r PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT -...

13
/r PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tabun 1959 Nomor 73; Tambaban Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 5 Tabun 1962 tentang Perusabaan Daerab (Lembaran Negara Tabun 1962 Nomor 10; Tambaban Lembaran Negara Nomor 2387); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 15 TAHUN 2006 3. Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 53; Tambaban Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 125; Tambaban Lembaran Negara Nomor 4437),; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 1984 tentang Tata eara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerab di Lingkungan Pemerintab Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum; 7. Keputusan Menteri Otonomi Daerab Nomor 8 Tabun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusabaan Daerah Air Minum; PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA LEMATANG KABUPATEN LAHAT , a. bahwa dengan tertibnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 1998 tentang Pedoman Kepegawaian PDAM maka Peraturan Daerab Kabupaten Daerab Tingkat II Labat Nomor 3 Tabun 1989 tentang Pendirian. Perusabaan Daerab Air Minum Kabupaten Daerab Tingkat . II Labat dan Peraturan Daerab Kabupaten Daerah Tingkat II Labat Nomor 12 Tabun 1992 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi daD Kepegawaian Perusabaan Daerab Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Labat tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri terse but sehingga kedua Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti; b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimliksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pend irian Perusahaan Daerab Air Minum Tirta Lematang Kabupaten Labat; 1. Undang-undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerab Tingkat II dan Kotapraja dalam 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tabun 200.0 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor 17 Tabun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Labat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerab Kabupaten Labat Tabun 2000 Nomor47);

Transcript of r PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT -...

/rPEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tabun1959 Nomor 73; Tambaban Lembaran Negara Nomor1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tabun 1962 tentang PerusabaanDaerab (Lembaran Negara Tabun 1962 Nomor 10;Tambaban Lembaran Negara Nomor 2387);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 15 TAHUN 20063. Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Tabun 2004 Nomor 53; Tambaban LembaranNegara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004 tentangPemerintaban Daerab (Lembaran Negara Tabun 2004Nomor 125; Tambaban Lembaran Negara Nomor 4437),;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 1984tentang Tata eara Pembinaan dan Pengawasan PerusahaanDaerab di Lingkungan Pemerintab Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 1998tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Keputusan Menteri Otonomi Daerab Nomor 8 Tabun 2000tentang Pedoman Akuntansi Perusabaan Daerah AirMinum;

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)TIRTA LEMATANG KABUPATEN LAHAT ,

a. bahwa dengan tertibnya Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tabun 1998 tentang Pedoman KepegawaianPDAM maka Peraturan Daerab Kabupaten Daerab TingkatII Labat Nomor 3 Tabun 1989 tentang Pendirian.Perusabaan Daerab Air Minum Kabupaten Daerab Tingkat.II Labat dan Peraturan Daerab Kabupaten Daerah TingkatII Labat Nomor 12 Tabun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi daDKepegawaian Perusabaan Daerab Air Minum KabupatenDaerah Tingkat II Labat tidak sesuai lagi dengan PeraturanMenteri terse but sehingga kedua Peraturan Daerahdimaksud perlu diganti;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimliksudpada huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Daerahtentang Pend irian Perusahaan Daerab Air Minum TirtaLematang Kabupaten Labat;

1. Undang-undang Nomor 28 Tabun 1959 tentangPembentukan Daerab Tingkat II dan Kotapraja dalam

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tabun 200.0tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah AirMinum;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor 17 Tabun 2000tentang Kewenangan Kabupaten Labat sebagai DaerahOtonom (Lembaran Daerab Kabupaten Labat Tabun 2000Nomor47);

PERATURAN DAERAH TENTANG PEND~PERUSAHAAN DAERAH AIR MlNUM (pDAM) TIRT!LEMATANG KABUPATEN LAHAT.

4. Perusabaan Daerah adalab Perusabaan Daerah Air MinumTirta Lematang Kabupaten Labat.

5. PDAM Type A adalah PDAM dengan juinIah pelanggan,sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) sambunganpelanggan.

