ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4
-
Upload
iqbal-mohd -
Category
Documents
-
view
49 -
download
0
Transcript of ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 1/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV
MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEPEMIMPINAN TINGKAT IV
Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia Jakarta, 2008
Hak Cipta © Pada : Lembaga Administrasi Negara
Edisi Tahun 2008
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 10110
Telp. (62 21) 3868201, Fax. (62 21) 3800188
Etika Kepemimpinan Aparatur
Jakarta - LAN - 2008
xxx hlm : 15 x 21 cm
ISBN : 979-8619-xx-x
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 2/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
menegaskan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional,
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan
tugas secara profesional. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS ini,
mutlak diperlukan peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi
kepemimpinan bagi para pejabat dan calon pejabat Struktural Eselon
IV baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai pejabatstruktural yang berada pada posisi paling depan atau ujung tombak,
pejabat struktural eselon IV memainkan peran yang sangat penting karena
bertanggung jawab dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
secara langsung, sehingga buah karyanya dapat dirasakan secara
langsung oleh masyarakat.
Untuk mempercepat upaya peningkatan kompetensi tersebut, Lembaga
Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan kebijakan desentralisasi
dalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Dengan
kebijakan ini, jumlah penyelenggaraan Diklat dapat lebih ditingkatkan
sehingga kebutuhan akan pejabat struktural eselon IV yang profesional
dapat terpenuhi. Agar penyelenggaraan dan alumni tersebut menghasilkan
kualitas yang sama, walaupun diselenggarakan dan diproses oleh
Lembaga Diklat yang berbeda, maka LAN menerapkan kebijakanstandarisasi program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Proses
standarisasi meliputi keseluruhan aspek penyelenggaraan Diklat, mul
dari aspek kurikulum yang meliputi rumusan kompetensi, mata Dikl
dan strukturnya, metode dan skenario pembelajaran sampai pad
pengadministrasian penyelenggaranya. Dengan proses standarisasi in
maka kualitas penyelenggaraan dan alumni dapat lebih terjamin.
Salah satu unsur penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I
yang mengalami proses standarisasi adalah modul atau bahan ajar untu
para peserta ( participants’ book ). Disadari sejak modul-modul tersebditerbitkan, lingkungan strategis khususnya kebijakan-kebijakan nasion
pemerintah juga terus berkembang secara dinamis. Di samping itu, konse
dan teori yang mendasari substansi modul juga mengalami perkembanga
Kedua hal inilah yang menuntut diperlukannya penyempurnaan seca
menyeluruh terhadap modul-modul Diklat Kepemimpinan Tingkat I
ini.
Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan modul-modul yan
telah mengalami penyempurnaan ini, dan mengaharapkan agar peser
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dapat memanfaatkannya secar
optimal, bahkan dapat menggali kedalaman substansinya di antara sesam
peserta dan para Widyaiswara dalam berbagai kegiatan pembelajara
selama Diklat berlangsung.
Kepada penulis dan seluruh anggota Tim yang telah berpartisipasi, kamhaturkan terima kasih. Semoga modul hasil perbaikan ini dap
dipergunakan sebaik-baiknya.
Jakarta, 14 Maret 2008
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SUNARNO
iii iv
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 3/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV
v vi
Lembar Judul. ....................................................................
Lembar Pengesahan ISBN. ..................................................
Kata Pengantar. ....................................................................
Daftar Isi. ...............................................................................
BAB I Pendahuluan. .....................................................
A. Latar Belakang................................................
B. Deskripsi Singkat.............................................
C. Hasil Belajar....................................................
D. Indikator Hasil Belajar.................... ............. .....
E. Materi Pokok ..................................................
F. Manfaat. .........................................................
BAB II Penjelasan ........................................................
A. Tujuan........................................................
B. Sasaran......................................................
C. Latihan....................... .................. ............
D. Rangkuman................................................
BAB III Penjabaran Tema. ..............................................
A. Pengertian....................................................
B. Pembahasan.................................................C. Latihan....................... .................. ............
D. Rangkuman..................................................
BAB IV Proses/Kegiatan Penulisan Kertas Kerja
Kelompok (KKK).........................................
A. Pengorganisasian dan Diskusi Kelompok............
B. Proses Penulisan............................................
C. Sistematika Penulisan.....................................
D.Latihan.........................................................
E. Rangkuman.................................................
BAB V Teknik Penulisan. .......................................
A.Perwajahan. .....................................................
B. Penggunaan Bahasa yang Baik dan Benar.........
C. Latihan......................................... ...............
D .Ran g k u m an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAB VI Presentasi dan Seminar. ...........................
A. Presentasi. .........................................................B. Seminar. ............................................................
C. Latihan...........................................................
D. Rangkuman. ......................................................
BAB VII PenulisanKertas Kerja Angkatan (KKA) .........
A. Diskusi Penyusunan Ringkasan............................
B. Makanisme Presentasi KKA. ..........................
C. Masukan dari Fasilitator dan Narasumber..........
D. Penyempurnaan KKA. ....................................
E. Latihan...........................................................
F. Rangkuman. ............. ............. .............. .............
BAB VIII Penutup. .............................. ...............................A. Simpulan. ........................................................
B. Tindak Lanjut. .................................................
i
ii
iv
1
1
1
1
13
3
4
4
5
6
6
7
7
10
14
14
15
15
16
17
19
19
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 4/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur
vi vii
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 5/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV
1
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam lingkungan organisasi pemerintahan, seorang aparatur dituntut
untuk bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Secara etis, seorang aparatur terpanggil untuk melayani kepentingan
publik secara adil tanpa membedakan kelompok, golongan, suku,
agama serta status sosial. Seorang aparatur harus dapat menjadikan
dirinya sebagai panutan tentang kebaikan dan moralitas
pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pelayanan publik.
Pada era demokratisasi dan reformasi dewasa ini perilaku
kepemimpinan kepemerintahan harus mengarahkan orientasi kepada
masyarakat luas dengan meningkatkan kepekaan untuk
mendengarkan aspirasi yang berkembang termasuk saran,tanggapan, keluhan, bahkan kritik terhadap penyelenggaraan
kepemerintahan publik.
Untuk itu diperlukan pemahaman tentang bagaimana seorang
aparatur khususnya pemimpin kepemerintahan berperilaku.
B. Deskripsi Singkat
Mata pendidikan dan pelatihan ini menjelaskan sistem nilai budaya
dan pola perilaku birokrasi yang ideal yang membentuk pola etika
kepemimpinan birokrasi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan
tugas di instansi masing-masing.
C. Hasil Belajar
Setelah membaca modul Etika Kepemimpinan Aparatur ini, pese
mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan pemaham
tentang nilai-nilai budaya yang berpengaruh terhadap birokrasi se
menjadikannya sebagai acuan dalam mewujudkan etik
kepemimpinan aparatur.
D. Indikator Hasil Belajar
Indikator-indikator hasil belajar adalah :
1. Peserta mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai buda
yang berpengaruh terhadap organisasi pemerintah;
2. Peserta mampu memahami dan menjelaskan arti dan pentingn
etika dalam organisasi, pola perilaku kepemimpinan, dan ciri-c
kepemimpinan aparatur yang ideal;
3. Peserta mampu memahami dan menjelaskan etika kepemimpin
aparatur yang ideal.
E. Materi Pokok
Materi pokok yang dibahas pada modul ini adalah :
1. Nilai-nilai budaya yang berpengaruh terhadap organis
pemerintah;
2. Arti dan pentingnya etika dalam organisasi, pola perila
kepemimpinan, dan ciri-ciri kepemimpinan aparatur yang ide
3. Etika kepemimpinan aparatur yang ideal.
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 6/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur3
4
4. Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme;
5. Etika kehidupan berbangsa.
F. Manfaat
Berbekal hasil belajar pada modul Etika Kepemimpinan Aparatur,peserta diharapkan mampu menerapkan etika kepemimpinan
aparatur yang ideal tersebut guna peningkatan kinerja instansinya.
BAB II
NILAI-NILAI BUDAYA YANG
BERPENGARUH TERHADAP ORGANISAS
PEMERINTAH
Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu
memahami nilai-nilai budaya yang berpengaruh terhadap
organisasi pemerintah.
Pendekatan ekologis dalam studi administrasi negara/publik menekanka
perlu dipahaminya keterkaitan, hubungan yang saling pengaru
mempengaruhi antara administrasi negara dengan faktor fakt
lingkungan. Organisasi dan manajemen pemerintahan yang tidak sesudengan kondisi lingkungan, tidak akan dapat berfungsi dengan efisie
dan efektif, bahkan mungkin gagal sama sekali. Oleh karena it
mengenali faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi d
yang sebaliknya juga dipengaruhi oleh organsiasi pemerintah, adal
sangat penting.
