deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan ...
Transcript of deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan ...
LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 [JAKARTA PUSAT]
www.ekon.go.id
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
4
4
4 4
3 8
5 6
13 12 1
3 18
21 11
1
25
9 2
7
6
6
10
4
4
26
4
4 27
15
30
23
16
29
12 19
29
29
29 2
9 29
29
29
29
29
4
4
8
14
19
20
22
24
28
LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
2015
KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Infrastruktur dan Percepatan
Pengembangan Wilayah Tahun 2015 merupakan suatu
pertanggungjawaban formal Kedeputian Infrastruktur dan Percepatan
Pengembangan Wilayah sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana
diamanatkan PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Kedeputian Infrastruktur dan Percepatan Pengembangan Wilayah sebagai
salah satu unit kerja eselon I mandiri di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian menyusun LAKIP tahun 2015 sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah dan atas realisasi anggaran selama tahun
2015.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini
merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan
dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang
direncanakan tahun 2015 dapat direalisasikan dengan baik.
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Kedeputian
Infrastruktur dan percepatan pengembangan wilayah karena adanya
dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, meskipun masih terdapat indikator yang masih perlu
diperbaiki.
LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
2015
Tiada kata yang dapat kita panjatkan , selain puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menyelesaikan
Laporan Kinerja Tahun 2015.
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015, Semoga buku
laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Stakeholders dalam
rangka membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 2015
Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Luky Eko Wuryanto
LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
2015
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN ……………………………..................... 1
A. Latar Belakang …………………………………………… 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ………………….. 2
C. Aspek Strategis …………….…………………………….. 5
D. Isu Strategis ……………………………………...……… 6
E. Sistematika Penulisan .…..……...…………................ 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………..... 8
A. Rencana Strategis ...................................................... 8
a. Visi ...………………….………..…………..... 9
b. Misi ………………………………………........ 9
c. Tujuan ………………………………………….... 10
d. Sasaran Strategis ……………………………….. 10
B. Rencana Kinerja Tahun 2015 …………………………. 11
C. Perjanjian Kinerja ……………………………………... 13
D. Pengukuran Kinerja .......……………………………... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................... 16
A. Capaian Kinerja Organisasi .........…………..……….… 16
B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi ……………….… 18
C. Analisis Capaian Kinerja Dari waktu ke waktu ........... 40
D. Realisasi Anggaran ……………………………………... 41
BAB IV PENUTUP ……………………………………....................... 47
LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
2015
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian merupakan wujud pertanggungjawaban
atas komitmen yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja
(PK) 2015, untuk melaksanakan tugas dengan efektif, transparan, akuntabel
yang berorientasi pada hasil (outcome), berdasarkan sasaran strategis dan
indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring
dan evaluasi secara periodik.
Didalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2015, Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah telah
menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) yaitu: 1) Terwujudnya
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah; 2) Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di
Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 3)
Terwujudnya Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Baru di Luar
Pulau Jawa; dan 4) Tercapainya Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas
yang Diusulkan.
Untuk mendukung terwujudnya implementasi program kerja utama
telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Tingkat
(indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam
rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
(2) Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan; (3)
Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar
pulau Jawa; dan (4) Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang
ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP).
LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
2015
Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2015, Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat
menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan BAIK, sebagaimana yang
dijelaskan dalam Bab III laporan ini, melalui penghitungan komposit indeks
dari masing-masing program kerja utama yang menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2015, Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah, telah
menunjukkan hasil kinerja (outcome) yang BAIK, sebagaimana tercermin
dalam tabel sebagai berikut:
Sasaran Staregis 1
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
4 4 100 %
Sasaran Strategis 2
Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Presentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang di implementasikan
80% 85,71% 107%
Sasaran Strategis 3
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan industri) di luar pulau Jawa
4 4 100%
LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
2015
Sasaran Strategis 4
Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)
6 30 500%
Hasil penghitungan terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama
(IKU) tahun 2015, merupakan hasil kinerja (outcome) Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai
unit kerja eselon 1 (satu) yang memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan
koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
1
BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang,
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Aspek Strategis – Isu Strategis – Sistematika Penulisan
A. LATAR BELAKANG
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur pembantu
pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan
isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Komitmen yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Awal Tahun 2015 dilaksanakan
dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang merupakan pemenuhan amanat
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja menjabarkan capaian-capaian target indikator kinerja Deputi
Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2015, dan sebagai alat kendali
dan pemacu peningkatan kinerja setiap Bagian di lingkungan Kedeputian Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Selain untuk
memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Tugas Pokok
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur
pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan
infrastruktur dan pengembangan wilayah.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan
wilayah;
c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan
infrastruktur sumber daya air serta infrastruktur dan sistem transportasi
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
3
multimoda;
d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penyediaan
perumahan dan permukiman, penataan ruang, serta pengembangan
kawasan strategis ekonomi;
e. pengendalian pelaksanaan di bidang penyediaan perumahan dan
permukiman, penataan ruang, serta pengembangan kawasan strategis
ekonomi;
f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengadaan
tanah dan pembiayaan infrastruktur;
g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang percepatan
infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Bagan struktur organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dapat dilihat dalam Gambar berikut:
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
4
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
Sumber: Permenko Nomor 5 Tahun 2015
Bidang Konservasi
Sumber Daya Air dan
Pengendalian Daya Rusak Air
Bidang Pendayaguna
an Sumber Daya Air
Bidang Program dan Tata Kelola
Bidang Telematika
Bidang Utilitas
Bidang Sistem
Transportasi Jalan
Bidang Sistem
Transportasi Non Jalan
Bidang Penataan
Ruang
Bidang Pengembanga
n Kawasan Strategis Ekonomi
Bidang Perumahan
dan Pertanahan
Bidang Pembiayaan Infrastruktur
Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya
Air
Asisten Deputi Telematika
dan
Utilitas
Asisten Deputi Sistem
Transportasi
Multimoda
Asisten Deputi Penataan
Ruang dan Kawasan Strategis
Ekonomi
Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan
dan Pembiayaan
Infrastruktur
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
5
C. ASPEK STRATEGIS
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Perannya
merupakan dasar untuk untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan
mengendalikan, dan menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka panjang
dan menyeluruh bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna
mendukung kinerja pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan
Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Periode 2015-2019.
Untuk mewujudkan good governance dan tercapainya target kinerja Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah ditetapkan, Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai posisi strategis
mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan dalam bidang
Percepatan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah. Posisi strategis tersebut
menjadi arah gerak Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dalam menentukan Sasaran yang akan dituju. Sasaran
Strategis yang akan dituju adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;
3. Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau
Jawa;
4. Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang di usulkan.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
6
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas fungsi penunjang
Kementerian, antara lain:
1. Rendahnya kapasitas tampungan air per kapita per tahun, menurunnya
ketersediaan air, serta tingginya alih fungsi lahan.
2. Pemerataan sarana dan prasarana telematika serta penyediaan utilitas
khususnya terkait persampahan dan drainase dan air limbah sebagai
sistem penunjang kesehatan masyarakat.
3. Pemenuhan sistem transportasi yang handal.
4. Harmonisasi berbagai peraturan perundangan sektoral yang mengatur
pemanfaatan ruang dalam skala besar.
5. Tingginya angka Backlog perumahan.
D. ISU STRATEGIS
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
dengan posisi strategisnya sebagai organisasi dituntut mampu menggerakan dan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Kementerian,
yaitu: pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan kinerja
organisasi yang baik. Permasalahan atau tantangan yang dihadapi merupakan
isu strategis yang harus diselesaikan sebagai wujud kinerja Tahun 2015.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
antara lain sebagai berikut:
Permasalahan tersebut menjadi ukuran kinerja yang dalam proses SAKIP akan
tertuang dalam laporan ini.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
7
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Bab Satu telah menyajikan penjelasan umum kedudukan Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, identifikasi
aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang akan terjawab
melalui kinerja 2015. Bahasan selanjutnya akan terdiri tiga bab, meliputi Bab Dua
tentang Perencanaan Kinerja yang akan menguraikan tahapan secara ringkas
penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan
perjanjian kinerja; Bab Tiga menjabarkan Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari :
Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan
Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut; sebagai
penutup akan diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah-langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis,
Rencana Kerja 2015,
Perjanjian Kinerja, Perngukuran Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan infrastruktur
dan pengembangan wilayah. Pokok-pokok program dan kegiatan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada dokumen perencanaan
yang tertuang didalam:
1. RPJMN 2015-2019;
2. Renstra Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah
organisasi yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Kedeputian Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengacu pada
RPJMN tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan
prioritas “Meningkatkan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan
infrastruktur prioritas”. Penjabaran strategi jangka menengah untuk menuju
hasil yang dicita-citakan dapat dipetakan dalam bagan berikut:
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
9
Gambar 2.1. Skema Perencanaan Kinerja
a. Visi
Sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka visi
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah ”Terwujudnya lembaga
koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah yang efektif dan berkelanjutan”. Visi ini menunjukan
bahwa sebagai bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan
program/kegiatan pengembangan perekonomian nasional yang mandiri,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
b. Misi
Dalam rangka pencapaian visi, dibutuhkan tindakan nyata melalui penetapan
Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Misi diharapkan dapat terlaksana
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
10
Sasaran Strategis 1
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
Sasaran Strategis 2
Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah.
Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau
Jawa.
Sasaran Strategis 4 :
Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan.
demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah
“Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan
pengembangan wilayah”.
c. Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi yang ingin dicapai, Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian mempunyai tujuan, yaitu “Sinkronisasi dan koordinasi
perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan
pengembangan wilayah yang efektif dalam meningkatkan daya saing
perekonomian”. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat secara
tepat mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi untuk mewujudkan visi dan
misinya.
d. Sasaran Srategis
Dari tujuan yang telah direncanakan maka agar terukur dan dapat dicapai secara
nyata, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah menentukan sasaran strategis. Sasaran strategis Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015
adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
11
Indikator Kinerja Utama tercapainya sasaran strategis tersebut akan dijabarkan
pada Sub Bahasan mengenai Perjanjian Kinerja.
B. RENCANA KERJA 2015
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, sasaran
kegiatan beserta indikatornya, target, dan sumber/alokasi pendanaan. Rencana
Kerja yang telah disusun dan dibahas, dirinci kedalam Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Di dalam RKA memuat Rincian
Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok
belanja. Rencana Kerja yang disusun tersebut adalah dalam rangka mencapai
sasaran strategis organisasi.
Secara ringkas Renja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2015, dijelaskan dalam matriks
berikut:
Tabel 2.1. Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah TA 2015
Kegiatan Sasaran Kegiatan Output Target Alokasi
Dana 2015
Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air
Rekomendasi Kebijakan
4 Rekomendasi
7,500,000,000
Rekomendasi Pengendalian
4 Rekomendasi
Laporan Sosialisasi
4 Laporan
Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia - Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
Rekomendasi Kebijakan
4 Rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian
4 Rekomendasi
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia
Rekomendasi Kebijakan
5 Rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian
4 Rekomendasi
Laporan Sosialisasi
2 Laporan
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
12
Kegiatan Sasaran Kegiatan Output Target Alokasi
Dana 2015
Terwujudnya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola pada Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Jumlah Layanan Administrasi dan Tata Kelola pada Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6 bulan
Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam percepatan pembangunan transportasi multi moda
Rekomendasi Kebijakan
3 Rekomendasi
7,300,000,000
Rekomendasi Pengendalian
1 Rekomendasi
Laporan sosialisasi
2 Laporan
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan dalam percepatan pengembangan sistem transportasi jabodetabek
Rekomendasi Kebijakan
2 Rekomendasi
Rekomendasi Pengendalian
1 Rekomendasi
Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
Tersusunnya rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan kawasan strategi ekonomi
Koordinasi Kebijakan
9 Rekomendasi
5,400,000,000 Rekomendasi Pengendalian
8 Rekomendasi
Laporan sosialisasi
8 Laporan
Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
Tersusunnya rekomendasi kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti
Rekomendasi Kebijakan
5 Rekomendasi
4,000,000,000 Rekomendasi Pengendalian
4 Rekomendasi
Laporan sosialisasi
2 Laporan
Kegiatan Sasaran Kegiatan Output Target Alokasi
Dana 2015
Koordinasi
Kebijakan
Bidang
Telematika
dan Utilitas
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Telematika dan Utilitas yang
ditindaklanjuti
Rekomendasi Kebijakan
4 Rekomendasi
3,900,000,000 Rekomendasi Pengendalian
2 Rekomendasi
Laporan Sosialisasi
3 Laporan
Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Tersusunnya dalam rangka mendorong percepatan dan perluasasn pembangunan ekonomi Indonesia
Rekomendasi Kebijakan
5 Rekomendasi
14,500,000,000 Rekomendasi pengendalian
2 Rekomendasi
Laporan sosialisasi
2 Laporan
Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Tersusunnya rekomendasi kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti
Rekomendasi Kebijakan
9 Rekomendasi
56,406,500,000 Rekomendasi hasil pre FS /revisi pre FS proyek infrastruktur
11 Rekomendasi
Sumber : Dokumen Renja 2015, diolah
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
13
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanian Kinerja antara lain adalah untuk:
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud
nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian
Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Dokumen PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanian
Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah ditetapkan hanya hingga level Eselon II. Untuk level
eselon di bawahnya hingga pelaksana, kontrak kinerja individu tertuang dalam
Sasaran Kerja Pegawai. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau
kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu
Indikator kinerja dan target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah
merupakan indikator kinerja utama tingkat Eselon I yang telah ditetapkan dan
merupakan penjabaran dari Renstra. Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015
adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
14
Tabel 2.2. Pengelompokan IKU dan Sasaran Strategis Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam
Perjanjian Kinerja 2015
SS Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
SS.1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
4
SS.2 Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan
80%
SS.3 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa
Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa
4
SS.4 Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)
6
Sumber : Dokumen PK 2015
D. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi
IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU,
akan diketahui nilai NKO, standar perhitungan polarisasi kinerja IKU ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator nomor 9 tahun 2015 tentang
perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Formula penghitungan NKO adalah sebagai
berikut :
NKO = Realisasi
× 100% Target
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
15
Adapun Status Kinerja NKO ditandai dengan warna, pemberian warna sesuai
nilai NKO, adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3. Polarisasi Capaian Kinerja Organisasi
Perhitungan didalam menentukan masing-masing IKU dijelaskan lebih lanjut di
dalam lampiran pendukung.
Hijau
• X ≥ 100(memenuhi ekspektasi)
Kuning
• 80 ≤ X < 100 (belum memenuhi ekspektasi)
Merah
• X < 80% (tidak memenuhi ekspektasi)
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja,
Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu ke Waktu, Realisasi Anggaran
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang telah dalam Penetapan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 dengan
realisasinya. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun 2015 berdasarkan hasil
pengukurannya dapat disajikan dalam tabel 3.1.
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Sasaran Staregis 1
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
4 4 100 %
Sasaran Strategis 2
Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Presentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang di implementasikan
80% 85,71% 107%
Sasaran Strategis 3
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan industri) di luar pulau Jawa
4 4 100%
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
17
Sasaran Strategis 4
Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kinerja
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)
6 30 500%
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
18
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan tingkat (indeks) efektifitas koordinasi
dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan
infrastruktur dan pengembangan wilayah, dimana pada tahun 2015 ditarget
sebanyak 30 usulan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat
Koordinasi Tingkat Menteri; b) penetapan peraturan dan keputusan
Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan c) Surat
Edaran yang sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada
para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Berdasarkan capaiannya selama tahun 2015 telah terealiasasi 27 usulan
kebijakan yang ditindaklanjuti dari 30 usulan kebijakan yang ditargetkan.
Dengan demikian, capaian sasaran strategis ini berdasarkan perhitungan tingkat
(indeks) telah mencapai indeks 4 dari target 4 yang telah ditetapkan.
Rincian dan perhitungan capaian sasaran strategis tersebut disajikan dalam
Lampiran yang juga menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.
Adapun koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan percepatan
pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dilaksanakan
diantaranya sebagai berikut:
a. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air,
melalui melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122
Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum pada tanggal 28
Desember 2015. Outcome kedua kebijakan tersebut adalah: a) sebagai
dasar hukum baru pembentukan lembaga pemerintah yang
berwenang dalam mengawal proses penyehatan Perusahaan
Sasaran Strategis 1:
“Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah”
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
19
Daerah Air Minum (PDAM) dan penyediaan air minum; dan b)
kepastian investasi pengembangan SPAM oleh badan usaha swasta
yang hanya mencakup kegiatan di unit air baku, unit produksi, dan unit
distribusi.
