IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
Transcript of IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
-
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014-2015
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
ARI SUSANTO
1. Pembimbing Utama : Bismar Arianto., S. Sos., M. Si
2. Pembimbing Kedua : Handrisal., S. Sos., M. Si
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017
-
i
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa yang disebut dibawah ini :
Nama : ARI SUSANTO
Nim : 100565201151
Jurusan/Prodi : ILMU PEMERINTAHAN
Alamat : Jl. Nusantara Km.17 Kijang, RT004/001
No Telfon : 081365563129
Email : [email protected]
Judul Naskah : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014-2015
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis
naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan
Tanjungpinang, 3 Agustus 2017
Yang menyatakan
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
BISMAR ARIANTO., S.Sos.,M.Si HANDRISAL, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1029058002 NIDN. 1020028802
mailto:[email protected]
-
ii
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014-2015
ARI SUSANTO
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga
negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi
manusia. Kabupaten Bintan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan
Riau yang sedang berkembang juga ditemui kasus-kasus kekerasan terhadap anak,
dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual yang kini semakin meningkat dan
menjadi sorotan bersama.
Sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Bintan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak mengimplementasikan sebuah kebijakan dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak di Kabupaten Bintan. Khususnya pada pasal 9 pada pasal tersebut
menjelaskan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dan didukung dengan data sekunder dan
data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari pengolahan data dan
observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui
wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaa Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten
Bintan Tahun2014-2015 yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak kekurangan dari segi
pelaksanaannya, misalnya dari segi sumber daya manusia dan sumber daya
finansial yang belum memadai. Dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten
Bintan sendiri yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Sehingga proses
sosialisasi kepada masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui tentang
perlindungan terhadap anak.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Anak
-
iii
ABSTRACT
Unitary Republic of Indonesia ensuring the welfare of each of its citizens,
including the protection of children is a basic human right. Bintan district as one
of the regencies in Riau Islands Province burgeoning also encountered cases of
violence against children from physical abuse to sexual harassment is increasing
and the spotlight together.
In an effort to provide protection to children, the District Government Bintan
based on Law No. 23 of 2002 on Child Protection implemented a policy in the
Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Child Protection in
Bintan regency. Specifically in article 9 in the aforementioned article explains the
obligations and responsibilities of local government. This study uses qualitative
descriptive and supported by secondary data and primary data obtained from
interviews and data processing and observation. The data analysis technique
starting from the collection of information through interviews and at the final stage
to draw conclusions.
The results showed that deploy Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the
Implementation of Child Protection in Bintan District Tahun2014-2015 which
happen to be carried out by the Agency for Community Empowerment Women and
Family Planning Bintan. District have not been implemented to the fullest District
have not been implemented to the fullest. There are still many shortcomings in terms
of execution, for example in terms of human resources and financial resources are
inadequate. Compared with an area of Bintan regency itself is composed of many
small islands. So the process of socialization to people who beleum was fully aware
of the protection of children.
Key Word: Public Policy, implementation, child
-
1
1. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik
Indonesia menjamin kesejahteraan
tiap-tiap warga negaranya, termasuk
perlindungan terhadap anak yang
merupakan hak asasi manusia.
Maraknya pemberitaan mengenai
kekerasan terhadap anak semakin
sering kita lihat melalui media cetak
dan media elektronik. Anak bisa
menjadi korban ataupun pelaku
kekerasan dengan lokasi kasus
kekerasan yaitu di lingkungan
keluarga, di lingkungan sekolah dan
di lingkungan masyarakat.
Komisi Nasional Perlindungan
Anak (Komnas Anak) mencatat
dalam kurun waktu lima tahun ini
Indonesia berada pada posisi darurat
kekerasan terhadap anak dengan
21.689.987 data pelanggaran hak
anak yang tersebar di 33 propinsi dan
202 kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil monitoring
Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
menunjukan 58% dari jumlah kasus
tersebut merupakan tindak kejahatan
seksual (Pedoman Pencegahan
Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak di Indonesia, 2016:17)
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia (2014:1)
mendefinisikan anak sebagai karunia
dan amanah Tuhan Yang Maha Esa
yang karena ketidakmatangan
jasmani dan mentalnya, memerlukan
perlindungan dan perawatan khusus,
termasuk perlindungan hukum yang
layak sebelum dan sesudah kelahiran
(Deklarasi Hak Anak). Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dalam pasal 28B ayat (2)
dijelaskan bahwa Setiap anak berhak
-
2
atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
Membedakan antara anak dan orang
dewasa dapat diketahui dari
karakteristik utamanya adalah usia.