Faktor lingkungan dapat dibedakan antara faktor lingkungan alami d
faktor lingkungan sosial. Lemhanas dalam rangka konsepsi Ketahan
Nasional telah mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan tersebut, yan
dirumuskan dalam Asta Gatra (Asta = delapan, Gatra = ujud). Asta Gat
terdiri atas :
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 7/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 5 6
1. Tri Gatra, 3 faktor lingkungan alami, yaitu :
a. Geografi;
b. Demografi;
c. Kekayaan alam.
2. Panca Gatra, 5 faktor lingkungan sosial, yaitu :
a. Ideologi;
b. Politik;
c. Ekonomi;
d. Sosial budaya;
e. Hankam.
(Lemhanas, 1989 Tolok .........., S.Pamudji, 1986:41, 66-141),
Berdasarkan pendekatan ekologis, dalam studi administrasi negara
sebagaimana dikatakan oleh Raphaeli dalam artikelnya “Comparative
Public Administration : An Overview”, bahwa kebudayaan merupakan
variabel yang signifikan, dan ditegaskan bahwa perilaku administrasi(administrative behavior ) adalah hasil interaksi dari ciri-ciri dan nilai-
nilai budaya (cultural traits and values) dengan administrasi. Budaya
administrasi merupakan perpanjangan dari budaya masyarakat (social
culture) yang lebih luas (Raphaeli dalam Raphaeli, ed 1967:21).
Kebudayaan, menurut Kuntjaraningrat (1987:9), berasal dari kata
Sankskerta (buddhayah) (bentuk jamak dari “buddha”), yang berarti :
“budi” atau “akal”. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai
“hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal” Kuntjaraningrat juga
mengatakan, bahwa ada pendirian lain yang menyatakan bahwa asal
kata “kebudayaan” itu adalah suatu perkembangan dari majemuk budi
daya, yang artinya daya dari budi, kekuatan dari akal. Kemudian sebagai
konsep, kebudayaan antara lain diartikannya sebagai “keseluruhan
gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belaja
beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya”. Linton mengemukaka
bahwa “kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan da
masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagia
dari cara hidup itu, yaitu bagian yang oleh masyarakat diangg
lebih tinggi atau lebih diinginkan” (Johanes Basuki, 1997:21). Eng
Blokwell dan Miniard berpendapat bahwa budaya adalah “ nilai-nil
gagasan-gagasan, artifak dan simbol-simbol bermakna lainn
yang membantu individu dalam berkomunikasi, memberikan tafsira
dan melakukan evaluasi dalam kedudukannya sebagai anggo
suatu kelompok masyarakat ” (ibid:22). Sedangkan Sir Edwa
Burneth Tylor mendifinisikannya. “culture or civilization is the compl
whole which include knowledge, belief, art, morals, laws, custo
and any other capabilities and habits acquired by man as memb
of society” (Bintoro, Pembahasan dalam artikel Harsya Bachtiar, dala
Alfian, ed, 1985). Sir Edward Tylor juga menyatakan bahwa “Culture
that complex whole of ideas and things produced by men in the
historical experience” (Soerjanto, 1989 ; 219).
Keseluruhan definisi yang ada menurut Soerjanto kiranya dapat secapadat dirangkum dalam kalimat : “Kebudayaan adalah keseluruh
proses dan hasil perkembangan manusia yang disalurkan da
generasi ke generasi untuk kehidupan manusiawi yang lebih baik
Batasan ini mencakup gagasan-gagasan pokok, bahwa :
1. Kebudayaan mencakup segala perkembangan dan kemaju
masyarakat;
2. Kebudayaan adalah hasil bersama;
3. Kebudayaan pada hakekatnya adalah humanisasi, yaitu pros
peningkatan hidup yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat ya
manusiawi (Soeryanto, 219 – 220).
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 8/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur8
A. Kebudayaan Ideel
Wujud pertama adalah wujud ideel dari kebudayaan, bersifat abstrak,
dan lokasinya ada didalam kepala, atau dengan perkataan lain, dalam
alam pikiran dari warga masya rakat tempat kebudayaan itu. Apabila
gagasan dinyatakan dalam tulisan, maka lokasi kebudayaan ideel
sering berada dalam karangan dan buku hasil karya warga
masyarakat yang bersangkutan. Sekarang kebudayaan ideel jugabanyak tersimpan dalam disk, tape, arsip, micro file dan sebagainya.
Kebudayaan ideel dapat disebut adat tata kelakuan , atau secara
singkat adat atau adat istiadat (jamak). Sebutan tata kelakuan itu
untuk menunjukkan bahwa kebudayaan ideel itu biasanya juga
berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan
dan memberi arah kepada kelakukan dan perbuatan manusia dalam
masyarakat, seperti misalnya aturan sopan santun dalam mem-
berikan sumbangan pada waktu kondangan. Adat menurut
Kuntjaraningrat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, yaitu;
a. tingkat nilai budaya;
b. tingkat norma-norma;c. tingkat hukum;
d. tingkat aturan khusus.
a. Tingkat pertama, sistem nilai budaya. Tingkat ini merupakan
lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Sistem
nilai budaya mencakup ide-ide yang mengkonsepkan hal hal yang
paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi-konsepsi
ini biasanya luas dan kabur; tetapi walaupun demikian, atau justru
karena kabur dan tidak rasional, biasanya berakar dalam bagian
emosional dari atau jiwa manusia. Jumlah nilai-nilai budaya tingkat
pertama ini dalam suatu kebudayaan biasanya tidak banyak.
Contoh dari suatu nilai budaya, terutama dalam masyarakat ki
adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabi
manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarka
rasa solidaritas yang besar. Konsepsi ini, yang biasanya kita seb
nilai gotong royong, mempunyai ruang lingkup yang amat lu
karena memang hampir semua karya manusia itu biasanya d
lakukan dalam rangka kerjasama dengan orang lain, dengan pe
kataan lain : konsep tersebut diatas hanya berarti bahwa sem
kelakuan manusia yang bukan bersifat bersaing atau berkela
itu adalah baik. Jelaslah bahwa nilai itu sebenarnya tidak rasion
Contoh lain : Suatu nilai budaya yang penting terutama dala
masyarakat kebudayaan Barat adalah konsepsi bahwa hal yan
bernilai tinggi adalah apabila manusia itu dapat berhasil sam
sekali atas usahanya sendiri. Ideal yang disebut nilai individu
lisme ini, juga kabur dan tak rasional, karena dalam kenyata
jarang terjadi bahwa manusia itu dapat sesuatu hasil yang sam
sekali terlepas dari usaha atau bantuan orang lain.
b. Tingkat kedua sistem norma. Sitem norma lebih konkrit. Norm
adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peran
tertentu manusia dalam masyarakat. Dalam kehidupan, peran
manusia adalah banyak, dan manusia sering berubah peranann
dari satu saat ke saat, dari hari ke hari yang lain. Pada sua
saat ia berperan sebagai atasan, sesaat kemudian berper
sebagai bawahan, pada suatu saat ia berperan sebagai guru, pa
saat lain sebagai pimpinan partai. Tiap peranan membawak
baginya sejumlah norma, yang menjadi pedoman ba
kelakuannya dalam memainkan peranan yang bersangkuta
Dalam suatu kebudayaan, jumlah norma lebih banyak dari juml
nilai budayanya.
7
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 9/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 9 10
c. Tingkat ketiga, sistem hukum. Sistem ini lebih konkrit lagi.
Hukum, baik hukum adat maupun hukum tertulis, sudah jelas
pula batas-batas ruang lingkupnya. Jumlah hukum dalam suatu
masyarakat jauh lebih banyak dari pada jumlah norma yang
menjadi pedomannya.
d. Tingkat keempat, aturan khusus. Aturan-aturan khususmengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang
lingkupnya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, aturan
aturan khusus ini sangat konkrit dan banyak di antaranya terkait
dalam sistem hukum. Contoh aturan khusus yang terkait dengan
sistem hukum adalah peraturan lalu lintas. Contoh aturan khusus
yang tidak tersangkut dengan sistem hukum misalnya adalah
aturan sopan-santun.
B. Sistem Sosial
Wujud kedua dari kebudayaan, sering disebut sistem sosial, mengenai
kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial terdiri dari
aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta
bergaul satu sama lain, yang dari detik ke detik, dari hari ke hari,
dan dari tahun ke tahun, selalu mengikuti pola-pola tertentu yang
berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas
manusia-manusia dalam suatu masyarakat, maka sistem sosial itu
bersifat konkrit, terjadi di sek eliling k ita seh ari-hari, bisa
diobservasi, di foto dan di dokumentasikan, contoh upacara-upacara,
tradisi dalam merayakan Idul Fitri dll (penulis).