b. Dalam bidang telematika telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi
dengan menghasilkan inisiasi penyusunan peta jalan perdagangan
elektronik atau roadmap e-commerce yang finalisasinya akan di
perkenalkan pada bulan Januari 2016. Roadmap e-commerce tersebut
dapat mendorong pengembangan sistem perdagangan
berbasis elektronik, pengembangan usaha dan l nasional ogistik
untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Roadmap e-commerce
menerapkan lima prinsip dasar sebagai wujud digital economy, yaitu: (1)
Seluruh warga Indonesia harus diberi kesempatan untuk mengakses dan
melakukan transaksi e-commerce; (2) Seluruh warga Indonesia harus
dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan untuk memanfaatkan
keuntungan dari ekonomi informasi; (3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
harus diminimalisasi selama proses transisi menuju ekonomi digital dan
tambahan lapangan pekerjaan harus positif setelah dikurangi oleh dampak
penghancuran kreatif (creative destruction); (4) Kerangka hukum yang
jelas harus diterapkan untuk menjamin industri e-commerce yang aman
dan terbuka, termasuk di dalamnya netralitas teknologi, transparansi, dan
konsistensi internasional; dan (5) Pemain nasional (terutama start-up dan
UKM) harus dilindungi dengan sebaik- baiknya dan pertumbuhan industri
nasional harus menjadi prioritas utama.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
20
Gambar 3.1. Ruang Lingkup Peta Jalan e-Dagang Nasional
c. Dalam rangka percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda
melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan
penetapan:
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan
Penyelenggaran Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi
Sumatera Selatan pada tanggal 21 Oktober 2015. Kebijakan tersebut
diterbitkan untuk memberikan kemudahan perizinan, keringanan
biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk
peningkatan pelayanan transportasi dalam mendukung
pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya
untuk mendukung pelaksanaan Asian Games Tahun 2018;
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
21
Gambar 3.2 Rencana LRT Sumatera Selatan
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta
dan Bandung pada 6 Oktober 2015. Outcome kebijakan tersebut
adalah untuk peningkatan pelayanan transportasi di wilayah
Jakarta – Bandung melalui kemudahan perizinan, biaya
perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai
dengan kewenangannya masing-masing.
d. Dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan konflik pemanfaatan
ruang yang disebabkan oleh adanya tumpang-tindih regulasi sektor
dan belum adanya standar kebijakan peta yang sama, telah dilakukan
harmonisasi Rperpres dan Rencana Aksi tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) pada tingkat Ketelitian
Peta Skala 1: 50.000, dengan tujuan terpenuhinya standar kesamaan
format, struktur, serta skala peta informasi geospasial tematik. Dengan
adanya standarisasi data peta yang sama, diharapkan terjadi sinkronisasi
pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam sebuah dokumen Rencana Tata
Ruang.
e. Dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan ruang, telah diterbitkan SE
Menteri Perekonomian Nomor 163 Tahun 2015 tanggal 14 Juli Tahun 2015
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
22
Perihal Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan adanya Surat Edaran tersebut, Pemerintah Daerah dapat
melakukan revisi RTRW satu kali dalam 5 tahun dan dapat
mengakomodir proyek- proyek infrastruktur prioritas nasional kedalam
RTRW.
f. Dalam rangka melaksanakan amanat UU 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang untuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagai
peraturan turunan, telah ditetapkan Perpres RTR KSN dan Perpres terbaru
yaitu Perpres No.31 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara
di Kalimantan, Perpres No.32 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan
Perbatasan Negara di Provinsi Papua, Perpres No.33 Tahun 2015
tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, dan
Perpres No.34 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di
Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat. Dengan adanya RTR
KSN tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan
khususnya di perbatasan.
g. Dalam rangka mendorong peningkatan investasi asing yang masuk ke
Indonesia melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah
dilakukan penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103
Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh
Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Dengan adanya peraturan
tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi Warga Negara
Asing (WNA) untuk mendapatkan kepemilikan rumah/tempat
tinggal/hunian yang berkedudukan di Indonesia. Kebijakan tersebut
ditetapkan untuk mendorong perluasan pasar sektor properti sejalan
dengan adanya keterbukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
h. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran BUMN untuk
mendapatkan pembiaayaan pembangunan infrastruktur dalam upaya
percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui koordinasi dan
pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan penetapan Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas
Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
23
Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan
tersebut diterbitkan dalam rangka mengurangi beban pemerintah
secara langsung terkait dengan pembiayaan infrastruktur.
i. Dalam rangka revitalisasi peran Perum Perumnas sebagai pelaku utama
penyediaan rumah rakyat dan permukiman melalui koordinasi dan
pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan penetapan Peraturan
Pemerintah No 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum (Perum)
Pembangunan Perumahan Nasional. Dengan adanya peraturan ini sebagai
dasar operasional penugasan Perum Perumnas dalam rangka penyedia
perumahan dan permukiman rakyat serta pengelola dan pengembang
wilayah permukiman yang meliputi fungsi perencanaan, pembangunan
berkelanjutan, pengelolaan beserta monitor dan evaluasinya. Peraturan
tersebut merupakan upaya penguatan kapasitas Perum Perumnas
untuk menjadi penyedia utama perumahan rakyat.
