Dokumenpelelangan

7/18/2019 Dokumenpelelangan

http://slidepdf.com/reader/full/dokumenpelelangan 1/47

RENCANA KERJA DAN SYARAT(RKS)

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V

KONSULTAN PERENCANA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGABIOGAS (PLTBG) TERINTEGRASI DI PABRIK KELAPA SAWITTANJUNG MEDAN DAN TANAH PUTIH PT. PERKEBUNANNUSANTARA V

NOMOR : 719/PLG/2015TANGGAL : 08 Oktober 2015HALAMAN : 1 s.d. 47

1

BAB IUMUM

1. Istilah-istilah1. Pemberi Kerja dalam hal ini adalah Direksi PT Perkebunan Nusantara V.

2. Pelaksana Pelelangan adalah Panitia Pelelangan Barang dan Jasa PT PerkebunanNusantara V Kantor Pusat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.5.10/SK/08/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.

3. Peserta Pelelangan adalah Perusahaan yang terdaftar sebagai rekanan di PT.Perkebunan Nusantara V dibuktikan dengan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan Terseleksi(STDRT) yang masih berlaku.

4. Lokasi Pekerjaan adalah Tempat penyerahan barang/ lokasi pekerjaan dari pelaksanaan

pekerjaan yang ditawarkan.

5. Pengawas Lapangan adalah petugas yang ditunjuk dan diberi wewenang penuh olehDireksi untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

2. Pedoman

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik.

b) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tanggal3 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaBadan Usaha Milik Negara.

c) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal

25 September 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

d) Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara V Nomor : 10-SKEP/05.D1/05.00/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 Tentang Pemberlakuan StandardOperating Procedure (SOP) PT. Perkebunan Nusantara V dan Perubahannya.

e) Memo Kepala Bagian Transformasi Bisnis Nomor : G.5.08/5.PL/M/199/IX/2015 tanggal 9September 2015 Hal Pelaksanaan Pelelangan.

f) AU.31 Nomor : 5.08/AU.31.6/19/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 hal Konsultan PerencanaPembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG) di PKS TME dan TPU PT. PerkebunanNusantara V .

g) Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Bagian Transformasi Bisnis Obyek KonsultanPerencana Pembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG) Terintegrasi di PabrikKelapa Sawit Tanjung Medan dan Tanah Putih PT. Perkebunan Nusantara V .

h) Term Of References (TOR) Pekerjaan Konsultan Perencana Pembangunan PembangkitListrik Biogas (PLTBG) Terintegrasi di Pabrik Kelapa Sawit Tanjung Medan dan TanahPutih PT. Perkebunan Nusantara V .







2

BAB II

UNDANGAN PELELANGAN

1. Pelelangan Prakualifikasi

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara V akan melaksanakanPelelangan Pengadaan Barang dan Jasa dengan prakualifikasi untuk paket PekerjaanKonsultan Perencana Pembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG) Terintegrasi di PabrikKelapa Sawit Tanjung Medan dan Tanah Putih PT. Perkebunan Nusantara V , sebagai berikut:1.1. Paket Pekerjaan :

Nama Paket Pekerjaan = Pekerjaan Konsultan Perencana PembangunanPembangkit Listrik Biogas (PLTBG) Terintegrasi diPabrik Kelapa Sawit Tanjung Medan dan TanahPutih PT. Perkebunan Nusantara V . (ULANG )

Lingkup Pekerjaan = Pekerjaan Jasa di PT. Perkebunan Nusantara V

Jenis dan Spesifik asi Pekerjaan = Pekerjaan Konsultan Perencana PembangunanPembangkit Listrik Biogas (PLTBG) Terintegrasidi Pabrik Kelapa Sawit Tanjung Medan danTanah Putih PT. Perkebunan Nusantara V .

Sumber Pendanaan = RKAP PT. Perkebunan Nusantara V Tahun 2015

Lokasi Pekerjaan = Bagian Transformasi Bisnis PT. PerkebunanNusantara V

1.2. Persyarat an Peserta

Paket pekerjaan ini terbuka untuk Penyedia Jasa Konsultan dengan kualifikasi K danKlasifikasi Konsultasi Design dan Perencanaan sebagaimana diatur dalam DokumenPelelangan, dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada Sekretariat PanitiaPengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Nusantara V .

1.3. Jang ka Waktu Pelaksanaan .

Pekerjaan Konsultan Perencana Pembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG)Terintegrasi di Pabrik Kelapa Sawit Tanjung Medan dan Tanah Putih PT. PerkebunanNusantara V tersebut diatas dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120(seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Penunjukan PemenangPelelangan ditandatangani Direksi.

2. PesertaCalon peserta adalah Perusahaan yang terdaftar sebagai rekanan di PT. PerkebunanNusantara V dibuktikan dengan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan Terseleksi (STDRT) yangmasih berlaku, dengan :

Kualifikasi : K Klasifikasi : Konsultasi Design dan Perencanaan







3

Calon Peserta mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa setelah melakukanpendaftaran dan pembelian dokumen RKS melalui system E-Proc PT. PerkebunanNusantara V .

3. Jadwal Pelaksanaan Pelelangan :

No Kegiatan Waktu

1 Pendaftaran/ Pengambilan Dokumen RKS 08 Oktober 2015 jam 07.00 wib s.d.09 Oktober 2015 jam 11.30 wib

2 Pemberian Penjelasan/Aanwijzing12 Oktober 2015 jam 07.00 wib s.d.

jam 17.00 wib

3 Pemasukan Dokumen Penawaran13 Oktober 2015 jam 07.00 wib s.d.15 Oktober 2015 jam 17.00 wib

4 Pengumuman Pemenang21 Oktober 2015 jam 07.00 wib s.d.

jam 17.00 wib

5 Sanggahan22 Oktober 2015 jam 07.00 wib s.d.23 Oktober 2015 jam 11.30 wib







4

BAB III

KETENTUAN

1. U M U M

1.1. Ling kup Pekerjaan

1.1.1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan kepada para peserta untukmenyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konsultan PerencanaPembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG) Terintegrasi di Pabrik KelapaSawit Tanjung Medan dan Tanah Putih PT. Perkebunan Nusantara Vsebagaimana tercantum dalam Dokumen RKS.

1.1.2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKS.

1.1.3. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKS, berdasarkan syaratumum dan syarat khusus Surat Perjanjian dengan mutu sesuai spesifikasi teknisdan harga sesuai Surat Perjanjian.

1.2. Larangan Korupsi , Kolusi, Nepotis me (KKN)

1.2.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pelelangan ini berkewajiban untukmematuhi etika pelelangan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalambentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pelelangan, dan/atau peraturan perundang-

undangan;

b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasilPemilihan Langsung , sehingga mengurangi atau menghambat ataumemperkecil atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikanpihak lain;

c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pelelangan ini.

1.2.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal1.2.1 di atas, dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pelelangan atau

pembatalan penetapan pemenang;b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. Gugatan secara perdata; dan/ataud. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

1.2.3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepadaDireksi.







5

1.3. Larangan Pertentangan Kepentingan.

1.3.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memilikiatau melakukan peran ganda atau terafiliasi.

1.3.2. Perusahaan terafiliasi dilarang mengikuti proses pelelangan pada obyekpekerjaan yang sama. Apabila perusahaan-perusahaan terafiliasi menyampaikanpenawaran dalam satu paket pekerjaan yang sama, maka penawarannyadinyatakan gugur.

1.4. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan, Rekanan wajib memaksimalkanpenggunaan atau pemanfaatan barang/bahan, tenaga kerja dan tenaga ahli, peralatan-peralatan serta teknologi yang merupakan Produksi Dalam Negeri sepanjang sesuaidengan spesifikasi dan kualitas yang dipersyaratkan.

1.5. Peserta Pelelangan

1.5.1. Yang dimaksud dengan Peserta Pelelangan adalah Rekanan PT. PerkebunanNusantara V yang sudah mendaftarkan Perusahaannya untuk mengikutiPelelangan Obyek Pekerjaan yang diumumkan melalui e-procurement PT.Perkebunan Nusantara V.

1.5.2. Peserta Pelelangan yang terdaftar untuk mengikuti Pelelangan Obyek Pekerjaanadalah dibuktikan dengan sudah menyelesaikan Administrasi untuk mendapatkanRKS dan sudah divalidasi oleh Panitia.

1.5.3. Jumlah Peserta Pelelangan yang mendaftar adalah untuk menentukan jumlahminimum persyaratan pelelangan.

1.6. Satu Penawar Tiap Peserta

1.6.1. Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSOhanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

1.6.2. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi pesertabaik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain padapaket pekerjaan yang sama

2. DOKUMEN PELELANGAN

2.1. Bahasa Dokumen

Dokumen Pelelangan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pelelanganmenggunakan Bahasa Indonesia.