C. Kebudayaan Fisik
Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Kare
merupakan keseluruhan jumlah hasil fisik dari aktivitas, perbuata
dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya pali
konkrit dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dirab
dilihat dan di foto; barang bergerak dan barang tidak bergerak, bes
maupun kecil, serta kompleks dan njlimet (sophisticated ) sepe
komputer dan satelit maupun yang sangat sederhana.
Ketiga wujud kebudayaan tersebut dalam kenyataan kehidup
masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan lain. Kebudayaan ide
dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuat
dan karya manusia (Kuntjaraningrat, 1987:5-12).
Ketiga wujud kebudayaan tersebut berpengaruh terhadap organis
pemerintah. Kebudayaan ideel mempengaruhi visi, misi dan siste
nilai organisasi. Cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makm
jelas menjadi acuan perumusan visi, misi dan sistem nilai kebanyak
organisasi pemerintah Indonesia. Sistem sosial akan banyak mem
pengaruhi perilaku para anggota organisasi. Berbagai upacara at
acara seremonial bentuk/cara hubungan antar sesama anggo
antara atasan dan bawahan merupakan cerminan pengaruh siste
sosial. Sedangkan kebudayaan fisik juga mempengaruhi perilak
dan cara-cara kerja organisasi. Kebanyakan instansi pemerint
dengan alasan meningkatkan efisiensi kerja, cenderung selalu ing
mengganti perabot dan alat kantor modern dengan produk yan
mutakhir. Carbon copy dan stensil sudah tidak digunakan lagi deng
adanya fotocopy. Sistim nilai budaya, yang merupakan lapis
kebudayaan ideel atau adat yang paling abstrak, dan seperti dikatak
oleh Kuntjaraningrat : “biasanya berakar dalam bagi
emosional dari atau jiwa manusia”, sangat mempengaru
perilaku manusia termasuk anggota organisasi pemerintah dmemerlukan waktu yang lama untuk dapat merubahnya.
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 10/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur1211
Selanjutnya Harsya W. Bachtiar dalam tulisannya “ Birokrasi dan
Kebudayaan” (Alfian,ed, 1985:67-72) menguraikan bahwa dalam
suatu birokrasi (organisasi pemerintah) dapat dijumpai lebih dari
satu sistem budaya. Batasan antara berbagai sistem budaya tersebut
bagi anggota-anggota birokrasi yang bersangkutan dalam berbagai
hal tidak begitu jelas, bahkan adanya berbagai sistem budaya yang
mempengaruhi sikap, pemikiran dan tindakan mereka itu, sering tidak
disadari, apalagi diketahui. Menurut Harsya Bachtiar, pada umumnya
di suatu birokrasi pemerintah dapat dibedakan adanya paling sedikit
empat, dan biasanya bahkan lima sistem budaya, yaitu :
1. sistem budaya birokrasi yang universal;
2. sistem budaya nasional;
3. sistem budaya daerah;
4. sistem budaya agama;
5. sering pula sistem budaya asing.
1. Sistem Budaya Birokrasi Yang Universal
Terdapat seperangkat kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai,
aturan-aturan dan simbol-simbol pengungkapan perasaan yang
pada hakekatnya adalah sama dalam birokrasi dari negara mana-
pun. Perangkat simbol-simbol budaya ini yang membentuk dan
mempertahankan struktur-struktur sosial yang bersangkutan
sebagai birokrasi. Tanpa perangkat simbol-simbol itu, suatu
struktur sosial tidak dapat dianggap sebagai birokrasi, mungkin
hanya struktur sistem kekerabatan atau sistem patrimonial; tetapi
jelas bukan birokrasi.
Max Weber, Bapak teori birokrasi, telah menunjukkan beberapa
unsur sistem budaya birokrasi yang universal itu, antara lain
adalah adanya aturan-aturan tertulis yang mengatur hubungan
antara para pejabat dan bawahan mereka masing-masing; ha
hak dan kewajiban masing-masing, kedudukan; pengangkata
kenaikan pangkat, dan pemberhentian anggota birokrasi; gaji d
bentuk-bentuk balas jasa lain; pemisahan antara pengemba
jabatan dan jabatannya (seseorang tidak memiliki jabatan) ser
pemisahan antara milik birokrasi dan milik pribadi masing-masin
anggota. Adanya aturan aturan tertulis ini memberikan ciri-c
khas pada semua struktur sosial yang terwujud sebagai birokra
Bahwa dalam kenyataan terjadi penyimpangan-penyimpang
dari aturan-aturan tertulis yang berlaku disebabkan oleh adany
sistem-sistem budaya lain.
2. Sistem Budaya Nasional
Pada setiap birokrasi pemerintah tampak jelas kepercayaa
pengetahuan, nilai-nilai dan aturan-aturan, serta simbol-simb
pengungkapan perasaan tertentu yang sebagai satu sistem buday
tersendiri tidak terdapat pada birokrasi pemerintah negara-nega
lain. Sistem budaya yang berintikan Pancasila merupakan polpola arti yang memberikan sifat dan bentuk yang khas pad
birokrasi Pemerintah Republik Indonesia. Bahasa Indonesia jel
digunakan sebagai bahasa resmi. Pengetahuan kognitif yan
memberikan gambaran tentang kenyataan-kenyataan empir
yang dihadapi datam melaksanakan tugas sebagai anggota bir
krasi dalam banyak hal berlainan dari pengetahuan kognit
berkenaan dengan kenyataan kenyataan empiris sejenis sebag
mana diketahui oleh anggota birokrasi pemerintah berbag
negara lain. Berbagai masalah ditanggapi sebagai masalah yan
harus dimusyawarahkan dahulu dalam rapat, seminar atau pe
temuan bentuk lain, meski pun pejabat yang bersangkuta
sebenarnya dapat saja membuat keputusan sendiri ( perlu SurKeputusan bersama atau Surat Edaran Bersama, penulis
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 11/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 13 14
Berbagai nilai dan aturan-aturan tertentu yang dijadikan pedoman
dalam bertindak adalah khas nilai nilai dan aturan-aturan
Indonesia, setidak-tidaknya sebagai suatu perangkat pedoman
tersendiri. Tentu sebagian nilai-nilai dan aturan-aturan ini terdapat
juga pada birokrasi banyak negara lain yang juga mengalami
proses modernisasi, karena keadaan-keadaan obyektif dan
masyarakat dan negara, termasuk Indonesia, banyak
persamaannya.
3. Sistem Budaya Daerah
Anggota-anggota birokrasi pemerintah berasal dari berbagai
masyarakat daerah yang masing-masing mewujudkan
kebudayaan sendiri, warisan dari nenek moyang penduduk
pribumi daerah yang bersangkutan. Karena biasanya masing-
masing anggota birokrasi dibesarkan dalam lingkungan budaya
daerah asal masing-masing, dan pada umumnya hidup dalam
lingkungan keluarga yang juga mewujudkan kebudayaan daerah
asal, pemikiran para anggota birokrasi sedikit banyak terpengaruh
oleh kebudayaan asal masing-masing, yang dalam keadaan-
keadaan tertentu tercermin juga pada cara berfikir dan tingkah
laku mereka dalam penyelenggaraan pekerjaan dinas.
Banyak anggota birokrasi yang sama-sama berasal dari Jawa
menggunakan bahasa Jawa dalam pembicaraan kedinasan.
Anggota birokrasi yang berasal dari Tapanuli berbicara bahasa
Batak bilamana menghadapi orang lain, sesama anggota biro-
krat atau bukan, (penulis) yang juga berasal dari Tapanuli, supaya
pembicaraan lebih akrab ketimbang menggunakan bahasa
Indonesia. Kadang-kadang penggunaan bahasa daerah memper-
sulit orang lain yang diharapkan ikut serta dalam pembicaraan
yang bersangkutan, karena tidak mengerti bahasa daerah yang
bersangkutan. Secara umum (penulis), anggota birokrasi ya
bekerja di suatu daerah tertentu, perlu memahami budaya daer
yang bersangkutan, paling tidak untuk lebih mengefektifk
komunikasi nya dengan warga masyarakat.
