Hukum Acara PidanaHukum Acara Pidana

1.1. Hak Tersangka dan TerdakwaHak Tersangka dan Terdakwa

2.2. Ganti Kerugian dan RehabilitasiGanti Kerugian dan Rehabilitasi

3.3. KoneksitasKoneksitas

4.4. Penggabungan PerkaraPenggabungan Perkara

Hak Tersangka dan Hak Tersangka dan TerdakwaTerdakwa

KUHAP memberikan perhatian pada Hak KUHAP memberikan perhatian pada Hak Tersangka dan Terdakwa dibandingkan HIRTersangka dan Terdakwa dibandingkan HIR

Hak Tersangka dan Terdakwa secara Hak Tersangka dan Terdakwa secara khusus diatur di dalam Pasal 50- Pasal 68 khusus diatur di dalam Pasal 50- Pasal 68 KUHAPKUHAP

Hak untuk diamHak untuk diam Hak secara bebas untuk: menyangkal, Hak secara bebas untuk: menyangkal,

mengakui, tidak diancam atau ditekan;mengakui, tidak diancam atau ditekan; Hak diadili dengan bahasa yang dimengertiHak diadili dengan bahasa yang dimengerti

Salah satu hak yang terpenting adalah Salah satu hak yang terpenting adalah bantuan hukumbantuan hukum

Kewajiban bagi APH menunjuk Penasehat Kewajiban bagi APH menunjuk Penasehat Hukum dalam hal: (Pasal 56 KUHAP)Hukum dalam hal: (Pasal 56 KUHAP)

1.1. Diancam atau didakwa hukuman mati Diancam atau didakwa hukuman mati atau penjara 5 tahun atau lebihatau penjara 5 tahun atau lebih

2.2. Mereka yang tidak mampu yang diancam Mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebihpidana 5 tahun atau lebih

3.3. Diberikan secara cuma-cumaDiberikan secara cuma-cuma Miranda rules/act: hak untuk diberitahu Miranda rules/act: hak untuk diberitahu

hak-haknya sebagai tersangkahak-haknya sebagai tersangka

Bantuan HukumBantuan Hukum

Diatur dalam Pasal 69-Pasal 74Diatur dalam Pasal 69-Pasal 74 Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan

hukum cuma-cuma (Pasal 22 UU No. 18 Tahun hukum cuma-cuma (Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)2003 tentang Advokat)

APH dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib APH dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan hak tersangka atau terdakwa memberitahukan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukumuntuk mendapat bantuan hukum

Tersangka berhak mendapatkan kunjungan PH Tersangka berhak mendapatkan kunjungan PH setiap waktusetiap waktu

Setiap waktu: pada jam kerja, jam-jam tertentu, Setiap waktu: pada jam kerja, jam-jam tertentu, jam kunjungan-jam kunjungan- tidak boleh tidak boleh

APH yang melanggar seharusnya dapat APH yang melanggar seharusnya dapat dikenakan sanksi atau berakibat batalnya BAPdikenakan sanksi atau berakibat batalnya BAP

Within Sight But Not Within Within Sight But Not Within Hearing (Pasal 71 ayat (1) dan Hearing (Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2))Pasal 115 ayat (2))Dilakukan dalam perkara tindak Dilakukan dalam perkara tindak pidana yang menyangkut keamanan pidana yang menyangkut keamanan negaranegara

Contohnya: kasus terorisme.Contohnya: kasus terorisme.

Within Sight and Within Hearing Within Sight and Within Hearing (Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 115 (Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1))ayat (1))Dilakukan pada perkara tindak Dilakukan pada perkara tindak pidana umum biasapidana umum biasa

Ganti Kerugian dan Ganti Kerugian dan RehabilitasiRehabilitasi

Ganti Kerugian: adalah hak seorang untuk Ganti Kerugian: adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; (Pasal 1 angka 22 KUHAP)undang ini; (Pasal 1 angka 22 KUHAP)

Dasar hukum: Dasar hukum: Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004Pasal 9 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 95-Pasal 96 KUHAPPasal 95-Pasal 96 KUHAP

Para pihak: Tersangka, terdakwa, Para pihak: Tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya.terpidana, atau ahli warisnya.

Gugatan ganti kerugian dapat Gugatan ganti kerugian dapat dilakukan melalui:dilakukan melalui: Gugatan perdata biasa atas dasar PMH Gugatan perdata biasa atas dasar PMH

(1365 BW) (1365 BW) Penggabungan perkara pidana dan Penggabungan perkara pidana dan

gugatan perdatagugatan perdata

Tata cara:Tata cara: Diputus dalam sidang praperadilan bila Diputus dalam sidang praperadilan bila

perkaranya tidak diajukan ke pengadilanperkaranya tidak diajukan ke pengadilan Diajukan ke pengadilan yang berwenang Diajukan ke pengadilan yang berwenang

mengadili perkara yang bersangkutanmengadili perkara yang bersangkutan Pemeriksaan sesuai acara praperadilanPemeriksaan sesuai acara praperadilan Putusan berbentuk penetapanPutusan berbentuk penetapan

Besar ganti kerugian: Besar ganti kerugian: Ganti kerugian atas upaya paksa yang Ganti kerugian atas upaya paksa yang

tidak sah Rp. 500.000-Rp1000.000tidak sah Rp. 500.000-Rp1000.000 Berakibat cacat atau meninggal dunia Berakibat cacat atau meninggal dunia

Rp. 3000.000. Rp. 3000.000.