2.2. Pemberian penjelasan

2.2.1. Tujuan Aanwijzing memberikan penjelasan tentang teknis, administrasi, dan tatacara penawaran, pemberlakuan Surat Perjanjian, pelaksanaan pekerjaan.

2.2.2. Sarana Aanwijzing dilaksanakan dengan system chating.







6

2.2.3. Hasil Aanwijzing chating merupakan bukti yang sah sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.2.4. Setelah Aanwijzing tidak ada penjelasan lanjutan, peserta dianggap telahmemahami dan menyetujui penjelasan dimaksud dari poin No 2.2.2 di atas.

2.2.5. Peserta yang tidak mengikuti Aanwijzing dianggap telah memahami isi daridokumen RKS dan dapat mengikuti proses penawaran.

2.3. Perubahan Dokumen

2.3.1. Sebelum batas akhir waktu Aanwijzing, Panitia Pengadaan Barang dan Jasadapat menetapkan Addendum Dokumen pelelangan pada poin kesimpulan.

2.3.2. Setiap Addendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Dokumen Pelelangan.

3. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

3.1. Biaya Dalam Penyiapan Penawaran

3.1.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaianpenawaran.

3.1.2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugianapapun yang ditanggung oleh peserta.

3.2. Bahasa Penawaran

3.2.1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

3.2.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapatmenggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

3.2.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalamBahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlakuadalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

3.3. Dokumen Penawaran :

Dokumen Penawaran terdiri dari Dokumen Penawaran Administrasi Teknis danDokumen Penawaran Harga. Kedua Dokumen tersebut dibuat terpisah (Pembukaan

Penawaran memakai sistem 2 sampul), sebagai berikut :

3.3.1. Pakta Int egrit as.

Adalah surat pernyataan dari Perusahaan peserta lelang yang menyatakanintegritas korporasi menyangkut tidak melakukan praktek KKN dan bersediamelaporkan kepada Pihak Berwajib jika terjadi indikasi KKN dan dapatmelaksanakan kegiatan secara transparan professional, tidak memanipulasi datayang disajikan, juga menyatakan bersedia dikenakan sanksi moral, administratif,







7

sanksi Pidana dan Perdata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Lampiran )

3.3.2. Sertifik at Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku.

Adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasakepada Badan Usaha dalam periode tertentu yang menyatakan memilikiklasifikasi dan kualifikasi atau bidang /subbidang pekerjaan dan kemampuanperusahaan.

3.3.3. Bukt i Tanda Terima SPT Tahunan Unt uk Tahun Pajak 2014

3.3.4. Buk ti pelaporan pajak (PPh pasal 21) untu k 1 (satu) bulan terakhir yaitu ;bulan Agustus 2015

3.3.5. Daftar Pengalaman Dalam Pekerjaan Pekerjaan Konsultan PerencanaPembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG) yang sejenis.

Adalah daftar tentang pengalaman peserta lelang pernah melakukan kegiatanPekerjaan Konsultan Perencana Pembangunan Pembangkit Listrik Biogas(PLTBG) yang diminta untuk periode 5 (lima) tahun terakhir dan bersediadiverifikasi oleh Panitia. ( lampiran ).

3.3.6. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

Adalah Daftar jadwal pelaksanaan Pekerjaan Konsultan PerencanaPembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG) Terintegrasi di Pabrik KelapaSawit Tanjung Medan dan Tanah Putih PT. Perkebunan Nusantara V .

3.4. Dokumen Penawaran Harga terdiri dari :

3.4.1. Surat Penawaran harg a

Adalah surat dari Perusahaan Peserta Pelelangan yang ditujukan kepada PanitiaPelelangan yang mencerminkan pekerjaan yang dilaksanakan, harga satuanbahan/barang, biaya transport, kuantitas bahan/barang, total harga, jangka waktupelaksanaan dan jaminan penawaran. ( Lampiran)

3.4.2. Jaminan Penawaran

Adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan (Bank atau NonBank) atas nama perusahaan peserta pelelangan yang ditujukan kepadaPerusahaan Pemberi Kerja pada saat pengajuan penawaran sebagai jaminan/garansi apabila peserta pelelangan ditunjuk sebagai pemenang tetapi tidakbersedia menandatangani Surat Perjanjian. Jaminan Penawaran sebesar 3 %(tiga persen) dari Harga Penawaran.

3.5. Harga Penawaran

3.5.1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.







8

3.5.2. Jenis Surat Perjanjian untuk pekerjaan ini adalah Surat Perjanji an Lump Sum ,yaitu surat perjanjian pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruhpekerjaan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pastidan tetap, semua resiko yang mungkin terjadi ditanggung oleh pemborong.

3.5.3. Keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi dan biaya asuransi yang harusdibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan barang inidiperhitungkan dalam total harga penawaran.

3.6. Mata Uang Penawaran

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang rupiah.

3.7. Masa Berlaku dan Jangka waktu Penawaran

Masa berlaku dan jangka waktu harga penawaran yang diajukan tetap berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat penawaran.

3.8. Pemasukan Penawaran dan Bentuk Dokumen Penawaran

3.8.1. Bentuk Dokumen Penawaran terdiri atas 2 (dua) sampul/File yang dibuat dalambentuk format PDF dan dikirimkan/di Upload melalui eproc.ptpn5.co.id.

3.8.2. File 1 (Sampul 1) , Judul :“ Dokumen Penawaran syarat Administrasi/Teknis “.

3.8.3. File 2 (Sampul 2) , Judul :“ Dokumen Penawaran syarat Penawaran Harga “, isinya terdiri dari :1. Surat Penawaran harga

2. Jaminan Penawaran.3.8.4. Bila Kapasitas di Sampul 1 (File 1) tidak cukup untuk mengupload, agar

Dokumen di File 1 di bagi 2 : (“ Dokumen Penawaran Syarat AdministrasiTeknis 1 (2))

3.9. Jaminan Penawaran

3.10.1. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang rupiah yangditerbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyaiprogram asuransi kerugian (surety bond).

3.10.2. Besaran nilai Jaminan Penawaran Minimal 3 % (tiga persen) dari nilainominal yang ditawarkan;

3.10.3. Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelahpemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

3.10.4. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenanglelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang.

3.10.5. Jaminan Penawaran akan disita apabila:a. peserta terlibat KKN;







9

b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersediamenambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS;

c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelahdilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasikualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau

d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkandiri atau gagal tanda tangan Surat Perjanjian.

4. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

4.1. Pembukaan Dokum en Penawaran

4.1.1. Pembukaan Penawaran dilakukan dihadapan panitia.4.1.2. Panitia membuka File Dokumen Penawaran.

4.1.3. Evaluasi Penawaran memakai sistem gugur.4.1.4. Pembukaan Penawaran dilakukan oleh Panitia dan menseleksi kelengkapan

dokumen yang dipersyaratkan.4.1.5. Peserta yang tidak lengkap persyaratan Penawaran Administrasi Teknis dan

Dokumen Penawaran Harga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakangugur.

4.1.6. Panitia melakukan evaluasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Teknis danDokumen Penawaran Harga (Chek List).

4.1.7. Bila seluruh peserta tidak memenuhi persyaratan Administrasi Teknis danPenawaran Harga maka pelelangan dinyatakan gagal.

4.1.8. Bila penawaran harga yang disampaikan oleh seluruh peserta diatas harga HPS,maka Panitia akan melakukan negosiasi harga terhadap penawaran harga yangmendekati Harga HPS.

4.1.9. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab

penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

4.2. Evaluasi Dokumen Penawaran.

Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi Evaluasi Administrasi Teknis dan Evaluasi Hargadilakukan oleh Panitia. Sistem Evaluasi dilakukan pembobotan terhadap Evaluasi

Administrasi Teknis dan Evaluasi Harga.

4.2.1. Evaluasi Adminis trasi dan Teknis .

Yang dievaluasi adalah :Daftar Pengalaman melaksanakan Pekerjaan Konsultan PerencanaPembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG).

4.2.2. Evaluasi Harga Penawaran:Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah :

1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun urutan 3 (tiga) penawaransebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada).

2. Apabila semua harga penawaran atau penawaran terkoreksi di atas nilaitotal HPS, maka diadakan negosiasi dengan penawar terendah I (satu).

Apabila Negosiasi tidak tercapai, maka diadakan negosiasi dengan penawar







10

terendah II (dua). Apabila Negosiasi juga tidak tercapai, maka diadakannegosiasi dengan penawar terendah III (tiga). Apabila negosiasi denganpenawar terendah III (tiga) tidak tercapai, maka pelelangan dinyatakangagal;

3. Apabila harga penawaran dibawah 80% HPS dengan ketentuan:a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus

bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% dari nilaitotal HPS; dan

b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilaiJaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan JaminanPenawaran menjadi hak milik PT. Perkebunan Nusantara V sertadimasukkan dalam Daftar Hitam.

c) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibatterjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturanbersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagaldan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

4. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yangsama, maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memilih peserta yangmempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita

Acara.

