KABUPATEN LINGGA · 2020. 9. 7. · KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018 i Laporan Kinerja Instansi...
Transcript of KABUPATEN LINGGA · 2020. 9. 7. · KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018 i Laporan Kinerja Instansi...
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Kata Pengantar
Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Lingga dapat
menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lingga tahun
2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga disusun sesuai
dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini
merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah
dilakukan selama tahun 2018, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk
menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan
yang baik (Good Govermance).
LKjIP Kabupaten Lingga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada
Pemerintah Kabupaten Lingga yang diuraikan dalam bentuk pencapaian kinerja dan
disajikan setelah melalui proses pengumpulan data kinerja dan informasi pendukung
lainnya. Laporan kinerja ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi
keadaan masa lalu dan digunakan dalam pengukuran kinerja secara sistematis
tentang informasi kinerja yang dapat mendukung kualitas perencanaan dimasa
mendatang. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Kabupaten Lingga tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras
semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam
perumusan kebijakan, implentasi mapun pengawasannya.
LKjIP Tahun 2018 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian
sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Lingga
yaitu" MENJADIKAN LINGGA SEBAGAI PUSAT SUMBER DAYA KELAUTAN
MENUJU MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA",
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga 2016-2021.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP
Kabupaten Lingga Tahun 2018.
Daik Lingga, 21 Maret 2019
BUPATI LINGGA
H. ALIAS WELLO
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
iii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
DAFTAR ISI
REVIU INSPEKTORAT KAB. LINGGA .............................................................
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 4
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Lingga ........................................... 6
1.5. Penduduk ................................................................................. 10
1.6. Pendidikan ................................................................................ 11
1.7. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah .................... 11
1.8. Kesehatan ................................................................................. 12
1.9. Kewenangan Tugas dan Pokok dan Struktur Organisasi ................ 12
1.10. Isu Strategis ............................................................................ 15
1.11. Sistematika Penulisan ............................................................... 16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................ 17
A. Rencana Kinerja Tahun 2018 ................................................ 17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .............................................. 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 30
1. Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja .................................. 30
2. Analisis Kinerja ........................................................................... 34
3. Akuntabilitas Keuangan............................................................... 88
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 95
LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Bupati Lingga Tahun 2018
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2018
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
iv Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pemerintah Kabupaten Lingga berupaya menyelenggarakan pemerintahan
dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada
hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Govermance,
akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting harus diimplentasikan dalam
manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat
visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas
peremusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang
ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud
pertanggungjawaban dalam mengukur kinerjanya selama melaksanakan tugas dan
kewenangannya. Materi yang terkandung dalam LKjIP berorientasi pada analisis
pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang ditetapkan dalam rencana
kinerja tahunan. Analisis pencapaian sasaran memuat informasi mengenai
keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
sehingga dapat diidentifikasi penyebab serta pemecahan masalahnya.
Tahun 2018 merupakan tahun KETIGA dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran melalui indikator-indikator sasaran yang menunjukkan keberhasilan untuk
mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021.
Pemerintah Kabupaten Lingga pada umumnya telah berhasil menyelesaikan
program dan kegiatan yang telah direncanakan dan telah menghasilkan Output
yang direncanakan, namun dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa
masih diperlukan upaya yang lebih keras dan bersungguh-sungguh, sehinga dimasa
yang akan datang dapat menyajikan target dan capaian kinerja dengan lebih baik
dan dapat mempersempit perbedaan presepsi terhadap realisasi capaian kinerja
yang tersaji didalam Laporan Kinerja sesuai dengan harapan stakeholder.
Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh
dari Bupati beserta dukungan segenap Staf dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lingga di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
v Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Terhadap sasaran yang belum tercapai sepenuhnya, disampaing karena
adanya faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi juga disebabkan faktor internal
yang perlu diperbaiki dimasa mendatang, diantaranya penetapan target yang
kurang tepat sehingga masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana ataupun
terlambat dilaksanakan yang berakibat tertunda pemanfaatannya.
Adapun kekurangan dan keberhasilan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kabupaten Lingga dapat dilihat dalam pembahasan BAB III Akuntabilitas
Kinerja. Kekurangan dan Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2018 telah
memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Lingga
untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Berbagai langkah antisipasi
akan ditempuh untuk pemecahan masalah yang mungkin akan dijumpai pada
penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(KKN).
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas
utama perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam
bidang ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda
prioritas itu disebut NAWA CITA yang terdiri dari:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri
bebas aktif;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakakn
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifias rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga
bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karater bangsa; da n
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good
and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan
praktek terbaiknya disebut “good governance“ (pemerintahan yang baik). Good
governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan
integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian
penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah
negara merupakan tantangan tersendiri.
Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-
tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen kinerja daerah. Hal
inilah merupakan bagian terpenting untuk ditata agar dapat mewujudkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Perlu diperhatikan
pula adanya mekanisme untuk meregulasi kinerja pada setiap instansi pemerintah
dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama
pada informasi bagi masyarakat luas.
Konsep dasar kinerja instansi pemerintah didasarkan pada klasifikasi
responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan
untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap
jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada
bagiannya. Kinerja instansi pemerintah didefinisikan sebagai suatu perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Dalam dunia birokrasi, kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan
prestasi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil
yang menjadi target yang akan dicapai atau kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan instansi yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan agar kinerja instansi
pemerintah mampu melaksanakan amanat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi
pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan
secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan
berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila program yang disusun
dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan outcome maupun dampak dari
kegiatan yang dilaksanakan kedepan.
Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah,
maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran
tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program, akan tetapi lebih
ditekankan pada output (keluaran), proses, manfaat dan dampak. Sistem
pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan kinerja instansi
pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui
pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari
kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai
dengan rencana yang telah disusun.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah
(Bupati) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan RB, dan Menteri Dalam Negeri, sebagai perwujudan kewajiban suatu
Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem kinerja instansi pemerintah
yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan
alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas,
maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu
memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan
daerah serta partisipasi masyarakat.
Bertitik tolak dari RPJMD Perubahan Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDNegara dan Reformasi Birokrasi No. 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran
tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi
pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas
pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga yang menjadi laporan
kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati kepada Presiden ini telah
disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang
dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018.
1.2. Landasan Hukum
Pelaksanaan penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2018
dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi
pelaksanaan LKjIP, yaitu :
1. TAP MPR Republik Indonesia No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang
Pembentukkan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146 , Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun
2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lingga tahun 2018;
14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lingga Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal yang terpenting diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, dengan tujuan:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Lingga
1.4.1. Aspek Geografis dan Demografi
Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi
kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan.
Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah,
potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara
lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara
keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Dari uraian ini diharapkan dapat
terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan
Kabupaten Lingga lima tahun kedepan.
1.4.2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Karateristik lokasi dan wilayah pada sub bab ini menjelaskan tentang luas
dan batas wilayah serta letak dan kondisi geografis Kabupaten Lingga.
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten
Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211,772 km2 dengan
luas daratan 2.117,72 km2 (1 %) dan lautan 209,654 km2 (99%).
Kabupaten Lingga secara administrasi berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Kota Batam dan laut Cina Selatan.
Sebelah Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala.
Sebelah Barat : Laut Indragiri Hilir.
Sebelah Timur : Laut Cina Selatan.
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Gambar I.1 Peta Wilayah Kabupaten Lingga
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Tahun 2016.
Tabel 1.1 Pembagian Dan Luas Wilayah Kabupaten Lingga
No Kecamatan Banyaknya Luas Daratan
Km2 Kelurahan Desa
1 Singkep Barat 1 11 227,61
2 Singkep 3 3 242,80
3 Singkep Selatan 0 3 138,80
4 Singkep Pesisir 0 6 110,30
5 Lingga 1 10 383,45
6 Selayar 0 4 84,86
7 Lingga Timur 0 6 141,20
8 Lingga Utara 1 11 283,21
9 Senayang 1 18 396,00
10 Posek 0 3 109,49
Jumlah 7 75 2.177,72
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Capil Kabupaten Lingga per Desember 2017
Dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga, terluas adalah Kecamatan
Senayang yaitu 396,00 km2 (18.7 % dari total luas daratan) yang terdiri dari 18
Desa dan 1 Kelurahan, kemudian Kecamatan Lingga yaitu 383,45 km2 (23% dari
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
total luas daratan) yang terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan. berikut ini
menunjukkan jumlah Desa/Kelurahan yang ada dimasing-masing Kecamatan.
Tabel 1.2
Desa/Kelurahan Yang Ada di Kabupaten Lingga
No Kecamatan Desa/Kelurahan
1 Singkep Barat
Marok Tua Sungai Buluh
Kuala Raya Bakong
Tinjul Sungai Harapan
Jagoh Sungai Raya
Kel. Raya Bukit Belah
Tanjung Irat Langkap
2 Singkep
Kel Dabo Batu Berdaun
Kel Dabo Lama Batu Kacang
Tanjung Harapan Kel. Sungai Lumpur
3 Singkep Selatan Marok Kecil Berhala
Resang ---
4 Singkep Pesisir
Berindat Persing
Sedamai Lanjut
Kote Pelakak
5 Lingga
Pekajang Kelumu
Mepar Kelombok
Merawang Kel Daik
Panggak Darat Panggak Laut
Musai Mentuda
Nerekeh ---
6 Selayar Selayar Penuba
Pantai Harapan Penuba Timur
7 Lingga Timur
Bukit Langkap Kerandin
Pekaka Keton
Sungai Pinang ---
8 Lingga Utara Sekanah Duara
Resun Limbung
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
No Kecamatan Desa/Kelurahan
Bukit Harapan Teluk
Linau Kel Pancur
Rantau Panjang Sungai Besar
Rusun Pesisir Belungkur
9 Senayang
Mamut Kel Senayang
Rejai Pasir Panjang
Temiang Pulau Medang
Tanjung Kelit Batu Belubang
Pulau Batang Mensanak
Benan Tanjung Lipat
Pena’ah Laboh
Baran Cempa
Tajur Biru Pulau Duyung
Pulau Bukit ---
10 Kepulauan Posek Busung Panjang Suak Buaya
Posek ---
Sumber : Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) 2018
2) Letak dan Kondisi Geografis
Secara Geografis Kabupaten Lingga terletak di antara 0° 00’ - 1° 00’ Lintang
Selatan dan 103° 30’ - 105°00’ Bujur Timur. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lingga
2011-2031, luas wilayah daratan dan lautan mencapai 45.667,56 km persegi
dengan luas daratan 2.235,48 km persegi dan lautan 43.432,08 km persegi.
Wilayahnya terdiri dari 604 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 86 buah
diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 518 buah walaupun belum
berpenghuni sebagiannya sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas kegiatan
pertanian, khususnya pada usaha perkebunan.
3) Topografi
Jika dilihat dari topografinya, sebagian besar daerah di Kabupaten Lingga
adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),
terdapat 73.947 ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah datarnya
hanya sekitar 11.015 ha. Pada dasarnya, wilayah Kebupaten Lingga memiliki
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
kemiringan yang ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, karena
hampir mencapai 65 %, wilayah Kabupaten Lingga berada dalam kemiringan 0-2 %,
disusul oleh wilayah dengan kemiringan di atas 40 % yaitu mencapai hampir 17 %.
Hal ini sesuai dengan keadaan tofografi Kabupaten Lingga yang didominasi oleh
daerah yang berbukit-bukit.
1.5. Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung
besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan,
sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Tabel berikut ini
menerangkan jumlah penduduk di Kabupaten Lingga Tahun 2016 dan 2017.
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk di Kabupaten Lingga Tahun 2017 dan 2018
No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa)
2017 2018
1. Singkep 23.971 24.169
2. Lingga 11.706 11.988
3. Senayang 22.222 22.364
4. Singkep Barat 14.592 14.632
5. Lingga Utara 11.422 11.368
6. Singkep Pesisir 4.777 4.807
7. Lingga Timur 3.943 3.908
8. Selayar 3.501 3.529
9. Singkep Selatan 2.616 2.619
10. Kepulauan Posek 3.263 3.308
J u m l a h 102.500 102.692
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, tahun 2018
Melakukan pemerataan penduduk merupakan salah satu tujuan
pembangunan di Kabupaten Lingga. Dengan pemerataan, penduduk secara umum
dapat membantu dalam usaha mensejahterakan penduduknya. Oleh karena itu,
dalam usaha melakukan pemerataan penduduk, idealnya komposisi jumlah
penduduk sejalan dengan luas wilayah keruangan suatu daerah.
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
1.6. Pendidikan
Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan dan
meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan adalah dengan
mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan
akan tercipta sumberdaya manusia yang siap bersaing di era globalisasi. Rata-rata
tingkat pendidikan yang dicapai oleh suatu masyarakat, seringkali dipakai sebagai
indikator kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan
yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki.
Taraf pendidikan masyarakat ini juga sangat menentukan kemampuan suatu
masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
Oleh karena itu sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang
mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional, bahkan Undang-Undang
mengamanatkan alokasi sebesar 20 persen dalam anggaran belanja negara.
Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga pada tahun 2018 mencapai Rp.
188.171.668.457,04 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 179.040.750.139,00
(95,15%).