Di birokrasi yang banyak beranggotakan orang orang yang be
asal dari daerah tertentu terdapat kecenderungan didomina
sistem budaya daerah yang bersangkutan, terutama dala
penggunaan bahasa, tetapi sering pula meliputi tata cara pe
gaulan antar anggota birokrasi : cara memberi hormat, ca
menyatakan terima kasih, bahkan juga cara menyatakan ra
tidak puas, kesal, marah. Contoh (penulis), dominasi budaya Jaw
dalam birokrasi Indonesia : “ Ing ngarso sung tulado, i
madya mangun karsa, tut wuri handayani” telah diucapk
dan dipahami dan diterima sebagai kepemimpinan Pancasila ol
para pejabat pemerintah Indonesia dari semua daerah, “sungka
dan “ewuh pakewuh” telah biasa diucapkan manakala anggo
birokrasi Indonesia membicarakan pengawasan melekat; d
masih banyak lagi istilah-istilah Jawa telah masuk dala
khasanah bahasa Indonesia dan dalam sistem AdministraNegara Indonesia.
Kehadiran sistem budaya daerah di suatu birokrasi terlihat deng
jelas; pada hubungan-hubungan kekerabatan antara angg
anggota tertentu yang menurut aturan-aturan kebudayaan daer
yang bersangkutan adalah kerabat maupun antara anggot
anggota tertentu dan kerabat-kerabat mereka di luar birokra
Seringkali anggota-anggota yang bersangkutan menyimpang d
aturan-aturan hukum atau aturan lain yang berlaku dala
kedinasan, demi tuntutan kewajiban mereka dalam kekerabat
dengan orang yang di hadapi, misalnya dalam hal pengangkat
kenaikan pangkat mutasi dan pemberian persetujuan (KKN)
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 12/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur16
15
4. Sistem Budaya Agama
Hari Minggu libur, kita warisi dari kebudayaan agama orang
Belanda yang dahulu menjajah kita. Bagi orang Belanda, yang
beragama Kristen, hari pertama dari setiap pekan merupakan
hari Tuhan; hari yang khusus digunakan untuk mengadakan
kebaktian keagamaan atau misa untuk memperingati kebangkitan
kembali Yesus. Maka, pekerjaan birokrasi pun harus dihentikan
pada hari Minggu itu.
Setiap hari Jumat, menjelang tengah hari, banyak anggota biro-
krasi yang beragama Islam meninggalkan pekerjaan untuk
menunaikan ibadah sholat Jum’at di mesjid. Anggota birokrasi
yang tidak beragama Islam pun juga meninggalkan/berhenti
bekerja, karena mayoritas anggota masyarakat/birokrasi
beragama Islam. Bahkan (penulis), dalam sistem 6 hari kerja
dengan 37,5 jam kerja, pada hari Jumat jam kerja birokrasi hanya
sampai jam 11.30.
Karena masing-masing agama mempunyai budayanya sendiri,
maka di negara yang memberi kesempatan berkembangnya
semua agama dan warga negara bebas memeluk agamanya
masing-masing, seperti di Indonesia ini (Islam, Kristen, Hindu
dan Budha), maka dalam birokrasi dijumpai lebih dari satu sistem
budaya agama. Walau pun demikian, harus dicatat, bahwa kita
di Indonesia telah sepakat memisahkan agama dari kebudayaan,
karena agama bukan berasal dari manusia tetapi dari Tuhan.
(penulis).
5. Sistem Budaya Asing
Unsur-unsur budaya asing terdapat di birokrasi pemerintah kita,
diperlukan dan digunakan oleh anggota birokrasi yang pernah
belajar di luar negeri, berkunjung ke luar negeri, ataupun
memperolehnya melalui pendidikan, pertemuan-pertemuan ataumedia massa di negara kita sendiri.
Generasi tua cenderung mengarahkan perhatian pada kebudaya
Belanda yang banyak mempengaruhi mereka ketika menjadi pelaj
ELS, HIS, MULO, AMS atau HBS atau sebagai mahasiswa
perguruan tinggi dalam zaman Belanda dahulu. Mereka banya
menggunakan bahasa Belanda baik dalam pembicaraan kedinas
maupun di luar kedinasan. Bahasa hukum banyak seka
mengandung istilah-istilah Belanda. Orang yang tidak mampu be
bahasa Belanda dianggap kurang terpelajar. Sebaliknya orang-orasekarang cenderung mengarahkan perhatian pada kebudaya
Amerika, atau orang-orang yang berbahasa Inggris. Mereka bany
menggunakan bahasa Inggris dan bertindak seolah-olah oran
terpelajar kalau mengetahui kebudayaan Amerika. Bahasa Ingg
telah menjadi bahasa internasional. Banyak (penulis) istilah asi
yang telah diadopsi dan dieja menurut ejaan Indonesia, sepe
presiden, direktur, prinsip, norma, akseptabel, kapabel, efisien
efektif, akuntabilitas, produktivitas, sistim/sistem dan lain-lain.
Dari keseluruhan uraian diatas, dapatlah kiranya dinyatakan bahw
pengaruh budaya dalam organisasi pemerintah sangatlah komple
Dilihat dari wujud budayanya maka organisasi pemerintah dipengaruoleh budaya ideel, sistem sosial dan budaya fisik, serta sekaligus pu
dilihat dari asal budayanya dipengaruhi oleh budaya birokrasi univers
budaya nasional, budaya daerah, budaya agama dan budaya asing
D. Latihan
1. Benarkah kebudayaan merupakan variabel yang sangat signifik
dalam studi administrasi suatu negara ?
2. Apakah ujud kebudayaan ideel yang paling mempengaruhi siste
administrasi negara Indonesia ?
3. Berilah contoh perwujudan pengaruh sistem sosial dalaadministrasi negara Indonesia.
15
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 13/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 17
18
4. Apakah pengaruh budaya yang menghambat modernisasi
aparatur di Indonesia ini ?
5. Mengacu kepada pengaruh budaya secara keseluruhan, pada
dasarnya; dapatkah pendekatan dalam modernisasi birokrasi
disamakan dengan di negara lain ?
E. RangkumanEksistensi organisasi Pemerintah tidak dapat terlepas dari
keterkaitannya dengan faktor-faktor lingkungan, yang terdiri atas
faktor-faktor geografi, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik,
ekonomi, sosial-budaya dan hankam. Pengaruh faktor budaya sangat
signifikan. Perilaku administrasi adalah hasil interaksi dari ciri-ciri
dan nilai-nilai budaya dengan administrasi. Budaya administrasi
merupakan perpanjangan dari budaya masyarakat yang lebih jelas.
Kebudayaan dapat diartikan sebagai “keseluruhan gagasan dan
karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta
keseluruhan hasil dan karyanya”. Kebudayaan mempunyai tiga
wujud, yaitu kebudayaan ideel, sistem sosial dan kebudayaan fisik.
Kebudayaan ideel dapat disebut adat istiadat dan terdiri atas tingkatnilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum dan tingkat aturan
khusus. Ketiga wujud kebudayaan tersebut berpengaruh terhadap
organisasi pemerintah. Kebudayaan ideel akan banyak mempe-
ngaruhi antara lain visi, misi dan sistem nilai organisasi. Sistem sosial
akan banyak mempengaruhi perilaku anggota organisasi pemerintah,
seperti dalam komunikasi, hubungan kerja, kerjasama dan sistem
kerja. Kebudayaan fisik juga mempengaruhi perilaku, sistem kerja
dan alat-alat kerjanya.
Disamping itu birokrasi sekaligus juga dipengaruhi oleh sistem budaya
birokrasi yang universal, sistem budaya nasional, sistem budaya
daerah, sistem budaya agama dan sistem budaya asing.
BAB III
ARTI DAN PENTINGNYA ETIKA
DALAM ORGANISASI
Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu
memahami arti dan pentingnya etika dalam organisasi.
Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan d
kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norm
kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau sa
organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai ya
dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai nilai tersebut berkaitan deng
pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan ba
seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan dan tanggung jawa
Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan da
dianggap sebagai prinsip-prinsip etis atau moral.
Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yan
pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada ca
pemecahan yang secara moral dan etika diterima tetapi ada juga yan
tidak dapat dipertanggung jawabkan, cara-cara yang secara moral da
etika dapat diterima merupakan cara-cara yang benar dan sebalikny
cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut cara ca
yang salah. Dalam praktek kehidupan organisasi tidak ada tolok uk
yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas da
berbagai faktor seperti agama, budaya dan sosial. Pemahaman tentan
yang benar dan yang salah itulah yang mendasari perlunya etika dala
organisasi yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tenta
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 14/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur19
kehidupan organisasi. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika
itu diperlukan dalam organisasi antara lain :
1. Karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut
aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang
dan organisasi dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan
bagi perwujudan nilai nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang
terjadi antar manusia dan lingkungan hidup.
2. Agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib manusia memerlukan
kesepakatan, pemahaman, prinsip dan ketentuan lain yang menyangkut
pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku
sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk
kerja sama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama.
3. Karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat
norma moral maupun etika perlu dianalisa dan dikaji ulang, hal ini di-
maksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan
seseorang, kelompok, organisasi dan masyarakat luas yang pada
gilirannya memperlancar interaksi antar manusia.
4. Pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihatbila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki
dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup
dan sosial. Dapat dikata kan bahwa etika berkaitan langsung dengan
sistem nilai manusia, etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas,
nilai-nilai hidup yang hakiki dan memberi inspirasi kepada manusia
untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai
tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. (Sondang
Siagian, 1996, 335-337).
Didalam lingkungan organisasi pemerintahan seorang aparatur dituntut
untuk bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Secara etis
seorang aparatur merasa terpanggil untuk melayani kepentingan publik
secara adil tanpa membedakan kelompok, golongan, suku, agama serta
status sosial. Menurut etika organisasi pemerintahan RI seorang aparat
harus dapat menjadikan dirinya sebagai model panutan tentang kebaik
dan moralitas pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pelayan
kepada publik. Dia akan senantiasa menjaga kewibawaan dan cit
pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari hari denga
menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela yang dapat merugik
masyarakat dan negara. Jadi etika pada dasarnya merupakan upay
menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalakehidupan bersama termasuk di lingkungan profesi administrasi. (Rya
Rasyid, 1996, 43-44).
Profesi dimaksudkan sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah hidu
dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan tuntuta
dan persyaratan organisasi pemerintahan, dengan melibatkan komitme
pribadi (moral) yang mendalam atas pekerjaannya itu. Ia melibatk
seluruh kepribadiannya sehingga mendorong untuk menjalankan tugasn
dengan tekun, giat serius untuk melayani kepentingan publik. Ia tid
mengerjakan pekerjaannya sekedar sebagai hobi, sebagai sambil
apalagi asal-asalan, komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggu
jawab yang besar atas tugas yang diembannya.
Dari pemahaman ini diharapkan bahkan dituntut bahwa seorang pegaw
negeri, seorang aparatur haruslah memiliki persyaratan seoran
profesional yang mendapat kepercayaan publik atau masyarakat yan
dilayani. Dia dipercayai dan diandalkan memiliki keahlian dan keterampil
yang dibutuhkan masyarakat. Lebih dari itu seorang aparatur yan
profesional dipercaya masyarakat karena mempunyai komitmen mora
etis, serta bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya kepada publ
( public accountability).
Dari analisis tersebut di atas dapatlah ditarik beberapa manfaat nil
etika bagi organisasi sebagai berikut :
1. Kebersamaan, bekerja dalam semangat kebersamaan dan pesahabatan lebih baik dari bekerja sendiri sendiri.
20
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 15/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 21 22
2. Empati, memahami dan dapat menyelami dan merasakan masalah
yang dihadapi orang lain.
3. Kepedulian, kesediaan untuk memberikan bantuan secara ikhlas.
4. Kedewasaan, kematangan dalam mengatasi permasalahan
bersama.
5. Orientasi Organisasi, perilaku yang diatur dalam organisasi dalam
memecahkan masalah.
6. Respect, saling menghormati dan menghargai sesama mitra kerja.
7. Kebajikan, berperilaku santun, rendah hati serta memberikan
kedamaian dalam setiap pertemuan.
8. Integritas, mengutamakan kepribadian yang utuh.
9. Inovatif , kreatif dalam menciptakan gagasan dan tindakan yang baru
dan memberikan nilai tambah serta bermanfaat bagi organisasi.
10. Keunggulan, tampil dengan gagasan dan karya yang lebih baik dari
yang terbaik.
11. Keluwesan, Sikap dan tindakan yang luwes, tidak kaku sepanjangtidak bertentangan dengan prinsip dan hati nurani.
12. Kearifan, sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip
keseimbangan antara rasionalitas dan moralitas.
A. Pola Perilaku Kepemimpinan Aparatur
Nilai-nilai etika yang dikembangkan bukan hanya sekedar untuk
menjadi keyakinan pribadi para anggota pegawai negeri ( personal
values) tetapi diterima dan disepakati menjadi seperangkat norma
organisasi (share values). Etika menjadi acuan atau pedoman
dalam bersikap dan bertindak dari seluruh jajaran organisasi
pemerintahan dan pelanggaran atasnya membawa konsekuensi
moral. Setiap anggota aparatur dituntut untuk mentaatinya deng
sadar dan penuh disiplin. Yang melanggar disiplin dapat dikenak
sanksi adminstratif sesuai dengan jenis dan sifat pelanggara
(penurunan pangkat dan sejenisnya). Pegawai yang taat atas eti
mendapat ganjaran (tanda penghargaan dan sebagainya).
Nilai-nilai etika yang disepakati bersama sebagai pola perilaku d
dirumuskan dalam apa yang dikenal dengan kode etik. Kode et
ini dijadikan pedoman bagi setiap anggota dalam bersikap d
berperilaku untuk menentukan mana yang baik atau tidak bai
benar atau salah.
Sebagai contoh Kode etik dari suatu perusahaan antara lain memu
1. Pengaturan mengenai keselamatan kerja, kesehatan d
keamanan;
2. Rasa hormat, kejujuran, kesopanan, dan keadilan;
3. Kehadiran karyawan yang tepat waktu;
4. Penggunaan bahasa yang baik dan benar;
5. Tidak menerima atau menawarkan suap;
6. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan;
7. Tidak menyalahgunakan sarana organisasi untujk kepenting
pribadi;
8. Mematuhi ketentuan dan keamanan masyarakat.
Pada tahun 1981, American Society for Public Administrati
( ASPA) merumuskan kode etik administrasi publik sebagai berik
1. Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di at
pelayanan kepada diri sendiri;
2. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam insta
pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakya
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 16/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur2423
3. Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah.
Apabila hukum atau peraturan dirasa bermakna ganda, tidak
bijaksana, atau perlu perubahan, kita akan mengacu kepada
sebesar-besarnya kepentingan rakyat sebagai patokan;
4. Manajemen yang efektif dan efisien adalah dasar bagi adminis-
trasi negara. Subversi melalui penyalahgunaan pengaruh,
penggelapan, pemborosan atau penyelewengan tidak dapat
dibenarkan. Para pegawai bertanggung jawab untuk melaporkan jika ada tindak penyimpangan;
5. Sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas-
asas itikad baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan;
6. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat
penting. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme
yang merendahkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi tidak
dapat diterima;
7. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus
dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan,
kompetensi, dan kasih sayang. Kita menghargai sifat-sifat seperti
ini dan secara aktif mengembangkannya;
8. Hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah
tindakan. Ini memerlukan kesadaran akan makna ganda moral
dan kehidupan, dan pengkajian tentang prioritas nilai; tujuan yang
baik tidak pernah membenarkan cara yang tidak bermoral ( good
ends never justify immoral means).
9. Para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah
hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar
melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat
dan tepat pada waktunya. (Wahyudi Kumorotomo, 1992, 337-
338).
Demikianlah, kode etik berusaha merumuskan nilai-nilai etis ke
dalam bidang tugas administrasi negara. Mengenai pelaksanaannya
dalam perilaku nyata, tergantung pada niat baik dan kepekaan ha
nurani aparatur itu sendiri. Kode etik dirumuskan dalam rangk
upaya pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tid
santun, dan demi kepentingan organisasi. Setiap aparatur diharapk
mentaatinya dengan kesadaran penuh. Ini didasarkan kepada asum
bahwa pada dasar nya setiap manusia adalah baik dan suka ha
hal yang baik. Apabila ada orang-orang yang menyimpang da
kebaikan, itu semata-mata karena dia tidak tahu norma untu
bertindak dengan baik atau tidak tahu cara-cara bertindak yan
menuju ke arah kebaikan.
Kode etik organisasi pemerintah Rl memuat pokok-pokok rumus
sebagai berikut (UU Nomor 8/1974 Pasal 28) :
1. Pegawai Negeri sipil adalah warga negara kesatuan Republ
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepad
Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghorma
antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercay
an yang berlainan.
2. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, ab
negara, dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepa
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerint
serta meng-utamakan kepentingan negara di atas kepentinga
diri sendiri, seseorang atau golongan.
3. Pegawai Negeri Sipil penjunjung tinggi kehormatan Negar
Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil serta menta
segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan deng
penuh kesadaran, pengabdian dan tanggungjawab.
4. Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan terhadap masyarak
sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 17/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 25 26
5. Pegawai Negeri Sipil tetap memelihara keutuhan,
kekompakan, persatuan, dan kesatuan Negara dan Bangsa
Indonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil.