6. Direktur adalah Direrktur Perusahaan Daerah Air MinumTirta Lematang Kabupaten Labat.

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirta Lematang Kabupaten Lahat.

(l) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembaliPerusabaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta LematangKabupaten Labat.

(2) Perusabaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalab golongan PDAM Type A.

(3) Bentuk Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) KepalaBagian yang membidangi Bagian Administrasi danKeuangan , dan Bagian Teknis. Masing-masing Bagiandapat memiliki 5 (lima) Sub Bagian.

(4) Segala hak dan kewajiban, pegawai dan kekayaan eksPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Labat yangdibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tabun1989 beralih menjadi hak dan kewajiban, pegawai dankekayaan Perusabaan Daerah Air Minum Kabupaten Labatyang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerahini, terhadap Perusabaan Daerah berlaku segala ketentuanhukum yang berlaku di Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DANLAP ANGAN USAHA

Perusahaan Daerah berkedudukan di Labat dan dapatmendirikan cabang-cabangnya di wilayah Kabupaten Lahatdan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Perusahaan Daerah bertujuanpembangunan daerah danumumnya.

( I) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam ataucadangan rahasia.

Perusahaan Daerah mengusahakan air minum yang bersih danmemenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat denganmengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

(2) Seroua alat likuiditas disimpan di Bank PerobangunanDaerah Sumatera Selatan atau bank Pemerintah lain yangditunjuk oleh Bupati.

Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan.Badan Usaha Milik NegaralDaerah, koperasi dan swasta sesuajdengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(I) Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadapPerusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak,wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagaipemilik.

(2) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuanusaha dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang beriaku.

(I) Neraca Perusahaan Daerah terdiri atas seroua aktiva danpasiva dari eks Perusahaan Daerah Air Minum KabupatenLahat. .

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I~modal Perusahaan Daerah dapat bersumber dari kekayaanPemerintah Daerah yang dipisahkan, dengan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

a. penyisihan sebagian keuangan Daerah yang tercantumdalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupatiberdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Direktur diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampllandan keahlian dalam bidang pengelolaan perUsahaan,memenuhi syarat lainnya yang diperlukan uutukmenunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya <Iansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang.undang Dasar 1945.

4. setia dan taat kepadaDaerah.

5. tidak pemah terlibat baik langsung maupun tidaklangsung dalam setiap kegiatan yang menghianatiNegara Kesatuan Republik Indonesia yang.berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar1945.

6. mempunyai rasa pengabdian tyrhadap Nusa danBangsa terutama kepada Pemerintah Daerah.

7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan,Keputusan Pengadilan yang telahkekuatan hukum yang tetap.

1. mempunyai kepribadian dankepemimpinan.

2. mempunyai pengetahuan , kecakapan danpengalaman pekerjaan yang cukup di bidangpengelolaan perusahaan.

(1) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapatdiangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatandengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (2)dan ayat (3).

(2) Direktur sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahuludilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati.

(1) Antara Direktur dengan Bupati danlatau dengan anggotaBadan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluargasampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurnsmaupun garis ke samping , termasuk menantu dan ipar.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka termasuk dalamhubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izintertulis dari Bupati.

(3) Direktur dilarang merangkap jabatan lain sebagaimanatersebut di bawah ini :

a. anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atauperusahaan swasta atau jabatan lain yangberhubungan dengan pengelolaan perusahaan;

b. jabatan struktural atau fungsional lainnya dalaminstansi atau lembaga Pemerintah;

c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

(4) Direktur dilarang mempunyai kepentingan pribadi ".,langsung maupun tidak langsung dengan perusahaanUQl(perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan y Ibertujuan mencari laba. ang

(I) Direktur berhenti atau dapat diberhentikan oleh BIIpatj.meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena ;

d. melakukan tindakan yang merugikan PerusahaanDaerah atau bertentangan dengan kepentinganNegara dan atau kepentingan Daerah;

e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidal:melaksanakan tugasnya secara wajar.

(2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimanadirnaksud dalam ayat (1) huruf d, Direktur diberhentikanuntuk sementara dari tugasnya oleh Bupati ~uai usuIBadan Pengawas.

