Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

SEKTORTahun (%)

2012 2013A. SEKTOR PRIMER 61,4 55,6

- Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan Perburuan danPerikanan

61,4 55,6

B. SEKTOR SEKUNDER 9,6 11,0- Sektor Pertambangan dan Penggalian 3,6 5,1- Sektor Industri Pengolahan 2,7 2,1- Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 0,7 0,6- Sektor Konstruksi 3,07 2,60

C. SEKTOR TERSIER 29,8 33,4- Sektor Perdagangan 12,8 16,6- Sektor Angkutan 3,7 3,5- Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan

Jasa Perusahaan.1,3 1,3

- Sektor Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 10,10 11,27Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim tahun 2013

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kabupaten

Muara Enim menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Penduduk yang tidak/belum tamat SD mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 penduduk

yang tidak/belum tamat SD mencapai 21,79% maka pada tahun 2013

menjadi 16,75%, sebaliknya dengan penduduk yang berpendidikan

Akademi/Universitas mengalami peningkatan jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2012 penduduk yang

berpendidikan Akademi/Universitas sebesar 2,49% maka pada tahun

2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,69%. Hal tersebut

mengindikasikan adanya keberhasilan dalam pembangunan bidang

pendidikan.

Secara rinci komposisi penduduk umur 15 tahun ke atas menurut

pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2012 sampai 2013 dapat

dilihat pada tabel 1.7 di bawah ini.


Tabel 1.7Persentase Penduduk umur 15 tahun ke atas Menurut pendidikan

yang ditamatkan Tahun 2012 - 2013

PENDIDIKANTahun (%)

2012 2013

1. Tidak / Belum Pernah Sekolah 14.793 14.9232. Tidak / Belum Tamat SD 45.635 46.0363. SD / MI / Sederajat 146.635 147.9244. SLTP / MTs / Sederajat 53.121 53.5885. SLTA / MA / Sederajat 53.592 54.0636. SM Kejuruan 4.950 4.9947. Diploma I / II 3.058 3.0858. Diploma III 3.419 3.4499. Diploma IV / Universitas 7.831 7.90010. S2 / S3 363 366

Jumlah 333.397 336.327Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim tahun 2013

3. Kondisi Ekonomia. Potensi Unggulan Daerah.

Secara umum potensi unggulan daerah Kabupaten Muara Enim

lebih didominasi sektor primer yaitu sektor pertanian (perkebunan,

tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan), kehutanan,

pertambangan dan Energi.

1). Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di

Kabupaten Muara Enim dengan komoditas utama yang dikembangkan

melalui perkebunan rakyat, perkebunan besar negara maupun

perkebunan besar swasta, yaitu karet dan kelapa sawit. Pada tahun

2013 untuk komoditas karet, potensi luas areal perkebunan karet

rakyat mencapai 220.259 Ha, dengan produksi sebesar 399.831 ton,

potensi luas areal Perkebunan Besar Negara (PBN) mencapai 6.759 Ha,

dengan produksi sebesar 16.088 ton dan potensi luas areal Perkebunan

Besar Swasta (PBS) mencapai 222 Ha, dengan produksi sebesar 583

ton. untuk komoditi kelapa sawit, potensi luas areal perkebunan kelapa

sawit rakyat mencapai 25.107 Ha, dengan produksi sebesar 421.240


ton. potensi luas areal Perkebunan Besar Negara (PBN) mencapai

27.139 Ha, dengan produksi sebesar 542.776 ton dan potensi luas

areal Perkebunan Besar Swasta (PBS) mencapai 51.027 Ha, dengan

produksi sebesar 1.088.040 ton.

Disamping komoditas karet dan kelapa sawit potensi komoditas

perkebunan lainnya yang juga diusahakan masyarakat yaitu :

komoditas kopi (luas areal perkebunan mencapai 25.132 Ha dengan

produksi mencapai 25.139 ton), kelapa (luas areal perkebunan

mencapai 1.258 Ha dengan produksi mencapai 1.590 ton), lada, nilam,

kayu manis, kakao, kapuk dan aren.

Produksi karet dan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim

tahun 2013 tidak terlepas dari 3 komponen pendukung pengusahaan

perkebunan karet dan kelapa sawit yaitu, Perkebunan Rakyat,

Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta. Secara rinci luas

areal dan produksi komoditi karet dan kelapa sawit menurut

pengusahaanya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.8 sebagai

berikut.

Tabel 1.8Luas Areal dan Produksi Perkebunan Menurut Pengusahaan

di Kabupaten Muara Enim Tahun 2013

No.Komoditi

/Tahun

Luas Areal(Ha)

Produksi(Ton)

PR PBN PBS Jumlah PR PBN PBS Jumlah1. Karet

2013 220.256 4.009 221,70 445.965 399.831 12.027 665,1 412.523

2. Sawit

2013 25.107 9.462 60.212.70 94.781,42 421.240 189.234,4 1.088.040 1.698.514,4

3 Kopi

2013 23.501 0 0 23.501 25.139,4 0 0 25.139,4

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Muara Enim tahun 2013

Dari tabel 1.8 di atas terlihat bahwa dari luas areal penanaman

kelapa sawit, peran masyarakat dan swasta lebih dominan

dibandingkan dengan peran pemerintah. Hal ini menunjukkan peran

para investor swasta di bidang perkebunan cukup besar dalam

memajukan perkebunan di Kabupaten Muara Enim. Adapun para


investor yang telah menanamkan modalnya pada sektor perkebunan

Karet dan Kelapa Sawit dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut ini :Tabel 1.9

Investor di bidang Perkebunan Kelapa sawit dan Karetdi Kabupaten Muara Enim

No. Nama Perusahaan Komodoti Pola Izin Lokasi/ Percadangan TanahIzin Usaha Perkebunan

(IUP) No/Tgl/LuasAlamat kebun

1 2 3 4 5 6 7

1 PT.PUSAKA SINAR K.Sawit Inti No. 605/SK/I/1990 1025 Desa Babat

DIAN ABADI Seluas 20.000 Ha Tgl. 4 Oktober 2004 Kec. Penukal

Abab

2 PT.ABURAHMI K.sawit Inti-Plasma 599 Th.2006 485/KPTS/BUN/ Kec.Penukal

Tgl.1-6-2006 2008

5000 Ha Tgl 30-04-2008

5.000 Ha

3 PT.GOLDEN K.sawit Inti-Plasma 691/KPTS/BPN/ 1144/KPTS/ Desa Prambatan

BLOSSOM 2007 BUN/2006 & Tj. Kurung

SUMATRA Tgl 7-7-2007 Tgl. 6-10-2006 Kec.Abab

16,000 Ha 14,254 Ha Kab. M. enim

4 PT. LARAS KARYA K.Sawit Inti-Plasma 755/KPTS/ 1551/KPTS/ Kec.penukal

KAHURIPAN VIII/2004 BUN/2006 Utara

Tgl.10-8-2004 Tgl.9-10-06

16,000 Ha 6000 Ha

5 PT.INDRALAYA K.Sawit Inti-Plasma 618/KPTS/2007 No.468/KPTS/ Kec.Muara Belida

AGRO LESTARI Tgl 29-10-2007 IV/2005

10,000 HaTgl.25-7-200513.000 Ha

6 PT.CAHAYA VIDI K.sawit Inti-Plasma965/KPTS/ PERTANAHAN/2008 Tgl 16-12-2008 6.350Ha

026/KPTS/BUN/ 2007Tgl. 22-2-2007 6000Ha

Kec.Gelumbang

ABADI

7 PTPN. VII UNIT K.sawit Inti 361/KPTS/81 705/KPTS/BUN/2008 Kec.G.Megang

USAHA SULE INTI Tgl.2-10-1981 Tgl 11/07/2007

30,600 Ha 7.500 Ha

8 PT.BUMI SAWINDO K.sawit Inti-Plasma 461/SK/87/1987 HK 350/E492/03.88 Kec.Tj.Agung

PERMAI Tgl.07-3-1987 Tgl.04 Maret 1988

Kec. Tanjung Agung PME 02/460/IL/1994

9.000 Ha

9 PTPN. VII UNIT Karet Inti 321/KPTS/1/ 381/Kpts/Bun Kec.Lubai

USAHA BERINGIN 1983 2008

Tgl.25-6-1983 Tgl 24-3-08

10,000 Ha 5.351 Ha

10 PTPTN. VIII UNIT K.sawit Plasma 361/KPTS/81 705/Kpts/Bun/ Kec.G.Megang

USAHA SUNI Tgl.2-11-81 2008

30,600 Ha Tgl 11/07/2007

11 PTPTN. VIII UNIT Pabrik PPKS Plasma SK Bupati kec.Rambang

USAHA SUNI No.55/IB/III/1991 Dangku

12 PT.CIPTA FUTURA K.Sawit Inti 618/SK/I/1989 HK.805/E4192/03.90 Kec.Ujan Mas

Plasma Tgl. 13-10-89 Tgl.07-3-1990

10,000 Ha 10.000 Ha

13 PT.MITRA OGAN K.sawit Inti 003/SK-IL/MAE/1997 HK.300/ES39/ Kec.Lubai

Tgl. 25-8-1997 01.07

9.500 Ha Tgl.24-1-97

10,000 Ha

Karet Inti Sda sda

14 PT.GEMBALA Karet Inti - HK.350/EA.606/08.90 HK.350/EA.606/08.93 Kec.Muara Belida

SRIWIJAYA Mitra sadap Tgl. 2-8-93 Tgl. 2-8-93

360,55 Ha 2.400 Ha

15PT.LUBAI SAWITNUSANTARA K.sawit Inti-Plasma 700/KPTS/Pertanahan/2010 623/KPTS/BUN/2008 Kec.Lubai


Tgl.04-10-2010 Tgl.23-07-2008

12.500 Ha 14.000 Ha

16 PT.BUMI SAWIT K.sawit Inti-Plasma 943/KPTS/Pertanahan/200595/MENTANHUT-

VII/2000 Kec.Belida Darat

PERMAITgl. 12-10-20054.500 Ha

Tgl.09-10-20004.789 Ha

17 PT.HAMPARAN K.sawit Inti SK-IL-272/KPTS/ 01/KPTS/KPPT/2012 Kec.Gelumbang

ALAM MANDIRI Karet Pertanahan/2012 Tgl.06-08-2012

20.000 Ha 20.000 Ha

18 PT.ROEMPOEN K.sawit Inti-plasma 750 thn. 2004 1024 thn 2004 Kec. Sungai

ENAM 10,000 Ha Tgl. 22-12-04 Rotan

BERSAUDARA diperpanjang 10,000 Ha

menjadi

749/Kpts/BPN/

2007

Tgl 28-7-2007

10.000 Ha

K.Sawit Inti No.751 thn 2004 1025 Thn 2004

Tgl 10-8-2004 Tgl. 22-12-04

19 PT.SUMATERA ASIA K.Sawit Inti -Plasma 1082/KPTS/Pertanahan/08 Kec. Gelumbang

MANDIRI Tgl. 05 – 12 - 2007

5.000 Ha

20 PT. OKI TANIA K. Sawit Inti -Plasma 001/SK/II/ MAE/ Persetujuan

PRATAMA 1997 Prinsip Usaha Kec. Lubai

14 Januari 1997 perkebunan

1.159 Ha Kelapa Sawit

dari Dirjen

Perkebunan

No. HK. 350/ E5/

.804/ 12.94

Tgl 16 Des 1994

Luas 4000 Ha

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Muara Enim tahun 2013

2). Pertanian Tanaman Pangan dan HortikulturaSektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan komoditas

yang dominan dikembangkan di Kabupaten Muara Enim adalah padi,

dengan luas panen pada tahun 2013 mencapai 50.928 Ha, terdiri atas

padi sawah seluas 31.755 Ha dan padi ladang seluas 19.277 Ha

dengan jumlah produksi mencapai 244.912,75 ton. Daerah

produksinya antara lain di dataran tinggi Semende, Kecamatan

Tanjung Agung dan beberapa Kecamatan di pesisir Sungai Lematang

dan Sungai Musi.

Potensi luas areal tanaman padi tahun 2013 pada lahan sawah

irigasi mencapai 6.386 Ha, lahan sawah tadah hujan mencapai 5.456

Ha, lahan sawah lebak 22.317 Ha dan Lahan kering 722.142 Ha.


Selain padi, komoditas potensial lainnya yang dapat dikembangkan

adalah tanaman palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau,

ubi kayu dan ubi jalar), sayuran dan juga buah-buahan. Luas panen

komoditi jagung sekitar 585 Ha dengan produksi mencapai 2.405,26

ton. Sedangkan komoditi kedelai dengan luas panen mencapai 146 Ha

menghasilkan produksi sebesar 194,42 ton. Adapun komoditi sayuran

kentang, cabe dan tomat, luas panennya masing-masing mencapai 47

Ha dan 41 Ha, dengan produksi masing-masing 565 ton, 1.541 ton dan

2.401 ton.

Penggunaan lahan pertanian dan luas areal serta produksi

tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 1.10 berikut.

Tabel 1.12Penggunaan Lahan Pertanian & Jumlah Produksi di Kabupaten Muara Enim

Tahun 2012-2013

No. Komoditas Luas Areal (Ha) Luas Areal (Ha)2012 2013

1. Lahan Sawah Irigasi 6.348 6.386

2. Lahan Sawah Tadah Hujan 6.068 5.456

3. Lahan sawah Lebak 18.299 22.317

4. Lahan Ladang 77.341 77.245

5. Lahan Pekarangan 28.509 28.509

Total 136.565 139.913

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura tahun 2013

Tabel 1.11Luas Areal dan Produksi Tanaman Pangan, Sayuran dan Buahan

di Kabupaten Muara EnimTahun 2012 - 2013

No. Komoditas Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)2012 2013 2012 2013

1. Padi 45.838 50.928 222.131 244.912,75

2. Jagung 1.687 585 5.744 2.405,26

3. Kedelai 562 146 719 194,42

4. Kentang 32 32 359 565

5. Cabe 676 676 2.258 1.541

6. Tomat 479 479 3.704 2.401

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura tahun 2013


3). Kehutanan

Kabupaten Muara Enim memiliki areal hutan seluas

296.487,50 hektar dari total luas wilayah 7.287,42 Km. Berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 76/KPTS-II/2001 tanggal 15

Maret 2001 tentang Penunjukan kawasan hutan dan perairan di

wilayah Propinsi Sumatera Selatan jo Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 tentang

perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 210.559 Ha,

perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 44.229 Ha dan perubahan

bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 41.119 Ha di

Provinsi Sumatera Selatan, luas kawasan hutan untuk wilayah

Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

- Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa : 8.937,69 Ha

- Kawasan Hutan Lindung :162.721,43Ha

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 25.542,41Ha

- Kawasan Hutan Produksi Tetap :186.738,82Ha

- Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) : 12.547,70Ha

Selain itu, di Kabupaten Muara Enim terdapat lahan kritis seluas

172.686,35 hektar dengan kategori sebagai berikut :

a. Sangat kritis : 40.232,27 Ha

- Hutan lindung : 10.768,58 Ha

- Budidaya pertanian : 6.143,49 Ha

- Kawasan lindung di luar Kawasan Hutan : 23.320,20 Ha

b. Kritis :132.454,08 Ha

- Hutan lindung : 4.087,12 Ha

- Budidaya pertanian :105.844,12 Ha

- Kawasan lindung di luar Kawasan Hutan : 22.522,84 Ha

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

RI Nomor : 38/Kpts-II/1996 Tanggal 29 Januari 1996 Areal IUPHHK –

HTI PT. Musi Hutan Persada di wilayah Kabupaten Muara Enim seluas


161.400 hektar dengan rincian :

1. Luas lahan produktif : 96.840 Ha

2. Lahan tidak produktif

- Hutan konversi : 50.416 Ha

- Sempadan sungai : 3.824 Ha

- Sarana dan prasarana : 5.599 Ha

- Tanaman kehidupan : 2.741 Ha

- Tanaman unggul lokal : 1.981 Ha

4). Peternakan dan PerikananPeternakan

Jenis ternak pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok,

yaitu ternak besar dan ternak kecil. Jenis ternak besar antara lain;

sapi, kerbau, sedangkan jenis ternak kecil antara lain; kambing, domba

dan babi. Semua jenis ternak mengalami kenaikan populasi dibanding

tahun lalu, populasi sapi naik 4 %, kerbau naik 1 %. Untuk populasi

ternak kecil tidak mengalami peningkatan, populasi kambing 0,77%

dan domba 0,56%. Sedangkan yang sangat menonjol adalah

peningkatan populasi unggas, peningkatan jenis ayam ras pedaging

sebesar 87%, demikian juga produksi daging dan telur mengalami

peningkatan masing-masing 7,49% dan 0,59%. Keberhasilan

pengembangan sektor peternakan dapat dilihat pada Tabel 1.12 dan

1.13 berikut ini :Tabel 1.12

Produktivitas Ternak dan Unggas di Kabupaten Muara EnimTahun 2012 - 2013

No. Jenis TernakPopulasi (ekor) Pertumbuhan (%)

2012 20131. Sapi 18.017 13.190 (4,83)2. Kerbau 3.732 3.598 (0,13)3. Kambing 61.158 52.254 (8,90)4. Domba 6.850 5.542 (1,31)5. Babi 205 285 1,396. Ayam Ras Petelur 406.876 408.000 1,127. Ayam Ras Pedaging 5.353.354 4.865.300 (0,90)8. Ayam Buras 1.533.860 1.283.080 (0,83)9. Itik 184.948 146.210 (0,79)

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan 2013 Tidak Termasuk Kabupaten PALI


Tabel 1.13Produksi Daging dan Telur di Kabuaten Muara Enim

Tahun 2012 - 2013

No. Produksi Daging dan TelurTahun

2012 20131. Daging Sapi 997,92 814,202. Daging Kerbau 228,37 193,483. Daging Kambing 45,47 40,224. Daging Domba 13,00 10,15

Jumlah Produksi Tahunan 1.284,76 1.058,051. Telur Ayam Kampung 1.387,96 1.090,732. Telur Ayam Ras Petelur 136,72 137,163. Telur Itik 274,78 214,72

Jumlah Produksi Tahunan 1.799,46 1.442,61

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Muara Enim tahun 2013 Tidak Termasuk Kabupaten PALI

PerikananPotensi perikanan di Kabupaten Muara Enim cukup besar, baik

untuk perikanan di perairan umum maupun melalui budi daya ikan di

kolam dan keramba. Produksi perikanan pada tahun 2013 mencapai

8.682,92 ton atau naik sebesar 2,57% dari tahun 2012 (8.254,27 ton),

produksi perikanan di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2012

dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.14 berikut :Tabel 1.14

Produksi Perikanan di Kabupaten Muara EnimTahun 2012-2013

No. Tahun JUMLAH (Ton)1. 2012 8.234,27

2. 2013 8.682,92

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Muara Enim 2013Balai benih ikan di Kabupaten Muara Enim berjumlah 4 unit

dengan produksi pada tahun 2011 mencapai 850.000 ekor dan

produksi benih Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebanyak 1.650.000

ekor, produksi Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat

(UPR) tahun 2012-2013 dapat dilihat dalam Tabel 1.15 berikut :Tabel 1.15

Jumlah Produksi Balai Benih Ikan & Unit Pembenihan Rakyat UPR Tahun 2012 - 2013

No. LokasiJumlah Produksi

Tahun 2012 Tahun 2013

1. BBI 888.888 978.777

2. UPR 4.800.000 5.595.000

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Muara Enim 2013


Sarana Perdagangan

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah pertanian yang

memiliki pusat-pusat produksi, terutama pusat produksi hasil-hasil

pertanian, hal ini merupakan suatu potensi untuk mendukung

berkembangnya aktivitas perdagangan.

Pasar berada di daerah-daerah perkotaan seperti di Kota Muara

Enim, Tanjung Enim. Di daerah perdesaan terdapat pasar kalangan

dan semua kecamatan di Kabupaten Muara Enim mempunyai pasar

kalangan. Jumlah pasar dan jumlah kalangan yang terdaftar di Dinas

Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 91 unit yang dapat

menampung pedagang sebanyak 13.522 pedagang, seperti terlihat pada

Tabel 1.16 berikut ini :

Tabel 1.16Jumlah Pasar dan Kalangan di Kabupaten Muara Enim

Per 31 Desember 2013

No. KecamatanJumlahPasar

Jumlah PedagangJumlah

Kios Los K.51 Semende Darat Laut 4 20 309 149 4782 Semende darat Ulu 3 - 240 97 3373 Semende Darat Tengah 3 - 170 90 2604 Tanjung Agung 7 - 470 180 6505 Lawang Kidul - 162 658 83 9036 Muara Enim 2 209 673 205 1,0877 Ujan Mas 2 - 318 175 4938 Gunung Megang 7 38 1,126 298 1,4629 Benakat 2 - 171 212 383

10 Rambang Dangku 6 27 249 488 76411 Rambang 4 - 100 349 44912 Lubai 5 - 241 161 40213 Talang Ubi 9 144 592 436 1,17214 Tanah Abang 2 96 210 126 43215 Penukal Utara 6 - 290 78 36816 Penukal 6 16 172 363 55117 Abab 5 - 200 253 45318 Gelumbang 11 12 201 902 1,11519 Lembak 6 - 155 368 52320 Sungai Rotan 7 - 558 323 88121 Muara Belida 1 - 175 54 22922 Kelekar 5 - 100 30 130

Jumlah103 724 7.378

5.42013.522

Sumber : Muara Enim Dalam Angka, 2013


5). Pertambangan dan Energi

PertambanganPotensi Sumberdaya Alam unggulan bidang pertambangan yang

dimiliki Kabupaten Muara Enim adalah energi primer, antara lain

minyak dan gas bumi, batubara, panasbumi (Geothermal), tenaga air,

Coal Bed Methane yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara

optimal. Sektor pertambangan berperan cukup besar dalam

perekonomian Kabupaten Muara Enim.

Sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi maupun

batubara memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan

penduduk di Kabupaten Muara Enim terutama dalam pemanfaatan

sumber daya manusia lokal.

MINYAK DAN GAS BUMI

Potensi minyak dan gas bumi di Kabupaten Muara Enim

terdapat di daerah Lematang, Tanjung Miring timur, Talang Sukananti,

Kampung Minyak, Lembak, Limau, Benakat, Sumbagsel Area 2, South

and Central Sumatera. Jumlah produksi Minyak Bumi tahun 2013

sebesar 7.483.390 barel meningkat sebesar ± 5,37% dari produksi

tahun 2012 yaitu 7.102.197,23 barel. Untuk produksi Gas Bumi tahun

2013 sebesar 67.883.390 MMBTU meningkat ± 34,75% dari tahun

2012 sebesar 50.375.560 MMBTU. Pengusahaan minyak dan gas bumi

di Kabupaten Muara Enim di laksanakan oleh PT. Pertamina Asset 2

Field Prabumulih dan Mitra Usahanya. Perusahaan yang bergerak

dalam usaha minyak dan gas bumi sebagaimana tabel 1.17 berikut :Tabel 1.17

Perusahaan yang bergerak dalam usaha minyak dan gas bumidi Kabupaten Muara Enim

No. NamaPerusahaan

BidangPekerjaan

1. PT. Medco E & P Indonesia Lematang Kontrak Produksi Sharing

2. PT. TAC P - Retco Prima Energi Technical Assisten Contract

3. PT. KSO P – Cooper Energy Sukananti Kerjasama Operasi

4. PT. KSO P – Kampung Minyak Ltd Kerjasama Operasi

5. PT. KSO – PEP – PT Energy Tanjung Tiga Kerjasama Operasi


6. PT. KSO – P – Petroenim Betun Selo Kerjasama Operasi

7. PT. Medco E & P Indonesia (S & C Sumatera) Kontrak Produksi Sharing

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Muara Enim, 2013

BATUBARAPotensi batubara di Kabupaten Muara Enim mencapai

13.563.210.000 ton atau 60,98 persen dari potensi batubara Sumatera

Selatan. Endapan batu bara tersebut tersebar antara lain di daerah Air

Laya, Bukit Kendi, Klawas, Bangko Barat, Bangko Selatan, Bangko

Tengah, Suban Jeriji, Sigoyang Buana, Niru, Talang Ubi dan Benakat

Barat.

Tahun 2012 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Muara

Enim berjumlah 36 IUP, 9 diantaranya telah diserahkan ke Pemerintah

Kabupaten PALI (Daerah Otonomi Baru) dan 1 IUP sudah habis masa

berlakunya dan tidak dilakukan peningkatan status menjadi IUP

Operasi Produksi. Pemegang IUP di wilayah Kabupaten Muara Enim

sampai akhir tahun 2013 berjumlah 26 IUP.

Perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Muara Enim

yang telah melakukan kegiatan operasi dan produksi, yaitu:

PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT.Batubara

Bukit Kendi dengan perkembangan produksi batubara tahun 2012-

2013 sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.18 berikut ini :Tabel 1.18

Produksi Batubara Kabupaten Muara EnimTahun 2012-2013

No. PerusahaanProduksi Tahun (ton)

2012 2013

1 2 3 4

1. PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 10.288.196 9.376.807,67

2. PT. Menambang Muara Enim 913.658,69 559.779,87

3. PT. Bumi Sekundang Enim Energy 3.152,61 38.071

4. PT. Musi Prima Coal 1.999.493,87 2.028.991

5. PT. Bara Anugerah Sejahtera 183.671,62 0

6. PT. Truba Bara Banyu Enim 19.511 27.370,32

7. PT. Pendopo Energi Batubara 2.752 0

JUMLAH 13.410.435,79 12.893.609,52

Sumber : Dinas Pertambangan & ah Energi Kab.Muara Enim, 2013


Produksi Batubara di Kabupaten Muara Enim mengalami

penurunan dari tahun ke tahun, penurunan ini dikarenakan harga jual

batubara dunia yang menurun serta permasalahan angkutan batubara

yang masih menggunakan jalan negara. Produksi batubara yang

relative konstan dari tahun ke tahun dilakukan oleh 1 perusahaan

yaitu PT. Bukit Asam (Persero) tbk bahkan kapasitas produksinya

masih dapat ditingkatkan, hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

sarana transfortasi untuk angkuatan batubara dari lokasi

pertambangan ke konsumen yang sampai dengan saat ini masih

mengandalkan angkutan kerta api dengan kapasitas angkutan

terbatas. Untuk meningkatan kapasitas produksi batubara, pada saat

ini sedang di bangun jalur kereta api doble track oleh PT. KAI.

Produksi batubara Kabupaten Muara Enim sebagian besar

dipergunakan untuk bahan bakar penggerak turbin Pembangkit listrik

Tenaga Uap (PLTU) yang ada di Tanjung Enim, PLTU Tarahan, PLN dan

PLTU Suralaya. Disamping itu batubara juga dipergunakan oleh pabrik

semen (PT. Semen Baturaja, PT. Semen Gresik, PT. Indocement), pabrik

kertas (PT. Indah Kiat), pabrik olahan, pabrik peleburan timah dan

logam. Beberapa Negara ekspor batubara dari Indonesia diantaranya

Jepang, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Spanyol, Jerman dan India.

PANAS BUMIPotensi Panas Bumi di Kabupaten Muara Enim antara lain

terdapat di daerah Lumut Balai dan daerah Rantau Dedap.

Pengusahaan Panas Bumi di daerah Lumut Balai dilakukan oleh

PT.Pertamina Geothermal Energy Lumut Balai sesuai Keputusan

Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1268.K / 20 / M.PE / 1993

tentang Penetapan Batas Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumber Daya

Panas Bumi Pertamina di Daerah Seulawah (Aceh), Daerah Pusuk

Bukit dan Soria Marupi (Sumatera Utara), Daerah Muara Laboh

(Sumatera Barat), Daerah Sungai Penuh (Jambi), Daerah Lumut Balai


dan Marga Bayur (Sumatera Selatan). Untuk pengusahaan Panas Bumi

di daerah Rantau Dedap dilakukan oleh PT. Supreme Energy sesuai

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :

917/KPTS/DISPERTAMBEN/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan

Panas Bumi kepada PT. Supreme Energy Rantau Dedap Atas Wilayah

Kerja Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Muara Enim,

Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Potensi cadangan terduga Panas Bumi Lumut Balai sebesar

440 Mw, luas WKP Panas Bumi Lumut Balai lebih kurang 226.000 Ha.

Saat ini PT. Pertamina Geothermal Energy Lumut Balai saat ini unit 1

dan 2 telah menyelesaikan 17 sumur dengan kapasitas 4 x 55 MW

direncanakan beroperasi pada tahun 2018.