Namun kode etik yang memuat isi dan semangat sebagaimana
tersebut di atas sampai kini belum dapat diterapkan secara penuh
dan konsisten mengingat berbagai kendala yang bersifat sistemik,
struktural mulai dari pendekatan, sumber daya dan sistem insentif
dalam arti luas. Melalui kode etik tersebut setiap aparatur terikat
untuk berperilaku sebagai pendukung moral sekaligus pelaksana
nilai-nilai pemerintahan tersebut secara nyata. Didalam melaksana-
kan tugasnya setiap aparatur harus memperhatikan nilai-nilai etis
dalam mengambil keputusan demi kepentingan publik. Dia
melakukan pertimbangan teknis dan ketentuan yang melekat kepada
kedudukannya sebagai pembuat keputusan dengan senantiasa
berpedoman kepada nilai nilai kejujuran, kearifan, tanggung jawab.
Disamping kode etik, dilingkungan jajaran birokrasi pemerintah
ditetapkan berbagai peraturan kepegawaian yang menyangkut disiplin
kerja, sumpah jabatan dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
(DP-3) yang berisi unsur-unsur kesetiaan, prestasi kerja, tanggung
jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.
Kode etik yang berlaku selama ini dilingkungan administrasi
pemerintahan RI terasa verbalistik dan kaku dan memuat daftar
keharusan dan larangan tanpa disertai alasan yang mendasarinya,
sehingga kurang menyentuh hati nurani dan kesadaran.
Didalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara, terutama
yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang majemuk
dituntut kehati-hatian, kecermatan. Kewenangan yang dimiliki
seorang aparatur jangan sampai tergelincir pada kesewenangan-
kewenangan. Kelengahan terhadap nilai moral dan kode etik serta
ketentuan lain dapat membawa dampak dan konsekuensi moral,
rasa keadilan dan nasib manusia.
Beberapa tindakan untuk mencegah kecenderungan kepada hal h
yang negatif oleh seorang aparatur pemerintah telah dituangka
dalam ketentuan yang membuat rambu-rambu peringatan, larang
dan sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut. Dala
organisasi pemerintahan ada ketentuan yang melarang aparat
untuk melakukan tindakan sebagai berikut (Paul H. Douglas, dala
Wahyudi Kumorotomo, 1992, 345-346) :
a. lkut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swas
untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabat
kedinasan.
b. Menerima segala bentuk imbalan dari pihak swasta pada saat
melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan at
pemerintah.
c. Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pa
saat ia berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah.
d. Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersi
rahasia kepada pihak yang tak berhak.
e. Terlalu erat berurusan dengan orang di luar instansi pemerintyang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari ij
pemerintah.
Di lingkungan organisasi Pemerintahan RI juga telah diatur ketentu
yang mengikat setiap Pegawai Negeri untuk senantiasa waspad
terhadap godaan yang cenderung untuk menyalahgunakan jabata
memperkaya diri dan perilaku yang merugikan negara. Semuan
tercakup dalam kode etik, disiplin kerja, sumpah jabatan dan DP-
dan diperkukuh dengan peraturan perundang-undangan. Ini semu
dimaksudkan agar aparatur dapat diminta pertanggungjawabann
kepada publik sesuai dengan hati nurani dalam rangka mengemb
kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi kehormatan negara.
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 18/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur2827
lingkungan yang makin longgar bahkan tanpa batas sehing
pemahaman tentang loyalitas menjadi makin sul
diindetifikasikan.
3. Kekuatan dan daya tahan emosi untuk mengelola kecemas
dirinya dan orang lain berbarengan dengan berlangsungn
pembelajaran dan perubahan menjadi kebutuhan dan cara ker
(way of life).
3. Keterampilan baru dalam mengkaji berbagai asumsi buday
menentukan asumsi yang fungsional dan proses yang berjal
yang memperluas budaya melalui pembangunan kekuatann
dan unsur-unsur fungsional.
4. Kesanggupan dan kesediaan untuk menyertakan pihak la
menggalakkan peran serta mereka. Ini disebabkan tugas d
tanggung jawab yang terlalu kompleks dan informasi menja
semakin meluas disebarkan bagi pemimpin untuk menyelesaik
permasalahan secara mandiri.
5. Kesanggupan dan kesediaan untuk berbagi kekuasaan sesu
dengan keterampilan dan kemampuan. Ini berarti untumemungkinkan dan menggalakkan kepemimpinan untu
bertumbuh subur di seluruh organisasi. (Frances Hesselbein,
al; 1996; 66-69).
Kepemimpinan aparatur dituntut untuk mampu menghada
perubahan paradigma kepemerintahan (governance) atau yan
kini dikenal dengan istilah good governance (Kepemerintah
yang amanah). Pemahaman atas konsep pengelolaa
kepemerintahan yang amanah kini terus berkembang. Adapu
prinsip-prinsipnya adalah :
1. Akuntabilitas, Tanggung Gugat (accountability). Aku
tabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertangungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan sua
Seorang aparatur harus senantiasa mawas diri, peka dan tanggap
terhadap aspirasi masyarakat dengan membuka diri secara lapang
dada terhadap berbagai keluhan sehat dan saran yang membangun
dari masyarakat serta waspada terhadap berbagai godaan atau
pengaruh yang bisa berakibat serius terhadap integritas kepe-
mimpinannya.
Mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah, peringatan,
pengawasan, penyadaran dan sentuhan rohani yang terus menerus
untuk menggugah kesadaran mereka dan kepekaan etis untuk
melestarikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan dan interaksi
para warga anggota pemerintah dengan lingkungan masyarakat yang
lebih luas.
B. Ciri-Ciri Kepemimpinan Aparatur yang Ideal
Organisasi pemerintahan berkembang pesat mengikuti perubahan
yang cepat dan bersifat global dari lingkungan strategis yang
mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan militer. Hal
ini menyebabkan sistem dan lembaga pemerintah yang lampaumungkin menjadi kuno dan bentuk-bentuk baru kepemerintahan dan
kepemimpinan tersebut perlu dikaji ulang. Sederap dengan dinamika
perubahan tersebut pengkajian perlu dilakukan secara terus menerus.
Kepemimpinan aparatur dituntut memiliki kompetensi yang
diperlukan untuk secara kreatif mampu menyelesaikan berbagai
permasalahan dan tantangan akibat dari perubahan yang cepat dan
penuh ketidakpastian, sebagai berikut:
1. Persepsi dan pemahaman terhadap kenyataan dunia dan tentang
kepemimpinan itu sendiri.
2. Tingkat motivasi yang tinggi memungkinkan pemimpin aparatur
untuk sanggup bertahan menghadapi perubahan terutama dalam
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 19/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 29 30
organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta
pertanggungjawaban. Kalau salah pemerintah dapat digugat
oleh rakyat penerima pelayanan masyarakat.
2. Transparansi (Transparency). Dapat diketahui oleh pihak
yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah,
organisasi, badan usaha. Seleksi jabatan berdasarkan fit and
proper test , tender pelelangan, pemberian izin dilakukan secara
transparan.
3. Keterbukaan (Openess). Pemberian informasi secara terbuka,
terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai
partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
4. Berdasarkan Hukum (Rule of Law). Keputusan, kebijakan
pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut
kepentingan publik/masyarakat dilakukan berdasarkan hukum
(peraturan perundangan yang berlaku). Jaminan kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan
publik yang ditempuh. Conflict Resolution (Penyelesaian
Konflik) berdasarkan hukum (termasuk abritase dan Out of
Court Settlement ).
5. Jaminan Fairness, a level playing field (perlakuan yang
adil/perlakuan kesetaraan). Ini berlaku bagi pemerintah
kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada
pelanggan dan sebagainya. (Bintoro; 2001, 75-78).
Salah satu hal yang mendasar adalah perubahan dari government
ke governance. Konsep good governance yang melibatkan
interaksi antara ketiga domain (unsur pemerintah, unsur swasta,
dan unsur masyarakat) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
tersebut di atas akan mengasilkan transaksional output yang efisien,
ekonomis. Good governance mungkin sudah berjalan di negara
maju tertentu seperti Skandinavia, Belanda, Jepang. Tetapi di banyak
negara lain, terutama negara berkembang, hal ini masih merupak
suatu proses. Di Indonesia tekad dan komitmen pemerintah unt
melaksanakangood governance perlu terus ditingkatkan. Sudah mu
dilakukan tindakan perampingan organisasi administrasi publik d
desentralisasi (otonomi) serta debirokratisasi. Itu semua merupak
bagian dari proses good governance. (Ibid, 2001, 75-81).
Menurut Bintoro ada lima hal yang perlu mendapat perhatian ya
aparatur publik yang ramping, efisien dan efektif, birokrasi yan
netral dari organisasi/partai politik, pengembangan meritrokasi at
dasar profesionalisme yang fair, pendidikan dan pelatihan pegaw
Clean Government yaitu pemerintahan yang bebas KKN.