(3) Pemberhentian sementara sebagairnana diinaksud dalamayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yangbersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasanyang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), dilakukan hal-hal sebagaiberikut:

a. selambat-lambatnya dalam jangka waktu I (satu)bulan sejak Direktur yang bersangkutan diberitahukantentang pemberhentian sementaranya, BadanPengawas mengadakan sidang yang khusus diadakanuntuk itu dim ana Direktur yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membela diO. lika Direktur yangbersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, makayang bersangkutan dianggap menerima apapun yangdiputuskan oleh Badan Pengawas;

b. dalam sidang tersebut Badan Pengawas menetapkanlebih lanjut status Direktur yang bersangkutan apakahdiberhentikan seterusnya ataukah pemberhentiansementara itu dibatalkan, dan segera menyampaikankeputusannya secara tertulis kepada Bupati;

c. selambat-Iambatnya dalam jangka waktu I (satu)bulan sejak diterimanya keputusan sidangsebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bupatimengeluarkan Keputusan dan memberitahukannyasecara tertulis kepada Direktur yang bersangkutandan Badan Pengawas. Jika pemberitahuan tersebuttidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukanmaka Keputusan Bupati tersebut menjadi batalmenurut hukum.

(5) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hurufatidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu yangtelah ditentukan maka usul pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi batalmenurut hukum.

(6) Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) huruf c ditolak oleh Direktur yang bersangkutanmaupun oleh Badan Pengawas maka pihak yangbersangkutan dapat megajukan permohonan bandingsecara tertulis kepada instansi atasan dengan disertaialasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelahKeputusan Bupati tersebut diterimanya.Instansi atasan mengambil keputusan terhadappermohonan Banding tersebut selambat-Iambatnya dalamwaktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonanBanding. Keputusan terse but mengikat semua pihak yangbersangkutan.

(7) Jika instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadappennohonan Banding dalam waktu yang telah ditentukanmaka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalayat (4) huruf c menjadi batal menurut hukum sehin:pennohonan Banding dianggap diterima.

(l) Direktur mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luarPengadilan.

(2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakiJiPerusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)kepada seorang atau beberapa orang pegawai PerusahaanDaerah yang khusus ditunjuk untuk itu, ataupun kepadaorang atau badan lain diluar Perusahaan Daerah denganpersetujuan Bupati.

(1) Direktur memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerahsehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yangdigariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas denganmengikuti tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan.>serta memperhatikan ketentuan peraturan- ,perundang.undangan yang berlaku. ~

(2) Direktur mengurus dan menguasai kekayaan PerusahaanDaerah.

(3) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direkturdan Badan Pengawas diatur dalam Peraturan yangditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupatisetelah mendapat pertimbangan dan Badan Pengawas.

Direktur mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawasmengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak

digunakan atau tidak bennanfaat lagi (idle assets) untukdihapus atau dijual.

Pasal18

(1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasadari Bupati dalam hal sebagai berikut :

a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untukjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;

c. memperoleh, memindahtangankan atau membebanibenda tak bergerak;

e. penyertaan modal dalam perusahaan lain;

f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandangperlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimanadimaksud dalam ayat (l) diberikan oleh Bupati setelahmendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segalatindakan Direktur dianggap tidak mewakili PerusahaanDaerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direkturyang bersangkutan.

(1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yangbertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Direktur berada di bawah pengawasan dan bertanl?lt1lnAjawab kepada Bupati. ""'''''Ii.

(3) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh BadanPengawas.

(l) Anggota Badan Pengawas terdiri dari paling banyak 3(tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketuamerangkap anggota.

(2) Bupati secara ex-officio menjabat sebagai Ketuamerangkap anggota Badan pengawas, atau dapatmenunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ay8t(1) terdiri dari oosur pejabat Pemerintah Daerah, perorangandan masyarakat konsumen yang dianggap cakap dan maInpumelaksanakan tugas Badan Pengawas.