1.7. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mendapatkan informasi tentang
sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dengan merujuk
kepada rata-rata jenjang pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk di atas
usia 25 tahun. Persentase capaian rata-rata lama sekolah (tahun), pada tahun
2018 sebesar 5,97 tahun dibandingkan dengtan tahun 2017 sebesar 5,85 tahun,
maka mengalami peningkatan 0,12 tahun. Meskipun mengalami peningkatan 0,12
tahun dibandingkan tahun sebelumnya angka tersebut belum mencapai target tang
ditetapkan tahun 2018 yaitu sebesar 6,07 tahun.
Persentase capaian harapan lama sekolah (tahun) pada tahun 2018 sebesar
12,42 tahun disbanding dengan tahun 2017 sebesar 12,06 tahun, mengalami
peningkatan sebesar 0,36 tahun. Meskipun mengalami peningkatan 0,36 tahun
disbanding dengan tahun sebelumnya angka tersebut belum mencapai target yang
ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 12,50 tahun. Pada tahun 2018 angka
harapan lama sekolah sebesar 12,42 tahun, artinya lama sekolah yang diharapkan
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
akan dirasakan anak sejak umum 7 (tujuh) tahun di Kabupaten Lingga adalah 12,24
tahun rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lingga adalah 12,06 tahun.
Dalam hal peningkatan kualitas pendidikan salah satu upaya yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Lingga adalah mengalokasikan dana BOS Ddaerah (BOSDA)
dengan cakupan BOSDA yang lebih luas akan berimbas positif pada peningkatan
kualitas pendidikan.
1.8. Kesehatan
Perubahan derajat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung,
antara lain tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersedian
tenaga medis dan paramedis, manajmen, kualitas pelayanan pendapatan dan
kesadaran masyarakat serta faktor lain yang bersifat menunjang terhadap
pembangunan sektor kesehatan.
1.9. Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
1.9.1. Kewenangan
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai daerah otonom, maka
sesuai dengan pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki
kewenangan dengan kriteria sebagai berikut :
1) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
2) Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;
3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
daerah kabupaten/kota; dan/atau
4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
1.9.2. Tugas Pokok
Pemerintah Kabupaten Lingga mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat, agar tercapai visi Kabupaten Lingga yaitu :
Menjadikan Lingga Sebagai Pusat Sumber Daya
Kelautan Menuju masyarakat Maju, Sejahtera, Agamis
Dan Berbudaya
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
1.9.3. Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Lingga
menetapkan Perangkat Daerah Instansi Pemerintah guna meningkatkan pelayanan
publik, adapun peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah diantaranya:
1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
2. Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga. Berdasarkan dan
dijabarkan dengan yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati
Lingga Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga
Susunan Organisasi yang berlaku sesuai dengan Perda tersebut sebagai
berikut:
1) Sekretariat Daerah terdiri dari:
(1) Staf Ahli
(2) Asisten Pemerintahan, terdiri dari 3 Bagian yaitu:
1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
(3) Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari 4 Bagian yaitu:
1. Bagian Perekonomian
2. Bagian Pembangunan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Layanan Pengadaan
(4) Asisten Administrasi Umum terdiri dari 2 Bagian yaitu:
1. Bagian Umum
2. Bagian Kominfo dan Humas
2) Sekretariat DPRD
3) Inspektorat
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
14 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
4) Dinas Daerah terdiri dari 16 Dinas, yaitu:
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil;
9. Dinas Kebudayaan;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
14. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
15. Dinas Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terbadu Satu Pintu Dan
Perdagangan;
16. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
5) Badan Daerah terdiri dari 4 Badan, yaitu:
1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah;
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
6) Non Tipe merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak diatur di Peraturan
Pemerintah No 18 Tahun 2016, diantaranya yaitu:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
7) Kecamatan terdiri dari 10, yaitu:
1. Kecamatan Singkep
2. Kecamatan Lingga
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
15 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
3. Kecamatan Senayang
4. Kecamatan Singkep Barat
5. Kecamatan Lingga Utara
6. Kecamatan Singkep Pesisir
7. Kecamatan Singkep Selatan
8. Kecamatan Lingga Timur
9. Kecamatan Selayar
10. Kecamatan Kepulauan Posek
1.10. Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi identitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus
memenuhi kriteria yang memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah yang merupakan tugas dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah. Luasnya dampak yang ditimbulkannya
terhadap daerah dan masyarakat memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap
pembangunan daerah, kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola dan
prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
Berdasarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Lingga 2016-2021, isu-isu
pemabangunan daerah tahun 2016 sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan
kesehatan yang berkualitas;
c. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
d. Pembangunan infrastruktur yang memadai, baik di wilayah perkotaan maupun
perdesaan berwawasan lingkungan;
e. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi dan
telekomunikasi;
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
16 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
f. Penguatan ekonomi dalam bidang kelautan, pertanian dan pariwisata;
g. Peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha pertanian dan kelautan;
h. Peningkatan iklim investasi di berbagai bidang potensial;
i. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
j. Pelestarian budaya Melayu dan nilai-nilai agama dalam kehidupan
bermasyarakat.
1.11. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kabupaten Lingga tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Gambaran
Umum, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial, Kewenangan, Tugas Pokok dan
Struktur Organisasi, Isu Strategis, Maksud dan Tujuan.
Bab II Perencanaan Kinerja
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, metode
pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja
dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian
sasaran strategis untuk tahun 2018, Akuntabilitas Keuangan dan Tindak
lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.
Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun
2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja di masa yang akan datang.
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
17 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 disusun suatu Rencana Kinerja
(Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran
target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan
nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran
strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan
organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.
Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021 telah dilakukan mapping dari misi terhadap sasaran,
indikator kinerja dan program yang dilaksanakan pada tahun 2018 secara rinci
disajikan dalam Rencana Strategis (RS).