5. Penetapan Pemenang

5.1. Pengumuman pemenang

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 di E-Proc PT. Perkebunan Nusantara V .

5.2. Sanggahan

5.2.1. Untuk menjamin adanya tranparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment)dalam setiap Pengadaan Barang dan Jasa, maka pihak yang kalah pada saatpengumuman pemenang berhak untuk mengajukan sanggahan. Sanggahandiajukan melalui E-Proc PT. Perkebunan Nusantara V .

5.2.2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengankesesuaian pelaksanaan pelelangan/seleksi dengan prosedur atau tata carapelelangan /seleksi.

5.2.3. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja sejak diumumkan pemenang atau sebelum Surat Perjanjianditandatangani, mana yang lebih dahulu.

5.2.4. Direksi wajib menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuansanggahan.

5.2.5. Sanggahan dapat dilayani dengan persyaratan pihak penyanggah menyetor uang jaminan sanggahan sebesar minimal nilai jaminan penawaran (bid bond) atau







11

pencairan jaminan penawaran (bid bond), termasuk mensyaratkan adanyapembuktian dari pihak yang menyanggah.

5.2.6. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabilasanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak PT. PerkebunanNusantara V apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.

5.2.7. Keputusan Direksi atau pejabat yang ditunjuk bersifat final.

5.3. Penunjukan pemenang pelelangan

5.3.1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan(LHP) kepada Direksi sebagai dasar untuk menerbitkan Surat PenunjukanPemenang Pelelangan.

5.3.2. Direksi menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan, dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.

5.3.3. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya

masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif olehPanitia Pengadaan Barang dan Jasa, maka Jaminan Penawaran yangbersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalamDokumen Pelelangan;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannyamasih berlaku, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan

disetorkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelelangan sertadimasukkan dalam Daftar Hitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masapenawarannya sudah berakhir, maka Jaminan Penawaran yangbersangkutan tidak boleh dicairkan.

5.3.4. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenangdapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat,selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadanganmasih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

5.3.5. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangandinyatakan gagal oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Panitia PengadaanBarang dan Jasa.

5.3.6. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan harus diterbitkan paling lambat 6 (enam)hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak adasanggahan.

5.3.7. Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan harus diterbitkan paling lambat 2 (dua)hari kerja setelah semua sanggahan dijawab.







12

5.3.8. Dalam Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan disebutkan bahwa penyediaharus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan SuratPerjanjian.

5.3.9. Surat Perjanjian ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerbitkannya Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan.

5.4. Kerahasiaan proses

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam laporan Hasil Pelelangan (LHP) olehPanitia Pengadaan Barang dan Jasa bersifat rahasia sampai dengan saat pengumumanpemenang.

6. Pelelangan gagal

6.1. Panitia Pelelangan menyatakan pelelangan gagal, apabila:

6.1.1. Jumlah peserta yang mengikuti proses pelelangan kurang dari 3 (tiga) peserta;

6.1.2. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

6.1.3. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;

6.1.4. Sanggahan dari peserta dinyatakan benar atas pelaksanaan pelelangan yangtidak sesuai dengan ketentuan SOP PT. Perkebunan Nusantara V .

6.1.5. Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pelelangan ternyatabenar; atau

6.1.6. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukanevaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktiankualifikasi.

6.2. Direksi menyatakan pelelangan gagal, apabila:

6.2.1. Direksi tidak bersedia menandatangani Surat Penunjukan Pemenang Pelelangankarena proses Pelelangan tidak sesuai SOP PT. Perkebunan Nusantara V ;

6.2.2. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Panitia PengadaanBarang dan Jasa ternyata benar;

6.2.3. dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan

Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

6.2.4. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantumdalam Dokumen Pelelangan ternyata benar;

6.2.5. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari DokumenPelelangan;







13

6.3. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasamemberitahukan kepada seluruh peserta.

6.4. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan Barang danJasa meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukanlangkah selanjutnya, yaitu melakukan:6.4.1. evaluasi ulang;6.4.2. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;6.4.3. pelelangan ulang; atau6.4.4. penghentian proses pelelangan.

7. Surat Jaminan Pelaksanaan

7.1. Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

7.1.1. Diterbitkan oleh Bank Umum.7.1.2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Surat

Perjanjian sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan SuratPerjanjian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelelangan. JaminanPelaksanaan diserahkan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan PemenangPelelangan (SP3).

7.1.3. Nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat JaminanPelaksanaan;

7.1.4. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkanyaitu minimal 5 % (lima persen) dari total nilai Surat Perjanjian;

7.1.5. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;

7.1.6. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantumdalam Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan.

7.1.7. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat ( unconditional ) sebesarnilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahsurat pernyataan wanprestasi dari Direksi diterima oleh penerbit Jaminan;

7.1.8. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas namaKemitraan/KSO; dan

7.1.9. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.

7.2. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaandipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Surat Perjanjian.







14

BAB IV

SYARAT-SYARAT UMUM SURAT PERJANJIAN

1. Ketentuan Umum

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Surat Perjanjian ini harusmempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1. Pekerjaan Pengadaan adalah seluruh Pekerjaan Konsultan Perencana PembangunanPembangkit Listrik Biogas (PLTBG) Terintegrasi di Pabrik Kelapa Sawit Tanjung Medandan Tanah Putih PT. Perkebunan Nusantara V .

1.2. Penyedia adalah badan usaha yang melaksanakan Pekerjaan Konsultan PerencanaPembangunan Pembangkit Listrik Biogas (PLTBG) Terintegrasi di Pabrik Kelapa Sawit

Tanjung Medan dan Tanah Putih PT. Perkebunan Nusantara V .

1.3. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yangbersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat ( unconditional ), yang dikeluarkan olehBank Umum atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program Surety Bond yangdiserahkan oleh penyedia kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjaminterpenuhinya kewajiban penyedia.

1.4. Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut SuratPerjanj ian adalah perjanjian tertulis antara Direksi Perusahaan dengan penyedia yangmencakup Syarat-Syarat Surat Perjanjian serta dokumen lain yang merupakan bagiandari Surat Perjanjian.

1.5. Nilai Surat Perjanjian adalah total harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian.

1.6. Hari adalah hari kalender.

1.7. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yangtelah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian daripenawaran.

1.8. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaanyang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasauntuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.9. Masa Surat Perjanjian adalah jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini terhitungsejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian .

1.10. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada SuratPenunjukan pemenang Pelelangan (SPPP), yang diterbitkan oleh Direksi.

1.11. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaanselesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkanoleh Direksi.







15

2. Bahasa dan Hukum

2.1. Bahasa Surat Perjanjian harus dalam Bahasa Indonesia.

2.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

2.3. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

2.3.1. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiahatau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untukmempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan denganpengadaan ini;

2.3.2. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;

2.3.3. membuat dan/atau menyampaikan secara t idak benar dokumen dan/atauketerangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SuratPerjanjian ini.

2.3.4. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pernah dan tidak akanmelakukan tindakan yang dilarang di atas.

2.3.5. Penyedia yang menurut penilaian Pemberi kerja terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh pemberi kerjasebagai berikut:a. pemutusan Surat Perjanjian;b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam

Surat Perjanjian;

c. pengenaan daftar hitam.

2.3.6. Pemberi kerja yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksiberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untukmembayar semua pajak, bea dan retribusi yang dibebankan oleh peraturan perpajakan ataspelaksanaan Surat Perjanjian ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasukdalam Nilai Surat Perjanjian.

4. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

4.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, pemberi kerja jika dipandang perludapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil Pemberi kerja.Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

4.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untukkepentingan Pemberi kerja. Jika tercantum dalam Surat Perjanjian, Pengawas Pekerjaandapat bertindak sebagai Wakil Sah Pemberi kerja.







16

5. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yangsesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ini.

6. Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum

6.1. Waktu Pelaksanaan Perjanji an.

6.1.1. Surat Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjianoleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

6.1.2. Waktu pelaksanaan Surat Perjanjian adalah jangka waktu yang ditentukan dalamsyarat-syarat Surat Perjanjian dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum

dalam SPPP.

6.1.3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalamSurat Perjanjian.

6.1.4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwalkarena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadiantersebut kepada Pemberi kerja, maka Pemberi kerja dapat melakukanpenjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan Addendum SuratPerjanjian.

6.2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

6.2.1. Kecuali Surat Perjanjian diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk

memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakanpekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPPP.

6.2.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat KeadaanKahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan denda.

6.2.3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasimaka PEMBERI KERJA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atauganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihakuntuk diperpanjang.

6.2.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal i ni adalah tanggal

penyelesaian semua pekerjaan.

6.3. Perpanjangan Waktu

6.3.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akanmelampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk memintaperpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pemberi kerjaberdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang TanggalPenyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian







17

harus dilakukan melalui Addendum Surat Perjanjian jika perpanjangan tersebutmengubah Masa Surat Perjanjian.