Kegiatan survey pendahuluan panas bumi di daerah Rantau

Dedap telah selesai dilakukan oleh PT. Supreme Energi sesuai

keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor:1010.K/30/MEM/2008 tentang penugasan survey pendahuluan

Panas Bumi kepada PT.Supreme Energy di daerah Rantau Dedap,

Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Potensi cadangan terduga Panas Bumi Rantau Dedap

berdasarkan hasil survey pendahuluan sebesar 106 Mwe. Luas WKP

Panas Bumi Rantau Dedap (area prospek) lebih kurang ± 35.460 Ha,

meliputi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar

Alam. Proses lelang WKP Panas Bumi Rantau Dedap dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan WKP Rantau

Dedap masuk dalam lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2003 Proyek PLTP Rantau Dedap termasuk

dalam usulan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

dalam Crash program Tahap II.

Potensi gas metana batubara (coal bed methane/CBM) sebagai

sumber energi alternatif banyak di temukan di Indonesia dengan

sumber daya gas methana batubara, berdasarkan kajian dari

Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral berjumlah 453,3 TCF


(rilyun cubic feets), di Kabupaten Muara Enim sendiri terdapat sumber

daya gas metana batubara sebesar 34,059 TCF.

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Produksi Bahan galian golongan C di Kabupaten Muara

mengalami peningkatan yang cukup besar untuk beberapa jenis bahan

galian. Peningkatan produksi bahan galian golongan C di Kabupaten

Muara Enim kurun waktu tahun 2012-2013 dapat dilihat pada Tabel

1.19 berikut :

Tabel 1.19Produksi Bahan Galian Golongan C di Kab. Muara Enim

Tahun 2012 – 2013

No. Jenis Bahan GalianTahun ( m3 )

2012 20131 2 3 41. Batu Kali 23.066,05 35.850,522. Batu Koral 20.476,69 30.447,843. Krokos 162,68 1.003,604. Sirtu 46.243,02 72.931,985. Pasir Urug 30.992,09 26.886,286. Pasir Pasangan 24.591,72 91.980,346. Tanah Liat 9.390,21 11.283,887. Batu Pecah Crusher 82.962,46 188.098,95

Tanah Timbunan 47.517,90 23.699,50

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Muara Enim Tahun 2013

SUMBERDAYA GAS METANAGas Metana Batubara (Coal Bed Methane/CBM) merupakan gas

alam yang terbentuk akibat aktivitas microbio (biohenik) atau panas

(thermogenik) selama proses pembentukan batubara. CBM tersebut

terdapat dalam rekahan-rekahan lapisan batubara pada kedalaman

tertentu. CBM sebagai sumber energi alternatif banyak di temukan di

Indonesia dengan sumber daya Gas Methana Batubara. Berdasarkan

kajian dari Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral berjumlah

453,3 TCF (trilyun cubic feets) di kabupaten Muara Enim sendiri

terdapat sumberdaya CBM sebesar 34,059 TCF

Ada 2 wilayah kerja Gas Methane Batubara Yaitu :

1. WK GMB MUARA ENIM

- Konsorsium Pertamina Hulu Energy Metana Sumatera 2


- PT Trisula CBM Energy tanggal 30 November 2010

2. WK GMB TANJUNG ENIM

- Konsorsium PT. Pertamina Hulu Energy Muara Enim

- PT. Bukit Asam Metana Enim

- PT.Arraow Energy Tanjung Enim Ltd

ENERGIPembangunan bidang energi khususnya pembangunan listrik

perdesaan di Kabupaten Muara Enim terus diupayakan melalui

berbagai sumber pendanaan, baik APBN melalui program Prolisdes,

APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBD Kabupaten Muara Enim

maupun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)

BUMN/BUMS dalam Kabupaten Muara Enim. Sampai akhir tahun

2013, kondisi kelistrikan perdesaan sudah mencapai 320

Desa/Kelurahan atau sebesar 98,16 persen dari 326 Desa dan 16

Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim. Dengan adanya DOB

Kabupaten PALI, Kabupaten Muara Enim dengan 20 kecamatan dan

255 Desa/Kelurahan yang telah di pasang listrik sampai akhir tahun

2013 berjumlah 250 desa/kelurahan atau sebesar 98,04%.

PERTUMBUHAN EKONOMI / PDRBPerekonomian Kabupaten Muara Enim secara umum masih

menunjukkan ciri struktur primer atau struktur ekonomi yang

berbasis sumber daya alam. Sampai tahun 2013 perekonomian

Kabupaten Muara Enim masih mengandalkan sektor pertanian dan

sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas tahun 2013 jika

dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

7,82% persen yaitu dari Rp. 26.049.076 juta pada tahun 2012

menjadi Rp. 20.371.132 juta pada tahun 2013. Hal tersebut

dikarenakan disebabkan terjadinya koreksi pada data produksi


batubara di KabupatenMuara Enim.

PDRB atas dasar harga konstan dengan migas pada tahun 2013

mengalami penurunan, jika pada tahun 2012 PDRB atas dasar harga

konstan dengan migas sebesar Rp.9.435.082,- maka pada tahun 2013

menurun menjadi Rp.7.098.579,- (mengalami penurunan sebesar

7,52%). Demikian halnya dengan PDRB tanpa migas, jika pada tahun

2012 sebesar Rp.6.434.809,- maka untuk tahun 2013 menurun

menjadi Rp.6.088.378 (menurun sebesar 0,94%). Perkembangan PDRB

Kabupaten Muara Enim dari Tahun 2012-2013 sebagaimana

tercantum dalam tabel 1.20 berikut iniTabel 1.20

PDRB Kab. Muara Enim Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012- 2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha Harga Berlaku Harga Konstan2012 2013 2012 2013

1. Pertanian 4.298.144 4.001.214 1.950.238 1.709.874

2. Pertamb. & Penggalian 14.416.709 8.932.939 4.848.648 2.897.346

3. Industri Pengolahan 1.832.980 2.037.261 777.280 805.903

4. Listrik, Gas & Air Bersih 99.718 108.867 38.864 40.240

5. Bangunan 1.175.588 1.084.127 445.793 385.988

6. Perdagangan,Hotel &Restoran

1.878.224 1.735.965 571.239 489.914

7. Angkutan & Komunikasi 543.976 609.309 163.394 163.394

8. Bank, Persewaan & JasaPerusahaan

323.872 293.597 134.245 114.987

9. Jasa-jasa 1.479.865 1.567.853 504.381 490.933

PDRB Dgn Migas 26.049.076 20.371.132 9.435.082 7.098.579PDRB Tanpa Migas 17.162.357 17.255.594 6.434.809 6.088.378

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Pada tahun 2013 dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku

dengan migas, perekonomian Kabupaten Muara Enim masih

mengandalkan sektor pertambangan & penggalian, sektor pertanian,

sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, yang masing-

masing sektor tersebut memberikan kontribusi 43,85 persen, 19,64

persen, 10,00 persen dan 8,52 persen. Distribusi persentase PDRB

Kabupaten Muara Enim menurut lapangan usaha atas dasar harga

berlaku baik dengan migas maupun tanpa migas tahun 2012-2013,

sebagaimana tabel 1.21 berikut.


Tabel 1.21Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Muara Enim

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 - 2013 ( % )

Lapangan UsahaTanpa migas Dengan Migas

2012 2013 2012 2013

1. Pertanian 25,04 23,19 16,50 19,64

2. Pertamb. & Penggalian 84 51,77 55,34 43,85

3. Industri Pengolahan 10,68 11,81 7,04 10,00

4. Listrik, Gas& Air bersih 0,58 0,63 0,38 0,53

5. Bangunan 6,84 6,28 4,51 5,32

6. Perdagangan,Hotel & Restoran 10,94 10,06 7,21 8,52

7. Angkutan & Komunikasi 3,17 3,53 2,09 2,99

8. Bank, Persewaan & Jasa Perusahaan 1,89 1,70 1,24 1,44

9. Jasa-jasa 8,62 9,09 5,68 7,70

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Perkembangan perekonomian Kabupaten Muara Enim tidak

terlepas dari perkembangan ekonomi nasional. Dampak krisis mulai

dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sejak akhir tahun

2008. Krisis global berdampak pada turunnya permintaan dunia,

menurunnya harga minyak dan komoditas serta mendorong

pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri, sehingga pada

tahun 2013 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 6,94 persen,

seiring dengan membaiknya perekonomian dunia dan juga nasional

maka perekonomian Kabupaten Muara Enim selama tahun 2013 juga

mengalami kenaikan dari 5,42 % tahun 2012 menjadi 5,87 % pada

tahun 2013.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara

Enim menurut lapangan usaha/sektor ekonomi tahun 2012-2013

sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.22 berikut :Tabel 1.22

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara EnimTahun 2012-2013 (%)

Lapangan Usaha 2012 2013

1. Pertanian 5.84 4,972. Pertambangan dan Penggalian 3,17 3,793. Industri Pengolahan 7,07 7,654. Listrik, Gas, dan Air bersih 6,88 6,985. Bangunan 11,20 9,416. Perdagangan,Hotel dan Restoran 10,10 9,767. Angkutan dan Komunikasi 11,51 7,98


8. Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan 10,98 10,209. Jasa-jasa 10,31 10,78

Dengan Migas 5,42 5,87Tanpa Migas 8,69 6,94

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2013

Salah satu ukuran turunan dari PDRB adalah pendapatan

perkapita, dengan demikian seiring dengan peningkatan PDRB maka

pendapatan rata-rata perkapita juga mengalami peningkatan.

Pendapatan rata-rata perkapita Kabupaten Muara Enim atas dasar

harga konstan menurun dari Rp. 12.599.311,- pada tahun 2012

menjadi sebesar Rp. 12.205.259,63,- pada tahun 2013. Sedangkan

pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku dengan migas

meningkat dari Rp. 34.785.114,- pada tahun 2012 menjadi

Rp.35.026.017,88,- pada tahun 2013. Perkembangan Pendapatan

perkapita masyarakat Kabupaten Muara Enim tahun 2012 - 2013

sebagaimana tercantum pada tabel 1.23 berikut :

Tabel 1.23Pendapatan Perkapita Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 - 2013 (Rupiah)

TAHUN HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN

2012 34.785.114,00 12.599.311,00

2013 35.026.017,88 12.205.259,63

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim dan BAPPEDA Kab. Muara Enim

B. STRUKTUR ORGANISASI

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah

melakukan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten

Muara Enim yang ditandai dengan telah diterbitkannya Peraturan

Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai

berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008


tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Muara Enim.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.


tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Muara Enim.


tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah



tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

dalam Kabupaten Muara Enim.


tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

dalam Kabupaten Muara Enim

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara enim Nomor 7 Tahun 2010


Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten

Muara Enim


tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pada tahun 2013 Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten

Muara Enim sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris, 3 Asisten, 10 Bagian.

2. Dinas Daerah, terdiri dari 17 Dinas Daerah.

3. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari 1 Inspektorat, 8 Badan dan

8 Kantor.

4. Sekretariat DPRD


5. Sekretariat KORPRI

6. 20 Kecamatan.

7. 16 Kelurahan.

8. 255 Desa Definitif.

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat

Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif

kepada seluruh perangkat Daerah.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi

dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1) penyusunan kebijakan

Pemerintahan Daerah, (2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, (3) pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, (4) Pembinaan

administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah, (5) pengkoordinasian

tugas Staf Ahli Bupati dan (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi

Sekretariat Daerah terdiri dari :

Sekretaris Daerah

Asisten, terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya

Alam dan Asisten Administrasi Umum.

Bagian, terdiri dari Bagian Pemerintahan Umum, Bagian

Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian

Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber

Daya Alam, Bagian Umum, Bagian Administrasi Keuangan dan

Bagian Perlengkapan dan Bagian Humas dan Protokol.


2. Dinas DaerahDinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Daerah di Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Dinas Kesehatan.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Dinas Sosial.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

6. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.

7. Dinas Peternakan dan Perikanan.

8. Dinas Perkebunan.

9. Dinas Kehutanan.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11. Dinas Pertambangan dan Energi.

12. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan.

13. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.

14. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

15. Dinas Perhubungan.

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3. Inspektorat, Satuan polisi Pamong Praja dan Lembaga TeknisDaerah

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang dikepalai oleh seorang Inspektur. Lembaga

Teknis Daerah merupakan perangkat kelembagaan daerah yang berupa

badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala

Kantor sebagai unsur penunjang, berfungsi membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu.


Inspektur dan Kepala badan/kepala kantor berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 terdiri dari 1

Inspektorat 8 badan dan 8 Kantor yang telah ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan

Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara

Enim sebagai berikut:

A. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan terdiri dari:

1. Inspektorat Kabupaten

2. Sekretariat DPRD

3. Satuan Polisi Pamong Praja

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6. Badan Kepegawaian Daerah.

7. Badan Lingkungan Hidup.

8. Badan Keluarga Berencana Daerah (KB), Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

11. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

12. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu


14. RSUD Dr. H. M Rabain Muara Enim

B. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk kantor terdiri dari:1. Kantor Ketahanan Pangan

2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan dokumentasi

3. Kantor Komunikasi dan Informatika.


4. KecamatanKecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan

dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Kecamatan terdiri dari camat, sekretariat kecamatan dan

lima seksi. Jumlah Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara

Enim sampai tahun 2013 berdasarkan Peraturan Nomor 16 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

dalam Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Semende Darat Ulu.

2. Kecamatan Semende Darat Tengah.

3. Kecamatan Semende Darat Laut.

4. Kecamatan Tanjung Agung.

5. Kecamatan Lawang Kidul.

6. Kecamatan Muara Enim.

7. Kecamatan Ujan Mas.

8. Kecamatan Gunung Megang.

9. Kecamatan Rambang Dangku.

10. Kecamatan Rambang.

11. Kecamatan Gelumbang.

12. Kecamatan Lembak.

13. Kecamatan Sungai Rotan.

14. Kecamatan Benakat.

15. Kecamatan Lubai.

16. Kecamatan Muara Belida.

17. Kecamatan Kelekar.

18. Kecamatan Belimbing

19. Kecamatan Belida Darat

20. Kecamatan Lubai ulu


C. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP


Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 disusun dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas

kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan

dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di

Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan

infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk

memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Pemerintah

Kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi

pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Oleh karena itu,

siklus sistem AKIP dimulai dengan penyusunan Rencana Stratejik yang

memuat visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik pemerintah Kabupaten

Muara Enim. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan

kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan

tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dalam

bentuk penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai

sejauhmana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Muara Enim yang

berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan

program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu

dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas

kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

stakeholders (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, Laporan

Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP

tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan

dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2013

adalah berikut ini:

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,

menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban

pemerintah Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang

berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang

dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan

dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2013.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi,

menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian

kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai upaya-

upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah

kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Muara

Enim dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya

sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Muara Enim

dapat ditingkatkan secara berkelanjutan (suistanable).

D. SISTEMATIKA LAKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman


Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Muara Enim Tahun

2013 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUANBab ini menguraikan tentang gambaran umum, struktur

organisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta

sistematika penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja

Instansi Pemerintah

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAPada bab ini diuraikan tentang pernyataan visi dan misi

Kabupaten Muara Enim, tujuan dan sasaran stratejik

serta perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2013.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012Bab ini menguraikan tentang metodologi pengukuran

serta pencapaian sasaran Tahun 2013, analisis atas

pencapaian sasaran stratejik Tahun 2013.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Muara Enim telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2008-2013.

Berdasarkan Pasal 2 Nomor 25 Tahun 2008, RPJMD Kabupaten

Muara Enim disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam

setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Muara

Enim dan sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Muara

Enim. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan

rencana pembangunan tahunan.

RPJMD Kabupaten Muara Enim adalah dokumen perencanaan

untuk masa 5 (lima) tahun kurun waktu 2008-2013 yang merupakan

penjabaran visi, misi dan program bupati dan wakil bupati yang terpilih

melalui pemilihan langsung dan telah dilantik pada tanggal 20 Juni

2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Muara Enim diharapkan mampu memenuhi keinginan

stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategis baik nasional maupun global. Oleh karena itu, analisis

terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal

merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan

kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities),

dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-


unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan

visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, RPJMD merupakan :

1. Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Muara Enim

2. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Bupati

Muara Enim untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang

dihadapi;

3. Alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam

proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang ada serta

dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang

diinginkan, Kabupaten Muara Enim secara terus-menerus

mengembangkan peluang dan inovasi baru sehingga senantiasa tetap eksis

dan unggul dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,

konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu

diperlukan visi sebagai cara pandang jauh ke depan, ke mana dan

bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi

tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

instansi pemerintah. Mengacu pada batasan tersebut, visi Kabupaten

Muara Enim adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang Sehat,Mandiri, Agamis dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang “

Masyarakat Kabupaten Muara Enim adalah semua penduduk yang

bermukim dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten

Muara Enim.


a. SEHATMasyarakat Kabupaten Muara Enim yang sehat baik jasmani

maupun rohani yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan fisik,

rohani, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan yang baik

secara kualitas maupun kuantitas serta terciptanya lingkungan

yang sehat.

b. MANDIRIKabupaten Muara Enim yang mandiri bertumpu pada sumberdaya

lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

pemerataan pembangunan, berdaya saing, bersinergi dengan

lembaga regional, internasional dan daerah lainnya serta

didukung oleh tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas,

tersedianya dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur

dan lembaga pemerintahan yang memadai serta terwujudnya

kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain.

c. AGAMISMasyarakat Kabupaten Muara Enim ditandai oleh keyakinan

masyarakat akan agama yang dianutnya dan melaksanakan

ibadah agama dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kehidupan

beragama yang saling berdampingan secara rukun dan saling

menghormati serta senantiasa melaksanakan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi moral

dan etika keagamaan.

d. SEJAHTERAMasyarakat Kabupaten Muara Enim yang sejahtera ditandai oleh

terpenuhinya hak-hak dasar penduduk meliputi kebutuhan

pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan

yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan

beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyaman serta

pengembangan diri kearah yang lebih baik.


“Bumi Serasan Sekundang” adalah Kabupaten Muara Enim

di Sumatera Selatan yang memiliki motto Serasan Sekundang.

Adapun makna Serasan Sekundang adalah kebersamaan,

persahabatan dan kekeluargaan serta musyawarah mufakat

dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Selanjutnya untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka visi

tersebut dijabarkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.

2. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance).

3. Meningkatkan pengembangan ekonomi Berbasis Sumberdaya

Lokal.

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas

Pembangunan kehidupan masyarakat yang berkualitas diarahkan

kepada percepatan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

melalui tiga sektor utamanya yaitu: pendidikan, kesehatan dan daya

beli masyarakat. Selain itu juga sektor lainnya seperti penguasaan

IPTEK, pemukiman dan perumahan, pengurangan angka

pengangguran dan kemiskinan, kependudukan dan keluarga

berencana, agama, kesenian dan kebudayaan serta bidang anak dan

kesetaraan gender, pemuda dan olahraga.

2. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance).

Tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) antara lain

dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik, perilaku dan budaya birokrasi

pemerintahan yang bersih, produktif, efisien, efektif dan bertanggung

jawab. Menciptakan sistem dan kelembagaan pemerintahan yang

mendukung terwujudnya transparansi, rule of law, akuntabilitas dan


partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan pengembangan ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal

Pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya ekonomi lokal

diarahkan kepada upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal

untuk kepentingan masyarakat luas. Penyediaan sarana dan

prasarana/infrastruktur pendukung perekonomian yang memadai.

Peningkatan peran sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi

masyarakat dan penerimaan daerah. Pengembangan koperasi dan

usaha kecil menengah. Pemberdayaan masyarakat melalui

pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Mewujudkan kerjasama

dengan lembaga perekonomian, antar wilayah dan antar negara yang

saling menguntungkan.

Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, faktor-faktor penentu

keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi merupakan

suatu hal yang penting, agar tujuan dan sasaran tersebut lebih

terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Oleh

karena itu, diperlukan Analisis lingkungan organisasi (internal dan

eksternal) merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-

faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu

organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal

organisasi serta dengan memperhatikan kebutuhan stakeholders, akan

diketahui kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang

(Opportunity) dan tantangan (Threats) organisasi tersebut yang

selanjutnya akan diketahui juga faktor-faktor penentu keberhasilan

organisasi dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Untuk

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi

tersebut digunakan Metode Analisis SWOT. Hasil analisis yang

dilakukan adalah sebagai berikut :


Lingkungan Internal :

1. Kekuatan (strength)Tersedianya Sumber Daya Alam yang memadai terutama di bidang

Pertambangan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan pariwisata.

a. Tersedianya sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup.

b. Adanya semangat serasan sekundang dalam pembangunan daerah.

c. Adanya komitmen seluruh komponen masyarakat untuk

menyelenggarakan prinsip-prinsip Good Governance.

d. Adanya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan.

2. Kelemahan (weakness)a. Masih lemahnya profesionalisme aparatur.

b. Lemahnya daya saing produk lokal.

c. Keterbatasan sumber dana pembangunan.

d. Masih adanya Peraturan yang belum sejalan dengan Otonomi

Daerah

e. Belum optimalnya budaya transparansi di lingkungan Pemerintah.

f. Motivasi kerja yang belum optimal.

e. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Lingkungan Eksternal :1. Peluang (Opportunity)a. Terbukanya pasar dunia untuk komoditas Pertambangan,

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

b. Adanya Otonomi Daerah berupa kewenangan untuk mengelola

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan bagi daerah.

c. Adanya minat calon wisatawan nusantara dan wisatawan manca

negara untuk berkunjung ke Muara Enim

d. Dukungan para investor, baik lokal maupun investor luar.

2. Tantangan (Threats)a. Dampak negatif dari krisis moneter yang berkepanjangan.

b. Masih tingginya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


c. Krisis kepercayaan kepada Indonesia yang berimbas kepada


d. Dampak negatif akibat keamanan dalam negeri yang belum

kondusif.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factors)

merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian

keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan

dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal

maupun eksternal dengan pendekatan SWOT sebagaimana

dikemukakan di atas, analisis selanjutnya untuk menentukan tingkat

urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas. Faktor-faktor kunci

keberhasilan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di bidang

pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan

pariwisata.

2. Aktualisasi semangat serasan sekundang sebagai nilai-nilai luhur

untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Adanya peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan

jiwa otonomi daerah.

4. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan bebas

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi pelayanan

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya manusia

7. Terwujudnya Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Adanya optimalisasi penerimaan daerah untuk mendukung

kemandirian pembiayaan Pemerintah kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan tujuan stratejik

berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-

sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi

dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.


B. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 22

Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Muara Enim Tahun 2013. RKPD adalah Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD

disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan pembangunan dan

sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 menyatakan bahwa

RKPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) tahun 2008-2013 untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan RKPD mempunyai maksud

untuk menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu

tahun.

Tujuan RKPD adalah untuk menyusun program, kegiatan dan

anggaran pembangunan daerah secara terpadu dan berbasis kinerja

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berorientasi pada pencapaian

visi dan misi Kabupaten Muara Enim 2008-2013.

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pagu indikatif pendanaannya. Proses penyusunan

RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenbang)

dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

pada tahun sebelumnya.


Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dapat diuraikan

sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan, dandaya beli masyarakat, dijabarkan dalam sasaran dan

program sebagai berikut :

Tabel 2.1Meningkatnya nilai IPM dari 69,42 menjadi >70

Sasaran Program

1. Meningkatnya IPM dari 69,42 pada

tahun 2007 menjadi > 70 pada

tahun 2013

1.1 Peningkatan kualitas kesehatanmasyarakat

1.2 Peningkatan kualitas pendidikanmasyarakat

1.3 Peningkatan daya beli masyarakat

Tujuan 2 : Meningkatkan dan mengembangkan kehidupanberagama, dijabarkan dalam sasaran dan programsebagai berikut :

Tabel 2.2Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama

Sasaran Program

1. Meningkatnya kerukunan intradan antar umat beragama

1.1 Mendorong tersedianya saranadan prasarana peribadatan yangmemadai

1.2 Mendorong terciptanyamasyarakat yang taatmenjalankan syariat agama

1.3 Optimalisasi pembinaan umatberagama

Tujuan 3 : Pemberdayaan kapasitas birokrasi pemerintahandaerah, dijabarkan dalam sasaran dan program sebagaiberikut :


Tabel 2.3Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Minimal 85%

Sasaran Program

1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerahminimal 85 persen

1.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik

1.2 Tercitanya sistem dan kelembagaanpemerintahan yang baik

Tujuan 4 : Optimalisasi pengembangan ekonomi terutamaekonomi unggulan, dijabarkan dalam sasaran dan


Tabel 2.4Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% per tahun

dan khusus sektor ekonomi unggulan sebesar 7 % per tahun

Sasaran Program1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

rata-rata 6,5 persen per tahun dankhusus untuk sector ekonomi unggulanrata-rata 7 persen per tahun

1.1 Pertumbuhan nilai tambah sektoralekonomi

1.2 Pertumbuhan nilai tambah sektorekonomi unggulan

C. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN2013

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013, disusun suatu

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

RKPD/RKT ini merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus

dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini

menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan

dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan

organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008


– 2013 yang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Rencana program prioritas guna meningkatkan IPM dari 69,42 pada

tahun 2007 menjadi >70 pada tahun 2013 melalui program

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, program peningkatan

kualitas pendidikan masyarakat, dan program peningkatan daya

beli masyarakat.

2. Rencana program prioritas guna meningkatkan kerukunan intra

dan antar umat beragama melalui program mendorong tersedianya

sarana dan prasarana peribadatan yang memadai, program yang

mendorong terciptanya masyarakat yang taat menjalankan agama,

dan program optimalisasi pembinaan umat beragama.

3. Rencana program guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah,

minimal 85 persen melalui program peningkatan kualitas pelayanan

publik, program mendorong terciptanya sistem dan kelembagaan

pemerintahan yang baik.

4. Rencana program guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-

rata 6,5 persen per tahun dan khusus sektor ekonomi unggulan

rata-rata sebesar 7 persen per tahun.

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah 2013 ini merupakan komitmen

seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-

baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian

aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Muara Enim sepenuhnya

dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah 2013 ini.