Sebagaimana diketahui bahwa usia
anak adalah mulai dari 0 tahun sampai
dengan 18 tahun. Karakterisktik usia
secara jelas mendefinisikan
perbedaan yang memisahkan antara
anak dari orang dewasa. Anak adalah
karunia yang terbesar bagi keluarga,
agama, bangsa dan negara. Dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara,
anak adalah penerus cita-cita bagi
kemajuan suatu bangsa.
Berdasarkan sudut pandang
anak sebagai aset, anak merupakan
salah satu sumber daya manusia, jika
dipenuhi kebutuhan pangan, sandang,
papan, pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan sosial ekonomi lainnya.
Pemenuhan kebutuhan ini akan
membentuk anak tumbuh menjadi
manusia berkualitas. Sebaliknya jika
kebutuhan anak tidak terpenuhi,
dikhawatirkan akan menurunkan
kualitas hidup anak atau sebagian
besar dari mereka akan menimbulkan
masalah bagi keluarga, masyarakat,
maupun negara.
B. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan bagaimana
Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak tahun 2014-2015.
Fokus penelitian pada pasal 9 dimana
pada pasal tersebut dijabarkan
kewajiban dan tanggungjawab
Pemerintah Daerah.
-
3
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang dihasilkan dari
penelitian adalah:
1. Secara teoritis, penelitian
ini diharapkan menjadi
bahan studi dan menjadi
sumbangsih pemikiran
ilmiah dalam melengkapi
kajian-kajian yang
mengarah pada
pengembangan ilmu
pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil
penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan
masukan bagi semua pihak
terkait khususnya
pemerintah Kabupaten
Bintan sebagai dasar untuk
meningkatkan program
perlindungan anak
berdasarkan fenomena yang
terjadi.
C. Konsep Teoritis
1. Kebijakan Publik
Istilah kebijakan atau policy
secara umum digunakan untuk
menunjukan perilaku seorang aktor
misalnya seperti seorang pejabat,
suatu kelompok, maupun suatu
lembaga pemerintah atau sejumlah
aktor dalam suatu bidang kegiatan
tertentu (Winarno, 2012:19). David
Easton (Ndraha, 2003:492)
mendefinisikan publik policy sebagai
authoritative allocation of value for
the whole society, sementara
Anderson menyatakan bahwa
Pemegang authority tersebut tidak
lain adalah pemerintah: Public
policy is whatever governments
choose to do or not to do.
Muklis Hamdi (2014:79)
menjelaskan bahwa proses kebijakan
publik dapat dipahami sebagai
serangkaian tahap atau fase kegiatan
-
4
untuk membuat kebijakan publik.
Umumnya proses pembuatan
kebijakan dapat dibedakan ke dalam
lima tahap berikut:
a. Penentuan agenda
(agenda setting)
b. Perumusan
alternatif
kebijakan (policy
formulation)
c. Penetapan
kebijakan (policy
legitimation)
d. Pelaksanaan atau
implementasi
(policy
implementation)
e. Penilaian atau evaluasi
kebijakan (policy
evaluation)
Peraturan Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak,
Pasal 9 menyatakan bahwa
Pemerintah Daerah bertanggung
jawab:
a. Membuat kebijakan-
kebijakan yang
memperhatikan kepentingan
terbaik bagi anak.
b. Memberikan dukungan
sarana dan prasarana dalam
menyelenggarakan
perlindungan anak.
c. Menyediakan pusat
rehabilitasi yang repsentatif.
d. Menjamin perlindungan,
pemeliharaan, dan
kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan
kewajiban orangtua, wali
atau orang lain yang secara
hukum bertanggungjawab
terhadap anak.