Kepemimpinan aparatur mendatang dihadapkan kepada pe
masalahan global yang makin kompleks, berat dan luas. Ini menunt
karakteristik kompetensi kepemimpinan yang kreatif dan kompeti
di arena persaingan global yang makin tajam. Kepemimpinan form
dalam jajaran administrasi publik diharapkan memahami dan men
amalkan kepemimpinan non formal dan dunia usaha. Hal ini diseba
kan keberhasilan kepemimpinan aparatur mendatang akan bany
berkaitan dengan stakeholders yang sebagian besar berada di areluar administrasi publik.
Peran kepemimpinan aparatur adalah seperti yang digambark
oleh Burt Nanus. Yaitu sebagai Coach atau pelatih yang senantia
mampu melatih, mendidik, membina dan memberdayakan apar
atau pegawai yang dipimpinnya. Dikaitkan dengan kepemimpin
yang strategis, maka seorang pemimpin haruslah berperan sebag
spokesman atau juru bicara yang mampu menjelaskan visi, mi
tujuan dan program-program kerja kepada stakeholders yang bera
diluar organisasi. Kemampuan berkomunikasi, dialog, lobb
mendengar secara aktif sangat diperlukan. Ke dalam organisa
seorang pemimpin aparatur hendaknya mampu membawa pe
ubahan baru, gagasan dan terobosan baru dan pemikiran yang mem
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 20/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur3231
bawa nilai tambah produktivitas dan efisiensi organisasi. Disamping
itu keluar, pemimpin aparatur hendaknya mampu berperan sebagai
direction setter yakni suatu kemampuan untuk memberikan arah
yang tepat dalam rangka perwujudan visi, misi, tujuan dan program-
program kerja organisasi.
Ciri ciri kepemimpinan dari segi kompetensi dapat dikemukakan
antara lain (Frances Hasselbein et. Al, editor, 1996, 67-69).
Ciri pertama adalah kesadaran diri, seorang pemimpin harus
mempunyai pemahaman tentang jati dirinya yang tercermin dari
sikap sabar, teguh pendirian, memiliki integritas tinggi. Seseorang
yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan
emosional.
Ciri kedua adalah kemampuan mengelola dan atau menangani
perubahan, ketidakpastian (uncertainty), ketidakteraturan
(chaos) dan keserbabertentangan ( paradoxal). Hal ini disebab
kan pengaruh globalisasi dan untuk itu dibutuhkan keluwesan
dan kemampuan untuk mengatasi setiap keadaan, termasuk
mengelola kendala menjadi peluang.
Ciri ketiga adalah mempunyai visi ke depan. la harus mampumenggerakkan seluruh jajaran organisasi agar mempunyai per-
samaan persepsi terhadap apa yang akan dicapai bersama,
sehingga mampu menggerakkan organisasi sebagai organisasi
pembelajaran yang dapat terus berkembang ( learning
organization).
Ciri keempat mempunyai kejelasan sistem nilai (value system)
yang dikembangkan bersama seluruh jajarannya sebagai
pembentuk budaya organisasi (organization culture) yang akan
mengembangkan jiwa, karsa, disiplin dan etos kerja.
Ciri kelima mempunyai orientasi kepada pengguna jasa atau
masyarakat yang seharusnya dilayani dan atau mendapat
pelayanan dari organisasi yang dipimpinnya.
Ciri keenam adalah keterbukaan (openness), keterbuka
terhadap kritik dan saran sehingga akan dapat terus meningkatk
dan memperbaiki diri dan produktivitas organisasi.
Ciri ketujuh adalah kepercayaan (trust ) yaitu deng
memberikan kepercayaan kepada yang dipimpinnya. Deng
mengasumsikan bahwa setiap orang mempunyai nilai positif yan
perlu dipupuk dan diberikan kepercayaan untuk terus dikemban
kan, dengan demikian masing masing jajaran dibawahnya ak
mengembangkan potensinya yang terbaik.
Ciri kedelapan adalah kemampuan menggunakan kekuasa
secara arif dan bijaksana sehingga tidak terjadi penyalahguna
jabatan dan penyimpangan dari amanah dan kekuasaan yan
diemban. Bijaksana adalah puncak dari semua pemahama
karena itu untuk melaksanakan kepemimpinan yang bijak m
merlukan pemahaman tentang banyak hal dengan lengkap da
baik.
C. Etika Kepemimpinan Aparatur yang IdealDalam era demokratisasi dan reformasi dewasa ini pengembang
perilaku kepemimpinan kepemerintahan menuntut kelincahan dala
mengembangkan pendekatan yang bebas dan kecenderunga
dominasi, serta berusaha mengarahkan orientasi kepada masyarak
luas dengan meningkatkan kepekaan untuk mendengarkan aspira
yang berkembang termasuk saran, tanggapan, keluhan bahkan krit
terhadap penyelenggaraan kepemerintahan publik.
Untuk itu diperlukan peningkatan seperangkat kapasitas kompeten
aparatur sebagai berikut :
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 21/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 33 34
1. Kepekaan Terhadap Situasi Lingkungan
Yaitu kemampuan untuk mengamati perkembangan yang terjadi
di tengah masyarakat, sehingga bisa secara tepat mengantisipasi
kecenderungan perubahan yang akan dihadapi. Untuk maksud
itu seorang pemimpin harus terus berusaha menghimpun data dan
informasi dalam rangka proses belajar untuk memperluas
wawasan dalam berbagai bidang permasalahan kepemerintahan
secara obyektif dan aktual. Dengan demikian seorang pemimpin
aparatur selalu berada pada posisi yang tepat dalam semua situasi
dan memberi respons sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
Kepekaan dari segi kepemimpinan dapat dianggap sebagai unsur
utama yang menentukan kualitas dari suatu pemerintahan.
2. Pengayom dan Pelindung atas Moral Masyarakat
Yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak terjebak
melakukan sesuatu yang dapat menciptakan atau meningkatkan
keresahan dalam masyarakat. Seorang pemimpin yang demo-
kratis tidak akan menghasut masyarakat untuk melakukan
tindakan dengan cara-cara yang tidak etis melanggar HAM atau
dengan kekerasan yang akan menimbulkan keresahan, kerusakan
moral dalam masyarakat demi melaksanakan kebijakan
perubahan. Tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat
atas sis tem ketertiban dan keamanan yang berlaku, terletak
pada setiap pemimpin yang demokratis.
3. Keterbukaan Pikiran
Kemampuan untuk memahami bahwa dalam kehidupan
pemerintahan khususnya dalam pertarungan kepentingan, tidak
ada “kebenaran” yang bersifat tunggal, dan tidak ada suatu
kelompok yang memil iki hak dan monopoli a tas dasar
kebenaran. Dalam kehidupan pemerintahan, apa yang disebut
kebenaran bersifat relatif, dan karena itu tidak mungkin di-
monopoli oleh suatu kelompok. Kapasitas untuk melihat sega
sesuatu dengan pikiran terbuka merupakan jalan lurus menu
toleransi atas perbedaan pendapat yang menjadi salah satu c
dari praktek demokrasi. Ia juga menjadi modal untuk bersik
jujur menerima pendapat pihak lain jika ternyata lebih rasion
dan tepat. Perilaku kepemimpinan aparatur yang tidak mam
menampung berbagai pendapat pihak lain dan tidak toler
terhadap perilaku yang menegaskan adanya oposisi adalah wujudari sikap kesewenang-wenangan atau otoritarianisme.
4. Memperhatikan Aspirasi Masyarakat.
Yaitu kemampuan untuk dekat bersedia memperhatik
kepentingan orang banyak. Dalam demokrasi dukungan ora
banyak merupakan salah satu kunci pokok bagi keberhasil
seseorang pemimpin aparatur. Seorang pemimpin aparat
bersedia untuk mendengar suara, mempelajari harapan d
aspirasi mereka serta menerjemahkannya ke dalam serangkai
tindakan dan kebijakan publik. Di lingkungan pemerintahan ya
demokratis efektifitas kepemimpinan selalu diukur melal
keberhasilan seseorang membawakan fungsi-fungsi utampemerintahan itu sendiri yakni : pelayanan atau service, pembe
dayaan atau empowerment dan pembangunan atau developme
Dalam fungsi pemberdayaan terkandung tujuan untuk mencipt
kan masyarakat mandiri dan dalam fungsi pembangun
terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan raky
(Ryaas Rasyid; 1996, 98-104) bagi kehidupan seseorang d
organisasi dan menyangkut berbagai prinsip yang menja
landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbag
hubungan yang terjadi antar manusia dan lingkungan hidup.