6.3.2. Pemberi kerja berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telahmenetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangkawaktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jikapenyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidakdapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan sepertiini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

6.4. Serah Terima Pekerjaan

6.4.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukanpermintaan secara tertulis kepada Pemberi kerja untuk penyerahan pekerjaan.

6.4.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Pemberi kerja menugaskanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

6.4.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/menyelesaikannya,atas perintah Pemberi kerja.

6.4.4. Pembayaran dilakukan 100 % (seratus persen) oleh PEMBERI KERJA setelahpekerjaan atau barang dipasok seluruhnya sesuai Surat Perjanjian.

6.5. Addendum

6.5.1. Perubahan Surat Perjanjian

1. Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui Addendum Surat Perjanjian.2. Perubahan Surat Perjanjian bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para

pihak, meliputi:a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh

para pihak dalam Surat Perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaandalam Surat Perjanjian;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahanpekerjaan;

c. perubahan harga Surat Perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan,perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

6.5.2. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PEMBERI KERJA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:a. keterlambatan yang disebabkan oleh PEMBERI KERJA;b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atauc. keadaan kahar.

2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya samadengan waktu terhentinya Surat Perjanjian akibat keadaan kahar atau waktuyang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan .







18

3. PEMBERI KERJA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atasSurat Perjanjian setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yangdiajukan oleh penyedia.

4. PEMBERI KERJA dapat menugaskan Petugas pemberi kerja untuk menelitikelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam AddendumSurat Perjanjian.

7. Keadaan Kahar

7.1. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakansebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidakdapat dipenuhi.

7.1.1. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:7.1.2. bencana alam;7.1.3. bencana non alam;7.1.4. bencana sosial;7.1.5. pemogokan;7.1.6. kebakaran; dan/atau7.1.7. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama

Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

7.2. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PEMBERIKERJA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, denganmenyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.

7.3. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihakyang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Surat Perjanjian akibat Keadaan Kahar.

7.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan palinglambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

8. Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian

8.1. Penghentian Surat Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atauterjadi Keadaan Kahar.

8.2. Dalam hal Surat Perjanjian dihentikan, maka PEMBERI KERJA wajib membayar kepadapenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

8.3. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan Surat Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

8.3.1. penyedia l alai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

8.3.2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaanpekerjaan;







19

8.3.3. penyedia berada dalam keadaan pailit;

8.3.4. penyedia selama Masa Surat Perjanjian gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PEMBERI KERJA;

8.3.5. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;

8.3.6. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudahmelampaui 5% dari nilai Surat Perjanjian dan PEMBERI KERJA menilai bahwaPenyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

8.3.7. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam prosesPengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

8.3.8. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansiyang berwenang.

8.4. Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian dilakukan karena kesalahan penyedia:

8.4.1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;8.4.2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

9. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PEMBERIKERJA dan penyedia dalam melaksanakan Surat Perjanjian, meliputi:

9.1. Hak dan kewajib an PEMBERI KERJA:

9.1.1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

9.1.2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaanyang dilakukan oleh penyedia;

9.1.3. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SuratPerjanjian yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan

9.1.4. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan olehpenyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SuratPerjanjian.

9.2. Hak dan kewajiban penyedia:

9.2.1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan hargayang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian;

9.2.2. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dariPEMBERI KERJA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuanSurat Perjanjian;

9.2.3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PEMBERI KERJA;







20

9.2.4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian;

9.2.5. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaanpelaksanaan yang dilakukan PEMBERI KERJA;

9.2.6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaanyang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian; dan

10. Penggunaan Dokumen-Dokumen Surat Perjanji an dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen SuratPerjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian untukkepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PEMBERIKERJA.

11. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PEMBERI KERJA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketigayang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

12. Perlindun gan Tenaga Kerja

12.1. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya padaprogram Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau Program BPJS sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan.

12.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untukmematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,

penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturankeselamatan kerja tersebut.

12.3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiapPersonilnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

12.4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkanhukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PEMBERI KERJA mengenaisetiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian inidalam waktu 2 x 24 jam setelah kejadian.

13. Laporan Hasil Pekerjaan

13.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Surat Perjanjian untuk

menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan gunapembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporankemajuan hasil pekerjaan.

13.2. Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.







21

14. Jaminan Pelaksanaan

14.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PEMBERI KERJA selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan(SPPP) sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan besar:a. 5% dari nilai Surat Perjanjian; ataub. 5% dari nilai total Harga Perhitungan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih

kecil dari 80% nilai HPS.

14.2. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan Surat Perjanjian sampai dengan serah terima pertama pekerjaan .

14.3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dandituangkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

15. Kewajiban Pemberi Kerja

PEMBERI KERJA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahanlainnya (jika ada) yang tercantum dalam Surat Perjanjian untuk kelancaran pelaksananpekerjaan ini.

16. Pembayaran Kepada Penyedia

16.1. Harga Surat Perjanjian

16.1.1. PEMBERI KERJA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaandalam Surat Perjanjian sebesar harga Surat Perjanjian.

16.1.2. Harga Surat Perjanjian telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan

biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatandan kesehatan kerja.

16.1.3. Rincian harga Surat Perjanjian sesuai dengan rincian yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga.

16.2. Pembayaran

1. Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati oleh PEMBERI KERJA,dengan ketentuan:

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada Pemberi kerja untuk penyerahanpekerjaan.

b. Pembayaran dilakukan 100 % (seratus persen) oleh PEMBERI KERJAsetelah pekerjaan atau barang dipasok seluruhnya sesuai Surat Perjanjian.

c. Barang yang dipasok sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan







22

2. Denda

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;

b. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatanpenyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 0,1 % (satupermil) dari harga Surat Perjanjian maksimal 5 % (lima persen) , apabilabagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi sesuai yangditetapkan dalam Surat Perjanjian;

17. Penangguhan

17.1. PEMBERI KERJA dapat menangguhkan pembayaran jika penyedia gagal atau lalaimemenuhi kewajiban Surat Perjanjian, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

17.2. PEMBERI KERJA secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentangpenangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenaipenangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangkawaktu tertentu.

17.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan ataukelalaian penyedia.

17.4. Jika dipandang perlu oleh PEMBERI KERJA, penangguhan pembayaran akibatketerlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaandenda kepada penyedia.

18. Penyerahan Pekerjaan Konsultan Perencana Pembangunan Pembangkit Listrik Biogas(PLTBG) Terintegrasi di Pabrik Kelapa Sawit Tanjung Medan dan Tanah Putih PT.Perkebunan Nusantara V .

Jumlah dan jenis Pekerjaan Konsultan Perencana Pembangunan Pembangkit Listrik Biogas(PLTBG) Terintegrasi di Pabrik Kelapa Sawit Tanjung Medan dan Tanah Putih PT.Perkebunan Nusantara V yang diserahkan adalah sesuai jumlah dan jenis yang dipesanberdasarkan spesifikasi Barang yang minta.

19. Penyelesaian Perselisihan

19.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damaisemua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perjanjian ini atauinterpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

19.2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Surat Perjanjian dapatdilakukan melalui musyawarah atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

19.3. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hakyang terdapat dalam Surat Perjanjian.

19.4. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan







23

kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Surat Perjanjian, salah satu pihakmerasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaantersebut.







24

BAB V

SYARAT-SYARAT KHUSUS SURAT PERJANJIAN

1. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:Satuan Kerja PEMBERI KERJA:Nama : __________

Alamat : __________Penyedia : __________Nama : __________

Alamat : __________

2. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:UntukPEMBERIKERJA : __________Untuk Penyedia : __________

3. Tanggal Berlaku Surat Perjanjian

Surat Perjanjian mulai berlaku sejak: ________ s.d. ________

4. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PEMBERI KERJA untuk

pembayaran tagihan adalah ______ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapandokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PEMBERI KERJA.

5. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada __ [Kas PT. Perkebunan Nusantara V]

6. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetu juan PEMBERI KERJA atau PengawasPekerjaan6.1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PEMBERI KERJA adalah:

__________6.2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan

adalah: __________

7. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkandari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________

8. Fasilitas







25

PEMBERI KERJA akan memberikan fasilitas berupa : ________________

9. Sumber PembiayaanSurat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari __________________

10. Pembayaran Prestasi Pekerjaan10.1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termyn/Sekaligus).

10.2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut: __________

10.3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaranprestasipekerjaan: __________

11. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 0,1 %dari harga Surat Perjanjian, jumlah denda maksimal 5 %

12. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Surat Perjanjian tidak dapat diselesaikansecara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa:

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten







26

BAB VI

DRAFT SURAT PERJANJIANNomor : …….. / PLG / 2014

Pada hari ini, …………. tanggal …………………. bulan ………………… tahun dua ribu empat belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :1. ………………………….. : Dalam jabatannya selaku Direktur

……………………………….. PT. Perkebunan Nusantara Vyang berkedudukan di Jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru,bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan NusantaraV , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. …………………………. : Dalam jabatannya selaku Direktur …………………, yangberkedudukan di Jalan ………………………….. , bertindak

untuk dan atas nama ………………………, yangselanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, danmasing-masing akan disebut sebagai “PIHAK”.PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulumenerangkan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemberi pekerjaan telah menyelenggarakan pelelangan

sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara V sebagaimanadiatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PT.Perkebunan Nusantara V berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VNo. 10-SKEP/05.D1/05.00/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pemberlakuan StandardOperating Procedure PT. Perkebunan Nusantara V .