Sasaran strategis tahun 2018 ditetapkan sebanyak 27 Sasaran dengan target
indikator sebanyak 38 Indikator, secara rinci dapat dilihat dalam Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) pada lampiran
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
1. Dokumen penetapan kinerja adalah dokumen yang berisikan perjanjian, pada
dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji
untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan
khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar
pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
2. Pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan revisi terhadap Perjanjian
Kinerja pada tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas,
dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
18 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah
ditetapkan sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebelum
dan setelah direvisi terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2018
Sebelum Revisi
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
1 Rata-rata lama sekolah (tahun)
Tahun 6,07
2 Harapan lama sekolah (tahun)
Tahun 12,50
2
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas
3 Angka harapan hidup (tahun)
Tahun 62,35
4 Angka kematian ibu (1/100.000)
Jiwa 138
5 Angka kematian bayi ( 1/1.000)
Jiwa 28
6 Persentase balita gizi buruk
% 0,42
3 Meningkatnya daya beli masyarakat
7
Rata - rata pengeluaran per kapita Rill Disesuaikan ( ribu Rp )
Ribu 877,87
4
Meningkatnya kualitas pengetahuan dan ketrampilan angkatan kerja
8 Tingkat pengangguran terbuka ( % )
% 4,02
5 Menurunya angka kemiskinan
9 Persentase penduduk miskin ( % )
% 13,07
6 Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
10 Jumlah konflik bernuansa SARA
Kasus 0
7
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai - nilai agama
Persentase siswa beragama islam yang bisa membaca Al Qur'an (%)
11 SD / MI % 70
12 SMP / MTs % 75
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
19 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
8
Meningkatnya Pelestarian Budaya Melayu dalam bingkai Bunda Tanah Melayu
13
Persentase budaya, adat, tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi, ( % )
% 26,09
14
Persentase gedung pemerintahan yang berciri khas melayu (%)
% 10,96
Menurunya penyandang masalah kesejahteraan sosial
15 Persentase PMKS yang ditangani ( % )
47
9 %
10
Meningkatkan Pengarusutaman Gender dan Pemenuhan hak anak
16 Indeks pembangunan gender
% 89,26
17 Kotal Layak Anak Predikat ---
11 Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
18 Produksi perikanan Budidaya ( Ton )
Ton 99,09
19 Produksi perikanan Tangkap ( Tton )
Ton 37.780,78
12
Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah
20
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
% 54,46
13 Menningkatnya taraf hidup Petani dan Nelayan
21
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
% 44,06
14
Berkembangnya sektor industri yang mendukung hasil pertanian dalam arti luas
22
Kontribusi sektor industri yang mendukung pertanian terhadap PDRB (%)
% 0,9
15 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
23 Laju Pertumbuhan ekonomi ( % )
% 5,87
16
Meningkatnya kontribusi sektor Jasa, Pariwisata, dan ekonomi kreatif bagi perekonomian daerah
22 Kontribusi sektor jasa pariwisata terhadap PDRB ( % )
% 4,61
17 Meningkatnya kontribusi transportasi bagi perekonomian daerah
24 Kontribusi transportasi terhadap PDRB ( % )
% 2,25
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
20 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
18 Meningkatnya Investasi daerah
25 Persentase Pertumbuhan Investasi
% 20%
19 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi darat
26 Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap
% 31
20 Lancarnya Penumpang melalui terminal dan pelabuhan
27
Jumlah arus penumpang di pelabuhan dan terminal
Orang 331.830
21 Meningkatnya cakupan pelayanan air minum
28 Persentase rumah tangga berakses air minum
% 73
22 Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
29 Persentase pemukiman yang bersanitasi baik
% 60
30 Persentase permukiman yang layak huni
% 60
23 Meningkatnya pelayanan Irigasi
31 Luas area sawah yang dialiri irigasi
Ha 200
24 Meningkatnya ketaatan pemanfaat ruang
32 Persentase ketaatan terhadap RTRW
% 25
25 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
33 Indeks kualitas lingkungan hidup
% 81
26
Meningkatnya kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
34 Predikat LKjIP Predikat
CC
35 Predikat LPPD Predikat
4
36 Opini BPK Predikat
WTP
27 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
37 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Indeks C
Indikator perjanjian kinerja yang akan dibahas pada Bab Tiga (III) adalah
perjanjian kinerja yang telah direvisi. Dengan demikian pengukuran tingkat
capaian kinerja pemerintah yang akan dibahas ada (27) sasaran (38) indikator
Kinerja, dapat dilihat uraiannya pada tabel 2.2 dibawah ini :
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
21 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Setelah Revisi
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
1 Rata - rata lama sekolah (tahun)
% 6,07
2 Harapan lama sekolah (tahun)
% 12,50
2
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas
3 Angka harapan hidup (tahun)
% 62,35
4 Angka kematian ibu (1/100.000)
Jiwa 138
5 Angka kematian bayi (1/1.000)
Jiwa 28
6 Persentase balita gizi buruk
% 0,42
3 Meningkatnya daya beli masyarakat
7
Rata - rata pengeluaran per kapita Rill Disesuaikan (ribu Rp )
Ribu Rp 877,87
4
Meningkatnya kualitas pengetahuan dan ketrampilan angkatan kerja
8 Tingkat pengangguran terbuka (%)
%
4,02
5 Menurunya angka kemiskinan
9 Persentase penduduk miskin (%)
% 13,07
6 Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
10 Jumlah konflik bernuansa SARA
Kasus 0
7
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai - nilai agama
Persentase siswa beragama islam yang bisa membaca Al Qur'an (%)
11 SD/MI % 70
12 SMP/MTs % 75
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
22 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5
8
Meningkatnya Pelestarian Budaya Melayu dalam bingkai Bunda Tanah Melayu
13
Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi, (%)
% 26,09
14
Rasio gedung pemerintahan yang berciri khas melayu (%)
% 10,96
9 Menurunya penyandang masalah kesejahteraan sosial
15 Persentase PMKS yang ditangani (%) % 47
10
Meningkatkan Pengarusutaman Gender dan Pemenuhan hak anak
16 Indeks pembangunan gender
% 89,26
17 Kota Layak Anak Predikat ---
11 Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
18 Produksi perikanan Budidaya (Ton)
Ton 99,09
19 Produksi perikanan Tangkap (Ton)
Ton 37.780,78
12
Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah
20
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
% 54,46
13 Menningkatnya taraf hidup Petani dan Nelayan
21
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ( % )
% 44,06
14
Berkembangnya sektor industri yang mendukung hasil pertanian dalam arti luas
22
Kontribusi sektor industri yang mendukung pertanian terhadap PDRB (%)
% 0,9
15 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
23 Laju Pertumbuhan ekonomi ( % )
% 5,87
16
Meningkatnya kontribusi sektor Jasa, Pariwisata, dan ekonomi kreatif bagi perekonomian daerah
24 Kontribusi sektor jasa pariwisata terhadap PDRB (%)
% 4,61
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