-
5
e. Mengawasi
penyelenggaraan
perlindungan anak.
f. Menjamin anak untuk
mempergunakan haknya
dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia
dan tingkat kecerdasan.
g. Memfasilitasi terwujudnya
peran serta masyarakat dan
sektor swasta dalam
penyelenggaraan
perlindungan anak.
2. Implementasi
Edwards (Winarno, 2012:177)
menyatakan bahwa implementasi
kebijakan adalah salah satu tahap
kebijakan publik, antara
pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan
bagi masyarakat yang
dipengaruhinya. Dalam mengkaji
suatu kebijakan memerlukan empat
faktor atau variabel krusial yang
terdiri atas:
a. Komunikasi;
b. Sumber-sumber;
c. Kecenderungan-
kecenderungan;
d. Struktur birokrasi.
Van Meter dan Van Horn
(Agustino, 2012) beberapa variabel
yang mempengaruhi kebijakan publik
adalah sebagai berikut:
a. Ukuran dan Tujuan
Kebijakan.
b. Sumberdaya.
c. Karakteristik Agen
Pelaksana.
d. Sikap/ Kecenderungan
(Disposition) para
Pelaksana.
e. Komunikasi Antar
Organisasi dan Aktivitas
Pelaksana.
-
6
f. Lingkungan Ekonomi,
Sosial, dan Politik.
3. Perlindungan Anak
Latar belakang dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak,
karena negara Indonesia menjamin
kesejahteraan tiap-tiap warga
negaranya, termasuk perlindungan
terhadap anak (Saraswati, 2009:24).
Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28B
ayat (2) menyatakan bahwa Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh kembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, kemudian Pasal 52
ayat (1 dan 2) UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
menyatakan bahwa Setiap anak
berhak atas perlindungan oleh orang
tua, keluarga, masyarakat dan negara
dan Hak anak adalah hak asasi
manusia dan untuk kepentingannya
hak anak itu diakui dan dilindungi
oleh hukum bahan sejak dalam
kandungan.
Pasal 59 menyatakan bahwa
Pemerintah dan lembaga negara
lainnya berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak
dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi,
anak yang tereksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika dan zat adiktif
lainnya (napza), anak korban
penculikan, penjualan dan
perdagangan, anak korban kekerasan
baik fisik atau mental, anak yang
-
7
menyandang cacat dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.
D. Kerangka Berfikir
Fokus utama penelitian ini
adalah persoalan yang erat kaitannya
dengan implementasi kebijakan.
Penelitian dilakukan untuk melihat
bagaimana pemberlakuan Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1
Tahun 2104 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak dimana pada
pasal 9 menjabarkan kewajiban dan
tanggungjawab pemerintah daerah
sehingga mampu menekan jumlah
kasus yang terjadi pada anak di
Kabupaten Bintan.
E. Konsep Operasional
Konsep dalam penelitian
memang penting dan berguna sebagai
sarana untuk menjembatani antara
dunia rasional dengan dunia empiris.
Konsep itu harus dimengerti secara
umum dan digunakan secara
konsisten, didefinisikan sacara
konkret, dan harus merujuk ke suatu
objek tertentu. Dalam penelitian
lapangan konsep yang relevan dan
berkedudukan sentral dalam
penelitian terlebih dahulu harus
dibuat operasionalnya (Bagong
Suyanto dan Sutinah, 2008:50).
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif dengan metode
diskriptif.), Penelitian kualitatif
(Moleong, 2012:6) adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,
dan lain-lain secara histolik, dan
dengan cara diskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks yang alamiah. Sedangkan
metode diskriptif merupakan salah
-
8
satu ciri dari karakteristik penelitian
kualitatif dimana data yang
dikumpulkan adalah berupa kata-
kata, gambar, dan bukan angka-
angka. Data tersebut mungkin berasal
dari naskah wawancara, catatan
lapangan, foto, videotape, dokumen
pribadi, catatan atau memo, dan
dokumen resmi lainnya (Moleong,
2012:11). Penulis menggunakan teori
Van Meter dan Van Horn untuk
menganalisa data yaitu dengan
menggunakan teori implementasi.
2. Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian
yaitu Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak Tahun 2014-
2015, maka penelitian ini
dilaksanakan di Kabupaten Bintan
yaitu pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPMPKB) Kabupaten
Bintan, dimana melalui Badan
Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPMPKB) Kabupaten Bintan inilah
di peroleh data serta informasi yang
berkaitan dengan upaya-upaya apa
saja yang dilakukan oleh pemerintah
daerah Kabupaten Bintan dalam
memberikan perlindungan terhadap
anak di Kabupaten Bintan.
3. Jenis Data
Lofland dan Lofland (Moleong,
2012:157) menyatakan bahwa sumber
data utama dalam penelitian kualitatif
adalah kata-kata, dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data
sekunder.
4. Informan
-
9
Bungin (2009:76) menjelaskan
bahwa informan penelitian adalah
subjek yang memahami informasi
objek penelitian sebagai pelaku
maupun orang lain yang memahami
objek penelitian. Untuk menunjang
penelitian ini maka ada beberapa
informan yang akan dimintai
informasinya terkait kajian yang
dilakukan agar kesimpulan yang
nantinya peneliti sampaikan
merupakan kesimpulan yang objektif.
Penelitian ini menggunakan teknik
wawancara dalam mendapatkan
informasi dan data.
5. Teknik dan Alat Pengumpulan
Data
Teknik dan alat pengumpulan
data yang digunakan dalam
penelitian ini diantaranya:
1. Wawancara
Mashud (Bagong Suyanto dan
Sutinah, 2008:69) mengemukakan
bahwa teknik wawancara merupakan
salah satu cara pengumpulan data
dalam suatu penelitian. Karena
menyangkut data, maka proses
wawancara merupakan salah satu
elemen penting dalam proses
penelitian.
2. Observasi
Secara luas, observasi
atau pengamatan berarti setiap
kegiatan untuk melakukan
pengukuran. Akan tetapi,
observasi atau pengamatan
yang peneliti lakukan di sini
diartikan lebih sempit, yaitu
pengamatan dengan
menggunakan indera
penglihatan yang berarti tidak
mengajukan pertanyaan-
pertanyaan.
Observasi yang peneliti
gunakan adalah takpartisipan,
dimana pengamat berada diluar
-
10
subjek yang diamati dan tidak
ikut dalam kegiatan-kegiatan
yang mereka lakukan sehingga
akan lebih mudah mengamati
kemunculan tingkah laku yang
diharapkan (Soehartono,
2008:69-70).
3. Dokumen
Dokumen sudah lama
digunakan dalam penelitian
sebagai data karena dalam
banyak hal dokumen
dimanfaatkan untuk menguji,
menafsirkan, bahkan untuk
meramalkan. Sugiyono
(2011:240), menyatakan bahwa
dokumen merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang
berbentuk gambar misalnya
foto, gambar hidup (video),
sketsa dan lain-lain.
4. Triangulasi
Untuk menjaga
validitasi data dan menguji hasil
penelitian kualitatif, digunakan
uji validitasi data, triangulasi
yang digunakan dalam
penelitian ini mengacu pada
pendapat Sugiyono (2011:274)
yaitu Triangulasi teknik
pengumpulan data. Triangulasi
teknik pengumpulan data
berguna untuk menguji
kredibilitas dan dilakukan
dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama
dengan tenik yang berbeda.
Misalnya data diperoleh dengan
wawancara, lalu dicek dengan
observasi, dokumentasi, atau
kuisioner.
G. Teknik dan Analisis Data
-
11
Penelitian ini menggunakan
teknik analisis data kualitatif dimana
menurut Bondan dan Biklen
(Moleong, 2012:248), analisis data
kualitatif adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari,
dan memutuskan apa yang dapat
diceriterakan pada orang lain.
Janice Mc Drury (Moleong,
2012:248) tahapan analisis data
kualitatif adalah sebagai berikut:
1. Membaca/mempelajari data,
menandai kata-kata kunci
dan gagasan yang ada dalam
data.
2. Mempelajari kata-kata kunci
itu, berupaya menemukan
tema-tema yang berasal dari
data.
3. Menuliskan model yang
ditemukan.
4. Koding yang telah
dilakukan.