Sasaran stratejik tahun 2013, indikator kinerja dan target kinerja

dapat disajikan pada tabel berikut :


Tabel 2.5Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya IPM dari69,42 pada tahun 2007menjadi > 70 pada tahun2013a. Meningkatnya

kualitas kesehatanmasyarakat :

a. Penurunan Angka KematianBayi

28 per 10000 kelhidup

b. Penurunan Angka KematianIbu

15 per 500000 kelhidup

c. Rasio jumlah pendudukdengan jumlah rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya

1,2 per 500000penduduk

d. Umur harapan hidup 68,23e. Prevelensi gizi buruk

- Gizi Lebih <19,9- Gizi Normal ≥ 80- Gizi Kurang ≤ 15- Gizi Sangat Kurang ≤ 1

b. MeningkatnyaKualitas Pendidikan

Rasio jumlah murid per jumlahsekolah

1 : 200

Rasio jumlah murid per jumlahguru

1 : 15

Angka partisipasi sekolah 82 %Persentase penurunan angkaputus sekolah

10%

Nilai rata-rata UAN 7,75Angka buta aksara penduduk usia15 tahun keatas

850 Orang

Angka melanjutkan sekolah 93 %

c. Peningkatan dayabeli masyarakat

1. PDRB Per kapita- Migas- Tanpa Migas

7%7%

2. Jumlah Penduduk Miskin < 14%

2. Meningkatnya kerukunanintra dan antar umatberagama :

Jumlah Konflik antar umatberagama

0

3. Meningkatnya kinerjaPemerintah Daeraha. Peningkatan kualitas

pelayanan Publik

1. Jumlah penggunaan IT untukpelayanan publik

8 SKPD

b. Mendorongterciptanya sistemdan kelembagaanPemerintahan yangbaik

1. Jumlah SKPD yang sudahmenggunakan IT

8 SKPD

2. Jumlah SKPD yang memilikidan Menerapkan SOP

62 SKPD

3. Jumlah SKPD yangmelaksanakan IKM

4 SKPD


4. Jumlah Perda yang mengaturtentang pelayanan publik

1 Perda

4. Meningkatnyapertumbuhan ekonomikhususnya sektorekonomi unggulana. Peningkatan

produktivitaspertanian

Persentase peningkatan produksipertanian- Padi 3,0%- Jagung 6.50%- Kedelai 3.50%- Karet 1.09%- Kelapa Sawit 1.09%- Kopi 1.09%

b. Penyediaan danpeningkatan kualitassarana dan prasaranapendukung aktivitasekonomi

Jumlah sarana dan prasaranapendukung yang tepat sasaran:- Pembangunan Pasar

Perdesaan4 Unit

- Pembangunan Pasar Karet- Persentase peningkatan

pendapatan masyarakat- Persentase penurunan

ekonomi biaya tinggi- Persentase penyerapan

tenaga kerja

10%

20%

10%

- Rehab Pasar Perdesaan- Persentase penurunan

ekonomi biaya tinggi

10%

- Pembangunan PabrikProcessing Kopi

1 Unit

- Pengadaan Mesin Kemasanbagi IKM- Pengadaan mesin pencacah- Pengadaan mesin molen- Pengadaan mesin pembuat

es krim- Persentase peningkatan

jumlah industri 20%- Pembangunan Jalan dan

Jembatan100%

c. Pemberdayaanmasyarakat(keterampilan,manajemen,permodalan)

- Jumlah industri kecil danmenengah (IKM) yangmemiliki keterampilan,manajemen dan permodalan

170 unit usaha

- Kelompok Tani yang memilikiketerampilan manajemen danpermodalan

5%

d. Mendorong tumbuhkembangnyakegiatan ekonomiproduktif

Persentase kelompok usahamasyarakat yang memilikikegiatan ekonomi produktif

85%


Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dijabarkan

dalam Program Prioritas Pembangunan untuk tahun 2013 adalah

sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan serta Peningkatan Perlindungan

dan Kesejahteraan Masyarakat;

2. Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

melalui Sekolah Gratis dan Berobat Gratis;

3. Revitalisasi Pertanian dalam Arti Luas dan Kehutanan serta

Pembangunan Pedesaan;

4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Investasi dan Kesempatan

Kerja serta Pemberdayaan UMKMK;

6. Optimalisasi Pemanfaatan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup,

Pengembangan Pariwisata, dan Kebudayaan Daerah;

7. Peningkatan Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan

Ketertiban.


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2013

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan

metode perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan cara

membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang

diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah

dicapai organisasi dan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya

celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan

yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk

memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang

sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja dikelompokkan 4

kategori penilaian yaitu : sangat baik dengan tingkat capaian ≥ 91%,

baik dengan tingkat capaian 81 % - 90 %, cukup dengan tingkat

capaian 71 % - 80 % dan kurang dengan tingkat capaian ≤ 70 %.

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN2013

Secara garis besar Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada

Tahun 2012 telah berhasil melaksanakan tugas utama yang menjadi

tanggung jawab organisasi, dari 4 sasaran dengan 46 indikator kinerja

sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) kesemuanya telah dilaksanakan, namun

tingkat keberhasilannya masih belum terwujud secara optimal.

Pengukuran capaian sasaran, telah diupayakan dengan indikator


setingkat outcome. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Indikator

Kinerja Utama (Key Performance indicator) adalah ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menindaklanjuti

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Peraturan

Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama dii Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh sasaran yang tingkat

capaiannya dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu : sangat baikdengan tingkat capaian ≥ 91% sebanyak 3 sasaran (75% dari total

sasaran), baik dengan tingkat capaian 81 % - 90 % sebanyak 1 sasaran

(25% dari total sasaran), cukup dengan tingkat capaian 71 % - 80 %

sebanyak 0 sasaran (0% dari total sasaran) dan kurang dengan

tingkat capaian ≤ 70 % sebanyak 0 sasaran (0% dari total sasaran).

Tabel 1.Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah KabupatenMuara Enim Tahun 2013

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %1. Meningkatnya IPM dari 69,42

pada tahun 2007 menjadi > 70pada tahun 2012

a. Penurunan AngkaKematian Bayi 28 per 1000

kel hidup

5,83 per1000 kel

hidup100

a. Meningkatnya kualitaskesehatan masyarakat :

b. Penurunan AngkaKematian Ibu

15 per10000 kel

hidup

11,43 per10.000 kel

hidup100

c. Rasio jumlahpenduduk denganjumlah rumah sakitdan fasilitaskesehatan lainnya

1,2 per500000

penduduk

2,09per

500000penduduk

100

d. Umur harapan hidup 68.23 68.23 100e. Prevelensi gizi buruk

- Gizi Lebih <19,9 2.4% 100- Gizi Normal ≥ 80 90.86% 100- Gizi Kurang ≤ 15 6.05% 100- Gizi Sangat Kurang

≤ 1 0.69% 100

b. Meningkatnya KualitasPendidikan

Rasio jumlah murid perjumlah sekolah

1 : 200 1:200 100

Rasio jumlah murid perjumlah guru

1 : 15 1:10 100


Angka partisipasi sekolah 82% 90.65% 100

Persentase penurunanangka putus sekolah

10% 0,38% 100

Nilai rata-rata UAN 7.75 7,75 100Angka buta aksarapenduduk usia 15 tahunkeatas

850 orang1.749orang

100

Angka melanjutkan sekolah 93% 93,08% 100

c. Peningkatan daya belimasyarakat

1. PDRB Per kapita

- Migas 7% 5.24% 74,85- Tanpa Migas 7% 8.39% 100

2. Jumlah PendudukMiskin

< 14 % 13% 100

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran 98,60

2 Meningkatnya kerukunan intradan antar umat beragama :

Jumlah Konflik antar umatberagama 0 0 100

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran 100

3 Meningkatnya kinerjaPemerintah Daerah

a. Peningkatan kualitaspelayanan publik

- Jumlah penggunaan ITuntuk pelayanan publik

8 SKPD 8 SKPD 100

b. Mendorong terciptanyasistem dankelembagaanPemerintahan yang baik

1. Jumlah SKPD yangsudah menggunakanIT

8 SKPD 9 SKPD 100

2. Jumlah SKPD yangmemiliki danMenerapkan SOP

62 SKPD 62 SKPD 100


4 SKPD 6 SKPD 100

4 Jumlah Perda yangmengatur tentangpelayanan publik

1 Perda 1 Perda 100

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran 1004 Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi khususnya sektorekonomi unggulan

Persentase peningkatanproduksi pertanian

a. Peningkatan produktivitaspertanian

- Padi 3,0% 3,02 100- Jagung 6.50% 0,24% 3,69%- Kedelai 4,0% (74,85%) 0,053- Karet 1.09% 1.09% 100- Kelapa Sawit 1.09% 1.09% 100- Kopi 1.09% 1.09% 100

b. Penyediaan dan peningkatankualitas sarana danprasarana pendukungaktivitas ekonomi

Jumlah sarana danprasarana pendukung yangtepat sasaran:- Pasar Perdesaan

4 unit 4 unit 100


- Pembangunan PasarKaret- Persentase

peningkatanpendapatanmasyarakat

- Persentasepenurunan ekonomibiaya tinggi

- Persentasepenyerapan tenagakerja

10%

20%

10%

10%

20%

10%

100

100

100

- Rehab PasarPerdesaan- Persentase

penurunan biayaekonomi tinggi

10% 10% 100

- Pengadaan MesinKemasan bagi IKM- Pengadaan mesin

pencacah- Pengadaan mesin

molen- Pengadaan mesin

pembuatan eskrim- Persentase

peningkatanjumlah industri

20% 20% 100

- Pembangunan Jalandan Jembatan

100 % 100 % 100

c. Pemberdayaan masyarakat(keterampilan, manajemen,permodalan)

1. Jumlah industri kecildan menengah (IKM)yang memilikiketerampilan,manajemen danpermodalan

170 unitusaha

210 UnitUsaha

100

2. Kelompok Tani yangmemiliki keterampilanmanajemen danpermodalan

5% 13,9% 100

d. Mendorong tumbuhkembangnya kegiatanekonomi produktif

Persentase kelompokusaha masyarakat yangmemiliki kegiatan ekonomiproduktif

85% 85% 100

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran 87.73

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran selama Tahun

2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Sasaran 1: Meningkatnya IPM dari 69,42 pada tahun 2007

menjadi > 70 pada tahun 2013Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan

capaian sasaran serta target dan capaiannya selama tahun 2013 dapat

dilihat pada Tabel 3.1 berikut :


Dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya nilai IPM dari 69,42

pada tahun 2007 menjadi > 70 pada tahun 2013 yaitu meningkatnya

kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan dan

peningkatan daya beli masyarakat. Pencapaian sasaran indikator

meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat mempunyai beberapa

indikator yaitu penurunan angka kematian bayi, penurunan angka

kematian ibu, rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan

fasilitas kesehatan lainnya, umur harapan hidup, prevelensi gizi buruk

yang terdiri dari gizi lebih, gizi normal, gizi kurang dan gizi sangat

kurang. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan Bupati memberikan

tanggung jawab pencapaian target indikator kinerja kepada Dinas

kesehatan.

Indikator kinerja utama bidang kesehatan sejalan dengan tujuan

pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

seluruh masyarakat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya. Indikator Kinerja meningkatnya kulaitas

kesehatan masyarakat sebagai berikut:

I.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakatPrestasi capaian sasaran ini dinilai dari 5 (lima) indikator yaitu

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Penurunan Angka Kematian

Ibu (AKI), Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan

fasilitas kesehatan lainnya, Umur Harapan Hidup, Prevelensi Gizi

Buruk.

- Angka Kematian Bayi (AKB)

Usia bayi merupakan bagian dari periode emas yang harus

memperoleh pemantauan status kesehatannya. Hal ini dilakukan

mengingat bayi masih sangat rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi

yang bisa jadi dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Kematian bayi merupakan salah satu aspek yang sangat penting

untuk melihat gambaran pembangunan manusia di suatu negara dari

sisi kesehatannya. Penurunan kematian bayi menjadi ecto dalam


program pemerintah terkait dengan target Millennium Development

Goals (MDG’s) bidang kesehatan.

Mortalitas bayi tahun 2013 terlapor 102 kasus kematian. Jumlah

ini meliputi 86 kasus kematian neonatal (0-28 hari) dan kasus 16

kasus kematian post neonatal (29 hari ≤ 1 tahun). Jumlah kematian

bayi tahun 2013 lebih dari 80% terjadi pada usia neonatal. Penyebab

kematian bayi pada usia tersebut mayoritas karena asfiksia (40,67%).

Penyebab lainnya adalah BBLR (27,90%), Prematur (5,8%) dan kelainan

darah / ikterus, Apnome serta kelainan saluran cerna (23,25%). Faktor

eksternal yang menjadi penyebab kematian neonatal adalah

keterlambatan keluarga mengambil keputusan untuk merujuk ke

Rumah Sakit. Sedangkan kematian bayi pada usia post-neonatal

sebagian besar disebabkan karena riwayat berat badan lahir rendah

(BBLR) sebesar 31,25%. Selebihnya disebabkan oleh kelainan bawaan

seperti anomaly dan hernia sokrotalis, paru dengan jantung bocor dan

kelainan jantung. Selain itu keterlambatan keluarga mengambil

keputusan untuk merujuk dan perawatan bayi resiko tinggi yang

kurang adekuat menjadi factor eksternal yang mendukung terjadinya

kematian.

Gambaran tentang kondisi kematian bayi di kabupaten Muara

Enim sejak tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.Tabel 1.

Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Muara EnimTahun 2008-2013

No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Jumlah Kematian Bayi (jiwa) 5 23 87 100 69 102

2. Jumlah Kelahiran Hidup (jiwa) 16.671 15.299 15.375 15.750 16.727 17.496

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim tahun 2013

Jumlah kematian bayi pada periode lima tahun terakhir

berdasarkan Tabel 1 berfluktuasi setiap tahunnya. Banyak faktor yang

dapat dikaitkan menjadi penyebab kematian. Faktor penyebab

kematian pada bayi dari faktor ibu maternal adalah Anemia Gizi


kronis pada ibu pada saat hamil yang bermula dari asupan gizi pada

masa anak dan remaja yang kurang maksimal. Keadaan ini

mengakibatkan janin yang dikandung tidak mendapat gizi yang baik

sehingga lahir dalam kondisi yang kurang sehat. Faktor lain penyebab

terjadinya kematian adalah keterlambatan keluarga mengambil

keputusan untuk merujuk ke Rumah Sakit sehingga nyawa ibu dan

atau anak terancam.

Data jumlah bayi yang tercantum pada Tabel 1, merupakan

konstribusi lebih dari 70% kematian bayi terjadi pada usia neonatal (0-

28 hari). Kematian bayi pada usia tersebut adalah karena prematuritas

murni (berat bayi lahir rendah = BBLR). Kondisi ini mengakibatkan

bayi menjadi sangat rentan terhadap penyakit dan infeksi. Sedangkan

kematian bayi pada usia post-neonatal (29 hari-<1tahun) sebagian

besar disebabkan penyakit karena faktor dari lingkungan luar yang

tidak sehat seperti diare.

Angka Kematian bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara

saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun

yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Target MDG’s untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 adalah 23

per 1.000 kelahiran hidup. Namun, Angka Kematian Bayi untuk

tingkat Kabupaten tidak dapat dihitung secara pasti mengingat tidak

semua kematian bayi terlaporkan dengan baik dari fasilitas pelayanan

kesehatan yang ada maupun dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan

informasi yang dapat disajikan adalah kematian bayi dilaporkan.

Target penurunan AKB kabupaten Muara Enim merujuk pada

target MDG’s Nasional. Tren perbandingan AKB kabupaten Muara

Enim dilaporkan dengan Target penurunan AKB kabupaten periode

2008-2013 dapat dilihat pada Gambar 1


Gambar 1.AKB Kabupaten Muara Enim

Tahun 2008-2013

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2013

Tren penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) berdasarkan

Gambar 1 menunjukkan fluktuasi dalam periode lima tahun terakhir.

Kondisi yang tampak meningkat disebabkan adanya perbaikan persepsi

pada sistem pencatatan dan pelaporan serta penelusuran kasus (audit)

kematian bayi menyebabkan data kematian bayi yang dilaporkan

semakin akurat.

- Angka Kematian Ibu (AKI)Kematian ibu berdasarkan International Classification of Diseases

(ICD-10) adalah kematian seorang perempuan pada saat hamil atau

dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa

mempertimbangkan lama atau letak kehamilan) dari semua penyebab

yang berhubungan atau diperberat oleh kehamilan tetapi bukan karena

kecelakaan atau insiden. Kasus kematian ibu tidak berbeda halnya

dengan kematian bayi, informasi yang disajikan adalah jumlah

kematian ibu yang dilaporkan.

Kematian ibu maternal di kabupaten Muara Enim pada tahun

2013 berjumlah 19 orang dari 17.496 kelahiran hidup. Kematian ibu


maternal tersebut disebabkan oleh pendarahan (50%), hypertensi

(30%), lain-lain / asma / jantung (20%). Faktor eksternal yang menjadi

penyebab kematian ibu pada umumnya diakibatkan keterlambatan

keluarga mengambil keputusan untuk merujuk ke fasilitas kesehatan

yang lebih lengkap.

Gambaran tentang tren kematian Ibu dalam periode 2008-2013

dipaparkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Muara Enim

Tahun 2008-2013

No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Jumlah Kematian Ibu (jiwa) 10 13 19 11 19 19

2. Jumlah Kelahiran Hidup (jiwa) 16.671 15.299 15.375 15.750 16.727 17.496


Secara nasional jumlah kematian ibu dikonversi dalam bentuk

indeks yang dikenal dengan Angka Kematian Ibu (AKI). AKI

menggambarkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantau kematian terkait dengan

kehamilan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan

menjadikannya ector in keberhasilan pembangunan kesehatan.

Penurunan AKI menjadi salah satu target capaian dalam MDG’s

bidang kesehatan. Penurunan AKI pada Kabupaten Muara Enim

merujuk pada target MDG’s secara nasional. Target MDG’s pada tahun

2015 adalah menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran

hidup.

Seperti halnya AKB, informasi AKI kabupaten disajikan dari

konversi jumlah kematian ibu yang dilaporkan. Tren perbandingan AKI

kabupaten Muara Enim dilaporkan dengan Target penurunan AKI

kabupaten periode 2008-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.


Gambar 2.AKI Kabupaten Muara Enim

Tahun 2008-2013


Tren pencapaian AKI Kabupaten Muara Enim berdasarkan data

pada Gambar 2 menunjukkan fluktuasi. Adanya perbaikan dalam

ector pencatatan dan pelaporan, ector migrasi penduduk serta

fluktuasi kelahiran hidup menjadi ector penyebab perubahan

pencapaian AKI. Namun peningkatan dan penurunan kasus kematian

ibu tersebut tidak melebihi target penurunan AKI kabupaten.

- Rasio jumlah penduduk dengan fasilitas Kesehatan

Sumber daya kesehatan merupakan salah

satu faktor pendukung penyediaan

pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kondisi ini pada akhirnya diharapkan

dapat meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Salah satu dari komponen

sumber daya kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan di

masyarakat. Fasilitas kesehatan yang secara langsung menjadi unit

pelaksana teknis Dinas Kesehatan di masyarakat adalah puskesmas,

puskesmas pembantu dan jaringannya.


a. Puskesmas

Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat)—berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004 tentang

Kebijakan Dasar Puskesmas—adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Puskesmas memiliki fungsi sebagai berikut :

(1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan

(2) pusat pemberdayaan masyarakat;

(3) pusat pelayanan masyarakat primer (strata satu);

(4) pusat pelayanan perorangan primer.

Wilayah kerja puskesmas meliputi wilayah kerja administratif,

yaitu satu kecamatan atau beberapa desa/kelurahan dalam satu

kecamatan. Sasaran penduduk yang dapat dilayani oleh sebuah

puskesmas rata-rata 25.000 - 30.000 penduduk. Namun, faktor luas

wilayah, kondisi geografis, kepadatan penduduk menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Jumlah

puskesmas dalam kabupaten Muara Enim sampai dengan pertengahan

tahun 2013 tercatat 25 puskesmas. Hal ini disebabkan 6 puskesmas

berada di wilayah Kabupaten PALI. Gambaran

perkembangan jumlah tersebut dijelaskan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.Perkembangan Jumlah Puskesmas

Di Kabupaten Muara EnimTahun 2008-2013


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2013 P : Perawatan; NP : Non Perawatan⃰ )⃰Puskesmas Kabupaten PALI

Jumlah puskesmas di kabupaten Muara Enim berdasarkan data

pada Tabel 3 menunjukkan peningkatan mulai tahun 2010.

Operasional seluruh puskesmas telah berjalan sepenuhnya namun

yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI baru tercatat 24

puskesmas. Puskesmas terakhir yang dibangun (tempirai) masih dalam

proses registrasi.

Salah satu ector in yang digunakan untuk mengetahui

keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah rasio

puskesmas per 100.000 penduduk. Terkait ector kondisi geografis dan

luas wilayah, target rasio puskemas di kabupaten Muara Enim adalah

4 per 100.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2008-2013 terjadi

peningkatan rasio puskesmas. Rasio puskesmas pada tahun 2008

sebesar 3.33 meningkat menjadi 3.48 pada tahun 2013. Peningkatan

ini merupakan upaya pemerataan puskesmas dalam menjangkau

penduduk sasaran di wilayah kerjanya, seperti terlihat pada Gambar 3

berikut.

NO Kecamatan PuskesmasStatus Tahun

P NP 2008 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 SEMENDE DARAT ULU PAJAR BULAN √ √ √ √ √ √ √2 SEMENDE DARAT TENGAH TANJUNG RAYA √ √ √ √ √ √ √3 SEMENDE DARAT LAUT PULAU PANGGUNG √ √ √ √ √ √ √4 TANJUNG AGUNG TANJUNG AGUNG √ √ √ √ √ √ √5 LAWANG KIDUL TANJUNG ENIM √ √ √ √ √ √ √6 MUARA ENIM MUARA ENIM √ √ √ √ √ √ √7 UJAN MAS UJAN MAS √ √ √ √ √ √ √8 GUNUNG MEGANG GUNUNG MEGANG √ √ √ √ √ √ √

TELUK LUBUK √ √ √ √ √ √ √SUMAJA MAKMUR √ √ √ √ √ √ √

9 BENAKAT -10 RAMBANG DANGKU TEBAT AGUNG √ √ √ √ √ √ √

MUARA EMBURUNG √ √ √ √ √ √ √11 TALANG UBI⃰ TALANG UBI √ √ √ √ √ √ √

SUNGAI BAUNG √ √ √ √ √12 TANAH ABANG⃰ TANAH ABANG √ √ √ √ √ √ √13 PENUKAL⃰ SIMPANG BABAT √ √ √ √ √ √ √14 ABAB⃰ -15 PENUKAL UTARA⃰ AIR ITAM √ √ √ √ √ √ √

TEMPIRAI √ √ √16 RAMBANG SUGIH WARAS √ √ √ √ √ √ √17 LUBAI BERINGIN √ √ √ √ √ √ √

SUMBER MULIA √ √ √ √ √ √ √18 LEMBAK LEMBAK √ √ √ √ √ √ √19 GELUMBANG GELUMBANG √ √ √ √ √ √ √20 KELEKAR KELEKAR √ √ √ √21 SUNGAI ROTAN SUKARAMI √ √ √ √ √ √ √22 MUARA BELIDA -

JUMLAH(KAB/KOTA)

8 17 22 22 23 24 25 25


Gambar 3.Perkembangan Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk

Di kabupaten Muara EnimTahun 2008-2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2013

Data perkembangan rasio berdasarkan Gambar 3 di atas

menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 satu unit puskesmas di

kabupaten Muara Enim menjangkau 28.654-31.160 sasaran penduduk

dalam wilayah kerjanya.

b. Puskesmas Pembantu (pustu)Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka

puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan yang lebih

sederhana yang disebut puskesmas pembantu (pustu). Pustu

merupakan unit penunjang dengan ruang lingkup wilayah kerja yang

lebih kecil. Wilayah kerja pustu diperkirakan 2 sampai 3 desa dengan

sasaran penduduk antara 2.500 jiwa (luar Jawa Bali) sampai 10.000

jiwa (diperkotaan Jawa Bali).

Seperti halnya puskesmas, faktor luas wilayah, kondisi

geografis, kepadatan penduduk menjadi bahan pertimbangan dalam

menentukan wilayah kerja pustu. Sampai dengan tahun 2013, pustu

yang ada di kabupaten Muara Enim setelah terbentuknya Kabupaten

PALI tercatat 91 pustu. Gambaran Pustu yang ada di kabupaten Muara

Enim menurut kondisi tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah

ini.


Tabel 4.Kondisi Pustu di Kabupaten Muara Enim

Tahun 2013

No Puskesmas

Pustu Menurut Kondisi

BaikRusakRingan

RusakBerat

Rusak Total Jumlah

1 2 3 4 5 6 7

1 PULAU PANGGUNG 1 2 2 5

2 PAJAR BULAN 3 1 4

3 TANJUNG RAYA 1 1 1 3

4 TANJUNG AGUNG 4 2 3 9

5 SUGIH WARAS 2 1 2 5

6 BERINGIN 1 1

7 SUMBER MULYA 2 6 1 9

8 TANJUNG ENIM 3 3

9 MUARA ENIM 6 1 2 9

10 UJAN MAS 3 1 4

11 GUNUNG MEGANG 3 1 4

12 TELUK LUBUK 2 1 3

13 SUMAJA MAKMUR 2 1 2 5

14 TEBAT AGUNG 2 1 1 4

15 MUARA EMBURUNG 1 3 2 6

16 GELUMBANG 6 3 9

17 LEMBAK 1 2 3

18 SUKARAMI 1 1 2 4

19 KELEKAR 1 1

Jumlah 38 20 26 9 91Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2013

Tabel 5Pustu Kabupaten Muara Enim Tahun 2013

NO KECAMATAN/PUSKESMASNama Petugas

KONDISI PUSTU Ket

BaikRusakRingan

RusakBerat

RusakTotal

Listrik Air Bersih PagarTahun

diBangun

(Ada/TdkAda)

(Ada/TdkAda)

(Ada/TdkAda)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 KECAMATAN SDU.

PKM PAJAR BULAN1. Segamit Desi Susanti, Am.Kep V ada ada tdk ada 20062. Tanjung Agung Risliana, Am.Kep V ada tdk ada tdk ada 19833. Cahaya Alam John Pirzal, Am.Kep V ada tdk ada tdk ada 20094. Tanjung Tiga Linda Lipianti.Am.Kep V ada ada tdk ada 2009

2 KECAMATAN SDTPKM TANJUNG RAYA


1. Kota Padang Misa Haini, AM.Kep V ada ada tdk ada 19972. Gunung Agung Amril, Am.Kep V tdk ada tdk ada tdk ada 20103. Muara Tenang Amrullah, SKM V tdk ada tdk ada tdk ada

3 KECAMATAN SDLPKM PULAU PANGGUNG1. Penyandingan V tdk ada tdk ada tdk ada2. Perapau Fitri, Am.Keb V tdk ada tdk ada tdk ada3. Karya Nyata V ada ada tdk ada 19964. Babatan V ada tdk ada tdk ada 20105. Tenang Waras Widia, Am.Kep V ada ada tdk ada 2010

4 TANJUNG AGUNGPKM TANJUNG AGUNG

1. Lubuk Nipis Lastini Asmar, Am.Kep V ada tdk ada tdk ada 19802. Sugih Waras Tera Winda Yunita, Am.Keb V ada ada ada 20123. Lebak Budi Hety Herlina, Am.Kep/

Devi Fiana,Am.KepV ada tdk ada ada 2013

4. Pandan Enim Fahruzi, Am.Kep V ada tdk ada tdk ada 1980 rehab2000

5. Embawang Nesti Yunita, Am.Kep V ada ada tdk ada 19806. Pagar Dewa Firdaus, Am.Kep /

Nurasiah,Am.Kep V ada tdk ada tdk ada 19807. Seleman Desty Shita Aryani, Am.Kep V ada ada ada 20128. Pulau Panggung Tri Endriana N, Am.Kep

V

ada tdk ada tdk ada 1980 RehabCSR2008

9. Tebat Semen Sabki, Am.Kep. V tdk ada tdk ada tdk ada 1990

5 LAWANG KIDULPKM TANJUNG ENIM

1. Kel. Tj. Enim Selatan Hendri Dunan V ada ada ada 1994 Rehab2010

2. Tegal Rejo Atika Mulya, Am.Keb. V ada ada ada 19913. Darmo Ahmad Sabrian V ada ada ada 1992 CSR

2010Yopi Puspasari, Am.Keb.

6 MUARA ENIMPKM. MUARA ENIM1. Kel. Muara Enim Khairani Agustini V2. Kel. Air Lintang Norma Julianti,Am.Kep V ada ada ada3. Karang Raja P. Any Calsum V ada ada tdk ada4. Tanjung Raja Wiwin Ramlan V ada tdk ada ada5. Tanjung Jati Nermah Julianti V ada ada ada 20136. Harapan Jaya Mariansyah V tdk ada tdk ada tdk ada 1990 ex.