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu peserta pelelangan proses pelelangan yangdiselenggarakan oleh Panitia Pelelangan PT. Perkebunan Nusantara V dan telah ditunjuksebagai pemenang pelelangan oleh Direksi PT. Perkebunan Nusantara V .

3. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan setuju mengikatkan diri dan menyanggupi untuk menerimadan melaksanakan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sampai dengan selesai serta sesuaisyarat dan ketentuan yang ditetapkan .

4. Bahwa sebagai dasar pemberian pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalamperjanjian ini adalah sebagai berikut : AU. 31 No : ………………….. Tanggal ……………Memo No : ………………….. Tanggal ……………Pengumuman Pelelangan No : ………………….. Tanggal ……………Rencana Kerja dan Syarat-syarat No : ………………….. Tanggal ……………Memo Undangan Pelelangan No : ………………….. Tanggal ……………Surat Penawaran No : ………………….. Tanggal ……………

Berita Acara Evaluasi Harga dan TeknisBerita Acara Negosiasi Harga No : …………………..No : ………………….. Tanggal ……………Tanggal ……………Laporan Paniti a Pelelangan No : ………………….. Tanggal ……………Surat Keputusan Pemenang No : ………………….. Tanggal ……………Surat Pengumuman Keputusan No : ………………….. Tanggal ……………Surat Penunjukan Pemenang No : ………………….. Tanggal ……………

PARA PIHAK selanjutnya sepakat mengadakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuansebagai berikut :







27

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Surat perjanjian dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung di atas sebagai dasar

pemberian dan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK.

2. Apabila terdapat perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara yang

tercantum atau tertulis dalam Surat Perjanjian/kontrak dengan yang ada di dalam dokumen-

dokumen pendukung tersebut, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah apa

yang tercantum dalam Surat Perjanjian/kontrak ini.

3. Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Surat Perjanjian ini mempunyai arti dan makna

yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam dokumen-dokumenpendukung.

4. Penggunaan setiap dokumen pendukung Surat Perjanjian atau dokumen lainnya yang

berhubungan dengan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi teknis,

gambar-gambar kerja dan contoh-contoh serta informasi lainnya oleh PIHAK KEDUA harus

dengan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

OBJEK DAN LOKASI PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dengan kedudukannya seperti tersebut di atas menyerahkan suatu pekerjaan

pengadaan barang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut

yang harus dilaksanakan sebagai berikut :…………………………………………………………………………………………………………………

Pasal 3

SPESIFIKASI PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas,

wajib mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan tentang spesifikasi pekerjaan baik teknis

pelaksanaan maupun bahan baku yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis dan bestek

yang terdapat dalam Dokumen Pelelangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Surat Perjanjian/kontrak ini.

2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merubah spesifikasi pekerjaan tanpa sepengetahuan dan

ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.







28

Pasal 4HARGA PEKERJAAN

1. Yang berlaku dalam kontrak ini adalah sistem kontrak lumpsum yaitu kontrak pengadaanbarang dan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah hargayang pasti dan tetap, dan segala resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaianpekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA mengaku akan membayar kepada PIHAK KEDUA untuk pekerjaanpengadaan barang dan jasa yang dinyatakan dalam Pasal 2 dari Surat Perjanjian ini dengan

jumlah nilai pekerjaan sebagai berikut :Biaya Konsultasi Rp.

PPN 10% Rp.

JUMLAH SELURUHNYA Rp.

Terbilang :

……………………………………………………………………………………………………..,- Rincian biaya/nilai dan jenis pekerjaan terlampir dalam rincian surat penawaran yangbersangkutan.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjianadalah tanggungan PIHAK PERTAMA dan akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepadaKantor Pelayanan Pajak atas nama PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku.

4. Pajak Penghasilan (PPh) adalah tanggungan PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang

berlaku akan dipotong oleh PIHAK PERTAMA pada saat pembayaran dan disetorkan olehPIHAK PERTAMA kepada Kantor Pelayanan Pajak atas nama PIHAK KEDUA (Rekanan).

Pasal 5

SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

1. Pengajuan permintaan pembayaran dapat dilaksanakan apabila pekerjaan telah dilaksanakandan pelaksanaan pengirimannya telah selesai secara keseluruhan.

2. Pembayaran sebesar 100 % dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUAsetelah pekerjaan selesai 100 %.

3. Seluruh pembayaran dapat dilaksanakan kepada rekening PIHAK KEDUA atas nama…………….., ke nomor rekening …………………… pada Bank ………………………..

4. Permintaan pembayaran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5 ayat 3 di atas, hanyadibenarkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta olehPIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada referensi bank, persetujuan rapatpemegang saham atau rapat perseroan, surat permohonan dan pernyataan Direksi, sesuaidengan kebutuhan PIHAK PERTAMA. Ketentuan ini tidak menghilangkan hak PIHAKPERTAMA menolak untuk sementara melakukan pembayaran apabila rekening yang diajukanbukan merupakan rekening atas nama PIHAK KEDUA. Apabila terjadi hal yang demikian,







29

maka PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUAmenyelesaikan permasalahan rekening tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang dimintaoleh PIHAK PERTAMA.

5. Segala sesuatu yang terjadi akibat penyimpangan pembayaran sebagaimana tersebut dalamPasal 5 ayat 3 di atas adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri. Dengan demikian PIHAKKEDUA menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari pihakketiga terkait dengan pembayaran tersebut.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal ……………….. dan pekerjaan tersebut harus

diselesaikan PIHAK KEDUA dan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA selambat-

lambatnya ………… (………………) hari kalender atau selambat-lambatnya tanggal

…………………………….. berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 7

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan Jasa Konsultan selesai 100 % (seratus persen), PIHAK KEDUAmengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahanpekerjaan.

2. PIHAK PERTAMA menugaskan kepada Pengawasan Pekerjaan untuk memeriksa dan menelitipekerjaan yang akan diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat serta tidak sesuai dengan spesifikasi dari pekerjaan yang akandiserahterimakan, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai denganspesifikasi yang diminta dengan segala resiko dan biaya atas tanggungan PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan yangdiserahkan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian ini.

4. Penyerahan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di laksanakan di…………………. PT. Perkebunan Nusantara V dengan membuat Berita Acara Serah TerimaPekerjaan.

Pasal 8

DENDA KETERLAMBATAN PENYERAHAN

1. Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalampasal 6 di atas, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0,1 % (satu permil)







30

untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (limapersen) dari jumlah harga kontrak. Denda dikenakan khusus karena keterlambatan dan bukandisebabkan oleh hal-hal yang bersifat Force Majeure atau yang dinyatakan pada Pasal 9.

2. Apabila keterlambatan pekerjaan itu melampaui batas …… (………………..) hari kalender,maka PIHAK PERTAMA dengan pertimbangan tertentu dapat membatalkan penyerahanpekerjaan keseluruhannya kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya menyerahkanpenyelesaian pekerjaan tersebut kepada PIHAK KETIGA lainnya, bila hal tersebut terjadi makaseluruh ketinggalan pembayaran dan jaminan pelaksaaan tidak dikembalikan lagi kepadaPIHAK KEDUA, dan seluruh hasil pekerjaan yang telah selesai termasuk bahan-bahan yangtelah terpasang dan yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE )

1. Bilamana dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi hal-hal di luar dugaan atau di luarkemampuan PIHAK KEDUA yang dapat dianggap sebagai “ Force Majeure ” (seperti banjir,hujan terus menerus sampai satu hari penuh, huru hara, gempa bumi, kebakaran, banjir danbencana alam lainnya) dan atau “Peraturan Moneter Pemerintah” yang akibatnya menimbulkankerugian bagi PIHAK KEDUA maka oleh PIHAK KEDUA dapat mengajukan/memintapertimbangan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan perpanjangan batas waktupenyelesaian pekerjaan.

2. Apabila keadaan force majeure terjadi ditempat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAKKEDUA wajib melakukan tindakan-tindakan secara wajar untuk mengurangi atau memperkecilkerugian yang mungkin terjadi pada PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari keadaan force

majeure tersebut.3. PIHAK KEDUA Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur Bidang terkaitselambat-lambatnya dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya hal-hal tersebutpada ayat 1 pasal ini . Apabila PIHAK KEDUA memandang perlu untuk pengunduran waktupenyelesaian pekerjaan tersebut pada pasal 6 sebagai akibat timbulnya hal-hal tersebut padaayat 1 pasal ini, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaankepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kalender sebelum berakhirnyamasa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian ini.