23 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
17 Meningkatnya kontribusi transportasi bagi perekonomian daerah
25 Kontribusi transportasi terhadap PDRB ( % )
% 2,25
18 Meningkatnya Investasi daerah 26
Persentase Pertumbuhan Investasi
% 20%
19
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi darat
27 Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap
31 %
20 Lancarnya Penumpang melalui terminal dan pelabuhan
28
Jumlah arus penumpang di pelabuhan dan terminal
Orang 31.830
21 Meningkatnya cakupan pelayanan air minum
29 Persentase rumah tangga berakses air minum
% 73
22 Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
30 Persentase pemukiman yang bersanitasi baik
% 60
31 Persentase permukiman yang layak huni
% 60
23 Meningkatnya pelayanan Irigasi
32 Luas area sawah yang dialiri irigasi
Ha 200
24 Meningkatnya ketaatan pemanfaat ruang
33 Persentase ketaatan terhadap RTRW
% 25
25 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
34 Indeks kualitas lingkungan hidup
% 81
26
Meningkatnya kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
35 Predikat LKjIP Predikat CC
36 Predikat LPPD Predikat 4
37 Opini BPK Predikat WTP
27 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
38 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Predikat C
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
24 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Tabel 2.3 INDIKATOR KENERJA UTAMA
NO
URUSAN PEMERINTAHAN/PRI
ORITAS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS
PERHITUNGAN SUMBER
DATA
OPD PERTANGGU
NGJAWAB
1 2 3 4 5
1 Pendidikan Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
1 Rata - rata lama sekolah (tahun)
Tahun
Laporan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
2 Harapan lama sekolah (tahun)
Tahun
2 Kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas
3 Angka harapan hidup (tahun)
Tahun
Angka harapan hidup pada umur tertentu adalah rata-rata tahun hidup yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi moralitas yang
berlaku di lingkungan masyarakat
Laporan Dinas Kesehatan, Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4 Angka kematian ibu (1/100.000)
Per 100.000
Jumlah Ibu Meninggal / Kelahiran Hidup 1 Tahun X 100.000
5 Angka kematian bayi (1/1.000)
Per 1000 Jumlah Bayi Meninggal / Kelahiran Hidup 1 Tahun X 1.000
6 Persentase balita gizi buruk % Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan / jumlah seluruh balita X 100%
3 Ekonomi Meningkatnya daya beli masyarakat
7 Rata - rata pengeluaran per kapita Rill Disesuaikan (ribu Rp )
Ribu Rp PDB per kapita = PDB tahun t / jumlah penduduk tahun t
Laporan Bagian Ekonimi
Sekretariat Daerah
4 Tenaga Kerja
Meningkatnya kualitas
pengetahuan dan ketrampilan angkatan kerja
8 Tingkat pengangguran terbuka (%)
%
TPT = P / AK x 100%
Laporan
Bidang Tenaga Kerja
Disnaker, Kop,
Usaha Kecil, Menegah dan Perindustrian
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
25 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
5
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Menurunya angka kemiskinan
9 Persentase penduduk miskin (%)
% 100 - Angka Kemiskinan
Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6 Kesbangpol Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
10 Jumlah konflik bernuansa SARA
Jumlah Jumlah Konflik / 12 Bulan X 100%
Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
7 Kesra
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai - nilai agama
Persentase siswa beragama islam yang bisa membaca Al Qur'an (%)
11 SD/MI %
Jumlah Siswa beragama Islam yang bisa baca Al-Qur'an / Jumlah Total Siswa yang beragama Islam X 100%
Laporan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
12 SMP/MTs %
8 Kebudayaan
Meningkatnya Pelestarian Budaya
Melayu dalam bingkai Bunda Tanah Melayu
13
Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi, (%)
%
Persentase nilai budaya, adat, tradisi yang digali, direvilalisasi, diaktualisasi dilestarikan (Jumlah WBTB yang ditetapkan / jumlah usulan WBTB X 100%)
Laporan Dinas Kebudayaan
Dinas Kebudayaan
14 Rasio gedung pemerintahan yang berciri khas melayu (%)
% Jumlah bangunan yang berciri khas melayu / bangunan secara keseluruhan X 100
Laporan Dinas Kebudayaan
Dinas Kebudayaan
9 Sosial Menurunya penyandang masalah kesejahteraan sosial
15 Persentase PMKS yang ditangani (%)
% Jumlah PMKS yang tertangani / jumlah PMKS X 100 %
Laporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempauan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempauan dan Perlindungan Anak
10 Sosial
Meningkatkan Pengarusutaman Gender dan Pemenuhan hak anak
16 Indeks pembangunan gender % (IPMH HDI X 100%)
17 Kota Layak Anak Predikat Cakupan Klaster Layak Anak/Kasus Kekerasan Terhadap Anak X 100%
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
26 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
11 DKP Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
18 Produksi perikanan Budidaya (Ton)
Ton Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut yang dihasilkan Nelayan dalam setahun
Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
19 Produksi perikanan Tangkap (Ton)
Ton Jumlah Produksi Perikanan Tangkat yang dihasilkan Nelayan dalam setahun
12 DKP
Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah
20
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
% Jumlah PDRB ADHB Sektor Perikanan (Juta Rupiah) / Total PDRB ADHB Kab. Lingga (Juta Rupiah) X 100%
Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
13 Pertanian Menningkatnya taraf hidup Petani dan Nelayan
21
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ( % )
% Sumber Data Dari BPS Kab. Lingga
Laporan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan
14 Usaha Kecil dan Menengah
Berkembangnya sektor industri yang mendukung hasil pertanian dalam arti luas
22 Kontribusi sektor industri yang mendukung pertanian terhadap PDRB (%)
% KSIP = PDRB Sektor Industri yang Mendukung Pertanian / Total PDRB X 100%
Laporan Bidang Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
15 Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
23 Laju Pertumbuhan ekonomi ( % )
% Jumlah laju pertumbuhan ekonomi tahun ini dikurang tahun lalu / tahun lalu X 100%
Laporan Bagian Ekonomi
Sekretaiat Daerah, Bagian Ekonomi
16
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya kontribusi sektor Jasa, Pariwisata, dan ekonomi kreatif bagi perekonomian daerah
24 Kontribusi sektor jasa pariwisata terhadap PDRB (%)
% Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB / Total PDRB Kab. Lingga X 100 %
Laporan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
27 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
17 Perhubungan
Meningkatnya kontribusi transportasi bagi perekonomian daerah
25 Kontribusi transportasi terhadap PDRB ( % )
% Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDRB /Total PDBR X 100%
Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18 Perindustrian Meningkatnya Investasi daerah
26 Persentase Pertumbuhan Investasi
% Realisasi tahun berjalan - realisasi tahun sebelumnya / realisasi tahun sebelumnya X 100%
Laporan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
19
Perhubungan
Meningkatnya kualitas
pelayanan transportasi darat
27 Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap
Jumlah jalan yang berkondisi baik (KM) / Total Panjang seluruh jalan (KM) X 100%
Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
%
20 Perhubungan Lancarnya Penumpang melalui terminal dan pelabuhan