2. Pembahasan
Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun
2014 dimana peneliti memfokuskan
penelitian pada Pasal 9 dan
sebelumnya juga telah penulis
jelaskan bahwa penelitian ini
dilakukan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPMPKB) Kabupaten
Bintan yang terlibat langsung dalam
pengimplementasian kebijakan
tentang penyelenggaraan
perlindungan anak di Kabupaten
Bintan pada tahun 2014-2015 yang
pada kenyataannya semakin banyak
-
12
kasus di Bintan yang melibatkan anak
baik yang menjadi korban maupun
sebagai pelaku.
Penelitian ini dilakukan dengan
menganalisa hasil wawancara yang
telah penulis lakukan terhadap
narasumber utama yaitu Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPMPKB) Kabupaten Bintan.
Wawancara juga dilakukan terhadap
pihak-pihak terkait dalam hal ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Bintan yang
mengesahkan kebijakan, pihak
penegak hukum dalam hal ini
Kepolisian Resort Bintan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak
serta tokoh masyarakat yang diwakili
oleh petugas P2TP2A (Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak) di Kabupaten
Bintan.
Proses implementasi
kebijakan merupakan proses
pelaksanaan suatu kebijakan yang
dalam hal ini Badan Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPMPKB) Kabupaten
Bintan sebagai
pelaksana/implementor dan sebagai
pengawas dari Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Terhadap Anak Tahun
2014-2015.
Terdapat syarat-syarat
implementasi Perlindungan Anak,
berikut akan penulis paparkan
bagaimana persyaratan yang
mempengaruhi proses implementasi
kebijakan tersebut. Masing-masing
bagian ini akan dibahas berdasarkan
fenomena penelitian yang diamati dan
hasil wawancara dengan informan
berdasarkan indikator-indikator
-
13
implementasi kebijakan sebagai
berikut:
1. Ukuran-ukuran Dasar dan
Tujuan-tujuan Kebijakan
Variabel ini didasarkan pada
kepentingan utama terhadap faktor-
faktor yang menentukan kinerja
kebijakan. Dalam hal ini, apakah
implementasi Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Terhadap Anak ini
sudah berhasil atau tidak.
Berdasarkan jumlah kasus yang
terjadi di Kabupaten Bintan yang
cangkupan daerahnya meliputi
beberapa pulau yang letaknya cukup
jauh. Hal ini yang menjadi kendala
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPMPKB) Kabupaten Bintan untuk
mengetahui berhasil atau tidak
pelaksanaan kebijakan ini
dikarenakan masih dalam tahapan
proses sosialisasi.
2. Sumber Daya
Suatu kebijakan tentu sudah
memiliki tujuan yang telah ditetapkan
secara jelas, namun bukan hanya hal
tersebut yang mempengaruhi
pengimplementasian suatu program.
Ketersedian sumber daya dalam
pelaksanaan sebuah program juga
merupakan salah satu faktor yang
harus diperhatikan. Dalam hal ini
sumber daya yang penulis maksud
adalah sumber daya manusia,
finansial dan waktu guna menunjang
jalannya implementasi program
perlindungan anak di Kabupaten
Bintan. Berikut ini indikator sumber
daya yang terdiri dari:
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (staf)
merupakan sumber daya yang utama
dalam implementasi sebuah program.
-
14
Keberhasilan atau kegagalan dalam
implementasi kebijakan bisa
disebabkan oleh manusia (staf) yang
tidak memahami bidangnya.
Penambahan staf yang memiliki
kemampuan yang sesuai untuk
menjalankan program. Berdasarkan
hasil pantauan penulis dilapangan
bahwasanya jumlah pegawai yang
berada di Badan Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPMPKB) Kabupaten
Bintan sudah mencukupi dengan
bukti lampiran struktur organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPMPKB) Kabupaten Bintan.
Dengan jumlah pegawai yang ada dan
ditambah petugas di lapangan atau
yang ada ditiap Kecamatan
seharusnya penerapan Perda
Perlindungan Anak ini sudah
mencapai tujuan yang diinginkan,
baik oleh pemerintah daerah maupun
dari masyarakat.
b. Sumber daya finansial
Selain pentingnya
sumber daya manusia, sumber daya
finansial juga termasuk pokok utama
dalam menentukan berhasil atau
tidaknya sebuah program. Sebuah
program biasanya memerlukan
budget yang banyak untuk
menghasilkan program yang
berkualitas sesuai dengan tujuan.