Pasal 10

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

1. Perubahan Surat Perjanjian atau Perubahan Pekerjaan atau perubahan jangka waktu atau

terjadinya keadaan kahar atau untuk hal-hal yang belum diatur dan perlu adanya perubahan,maka apabila dipandang perlu atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK, perubahantersebut akan diatur dalam Perubahan (Addendum ) Surat Perjanjian yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2. Perubahan Surat Perjanjian dapat dilaksanakan apabila disetujui Para Pihak, meliputi :

a. Perubahan Pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan Para Pihak sehinggamengubah l ingkup pekerjaan dalam Surat Perjanjian;







31

b. Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atauc. Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal

pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuain harga.3. Perubahan pekerjaan berupa penambahan atau pengurangan volume pekerjaan yang

tercantum dalam Surat Perjanjian, perhitungan biaya pekerjaan tambah kurang didasarkanpada harga satuan pekerjaan yang dilampirkan dalam Surat Perjanjian ini. Hanya pekerjaantambahan yang diperintahkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA yang akan diperhitungkanberdasarkan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang. Besarnya pekerjaan tambahan ini tidakboleh lebih besar dari 10 % terhadap total jumlah harga pekerjaan yang ditetapkan dalamSurat Perjanjian ini.

4. Lamanya perubahan jangka waktu karena penambahan atau pengurangan pekerjaan akandiputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Sedangkan lamanya perpanjangan waktukarena keadaan kahar (force majeure) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelahmengevaluasi usulan perpanjangan waktu dari PIHAK KEDUA.

5. Berhubungan dengan kemungkinan adanya kenaikan harga barang/upah dan transport selamapekerjaan ini berlangsung, PIHAK PERTAMA tidak menerima adanya klaim dalam bentukapapun dan tidak diadakan penilaian harga kembali, dan sepenuhnya merupakan resiko dariPIHAK KEDUA, kecuali ada ketentuan khusus dari Pemerintah yang ditetapkan secara resmiyang mengatur hal tersebut.

6. Jika terjadi perubahan (Addendum ) Surat Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1)diatas, maka PIHAK KEDUA wajib memperbarui Masa Jaminan Pelaksanaan minimal sesuaiperubahan (Addendum ) yang disepakati dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.

7. Keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PT. Perkebunan Nusantara V dapatdiberikan perubahan jangka waktu.

Pasal 11

JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA harus memberikan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari

Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) sebesar 5 %

(lima persen) dari nilai Surat Perjanjian sebelum menandatangani Surat Perjanjian.

2. Jaminan Penawaran dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA

menerima Jaminan Pelaksanaan dari PIHAK KEDUA.

3. Jaminan Pelaksanaan ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

setelah pekerjaan selesai seluruhannya (100 %) berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan.

4. Jaminan Pelaksanaan tidak akan dikembalikan lagi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

KEDUA dan menjadi milik PIHAK PERTAMA keseluruhannya, bilamana Surat Perjanjian

diputuskan/dibatalkan sebelum pekerjaan selesai seluruhnya (100 %) yang disebabkan satu

dan lain hal yang timbul karena kelalaian PIHAK KEDUA kecuali seperti tersebut pada Pasal 9.







32

Pasal 12

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan pengadaan ini yang mempunyai

wewenang/kuasa penuh untuk pengawasan di lokasi pekerjaan adalah ………………………..

atau orang yang ditunjuk oleh ……………………. untuk mewakili.

2. PIHAK KEDUA berjanji akan mematuhi saran-saran dan petunjuk yang diberikan oleh

Pengawas Lapangan demi kelancaran serta hasil kerja yang baik.3. Pada setiap saat PIHAK PERTAMA dapat memeriksa pekerjaan, untuk keperluan ini PIHAK

KEDUA wajib menyediakan segala fasilitas yang diperlukan bagi kepentingan tersebut,sehingga PIHAK PERTAMA dapat mengawasi, memeriksa, menguji setiap bagian pekerjaan.

Pasal 13

TENAGA AHLI PIHAK KEDUA1. Pimpinan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di lapangan dilaksanakan oleh seorang kepala

pelaksana yang ahli dalam bidangnya dan diberi kuasa penuh oleh PIHAK KEDUA untukbertindak atas nama PIHAK KEDUA. Petugas ini dalam jam kerja harus berada ditempatpekerjaan serta bertempat tinggal di dalam/dekat lokasi pekerjaan, sehingga sewaktu-waktudengan mudah dapat dihubungi oleh pengawas lapangan.

2. PIHAK KEDUA juga harus menempatkan sekurang-kurangnya satu orang tenaga ahli yangberpengalaman dan dapat memahami spesifikasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan danselalu berada di tempat pekerjaan, baik di dalam maupun di luar jam kerja selama

berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 14

KEBIJAKAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan Surat Perjanjian selalu memperhatikan hal-hal yang

berkaitan dengan :

1. Mutu Barang/Bahan/Jasa yang digunakan agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan

PIHAK PERTAMA.

2. Memperhatikan dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dan memakai Alat Pelindung Diri (APD) serta mematuhi rambu-rambu

yang ada di areal tempat kerja sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.

3. Memperhatikan dan berupaya mengurangi/menurunkan pencemaran lingkungan hidup sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan.







33

Pasal 15

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

1. Penghentian Surat Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadikeadaan kahar;

2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menghentikan atau memutuskan Surat Perjanjianini, secara sepihak yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :a. Apabila ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau mensubkontrakkan pekerjaan ini

baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain.b. PIHAK PERTAMA menilai hasil pekerjaan PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan spesifikasi

pekerjaan atau bestek.c. Apabila berdasarkan Progres Report yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA tidak sesuai

dengan Schedule dalam Kontrak dan dinilai oleh PIHAK PERTAMA ternyata PIHAKKEDUA tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana jangka waktu yang telahditentukan dalam perjanjian ini.

d. Apabila PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan atau memakaibarang-barang il legal.

3. Proses Penghentian atau Pemutusan Surat perjanjian terhadap PIHAK KEDUA dilaksanakansebagai berikut :a. PIHAK PERTAMA secara tertulis memberikan peringatan pertama yang terbitkan/dibuat

oleh Pimpinan Perusahaan.b. Apabila ayat 3 butir (a) di atas tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK

PERTAMA memberikan surat peringatan kedua.

c. Apabila ayat 3 (a) dan (b) tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAKPERTAMA akan menerbitkan surat pemutusan atau pembatalan perjanjian.

4. Terhadap pemutusan atau pembatalan perjanjian kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yangdisebabkan oleh Ayat 2 butir (a) (b) (c) (d) dan ayat 3 butir (a) (b) (c), maka semua pekerjaanyang telah selesai dan terpasang termasuk bahan-bahan yang berada dilokasi pekerjaanmenjadi milik PIHAK PERTAMA, serta jaminan pelaksanaan pada pasal 11 diatas tidakdikembalikan lagi kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya diproses pencairannya danmenjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 16

PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menyerahkan pekerjaan yang dinyatakan dalam pasal 2 dari surat

perjanjian ini kepada Sub Kontraktor atau Leveransir Barang dan Jasa lainnya, kecuali bila ada

persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Segala kerugian/tanggung jawab sehubungan dengan

digunakannya Kontraktor/Leveransir lain adalah tetap menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.







34

Pasal 17

KEIKUTSERTAAN PENGUSAHA KECIL ATAU KOPERASIDISEKITAR OBJEK PEKERJAAN

Dalam hal penyerahan pekerjaan seperti pada pasal 16, PIHAK KEDUA dengan persetujuan dariPIHAK PERTAMA dapat menyerahkan sebahagian pekerjaan dan pengadaan bahan-bahankepada Pengusaha Kecil atau Koperasi yang berada disekitar objek pekerjaan yang sifatnya tidakberesiko terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan secara keseluruhan. Hasil mutu pekerjaan yang

dilaksanakan dan bahan-bahan yang diadakan/ dilaksanakan oleh Pengusaha Kecil atau Koperasisecara keseluruhan tetap merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, maka diselesaikan secara

musyawarah.

2. Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut ke

Pengadilan, dalam hal ini PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang syah dan tidak

berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perselisihan ini sepenuhnya menjadi beban

PIHAK KEDUA.Pasal 19

PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Dalam pelaksanaan pekerjaan seperti yang diatur dalam Pasal 2 di atas, PIHAK KEDUA wajib

memaksimalkan penggunaan atau pemanfaatan barang/bahan, tenaga kerja dan tenaga ahli,

peralatan-peralatan serta teknologi yang merupakan Produksi Dalam Negeri sepanjang sesuai

dengan spesifikasi dan kwalitas yang dipersyaratkan.