28 Jumlah arus penumpang di pelabuhan dan terminal
Orang Jumlah Arus Penumpang dalam satu tahun Laporan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
28 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
21 PU Meningkatnya cakupan pelayanan air minum
29 Persentase rumah tangga berakses air minum
%
Jumlah Penduduk Pemakai Air bersih dalam kurun waktu tertentu / Jumlah Penduduk disuatu wilayah kurun waktur tertentu X 100%
Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
22 PU Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
30 Persentase pemukiman yang bersanitasi baik
% Jumlah Pemukiman Layak Huni (HA) / Luas Wilayah Pemukiman (HA) X 100%
31 Persentase permukiman yang layak huni
% Jumlah Rumah Tidak Layan Huni / Jumlah Seluruh Rumah di Wilayah Kab. Lingga X 100%
23 PU Meningkatnya pelayanan Irigasi
32 Luas area sawah yang dialiri irigasi
Ha Jumlah Sayah yang dialiri Irigasi / Jumlah banyaknya sawah di Kab. Lingga X 100%
24 BPPP Meningkatnya ketaatan pemanfaat ruang
33 Persentase ketaatan terhadap RTRW
% Luas Realisasi RTRW (Ha) / Luas Rencana (Ha) X 100%
25 DLH Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
34 Indeks kualitas lingkungan hidup
% (Indeks tutupan lahan + Indeks pencemaran Udara + Indeks Pencemaran Air) / 3
Laporan Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
26
Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Keuangan Daerah
Meningkatnya kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
35 Predikat LKjIP Predikat Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
terhadap laporan yang disusun
Laporan Bagian
Organisasi
Bagian Organisasi dan
Tata Laksana
36 Predikat LPPD Predikat Penilaian berdasarkan Tim Nasional BPK RI dan Dirjen Otda Kementerian dalam Negeri
Laporan Bagian Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
37 Opini BPK Predikat
Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan sampai akhir tahun lalu X 100%
Jumlah barang yang bernilai / jumlah barang yang sudah dilakukan penilaian X 100%
Laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
29 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
27 Kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
38 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Predikat Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik / Jumlah indeks kepuasan Masyarakat X 100%
Lap.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
30 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA DAERAH
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lingga adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah
proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan
yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga tahun
2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat
beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga
beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel
dibawah ini :
Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALIS
ASI
CAPAIA
N (%)
1 Meningkatnya
kualitas dan
aksesibilitas
pendidikan
1 Rata-rata lama
sekolah (tahun) 6,07 5,97 98,35
2 Harapan lama
sekolah (tahun) 12,50 12,42 99,36
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
31 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
2
Meningkatnya derajat
kesehatan
masyarakat dan
aksesibilitas
pelayanan kesehatan
yang berkualitas
3 Angka harapan hidup
(tahun) 62,35 61,41 98,49
4 Angka kematian ibu 138 413 33,41
5 Angka kematian bayi 28 16 175
6 Persentase Balita Gizi
Buruk 0,42 0,03 192,86
3 Meningkatnya daya
beli masyarakat 7
Rata-Rata
Pengeluaran per
Kapita Riil
Disesuaikan (ribu Rp)
877,87 979.729 111,60
4
Meningkatnya kualitas
pengetahuan dan
keterampilan
angkatan kerja
8
Tingkat
pengangguran
terbuka (%) 4,02 3,64 110,44
5 Menurunnya angka
kemiskinan 9 Persentase
penduduk miskin (%) 13,07 11.81 110,67
6
Meningkatnya
kerukunan hidup
umat beragama
10 Jumlah konflik
bernuansa SARA 0 0 100
7
Meningkatnya
pemahaman
masyarakat terhadap
nilai-nilai agama
Persentase siswa
beragama Islam
yang bisa membaca
AL-Qur’an
11 SD/Mi 70 76,47 109,24
12 SMP/MTs) 75 90,65 120,87
8
Meningkatnya
pelestarian budaya
Melayu dalam bingkai
Bunda Tanah Melayu
13
Persentase nilai
budaya,adat tradisi di
gali, direvitalisasi,
diaktualisasi
26,09 17,04 65,31
14
Rasio gedung
pemerintahan yang
berciri khas Melayu 10,96 13,01 118,70
9
Menurunnya
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
15 Persentase PMKS
yang ditangani 47 29,58 62,93
10
Meningkatkan
Pengarusutamaan
Gender dan
pemenuhan hak anak
16 Indeks Pembangunan
Gender 89,26 89,73 100,53
17 Kota Layak Anak --- Pratama Pratama
11
Meningkatnya
produksi kelautan dan
perikanan
18 Produksi Perikanan
Budidaya (ton) 99,09 94,60 95,47
19 Produksi Perikanan
Tangkap (ton) 37.780,
78
33.774,6
0 89,40
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
32 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
12
Meningkatnya peran
sektor kelautan dan
perikanan dalam
perekonomian daerah
20
Kontribusi sektor
kelautan dan
perikanan terhadap
PDRB Kategori
Pertanian,
Kehutanan dan
Perikanan (%)
54,46 59,78 109,77
13
Meningkatnya
taraf hidup petani dan
nelayan
21
Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB terhadap
PDRB Kategori
Pertanian,
Kehutanan dan
Perikanan (%)
44,06 23,64 53,65
14
Berkembang
nya sektor
industri yang
mendukung hasil
pertanian dalam arti
luas
22
Kontribusi sektor
industri yang
mendukung
pertanian terhadap
PDRB (%)
0,9 1,19 132,22
15
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi daerah
23 Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%) 5,87 6,41 109,20
16
Meningkatnya
kontribusi sektor jasa,
pariwisata, dan
ekonomi kreatif bagi
perekonomian daerah
24
Kontribusi sektor
jasa pariwisata
terhadap PDRB (%) 4,61
1,98
42,92
17
Meningkatnya
kontribusi transportasi
bagi perekonomian
daerah
25
Kontribusi transport
tasi terhadap PDRB
(%)
2,25 2,17 96,44
18 Meningkatnya
investasi daerah 26
Persentase
pertumbuhan
investasi 20 3,62 18,1
19
Meningkatnya kualitas
pelayanan
transportasi darat
27
Persentase Jalan
Kabupaten dalam
Kondisi Baik 31 11,33 36,54
20
Lancarnya arus
penumpang melalui
terminal dan
pelabuhan
28
Jumlah arus
penumpang di
pelabuhan dan
terminal
31.830 175.875 552,54
21
Meningkatnya
cakupan pelayanan
air minum
29
Persentase rumah
tangga berakses air
minum 73 77 105,48
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
33 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
22
Meningkatnya
cakupan pelayanan
dan akses
permukiman yang
layak
30
Persentase
Permukiman yang
bersanitasi baik 60 47,85 79,75
31
Persentase
Permukiman yang
layak huni 60 95,69 159,48
23 Meningkatnya
pelayanan irigasi 32
Luas area sawah yang
dialiri irigasi (Hektar) 200 768,50 384,25
24
Meningkatnya
ketaatan pemanfaaan
ruang
33 Persentase ketaatan
terhadap RTRW 25 22,60 90,4
25 Menigkatnya kualitas
lingkungan hidup 34
Indeks Kualitas
lingkungan hidup 81 0 0
26
Meningkatnya kinerja
dan transparansi
penyelenggaraan
pemerintahan serta
pengelolaan
keuangan daerah
35 Predikat LkjIP CC CC 100
36 Predikat LPPD 4 3 150
37 Opini BPK WTP WTP 100
27 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik 38
Indeks Kepuasaan
Masyarakat terhadap
pelayanan publik C B 150
1. METODELOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
a. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan
realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :
1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.