(3) Anggota Badan Pengawas diangkat ole~ Bupati oo~masa jabatan 3 (tiga) taboo, dan dapat dlangkat kembahootuk 1 (satu) kali masajabatan.

(1) Antara anggota Badan Pengawas dengan Bupati danlatau.dengan Direktur tidak boleh ada hubungan keluargasampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurusmaupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.

Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima honorariumyang besamya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuanPerusahaan Daerah.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka termasuk dalamhubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat 01maka ootuk melanjutkan jabatnnya diperlukan izin tertulisdari Bupati.

(1) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapatdiberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannyabelum berakhir, karena :

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yangmempunyai dedikasi, dipandang cakap clan mempunyaikemampuan untuk menjalankan kebuijaksanaan Bupatimengenai pembinaan dan pengawasan PerusahaanDaerah.

(2) Di samping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),anggota Badan Pengawas dilarang memiliki kepentinganyang bertentangan dengan atau mengganggu kepentinganPerusahaan Daerab.

d. melakukan tindakan yang merugikan PerusahaanDaerah atau bertentangan dengan kepentinganNegara dan a~u kepentingan Daerah;

e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidakmelaksanakan tugasnya secara wajar.

(2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf d, anggota Badan

selambat-Iambatnya dalam jangka waktu I (satu)bulan sejak anggota Badan Pengawas yangbersangkutan diberitahukan tentang" pemberhentiansementaranya, B~dan Pengawas .mengadakan sidangyang khusus dladakan untuk ltu dimana anggotaBadan Pengawas yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri. Jika anggotaBadan Pengawas yang bersangkutan tidak hadirdalam sidang tersebut, maka yang bersangkutandianggap menerima apapun yang diputuskan olehBadan Pengawas.

(5) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hurufatidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu yangtelah ditentukan maka usul pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi batalmenurut hukum.

Pengawas yang bersangkutan diberhentikansementara dari tugasnya oleh Bupati.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud daIatnayat (2) diberitahukan seeara tertulis kepada anggBadan Pengawas yang bersangkutan, Direktur ::anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alyang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

asan

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), dilakukan hal-hal sebagajberikut:

(6) Jika Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) huruf e ditolak oleh anggota Badan Pengawas yangbersangkutan maka pihak yang bersangkutan dapatmengajukan permohonan Banding secara tertulis kepadainstansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalamwaktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan Bupati tersebutditerimanya.Instansi atasan mengambil keputusan terhadappermohonan Bandingn tersebut selambat-Iambatnya dalamwaktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonanBanding.

(7) Jika instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadappermohonan Banding dalam waktu yang telah ditentukanmaka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalamayat (4) huruf e berlaku dengan sendirinya sehinggapermohonan Banding dianggap tidak diterima .

b. Dalam sidang tersebut Badan Pengawas menetapkanlebih lanjut status anggota Badan Pengawas yangbersangkutan apakah diberhentikan seterusnyaataukah pemberhentian sementara itu dibat.lkan, dansegera menyampaikan keputusannya secara tertuliskepada Bupati;

c. Selambat-Iambatnya dalam jangka waktu I (satu)bulan sejak diterimanya keputusan sidangsebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bupatimengeluarkan Keputusan dan memberitahukannyasecara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yangbersangkutan, Direktur dan anggota Badan Pengawaslainnya.Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan dalamwaktu yang telah ditentukan maka Keputusan Bupatitersebut menjadi batal menurut hukum.

(l) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasanterhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasukpengawasan terhadap pelaksanaan rencana kelja dananggaran Perusahaan Daerah.