Pasal 20

H U K U MUntuk perjanjian ini yang diberlakukan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 21

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini wajib mentaati

kaidah-kaidah hukum atas perlindungan hak atas kekayaan intelektual ( hak cipta, paten,merek, design industri dan hak terkait lainnya).







35

2. PIHAK KEDUA dengan demikian membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan hukumPIHAK KETIGA apabila terjadi pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut.

Pasal 22

PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIANDemikian Surat Perjanjian/kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap2 (dua), yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannyamasing-masing.Rangkap pertama untuk PIHAK PERTAMA, Rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA yang manakeduanya masing-masing dibubuhi meterai Rp. 6.000 dan mempunyai kekuatan hukum yang

sama.

Pekanbaru, ………………………….PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

……………………………… PT. Perkebunan Nusantara VDireksi

……………………………… ………………….Direktur Direktur ………………………….

Asli : - Pihak Pertama (Rangkap Pertama).- Pihak Kedua (Rangkap Kedua).

C C : -…………..

- Arsip







36

LAMPIRANKOP SURAT PERUSAHAAN PESERTA PELELANGAN _______________________________________________________________________

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan :

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………*) ,

dengan ini menyatakan bahwa saya : Tidak akan melakukan praktek KKN ;

Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adaindikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;

Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dansumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai daripenyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini ;

Tidak memanipulasi data yang disajikan dalam pengadaan Barang dan Jasa;

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTAINTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi sertadituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.

……………., …………….. 2015PT/CV …………………………..

TTD

**)…………………………………

……………………*) Disesuaikan dengan nama objek pekerjaan yang dilelangkan**) Diisi dengan nama dan jabatan Pimpinan Perusahaan(Direktur Utama/Direktur/Kepala

Cabang/Kuasa Direktur) yang tercantum dalam akte perusahaan







37

LAMPIRAN

KOP SURAT PERUSAHAAN PESERTA PELELANGAN

_________________________________________________________________________

SPESIFIKASI TEKNISPENGAWAS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS

YANG DITAWARKAN

Jenis Pekerjaan Satuan Jumlah Satuan

.........

……………., …………….. 2015

PT/CV …………………………..

TTD

…………………………………

……………………







38

LAMPIRAN

KOP SURAT PERUSAHAAN PESERTA PELELANGAN

DAFTAR PENGALAMAN KERJAPENGAWAS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS

PERIODE 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

No. JENISPEKERJAAN

PENGGUNA JUMLAH NO. SURATPERJANJIAN

TAHUNPELAKSANAAN

1

2

3

4

5

6

Dst

……………., …………….. 2015

PT/CV …………………………..

TTD







39

LAMPIRAN

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No. Uraian PekerjaanJadwal Pelaksanaan

Minggu I Minggu II Minggu III dst ...







40

LAMPIRANFormulir Surat Penawaran :

KOP SURAT PERUSAHAAN PESERTA PELELANGAN _______________________________________________________________________

__ ….………., ………………2014

Kepada Yth, Nomor : ……………………………………..Lampiran : ……….. *) PANITIA PELELANGANHal : …………………………………….. PT PERKEBUNAN NUSANTARA V

di PEKANBARU.Dengan hormat,Yang bertandatangan di bawah ini selaku Direktur dari Perusahaan PT/CV………………….., setelah mempelajari dari semua persyaratan yang tercantum

dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat No. …………………… tanggal ………...,serta penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pelelangan PT PerkebunanNusantara V, bersama ini kami sampaikan penawaran untuk objek pekerjaan :

……………………………………………………………………………….dengan jumlah harga sebagai berikut :

NO. URAIAN JUMLAHJUMLAHBULAN

SATUANHARGASATUAN

(Rp)JUMLAH (Rp)

I BIAYA LANGSUNG PERSONILI.1 TENAGA AHLLI1 Team Leader (S2 - 5 tahun) 1 2 OB2 Tenaga Ahli Proses dan Lingkungan (S2 - 5 tahun) 1 1 OB3 Tenaga Ahli Mekanikal (S2 - 5 tahun) 1 2 OB

4 Tenaga Ahli Elektrikal & Instrumentasi (S2 - 5 tahun) 1 2 OB5 Tenaga Ahli Sipil dan Bangunan (S2 - 5 tahun) 1 1 OB6 Tenaga Ahli Manajemen Proyek (S2 - 8 tahun) 1 1 OB7 Ahli Gambar Teknik (S1 - 8 tahun) 1 2 OB

Sub Total I -I.2 TENAGA STAF PENUNJANG

Staf Administrasi (D3 - 4 tahun) 1 1 OBSub Total II -

Total Biaya Personil (I+II) -No. URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

II.1 BIAYA KANTOR1 Komunikasi 1 bulan

Sub Total I -II.2 BIAYA HABIS PAKAI1 Alat Tulis Kantor 1 set

Sub Total II -II.3 BIAYA TRANSPORTASI & AKOMODASI

Tiket Jakarta-Pekanbaru (3 org x 3 kali) 9 event2 Akomodasi Hotel (3 kamar x 2 hari x 3 kali) 18 event3 Transportasi lokal (3 org x 3 kali) 9 event

Sub Total III -II.4 BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN TOR1 Penggandaan Dokumen 4 set







41

2 Soft Copy Dokumen (Disk) 1 set

Sub Total IV -Total Biaya diluar PPN -PPN 10% -Total Biaya -

Terbilang :

Apabila perusahaan kami ditunjuk sebagai pemenang, maka pekerjaan tersebutsegera akan kami laksanakan setelah penandatanganan Surat Perjanjian.

Sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam RencanaKerja dan Syarat (RKS) dan menyerahkan kepada PT Perkebunan Nusantara Vdalam waktu paling lambat ….. (…………….………) hari kalender, denganspesifikasi serta jadual seperti yang terlampir dalam surat penawaran ini.

Jaminan pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Umum dalam bentuk GaransiBank **) senilai minimal 5 % dari nilai Surat Perjanjian akan kami serahkan padawaktu penandatanganan Surat Perjanjian. Penawaran ini berlaku untuk masa……………. (……………………….) hari kalender, terhitung dari tanggal suratpenawaran.

Penawaran ini berlaku untuk masa ……………. (……………………….) hari kalender,terhitung dari tanggal surat penawaran.Terlampir kami sampaikan Jaminan Penawaran dari perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian (surety bond), yaitu dari asuransi…………………. bernilai sebesar Rp. ……….………..(………………………………………… rupiah) dalam bentuk asli.

Demikian penawaran ini kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan kepadaperusahaan kami, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,PT/CV…………………

…………ttd…………...Dirut/Direktur /Kuasa Direktur/Kepala Cabang **)

*) jumlah lampiran yang dilampirkan**) pilih salah satu







42

TERM OF REFERENCE (TOR)

KONSULTAN PERENCANA

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTBG)

TERINTEGRASI DI PABRIK KELAPA SAWIT (PKS)

TANJUNG MEDAN DAN TANAH PUTIH


NOMOR:

DISUSUN OLEH:

BAGIAN TRANSFORMASI BISNIS







43

TERM OF REFERENCE (TOR)KONSULTAN PERENCANA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTBG)

TERINTEGRASI DI PKS TANJUNG MEDAN DAN TANAH PUTIH

I. PENDAHULUAN Salah satu program utama pemerintah Indonesia adalah pembangunan pembangkit listrikhingga 35.000 MW. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) memiliki potensi untuk mendukung programpemerintah tersebut, yaitu melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis biogas danbiomassa. Pada proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO, PKS menghasilkan limbahcair yang disebut Palm Oil Mill Effluent (POME), yang memiliki kandungan organik yang cukuptinggi. Pengolahan POME akan menghasilkan biogas dengan kandungan gas methan yangtinggi. Biogas ini merupakan sumber bahan bakar yang potensial untuk membangkitkan listrikyang ramah lingkungan dan merupakan energi baru terbarukan.

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) merupakan BUMN perkebunan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Saat ini PTPN V telah mengelola satu Pembangkit ListrikTenaga Biogas (PLTBG) dan terdapat dua PLTBG yang sedang dalam tahap pembangunan.Dalam rangka mendukung program pemerintah dan pengembangan energi baru terbarukan,PTPN V akan membangun PLTBG di unit-unit PKS lainnya. Manajemen berencanamelakukan pengembangan di PKS Tanjung Medan dan PKS Tanah Putih, untuk itu perludilaksanakan pembuatan Perencanaan dan Studi Kelayakan Pembangkit Listrik TenagaBiogas (PLTBG) terintegrasi di PKS Tanjung Medan dan PKS Tanah Putih di PTPN V gunamenyusun rancangan awal dan menilai kelayakan proyek tersebut.

II. TUJUANKegiatan ini bertujuan :1. Memenuhi keperluan Manajemen dalam rangka pembangunan PLTBG terintegrasi di

PKS Tanjung Medan dan PKS Tanah Putih sampai ke Jaringan PLN.