% Pencapaian Kinerja
=
Realisasi
Target
X 100 %
% Pencapaian Kinerja
= Target
X 100 %
Target - (Realisasi - Target)
=
=
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
34 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan
klasifikasi berikut:
NO RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 ≥ 100% Sangat Baik
2 75% sampai 99,99% Baik
3 55% sampai 74,99% Cukup
4 Kurang dari 54,99% Kurang
Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga
dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun saat ini dengan realisasi tahun
sebelumnya, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir
periode dokumen RPJMD.
b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran
dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.
Untuk menentukan keberhasilan sasaran dapat dirumuskan dengan merata-
ratakan capaian indikator kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut:
NO RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 ≥ 100% Sangat Berhasil
2 75% sampai 99,99% Berhasil
3 55% sampai 74,99% Cukup Berhasil
4 Kurang dari 54,99% Kurang Berhasil
2. ANALISIS KINERJA
a. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Pencapaian Kinerja
Sasaran.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/05/2007, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
35 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU
ditetapkan oleh instansi pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan
indikator dalam RPJMD, RKPD, Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA Perangkat
Daerah. Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara indikator kinerja dalam
IKU dengan dokumen perencanaan yang ada dalam pemerintahan daerah.
Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator
kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian
sasaran merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
indikator kinerja utama. Target pencapaian indikator kinerja ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja secara definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap
setiap pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang
diwujudkan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja. Dengan demikian
pengukuran kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pengukuran pencapaian
indikator kinerja utama.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran.
b. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018.
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Lingga telah melaksanakan
tanggung jawab dan tugas/fungsi sebagai Pemerintah Daerah. Didalam RPJMD
Kabupaten Lingga tahun 2016-2021, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian
sasaran strategis dilakukan terhadap 27 sasaran strategis dengan 38 Indikator
Kinerja yang program dan kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2018.
Analisis dalam laporan ini dilakukan per Sasaran Strategis dan per Indikator
Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten
Lingga tahun 2018 sebagai berikut:
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
36 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
a. Pencapaian Sasaran Strategis
TABEL 3.2
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA
SI CAPAIAN (%)
RATA-RATA
CAPAIAN INDIKATOR
TINGKAT
CAPAIAN SASARAN
1 Meningkatnya kualitas dan
aksesibilitas pendidikan 1 Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,07 5,97 98,35
98,85 Berhasil
2 Harapan lama sekolah (tahun) 12,50 12,42 99,36
2
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat dan
aksesibilitas pelayanan
kesehatan yang berkualitas
3 Angka harapan hidup (tahun) 62,35 61,41 98,49
129,94 Sangat Berhasil 4 Angka kematian ibu 138 413 33,41
5 Angka kematian bayi 28 16 175
6 Persentase Balita Gizi Buruk 0,42 0,03 192,86
3 Meningkatnya daya beli
masyarakat 7 Rata-Rata Pengeluaran per
Kapita Riil Disesuaikan (ribu Rp) 877,87 979.729 111,60 111,63
Sangat Berhasil
4
Meningkatnya kualitas
pengetahuan dan
keterampilan angkatan
kerja
8 Tingkat pengangguran terbuka (%)
4,02 3,64 110,44 110,44 Sangat Berhasil
5 Menurunnya angka
kemiskinan 9 Persentase penduduk miskin (%) 13,07 11.81 110,67 110,67 Sangat Berhasil
6 Meningkatnya kerukunan
hidup umat beragama 10 Jumlah konflik bernuansa SARA 0 0 100 100 Sangat Berhasil
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
37 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
7 Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap nilai-
nilai agama
Persentase siswa beragama Islam
yang bisa membaca AL-Qur’an
11 SD/Mi 70 76,47 109,24 115,05
Sangat
Berhasil 12 SMP/MTs) 75 90,65 120,87
8 Meningkatnya pelestarian
budaya Melayu dalam
bingkai Bunda Tanah
Melayu
13 Persentase nilai budaya,adat tradisi di gali, direvitalisasi, diaktualisasi
26,09 39,13 149,98 149,98 Sangat Berhasil
14 Rasio gedung pemerintahan yang berciri khas Melayu
10,96 13,01 118,70 118,70
Sangat
Berhasil
9 Menurunnya penyandang
masalah kesejahteraan
sosial 15 Persentase PMKS yang ditangani 47 29,58 62,93 62,93
Cukup Berhasil
10 Meningkatkan
Pengarusutamaan Gender
dan pemenuhan hak anak
16 Indeks Pembangunan Gender 89,26 89,73 100,53 100,53
Sangat
Berhasil 17 Kota Layak Anak --- Pratama Pratama
11 Meningkatnya produksi
kelautan dan perikanan 18 Produksi Perikanan Budidaya (ton) 99,09 94,60 95,47
92,43 Berhasil 19 Produksi Perikanan Tangkap (ton) 37.780,78 33.774,60 89,40
12 Meningkatnya peran sektor
kelautan dan perikanan
dalam perekonomian
daerah
20
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
54,46 59,78 109,77 109,77 Sangat
Berhasil
13
Meningkatnya taraf hidup
petani dan nelayan 21
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terhadap PDRB Kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
44,06 23,64 53,65 53,65 Cukup
Berhasil
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
38 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
14
Berkembang nya sektor
industri yang mendukung
hasil pertanian dalam arti
luas
22 Kontribusi sektor industri yang mendukung pertanian terhadap
PDRB (%)
0,9 1,19 132,22 132,22 Sangat
Berhasil
15
Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
daerah 23 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,87 6,41 109,20 109,20
Sangat
Berhasil
16
Meningkatnya kontribusi
sektor jasa, pariwisata,
dan ekonomi kreatif bagi
perekonomian daerah
24 Kontribusi sektor jasa pariwisata
terhadap PDRB (%) 4,61
1,98
42,92 42,92 Kurang
Berhasil
17
Meningkatnya kontribusi
transportasi bagi
perekonomian daerah 25
Kontribusi transport
tasi terhadap PDRB (%) 2,25 2,17 96,44 96,44 Berhasil
18 Meningkatnya investasi
daerah 26 Persentase pertumbuhan investasi 20 3,62 18,1 18,1 Kurang
Berhasil
19