Terkait dengan proses implementasi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak di Kabupaten
Bintan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPMPKB) Kabupaten
Bintan, dari manakah biaya
operasional dalam setiap kegiatan.
Sementara itu, untuk melihat kondisi
lapangan ketika ada kasus terjadi para
-
15
agen pelaksana terkadang harus turun
langsung ke lokasi untuk penanganan
kasus anak. Hal ini tidak menutup
kemungkinan harus menggunakan
biaya oprasional yang besar.
3. Karakteristik Agen
Pelaksana
Mengimplementasikan suatu program
kebijakan, pusat perhatian pada agen
pelaksana meliputi organisasi formal
dan organisasi informal yang akan
terlibat pengimplementasian
kebijakan publik. Hal ini sangat
penting karena kinerja implementasi
kebijakan (publik) akan sangat
dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat
dan cocok dengan para agen
pelaksananya. Dalam hal penerapan
Perda tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak, para
implementor dituntut ketegasannya
dalam menangani kasus yang terjadi.
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan penulis, dalam penanganan
kasus para agen pelaksana (staf) jika
ada kasus yang terjadi di luar pulau
tidak menutup kemungkinan para
agen langsung turun ke lokasi
kejadian.
Berdasarkan penjelasan diatas dan
melihat kondisi Kabupaten Bintan
yang terdiri banyak pulau maka
penulis menyimpulkan bahwa
karakter para agen pelaksana
kebijakan ini sudah cukup baik, hal
tersebut dapat dilihat dari kesiapan
para agen pelaksana dalam
menangani kasus-kasus yang terjadi.
Berdasarkan dokumentasi kegiatan
agen pelaksana untuk menangani
kasus sudah membuktikan kesiapan
para agen dalam melaksanakan tugas
walaupun lokasi kasus sangat jauh.
-
16
1. Sikap/ Kecenderungan
(Disposition) para
Pelaksana.
Faktor yang juga mempengaruhi
keberhasilan implementasi adalah
sikap implementor terhadap
kebijakan. Apabila agen pelaksana
atau implementor menyetujui dan
menerima kebijakan maka mereka
akan melaksanakan dengan senang
hati, tetapi apabila padangan mereka
berbeda dengan pembuat kebijakan
maka proses implementasi akan
mengalami banyak masalah.
Sikap para agen yang ada di
BPMPKB sudah sesuai dengan
prosedur dan penempatan agen sudah
pada keahliannya masing-masing,
hanya saja koordinasi antara
Legislatif dan Eksekutif belum
terlaksana dengan baik dikarenakan
pihak legislatif sendiri hanya
melakukan pembahasan dan
pengesahan Perda tetapi tidak ikut
melakukan kontroling terhadap
pelaksanaan Perda.
Berdasarkan data dan
pengamatan penulis, Perda yang
dibuat dan disahkan belum dilakukan
perbaikan , masih terdapat kesalahan
pengetikan dan masih berupa
tumpukan dokumen yang belum
tersusun rapi. Hal ini membuktikan
sikap kurang pedulinya para
pelaksana Perda.
4. Komunikasi
Antarorganisasi dan
Aktivitas Pelaksana.
Komunikasi dan koordinasi
merupakan mekanisme yang ampuh
dalam menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari implementasi.
Semakin baik koordinasi dan
komunikasi antara pihak-pihak yang
terlibat maka kesalahan-kesalahan
-
17
atau kegagalan suatu kebijakan akan
semakin kecil. Selain itu, kebijakan
yang dikomunikasikan harus tepat,
akurat dan konsisten. Komunikasi
diperlukan agar para pembuat
kebijakan dan agen pelaksana
kebijakan akan semakin konsisten
dalam melaksanakan setiap program
yang akan diterapkan kepada sasaran
kebijakan tersebut.
Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak
yang diterapkan pemerintah pada
dasarnya bertujuan untuk mengurangi
jumlah kasus-kasus kekerasan yang
terjadi terhadap anak. Yang paling
penting dalam pelaksanaan Perda ini
adalah bahwa masyarakat sadar akan
pentingnya kesejahteraan bagi anak-
anak mereka, namun kenyataan
dilapangan informasi tentang
perlindungan anak belum sampai
merata kepada masyarakat.
1. Lingkungan Ekonomi,
Sosial, dan Politik
Kondisi lingkungan eksternal
mempunyai pengaruh yang penting
dalam mendorong keberhasilan
kebijakan publik yang telah
diterapkan. Lingkungan eksternal
dalam hal ini lingkungan Ekonomi,
Sosial dan politik turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik.
Lingkungan Sosial, Ekonomi dan
Politik yang tidak kondusif dapat
menjadi faktor kegagalan kinerja
implementasi.
Dalam hal ini, keterlibatan
politik haruslah lebih nyata. Karena
secara tidak langsung keterlibatan
politik juga menetukan hasil
pencapaian Perda Penyelenggaraan
Perlindungan Anak ini. Namun
kenyataan dilapangan yang
memunculkan pandangan bahwa
-
18
keterlibatan politik atau ikut sertanya
politik dalam mencapai tujuan Perda
masih sangat kurang.
3. Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil
penelitian dan pembahasan, dapat
ditarik kesimpulan sehubungan
dengan permasalahan penelitian yang
diajukan sebagai berikut:
1. Dari hasil penelitian penulis
dilapangan bahwa
Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak Tahun
2014-2015 sudah mencapai
tujuan hanya saja masih
belum maksimal
dikarenakan kurangnya
informasi dan sosialisasi
kepada masyarakat dan
banyak kinerja yang harus
diperbaiki.
2. Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 1 tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak Tahun
2014-2015 belum optimal.
Hal ini terutama dilihat dari
:
a. Ukuran dan tujuan
kebijakan, setelah
melakukan penelitian
bahwa, tujuan dari
pelaksanaan perda
penyelenggaraan
perlindungan anak ini
sudah tercapai namun
dalam hal
pencapaiannya belum
terlalu maksimal karena
masih dalam tahap
sosialisasi dan masih
-
19
banyak tahapan
peningkatan yang harus
dilakukan.
b. Sumber daya, bahwa
sumber daya baik
sumber daya manusia
maupun sumber daya
finansial sudah cukup
baik hanya saja dari
sumber daya
manusianya agar lebih
ditingkatkan lagi
pemahaman dan
mensosialisasikan Perda
harus dengan merata
agar mencapai tujuan
dengan sempurna.
c. Karakteristik agen
pelaksana sudah cukup
baik dengan
kesiapannya dalam
menangani kasus, hanya
saja perlu penambahan
agen pelaksana agar
kinerja lebih mudah dan
lebih cepat.
d. Sikap/kecenderungan
agen pelaksana, dari
segi penerapan dan
sikap para agen
pelaksana yang
menerima dan bekerja
secara efektif sesuai apa
yang di tugaskan sudah
cukup baik. Hanya saja
sikap pemerintah dalam
hal ini legislatifnya
kurang peduli dengan
penerapan praturan
daerah dan perlu
ditingkatkan lagi tingkat
kepedulian dari pihak
pemerintah.
e. Komunikasi antar
organisasi dan aktifitas
pelaksana, bahwa
-
20
perlunya peningkatan
koordinasi antar
pemerintah dengan
pemerintah. Kinerja
agen pelaksana yang
selalu berkoordinasi
dengan lembaga-
lembaga terkait sudah
cukup bagus dan harus
makin ditingkatkan lagi.
Informasi yang
diberikan kepada agen
pelaksana baik dari
BPMPKB sampai
kepada petugas di tiap-
tiap kecamatan haruslah
lebih merata dan perlu
melakukan penyuluhan
rutin.
f. Lingkungan ekonomi,
sosial dan politik,
keterlibatan pihak
masyarakat dan swasta
yang turut mendukung
baik secara moril dan
materil sudah cukup
baik. Namun,
keterlibatan unsur
politik yang masih
sangat kurang.
B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan
diatas, dapat direkomendasikan
saran-saran dari penulis sebagai
berikut:
1. Pentingnya peran
pemerintah Kabupaten
Bintan dan lembaga-
lembaga terkait untuk
mengoptimalkan
implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
-
21
Tahun2014-2015 sesuai
dengan tujuan, visi, misi,
dan tepat sasaran dalam
rangka terwujudnya
keluarga yang berkualitas,
sejahtera dan mandiri. Perlu
juga meningkatkan
sosialisasi lebih mendalam
hingga sampai pada para
orang tua agar tingkat
pemahaman tentang
pentingnya perlindungan
terhadap anak mereka, serta
meningkatkan
kesejahteraan terhadap anak
baik itu kesejahteraan di
bidang pendidikan,
kesehatan dan perlindungan
khusus yang diberikan
kepada anak pada usia 0-18
tahun agar anak sebagai
penerus bangsa dapat
bermain, belajar dan
beraktifitas tanpa merasa
terancam akan tindak
kejahatan di lingkungannya.
2. Diharapakan pada
pemerhati, lemabaga
swadaya masyarakat,
organisasi-organisasi,
penguasa, stakeholder dan
elemen masyarakat lainnya
untuk mengambil peran
yang lebih intens dan lebih
sering berpatisipasi dalam
mendukung tercapainya
penyelenggaraan
perlindungan terhadap anak
di Kabupaten Bintan.
3. Diharapkan kepada
masyarakat khususnya
orang tua yang masih
memiliki anak diusia dini
agar dapat diberi
pemahaman dan sosialisasi
yang lebih mendalam dari
-
22
lembaga-lembaga terkait
dalam hal ini BPMPKB
sebagai pelaksana dari
pemberlakuan Peraturan
Daerah tentang
Perlindungan Anak,
diharapkan dari sosialisasi
yang diberikan membuat
orang tua akan lebih paham
tentang pentingnya
perlindungan terhadap
anak.
-
23
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
A, Black, James, Dean J. Champion,
2008, Metode & Masalah Penelitian
Sosial.
Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar
Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
Anggara, Sahya, 2014, Kebijakan
Publik, Bandung: CV Pustaka Setia
Bugin, Burhan. 2009. Penelitian
Kualitatif: Komunikasi,
Ekonomi, Kebijakan Publik,
Dan Ilmu Sosial Lainnya.
Jakarta: Kencana.
Dunn, William N. 2003. Pengantar
Analisis Kebijakan Publik Edisi
Kedua. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan
Publik :Proses, Analisis Dan
Partisipasi. Bogor: Ghalia
Indonesia
J. Moleong, Lexy. 2012. Metode
Penelitian Kualitatif Edisi
Revisi. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia.
2013. Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kebijakan
Partisipasi Anak Dalam
Pembangunan.
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak dengan Rifka Anisa.
2016. Pedoman Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak di
Indonesia. Rifka Anisa
Makmur. 2007. Efektivitas Kebijakan
Kelembagaan Pengawasan.
Bandung: PT Refika Aditama.
Ndaha, Taliziduhu. 2003.
Kybernologi (Ilmu
Pemerintahan Baru). Jakarta:
PT Rineka Cipta.
Nugroho, Riant. 2012. Public policy.
Jakarta: PT Gramedia.
Ridwan. 2010. Metode & Teknik
Menyusun Proposal Penelitian.
Bandung: Alfabeta.
Parsons, Wayne. 2006 Cetakan ke-2.
Publik Policy: Teori & Praktek
Analisis Kebijakan. Jakarta:
Kencana.
Saraswati, Rika. 2009. Hukum
Perlindungan Anak di
Indonesia. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.
-
24
Suyatno, Bagong. 2008. Metode
Penelitian Sosial: Berbagai
Alternatif Pendekatan, Jakarta:
Kencana.
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan
R&D, Bandung: Alfabeta
Widodo, Joko. 2007. Analisis
Kebijakan Publik, Konsep dan
Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publlik. Malang:
Bayu Media Publishing
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan
Publik (Teori, Proses, dan Studi
Kasus). Yogyakarta: CAPS
2. Peraturan Perundang-
Undangan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2014 Tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
Kabupaten Bintan.
-
25