35
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 22/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur
36
D. Latihan
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika organisasi ?
2. Mengapa seorang pemimpin perlu memahami etika dalam
berorganisasi?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kode etik ?
4. Jelaskan ciri-ciri kepemimpinan yang ideal ?
E. Rangkuman
Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang
dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Nilai-nilai tersebut berkaitan
dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku
dengan baik. Dalam praktek kehidupan organisasi tak ada tolok
ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Pemahaman
tentang yang benar dan yang salah itulah yang mendasari perlunya
etika dalam organisasi.
Nilai-nilai etika yang dikembangkan diterima dan disepakati menjadi
seperangkat norma organisasi dan menjadi acuan atau pedoman
dalam bersikap dan bertindak dari seluruh jajaran organisasi
pemerintahan.
Seiring dengankemajuan zaman, kepemimpinan seorang aparatur
dituntut untuk memiliki kompetensi dalam memecahkan berbagai
persoalan dan perubahan paradigma serta berperan sebagai direction
setter atau memberikan arah.
BAB IV
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG
BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,
KOLUSI DAN NEPOTISME
Setelah membaca Bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu
memahami, menjelaskan serta menerapkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
A. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Beba
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nega
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotism
dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelengga
Negara yang mampu menjalankan tugasnya secara sunggu
sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-as
penyelenggaraan negara. Adapun yang dimaksud denga
penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalank
fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fung
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesu
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
35
3837
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 23/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV
37
38
1. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara
Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional
sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi,
persepsi dan misi dari seluruh penyelenggaraan negara dan
masyarakat. Persamaan visi. persepsi dan misi tersebut harus
sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki
terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan
tugas dan fungsinya secara sungguh-sunguh penuh tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sehubungan dengan hal tersebut dengan UU Nomor 28 Tahun
1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
KKN telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara
yang mencakup asas kepastian hukum, asas tertib penyeleng-
garaan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
a. Asas Kepastian Hukum
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan negara.
b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian,
dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan
negara.
c. Asas Kepentingan Umum
Yang dimaksud asas kepentingan umum adalah asas yan
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yan
aspiratif, akomodatif, dan kolektif.
d. Asas Keterbukaan
Yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang membu
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informayang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelen
gara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan at
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
e. Asas Proporsionalitas
Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yan
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajib
penyelenggaraan negara.
f. Asas Profesionalitas
Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yan
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik d
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. Asas Akuntabilitas
Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas ya
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir da
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggun
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegan
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentua
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37
M d l Dikl i Ti k IV E ik K i i A39
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 24/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur
40
39
B. Latihan
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan negara?
2. Penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Jelaskan asas umum pemerintahan negara ?
C. Rangkuman
Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan negara
harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang seperti tersebut
di atas, penyelenggara negara harus mampu menjalankan tugasnya
secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab serta
menjunjung tinggi azas -azas umum pemerintahan negara.
BAB V
P E N U T U P
A. Simpulan
Etika memainkan peranan penting dalam organisasi pemerinta
karena setiap kebijakan publik mengandung pertimbangan da
keputusan etis yang berkaitan langsung dengan sistem nilai manusi
mendorong tumbuhnya naluri moralitas, untuk melakukan piliha
pilihan yang baik dan benar demi kepentingan publik.
Di dalam lingkungan organisasi pemerintahan, aparatur dituntut untu
menjaga citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku dala
menjalankan tugasnya sehari-hari dengan menghindarkan diri da
perbuatan yang tercela yang dapat merugikan masyarakat da
negara.
Kode etik merupakan pedoman bagi setiap aparatur untuk bersika
dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepaka
bersama untuk mencapai tujuan organisasi.
Pelanggaran terhadap kode etik membawa dampak dan konsekuen
moral, rasa keadilan dan nasib anggota organisasi.
Seorang pemimpin aparatur harus senantiasa mawas diri da
tanggap terhadap berbagai aspirasi yang berkembang dala
masyarakat dan senantiasa menjaga integritas kepemimpinanny
Kepemimpinan aparatur menuntut kompetensi yang mamp
menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan yan
disebabkan oleh perubahan yang cepat bersifat global dan penu
ketidakpastian.
Etika Kepemimpinan AparModul Diklatpim Tingkat IV 41 42
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 25/27
Etika Kepemimpinan Apar Modul Diklatpim Tingkat IV 41 42
Paradigma kepemerintahan berubah dari government kepada good
governance, dimana melibatkan interaksi antara ketiga domain unsur
pemerintah, unsur swasta dan unsur masyarakat. Ciri utama dari good
governanceadalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi
hukum dan jaminan fairness.Ciri-ciri kepemimpinan rnendatang harus
menunjukkan kemampuan untuk ke dalam memberdayakan anggota
organisasi dan keluar menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan
strategis melalui dialog dan komunikasi dengan seluruh unsur yang terkait
dan kepada anggota organisasi pemimpin aparatur dapat berperan
sebagai pemberi arah yang tepat ke mana organisasi ini berkembang
sesuai dengan visi, misi dan tujan organisasi.
Etika kepemimpinan aparatur yang ideal dicirikan dengan
seperangkat kapasitas dan kompetensi yang meliputi kepekaan
terhadap lingkungan strategis, pengayoman atas moral masyarakat,
keterbukaan pikiran serta perhatian terhadap aspirasi masyarakat.
B. Tindak Lanjut
Berbekal dari pemahaman tentang etika kepemimpinan aparatur,
peserta diharapkan dapat menerapkan pemahaman tersebut gunapeningkatan kinerja instansinya. Pemahaman mengenai
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dapat menunjang
penerapan ketentuan-ketentuan yang ada pada modul ini.
DAFTAR PUSTAKA
Alfian. (1985). ed. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan. P
Gramedia. Jakarta.
Bachtiar, Harsya, W., Mattulada, Haryati Soebadio. (1987). Buda
Dan Manusia Indonesia. PT. Hanindita Graha Widy
Yogyakarta.
Basuki, Johanes., Drs, M.Psi. (1997). Budaya Organisasi (Kons
dan Terapan). Yayasan Pembina Manajemen. Jakarta.
Block, Peter. (1993). Stewardship. Berret Koehler Publishers. S
Francisco. USA.
Fredericson, H. George. (1997). The Spirit of Public Administratio
Jossey. Boss Publishers. San Francisco.
Hesselbein, Frances.(1996). et al. The Leader Of The Future. Yossey
Bass Publishers. San Francisco. USA.
Howard, Ann, P.hD. Wellins S Richard, P.hD. High-Involveme
Leadership. Leadership Research Institute New Jersey. US
Kerof A, Sonny. (1998). Etika Bisnis. Kanisius. Yogyakarta.
Kumarotomo, Wahyudi. (1992). Etika Administrsi Negara. Rajaw
Pers. Jakarta.
Kuntjaraningrat. (1997). Kebudayaan, Mentalitas dan Pembanguna
P.T Gramedia. Jakarta.
Lemhanas. (1987). Tolok Ukur Kondisi Ketahanan Nasional. P
Aries Lima. Jakarta.
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur43 4
5/14/2018 ETIKAKEPEMIMPINANAPARATURpim4 - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/etikakepemimpinanaparaturpim4 26/27
Modul Diklatpim Tingkat IV Etika Kepemimpinan Aparatur
Musanef, Drs. (1984). Manajemen Kepegawaian di Indonesia.
Gunung Agung. Jakarta.
Osborne, David & Ted Gaebler. (1992). Reinventing Government ,
Addeson-Wesley Publishing Company. Inc. Reading.
Massachusets.
Raphaeli, Nimrod. (1967). Reading In Comparative Public
Administration. Alleign and Bacon. Inc. Boston.Rasyid Muhammad, Ryaas, Prof, Dr. (1996). Makna Pemerintahan
(Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan). PT. Yasrif
Watampone. Jakarta.
Rubinstein, Moshe, F dan Iris R Frinstenberg. (1999). The Minding
Organization. John Willey & Sons. New York. USA.
Siagian, Sondang, DR, MPA, Prof. (1996). Etika Bisnis. PT. Pustaka
Binaman Pressindo. Jakarta.
Sugianto, Ir. (1987). Norma dan etika Pengawasan. Dunia Rafika.
Jakarta.
Suseno, Franz Magnis. (1987). Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Kanisius. Yogyakarta.
Tim Hindle. (2000). Guide to Management Ideas. Profile Books Ltd.
London. Great Britain.
Tjokroamidjojo, Bintoro, Prof, MA. (1997). Good Governance
(Paradigmna Baru Manajemen Pembangunan). Jakarta.
43 4
Etika Kepemimpinan AparModul Diklatpim Tingkat IV