(2) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dantanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yangberlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankankeputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.

b. mengawasiPerusahaanpenilaiannyaDirektur;

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati men .rencana keIja dan anggaran Perusahaan Daerah geJlai .perubahan atau tambahannya, dan laporan-Iaporan I .5ertadari Direktur; alI1ll)'a

pelaksanaan rencana keIja dan an~Daerah serta menyampaikan

kepada Bupati dengan tembusan

mengikuti perkembangan kegiatan Pe:usahaan Daerahdandalam hal Perusahaan Daerah menunJukkan gejala-gejaIa'kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dellgandisertai saran mengenai langkah perbaikan yang hanJsditempuh;

d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengante~busan kepada. Direktur me.ngenai setiap masaIahlamnya yang dIanggap penting bagi pengelolaanPerusahaan Daerah;

e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukanoleh Bupati;

f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala(triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yangdiperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerahdan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.. ,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal27, Badan Pengawas wajib memperhatikan:

a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasamemperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;

b. ketentuan dalam peraturan pendirian, Perusahaan Daerahserta ketentuan peraturan perundang-undanganberlaku;

c. pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusanPerusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direktur.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, BadanPengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untukkeperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan PerusahaanDaerah;

b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dankantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah;

c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direktur mengenaisegala persoalan yang menyangkut pengelolaanPerusahaan Daerah;

d. Meminta Direktur dan atau pejabat lainnya dengansepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat BadanPengawas;

e. Menghadiri rapat Direktur dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalamperaturan pend irian Perusahaan Daerah.

(1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

(2) Dalam rapat sebagairnana dimaksud dalam ayat (1)dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PerusahaanDaerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak sertakewajibannya.

(3) Keputusan rapat Hadan Pengawas diambilmusyawarah untuk mufakat.

(4) Untuk setiap dibuat rapat risalah rapat.

TANGGUNGJAWABDANTUNTUTAN GANTIRUGI

(l) Semua karyawan Perusahaan Daerah termasuk DirekIlr: •yang merugikan Perusahaan Daerah karena tindab;melawan hukum atau melalaikan tugas dan kew' ._yang dibe~~~ kepadanya baik langsun~ maupuna.J~ ,langsung dlwaJlbkan mengganti kerugian tersebut. ti<ij

(2) Kete~tuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap .negen berlaku sepenuhnya terhadap karyawan P~Daerah.

,(3) Sem~a karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugai'

penyunpanan, pembayaran atau penyerahan uang daDsurat-surat berharga serta barang-barang persediaan milikPerusahaan Daerah, wajib' memberikaipertan.ggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepadaBupab dan atau Badan Pengawas melalui atasan langsungdan Direktur.

(4) Tuntutan ganti rugi terhadap karyawan Perusahaan Daerahyang melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankallk~padanya sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ,dllaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Semua surat bukti dan surat-surat lain yang termasukdalam bagian tata buku dari administrasi PerusahaanDaerah disimpan di tempat Perusahaan Dae~~ atauditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali. apabilauntuk sementara disimpanldipindahkan kepada BadanPengawas seperti dimaksud ayat (3) yang dianggap perluuntuk kepentingan pemeriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan denganpenetapan pajak dan penelitian akuntan pada umumnya,surat bukti lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) untuksementara dapat dipindahkan ke instansi akuntan negara.

Pasal32

(I) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lainbagi Direktur dan karyawan Perusah.aan Daerah dia~ssuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk ltubagi Direktur dan karyawan Perusahaan Daerah.

(2) Karyawan Perusahaan· Daerah diangkat dan diberhentikanoleh Direktur dengan memperhatikan syarat-syarat umumdan syarat-syarat khusus berdasarkan ketentuan-ketentuanpokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

(3) Kepada Direktur dan karyawan Pe~saha~n Daerahdiberikan gaji dan penghasilan-penghastlan lam yang ~ahberdasarkan ketentuan-ketantuan pokok kepegawallu~Perusahaan Daerah setelah mendengar pertimbangan danBadan Pengawas.

(4) Ketentuan-ketentuan kepegawaian Perusahaan Daerahditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedomankepada ketentuan pereturan Perundang-undangan yangberlaku.

BABX

TAHUN BUKU DAN ANGGARANPERUSAHAAN DAERAH

(I) Direktur wajib membuat Anggaran Perusahaan Duntuk setiap tahun buku selambat-Iambatnya 3 (tiga):: 'sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaqsUdah. diajuk~ untuk dimintakan persetujuan kBupatI melalUl Badan Pengawasa dan diberikan kep ~mengenai pengesahan/penolakannya selambat-Iam~atn2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.ri

(2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksuddala~ ayat (I ~ tidak berlaku baik sebagian atau sel~apablla Bupatl setelah mendapat pertimbangan dari BadanPengawas, mengemukakan keberatan atau menolakAnggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetaPbnselambat-Iambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun bu1uyang bersangkutan.