Trans7. Saka Jaya Suryadi V ada ada tdk ada 19898. Muara Harapan Sutrisno V tdk ada tdk ada tdk ada 19899. Rumah Tumbuh Yulianti, Am.Keb V ada ada ada

7 UJAN MASPKM UJAN MAS1. Ujan Mas Lama Anisa Saufika, Am.Keb. /

Hilda, Am.KepV ada ada ada

2. Ujan Mas Baru Nasmiela V3. Pinang Belarik Hayani, Am.Kep V ada ada ada 20094. Ulak Bandung Siti Khodijah, Am.Kep V ada ada ada 1987 Banjir

8 GUNUNG MEGANGPKM GUNUNG MEGANG1. Lubuk Mumpo Septaliana V2. Penanggiran Ida Aryani, Am.Keb. V

9 BENAKAT1. Pagar Dewa dr.Aspebri CahyadiEvi

WardahV ada ada tdk ada

2. Padang Bindu Hamdani, SKM V

PKM. TELUK LUBUK1. Belimbing Subiyanto, Am.Kep, V tdk ada ada tdk ada 19902. Desa Dalam Berli Novianti V ada ada tdk ada 2011

3. Cinta KasihSri Mardalena,Am.Keb.SKM V ada ada tdk ada 2005

PKM SUMAJA MAKMUR


1. Bangun Sari Syamsul, Am.Kep V tdk ada ada tdk ada2. Fajar Indah Muhaden, Am.Kep V tdk ada ada tdk ada3. Sidomulyo Linda, Am.Keb. V tdk ada ada tdk ada4. Suka Menanti Yusman, Am.Kep V tdk ada ada ada5. Kayu Ara Sakti Yesi Hastuti V

10 RAMBANG DANGKUPKM TEBAT AGUNG1. Gunung Raja Yeni Yurmeli, Am.Keb V ada ada tdk ada 19942. Kuripan Febriandi, Am.Kep V ada ada ada 19863. Dangku Jumirah, Am.Keb V ada ada tdk ada 19804. Air Limau Helesy Widia, Am.Keb V ada tdk ada tdk ada 1983

MUARA EMBURUNG1. Air Enau Indah Sari V tdk ada tdk ada tdk ada 20022. Manunggal Makmur I Giman, SKM V ada tdk ada tdk ada 1998 Ex.Trans3. Air Talas Dwi Apriyanti V tdk ada tdk ada ada4. Gemawang Mulyadi / Vera Marthilova V tdk ada tdk ada tdk ada 19935. Suban Jeriji Helpana V tdk ada tdk ada tdk ada 19896. Air Cekdam Librina Dwi Putri, Am.Kep V tdk ada tdk ada tdk ada 1991

11 L U B A IPKM BERINGIN1. Jiwa Baru Tanto Purnawan,S.Kep V ada ada tdk ada 1982

12 LUBAI ULUPKM SUMBER MULYA1. Sumber Mulia Endah Lina H V2. Karang Agung Sugianto, SKM V3. Prabu Menang Dilla Afriani S, Am.Keb V4. Karang Mulia Yunia Rita, Am Keb V5. Mekar Jaya Kusmanto V6. Lubai Persada Defiani V7. Lubai Makmur V8. Karang Sari Juli Iskandar V9. Sumber Asri Karsidy V

13 RAMBANGPKM SUGIH WARAS1. Tanjung Raya Resi Minarti V2. Sumber Rahayu Lasino V3. Marga Mulia Robi'ah V4. Kecana Mulia. I Rona Canserita Anggraini V

14 LEMBAKPKM LEMBAK1. Gaung Asam Ratih Yansah, Am.Kep V2. Sialingan Suriana, Am.Keb V3. A l a i Indra Sari, Am.Kep V

15 GELUMBANGPKM GELUMBANG1. Putak Irma Siskawati, S.ST V2. Gumai Sumiati, S.St. V3. Tambang Kelekar Harumi Patriani, S.ST V4. Segayam Hj. Karmila Handayani V5. Karta Mulia Puji Sulasmi, S.ST V6. Jambu Lupianti, S.ST V7. Karang Endah. Wardanela, S,ST V8. Airsan Musi Yusmi Hastuti V9. Gedung Buruk Familiati V

16 KELEKARPKM GELUMBANG1. Menanti Tika Hariyanti V ada tdk ada tdk ada

17 SUNGAI ROTANPKM SUKARAMI1. Sungai Rotan Novi Aryanti V2. Suka Merindu V3. Muara Lematang Reni Widianti V4. Modong Nova Srihastuti V

J U M L A H


Kondisi pustu sampai dengan akhir

tahun 2013 berdasarkan data pada

Tabel 4 memperlihatkan bahwa 41.75

% dalam kondisi baik, 21,97% rusak

ringan, 28,57% rusak berat dan

rusak total 9,89%. Pustu yang

mengalami rusak total sehingga menghambat operasional adalah pustu

Pulau Panggung kecamatan Semendo Darat Laut, pustu Tanjung Raya

Kecamatan Semendo Darat Tengah, pustu Muara Emburung

Kecamatan Rambang Dangku, pustu Ujan Mas Baru kecamatan Ujan

Mas dan pustu Sukarami Kecamatan Sungai Rotan. Penyebab

rusaknya bangunan pustu adalah faktor alam, umur bangunan atau

karena keperluan desain untuk mengoptimalkan fungsi jaringan, baik

saluran maupun bangunan. Kerusakan ini menyebabkan penurunan

fungsi saluran dan bangunan serta menyebabkan sistem hampir tidak

berfungsi.

Keterjangkauan pustu dengan sasaran penduduk dapat

diketahui dengan indikator rasio pustu terhadap 100.000 penduduk.

Dengan faktor pengaruh yang sama pada puskesmas, target rasio

pustu di kabupaten Muara Enim adalah 20 unit per 100.000

penduduk. Rasio pustu pada tahun 2008 adalah 16.64 per 100.000

penduduk menjadi 15.75 per 100.000 penduduk pada Tahun 2013.

Perkembangan rasio keterjangkauan pustu di kabupaten Muara Enim

sampai dengan tahun 2013 dipaparkan pada Gambar 4.Gambar 6

Perkembangan Rasio Pustu di Kabupaten Muara EnimTahun 2008-2013

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2013


Perkembangan keterjangkauan pustu terhadap sasaran

penduduk sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Gambar 4 belum

menunjukkan kemajuan sesuai dengan target yang hendak dicapai.

Kondisi pustu yang lebih dari 50% dalam keadaan rusak menyebabkan

pembangunan pustu difokuskan pada rehabilitasi dan revitalisasi

pustu yang ada. Keterjangkauan sasaran pelayanan kesehatan

penduduk yang berada di luar jangkauan pustu dilakukan usaha

kesehatan bersama di setiap desa/kelurahan dengan poskesdes

sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan.

- Prevalensi Status Gizi BalitaKeadaan gizi yang baik merupakan prasyarat terciptanya sumber

daya manusia yang berkualitas. Generasi penerus yang saat ini masih

balita dengan masalah gizi pada usia dini akan mengalami gangguan

tumbuh kembang dan meningkatkan kesakitan, penurunan

produktivitas serta kematian.

Status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh

keseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan.

Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari ector i pertumbuhan, yaitu

berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar

lengan, dan panjang tungkai (Gibson dalam Anwar, 2009). Status gizi

balita diawali dari janin, bayi dan periode dua tahun pertama

kehidupan. Hal ini terjadi karena periode ini merupakan masa

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat.

Masalah gizi pada balita bermula pada saat bayi lahir dengan

berat timbangan rendah. Status gizi masyarakat juga dapat dilihat dari

persentase anak Balita dengan gizi buruk dan persentase kecamatan

rawan gizi. Balita dengan gizi buruk adalah anak Balita yang

mempunyai berat badan di bawah garis merah pada Kartu Menuju

Sehat (KMS). Selama kurun waktu tahun 2013 berdasarkan survei

Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan pengukuran berat badan

terhadap usia (BB/U), terdapat 4 Balita tergolong gizi buruk yang


harus mendapat perawatan. Prevalensi balita berdasarkan BB/U

selama 2007-2013 disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 7Prevalensi Status Gizi Balita berdasarkan BB/U di Kabupaten Muara Enim

Tahun 2007-2013

Tahun Gizi Lebih (%) Gizi Baik (%) Gizi Kurang (%) Gizi Buruk (%)2007 0,93 91,25 7,33 0,482008 1,80 90,13 7,50 0,572009 1,66 89,07 8,12 1,142010 2,4 87,7 8,7 1,172011 1,59 90,64 7,03 0,62012 2,69 90,96 5,69 0,652013 2,4 90,86 6,05 0,69

TargetRPJMN2014

<19.9 ≥ 80 < 15 ≤ 1

Sumber : Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim, 2013

Prevalensi gizi buruk berdasarkan Tabel 5 menunjukkan adanya

peningkatan yang fluktuatif terhadap target capaian pembinaan gizi

masyarakat secara nasional sampai tahun 2014. Hasil PSG tahun 2013

menemukan bahwa balita dengan klasifikasi gizi buruk sebagian besar

tidak menunjukkan kekurangan energi protein tingkat berat dan/atau

menderita sakit dalam waktu lama.

Faktor lain yang menjadi indikator status gizi masyarakat adalah

persentase kecamatan bebas rawan gizi. Pengkategorian kecamatan

rawan gizi didasarkan atas prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk

<15%. Sejak tahun 2011, tidak tercatat satu pun kecamatan di

kabupaten Muara Enim yang menjadi kecamatan rawan gizi. Faktor

yang menyebabkan kondisi gizi rawan bukan karena kondisi ekonomi

yang kurang. Hal ini lebih disebabkan oleh perilaku yang kurang benar

di kalangan masyarakat dalam memilih dan memberikan makanan

kepada anggota keluarganya terutama anak-anak.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Muara Enim bidang

kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk menjadi

tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis pemerintah

kabupaten Muara Enim. Pada pelaksanaannya, Dinas Kesehatan


menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai target pada 4

indikator dari 24 indikator IKU kabupaten Muara Enim. Adapun

pencapaian indikator tersebut sampai dengan tahun 2013 antara lain:

1. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami fluktuasi capaian

dari 0.3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 5.83

per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2013. Kondisi yang tampak

meningkat disebabkan adanya perbaikan persepsi definisi

operasional dalam ector pencatatan dan pelaporan. Namun

demikian, capaian tersebut masih berada di bawah perkiraan

angka kematian bayi tiap tahunnya.

2. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) tidak berbeda dengan

indikator AKB. Pencapaian AKI pada tahun 2008 adalah 59.98 per

100.000 kelahiran hidup menjadi 108,60 pada tahun 2013.

Adanya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan, faktor

migrasi penduduk serta fluktuasi kelahiran hidup menjadi faktor

penyebab perubahan pencapaian AKI. Namun demikian,

perubahan yang terjadi masih berada dalam kendali target

penurunan AKI.

3. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan memiliki peran

penting dalam usaha pembangunan kesehatan mulai dari tingkat

kecamatan. Rasio puskesmas terhadap sasaran penduduk

meningkat dari 3.33 per 100.000 penduduk pada tahun 2008

menjadi 3.49 per 100.000 penduduk pada tahun 2013. Semakin

bertambahnya penduduk dan faktor kepadatan wilayah

menyebabkan pentingnya keberadaan puskesmas. Sejak tahun

2012, puskesmas dalam kabupaten Muara Enim berjumlah 25

unit dengan 8 unit di antaranya adalah puskesmas perawatan.

Sehubungan dengan terbentuknya Kabupaten PALI, puskesmas

yang tersisa di Kabupaten Muara Enim menjadi 19 unit.

4. Sementara itu, pustu sebagai unit pendukung puskesmas di

wilayah yang lebih kecil berubah dari 16.64 per 100.000

penduduk pada tahun 2008 menjadi 15.75 per 100.000 penduduk


pada tahun 2013. Perubahan ini disebabkan karena pertambahan

penduduk tidak seiring dengan pertambahan jumlah sarana

pustu.

5. Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat terciptanya sumber

daya manusia yang berkualitas. Prevalensi status gizi balita secara

umum pada periode 2007-2013 menunjukkan pencapaian yang

telah mendekati target yang ditetapkan mengikuti target RPJMN

Kementerian Kesehatan RI tahun 2014.

I.2. Meningkatnya kualitas pendidikanPrestasi capaian sasaran ini dinilai dari 7 (tujuh) indikator yaitu

Rasio jumlah murid per jumlah sekolah, Rasio jumlah murid per

jumlah guru, Angka Partisipasi Sekolah, Persentase penurunan angka

putus sekolah, Nilai rata – rata UAN, Angka buta aksara penduduk

usia 15 tahun keatas, dan Angka Melanjutkan Sekolah.

- Rasio jumlah murid per jumlah sekolahTahun 2013 jumlah siswa untuk jenjang

TK 7.750, jumlah murid untuk jenjang

SD Negeri/ Swasta 99.741 orang, SMP

Negeri/ Swasta 31.847 orang dan SMA

Negeri / Swasta / SMK Negeri / Swasta

21.464 orang dan jumlah sekolah untuk TK Negeri / Swasta 147

sekolah SD Negeri / Swasta 516 sekolah untuk SMP Negeri/Swasta

165 sekolah dan untuk SMA Negeri / Swasta / SMK Negeri / Swasta 77

sekolah, dengan rumus :

Jumlah Murid : Jumlah siswa jenjang pendidikan tertentuJumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu X 100%

Tabel 8Rasio Jumlah Murid per Jumlah Sekolah Tahun 2013

NO Jenis RasioTK SD SMP SMA/SMK

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

1Jumlah : murid -

Jumlah Sekolah1:213 1:53 1:178 1:193 1:194 1:193 1:252 1:279


- Rasio Jumlah Murid Per jumlah Guru

Tahun 2013 ini jumlah siswa untuk

jenjang TK 7.750, jumlah murid untuk

jenjang SD Negeri / Swasta 99.741

orang, SMP Negeri / Swasta 31.847

orang dan SMA Negeri / Swasta / SMK

Negeri / Swasta 21.464 orang dan jumlah guru untuk TK Negeri /

Swasta 495 Guru SD Negeri / Swasta 6.663 Guru untuk SMP Negeri /

Swasta 2.794 Guru dan untuk SMA Negeri / Swasta / SMK Negeri /

Swasta 1.869 Guru, dengan rumus :

Jumlah Siswa : Jumlah siswa jenjang pendidikan tertentuJumlah guru jenjang pendidikan tertentu X 100%

Tabel 9Rasio Jumlah Murid per Jumlah Guru Tahun 2013

NO Jenis RasioTK SD SMP SMA/SMK

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

1 Jumlah murid -jumlah guru

1:11 1:16 1:13 1:12 1:09 1:09 1:11 1:10

- Angka Partisipasi Sekolah (APS)Angka partisipasi sekolah SD dengan usia antara 7 tahun – 12

tahun jumlah siswa 90.910 dibagi jumlah penduduk 92.061 dikali

100% dari target 82% pencapaian menjadi 98,74%. Untuk angka

partisipasi sekolah SMP antara 13 tahun–15 tahun jumlah siswa

26.560 dibagi jumlah penduduk 97.693 dikali 100% dari target 82%

mengalami pencapaian menjadi 271%. Untuk angka partisipasi sekolah

SMA / SMK usia antara 15 tahun – 17 tahun jumlah siswa 18.590

dibagi jumlah pendudduk 50.696 dikali 100% dari target 82%

pencapaian menjadi 36,66%.


Tabel 10Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013

NO URAIAN JMLH SISWAJMLH

PENDUDUKAPS KET

1 APS SD (7-12) 90.910 92.061 98,74%

2 APS SMP (13-15) 26.560 97.693 100%

3 APS SMA / SMK (15-17) 18.590 50.696 36.66%

- Persentase Penurunan Angka Putus SekolahAngka penurunan putus sekolah 0,38% tercapai ini disebabkan

karena efektifitas bantuan operasional sekolah dan wali murid tidak

dibebani lagi biaya sekolah, sehingga anak usia sekolah dapat

mengenyam pendidikan.Tabel 11

Persentase Penurunan Angka Putus Sekolah Tahun 2013

No UraianJumlah siswa

putus sekolahJumlah siswa

Angka putus

sekolahKet

1Angka putus sekolah

SD/MI555 106.395 0,05%


SMP/MTs143 37.335 0,38%


SMA/MA/SMK116 16.113 0,72%

- Nilai Rata-Rata UANTahun 2013 Nilai rata-rata UAN target 7,75 pencapaian 7.75.

Pencapain target dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata – rata

kelulusan, Nilai rata – rata ujian nasional tingkat SMA jurusan IPS

7.61, IPA 7.78 menduduki peringkat 3 dari 16 Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Selatan. Nilai rata – rata Ujian Nasional Tingkat

SMK 8.81 menduduki peringkat 1 dari 16 Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera selatan. Nilai rata – rata Ujian Nasional SMP 7.55 menduduki

peringkat 4 dari 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera selatan. Nilai


rata – rata Ujian Nasional SD 7.56 menduduki peringkat 4 dari 16

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera selatan. Pencapaian target UAN

Kabupaten Muara Enim menurun dari tahun 2012 Nilai rata – rata UN

SMA jurusan IPS 7.74, IPA 8.15 menduduki peringkat 4 dari 16

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Nilai rata – rata UN

SMK 7.91 menduduki peringkat 5 dari 16 Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Selatan, Nilai rata – rata UN SMP 7.76 menduduki peringkat

9 dari 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Nilai rata –

rata UN SD 7.53 menduduki peringkat 4 dari 16 Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 11Nilai Rata-Rata UAN Tahun 2013

No Bidang Jenjang Tahun

2012

Tahun

2013

Ket

2012 2013

1 Pendidikan

Dasar

- SD 7.53 7.56 SD+SMP

7.53 + 7.76

2

= 7.65

SD+SMP

7.53 + 7.76

2

= 7.65

- SMP 7.76 7.55

2 Pendidikan

Menengah -

SMA

- IPA

- IPS

7.95

8.15

7.74

7.70

7.78

7.61

SMA+SMK

7.95 + 7.91

2= 7.93

SMA+SMK

7.70 + 8.18

2= 7.94

- SMK 7.91 8.18

Total Rata – Rata UN

765 + 7.93

2

= 7.79

765 + 7.94

2

= 7.75

7.72

7.74

7.76

7.78

7.8

Pencapaian 7.79 7.75

2012 2013


- Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun KeatasPendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang

ditujukan untuk warga yang tidak berkesempatan mengenyam

pendidikan formal di sekolah dengan berbagai alasan. Ada anak usia

sekolah yang putus sekolah karena kendala biaya, ada juga orang

dewasa yang sudah bekerja dan berbagai latar belakang yang lain.

Sasaran pendidikan kesetaraan adalah kelompok masyarakat usia 15 –

40 tahun yang belum tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,

pendidikan non formal dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok

Belajar, atau satuan sejenis lainnya.

Tahun 2013 target 850 orang dengan realisasi tahun 2013 sebasar

1.749 orang disebabkan karena penduduk diusia 15 tahun keatas

banyak yang mengikuti program pendidikan kesetaraan fungsional

Paket A (setara SD), paket B (setara SMP) dan Paket C.Tabel 12

Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2013

NO Program Jumlah Ket

1 Paket A 195 Setara SD

2 Paket B 674 Setara SMP

3 Paket C 880 Setara SMA

TOTAL 1.749

- Angka Melanjutkan SekolahJumlah siswa tingkat I pada jenjang SMP/MTs 12.225 dibagi

lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya 15.083 siswa

dikali 100% dari target 93% pencapaian sebesar 0.08% sehingga

menjadi 93,08%. Untuk jumlah siswa tingkat I pada jenjang

SMA/MA/SMK 8.965 dibagi lulusan pada jenjang SMP Tahun ajaran

sebelumnya 9.611 dikali 100% dari target 93% pencapaian sebesar

0.09% sehingga menjadi 93,09%.


Tabel 12Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2013

No JenjangJumlah Lulusan 2013 Jumlah Siswa Baru 2013

SD SMP/MTs SMP/MTs SMA / SMK

1 Negeri / Swasta 15.083 9.611 12.225 8.965

Jumlah 15.083 9.611 12.225 8.965

I.3. Peningkatan Daya Beli MasyarakatPrestasi capaian sasaran ini dinilai dari 2 (dua) indikator yaitu

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah penduduk

miskin.

- PDRB perkapita untuk migas dan tanpa migasIndikator umum yang dipakai untuk mengetahui laju

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat

perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang

bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa

migas.

Selama lima tahun terakhir (2008-2013) total nilai tambah yang

dihasilkan oleh aktivitas sektor-sektor ekonomi yang berada di wilayah

Kabupaten Muara Enim secara konsisten mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2008, nilai PDRB Kabupaten Muara Enim

atas harga berlaku adalah 17.927.942 juta rupiah (dengan migas). Nilai

ini terus bertambah hingga tahun 2011 mencapai 23.284.116 juta

rupiah (dengan migas) atau mengalami peningkatan sebesar 29,85

persen, di tahun 2012 mencapai 26.000.400 juta rupiah (dengan

migas) dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 20.371.132. Dibanding

tahun sebelumnya, nilai PDRB atas harga berlaku tahun 2013 tumbuh

sebesar 78,35 persen (dengan migas) dan 1,00 persen (tanpa migas).


Tabel T-II.4PDRB Kabupaten Muara Enim Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan

Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Tahun Harga Berlaku Harga KonstanDenganMigas

TanpaMigas

DenganMigas

TanpaMigas

2008 17.927.942 9.696.596 7.714.277 4.804.098

2009 17.923.618 10.932.952 8.079.324 5.105.150

2010 20.397.088 12.648.092 8.499.163 5.480.977

2011 23.284.116 14.656.357 8.950.149 5.920.488

2012 26.000.400 17.044.161 9.149.532 6.417.138

2013 20.371.132 17.255.594 7.098.579 6.088.378

Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010

lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2009. Hal

ini menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Muara Enim

semakin membaik dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin

cepat. Nilai PDRB Kabupaten Muara Enim atas dasar harga konstan

pada tahun 2013 adalah sebesar 7,09 triliun rupiah (dengan migas)

dan 6,08 triliun rupiah (tanpa migas) atau turun masing-masing

sebesar 1,28 persen dan 1,05 persen. Penurunan PDRB Kabupaten

Muara Enim atas dasar harga konstan tahun 2013 dikarenakan

adanya pembentukan daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir (PALI) sebagai daerah pemekaran Kabupaten

Muara Enim.

Pertumbuhan Ekonomi

Produktifitas ekonomi suatu daerah terlihat dari pertumbuhan

ekonominya yang diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir, kegiatan perekonomian di wilayah

Kabupaten Muara Enim mengalami trend pertumbuhan yang terus


meningkat, seperti terlihat pada Gambar G-II.5. Pada tahun 2013,

pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 5,87 persen sedangkan

pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 6,94 persen.

Grafik IPertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim

Tahun 2008-2013 (persen)

Pertumbuhan ekonomi yang positif menggambarkan

perkembangan sekaligus percepatan dalam proses pembangunan.

Setelah mengalami perlambatan laju pertumbuhan pada tahun 2009

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pada tahun 2011, 2012

dan 2013 perekonomian Muara Enim kembali menunjukan

pertumbuhan yang cukup baik.

Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu wilayah sangat tergantung dari

sumbangan/peranan semua sektor ekonomi dalam pembentukan

PDRB. Pengetahuan akan persentase sumbangan masing-masing

sektor akan memberikan deskripsi tentang ragam dan struktur

perekonomian suatu wilayah.


Dengan melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Muara

Enim dari tahun ke tahun selama periode 2008-2013, tampak bahwa

kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap total PDRB

Kabupaten Muara Enim terus mengalami penurunan sementara sektor

lainnya terus mengalami peningkatan kecuali sektor listrik dan air

bersih. Hal demikian menunjukan bahwa pada beberapa tahun

mendatang peranan sektor pertambangan dan penggalian bukan lagi

merupakan sektor utama dalam pembentukan PDRB Kabupaten

Muara Enim.

Pada tahun 2008 kontribusi sektor pertambangan dan

penggalian terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim adalah sebesar

61,26 persen, tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 56,89

persen. Kondisi demikian terus terjadi sehingga pada tahun 2012

mengalami penurunan hanya memberikan kontribusi sebesar 43,85

persen. Hal ini kerena komoditi yang tercakup dalam sub sektor

pertambangan tidak selamanya dapat diandalkan, sebab migas dan

batubara sebagai produk dari sub sektor pertambangan merupakan

sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan

habis.

Selain itu, sektor pertanian juga memberikan kontribusi

terbesar nomor dua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Muara

Enim. Pada tahun 2008 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kabupaten Muara Enim adalah sebesar 15,72 persen, tahun 2009

mengalami peningkatan menjadi 16,83 persen dan tahun 2010 menjadi

17,10 persen. Kondisi demikian terus terjadi sehingga pada tahun 2011

mengalami penurunan hanya memberikan kontribusi sebesar 16,91

persen, di tahun 2012 juga mengalami penurunan menjadi 16,50

persen dan pada 2013 terjadi peningkatan menjadi 19,64 persen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kontribusi sektor

pertanian terus mengalami peningkatan diantaranya adalah


berkembangnya teknologi pertanian yang mendorong meningkatnya

produksi sektor tersebut, meningkatnya sumberdaya manusia petani

dalam mengelola lahan pertanian serta beberapa faktor lainnya yang

berpengaruh terhadap proses produksi pertanian.

Sektor ekonomi yang kontribusinya mengalami peningkatan

tertinggi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim selama

periode 2008-2013 adalah sektor jasa-jasa dimana pada tahun 2008,

kontribusinya hanya mencapai 3,73 persen menjadi 7,70 persen pada

tahun 2013. Demikian juga sektor bangunan dimana pada tahun 2008

kontribusinya hanya 3,58 persen mengalami peningkatan menjadi 5,32

persen pada tahun 2013.

Sektor ekonomi lain yang juga mengalami peningkatan yang

cukup baik terhadap total PDRB Kabupaten Muara Enim adalah sektor

perdagangan, hotel dan restaurant dari 5,78 persen pada tahun 2008

menjadi 8,52 persen pada tahun 2013. Begitupun dengan sektor

keuangan persewaan dan jasa perusahaan memperlihatkan

peningkatan yang cukup baik dalam memberikan kontribusinya

terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim dimana pada tahun 2008

hanya mampu berkontribusi sebesar 1,06 persen meningkat menjadi

1,44 persen pada tahun 2013.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor industri pengolahan,

meskipun peningkatan tidak terjadi secara signifikan tetapi tetap

memperlihatkan peningkatan secara perlahan dari 6,61 persen pada

tahun 2008 menjadi 10,00 persen pada tahun 2013.

Tiga sektor yang hingga saat ini belum memberikan kontribusi

terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim yaitu sektor

pengangkutan dan komunikasi, sektor bank, LKBB, Persewaan


bangunan dan jasa perusahaan serta sektor listrik dan air bersih.

Kondisi demikian dapat terjadi karena diwilayah perencanaan belum

terjangkau oleh aliran air bersih, infrastruktur yang belum memadai

dan perbankan yang belum ada dalam wilayah tersebut. Untuk lebih

jelasnya mengenai struktur ekonomi wilayah Kabupaten Muara Enim,

dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel T-II.5Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim

Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci Menurut Lapangan UsahaTahun 2008-2013 (%)

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 15,72 16,83 17,10 16,91 16,50 19,642 Pertambangan dan penggalian 61,26 56,89 56,67 56,62 55,29 43,853 Industri pengolahan 6,61 7,28 7,03 6,86 7,14 10,004 Listrik dan air bersih 0,36 0,40 0,39 0,38 0,39 0,535 Bangunan 3,58 4,04 4,06 4,19 4,48 5,326 Perdagangan, Hotel, dan Restaurant 5,78 6,54 6,66 6,80 7,19 8,527 Pengangkutan dan komunikasi 1,89 2,06 2,01 1,99 2,09 2,998 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,06 1,19 1,18 1,19 1,23 1,449 Jasa-jasa 3,73 4,78 4,90 5,06 5,69 7,70

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim Kerjasama Bappeda Kabupaten Muara Enim 2013

Khususnya untuk tahun 2013, kontribusi sektor-sektor

ekonomi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim secara

berurutan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu urutan pertama

ditempati oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan

kontribusi sebesar 43,85 persen, urutan kedua adalah sektor

pertanian yaitu 19,64 persen, urutan ketiga adalah sektor pengolahan

10,00 persen, urutan keempat adalah sektor perdagangan, hotel dan

restaurant 8,52 persen, urutan kelima adalah sektor jasa-jasa dengan

kontribusi 7,70 persen, urutan keenam adalah sektor bangunan

dengan kontribusi 5,32 persen, urutan ketujuh adalah sektor

pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi 2,99 persen, urutan


kedelapan adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

dengan kontribusi 1,44 persen dan urutan kesembilan adalah sektor

listrik dan air bersih dengan kontribusi 0,53 persen.

- Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama di dunia,

termasuk indonesia. Masalah kemiskinan juga menjadi salah satu

agenda wajib yang harus ditanggulangi oleh Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data tahun 2011 dan 2012 Kabupaten Muara Enim

memiliki garis kemiskinan masing-masing Rp. 278.764/bulan. Angka

ini bila dibandingkan dengan nilai Provinsi Sumatera Selatan yang

pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 275.006/bulan.

Indikator kemiskinan lain yang umum digunakan yaitu

persentase penduduk miskin. Data penduduk miskin Kabupaten

Muara Enim tahun 2011 dan 2012 masing-masing adalah 13,71 persen

dan 13,21 persen. Angka ini sudah cukup baik bila dibandingkan

dengan nilai Provinsi Sumatera Selatan yang masing-masing nilainya

14,24 persen dan 13,48 persen. Angka persentase penduduk miskin di

Provinsi Sumatera Selatan sendiri masih sangat besar bila

dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang pada

tahun 2011 sebesar 12,49 persen dan tahun 2012 sebesar 11,66

persen.


Tabel T-II.5

Indikator Kemiskinan Kabupaten Muara EnimTahun 2011-2012 (%)

DaerahGaris Kemiskinan

Persentase PendudukMiskin (%)

Jumlah Penduduk Miskin(Jiwa)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kabupaten Muara Enim 278.764 13,71 13,21 100.394 98.500

Provinsi Sumatera Selatan 221.687 275.006 14,24 13,48 1.078.810 1.061.700

Indonesia/Nasional 232.988 236.298 12,49 11,66 31.023.400 30.018.930

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim Kerjasama Bappeda Kabupaten Muara Enim 2013

Dari data kemiskinan diatas, pada tingkat kemiskinan seperti

pada persentase penduduk Kabupaten Muara Enim mengalami

penurunan dari 13,71 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 13,21

persen pada tahun 2012, begitu juga pada jumlah penduduk miskin

terjadi penurunan dari tahun 2011 sebesar 100.394 jiwa menjadi

98.500 jiwa di tahun 2012.

Meningkatnya kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan

meningkatnya daya beli masyarakat dapat dilihat dengan

meningkatnya IPM Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2013 sebesar

71,65. Dengan pencapaian IPM sebesar 71,65 maka sasaran akhir

RPJMD Tahun 2008 – 2013 Kabupaten muara Enim dengan nilai IPM ˃

70 tercapai.

Grafik IIPenduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun 2009-2012 (persen)


II. Sasaran: Meningkatnya Kerukunan Intra dan Antar UmatBeragama

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran

keberhasilan capaian sasaran meningkatnya kerukunan intra dan

antar umat beragama adalah jumlah konflik yang terjadi antar umat

beragama yang terjadi di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun

2013, sama seperti tahun 2012 selama kurun waktu tersebut tidak

pernah terjadi konflik (0 konflik) antar umat beragama artinya tingkat

capaian sasaran mencapai 100%, seperti terlihat dalam Tabel berikut :Tabel

Indikator dan tingkat capaian sasaranmeningkatnya kerukunan intra & antar umat beragama

Indikator Kinerja Satuan Target RealisasiPersentase

Realisasi (%)1 3 4 5

- Konflik yang terjadi antar umatberagama.

% 0 0 100 %

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat 2013

III. Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kinerja

pemerintah daerah pada tahun 2013 yaitu Peningkatan kualitas

pelayanan publik dan mendorong terciptanya system dan kelembagaan

pemerintah yang baik.


III.1. Peningkatan kualitas pelayanan publikPrestasi capaian sasaran ini dinilai dari 1 (satu) indikator yaitu

Jumlah penggunaan Informasi Teknologi (IT) untuk pelayanan publik.

- Jumlah Penggunaan IT untuk pelayanan publikPenggunaan IT (Teknologi Informasi) diberbagai bidang peranannya

sangat besar untuk meningkatkan pelayanan terutama pelayanan

terhadap publik. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Muara

Enim mencapai target untuk indikator jumlah penggunaan IT

untuk pelayanan publik yaitu sebanyak 8 (delapan) SKPD yang

menggunakan IT yaitu:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Kantor Komunikasi dan Informatika

c. Badan Kepegawaian Daerah

d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

e. Sekretariat Daerah

f. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

g. Dinas Cipta Karya

h. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

i. RSUD H.M Rabain

j. Kantor Camat Muara Enim

k. Kantor Camat Lawang Kidul

III.2. Mendorong terciptanya sistem dan kelembagaanpemerintahan yang baikPrestasi capaian sasaran ini dinilai dari 4 (empat) indikator yaitu

Jumlah SKPD yang sudah menggunakan IT, Jumlah SKPD yang

menerapkan SOP, Jumlah SKPD yang melaksanakan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM), dan Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur

tentang Pelayanan Publik.


- Jumlah SKPD yang sudah menggunakan ITDalam rangka meningkatkan pengembangan sumber daya di bidang

komunikasi dan informasi serta meningkatkan pengetahuan di bidang

IT. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menargetkan 4 (empat)

SKPD untuk menggunakan IT sehingga dapat membantu kinerja

pegawai dilingkungan SKPD masing-masing. Pada Tahun 2013 telah

mencapai target, hampir sebagian SKPD dilingkungan Pemerintah


- Jumlah SKPD yang memiliki dan menerapkan StandarOperating Procedure (SOP)

Penyusunan SOP SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 21/MPAN/11/

2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure

(SOP) Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Muara enim

Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Operational Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah

menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu:

1. Sekretariat Daerah

2. Inspektorat Kabupaten

3. Sekretariat DPRD

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Badan Kepegawaian Daerah

6. Badan Lingkungan Hidup

7. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

8. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes

9. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas

10. Badan Penyuluh, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

12. Satuan Polisi Pamong Praja


13. Kantor Ketahanan Pangan

14. Kantor Komunikasi dan Informatika

15. Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi

16. Kantor Penanaman Modal

17. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

18. RSUD DR. H. M. Rabain Muara Enim

19. RSUD Talang Ubi


21. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

22. Dinas Kesehatan

23. Dinas Pendidikan

24. Dinas Sosial

25. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

26. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

27. Dinas Peternakan dan Perikanan

28. Dinas Perkebunan

29. Dinas Kehutanan

30. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

31. Dinas Pertambangan Energi

32. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

33. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

34. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan & Pariwisata

35. Dinas Perhubungan

36. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

37. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

38. Kecamatan Semende Darat Ulu

39. Kecamatan Semende Darat Tengah

40. Kecamatan Semende Darat Laut

41. Kecamatan Tanjung Agung

42. Kecamatan Lawang Kidul

43. Kecamatan Muara Enim

44. Kecamatan Ujan Mas


45. Kecamatan Gunung Megang

46. Kecamatan Rambang Dangku

47. Kecamatan Talang Ubi

48. Kecamatan Penukal

49. Kecamatan Tanah Abang

50. Kecamatan Sungai Rotan

51. Kecamatan Gelumbang

52. Kecamatan Lembak

53. Kecamatan Lubai

54. Kecamatan Rambang

55. Kecamatan Penukal Utara

56. KeKecamatanan Benakat

57. Kecamatan Abab

58. Kecamatan Muara Belida

59. Kecamatan Kelekar

60. Kecamatan Lubai Ulu

61. Kecamatan Belimbing

62. Kecamatan Belida Darat

Pada Tahun 2013 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim

sudah melaksanakan penyusunan SOP, namun penerapan SOP

tersebut belum berjalan secara optimal.

- Jumlah SKPD yang melaksanakan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

Pada Tahun 2013 target 4 SKPD yang melaksanakan IKM, tetapi

kurun waktu Tahun 2013 ada 6 SKPD yang melaksanakan IKM

yaitu:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

b. Rumah Sakit Umum Daerah HM Rabain

c. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

d. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Muara Enim


e. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muara Enim

f. BUMD PDAM Lematang Enim

Tolok ukur yang dipakai untuk menganalis kepuasan masyarakat

mengandung beberapa unsur yaitu:

1. Prosedur pelayanan

2. Persyaratan Pelayanan

3. Kejelasan petugas pelayanan

4. Kedisiplinan petugas pelayanan

5. Tanggung jawab petugas pelayanan

6. Kemampuan petugas pelayanan

7. Kecepatan pelayanan

8. Keadilan mendapatkan pelayanan

9. Kesopanan dan keramahan petugas

10. Kewajaran biaya pelayanan

11. Kepastian biaya pelayanan

12. Kepastian jadwal pelayanan

13. Kenyamanan lingkungan

14. Keamanan pelayanan

Dengan menggunakan rumusan pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang berpedoman pada Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 25/ MPAN/ 2004

tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

urutan SKPD Nilai IKM

I Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 75,59

II Rumah Sakit Umum Daerah HM Rabain 70,61

III Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 75,53

IV Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Enim (Dinas

Kesehatan)

71,00

V SMAN 1 Muara Enim (Dinas Pendidikan) 72,47

VI BUMD PDAM Lematang Enim 66,85


Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Nilai IKM SKPS yang tercantum

pada tabel berada pada kategori Baik karena berada pada range 62,51-

81,25.

- Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelayananpublik

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013 telah menerbitkan 1 (satu)

peraturan terkait pelayanan publik yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

Muara Enim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pelayanan

Publik di Lingkungan Kabupaten Muara Enim.

IV. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, khususnyasektor ekonomi Unggulan

IV. 1. Peningkatan produktivitas pertanianPrestasi capaian sasaran ini dinilai dari indikator yaitu Persentase

peningkatan produksi pertanian

Persentase peningkatan produksi pertanian1.1 Padi, Jagung, Kedelai

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas tanaman Padi,Jagung dan Kedelai di Kabupaten Muara Enim Tahun 2012dan 2013

No. KomoditasLuas Panen

(Ha)Produksi (Ton)

Produktivitas(Kw/Ha)

2012 2013 2012 2013 2012 20131. Padi 49.357 50.928 237.723,50 244.912,75 48,16 48,092. Jagung 656 585 2.399,59 2.405,26 36,54 41,123. Kedelai 599 146 756 194,42 12,89 13,32

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Muara Enim, Tahun 2013

a. Padi

Pada table 1 diatas dapat dijelaskan

bahwa produksi padi pada tahun 2012

sebanyak 237.725,50 ton sedangkan

untuk tahun 2013 sebanyak

244.912,75 ton terjadinya peningkatan


produksi sebanyak 7.189,25 ton atau setara dengan 3,02%, dari target

produksi padi tahun 2013 sebesar 3% . Peningkatan produksi padi ini

karena adanya dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian

target swasembada beras berkelanjutan tahun 2012 yang terdiri dari :

a. Dana APBN (Tugas Pembantuan)1. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tugas Pembantuan yang diterima melalui Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan 1 (satu)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), terdiri dari sub bidang yaitu

sub bidang tanaman pangan dengan alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 8.453.412.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.997.595.280,- atau

82,78% yang diarahkan untuk membiayai Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian untuk mencapai

Swasembada dan Swasembada berkelanjutan.

2. Bidang Tanaman PanganDasar penyelenggaraan tugas pembantuan bidang Tanaman

Pangan sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Menteri Keuangan dengan Nomor DIPA ;

018.03.4.119087/2013 Tanggal 5 Desember 2012 dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp. 8.453.412.000,- yang diarahkan untuk

melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian untuk mencapai

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan 5 (lima) kegiatan

sebagai berikut :

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan UmbiPada kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.486.750.000,- yang terdiri dari

kegiatan SLPTT komoditas aneka kacang dan umbi sebesar Rp.

460.850.000,- ( Bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp.

485.150.000,- dengan luas 500 Ha ) dan kegiatan laporan pelaksanaan

SLPTT sebesar Rp. 25.900.000,- tidak dapat terealisasi, hal ini

disebabkan belanja bantuan sosial kepada masyarakat berupa


bantuan benih kedelai bersubsidi tidak dapat di berikan karena benih

kedelai bersubsidi tidak tersedia dari PSO (Public Service Obligation)

yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

2. Pengelolaan Produksi Tanaman SerealiaPada kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 7.551.200.000,- (Bantuan sosial kepada

masyarakat sebesar Rp. 7.180.800.000,-) dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 6.616.940.000,- atau sebesar 87,62% yang terdiri dari:

a. SL-PTT Komoditas Serealia dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 7.551.200.000,- (Bantuan Sosial kepada masyarakat sebesar Rp.

7.180.800.000,-) terealisasi sebesar Rp. 6.616.940,- atau sebesar

87,62% yang terdiri dari :

a.1. SL-PTT Komoditas Padi

a.1.1. SL-PTT Kawasan Pertumbuhan

SL-PTT Kawasan Pertumbuhan untuk padi inbrida rawa lebak

seluas 5.000 Ha yang dialokasikan di 3 (tiga) Kecamatan yaitu

Kecamatan Muara Belida seluas 3.150 Ha ( Desa Patra Tani, Desa

Gedung Buruk, Desa Arisan Musi Timur, Desa Arisan Musi, Desa

Tanjung Baru, Desa Harapan Mulya, Desa Mulya Abadi, Desa Kayu Ara

Batu), Kecamatan Sungai Rotan seluas 1.350 Ha ( Desa Muara

Lematang, Desa Suka Merindu, Desa Tanding Marga, Desa Sungai

Rotan, Desa Kasai, Desa Paya Angus, Desa Petar Dalam, Desa Petar

Luar, Desa Sukarami, Desa Danau Rata, Desa Sukacinta, Desa

Tanjung Miring dan Desa Modong), Kecamatan Tanah Abang seluas

500 Ha ( Desa Pandan)

a.1.2. SL-PTT Kawasan Pengembangan

SL-PTT kawasan pengembangan untuk padi inbrida sawah

seluas 2.000 Ha yang dialokasikan di Kecamatan Tanjung Agung yaitu

di desa Lubuk Nipis, Padang Bindu, Bedegung, Indramayu, Sugih

Waras, Muara Meo, Pandan Dulang, Sukaraja, Tanjung Baru, Pagar

Jati, Lambur, Lebak Budi, Pandan Enim, Embawang, Lesung Batu,

Tanjung Bulan, Paduraksa, Matas, Tanjung Agung, Muara Emil dan


Karangan.

a.1.3. SL-PTT Kawasan Pemantapan

- SL-PTT kawasan pemantapan untuk padi inbrida sawah

seluas 13.000 Ha yang dialokasikan di 17 Kecamatan yaitu Kecamatan

Muara Belida seluas 1.925 Ha (Desa Patra Tani, Gedung Buruk Arisan

Musi Timur, Arisan Musi, Tanjung Baru, Harapan Mulia, Mulia Abadi,

Kayuara Batu), Kecamatan Sungai Rotan seluas 1.500 Ha (Desa Muara

Lematang, Sungai Rotan, Kasai, Suka Merindu, Paya Angus, Petar

Dalam, Tanding Marga, Petar Luar, Danau Rata, Tanjung mIring,

Penandingan, Danau Baru, Danau Tampang, Modong, Sukarami),

Kecamatan Tanah Abang seluas 2.600 Ha (Desa Sedupi,Modong,

Tanjung Dalam, Sukaraja, Muara Sungai, Curup, Lunas Jaya, Harapan

Jaya, Bumi Ayu, Raja, Raja Barat, Tanah Abang Selatan), Kecamatan

Rambang Dangku seluas 875 Ha (Desa Pangkalan Babat, Gunung Raja,

Kuripan, Kuripan Selatan, Banuayu, Baturaja, Dangku, Siku, Muara

Niru, Kahuripan Baru), Kecamatan Gelumbang seluas 100 Ha yaitu di

desa Segayam, Kecamatan Lembak seluas 250 Ha yaitu di Desa Talang

Nangka, Kecamatan Penukal seluas 325 Ha yaitu di Desa Air itam Barat

dan Air Itam Timur, Kecamatan Penuka Utara seluas 500 Ha (desa

Tempirai Induk, Tempirai Selatan, Tempirai Utara, Tempirai Timur),

Kecamatan Abab seluas 1.500 Ha (Desa Prambatan, Karang Agung,

Tanjung Kurung Pengabuan, Pengabuan Timur), Kecamatan Talang Ubi

seluas 325 Ha (Talang Ubi utara, Benakat Minyak, Talang Akar),

Kecamatan Gunung Megang seluas 400 Ha (desa Penanggiran, Tanjung,

Dalam, Tanjung Muning, Darmo Kasih), Kecamatan Muara Enim seluas

825 Ha (desa Tanjung Jati, Lubuk Empelas, Muara Enim, Tanjung raja,

Kepur, Muara Lawai, Tanjug Serian), Kecamatan Ujan Mas seluas 675

Ha(Desa Ulak Bandung, Muara Gula Baru, Muara Gula Lama, Tanjung

Raman, Pinang Belarik, Guci, Ujan Mas Lama), Kecamatan Tanjung

Agung seluas 200 Ha (desa Pagar Dewa, Seleman, Penyandingan),

Kecamatan SDL seluas 850 Ha(desa Muara Dua, Penyandingan, Muara

Danau, Pagar Agung, Tanah Abang, Perapau,Pulau Panggung, Babatan,


Penindaian), Kecamatan SDU seluas 75 Ha yaitu di desa Pajar Bulan

dan Tanjung Agung, Kecamatan SDT seluas 75 Ha yaitu di desa Palak

Tanah dan Tanjung Agung.

- SL-PTT padi inbrida lahan kering seluas 2.000 Ha yang

dilaksanakan di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Kelekar seluas 275 Ha

yaitu Desa Menanti Selatan dan Menanti, Kecamatan Lembak seluas

350 Ha yaitu di Desa Talang Nangka dan Petanang, Kecamatan

Gelumbang seluas 250 Ha (desa Pedataran, Mililian, Sibau dan Pinang

Banjar), Kecamatan Gunung Megang seluas 100 Ha (desa Tanjung

Muning, Darmo Kasih, Bangun Sari, Tanjung Terang), Kecamatan

Benakat seluas 75 Ha yaitu di Desa Padang Bindu, Kecamatan seluas

400 HaPenukal (desa Babatan, Gunung Raja, Gunung Megang, Gunung

Menang, Air Itam), Kecamatan Penuka Utara seluas 550 Ha (di desa

Sukarami, Tanjung Baru, Lubuk Tampui, Tanding Marga).

a. 2. SL-PTT Komoditas Jagung

SL-PTT ini tidak dapat terlaksana dikarenakan benih

bersubsidi tidak tersedia dari PSO (Public Servic Obligation) yang

ditunjuk.

b. Laporan pengelolaan produksi serealia dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 145.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.108.415.000,-

atau sebesar 74,77%, untuk membiayai :

a. laporan CPCL, koordinasi, pengawalan dan monev padi dan

jagung

b. koordinasi, pengawalan dan monev SL-PTT padi dan jagung

c. laporan ubinan

d. posko P2BN

Realisasi yang kurang dari 85% dikarenakan untuk kegiatan

laporan SL-PTT komoditas jagung tidak dapat dilaksanakan karena

benih bersubsidi tidak tersedia dari PSO (Public Servic Obligation) yang

ditunjuk.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman PanganPada kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman


Pangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.84.955.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 81.420.000,- atau sebesar 95,84%

untuk membiayai laporan pelaksanaan bantuan benih.

4. Penanganan Pasca Panen Tanaman PanganPada kegiatan Penanganan

Pasca Panen Tanaman Pangan

dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp.225.000.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.

212.000.000,- atau sebesar

94,22%. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 190.000.000

untuk membiayai Bansos berupa mesin penggiling padi (1 unit),

moisture meter (1 unit), power threser (3 unit), terpal jemur (6 lembar),

sabit bergerigi (32 buah) yang dialokasikan di Kecamatan Semende

Darat Ulu di Desa Fajar Bulan.

5. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada DitjenTanaman Pangan

Pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada

Ditjen Tanaman Pangan dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp.105.507.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. .76.235.280,-

atau sebesar 72,25%. Kegiatan ini untuk membiayai rancangan

program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan, administrasi

pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan.

3. Bidang Prasarana dan Sarana (PSP)Dasar penyelenggaraan kegiatan Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dana APBN Tugas

pembantuan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun

Anggaran 2013, dengan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Menteri Keuangan dengan Nomor DIPA :

018.08.4.119004/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 3.241.660.000,- yang diarahkan untuk


melaksanakan 5 (lima) Kegiatan dengan realisasi per 31 Desember

2013 mencapai Rp.2.830.000.000,- atau 87,30% dengan rincian


1. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian

Pada Program Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian sub

kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 1.000 Ha, dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau 100%, yang di alokasikan di 4

(empat) kecamatan antara lain sebagai berikut :

a. Kecamatan Semende Darat Laut seluas 150 Ha yang

dilaksanakan di Desa Pulau Panggung (25 Ha), Desa Muara

Dua (25 Ha), Desa Tanah Abang (100 Ha).

b. Kecamatan Semende Darat Ulu seluas 150 Ha yang

dilaksanakan di Desa Cahaya Alam (35 Ha), Desa Aremantai

(45 Ha), Desa Danu Gerak (35 Ha), dan Desa Tanjung Tiga (35

Ha).

c. Kecamatan Semende Darat Tengah seluas 150 Ha yang

dilaksanakan di Desa Tanjung Raya (34 Ha), Desa Tenam

Bungkuk (73 Ha), dan Gunung Agung (43 Ha).

d. Kecamatan Tanjung Agung seluas 550 Ha yang dilaksanakan

di Desa Bedegung (25 Ha), Pagar Jati (17 Ha), Lambur (18

Ha), Lebak Budi (40 Ha), Paduraksa (80 Ha), Desa Embawang

(61 Ha), Desa Lesung Batu (50 Ha), Desa Tanjung Bulan (63

Ha), Desa Tanjung Agung (43 Ha), Desa Muara Emil (20 Ha),

Desa Seleman (35 Ha), dan Desa Tanjung Karangan (48 Ha).

2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

Pada Program Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.950.000.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.847.500.000,- atau 93,85%.

a. Pelaksanaan Optimasi Lahan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 840.00.000 terealisasi Rp. 830.000.000,- atau sebesar

98,81%. Kegiatan optimasi lahan seluas 400 Ha yang


dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Belida

seluas 350 Ha (Desa Patra Tani seluas 75 Ha, Tanjung Baru

75 Ha, Gedung Buruk 75 Ha, Mulia Abadi 25 Ha, Kayu Ara

Batu 25 Ha, Arisan Musi 25 Ha, Arisan Musi Timur 25 Ha dan

Harapan Mulia 25 Ha) dan Kecamatan Lembak seluas 50 Ha

di Desa Petanang

b. Pengembangan Metode SRI Mendukung Tanaman Pangan

dengan Pagu Anggaran Rp. 1.050.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 1.017.500.000,- atau sebesar 96,90%.

Pengembangan SRI seluas 500 Ha dilaksanakan di 2

Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Agung seluas 400 Ha

(Desa Bedegung seluas 20 Ha, Indramayu seluas 20 Ha, Sugih

waras seluas 20 Ha, Lebak Budi 40 Ha, Pandan Enim 40 Ha,

Embawang 40 Ha, Lesung Batu 20 Ha, Tanjung Bulan 60 Ha,

Paduraksa 40 Ha, Tanjung Agung 40 Ha, Muara emil 20 Ha

dan Tanjung Karangan 40 Ha) dan Kecamatan Semende Darat

Laut (di Desa Babatan 40 Ha, Desa Penyandingan 40 Ha, dan

Desa Muara Danau 20 Ha).

3. Dukungan Manajemen/Layanan Perkantoran dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.730.000,-

atau sebesar Rp.67,64% hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan

kegiatan ini dibantu dari anggaran pendampingan APBD II Muara

Enim.

4. Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Pada Program Fasilitas Pupuk dan Pestisida dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp.191.660.000,- terealisasi sebesar Rp.

115.040.000,- atau sebesar 60% hal ini disebabkan karena dalam

pelaksanaan kegiatan ini dibantu dari anggaran pendampingan APBD II

Muara Enim dan pada kegiatan ini untuk pengambilan sampel pupuk

dan pestisida tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya tenaga

untuk pengambilan sampel.

5. Fasilitas Pembiayaan Pertanian


Pada Program Fasilitas Pembiayaan Pertanian dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp.25.000.000,- untuk operasional PUAP tidak

terealisasi dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibantu dari

anggaran pendampingan APBD II Muara Enim sehingga dalam

pelaksanaan pembinaan ke Gapoktan sebagian digunakan dari dana

APBD tersebut.

b. Dana APBDUntuk tahun 2013 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Muara Enim mengalokasikan kegiatan untuk peningkatan

produksi padi, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija.Dialokasikan dana sebesar Rp.1.413.677.000,- untuk membiayai

belanja :

a. Bibit tanaman padi gogo sebanyak 60.000 kg yang dialokasikan

di 6 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Talang Ubi sebanyak 17.100 kg yang dialokasikan

di Desa Panta Dewa, Desa Benuang, Desa Simpang Tais, Desa

Talang Bulan, Desa Beruge Darat, Desa Talang Akar, Desa

Sungai Ibul, Desa Talang Ujan, Desa Sumberejo, Desa Talang

Ubi Barat dan Desa Sungai Baung,

2. Kecamatan Kelekar sebanyak 16.500 kg yang dialokasikan

diDesa Menanti selatan dan Desa Menanti,

3. Kecamatan Gelumbang sebanyak 2.500 kg yang dialokasikan

di Desa Melilian dan Desa Teluk Limau,

4. Kecamatan Penukal sebanyak 6.250 kg yang dialokasikan di

Desa Mangku Negara Timur, mangku Negara Induk dan

Mangku Negara Timur,

5. Kecamatan Penukal Utara sebanyak 6.250 kg yang

dialokasikan di Desa Prabu Menang dan Desa Tanding Marga,


6.Kecamatan Tanah Abang sebanyak 11.400 kg yang

dialokasikan di Desa Pandan dan Sedupi.

b. Padi Non Hibrida (Padi sawah) sebanyak 75.000 kg yang

dialokasikan di 9 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sungai Rotan sebanyak 37.500 kg yang

dialokasikan di Desa Tanding Marga, Muara Lematang, Paya

Angus, Petar Dalam, Petar Luar, Suka Meridu, Danau

Tampang, Kasai,Sungai Rotan, Suka Rami, Modong, Danau

Baru, Tanjung Miring, Penandingan dan Danau Rata,

2. Kecamatan Tanah Abang sebanyak 3.750 kg yang dialokasikan

di Desa Raja, Raja Barat dan Tanah Abang Selatan,

3. Kecamatan Gunung Megang sebanyak 2.625 kg yang

dialokasikan di Desa Sido Mulyo, Tanjung Muning dan

Penanggiran,

4. Kecamatan Muara Enim sebanyak 5.750 kg yang dialokasikan

di Desa karang Raja, Muara Lawai, Muara Enim, Lubuk

Empelas, Muara Harapan, Pasar I dan Suka Jaya,

5. Kecamatan Ujan Mas sebanyak 9.500 kg yang dialokasikan di

Desa Tanjung Raman, Muara Gula Lama, Pinang Belarik, Ujan

Mas Lama, Ujan Mas Baru, Guci dan Ulak Bandung,

6. Kecamatan Semende Darat Laut sebanyak 5.000 kg yang

dialokasikan di Desa Tanah Abang, Perapau dan Pagar Agung,

7. Kecamatan Talang Ubi sebanyak 1.825 kg yang dialokasikan di

Desa Talang Akar,

8. Kecamatan Abab sebanyak 2.500 kg yang dialokasikan di Desa

Perambatan dan Pengabuan,

9. Kecamatan Tanjung Agung sebanyak 6.525 kg yang

dialokasikan di Desa Lebak Budi, Tanjung Bulan, Lesung Batu,

Embawang, Seleman dan Tanjung Karangan


- Pengembangan infrastruktur dan kelembagaan pengelolaanlahan dan air.

Dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.409.168.650,- untuk

membiayai :

a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air berupa

pengembangan irigasi permukaan di 2 Kecamatan yaitu

Kecamatan Muara Belida di Desa Patra Tani, Desa Tanjung Baru,

Desa Arisan Musi Timur dan Desa Gedung Buruk serta

Kecamatan Muara Enim di Kelurahan Muara Enim,

Pengembangan Embung di Desa Gunung Agung Kecamatan

Semende Darat Tengah dan di Desa Karang Raja Kecamatan

Muara Enim,

b. Penyediaan sarana jalan pertanian berupa pengembangan jalan

usaha tani di Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida dan di

Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut.

- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna

Dialokasikan anggaran sebesar Rp.159.080.900,- untuk

membiayai pertemuan koordinasi petugas tingkat kecamatan dan

petugas Pengamat Hama Penyakit (PHP) dan tersedianya cadangan

Rodentisida/racun tikus sebanyak 1.000 kg insektisida di 22

Kecamatan.

- Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna

Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.252.826.050,- untuk

membiayai :

a. Hand Traktor sebanyak 20 unit yang dialokasikan di 13

Kecamatan yaitu Kecamatan Semendo Darat Laut (Desa

Penindaian, Desa Pulau Panggung, Desa Tanah Abang)

Kecamatan Semendo Darat Ulu (Desa Danau Gerak, Tanjung


Tiga dan Pajar Bulan), Kecamatan Semendo Darat Tengah

(Desa Rekimai Jaya dan Gunung Agung), Kecamatan Tanjung

Agung Desa Lubuk Nipis, Kecamatan Lawang Kidul Desa

Bedeng Kresek, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan

Mas (Desa Guci, Pinang Belarik, Tanjung Raman), Kecamatan

Lembak Desa Talang Nangka, Kecamatan Rambang Dangku

Desa Banu Ayu, Kecamatan Lubai Desa Pagar Agung,

Kecamatan Sungai Rotan Desa Suka Cinta, Kecamatan

Gelumbang Desa Segayam dan Kecamatan Muara Belida Desa

Gedung Buruk.

b. Power Threser sebanyak 7 unit yang dialokasikan di 3

kecamatan yaitu Kecamatan Semende Darat Tengah (Desa

Tanjung Raya dan Batu Surau), Kecamatan Semende Darat

Laut (Desa Perapau dan Muara Dua), Kecamatan Tanjung

Agung Desa Bedegung, Suka Raja dan Lesung Batu)

c. Pompa air sebanyak 5 unit yang dialokasikan di 4 Kecamatan

Semende Darat Ulu (Desa Tanjung Tiga dan Desa Pajar

Bulan), Kecamatan Ujan Mas Desa Pinang Belarik,

Kecamatan Lembak Desa Talang Nangka, dan Kecamatan

Gelumbang Desa Segayam.

- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Dialokasikan anggaran sebesar RP. 759.234.500,- untuk

membiayai pembelian :

a. Alat Penggiling Padi (RMU) sebanyak 4 unit yang dialokasikan

di Desa Tanjung Karangan Kecamatan Tanjung Agung, Desa

Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah, Desa

Tanjung Baru dan Desa PatraTani Kecamatan Muara Belida

masing-masing sebanyak 1 unit,

b. Terpal jemur sebanyak 100 lembar yang dialokasikan di 7

kecamatan yaitu Kecamatan Semende Darat Tengah, Tanjung


Agung, Ujan Mas, Lembak, Lubai dan Muara Belida.

Grafik IIIPeningkatan Produksi Padi di Kabupaten Muara Enim

Tahun 2011, 2012 dan 2013

050,000

100,000150,000200,000250,000

2011 2012 2013

Produksi Padi (ton)

Luas Panen

Produksi

b. JagungPada tabel 1 diatas, produksi jagung tahun 2012 sebanyak

2.399,59 sedangkan untuk tahun 2013 sebanyak 2.405,26 ton. Hal ini

berarti ada peningkatan produksi sebesar 5,67 ton dari tahun

sebelumnya. Peningkatan produksi jagung ini karena adanya

dukungan program dan kegiatan sebagai berikut :

Dana APBNUntuk kegiatan pengembangan komoditi jagung yang dana

bersumber dari APBN berupa SL-PTT Komoditas Jagung seluas 1.000

ha tidak dapat terlaksana dikarenakan benih bersubsidi tidak tersedia

dari PSO (Public Servic Obligation) yang ditunjuk. Namun untuk

kegiatan pengadaan benih jagung untuk pendampingan kegiatan SL-

PTT Jagung tahun 2014 seluas 750 ha akan diadakan pengadaan

benihnya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Muara Enim.

Dana APBD

Untuk kegiatan pengembangan komoditi jagung yang dana

bersumber dari APBD berupa kegiatan Pengembangan Cadangan

Pangan Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 901.858.000,- dengan

realisasi sebasar Rp. 812.853.700,- atau setara dengan 90,13 persen


untuk membiayai pengembangan :

a. Jagung Hibrida seluas 107 Ha yang dialokasikan di Desa

Rekimai Jaya kecamatan Semende Darat Tengah, Desa Menanti

Selatan Kecamatan Kelekar, Desa siku, Muara Niru, Baturaja

Kecamatan Rambang Dangku

b. Jagung Manis seluas 50 H yang dialokasikan di Desa Muara Dua

Kecamatan Semende Darat Laut, selanjutnya Desa Datar Lebar,

Desa Tanjung Tiga dan Desa Segamit Kecamatan Semende Darat

Ulu, Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah, serta

Desa Kuripan Selatan dan Pangkalan Babat Kecamatan Rambang

Dangku.

c. Kedelai

Pada tabel 1 diatas, produksi kedelei tahun 2012 sebanyak 773,25

ton sedangkan untuk tahun 2013 sebanyak 194,42 ton. Hal ini berarti

terjadi penurunan produksi sebesar 578,83 ton dari tahun sebelumnya.

Adapun program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan

komoditi kedelei adalah sebagai berikut :

Dana APBNUntuk kegiatan pengembangan komoditi kedelei yang dana

bersumber dari APBN berupa Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman

Aneka Kacang dan Umbi.

Pada kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan

Umbi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.486.750.000,- yang terdiri

dari kegiatan SLPTT komoditas aneka kacang dan umbi sebesar Rp.

460.850.000,- (bansos kepada masyarakat Rp. 458.150.000,- seluas

500 Ha) dan kegiatan laporan pelaksanaan SLPTT sebesar

Rp.25.900.000,- tidak dapat terealisasi, hal ini disebabkan belanja

bantuan sosial kepada masyarakat tidak dapat direalisasikan karena

benih kedelai bersubsidi tidak tersedia dari PSO (Public Service

Obligation) yang ditunjuk oleh pemerintah.


Namun untuk kegiatan pengadaan benih kedelei untuk

pendampingan kegiatan SL-PTT kedelei tahun 2014 seluas 250 ha akan

diadakan pengadaan benihnya yang bersumber dari dana APBD


Dana APBDUntuk kegiatan pengembangan komoditi jagung yang dana

bersumber dari APBD berupa kegiatan Pengembangan Pertanian

Pada Lahan Kering dialokasikan anggaran sebesar Rp.298.780.000,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 290.775.000,- atau setara

dengan 97,32 persen untuk membiayai pengembangan komoditi

Kacang Kedelai sebanyak 1.600 kg untuk 40 ha yang dialokasikan di

Desa Pandan dan Desa Sedupi kecamatan Tanah Abang masing-

masing seluas 20 Ha (800 Kg).

1.2 Karet, Kelapa Sawit, Kopi

A. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan1. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan :

Dari beberapa kegiatan pada sub sektor perkebunan yang

merupakan sub sektor unggulan Kabupaten Muara Enim adalah

komoditas tanaman karet, kelapa sawit dan kopi yang tergambar pada

tabel berikut ini :

Tabel 2Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Karet, Kelapa Sawit dan Kopi

Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 s/d 2013

No KOMODITILuas Areal (Ha) Produksi (Ton)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1 Karet 220.256 220.256 220.256 399.680 399.680 399.831

2 Kelapa sawit 25.107 25.107 25.107 421.040 421.040 421.240

3 Kopi 23.501 23.501 23.501 25.132 25.132 25.139

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2013


a. Komoditi Karet :Pada tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa produksi karet pada

tahun 2012 sebanyak 399.680 Ton dengan persentase 1,08%

sedangkan untuk Tahun 2013 sebanyak 399.831 Ton dengan

persentase 1,09% dengan luas areal yang sama, terdapat peningkatan

produksi yang signifikan yaitu 0.01% dari tahun 2012, ini dikarenakan

meningkatnya program peremajaan kebun karet

b. Komoditi Kelapa Sawit :Pada tabel diatas, produksi kelapa sawit pada tahun 2012

sebanyak 421.040 ton dengan luas areal perkebunan 25.107 Ha

sedangkan untuk tahun 2013 sebanyak 421.240 ton, adanya

peningkatan produktivitas komoditi kelapa sawit yaitu sebesar 0,01%

dari tahun 2012. Peningkatan produktivitas kelapa sawit dikarenakan

adanya kegiatan peremajaan lahan.

c. Komoditi Kopi :Pada tabel diatas, untuk produksi kopi pada tahun 2012

mencapai 25.132 ton dengan areal seluas 23.501 Ha dengan persentase

sebesar 1,08%, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 25.139 ton

dengan persentase sebesar 1,09%. Adanya peningkatan produksi kopi

dikarenakan pada tahun 2013 prioritas kegiatan pada peningkatan

produktivitas komiditi tanaman kopi.

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil/Produksi Pertanian/

Perkebunan :

Program yang dilaksanakan Program Peningkatan Pemasaran

Hasil/ Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Promosi atas

hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 301.818.000,- terealisasi Rp.284.524.200,- atau

94,27%, yang digunakan untuk membiayai Promosi Atas Hasil

Produksi Perkebunan, baik tingkat regional maupun nasional. Kegiatan

promosi yang diikuti pada tahun 2013 yaitu Pameran Agro and Food di

Jakarta pada bulan April 2013, Pekan Daerah Di Kabupaten Lahat


pada bulan April 2013, Pameran South Sumatera di Palembang pada

bulan Mei 2013, Belitung Fair di Kabupaten Belitung pada bulan Juni

2013, Pameran dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Provinsi

Sumatera Barat pada bulan Oktober 2013, dan Pameran Muara Enim

Expo di Kabupaten Muara Enim pada bulan November 2013 .

Peningkatan pembangunan perkebunanProgram yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan

Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan penyediaan sarana

produksi pertanian / perkebunan dengan alokasi anggaran tahun 2013

sebesar Rp. 958.746.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

931.238.500,- atau 97,13%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk

peningkatan produksi pertanian / perkebunan yaitu:

1. Pembuatan jalan produksi di desa Tapus Kecamatan Lembak

sepanjang 2 KM;

2. Pembuatan jalan produksi di desa Muara Emil Kecamatan

Tanjung Agung sepanjang 2 KM;

Peningkatan pengembangan hasil unggul perkebunan.

Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan

Produksi Pertanian / Perkebunan dengan kegiatan Pengembangan Bibit

Unggul Pertanian / Perkebunan dialokasikan anggaran sebesar

Rp.3.597.576.000,- terealisasi Rp.3.196.966.250,- atau 88,86 % untuk

membiayai :

A. Pemeliharaan pembibitan karet lanjutan seluas 10 Ha di Desa

Lembak Kecamatan Lembak;

B. Pemeliharaan pembibitan karet lanjutan seluas 5 Ha menjadi 4 Ha

di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai (1 Ha), Desa Palempang

Kecamatan Kelekar (2 Ha), dan Desa Air Itam Kecamatan Penukal

(1 Ha).

C. Pebuatan pembibitan karet 20 Ha (lanjutan) di Desa Lembak

Kecamatan Lembak (10Ha) dan Desa Lubuk Enau Kecamatan

Lembak (10 Ha)


D. Pembuatan pembibitan karet desa seluas 10 Ha menjadi 8 Ha

(lanjutan) di Desa Air Itam Kecamatan Penukal (1 Ha), Desa Karta

Mulya Kecamatan Gelumbang (1 Ha), Desa Prabumenang

Kecamatan Lubai (1 Ha), Desa Lembak Kecamatan Lembak (1 Ha),

Desa Talang Ubi selatan Kecamatan Talang Ubi (1Ha), Desa

Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang (1Ha) Desa Suka Jadi

Kecamatan Sungai Rotan (0,5 Ha), Desa Raja Kecamatan Tanah

Abang (0,5 Ha), Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas (1 Ha).

E. Pemeliharaan kebun entres karet 4 Ha d Desa Tanjung Terang

Kecamatan Gunung Megang;

F. Pemeliharaan peremajaan kopi seluas 50 Ha di Desa Tanjung

Agung Kecamatan Semendo Darat Ulu seluas 25 Ha dan di Desa

Muara Dua Kecamatan Semendo Darat Ulu seluas 25 Ha;

G. Pembuatan pembibitan kopi di Desa Lubuk Enau Kecamatan

Lembak seluas 1 Ha;

H. Pemeliharaan demplot peremajaan kopi di desa Babatan

Kecamatan Semendo Darat Laut seluas 3 Ha;

I. Pembuatan pembibitan kakao di Desa Lubuk Enau Kecamatan

Lembak seluas 1 Ha;

J. Peremajaan karet 159 Ha di Desa Pagar Agung Kecamatan

Semendo Darat Laut seluas 75 Ha, Desa Tanjung Karangan

Kecamatan Tanjung Agung seluas 25 Ha, Desa Lebak Budi

Kecamatan Tanjung Agung seluas 25 Ha, Desa Tanjung Agung

seluas 25 Ha, dan Desa Paya Bakal Kecamatan Gelumbang seluas

9 Ha.

K. Peremajaan kebun kopi seluas 60 Ha, di Desa Datar Lebar

Kecamatan Semendo Darat Ulu seluas 30 Ha dan Desa Cahaya

Alam Kecamatan Semendo Darat Laut seluas 30 Ha.

B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuana. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman


Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Kabupaten Muara

Enim Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA : DIPA-

018.05.4.119088/2013 Tanggal 5 Desember 2012.

b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6283/kpts/KU.410/2/2012

tanggal 10 Desember 2012 tentang Pejabat Pengelola Keuangan

Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang

membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan TugasPembantuan.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas

Pembantuan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.

Dasar Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sesuai dengan surat

pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tugas

Pembantuan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Kabupaten

Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA : DIPA-

018.05.4.119088/2013 Tanggal 5 Desember 2012.

Alokasi dana sebesar Rp. 1.647.734.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.1.405.495.250,- atau mencapai 83,30 %, yang terdiri dari 1 (Satu)

Program dan 8 (delapan) Kegiatan.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan :

1. Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet

Alokasi Dana Sebesar Rp.834.020.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.776.043.000,- atau mencapai 93,05 %.

2. Kegiatan Revitalisasi Perkebunan

Alokasi Dana Sebesar Rp. 42.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 36.311.000,- atau mencapai 86,25 %.

3. Kegiatan Pemberdayaan Perkebunan Tanaman Karet

Alokasi Dana Sebesar Rp.103.470.000,- dan terealisasi sebesar


Rp.97.110.000,- atau mencapai 93,85 %.

4. Kegiatan Pemberdayaan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit


Rp. 39.210.000,- atau mencapai 94.96 %.

5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Pasca Panen Tanaman Kopi

Alokasi Dana Sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 180.905.000,- atau mencapai 90,45 %.

6. Kegiatan Pengadaan Peralatan Pasca Panen Tanaman Karet


sebesar Rp. 122.374.750,- atau mencapai 55,55 %.

7. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan


sebesar Rp. 75.007.800,- atau mencapai 59,27 %

8. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Perkebunan


Rp. 78.533.100,- atau mencapai 98,17 %

Kelompok Sasaran dan Lokasi Kegiatan :

1. Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet seluas 41 Ha

No LokasiLuas

LahanNama Kelompok/ Ketua

Kelompok1 Desa : Air Itam

Kecamatan : PenukalKabupaten : Muara Enim

25Ha

Nama Kelompok : Mekar sariNama Ketua : Husen

2 Desa : Air Itam TimurKecamatan : PenukalKabupaten : Muara Enim

20 Ha Nama Kelompok : Bakti JayaNama Ketua : Irwanto

3 Desa : SegayamKecamatan : GelumbangKabupaten : Muara Enim

35 Ha Nama Kelompok : Segayam JayaNama Ketua : Sayuti

4 Desa : TambanganKecamatan : GelumbangKabupaten : Muara Enim

40 Ha Nama Kelompok : Pancur JayaNama Ketua : A. Haris

2. Kegiatan Revitalisasi Perkebunan

- Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi dengan luas 35,5 Ha /

27 KK

- Desa Lecah Kecamatan Lubai Ulu dengan dengan luas 90 Ha /


76 KK

- Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas dengan luas 76 Ha /

76 KK

3. Kegiatan Pemberdayaan Pekebun Tanaman Kelapa Sawit

- Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas sebanyak 50 orang

4. Kegiatan Pemberdayaan Pekebun Tanaman Kelapa Karet

- Desa Karya Nyata Kecamatan Semendo Darat Laut sebanyak 50

orang

- Desa Muara Emil Kecamatan Tanjung Agung sebanyak 100 orang

5. Kegiatan Pengembangan Penanganan Pasca Panen Tanaman Kopi

6. Kegiatan Pengembangan Pasca Panen Tanaman Karet

No Lokasi Nilai/VolumeNama Kelompok/ Ketua

Kelompok

1 Desa : Datar LebarKecamatan : SDUKabupaten : Muara Enim

Nilai/Volume :Rp. 167.325.000,-/50 kk

Nama Kelompok : Sepakat JayaNama Ketua : Suratin

7. Kegiatan Pengadaan Peralatan Pasca Panen Tanaman Karet

No Lokasi Peralatan Pasca Panen1 Desa : Tanjung Agung

Kec : Tanjung AgungKab : Muara Enim

Pisau sadap : 50 unitMangko sadap : 9.375 bhRing mangkok sadapTalang sadap : 9.375Bak pembeku : 50 buahBahan pembeku lateks

2 Desa : Tanjung RamanKec : Ujan MasKab : Muara Enim


3 Desa : GerinamKec : Rambang DangkuKab : Muara Enim


4 Desa : PayabakalKec : GelumbangKab : Muara Enim


8. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan


b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas sarana dan prasaranapendukung aktivitas ekonomiUntuk mencapai sasaran penyediaan dan peningkatan kualitas

sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi mempunyai

indikator jumlah sarana dan prasarana pendukung yang tepat

sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

NO SARANA PRASARANA TARGET 2013 REALISASI

1 Pembangunan pasar perdesaan 4 unit 4 unit

2. Pembangunan pasar karet 1 unit 1 unit

3. Pembangunan los kalangan 1 unit 1 unit

4. Rehab pasar perdesaan 7 unit 7 unit

5. Pengadaan mesin kemasan bagi IKM 10 unit 10 unit

6. Pengadaan mesin molen 1 unit 1 unit

7. Pengadaan mesin produksi es krim 1 unit 1 unit

8. Pengadaan mesin bordir 5 unit 5 unit

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2013

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mencapai

target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) 2013.

Tahun 2013 pembangunan pasar perdesaan dan pembangunan

pasar karet mempunyai hasil yang diharapkan yaitu:

a. Peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 10 %

b. Penurunan ekonomi biaya tinggi sebesar 20 %

c. Penyerapan tenaga kerja sebasar 10 %

Untuk rehab pasar perdesaan hasil yang diharapkan yaitu penurunan

biaya ekonomi tinggi sebesar 10% dan pengadaan mesin kemasan bagi

Industri Kecil Menengah (IKM) yang meliputi:

1. pengadaan mesin kemasan pencacah

2. pengadaan mesin molen

3. pengadaan mesin produksi es krim

4. pengadaan mesin bordir

Pada pengadaaan mesin tersebut diharapkan peningkatan produksi


pada kelompok usaha ekonomi sebesar 20 %

c. Pemberdayaan masyarakat (keterampilan, manajemen danpermodalan)Untuk mencapai sasaran pemberdayaan masyarakat dengan

beberapa indikator yaitu:

- Industri kecil dan menengah (IKM) yang memilikiketerampilan, manajemen dan permodalan

Pembinaan IKM pemerintah kabupaten Muara Enim sudah

berjalan secara lebih efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga

menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Dari

target IKM 170 unit usaha tercapai realisasi 210 unit usaha.

Peningkatan ini disebabkan oleh semakin intensifnya pembinaan

industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKRT) yang dilakukan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim. Pada

tahun 2013 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara

Enim telah melakukan pembinaan kepada Industry Kecil dan Kerajinan

Rumah Tangga (IKKRT) dalam bentuk fasilitasi berupa

magang/pelatihan teknis untuk meningkatkan wawasan dan

keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan kualitas dan

kuantitas produksi dan pada akhirnya produk yang dihasilkan

mempunyai daya saing yang tinggi.

Peningkatan jumlah IKKRT dari tahun 2012 – 2013, dapat dilihat

dari table di bawah ini :

No KecamatanTahun

2012 2013

1 Semendo Darat Ulu 91 94

2 Semendo Darat Tengah 69 71

3 Semendo Darat Laut 64 65

4 Tanjung Agung 28 28

5 Rambang 3 3

6 Lubai 26 26


7 Lawang Kidul 233 244

8 Muara Enim 151 165

9 Ujan Mas 14 23

10 Gunung Megang 47 47

11 Benakat - -

12 Rambang Dangku 15 15

13 Gelumbang 103 111

14 Lembak 12 13

15 Sungai Rotan 10 10

16 Muara Belida 112 112

17 Kelekar - -

18 Belimbing 14 18

19 Belida Darat - -

20 Lubai Ulu - -

Jumlah 992 1.045

- Kelompok Tani yang memiliki keterampilan manajemen danpermodalanPermasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya

akses pada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi

tani yang masih lemah. Untuk itu program penangulangan kemiskinan

merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka

panjang dan kesepakatan global untuk mencapai tujuan pembangunan

millennium.

Dukungan melalui dana APBN pada kegiatan ini adanya

pengembangan ekonomi produktif melalui pembinaan dan penyaluran

dana BLM PUAP kepada Petani, buruh tani, dan rumah tangga tani

miskin anggota kelompok tani sebagai modal untuk melakukan usaha

produktif pertanian. Pada tahun 2012 jumlah kelompok tani yang telah

dibina sebanyak 166 kelompok tani dari 2.088 kelompok tani (0,79%),


sedangkan pada tahun 2013 terdapat 289 kelompok tani yang telah

mengikuti pembinaan dari 1.966 kelompok tani (14,69%). Pembinaan

yang dilakukan berupa sekolah lapangan diikuti 10 kelompok tani

(0,05%), pelatihan diikuti 270 kelompok tani (13,73%), percontohan

diikuti 9 kelompok tani (0,04%). Jadi dari kurun waktu Tahun 2012

ke Tahun 2013 ada peningkatan pembinaan kelompok usaha

masyarakat petani sebanyak 13,9% dari target yang ditetapkan oleh

kabupaten yaitu 5%.

D. Sasaran : Mendorong tumbuh kembangnya kegiatanekonomi produktif

JUMLAH KELOMPOK UPPKS DAN ANGGOTA UPPKSPER KECAMATAN SEKABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN 2012 DAN 2013

Badan Keluraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Muara Enim

NO KECAMATANKELOMPOK UPPKS ANGGOTA UPPKS

DES 2012 DES 2013 DES 2012 DES 20131 2 3 4 5 61 Semende Darat Laut 1 1 20 202 Tanjung Agung 13 13 130 1303 Muara Enim 3 3 65 654 Gunung Megang 4 4 90 905 Gelumbang 4 4 86 866 Lubai 1 1 20 207 Rambang Dangku 3 3 70 708 Lawang Kidul 12 12 125 1259 Sungai Rotan 11 11 145 145

10 Semende Darat Tengah 5 5 95 9511 Semende Darat Ulu 2 2 40 4012 Ujan Mas 5 5 90 9013 Lembak 4 4 80 8014 Rambang 1 1 20 2015 Benakat 1 1 10 1016 Kelekar 1 1 10 1517 Muara Belida 1 2 15 20

KABUPATEN 72 73 1.111 1.121

Jumlah kelompok UPPKS tahun 2012 sebanyak 72 kelompok

yang tersebar pada Kecamatan. tahun 2013 bertambah 1 kelompok

sehingga saat ini jumlah kelompok UPPKS sebanyak 73 Kelompok atau


mengalami kenaikan sebesar 1.38 %. Untuk Anggota UPPKS tahun

2012 sebanyak 1.111 Orang dan tahun 2013 bertambah sebanyak 10

orang, sehingga saat ini menjadi 1.121 orang anggota atau 0,90 %.

Bidang pertumbuhan ekonomi yang berada pada Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yaitu Usaha peningkatan

pendapatan keluarga Sejahtera ( UPPKS ). Dengan sasaran Startegis

Mendorong tumbuh kembang kegiatan ekonomi produktif, Indikator

Kinerja. Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Kelompok usaha

masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi, target yang

diharapkan sebesar 85 %.

C. CAPAIAN RPJMD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN2008 – 2013

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim terhadap target

kinerja RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 – 2013 sebagai

berikut:

1. Sasaran I : Meningkatnya IPM dari 69,42 pada tahun 2007

menjadi ˃70 pada tahun 2013.

Sasaran pembangunan IPM dari 69,42 pada tahun 2007 menjadi

˃70 pada tahun 2013 telah tercapai, ini dikarenakan dari data

terakhir tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Muara Enim sebesar 71,65.

1. Sasaran II : Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat

beragama

Sasaran Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat

beragama telah dapat dipenuhi, ini dapat dilihat dari semakin

terjaga dan kondusifnya kerukunan intra dan antar umat beragama.

2. Sasaran III : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah minimal

85 persen.

Sasaran Meningkatnya kinerja pemerintah daerah minimal 85

persen telah tercapai, ini tercermin dari persentase realisasi capaian


kinerja keuangan APBD dengan rata – rata selama tahun 2008 –

2013 sebesar 90,22 persen dengan rata – rata capaian output

sebesar 94,35 persen.

3. Sasaran IV: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Rata – Rata 6,5

persen per tahun, dan khusus untuk sektor ekonomi unggulan rata –

rata sebesar 7 persen pertahun.

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Rata – Rata 6,5

persen per tahun, dan khusus untuk sektor ekonomi unggulan rata –

rata sebesar 7 persen pertahun belum tercapai secara optimal ini

dikarenakan faktor krisis ekonomi global yang sempat terjadi dalam

kurun waktu lima tahun, dan telah mempengaruhi capaian

pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Muara Enim masih menunjukan perkembangan yang

positif dengan rata – rata selama tahun 2008 – 2013 sebesar 5,37

persen (dengan migas) dan 7,35 persen (tanpa migas)

D. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2013Pada tahun 2013 anggaran pendapatan yang dialokasikan

untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar

Rp. 1.854.796.502.141,45,- yang terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar

Rp. 1.845.100.169.543,54 atau mencapai 99,48 % atau lebih tinggi

jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan di tahun 2012 yang

realisasinya sebesar 73,09% (Grafik). Untuk anggaran belanja

dialokasikan sebesar Rp. 2.183.808.984.664,34,- yang terdiri dari

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer

Bagi Hasil. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Muara Enim

sebesar Rp. 1.974.657.459.760,54,- atau mencapai 90,42 %.


Grafik IVRealisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2013

Jika dilihat pagu anggaran terakhir selama lima tahun

terakhir dari tahun 2008 sampai 2013 selalu mengalami

peningkatan rata – ratanya per tahun sekitar 1,16%, dan selama

lima tahun terakhir realisasi keuangan rata – rata 94,53%. Tabel

pagu anggaran dan realisasi anggaran serta rasio antara realisasi

anggaran selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada table di

bawah ini :

UraianPagu Anggaran pada Tahun ke

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan 839,608,277,286.00 988,398,800,938.00 996,623,188,882.00 1,241,555,225,968.84 1,549,678,473,971.19 1,854,796,502,141.45

Belanja 998,589,329,439.47 1,511,281,105,803.84 1,054,888,327,551.21 1,353,847,564,262.51 1,653,569,538,571.19 2,183,808,984,664.34

Pembiayaan 151,981,052,153.47 81,606,126,488.41 58,265,138,669.21 112,292,338,293.67 103,891,064,600.00 329,012,482,522.89

UraianRealisasi Anggaran pada Tahun ke

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan 842,800,398,692.60 946,769,742,227.54 1,025,014,897,325.93 1,327,592,252,583.58 1,132,732,304,697.50 1,845,100,169,543.54

Belanja 902,449,885,282.53 948,444,853,714.94 952,304,700,811.63 1,212,447,552,123.69 939,434,390,018.92 1,974,657,459,760.54

Pembiayaan 152,079,805,740.53 84,767,879,244.03 58,270,625,224.21 108,377,795,993.67 339,229,242,622.63 327,629,902,918.15

Rasio Antara Realisasi Anggaran pada Tahun keRata-rata

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

100.38 95.79 102.85 106.93 73.09 99.48 1,245,110,078,197.91 879,151,599,254.53

90.37 62.76 90.28 89.56 56.81 90.42 1,459,330,808,382.09 825,846,896,991.95

100.06 103.87 100.01 96.51 326.52 99.58 139,508,033,787.94 123,787,558,137.51


Gambaran keuangan daerah Kabupaten Muara Enim dapat

dilihat dari sisi penerimaan dan pengeluaran daerah. Secara rinci

penerimaan daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2013 dapat

dilihat pada tabel berikut ini :PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013

(dalam rupiah)

No. UraianAnggaranSetelah

PerubahanRealisasi TA 2013 % Realisasi TA 2012

1 PENDAPATAN

1.1PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1Pajak Daerah

23,067,500,000.00 36,251,179,032.00 157.15 28,610,692,604.00

1.1.2Retribusi Daerah

13,988,868,380.00 14,599,692,573.00 104.37 12,511,755,118.00

1.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan

12,049,091,535.00 8,627,848,378.80 71.61 12,111,756,674.47

1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yangSah 67,298,210,916.00 65,632,560,554.74 97.52 66,221,785,789.75Jumlah Pendapatan Asli Daerah

116,403,670,831.00 125,111,280,538.54 107.48 119,455,990,186.22

1.2PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - DanaPerimbangan

1.2.1.1Dana Bagi Hasil Pajak

368,529,546,760.45 386,845,764,379.00 104.97 333,790,481,087.00

1.2.1.2Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SumberDaya Alam) 478,507,106,509.00 439,073,605,301.00 91.76 428,949,622,468.00

1.2.1.3Dana Alokasi Umum

678,488,372,000.00 678,488,372,000.00 100.00 580,314,469,000.00

1.2.1.4Dana Alokasi Khusus

46,527,530,000.00 46,527,530,000.00 100.00 45,218,580,000.00Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1,572,052,555,269.45 1,550,935,271,680.00 98.66 1,388,273,152,555.00

1.2.2Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

1.2.2.1- Dana Penyesuaian Tunjangan Profesiguru 101,187,324,141.00 98,468,452,000.00 97.31 68,757,550,000.00

1.2.2.2- Dana Tambahan penghasilan guru

8,259,000,000.00 8,259,000,000.00 100.00 10,569,000,000.00

1.2.2.3- Dana Bos SD,SMP,SMA,SMK negeri

- - - 0.00Jumlah Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya 109,446,324,141.00 106,727,452,000.00 97.52 79,326,550,000.00

1.2.3Transfer Pemerintah Provinsi


1.2.3.1Pendapatan Bagi Hasil Pajak

36,003,298,900.00 10,729,430,200.00 29.80 45,686,274,542.74

1.2.3.2Pendapatan Bagi Hasil lainnya

- - - -Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi

36,003,298,900.00 10,729,430,200.00 29.80 45,686,274,542.74Jumlah Pendapatan Transfer

1,717,502,178,310.45 1,668,392,153,880.00 97.14 1,513,285,977,097.74

1.3LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1Pendapatan Hibah

0.00 0.00 - 0.00

1.3.2Pendapatan Dana Darurat

0.00 0.00 - 0.00

1.3.3Bantuan Keuangan dari PemerintahProvinsi 20,890,653,000.00 32,411,761,919.00 155.15 26,829,934,379.00

1.3.4Pendapatan Lainnya

19,184,973,206.00Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah

20,890,653,000.00 51,596,735,125.00 246.98 26,829,934,379.00JUMLAH PENDAPATAN

1,854,796,502,141.45 1,845,100,169,543.54 99.48 1,659,571,901,662.96

2BELANJA

2.1BELANJA OPERASI

2.1.1Belanja Pegawai

719,115,608,912.22 667,609,314,898.75 92.84 621,014,182,978.50

2.1.2Belanja Barang dan Jasa

442,038,199,479.12 373,228,757,788.00 84.43 316,093,308,237.95

2.1.3Belanja Bunga

3,928,260,000.00 688,298,905.00 17.52 -

2.1.4Belanja Subsidi

3,551,450,000.00 3,551,183,220.00 99.99 2,129,716,420.00

2.1.5Belanja Hibah

75,933,086,919.00 50,403,901,547.00 66.38 23,242,496,002.00

2.1.6Belanja Bantuan Sosial

2,360,000,000.00 2,265,000,000.00 95.97 -

2.1.7Belanja Bantuan Keuangan

67,121,710,348.00 56,954,530,682.04 84.85 47,012,353,246.80Jumlah Belanja Operasi

1,314,048,315,658.34 1,154,700,987,040.79 87.87 1,009,492,056,885.25

2.2BELANJA MODAL

2.2.1Belanja Modal Tanah

590,000,000.00 452,400,000.00 76.68 1,573,802,678.00

2.2.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin

92,003,778,063.00 81,471,875,152.00 88.55 98,180,214,883.00

2.2.3Belanja Modal Gedung dan Bangunan

147,681,255,257.00 141,338,897,795.00 95.71 136,968,373,196.10

2.2.4Belanja Modal Jalan,Irigasi dan jaringan

622,307,354,341.00 593,918,017,529.75 95.44 317,919,688,200.00

2.2.5Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

295,010,000.00 278,689,465.00 94.47 189,730,000.00

2.2.6Belanja Modal Aset Lainnya

1,883,271,345.00 1,620,687,778.00 86.06 620,933,075.00Jumlah Belanja Modal

864,760,669,006.00 819,080,567,719.75 94.72 555,452,742,032.10

2.3BELANJA TIDAK TERDUGA

2.3.1Belanja Tidak Terduga

5,000,000,000.00 875,905,000.00 17.52 1,257,758,000.00Jumlah Belanja Tidak Terduga

5,000,000,000.00 875,905,000.00 17.52 1,257,758,000.00


2.4TRANSFER BAGI HASIL KEKAB/KOTA/DESA

2.4.1Bagi Hasil Pajak

- - - -

2.4.2Bagi Hasil Retribusi

- - - -

2.4.3Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

- - - -Jumlah Transfer Bagi Hasil keKab/Kota/Desa - - - -

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER2,183,808,984,664.34 1,974,657,459,760.54 90.42 1,566,202,556,917.35

Surplus/ (Defisit)(329,012,482,522.89) (129,557,290,217.00) 39.38 93,369,344,745.61

3PEMBIAYAAN

3.1PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SiLPA)

315,489,611,022.63 315,489,611,022.63 100.00 223,522,496,453.56

3.1.2Pencairan Dana Cadangan

- - - -3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

- - - -

3.1.4Penerimaan Pinjaman Daerah Bank Dunia

33,196,450,000.00 - - -

3.1.5Penerimaan Piutang Daerah

45,095,278,657.26 24,891,064,600.00 55.20 -

3.1.6Penerimaan Kembali Investasi NonPermanen - 12,864,751,625.52 - 8,814,355,269.46Jumlah Penerimaan Pembiayaan

393,781,339,679.89 353,245,427,248.15 89.71 232,336,851,723.02

3.2PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1Pembentukan Dana Cadangan

19,859,500,000.00 0.00 - 0.00

3.2.2Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah 43,196,450,000.00 24,000,000,000.00 55.56 10,000,000,000.00

3.2.3Pembayaran Pokok Utang (Pinjaman BankDunia) - 0.00 - 0.00

3.2.4Pembayaran Utang kepada pihak ketiga

1,712,907,157.00 1,615,524,330.00 94.31 216,585,446.00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

64,768,857,157.00 25,615,524,330.00 39.55 10,216,585,446.00

PEMBIAYAAN NETTO329,012,482,522.89 327,629,902,918.15 99.58 222,120,266,277.02

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SiLPA) 0.00 198,072,612,701.15 - 315,489,611,022.63

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Muara Enim Tahun 2013

Dari Tabel 3.8 di atas terlihat bahwa realisasi Pendapatan

Kabupaten Muara Enim sampai dengan 31 Desember 2013 mencapai

Rp.1,845,101,360,630.54 atau mencapai 99,48 % dari target yang telah


direncanakan .

Untuk Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan akhir

Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.1,974,657,390,646.54 (90,42%), dari

target yang direncanakan sebesar Rp.2,183,808,984,664.34 Realisasi

belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1,154,700,917,926.79,-

(97,87%), Belanja Modal sebesar Rp.819,080,567,719.75,- (94,72%),

dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 875,905,000.00,- (17.52%)

Realisasi belanja selama tahun 2013 ada efisiensi sebesar 7,78 % dari

perencanaan awal. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2012

terdapat surplus anggaran sebesar Rp.132.054.842.216,4,-

Realisasi pembiayaan sampai dengan akhir Triwulan IV (31

Desember 2013) sebesar Rp.327,629,833,959.35,- merupakan selisih

antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp.353,245,427,403.35,-

dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.25,615,593,444.00,-

sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar

Rp. 315.489.611.022,63.

Tabel 3.9Pemerintah Kabupaten Muara Enim

NERACAPer 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian Tahun 2013 Tahun 2012

ASET

ASET LANCAR

KAS 198,104,162,020.15 315,522,366,551.63

Kas di Kas Daerah 188,740,292,768.70 312,859,817,761.89

Kas di Bendahara Pengeluaran - 904,190,600.00

Kas di Bendahara Penerimaan31,549,319.00

32,686,415.00

Kas di Bendahara BLUD9,332,319,932.45

1,725,671,774.74

PIUTANG 29,380,273,624.83 52,848,760,949.65

Piutang PAD338,042,460.00

372,574,589.00

Piutang Dana Perimbangan - 0.00

Piutang Lainnya29,042,231,164.83

52,476,186,360.65

PERSEDIAAN22,877,794,284.55

11,558,142,422.00

Jumlah Aset Lancar 250,362,229,929.53 379,929,269,923.28


INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen811,000,000.00

14,101,281,027.72

Investasi Permanen 162,876,317,472.69 144,096,284,575.96

Jumlah Investasi JangkaPanjang

163,687,317,472.69 158,197,565,603.68

ASET TETAP

Tanah 203,769,929,283.52 202,914,788,282.52

Peralatan dan Mesin 420,238,530,047.83 334,639,629,671.03

Gedung dan Bangunan1,166,344,343,425.75 1,006,197,665,282.75

Jalan, Irigasi, dan Jaringan2,245,844,491,715.28 1,670,676,086,848.53

Aset Tetap Lainnya35,960,908,561.00 25,840,677,596.00

Konstruksi dalam Pengerjaan94,668,878,068.30 20,399,628,890.00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - 0.00

Jumlah Aset Tetap 4,166,827,081,101.68 3,260,668,476,570.83

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 0.00 0.00

Jumlah Dana Cadangan 0.00 0.00

ASET LAINNYA

Tuntutan Ganti Rugi61,400,000.00

68,018,000.00

Aset Tak Berwujud12,056,441,150.00

8,083,281,000.00

Aset Lain-Lain63,397,326,707.20

84,033,903,607.00

Jumlah Aset Lainnya 75,515,167,857.20 92,185,202,607.00

JUMLAH ASET 4,656,391,796,361.10 3,890,980,514,704.79

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga3,554,945,754.30

457,337,962.00

Utang PFK - 69,114.00

Utang Jangka Pendek Lainnya4,891,679,524.73

1,255,500,081.00

Jumlah Kewajiban JangkaPendek

8,446,625,279.03 1,712,907,157.00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri52,171,131,761.00

5,425,351,364.00

Utang Luar Negeri 0.00 0.00

Jumlah Kewajiban JangkaPanjang

52,171,131,761.00 5,425,351,364.00

JUMLAH KEWAJIBAN 60,617,757,040.03 7,138,258,521.00


EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA)

198,072,612,701.15315,489,611,022.63

Pendapatan yang ditangguhkan31,549,319.00

32,686,415.00

Cadangan Piutang29,380,273,624.83

52,848,760,949.65

Cadangan Persediaan22,877,794,284.55

11,558,142,422.00

Dana yang Harus Disediakan untukPembayaran Utang Jangka Pendek (8,446,625,279.03)

(1,712,838,043.00)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 241,915,604,650.50 378,216,362,766.28

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam InvestasiJangka Panjang

163,687,317,472.69158,197,565,603.68

Diinvestasikan dalam Aset Tetap4,166,827,081,101.68

3,260,668,476,570.83

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya75,515,167,857.20

92,185,202,607.00

Dana yang Harus disediakan UntukPembayaran Utang Jangka Panjang (52,171,131,761.00)

(5,425,351,364.00)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 4,353,858,434,670.57 3,505,625,893,417.51

EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam DanaCadangan

0.00 0.00

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 0.00 0.00

JUMLAH EKUITAS DANA 4,595,774,039,321.07 3,883,842,256,183.79

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITASDANA

4,656,391,796,361.10 3,890,980,514,704.79Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Muara Enim Tahun 2013

Tabel 3.10Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Untuk tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2013(Dalam Rupiah)

URAIAN Tahun 2013 Tahun 2012

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS MASUK KAS

Pajak Daerah 36,251,179,032.00 28,610,692,604.00

Retribusi Daerah 14,599,692,573.0012,511,755,118.00

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yangDipisahkan

8,627,848,378.8012,111,756,674.47

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65,632,560,554.74 66,221,785,789.75


Pendapatan Bagi Hasil Pajak 386,845,764,379.00333,790,481,087.00

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 439,073,605,301.00428,949,622,468.00

Dana Alokasi Umum 678,488,372,000.00580,314,469,000.00

Dana Alokasi Khusus 46,527,530,000.0045,218,580,000.00

Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru 98,468,452,000.0068,757,550,000.00

Dana Tambahan Penghasilan Guru 8,259,000,000.0010,569,000,000.00

Dana Bos SD SMP,SMA,SMK Negeri dan Swasta - 0.00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari PemerintahProvinsi

10,729,430,200.00 45,686,274,542.74

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - 0.00

Pendapatan Hibah 0.00 0.00

Pendapatan Dana Darurat 0.00 0.00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 32,411,761,919.00 26,829,934,379.00

Pendapatan Lainnya 19,184,973,206.00 0.00

Jumlah Arus Masuk Kas 1,845,100,169,543.54 1,659,571,901,662.96

ARUS KELUAR KAS

Belanja Pegawai 667,609,314,898.75 621,014,182,978.50

Belanja Barang dan Jasa 373,228,757,788.00 316,093,308,237.95

Belanja Bunga 688,298,905.00 0.00

Belanja Subsidi 3,551,183,220.00 2,129,716,420.00

Belanja Hibah 50,403,901,547.00 23,242,496,002.00

Belanja Bantuan Sosial 2,265,000,000.00 0.00

Belanja Bantuan Keuangan 56,954,530,682.04 47,012,353,246.80

Belanja Tidak Terduga 875,905,000.00 1,257,758,000.00

Bagi Hasil Pajak (Transfer ke Kab/Kota/Desa) - 0.00

Bagi Hasil Retribusi (Transfer ke Kab/kota/Desa) - 0.00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Transfer keKab/Kota/Desa)

- 0.00

Jumlah Arus Keluar Kas 1,155,576,892,040.79 1,010,749,814,885.25

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 689,523,277,502.75 648,822,086,777.71

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGANARUS MASUK KAS

Pendapatan Penjualan atas Tanah dan Bangunan 0.00 0.00

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin 0.00 0.00

Pendapatan Penjualan atas Gedung 0.00 0.00

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi danJaringan

0.00 0.00

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya. 0.00 0.00

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 0.00 0.00

Jumlah Arus Masuk Kas 0.00 0.00


ARUS KELUAR KAS

Belanja Modal Pengadaan Tanah 452,400,000.001,573,802,678.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 81,471,875,152.0098,180,214,883.00

Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan 141,338,897,795.00136,968,373,196.10

Belanja Modal Pengadaan Jalan,Irigasi danJaringan

593,918,017,529.75317,919,688,200.00

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 278,689,465.00189,730,000.00

Belanja Modal Pengadaan Aset lainnya 1,620,687,778.00620,933,075.00

Jumlah Arus Keluar Kas 819,080,567,719.75 555,452,742,032.10

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (819,080,567,719.75) (555,452,742,032.10)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

ARUS MASUK KAS

Pencairan Dana Cadangan - 0.00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - 0.00

Penerimaan Pinjaman Daerah Bank Dunia - 0.00

Penerimaan Piutang Daerah 24,891,064,600.00 0.00

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen 12,864,751,625.52 8,814,355,269.46

Jumlah Arus Masuk Kas 37,755,816,225.52 8,814,355,269.46

ARUS KELUAR KAS

Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 24,000,000,000.00 10,000,000,000.00

Pembayaran Pokok Utang (Pinjaman Bank Dunia) 0.00 0.00

Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 1,615,524,330.00 216,585,446.00


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan 12,140,291,895.52 (1,402,230,176.54)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

ARUS MASUK KAS

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 43,112,231,407.00 43,191,717,995.00

Penerimaan PFK pada Bendahara PengeluaranSKPD 0.00 0.00Jumlah Arus Masuk Kas 43,112,231,407.00 43,191,717,995.00

ARUS KELUAR KAS

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 43,112,300,521.00 44,220,415,300.00

Pengeluaran PFK pada Bendahara PengeluaranSKPD 0.00 271,500.00


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (69,114.00) (1,028,968,805.00)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMAPERIODE

(117,417,067,435.48) 90,938,145,764.07


Saldo Awal Kas di BUD 315,489,680,136.63 224,551,534,372.56

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah 188,740,292,768.70 312,859,817,761.89

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran -904,190,600.00

Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD 9,332,319,932.45 1,725,671,774.74

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 31,549,319.00 32,686,415.00

Saldo Akhir Kas 198,104,162,020.15 315,522,366,551.63

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Muara Enim Tahun 2013

Dari Tabel 3.10 di atas terlihat bahwa sampai dengan akhir

Triwulan IV (31 Desember 2013) arus kas bersih dari aktivitas operasi

sebesar Rp. 689,523,277,502.75,- sedangkan arus kas bersih dari

aktivitas investasi non keuangan minus sebesar Rp

(819,080,567,719.75), arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan

sebesar Rp. 12,140,291,895.52 dan arus kas bersih dari aktivitas non

anggaran minus sebesar Rp. (69,114.00) sedangkan saldo akhir kas

Pemerintah Kabupaten Muara Enim per Tanggal 31 Desember 2013

adalah sebesar Rp. 198,104,162,020.15,-

Terlihat pada arus kas dari aktivitas operasi, Pemerintah

Kabupaten Muara Enim memiliki arus kas masuk yang lebih besar dari

arus kas pengeluaran sehingga diperoleh arus kas bersih dari

aktivitas operasi, yaitu sebesar Rp. 689,523,277,502.75,- Hal ini

mencerminkan Pemerintah Kabupaten memiliki kemampuan untuk

mendanai kebutuhan operasionalnya sedangkan sisa lebih dari

aktivitas operasi dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran kas

dari aktivitas investasi maupun aktivitas pembiayaan.

Pada arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan,

Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak memiliki sumber penerimaan

dari aktivitas investasi tetapi justru melakukan investasi berupa

Belanja modal yang sebagian besar digunakan dalam rangka perolehan

aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi , aset tetap lainnya dan aset lainnya, sehingga didapat

arus kas netto yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

Kabupaten sedang membangun /meningkatkan sarana dan prasarana.


Kondisi ini sangat relevan dengan visi dan misi Kabupaten Muara

Enim di bidang pembangunan, penataan, peningkatan maupun

perbaikan diberbagai bidang kewenangan daerah dengan tujuan untuk

meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat di masa

mendatang.

Dilihat dari arus kas aktivitas pembiayaan, Pemerintah

Kabupaten Muara Enim juga tidak memiliki sumber penerimaan dari

aktivitas pembiayaan. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten

melakukan penyertaan modal (investasi) sebesar Rp. 24,000,000,000,-

pembayaran pokok hutang (pinjaman bank dunia) sebesar Rp. 0,00 dan

pembayaran hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1,615,524,330,-

sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar

negatif Rp. 12,140,291,895.52,-

Pada arus kas dari aktivitas non anggaran, pada tahun 2013

Pemerintah Kabupaten menerima arus kas masuk dari penerimaan

Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 43,112,231,407,- Penerimaan

PFK pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 dan melakukan

arus kas keluar untuk pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar

Rp. 43,112,231,407,- Pengeluaran PFK pada Bendahara Pengeluaran

SKPD sebesar Rp. 0,- sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas

non anggaran sebesar Rp. (69,114.00).

Dari arus kas baik dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset

non keuangan, aktivitas pembiayaan, aktivitas non anggaran, saldo

akhir kas di BUD, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran,

saldo akhir kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp.

198,104,162,020.15,-

E. ANALISIS ANGGARAN CAPAIAN KINERJA PER SASARANSTRATEGIS


NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Anggaran1. Meningkatnya IPM dari

69,42 pada tahun 2007menjadi > 70 padatahun 2012

Rp. 113,751,129,254.82

a. Meningkatnyakualitaskesehatanmasyarakat :

a. Penurunan AngkaKematian Bayi

28 per1000 kel

hidup

5,83 per1000 kel

hidup

100

b. Penurunan AngkaKematian Ibu

15 per10000 kel

hidup

11.43 per10000 kel

hidup100

c. Rasio jumlahpenduduk denganjumlah rumah sakitdan fasilitaskesehatan lainnya

1,2 per500000

penduduk

2,09 per500000

penduduk

100

d. Umur harapanhidup

68.23 68.23 100

e. Prevelensi giziburuk- Gizi Lebih <19,9 2.4% 100

- Gizi Normal ≥ 80 90.86% 100- Gizi Kurang ≤ 15 6,05% 100- Gizi SangatKurang

≤ 10.69% 100

b. MeningkatnyaKualitasPendidikan

Rasio jumlah murid perjumlah sekolah

200 : 1 200 : 1 100

Rp. 599,433,784,133.18

Rasio jumlah murid perjumlah guru

1 : 15 1 : 10 100

Angka partisipasi sekolah 82 % 90.65% 100

Persentase penurunanangka putus sekolah

16% 0,38% 100

Nilai rata-rata UAN 7.75 7.77 100

Angka buta aksarapenduduk usia 15 tahunkeatas

850 orang 1.749orang

100

Angka melanjutkansekolah

93% 93,08% 100

c. Peningkatan dayabeli masyarakat

1. PDRB Per kapita Rp. 24,911,788,408.67- Migas 7% 5.24 % 100- Tanpa Migas 7% 8.39% 100

2. Jumlah PendudukMiskin

< 14 % 13% 100

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran 100

2 Meningkatnyakerukunan intra danantar umat beragama :

Jumlah Konflik antarumat beragama

0 0 100 Rp. 5,557,749,901.56

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran100

3 Meningkatnya kinerjaPemerintah Daerah

a. Peningkatankualitas pelayanapublik

- Jumlah penggunaanIT untuk pelayananpublik

8 SKPD 8 SKPD 100Rp. 8,936,064,804.05


b. Mendorongterciptanya sistemdan kelembagaanPemerintahanyang baik

1. Jumlah SKPD yangsudahmenggunakan IT

8 SKPD 9 SKPD 100

2. Jumlah SKPD yangMenerapkan SOP

62 SKPD 62 SKPD 100


4 SKPD 6 SKPD 100

4 Jumlah Perda yangmengatur tentangpelayanan publik

1 Perda 1 Perda 100

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran 96.664 Meningkatnya

pertumbuhan ekonomikhususnya sektorekonomi unggulan

Persentase peningkatanproduksi pertanian

a. Peningkatanproduktivitaspertanian

- Padi 3,0% 3,02% 100

Rp.31.318.922.268,59- Jagung 6.50% 0,24% 3,69- Kedelai 4,0% (74,85)% 0,053

- Karet 1.09% 1.09% 100- Kelapa Sawit 1.09% 1.09% 100- Kopi 1.09% 1.09% 100

b. Penyediaan danpeningkatankualitas sarana danprasaranapendukungaktivitas ekonomi

Jumlah sarana danprasarana pendukungyang tepat sasaran:- Pasar Perdesaan

Rp. 12,660,264,187.08

- PembangunanPasar Karet- Persentasepeningkatanpendapatanmasyarakat-Persentasepenurunanekonomi biayatinggi-Persentasepenyerapan tenagakerja

10%

20%

10%

10%

20%

10%

100

100

100

- Rehab PasarPerdesaan- Persentasepenurunanekonomi biayatinggi

10% 10% 100

- Pengadaan MesinKemasan bagi IKMa. Pengadaan

mesinpencacah

b. Pengadaanmesin molen

c. Pengadaanmesinpembuat eskrim-Persentasepeningkatanjumlahproduksi

20% 20% 100


c. Pemberdayaanmasyarakat(keterampilan,manajemen,permodalan)

1. PersentasePembinaan industrikecil dan Menengah(IKM)

170 unitusaha

210 unitusaha

100

2. Kelompok Tani yangmemilikiketerampilanmanajemen danpermodalan

5% 13,9% 100Rp. 23,848,333,836.27

d. Mendorongtumbuhkembangnyakegiatan ekonomiproduktif

Persentase kelompokusaha masyarakat yangmemiliki kegiatanekonomi produktif

85% 85% 100Rp.14,897,572,946.97

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran 87,73 Rp. 835,315,609,741.19

Jumlah Anggaran

Tabel 3.11Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2013

No Program Pagu Anggaran Realisasi Belanja %

1Meningkatnyakualitas kesehatanmasyarakat

113,751,129,254.82 109,550,941,341.00 93,31

2MeningkatnyaKualitas Pendidikan

599,433,784,133.18 565,786,970,617.00 94,39

3Peningkatan daya belimasyarakat

24,911,788,408.67 22,535,981,300.00 90,46

4Meningkatnyakerukunan intra danantar umat beragama

5,557,749,901.56 4,574,726,114.0082,31

5Peningkatan kualitaspelayana publik

8,936,064,804.05 8,936,064,804.05 94,16

6Peningkatanproduktivitaspertanian

31,318,922,268.59 27,229,027,234.00 89,00

7

Penyediaan danpeningkatan kualitassarana dan prasaranapendukung aktivitasekonomi

12,660,264,187.08 11,417,733,437.0090,19

8

Pemberdayaanmasyarakat(keterampilan,manajemen,permodalan)

23,848,333,836.27 22,387,705,019.00 93,88

9Mendorong tumbuhkembangnya kegiatanekonomi produktif

14,897,572,946.97 12,920,897,188.00 86,73


F. ASPEK PENDUKUNG KINERJADalam upaya untuk meningkatkan kinerja dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim didukung oleh sarana dan

prasarana serta dukungan Sumber Daya aparatur. Jumlah pegawai di

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan seluruh dinas berjumlah

7.198 orang dan lembaga teknis daerah berjumlah 680 orang (Sumber

data: Badan Kepegawaian Daerah dalam Muara Enim Dalam Angka).

G. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUNBerdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas

akuntabilitas kinerja pada instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2011 Nomor LHE-4487/PW07/3 tanggal 12

Oktober 2011 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

pada Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010. Hasil

evaluasi tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara

Enim memperoleh kategori D (kurang) dengan nilai sebesar 23,34

sehingga perlu perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim direkomendasikan melakukan

perbaikan sebagai berikut:

1) Melakukan review berkala terhadap RPJMD yang mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 dan dimanfaatkan dalam

penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan penganggaran.

2) Melakukan revisi Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran yang dilengkapi dengan target jangka menengah serta

kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2011 dan dimanfaatkan dalam dokumen

Renja, penetapan Kinerja dan RKA.

3) Menyusun RKPD dan RKT untuk tingkat Kabupaten, Renja/RKT


untuk tingkat SKPD yang mengacu dan selaras dengan

RPJMD/Renstra serta memperhatikan PP Nomor 8 Tahun 2008

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 dan

agar dimanfaatkan dalam penyusunan Penetapan Kinerja serta

penganggaran.

4) Menyusun Penetapan Kinerja secara berjenjang setiap tahun

setelah APBD/DPA disetujui dengan memperhatikan keselarasan

sasarannya dengan RPJMD/Renstra dan RKPD/Renja-SKPD dan

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 31

Desember 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

5) Menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/

09/MPAN/5/ 2007 dan PER/ 20/MPAN/11/ 2008 dan

memanfaatkan dokumen IKU dalam dokumen perencanaan dan

penganggaran serta melakukan pengukuran pencapaian kinerja

secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD ditindaklanjuti untuk

perbaikan manajemen kinerja dan sebagai alat pengukur

keberhasilan kinerja SKPD.

7) Melakukan perbaikan dalam mekanisme pengumpulan data

kinerja.

Rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sudah

ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai

berikut:

- Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam angka 1 sudah

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan

melakukan klarifikasi dengan Tim BPKP pada tanggal 8 Februari

2012, hasil review terhadap RPJMD yaitu RPJMD belum memuat

Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri


Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2002

dan PER/20/MPAN/11/2008, kedepan untuk RPJMD akan kita

revisi dengan memuat IKU dalam RPJMD tersebut.

- Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam angka 2 sudah

dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk

merevisi Rencana Strategis (Renstra) dengan didampingi oleh tim

BPKP, sehingga saat ini Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Muara Enim sudah memuat visi, misi, tujuan dan

sasaran yang dilengkapi dengan target jangka menengah serta

kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2011.

- Rekomendasi sebagaimana tercantum pada angka 3 sudah

ditindaklanjuti dengan menyusun RKPD dan RKT untuk tingkat

kabupaten, Renja (RKT) untuk tingkat SKPD yang mengacu dan

selaras dengan RPJMD/Renstra dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008.


ditindaklanjuti dengan menyusun penetapan kinerja secara

berjenjang setiap tahun dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


ditindak lanjuti dengan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penetapan IKU dimaksud

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/ 09/ MPAN dan PER/20/MPAN/11/ 2008.

Dengan demikian, hasil evaluasi BPKP sudah ditindaklanjuti oleh


Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk perbaikan manajemen

kinerja dan sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja SKPD.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : B / 238 / M.PAN-RB / 03 / 2013 tanggal

22 Maret 2013 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten / Kota, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Muara Enim

mendapat nilai 50,12 atau dengan Predikat Penilaian “CC”. Hasil

evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja 17,03

b. Pengukuran Kinerja 10,08

c. Pelaporan Kinerja 7,35

d. Evaluasi Kinerja 4,03

e. Capaian Kinerja 11,62

Nilai hasil evaluasi 50,12

Nilai dimaksud merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

komponen manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Muara Enim meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

A. Perencanaan KinerjaPada aspek perencanaan kinerja, Pemerintah Kabupaten Muara

Enim baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun SKPD, telah

memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah

(RPJMD/Renstra) dan perencanaan kinerja tahunan (RKT dan

Penetapan Kinerja). Namun dalam aspek perencanaan kinerja

terdapat beberapa kekurangan, antara lain :

3. RPJMD tidak dilengkapi dengan indikator kinerja, sedangkan

Renstra SKPD belum menetapkan target kinerja jangka

menengah

4. Dokumen RPJMD belum direvieu secara berkala


5. Dokumen RPJMD belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan

penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

6. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya

dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan

memperbaiki kinerja.

B. Pengukuran Kinerja1. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki secara formal

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan

entitas organisasi. Kelemahan IKU dimkasud diantaranya adalah

belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang

baik.

2. Kualitas rumusan indikator kinerja belum sepenuhnya sesuai

dengan kriteria indikator kinerja yang baik. Sebagai akibatnya,

hasil pengukuran yang dilakukan belum mencerminkan kinerja

yang sesungguhnya.

3. Hasil pengukuran kinerja atas target-target yang direncanakan

belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

organisasi, sehingga tidak dapat digunakan sebagai umpan bagi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk memperbaiki

kelemahan dan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang.

4. Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum membangun sistem

pengumpulan data kinerja secara memadai, tetapi masih bersifat

adhoc pada saatpenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Pelaporan KinerjaLAKIP Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 yang telah

disusun telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun

dalam LAKIP, baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Maupun SKPD

terdapat kelemahan, antara lain :


1. LAKIP SKPD belum sepenuhnya menyajikan informasi

pencapaian sasaran yang berorientasi outcome

2. LAKIP Kabupaten maupun SKPD belum sepenuhnya menyajikan

informasi pencapaian sasaran mengenai kinerja yang telah

diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja

3. Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang

disajikan dalam LAKIP Kabupaten maupun SKPD kurang

memadai dan belum menyajikan pembandingan data kinerja,

sehingga LAKIP belum dapat menginformasikan capaian kinerja

organisasi yang sesungguhnya

4. Informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP, belum dapat

dimanfaatkan untuk bahan perbaikan perencanaan dan

peningkatan kinerja.

D. Evaluasi Kinerja1. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan evaluasi

terhadap Akuntabilitas Kinerja unit kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

2. Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum melakukan evaluasi

program secara memadai dalam rangka menilai keberhasilan

program strategis

E. Capaian KinerjaEvaluasi atas pencapaian kinerja mencakup evaluasi atas capaian

kinerja yang tertuang dalam LAKIP dan evaluasi atas capaian kinerja

lainnya. Evaluasi kinerja yang tertuang dalam LAKIP mencakup kinerja

pencapaian output dan outcome yang dilaporkan. Seluruh target yang

ditetapkan dalam dokumen perencanaan tercapai. untuk capaian

kinerja outcome, capaiannya masih belum sesuai dengan harapan. Hal

ini lebih banyak disebabkan perumusan indikator kinerja outcome

yang tidak memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam

LAKIP tidak dapat diukur dengan semestinya. Capaian kinerja lainnya


mencakup, antara lain :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun

2012 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK RI;

2. Untuk kinerja bidang kesehatan, capaian indikator “ Pengguna Alat

KB” sudah berada di atas rata-rata nasional maupun rata-rata

Kabupaten / Kota se Provinsi Sumatera Selatan. Di lain pihak,

capaian indikator Penolong Persalinan (terakhir) oleh Tenaga

Kesehatan “ lebih rendah dari rata-rata nasional maupun rata-rata

Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan;

3. Untuk kinerja bidang pendidikan, capaian indikator “Angka Melek

Huruf 15-25 Tahun” merupakan capaian tertinggi nasional dan

tertinggi se Provinsi Sumatera Selatan. Di lain pihak, capaian

indikator “ Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun” sudah berada

diatas rata-rata nasional, tetapi lebih rendah dari rata-rata


4. Untuk kinerja bidang ketenagakerjaan, capaian indikator

“Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Tidak

Bekerja” sudah berada di atas rata-rata nasional, tetapi lebih

rendah dari rata-rata kabupaten/kota se Provinsi Sumatera

Selatan;

5. Untuk kinerja bidang sosial, capaian indikator “Persentase

penduduk miskin”, masih berada di bawah rata-rata nasional,

tetapi lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten/kota se Provinsi

Sumatera Selatan. Di lain pihak, capaian indikator “Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1)” dan “Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2) sudah berada di atas rata-rata nasional maupun rata-rata

Kabupaten/Kabupaten se Provinsi Sumatera Selatan;

6. Untuk kinerja bidang ekonomi, capaian indikator “PDRB atas dasar

harga berlaku” masih berada di bawah rata-rata nasional, tetapi

lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera

Selatan. Di lain pihak, capaian indikator “PDRB atas dasar harga

konstan” dan “laju pertumbuhan PDRB” sudah berada di atas rata-


rata nasional maupun rata-rata Kabupaten/kota se Provinsi

Sumatera Selatan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar

melakukan perbaikan sebagai berikut :

a. Menyempurnakan RPJMD dengan menetapkan indikator kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan dan menetapkan target kinerja

jangka menengah dalam dokumen Renstra Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD)

b. Melakukan review terhadap RPJMD secara berkala

c. Memanfaatkan dokumen RPJMD sebagai acuan sebagai acuan

penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

d. Memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan kinerja sebagai

alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja

e. Menyempurnakan kualitas indikator kinerja sehingga dapat

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik

f. Menyempurnakan penyajian informasi dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat menginformasikan

pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, capaian inerja yang

telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja, analisis

pencapaian sasaran strategis yang memadai dan pembandingan

data kinerja

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) agar

dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan

program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja organisasi

h. Melakukan evaluasi atas program strategis Pemerintah Kabupaten

Muara Enim untuk menjawab apakah ada perubahan (dampak)

yang terjadi selama program tersebut dijalankan.

i. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang

akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah

Kabupaten Muara Enim untuk mempercepat terwujudnya

pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel


j. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi,

agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : B / 255 / M.PAN-RB / 01 / 2014 tanggal

23 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Muara Enim

mendapat nilai 56,59 atau dengan Predikat Penilaian “CC”. Hasil

evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja 19,97

b. Pengukuran Kinerja 11,19

c. Pelaporan Kinerja 8,17

d. Evaluasi Kinerja 5,49

e. Capaian Kinerja 11,77

Nilai hasil evaluasi 56,59

Nilai dimaksud merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

komponen manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Muara Enim meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

1. Perencanaan KinerjaPada aspek perencanaan kinerja, Pemerintah Kabupaten Muara

Enim baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun SKPD, telah

memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah

(RPJMD/Renstra) dan perencanaan kinerja tahunan (RKT dan

Penetapan Kinerja). Namun dalam aspek perencanaan kinerja

terdapat beberapa kekurangan, antara lain :

1. RPJMD tidak dilengkapi dengan indikator kinerja, sedangkan

Renstra SKPD belum menetapkan target kinerja jangka

menengah;


2. Dokumen RPJMD belum direvieu secara berkala;

3. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya

dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan

memperbaiki kinerja.

2. Pengukuran Kinerja1. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki secara formal

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan

entitas organisasi. Kelemahan IKU dimaksud diantaranya adalah

belum sepenuhnya sesuai dengan kreteria indikator kinerja yang

baik (SMART), sebagai akibatnya, hasil pengukuran yang

dilakukan belum mencerminkan kinerja yang sesungguhnya;

2. Hasil pengukuran kinerja atas target-target yang direncanakan

belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

organisasi, sehingga tidak dapat digunakan sebagai umpan bagi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk memperbaiki

kelemahan dan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang;

3. Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum membangun sistem

pengumpulan data kinerja secara memadai, tetapi masih bersifat

adhoc pada saatpenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Pelaporan KinerjaLAKIP Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 yang telah

disusun telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun

dalam LAKIP, baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Maupun SKPD

terdapat kelemahan, antara lain :

1. LAKIP SKPD belum sepenuhnya menyajikan informasi

pencapaian sasaran yang berorientasi outcome;

2. Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang


disajikan dalam LAKIP Kabupaten maupun SKPD kurang

memadai dan belum menyajikan pembandingan data kinerja,

sehingga LAKIP belum dapat menginformasikan capaian kinerja

organisasi yang sesungguhnya;

3. Informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP, belum dapat

dimanfaatkan untuk bahan perbaikan perencanaan dan

peningkatan kinerja.

4. Evaluasi KinerjaPemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan evaluasi

terhadap Akuntabilitas Kinerja unit kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim namun belum sepenuhnya

ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja dan

perbaikan manajemen kinerja organisasi.

5. Capaian KinerjaEvaluasi atas pencapaian kinerja mencakup evaluasi atas

capaian kinerja yang tertuang dalam LAKIP dan evaluasi atas

capaian kinerja lainnya. Evaluasi kinerja yang tertuang dalam

LAKIP mencakup kinerja pencapaian output dan outcome yang

dilaporkan serta keterkaitannya dengan program dan kegiatan-

kegiatan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa capaian kinerja

output hamper seluruh target yang ditetapkan dalam dokumen

perencanaan tercapai. untuk capaian kinerja outcome,

capaiannya masih belum sesuai dengan harapan. Hal disebabkan

rumusan indikator belum seluruhnya SMART. Capaian kinerja

lainnya mencakup, antara lain :


2012 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK RI;

2. Untuk kinerja bidang kesehatan, capaian indikator “ Pengguna

Alat KB” sudah berada di atas rata-rata nasional maupun rata-

rata Kabupaten / Kota se Provinsi Sumatera Selatan. Di lain


pihak, capaian indikator Penolong Persalinan (terakhir) oleh

Tenaga Kesehatan “ lebih rendah dari rata-rata nasional maupun

rata-rata Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan;

3. Untuk kinerja bidang pendidikan, capaian indikator “Angka

Melek Huruf 15-25 Tahun” merupakan capaian tertinggi nasional

dan tertinggi se Provinsi Sumatera Selatan. Di lain pihak, capaian

indikator “ Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun” sudah berada

diatas rata-rata nasional, tetapi lebih rendah dari rata-rata


4. Untuk kinerja bidang ketenagakerjaan, capaian indikator

“Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Tidak

Bekerja” sudah berada di atas rata-rata nasional, tetapi lebih

rendah dari rata-rata kabupaten/kota se Provinsi Sumatera

Selatan;

5. Untuk kinerja bidang sosial, capaian indikator “Persentase

penduduk miskin”, berada di atas rata-rata nasional, tetapi lebih

rendah dari rata-rata Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera

Selatan. Demikian pula capaian indikator “Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1)” dan “Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sudah

berada di bawah rata-rata nasional maupun rata-rata

Kabupaten/Kabupaten se Provinsi Sumatera Selatan;

6. Untuk kinerja bidang ekonomi, capaian indikator “PDRB atas

dasar harga berlaku” capaian berada di atas rata-rata nasional,

tetapi lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten/kota se Provinsi

Sumatera Selatan. Kemudian capaian indikator “PDRB atas dasar

harga konstan” berada di atas rata-rata nasional dan di atas rata-

rata Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan. Dan capaian

indikator “ Laju Pertumbuhan PDRB” berada diatas rata-rata

Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar

melakukan perbaikan sebagai berikut :


1. Melakukan review terhadap RPJMD dengan melengkapi tujuan

dan indikator tujuan serta review secara berkala;

2. Memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan kinerja sebagai

alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja;

3. Menyempurnakan kualitas indikator kinerja sehingga dapat

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART);

4. Menyempurnakan penyajian informasi dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat

menginformasikan pencapaian sasaran yang berorientasi

outcome, capaian inerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen

Penetapan Kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis yang

memadai dan pembandingan data kinerja yang memadai;

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) agar

dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan

program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja organisasi;

6. Melakukan evaluasi atas program strategis Pemerintah

Kabupaten Muara Enim untuk menjawab apakah ada perubahan

(dampak) yang terjadi selama program tersebut dijalankan;

7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang

akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran

Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mempercepat

terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel;

8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi,

agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim.


BAB IVPENUTUP

1. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan

kewajiban Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muara Enim yang

telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara

Enim Nomor 25 Tahun 2008.

2. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran

tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan,

sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

stratejik

3. Pengukuran Kinerja dilakukan berdasarkan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang disusun instansi Pemerintah Kabupaten yang

meliputi 4 sasaran strategis.

4. Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis

terhadap 4 sasaran yang mencakup 26 indikator kinerja sasaran

setingkat outcome. Hasil pengukuran dikelompokkan dalam 4

kategori yaitu sangat baik dengan tingkat capaian ≥91%, baikdengan tingkat capaian 81 % - 90 %, cukup dengan tingkat

capaian 71 % - 80 % dan kurang dengan tingkat capaian ≤ 70 % :

a. Pencapaian sasaran sangat baik (≥ 91%) terdiri atas 3 sasaran

atau sebesar 75 % dari total sasaran.

b. Pencapaian sasaran baik (81 % - 90 %) terdiri atas 1 sasaran


atau sebesar 25% dari total sasaran.

c. Pencapaian sasaran cukup (71 % - 80 %) terdiri atas 0 sasaran

atau 0 % dari total sasaran.

d. Pencapaian sasaran kurang (≤ 70 %) terdiri atas 0 sasaran atau


5. Perincian hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran

stratejik disajikan dalam tabel berikut :

6. Terdapat 1 (satu) sasaran yang realisasi tingkat capaiannya masuk

katagori sangat baik (71%-91%), dari Tabel 4.1 terlihat bahwa 3

(tiga) sasaran tingkat capaiannya masuk dalam katagori baik dan

1(satu) sasaran masuk kedalam katagori sangat baik.

7. Upaya pemecahan masalah untuk mengatasi hambatan / kendala

tersebut Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengambil langkah-

langkah, antara lain

a. Pemenuhan jumlah sarana dan profesionalisme sumber daya

aparatur tetap akan menjadi prioritas;

b. Memantapkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan

instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;

c. Meningkatkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan

daerah Kabupaten Muara Enim.

8. Akuntabilitas Kinerja Keuangan tahun 2013, sebagai berikut :

a. Jumlah pendapatan sampai akhir tahun 2013 sebesar

Rp. 1.845.101.360.630,54,- atau mencapai 99,48 % dari target

yang telah direncanakan.

b. Belanja Daerah secara keseluruhan sampai dengan akhir

Triwulan IV (31 Desember 2013) terealisasi sebesar Rp.

1.974.657.390.646,54 (90,42%), dari target yang direncanakan

sebesar Rp. 2.183.808.984.664,34,- terdiri dari Belanja Operasi

sebesar Rp. 1.154.700.917.926,79,- Belanja Modal sebesar Rp.

819.080.567.719,75,- dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.

875.905.000,- Realisasi belanja selama tahun 2012 ada efisiensi

sebesar 9,58 % dari perencanaan awal. Sehingga sampai dengan


31 Desember 2013 terdapat surplus anggaran sebesar Rp.

327.629.833.959,35,-

c. Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah

sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2013), terdapat

surplus anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar

Rp.93.369.344.745,61.

.d. Realisasi jumlah pembiayaan sampai dengan akhir Triwulan IV

(31 Desember 2013) adalah sebesar Rp. 327.629.833.959,35,-

merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp.

353.245.427.403,35,- dengan pengeluaran pembiayaan sebesar

Rp. 25.615.593.444,- sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 327.629.833.959,35,-


2013 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI;

10. Keberhasilan pencapaian sasaran yang tercantum dalam RPJMD ini

telah mampu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan

pembangunan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

11. Untuk pengumpulan data kinerja secara memadai, pada tahun

2014 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membangun system

pengumpulan data.

Kabupaten : Muara EnimTahun : 2013

NO Indikator Kinerja Target Realisasi %

a. a. Penurunan Angka Kematian Bayi 28 per 1000 kelhidup

5,83 per 1000kel hidup

100

b. Penurunan Angka Kematian Ibu 15 per 10000 kelhidup

11,43 per10000 kel

hidup100

c. Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumahsakit dan fasilitas kesehatan lainnya

1,2 per 500000penduduk

2,09 per500000

penduduk

100

d. Umur harapan hidup 68.23 68.23 100e. Prevelensi gizi buruk

- Gizi Lebih <19,9 2,4% 100- Gizi Normal ≥ 80 90,86% 100- Gizi Kurang ≤ 15 6,05% 100- Gizi Sangat Kurang ≤ 1 0,69% 100

b. 200 : 1 200:1 100

1 : 15 1:10 100

FORMULIR PENGUKURAN KINERJATINGKAT KABUPATEN

Meningkatnya KualitasPendidikan

Rasio jumlah murid per jumlah sekolah

Rasio jumlah murid per jumlah guru

1.Sasaran Strategis

Meningkatnya IPM dari 69,42 padatahun 2007 menjadi > 70 pada tahun2012

Meningkatnya kualitas kesehatanmasyarakat :

Angka partisipasi guru

1 : 15 1:10 100

82.00% 90.65% 10010% 0.38% 100

7.75 7.75% 100850 orang 1.749 orang 100

93% 93.08% 100

c. 1. PDRB Per kapita

- Migas 7% 5.24 % 74.85 - Tanpa Migas 7% 8.39% 100

2. Jumlah Penduduk Miskin < 14 % 13,21% 100

98.60

2 0 0 100

100

3

a. 8 SKPD 8 SKPD 100

b. 1. Jumlah SKPD yang sudah menggunakan IT 8 SKPD 9 SKPD 100

2. Jumlah SKPD yang memiliki dan MenerapkanSOP

60 SKPD 60 SKPD 100

3. Jumlah SKPD yang melaksanakan IKM 4 SKPD 6 SKPD 1004 Jumlah Perda ttg Pelayanan Publik 1 Perda 1 Perda 100

100.00

Meningkatnya kinerja PemerintahDaerah

Peningkatan kualitas pelayanan

Mendorong terciptanya sistemdankelembagaan Pemerintahanyang baik

Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran

Meningkatnya KualitasPendidikan

Jumlah Konflik antar umat beragama


1.

Peningkatan daya belimasyarakat

Angka partisipasi guru


Jumlah penggunaan IT untuk pelayanan publik

Nilai rata-rata UANAngka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas

Angka melanjutkan sekolah

Meningkatnya kerukunan intra danantar umat beragama :Rata-Rata Tingkat Capaian Sasaran

Persentase penurunan angka putus sekolah

4

a. - Padi 3.00% 3.02% 125.17- Jagung 6.50% 0.24% 64.15- Kedelai 4.00% -74.85% 0.05%

- Karet 1.09% 1.09% 100- Kelapa Sawit 1.09% 1.09% 100- Kopi 1.09% 1.09% 100

b.- Pembangunan Pasar Perdesaan- Pembangunan Pasar Karet

- peningkatan pendapatan masyarakat 10% 10% 100%

- penurunan ekonomi biaya tinggi 20% 20% 100%

- Penyerapan tenaga kerja 10% 10% 100%

- Rehab Pasar Perdesaan - penurunan ekonomi biaya tinggi 10% 10% 100%

- Pengadaan Mesin Kemasan bagi IKMPengadaan mesin kemasan pencacah

Pengadaan mesin molenPengadaan mesin pembuat es krim

- Peningkatan jumlah produksi 20% 20%% 100%c. 1. Jumlah industri kecil dan Menengah (IKM) yang

memiliki keterampilan, manajemen danpermodalan

170 unit usaha 210 unit usaha 100%

2. PersentaseKelompok Tani yang memilikiketerampilan manajemen dan permodalan

5% 14% 100%

Mendorong tumbuh kembangnyakegiatan ekonomi produktif

Meningkatnya pertumbuhan ekonomikhususnya sektor ekonomi unggulan

Peningkatan produktivitaspertanian

Pemberdayaan masyarakat(keterampilan, manajemen,permodalan)

Penyediaan dan peningkatankualitas sarana dan prasaranapendukung aktivitas ekonomi

Persentase peningkatan produksi pertanian

Persentase kelompok usaha masyarakat yangmemiliki kegiatan ekonomi produktif

2. PersentaseKelompok Tani yang memilikiketerampilan manajemen dan permodalan

5% 14% 100%

d. 85% 85% 100%

87.73

Mendorong tumbuh kembangnyakegiatan ekonomi produktif

Pemberdayaan masyarakat(keterampilan, manajemen,permodalan)


Persentase kelompok usaha masyarakat yangmemiliki kegiatan ekonomi produktif

Kabupaten : Muara EnimTahun : 2013

NO Indikator Kinerja Targeta. Penurunan Angka Kematian Bayi 28 per 1000 kel hidup

b. Penurunan Angka Kematian Ibu 15 per 10000 kel hidup

c. Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit danfasilitas kesehatan lainnya

1,2 per 500000 penduduk

d. Umur harapan hidup 68.23

e. Prevelensi gizi buruk

- Gizi Lebih- Gizi Normal ≥ 80- Gizi Kurang ≤ 15- Gizi Sangat Kurang ≤ 1

1:1582.00%

10%7.75

850 Orang93%

1. PDRB Per kapita - Migas 7% -Tanpa Migas 7%

2. Jumlah Penduduk Miskin < 14 %2. 0

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNANTINGKAT KABUPATEN

Meningkatnya kualitas kesehatanmasyarakat :

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran Strategis1.


Angka melanjutkan sekolah

Angka partisipasi sekolah

Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas

Peningkatan daya beli masyarakat

Jumlah konflik antar umat beragama

Meningkatnya IPM dari 69,42 pada tahun 2007menjadi > 70 pada tahun 2012

b.

c.

Meningkatnya kerukunan intra dan antar umatberagama :

Rasio jumlah murid per jumlah sekolah

Nilai rata-rata UANPersentase penurunan angka putus sekolah

<19,9

200 : 1

Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah

a.

2. 0

3.a. 8 SKPD

b. 1. Jumlah SKPD yang sudah menggunakan IT 8 SKPD2. Jumlah SKPD yang Menerapkan SOP 60 SKPD3 Jumlah SKPD yang melaksanakan IKM 4 SKPD4 Jumlah Perda yang mengatur tentang pelayanan publik 1 Perda

4.a. - Padi 3.00%

- Jagung 6.50%- Kedelai 4.00%

- Karet 1.09%- Kelapa Sawit 1.09%- Kopi 1.09%

b.- Pembangunan Pasar Perdesaan- Pembangunan Pasar Karet

- peningkatan pendapatan masyarakat 10% - penurunan ekonomi biaya tinggi 20% - Penyerapan tenaga kerja 10%

- Rehab Pasar Perdesaan - penurunan ekonomi biaya tinggi 10%

- Pengadaan Mesin Kemasan bagi IKM Pengadaan mesin kemasan pencacah Pengadaan mesin molen Pengadaan mesin pembuat es krim - Peningkatan jumlah produksi 20%

c. 1. Jumlah industri kecil dan Menengah (IKM) yang memilikiketerampilan, manajemen dan permodalan 170 unit usaha

2. persentase Kelompok Tani yang memiliki keterampilanmanajemen dan permodalan

5%

d. 85%Mendorong tumbuh kembangnya kegiatanekonomi produktif

Persentase jumlah kelompok usaha masyarakat

Jumlah konflik antar umat beragama

Peningkatan kualitas pelayanan

Penyediaan dan peningkatan kualitassarana dan prasarana pendukung aktivitasekonomi

Pemberdayaan masyarakat (keterampilan,manajemen, permodalan)

Meningkatnya kerukunan intra dan antar umatberagama :Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Mendorong terciptanya sistemdankelembagaan Pemerintahan yang baik

Peningkatan produktivitas pertanianPersentase peningkatan produksi pertanian

Jumlah penggunaan IT untuk pelayanan publik

d. 85%Mendorong tumbuh kembangnya kegiatanekonomi produktif

Persentase jumlah kelompok usaha masyarakat

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir - muaraenimkab.go.id · Pencapaian akhir RPJMD 2008 - 2013...

Documents

Transcript of Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir - muaraenimkab.go.id · Pencapaian akhir RPJMD 2008 - 2013...