2. Menyusun pemilihan teknologi, rancangan dasar, layout, dan spesifikasi peralatan untukPLTBG terintergrasi3. Menghitung kelayakan sistem dengan pola penjualan listrik ke PLN dengan PPA (Power

Purchase Agreement), Independent Power Producer (IPP) atau Excess Power atau lain-lain sesuai perundang-undangan ketenaga listrikan yang berlaku.

4. Memperoleh gambaran skema investasi yang paling tepat dari pilihan Investasi Sendiri,Build Operate Transfer atau Perusahaan Patungan (JVC).

Setelah pelaksanaan studi kelayakan diharapkan :1. Dapat mengetahui potensi POME yang dapat dimanfaatkan menjadi tenaga listrik

melalui gas engine.2. Memperoleh teknologi yang tepat dan handal untuk pembangkitan tenaga listrik serta

memperoleh rancangan dasar, layout, daftar dan spesifikasi utama pada peralatanutama.

3. Memperoleh kajian kelistrikan yang dapat terkoneksi dengan jaringan PLN.4. Memperoleh hasil kajian finansial yang dapat dipakai sebagai acuan didalampekerjaan selanjutnya.

III. METODOLOGI PELAKSANAAN1. Kajian Teknis Pembangkit Listrik Biogas di PKS Tanjung Medan dan PKS Tanah Putih,

diantaranya mencakup pengambilan data lapangan (primer maupun sekunder) antaralain:a. Pengambilan data POME dan data historis pengolahan untuk memperoleh potensi

energi listrik.







44

b. Menganalisa kelistrikan / load flow kelistrikan terhadap jaringan agar listrik dapatmasuk jaringan PLN.

c. Memperoleh teknologi yang tepat untuk konversi listrik dengan keluaran :- Daftar peralatan utama.- Spesifikasi peralatan utama- Wiring diagram kelistrikan- Flow proses diagram- Plant Layout secara umum

d. Melakukan perencanaan pembangkit listrik biogas meliputi :- konstruksi sipil- lay out mesin-mesin- piping diagram- electrical diagram

e. Menganalisa kebutuhan bahan dan biaya investasi (membuat perhitungan biaya)untuk pembangunan pembangkit listrik biogas mencakup :

- Civil Work- Mechanical- Electrical

f. Menganalisa kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan listrik internalg. Membuat spesifikasi teknis pekerjaan (Dokumen/data-data pekerjaan pembangunan

pembangkit listrik biogas yang lengkap dan terperinci terhadap objek).2. Kajian kelayakan dilakukan melalui pengumpulan data-data primer (kunjungan lapangan)

maupun sekunder yang dianalisa untuk menghasilkan kajian kelayakan secara ekonomiyang meliputi aspek ROI, NPV, Payback Period dan IRR.

3. Konsultan wajib membuat laporan kerja yang mencakup item pekerjaan di atas termasuk:a. Executive Summaryb. Aspek Ekonomi

c. Aspek Teknis dan Produksid. Aspek Organisasi dan Manajemene. Aspek Legalf. Aspek Finansialg. Analisa Risikoh. Kesimpulani. Saran dan Rekomendasi

IV. SYARAT - SYARAT PEKERJAANPelaksanaan pekerjaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :1. Memiliki pengalaman pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dalam kurun waktu 7

(tujuh) tahun terakhir.2. Jumlah tenaga ahli minimal 8 orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua Tim, minimum berpendidikan S2, dengan pengalaman pernah melakukan

pekerjaan perencanaan dan kajian kelayakan pembangkit listrik minimum 5 tahun.b. Ahli Proses, satu orang minimum berpendidikan S2 Teknik Kimia denganpengalaman 5 tahun, diantaranya pernah melakukan pekerjaan perencanaan dankajian kelayakan pembangkit listrik.

c. Ahli Mekanikal, satu orang minimum berpendidikan S2 Teknik Mesin denganpengalaman 5 tahun, diantaranya pernah melakukan pekerjaan perencanaan dankajian kelayakan pembangkit listrik

d. Ahli Elektrikal, satu orang minimum berpendidikan S2 Teknik Elektro denganpengalaman 5 tahun, diantaranya pernah melakukan pekerjaan perencanaan dan







45

kajian kelayakan pembangkit listrike. Ahli Lingkungan, satu orang minimum berpendidikan S1 Teknik Lingkungan dengan

pengalaman 5 tahun, diantaranya pernah melakukan pekerjaan perencanaan dankajian kelayakan pembangkit listrik

f. Ahli Sipil, satu orang minimum berpendidikan S1 Teknik Sipil dengan pengalaman 5tahun, diantaranya pernah melakukan pekerjaan perencanaan dan kajian kelayakanpembangkit listrik

g. Ahli Manajemen Proyek, satu orang minimum berpendidikan S1 Teknik denganpengalaman 3 tahun, diantaranya pernah melakukan pekerjaan perencanaan dankajian kelayakan pembangkit listrik

h. Ahli Gambar, satu orang minimum berpendidikan D3

3. Konsultan harus menyampaikan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab darimasing-masing personil yang diusulkan.

4. Konsultan harus melampirkan Daftar Riwayat Hidup dari setiap personil yang diusulkan.

5. Konsultan harus menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakanTenaga Ahli sesuai dengan yang di persyaratkan, dan ditanda tangani oleh pimpinandiatas materai Rp.6.000,-

6. Konsultan harus memberikan uraian terhadap rencana kerja dari pekerjaan yang akandilaksanakan.

7. Melampirkan daftar pengalaman perusahaan, minimum 5 tahun terakhir.8. Melampirkan Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan.9. Lingkup pekerjaan termasuk :

a. Membuat Dokumen Drawing dan Lay Out Pembangkit Listrik Biogas di PKS TanjungMedan dan PKS Tanah Putih.

b. Melakukan presentasi hasil akhir Perencanaan PLTBG terintegrasi di PKS TanjungMedan dan PKS Tanah Putih PTPN V.

V. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam syarat-syarat teknis pekerjaan ini dilaksanakandalam waktu kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak suratperjanjian kerja ditandatangani kedua belah pihak. Kontraktor wajib mengusulkan rincianwaktu pekerjaan.

VI. SERAH TERIMA PEKERJAANPenyerahan pekerjaan dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :- Pekerjaan perencanaan telah selesai 100 % yang dinyatakan dalam Berita Acara

Kemajuan Pekerjaan.- Melakukan serah terima hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara.

VII. LAIN – LAINHal - hal lain yang belum tercantum dalam syarat - syarat teknis pekerjaan ini akan ditegaskansewaktu diadakan aanwijzing (peninjauan objek pekerjaan) di Kantor Direksi maupun di lokasi

pekerjaan.







46

Disahkan oleh,PT Perkebunan Nusantara V

Direksi,

Berlino Mahendra SantosaDirektur Renbang

Pekanbaru, September 2015Bagian Transformasi Bisnis

Asri Manius KemanKepala Bagian







HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VKANTOR PUSAT - PEKANBARU

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS

OBJEK PEKERJAAN :Konsultan Perencana Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBG) Terintegrasi di Pabrik KelapaSawit Tanjung Medan dan Tanah Putih

AU.31.:

NO. URAIAN JUMLAHJUMLAHBULAN

SATUANHARGASATUAN

(Rp)JUMLAH (Rp)

I BIAYA LANGSUNG PERSONILI.1 TENAGA AHLLI1 Team Leader (S2 - 5 tahun) 1 2 OB2 Tenaga Ahli Proses dan Lingkungan (S2 - 5 tahun) 1 1 OB3 Tenaga Ahli Mekanikal (S2 - 5 tahun) 1 2 OB4 Tenaga Ahli Elektrikal & Instrumentasi (S2 - 5 tahun) 1 2 OB5 Tenaga Ahli Sipil dan Bangunan (S2 - 5 tahun) 1 1 OB6 Tenaga Ahli Manajemen Proyek (S2 - 8 tahun) 1 1 OB7 Ahli Gambar Teknik (S1 - 8 tahun) 1 2 OB

Sub Total I -I.2 TENAGA STAF PENUNJANG

Staf Administrasi (D3 - 4 tahun) 1 1 OBSub Total II -

Total Biaya Personil (I+II) -No. URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

II.1 BIAYA KANTOR1 Komunikasi 1 bulan

Sub Total I -II.2 BIAYA HABIS PAKAI1 Alat Tulis Kantor 1 set

Sub Total II -II.3 BIAYA TRANSPORTASI & AKOMODASI

Tiket Jakarta-Pekanbaru (3 org x 3 kali) 9 event2 Akomodasi Hotel (3 kamar x 2 hari x 3 kali) 18 event3 Transportasi lokal (3 org x 3 kali) 9 event

Sub Total III -II.4 BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN TOR1 Penggandaan Dokumen 4 set2 Soft Copy Dokumen (Disk) 1 set

Sub Total IV -Total Biaya diluar PPN -

PPN 10% -Total Biaya -

Terbilang :

Dokumenpelelangan

Documents

Transcript of Dokumenpelelangan