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- cara yang diatur dalam undang- undang ini;undang ini;

(Pasal 1 angka 23 KUHAP)(Pasal 1 angka 23 KUHAP)

Dasar hukum: Pasal 97Dasar hukum: Pasal 97 Hak seseorang bila pengadilan Hak seseorang bila pengadilan

memutus bebas atau lepas dan telah memutus bebas atau lepas dan telah berkekuatan hukum tetap.berkekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi atas upaya paksa yang Rehabilitasi atas upaya paksa yang tidak sah diputus oleh hakim tidak sah diputus oleh hakim praperadilanpraperadilan

KoneksitasKoneksitas

Proses pengadilan atas TP yang Proses pengadilan atas TP yang dilakukan oleh sipil dan anggota TNIdilakukan oleh sipil dan anggota TNI

Dasar Hukum:Dasar Hukum: UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 22UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 22 UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 89-Pasal 94UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 89-Pasal 94 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 23UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 23

UU No. 14 Tahun 1970 UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 22Pasal 22 Tindak pidana yang dilakukan bersama-Tindak pidana yang dilakukan bersama-

sama oleh mereka yang termasuk sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.Militer.

UU No. 4 Tahun 2004 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 24Pasal 24 Tindak pidana yang dilakukan bersama-Tindak pidana yang dilakukan bersama-

sama oleh mereka yang termasuk sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.militer.

Terkait dengan adanya penyertaanTerkait dengan adanya penyertaan Dilakukan oleh sipil dan militerDilakukan oleh sipil dan militer Objeknya: semua tindak pidana yang Objeknya: semua tindak pidana yang

masuk lingkungan peradilan umummasuk lingkungan peradilan umum Pemeriksaan: Pemeriksaan:

pada prinsipnya dilakukan di pengadilan pada prinsipnya dilakukan di pengadilan umumumum

bila yang besar kerugian pada pihak bila yang besar kerugian pada pihak militer maka diperiksa di pengadilan militer maka diperiksa di pengadilan militermiliter

Proses Peradilan Koneksitas Proses Peradilan Koneksitas

Penyidikan: dilakukan oleh Tim Penyidikan: dilakukan oleh Tim KoneksitasKoneksitas

Penuntutan: PU atau Oditur MiliterPenuntutan: PU atau Oditur Militer Penahanan:Penahanan:

Sipil dilakukan berdasrkan KUHAPSipil dilakukan berdasrkan KUHAP Militer dilakukan oleh atasan langsung, Militer dilakukan oleh atasan langsung,

diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara dan dalam waktu yang tidak terbatas.(UU dan dalam waktu yang tidak terbatas.(UU No. 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara No. 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan) Pidana pada Pengadilan Ketentaraan)

Praperadilan: dilakukan berdasarkan Praperadilan: dilakukan berdasarkan status pelaku TP (SEMA No. 15 Tahun status pelaku TP (SEMA No. 15 Tahun 1983)1983)

Pemeriksaan persidangan:Pemeriksaan persidangan: Kerugian pada pihak sipil: dilakukan oleh Kerugian pada pihak sipil: dilakukan oleh

majelis hakim yang diketuai oleh hakim majelis hakim yang diketuai oleh hakim sipil, anggota hakim sipil dan militer.sipil, anggota hakim sipil dan militer.

Kerugian pada pihak militer: dilakukan Kerugian pada pihak militer: dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai oleh oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim militer, anggota hakim militer dan hakim militer, anggota hakim militer dan sipil. sipil.

Penggabungan PerkaraPenggabungan Perkara

Dasar Hukum: Pasal 98-Pasal 101Dasar Hukum: Pasal 98-Pasal 101 Merupakan hak yang diberikan pada pihak Merupakan hak yang diberikan pada pihak

ketigaketiga/ korban TP/ korban TP.. Tata Cara:Tata Cara:

Diajukan atas permintaan pihak ketigaDiajukan atas permintaan pihak ketiga Diajukan sebelum requisitor atau sebelum Diajukan sebelum requisitor atau sebelum

hakim menjatuhkan putusanhakim menjatuhkan putusan Penggabungan perkara perdata dan pidana Penggabungan perkara perdata dan pidana

dapat dilakukan pada tahap bandingdapat dilakukan pada tahap banding Hukum acara yang berlaku adalah hukum Hukum acara yang berlaku adalah hukum

acara perdataacara perdata

Kelebihan dan Kekurangan Kelebihan dan Kekurangan Gugatan Perdata Gugatan Perdata

Kelebihan: Kelebihan: Berdiri sendiriBerdiri sendiri Ganti kerugian Ganti kerugian

materiil dan materiil dan immaterilimmateril

Dapat diajukan Dapat diajukan setiap waktusetiap waktu

Kekurangan:Kekurangan: Butuh waktu Butuh waktu Lama Lama Biaya mBiaya mahal ahal Proses tProses tidakidak

sederhanasederhana Pembuktiannya Pembuktiannya

sulitsulit

Kekurangan dan Kelebihan Kekurangan dan Kelebihan Penggabungan PerkaraPenggabungan Perkara

Kelebihan:Kelebihan: Proses cProses cepatepat;; biayabiaya murah murah;; pembuktiannyapembuktiannya

sederhanasederhana

Kekurangan:Kekurangan: Bergantung pada Bergantung pada

perkara pokokperkara pokok (accesoir) (accesoir) Hanya kerugian materiilHanya kerugian materiil Diajukan paling lambat Diajukan paling lambat

sebelum requisitorsebelum requisitor Upaya hukum Upaya hukum

tergantung pada tergantung pada perkara pokokperkara pokok

Apabila pidana tidak Apabila pidana tidak banding maka gugatan banding maka gugatan juga tidak bisa. juga tidak bisa.