Meningkatnya kualitas
pelayanan transportasi
darat 27
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
31 11,33 36,54 36,54 Kurang Berhasil
20
Lancarnya arus
penumpang melalui
terminal dan pelabuhan 28
Jumlah arus penumpang di
pelabuhan dan terminal 31.830 175.875 552,54 552,54
Sangat
Berhasil
21 Meningkatnya cakupan
pelayanan air minum 29 Persentase rumah tangga berakses
air minum 73 77 105,48 105,48
Sangat
Berhasil
22 Meningkatnya cakupan 30 Persentase Permukiman yang
bersanitasi baik 60 47,85 79,75 119,61
Sangat
Berhasil
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
39 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
pelayanan dan akses
permukiman yang layak 31 Persentase Permukiman yang layak
huni 60 95,69 159,48
23 Meningkatnya pelayanan
irigasi 32 Luas area sawah yang dialiri irigasi (Hektar)
200 768,50 384,25 384,25 Sangat Berhasil
24 Meningkatnya ketaatan
pemanfaaan ruang 33 Persentase ketaatan terhadap RTRW 25 22,60 90,4 90,4 Berhasil
25 Menigkatnya kualitas
lingkungan hidup 34 Indeks Kualitas lingkungan hidup 81 0 0 0 Kurang Berhasil
26
Meningkatnya kinerja dan
transparansi
penyelenggaraan
pemerintahan serta
pengelolaan keuangan
daerah
35 Predikat LkjIP CC CC 100
116,66 Sangat Berhasil
36 Predikat LPPD 4 3 150
37 Opini BPK WTP WTP 100
27 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik 38 Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan publik
C B 150 150 Sangat Berhasil
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
40 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
b. Pencapaian Indikator Kinerja
Misi 1 : Menigkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang
Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK), dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Disegala
Aspek Kehidupan
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas
Pendidikan
Untuk mencapai sasaran ini telah ditetapkan indikator kinerja yang harus
dicapai yaitu rata-rata lama sekolah (tahun) dengan target 6,07 tahun, pada tahun
2018 dan harapan lama sekolah (tahun) dengan target 12,50 tahun, pada tahun
2018 dengan evaluasi kinerjanya sebagai berikut :
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja
Misi 1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Sasaran 1 dan 2
Tahun 2017
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisa
si
Tingkat
Pencapaian (%)
1 2 3 4 5
1
1 Rata-rata lama sekolah Tahun 6,07 5,97 98,35
2 Harapan lama sekolah Tahun 12.50 12,42 99,36
Sumber : BPS Kabupaten Lingga Tahun 2017
1. Pencapaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas
pendidikan dapat dicapai dengan "baik", karena dari 6,07% target tahun 2018
terealisasi sebanyak 5,97%, maka pencapaian sasaran kinerja meningkatnya
kualitas dan aksesibilitas pendidikan 98,35%. Sasaran dari indikator kinerja
pertama rata-rata sekolah (tahun) Kabupaten Lingga berjalan secara optimal
dengan kategori "baik".
2. Pencapaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas
pendidikan dapat dicapai dengan “baik”, karena dari 12,50 tahun target pada
tahun 2018 terealisasi sebanyak 12,42 tahun, maka pencapaian sasaran kinerja
meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan 99,36%. Sasaran dari
indikator kinerja kedua harapan lama sekolah (tahun) Kabupten Lingga
berjalan secara optimal.
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
41 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
3. Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja tersebut di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
sudah "berhasil" dengan rata-rata capaiannya 98,85% dari kedua kinerja sasaran
tersebut.
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Misi 1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Sasaran 1 dan 2 Tahun 2016-2017
No Indikator Kinerja Satuan
Capaian
Ket Tahun
2017 2018
1 2 3 4 5 6
1
1 Rata-rata lama sekolah (tahun) Tahun 5.85 5.97
2 Harapan lama sekolah
(tahun) Tahun 12,06 12,42
Sumber : BPS Kabupaten Lingga Tahun 2017
1. Pencapaian Indikator kinerja meningkatnya kualitas dan aksebilitas pendidikan.
Persentase rata-rata lama sekolah (tahun), pada tahun 2018 sebesar 6,07 tahun
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5.85 tahun maka mengalami
peningkatan 0.12 tahun, meskipun mengalami peningkatan 0.12 tahun
dibandingkan tahun sebelumnya angka tersebut belum mencapai target yang
ditetapkan 6,07 tahun pada tahun 2018. Masih rendahnya angka rata–rata lama
sekolah dikarenakan banyaknya penduduk diatas umur 25 tahun hanya
mengenyam pendidikan di sekolah dasar, ini dikarenakan tidak melanjutkan
sekolah, tidak penah sekolah atau putus sekolah.
Dalam meningkatkan rata–rata lama sekolah Dinas Pendidikan terus melakukan
terobosan untuk mengingkatkan angka melanjutkan dan angka kelulusan serta
menurunan angka putus sekolah. Dalam hal ini dapat kita lihat pada tabel
berikut :
-
KABUPATEN LINGGA LKjIP Tahun 2018
42 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Tabel 3.5 Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2017-2018
URAIAN 2017 2018 CAPAIAN
1 2 3 4
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs 93,35% 87,02%
Penurunan sebesar
6,33%
Untuk Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,27% 0,02% Penurunan sebesar 0,25%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,33% 0,50% Kenaikan sebesar 0,17%
Persentase capaian Rata-rata lama sekolah (tahun), pada tahun 2018 sebesar
5.97 tahun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5.85 tahun, maka
mengalami peningkatan 0.12 tahun, meskipun mengalami peningkatan 0,12
tahun dibandingkan tahun sebelumnya angka tersebut belum mencapai target
yang ditetapkan 6,07 tahun.
Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah banyaknya penduduk diatas umur
25 tahun hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar dan juga tidak pernah
mengenyam pendidikan dibangku sekolah, ini disebabkan adanya masyarakat
dimasa lampau dan sekarang yang tidak melanjutkan sekolah, tidak pernah
sekolah atau putus sekolah serta masih dalam meningkatkan rata-rata lama
sekolah, Dinas Pendidikan terus melakukan terobosan untuk meningkatkan angka
melanjutkan dan angka kelulusan serta menurunkan angka putus sekolah. Dalam
hal ini dapat kita lihat pencapaian pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya.
Dimana pada tahun 2018 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
sebesar 87,02% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 93,35% dalam hal ini
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami penurunan sebesar
6,33 %, salah satu penyebab menurunnya angka melanjutkan ini disebabkan
adanya siswa SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs di