I

PEMERINT AH KABUPATEN LAHA T

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN LAHAT

NOMOR 32 TAHUN 2006

a. bahwa guna mengakomodasi perubahan-perubahanseperti tuntutan masyarakat untuk berperan aktif didalam pembangunan, meningkatkan pelayanan dankebijaksanaan Pemerintah dalam pengelolaansumberdaya alam khususnya pengelolaan bahangalian golongan C;

b. bahwa pelaksanaan pengelolaan usahapertambangan bahan galian golongan C dalamKabupaten Lahat baik, benar, berwawasanlingkungan dan berkelanjutan harns dilaksanakansecara optimal;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada hurnf adan b di atas perlu diatur dan ditetapkan denganPeraturan Daerah Kabupaten Lahat.

I. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja diSumatera Selatan (Lembaran Negara RJ Tahun 1959Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara RJ Nomor1821);

2. Undang-undang Nomor 11 Tabun 1967 tentanKetentuan-ketentuan Pokok Pertmab g(Lembaran Negara RI Tabun 1967 Nomor~Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831); ,

3. Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tentaniPajak Daerah dan Retribusi Daerab (Lembara:Negara RI Tabun 1997 Nomor 41, TambahanlLembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tabun2000 (Lembaran Negara RI Nomor 246, TambahanLembaran negara Nomor 4048);)

4. Undang-undang Nomor 23 Tabun 1997 tentangiPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRI Tahun 1997 Nomor 68, Tambaban LembaranNegara RI Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(lembaran Negara RI Tabun 2004 Nomor 53;Tambaban lembaran Negara Rl Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004 tentangiPemerintah Daerah (Lembaran negara RI Tabun2004 Nomor 125; Tambaban Lembaran Negara RINomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1980tentang penggolongan Baban-baban GaHan(Lembaran negara Tabun 1980 Nomor 47;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

8. iPeraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentangPajak Daerah (Lembaran Negara Tabun 1997Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomer3691);

9. Peraturan Pmerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentangAnalis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)(Lembaran Negara Tahun 1999 Nemor 59;Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000tentang Kewenangan Pemerintah dan KewenanganPropinsi sebagai Daerah Dtonom (LembaranNegara RI Tabun 2000 Nomor 54; TambahanLembaran Negara RI Nomor 3982);

II. Peraturan Pemerintab Nomor 75 Tahun 2001tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan PokokPertambangan (Lembaran Negara Tabun 1969Nomor 607; Tambaban Lembaran Negara Nomor2916);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IILahat Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakPengambilan dan Pengolahan Bahan GalianGolongan "e" (Iembaran Daerah Kabupaten LabatTahun 1997 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17Tabun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Labatsebagai Daerah Otonom (Lembaran DaerahKabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor 16Tabun 2005 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat (Lembaran DaerahKabupaten Lahat Tabun 2005 Nomor 16);

PERATURAN DAERAH TENTANGPERT AMBANGAN BAHANGOLONGAN "C".

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

I. Pemerintah Kabupaten adalah PemerintahKabupaten Lahat;

3. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan daniEnergi Kabupaten Lahat;

4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adaIahKepala Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenLahat;

5. Bahan GaHan Golongan "C" adalah GaHanGolongan "C" sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku yangmenjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Labat;

6. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "c"adalah segala kegiatan usaha pertambangan yangmeHputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan,pemumian, pengangkutan dan penjualan BahanGaHan Golongan "C".

7. iEksploitasi adalah kegiatan usaha pertambanganuntuk memperoleh informasi secara rinei clan telititentang lokasi, bentuk sebaran, kualitas BahanGalian GoHngan "C:.

8. Eksplorasi adalah kegiatan yang berkaitan langsunguntuk memproduksi Bahan GaHan Golongan "C".

9. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan untukmempertinggi mutu Bahan GaHan Golongan "C"serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan gaHan itu.

IO.Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan BahanGaHan Golongan C dari daerah tambang dan atautempat pengolahan dan pemurnian sampai tempatpemasaran.

11.Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki ataumenata kembali lahan, kuaHtas lingkungan hidup,sarana dan prasarana yang terganggu sebagai akibatdari usaha pertambangan.

12.Penjualan adalah kegiatan memasarkan BahanGaHan Golongan "C".

13. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaanSumber Daya Alam yang menjamin kesinambunganpersediaannya dengan tetap memelihara danmeninggalkan kwalitas nilai dankeanekaragamannya;

14. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalahSurat Izin Kuasa pertambangan Daerah yangberisikan wewenang, Hak dan kewajiban untukmelaksanakan kegiatan semua atau sebagai tahapusaha Pertambangan Bahan GaHan Golongan "C".

15. Lokasi tertutup adalah lokasi/kawasan dalamKabupaten Lahat yang menurut pertimbanganBupati tidak diperbolehkan dilakukannya usahaperttambangan.

16. Penambangan tradisional adalah usahapertambangan Bahan GaHan Golongan "C" yangdilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilanatau secara gotong royong dengan alat-alatsederhana (non mekanis).

17.Inspektur Tambang Daerah adalah Pegawai DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Lahat yang

mempunyai kompetensi dan sertifikasi di b'tl_~Pengawasan Teknis Pertambangan U l~

diangkatJditetapkan berdasarkan Keputusan B~~Lahat. pati

d. Tanah Urog,Batu Bata,Genteng,untuk industriSemen

Jenis Bahan Galian Golongan "C" sebagaimanadimaksud pasal 1 angka 6 antara lain:1. Nitrat2. Phospat3. Garam Batu4. Asbes5. Talk6. Mika7. Magnetis8. Brafit9. Yarosut10. Leusit11. Tawas (Alum)12. Oker13. Batu Pennata14. Batu Setengah Pennata15. Pasir Kwarsa16. Pasir Bahan Bangunan17. Pasir Drug

18. Kaolin19. Bentonit20. Zeolit

(I) Wilayah Pertambangan Bahan GaHan Golongan "C"adalah wilayah Kabupaten Lahat yang berdasarkanperuntukan dan tata ruang Daerah serta berdasarkanpertimbangan teknis dapat diusahakan untuk kegiatanpertambangan Bahan GaHan Golongan "C".

21. Feldspar22. Gips23. Batu Apung24. Teas25. Obsidian26. PerHt27. Tanah Diatome28. Tanah Serap29. Marmer30. Batu TuHs31. Batu Kapur32. Dolomit33. Kalsit34. Batu Koral35. Batu Krikil36. Sirtu (Pasir & Batu)37. Granit, Andesit,

Basal,TrobitDan batuBangunan.

(2) Bupati dapat menentukan lokasi tertutup bagi usahaPertambangan Bahan GaHan Golongan "c' dalamKabupaten Lahat.

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutupsebagian atau seluruh wilayah Pertambangansebagaimana dimaksud pada pasa13 ayat(l).

(I) Setiap 1 (satu) SIPD hanya dapat diberikan denganluas wilayah Pertambangan maksimal 5 (lima) Halditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. Tanah Liat :a. Tanah Liat

TahanApib. Tanah Liat

untuk bahanBangunan

c. Tanah Liat Bali

(2) Luas SIPD dimungkinkan melebihi ketentuan-ketentuan di atas, setelah mendapat persetujuan dariBupati.

f. Perusahaan dengan modal bersama antaraNegara?badan Usaha Milik Negara diasatupihak dengan Pemerintah Daerah Propinsi danatau Pemerintah KabupatenIPftrusahaan Daerahdi Pihak Lain;

(3) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah k ,"den?an cara menge~balikan sebagian atau ~~~,bagtan tertentu dan wilayah dimaksud d gJan-,persetujuan Bupati. eogan

(4) Badan Hukum dapat memperoleh maksimal 5 (r )SIPD untuk bahan galian yang sama. una. < g. Pengusaha dengan modal bersama antara

Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atauPemerintah KabuapteniPerusahaan Daerah disatu pihak dengan Koperasi, Badan HukumSwasta atau Perorangan terse but pada huruf b,d dan e dilain pihak.

(1) Setiap usaha Pertambangan Bahan Galian Goloogan"C" telah dahulu harus mendapatkan izin dariBupati.

(l) SIPD sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) terdiridari:

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupaSurat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

(3) SIPD Bahan Galian Golongan "C" hanya dapatditerbitkan kepada:

(2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (I) untuk BadanUsaha yang menggunakan fasilitas penanamanmodal dilaksanakan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuaidengan peraturan Perundang-undanganRepublik Indonesia berkedudukan di Indonesiamempunyai Pengurus yangberkewarganegaraan Indonesia serta tinggal diIndonesia dan mempunyai lapangan usahabidang pertambangan.

e. Perorangan yangIndonesia bertempatKabupaten Labat;

berkevvarganegaraantinggal di Daerah

(l) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepadaBupati melalui Kepala Dinas Pertambangan danEnergi.

d. SIPD Pengangkutan dapat diberikan untukjangka waktu maksimal 3 (tiga) tabun dandapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kaliperpanjangan;

(2) Untuk satu wilayahpennohonan izin.

(1) Jangka waktu pemberian SIPD disesuaikan denganmasaing-masing Tahapan Kegiatan sebagaimanadimaksud Pasal 7 ayat (I), yaitu:

(4) Tata cara dan persyaratan pennohonan Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD) diatur denganPeraturan Bupati.

a. SIPD Eksplorasi dapat diberikan untuk jangkawaktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapatdiperpanjang maksimal 2 (dua) kaliperpanjangan;

(I) Dalam Mengajukan pennohonan, Pemohon wajibmembuktikan kemampuan fmancial maupunkemampuan teknis.

b. SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangkawaktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang maksimal 2 (dua) kaliperpanjangan;

(2) Pengaturan pembuktian kemampuan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) diatur dengan PeraturanBupati

c. SIPD Pengelolaan dan Pemurnian dapatdiberikan ootuk jangka waktu maksimal 5(lima) taboo dan dapat diperpanjang maksimal2 (dua) kali perpanjangan;

(I) Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapatmendelegasikan kewenangan dalam pemberianSurat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud padaayat (l) diatur dengan Pemturan Bupati.

e. SIPD Penjualan dapat diberikan untuk jangkawaktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapatdiperpanjang maksimal 2 (dua) kaliperpanjangan.

(2) Perpanjangan SIPD diajukan sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya mas a berlaku izintersebut.(1) Untuk kegiatan yang bersifat khusus dan stmtegis,

Bupati dapat memberikan izin pengecualian dalamhal pemanfaatan Bahan Galian Golongan "C".

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud padaayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Jangka waktu SIP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada jumlah cadangan dan umurtambang.

c. Selama 3 {tiga) bulan berturut-turut setelah surat izinditerbitkan tidak ada kegiatan Eksploitasi (UntukSIPD eksploitasi), tanpa adanya alasan yang dapatdipertanggung jawabkan;

SIPD tidak dapat dipindahkan /dikerjasamakan kepada pihak ketigapersetujuan Bupati.

d. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut beroperasi(Eksplorasi / Eksploitasi ) tidak melaporkankegiatannya;

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) berakbirapabila:

e. SIPD dipindahtangankan atau kerjasama denganpihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui KepalaDinas Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal13;

a. Berakhirnya batas waktu yang ditetapkan dalamSIPD tanpa izin Perpanjangan; f. Tidak mematuhidan atau tidak mengindahkan

petunjuk yang diberikan oleh Bupati mengenaipenyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidakmelaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimanatercantum dalam SIPD serta perundang-undanganyang berlaku.

Pengembalian SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal14 hurufb dilakukan dengan eara: (1) Jika SIPD berakhir karena hal-hal sebagaimana

dimaksud pada pasal 14 maka:a. Menyampaikan pemyataan tertulis kepada Bupati

disertai dengan alasan yang eukup;b. Pengembalian SIPD dinyatakan syab setelah

mendapat persetujuan dari Bupati melalui KepalaDinas Teknis;

a. Segala kewajiban yang menjadi tanggungjawab pemegang SIPD harns diselesaikanmenurut ketentuan perundang-undangan yangberlaku;

b. Wilayah Izin Pertambangan Daerah kembalidikuasai oleh Pemerintah Daerah;

Pembatalan/peneabutan SIPD sebagaimana dimaksudPasall4 huruf e, dilakukan apabila:

a. Terdapat kekeliruan dalam surat izin sebagai akibatkesalahan pemohon;

b. Adanya Pelanggaran teknis yang dipandang dapatmengancamlmembahayakan kesehatan, keselamatankerja dan Lingkungan Hidup;

e. Segal a sesuatu yang digunakan untukpengamanan bangunan-bangunan tambang dankelanjutan penambangan Bahan GalianGolongan "c" menjadi hak dan tanggungjawab Bupati tanpa kewajiban ganti rugikepada pemegang SIPD;

d. Badan usaha atau Perorangan pemegan _ .pemegang SIPD yang bersangkutan ~ ,"menyerahkan klise bahan-bahan peta, gambar-gamb~~, ukuran tanah dan semua data basil.penehtlan Kepada Bupati Cq. Kepala DinasTeknis tanpa ganti rugi.

(2) Uang Jaminan Reklamasi dimaksud ayat (1) akandikembalikan kepada Pemegang SIPD, apabilasetelah dilakukan penelitian terhadap wilayahpertambagan yang bersangkutad telah dilakukanreklamasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bupati menetetapkan waktu yang diberikan padapemegang SIPD terakhir dalam waktu tertentu yangditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yangditunjuknya menyangkut segala sesuatu yangmenjadi bak miliknya kecuali bahan bangunan yangdisebut pada ayat (I) huruf c.

(3) Apabila pihak pengusaha tidak memenuhikewajibannya untuk melakukan Reklamasi sesuaiketentuan Perundang-undangan maka Bupati sesuaikewenangannya akan melakukan Reklamasidimaksud dengan menggunakan dana sesuaikewaj iban pengusaha.

(3) Menyimpang dari ketentuan ayat (I), apabila SIPDdibatalkan demi kepentingan Negara?PemerintahDaerah kepada pemegang SIPD diberikan ganti rugiyang patut dan wajar sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

(4) Kekurangan uang jaminan reklamasi sebagaimanadimaksud ayat (3) tetap menjadi tanggung jawabperusahaan.

(4) Barang atau bangunan yang tidakdipindahkan/diangkut dalam batas waktu yang sudahditentuakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),menjadi milik Pemerintah Daerah. .

Tata cara pembayaran/penyetoran Uang JaminanReldamasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ditetapkanoleh Bupati.

HUBUNGANPEMEGANGSWDDENGAN HAK TANAH

Guna kepentingan keselamatan dan keselarasanlingkungan, pemegang SIPD diwajibkan mem~ayarUang Jaminan Reklamasi Tambang Kepada PemenntabKabupaten Labat.

(I) Pemegang SIPD wajib mengganti kerugian ataslahan yang digunakan untuk kegiatannya sesuaidengan peranrran perundang-undangan yangberlaku.

Pasal19

(1) Besarnya uang Jaminan Reklamasi sebagaimanadimaksud pada pasal 18 ditetapkan berdasarkanPeraturan Bupati.

(2) Besamya ganti rugi seperti dimaksud ayat (1)didasarkan atas musyawarab.

(3) Pemegang SIPD diwajibkan juga mengganti "kerugian kepada yang berhak atas kerusakansesuatu yang berada di atas tanah, di dalam atau diluar wilayah SWD akibat dari usahanya, baikperbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. "

(4) Kerugian dan atau kerusakan yang disesabkan oleh 2(dua) atau lebih pemegang SIPD dibebankan kepadamereka bersama-sama.

(I) Pemegang SIPD diwajibkan membayar biaya-biayaperizinan yaitu biaya SIPD pemakaian alat berat,biaya jaminan reklamasi, dan biaya jaminankesungguhan, yang besarnya ditetapkan denganPeraturan Bupati.

(2) Pemegang SIP wajib membayar pajak ataspengambilan dan pengelolaan bahan galiangolongan C hasil produksi dari kegiatan ekspIorasisesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

(3) Pembayaran Pajak Bahan Galian Go1ongan "c" jugadapat dibebankan kepada pemakaian la~ya apabil~yang bersangkutan tidak dapat menunJukkan. buktllunas pembayaran pajak dari penambangan dlOlanaBahan GaHan berasal sesuai dengan jenis danjumlah volume yang digunakan.

(4) Pelaksanaan pemungutan iuran tetap, biayaperizinan dan kewajiban sebagaimana dimalcsudayat (I), (2) clan ayat (3) akan diatur dalamPeraturan Bupati.

(5) Dikeeualikan dari ketentuan ayat (I) dan (2):

a. Orang atau badan yang melakukanPenambangan Bahan GaHan Golongan "c"untuk mendirikan bangunan kepentinganagama dan kepentingan sosial; I

b. Penduduk didalam lingkungan lokasi yangmenghasilkan Bahan GaHan Golongan C untukmendirikan rumah tempat kediaman sendiriyang bukan untuk rumah sewaan atau rumahPerusahaan.

(6) Disamping memenuhi kewajiban sebagaimana ayat(1) dan (2) pemegang SIPD diwajibkan pula:

a. Menyampaikan seeara tertulis setiap 3 (tiga)bulan sekali tentang pelaksanan kegiatanusahanya termasuk hasil produksi KepadaBupati Cq. Kepala Dinas Teknis;

b. Memberikan perlindungan danmemeliharakesehatan dan keselamatan kelja sertapengamanan teknis penambangan gunakepentingan pekeljalburuh sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. Memelihara kelestarian Sumbe Daya Alam danLingkungan Hidup sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku;

d. Melaksanakan reklamasi lahan bekaspenambangan;

e. Mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalamSIPD dan ketentuan Perundang-undangan yangberlaku.

PELAKSANAAN USAHA PERT AM BANG ANBAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

Pelaksanaan Usaha pertambangan Bahan Gar .Golongan "C" harus dilakukan sesuai dengan IllJl

tercantum dalam Surat Izin dan ketentuan-kete yangdalam Peraturan Daerah ini. oman

PEMBlNAAN PENGNDALIANDAN PENGA WASN

(I) Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan GaHanGolongan "C" harus sudah dimulai selambat 3 (tiga)bulan sejak Surat lzin diterbitkan.

(I) pembinaan Pengndalian dan Pengawas UsahaPertambangan Bahan Galian Golongan "C"dilakukan oleh Bupati CQ .. Dinas Teknis denganInstansi Terkait.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulandimaksud ayat (1) belum dapat dimulai, pemegangizin harus memberikan laporan secara tertulismkepada Bupati Cq. Kepala Dinas Teknis disertaidengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pembinaan, Pengendalian dan pengawasansebagaimana dimaksud ayat (I) meliputiPengusahaan, tata earalteknik penarnbangan, danpengolahan pemurnian, kesehatan dan keselamatanketja, konservasi bahan galian serta pengelolaanlingkungan hidup.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdiperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukandimaksud ayat (2) dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan,setiap pemegang SIPD wajib memberikankesempatan kepada petugas untuk mengadakanpemeriksaan, penelitian baik yang bersifatadministrasi maupun seeara teknik operasional.

Dalam Pelaksanaan usaha pertambangan Bahan GaHanGolongan "C" pembuangan sisa-sisa Bahan GaHanGolongan "C" yang tidak dipakai dan air limbahnyaharus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengawasn dan pembinaan aspek keselarnatan dankesehatan ketja dan pengelolaan lingkungandilaksanakan oleh Inspektur Tambang Daerah.

(5) Biaya pengawasan dan pembinaan sebagaimanadimaksud ayat (I) dibebakan kepada APBD.

Pembelian, PenyimpananJPenimbunan, pengangkutan,Penggunaan dan Pemusnahan bahan peledak dalamusaha pertambangan Bahan Galian Golongan "C" haru~mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang sesualdengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (1) Setiap oranglbadan yang melanggar ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini diancam pidana kurunganpaling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyakRp. 25.000.000,- (dua puluh Iimajuta rupiah).

terdapat CukLlPbukti atau peristiwa tersebutbukan merupakan tindak pidana danselanjutnya melalui penyidik memberitahukanhaI tersebut kepada penurltut umum, tersangkaatau keluarganya;

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalahpelangganan.

L Melakukan tindakan lain menurut hukum yangdapat dipertanggung jawabkan.

(I) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukanoleh Penyidik Umum atau Pejabat Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPPNS) dilingkungan PemerintahDaerah yang pengangkatannya sesuai denganPeraturan Penmdang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimanadimaksud ayat (l) wajib:

d. Melakukan penyitaan denda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungandengan pemeriksa perkara;

h. Mengadakan penghen~ian p~n~idikahn~:mendapat petunjuk dan menYldik ba wa tl

a. Membuat Berita acara setiap tindakan dalamhal:I. Pemeriksaan tersangka2. Pemasukan rumah3. Penyitaan barang4. Pemeriksaan saksiS. Pemeriksaan tempat kejadian

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut pada ayat (1)mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dariseseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepadaBupati melalui pimpinan unit organisasi;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ituditempat kejadian adanya dan melakukanpemeriksaan;

c. Menyerahkan hasil penyidikan kepadapenuntut umum melalui Penyidik POLRIdalam wilayah Hukum yang sarna

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka danmemeriksa tanda pengenal dari tersangka;

SIPD yang telah ada belum berlakunya Peraturan Daerahini masih tetap berlaku sampai habis berlakunyasepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerahini.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka"Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 :"Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Bahan: d'·GaHan Golongan C sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor .24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak'·~berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahini akan diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam lembaran Daerah KabupatenLahat.

Ditetapkan di Lahatpadatanggal30 Nov 2006B UPA TI LAHA T,

Diundangkan di Labatpada tanggal 5 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,