(3) Dalam haI terjadi keberatan atau penolakan oleh BIIpatjsebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur wajibmenyempurnakan atau mengubah Anggaran PerusahaanDaerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat.lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yangbersangkutan.

(4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yangdiadakan oleh Direktur dalam tabun buku yangbersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuanterlebih dahulu dari Bupati.'

(5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan alehDirektur belum mendapat persetujuan dari Bupati, sambDmenunggu ditetapkannya perubahan Anggaran PerusahaanDaerah yang diajukan oIeh Direktur, diberlakukanAnggaran Perusahaan tahun anggaran yang Ialu sebagaidasar pengeluaran untuk tabun yang berjalan.

BABXI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHABERKALA, KEGIATAN PERUSAHAAN DAN

Direktur wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usahaberkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupatimelalui Badan Pengawas setiap triwulan.

(I) Direktur menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiridari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahunbuku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulanMaret tahun berikutnya.

(2) Direktur hams menyebutkan cara penilaian dalamperhitungan tahunan berdasarkan pemeriksaan akuntanpublik.

(3) Perhitungan tahunan harus mendapat pengesahan olehBupati setelah mendapat pertimbangan dari BadanPengawas.

(4) Perhitungan tahunan dianggap telah disahkan apabilaselambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima olehBupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BABXII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

(I) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraanPerusahaan Daerah hams dilakukan sesuai denganAnggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan olehBupati dan pengadaan tersebut harns dilaporkan kepadaBupati.

(2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baikmaupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetastalua,dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan~ 'Badan Pengawas dan sesuai dengan peraturan pemnd~undangan yang berlaku. ~'

(I) Cadangan diam dandiadakan.

(2) Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan PasaJ36 setelah. terlebih .dah~lu dikkurangi penyusutau,cadangan tuJuan dan pajak dltetapkan sebagai berikut :a. untuk anggaran Pembangunan Daerah 30%b. untuk anggaran daerah 25%c. untuk cadangan umum 10010d. untuk sosial dan pendidikan 7,5%e. untukjasa produksi 20010f. untuk dana pensiun 7,5%

(3) Penggunaan dana cadangan umum bila telah tercapaitujuan penggunaanya dapat dialihkan kepada penggunaanlain atas persetujuan Bupati.

(4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dandana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2)harus diketahui oleh Badan Pengawas.

PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DANPENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH'

(l) Pembubaran, perubahan status dan penggabunganPerusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Dalam hal pembubaran, penoojukkan likuidaturPerusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati denganpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

(3) Semua kekayaan Perusahaan Daerab setelah diadakanlikuidasi dikuasai oleh Pemerintab Daerah.

(4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukankepada Bupati atas nama Pemerintah Daerab yangmenyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telahdiselesaikan olehnya.

(5) Dalam hal Iikuidasi, Pemerintah Daerah menanggungkerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugianitu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telabdisahkan tidak menggambarkan keadaan PerusahaanDaerab yang sebenamya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II LahatNomor 3 Taboo 1989 tentang Pendirian PerusahaanDaerah Air Minum Kabupatten Daerah Tingkat II Labat;dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II LabatNomor 12 Taboo 1992 tentang Ketentuan-ketentuanPokok Badan Pengawas, Direksi dan KepegawaianPerusahaan Daerab Air Minum Kabupaten Daerah TingkatII Labat.

Hal-hal yang belum diatur dalamsepanjang mengenai pelaksanaannyalanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundan&kan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahbtpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempataJtny.dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labat.

Ditetapkan di Labatpada tanggal 4 Mei 2006

Diundangkan di Lahatpada tanggal IS Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

LEMBAR..o\N DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2006NOMOR 15 SERI D