j. Dalam rangka menarik minat pihak swasta untuk berpartisipasi dalam
pembangunan dan pengelolaan infrastruktur melalui koordinasi dan
pelaksanaan sinkronisasi kebijakan telah dilakukan penetapan Peraturan
Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan adanya peraturan tersebut
akan memberikan kepastian hukum yang jauh lebih baik dalam
menyelenggarakan pembangunan infrastuktur di Indonesia. Peraturan
tersebut mendorong keterlibatan peran swasta dalam penyediaan
infrastruktur di Indonesia.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
24
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan persentase rekomendasi kebijakan
percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang di
implementasikan, dimana pada tahun 2015 ditarget sebanyak 80% rekomendasi
kebijakan yang diimplementasikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat Koordinasi
Tingkat Menteri; b) penetapan peraturan dan keputusan Pemerintah/ Presiden/
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan c) dan Surat Edaran yang
sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada para
pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan capaiannya
selama tahun 2015 telah terealiasasi 12 rekomendasi kebijakan yang
implementasikan dari 14 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan. Dengan
demikian, capaian sasaran strategis ini berdasarkan persentase kinerja
capaiannya telah mencapai angka 107% dari target 80% yang telah
ditetapkan. Rincian dan perhitungan capaian sasaran strategis tersebut disajikan
dalam Lampiran yang juga menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini. Adapun
rekomendasi pengendalian kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan
pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan selama tahun 2015
adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target kedaulatan pangan
dan ketahanan air nasional melalui koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi
telah disusun rekomendasi kebijakan untuk penanganan dampak sosial
kemasyarakatan dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede, percepatan
implementasi Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara,
percepatan pembangunan 65 bendungan prioritas, Percepatan Pemanfaatan
Sumber Daya Air Untuk Pembangunan PLTA dan percepatan pencapaian target
100% air minum layak pada akhir tahun 2019, yaitu:
Sasaran Strategis 2:
“Terwujudnya Pengendalian kebijakan di bidang Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah”
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
25
a. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak
Sosial Dan Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede; Surat Menteri
Koordinator Perekonomian kepada Gubernur Jawa Barat dan Bupati
Sumedang, No: S–109/M.EKON/05/2015, tanggal 15 Mei 2015, perihal
Penggunaan Dana APBD Untuk Mendukung Kegiatan Penanganan
Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede; dan Surat
Menko Bidang Perekonomian kepada Direktur Utama PT PLN (Persero),
No: S–128/M.EKON/05/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Partisipasi PT
PLN (Persero) Dalam Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
Pembangunan Waduk Jatigede. Kebijakan tersebut di atas ditetapkan
dan diterbitkan guna percepatan penanganan dampak sosial
kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dan percepatan
pelaksanaan penggenangannya. Infrastruktur waduk tersebut memiliki
peran cukup signifikan dalam mendorong pencapaian target
kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional khususnya untuk
wilayah Provinsi Jawa Barat;
b. Surat Menko Bidang Perekonomian kepada Presiden Republik Indonesia,
No: S–12/M.EKON/05/2015, tanggal 20 Januari 2015, perihal Laporan
Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negera (PTPIN). Selain itu,
dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Tanggul Tahap A telah
ditandatangani Letter of Intent on Korea-Netherlands Partnership for NCICD
Project. Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Republik
Indonesia sebagai laporan implementasi Program Pembangunan
Terpadu Pesisir Ibukota Negera (PTPIN) yang telah diinisiasi sejak
Tahun 2014 dan sebagai pertimbangan Presiden Republik Indonesia
dalam mengambil langkah kebijakan selanjutnya untuk penyelamatan
wilayah Ibukota Negara dari degradasi lingkungan;
c. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada suluruh
Gubernur/Bupati di seluruh Indonesia, nomor: S-150/M.EKON/06/2015,
perihal Penggunaan Dana APBD untuk Mendukung Percepatan
Pembangunan Waduk. Surat tersebut diterbitkan sebagai arahan
kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk dapat memberikan
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
26
kontribusi dalam rangka pencapaian target pembangunan 65 waduk
sesuai amanat dalam RPJMN 2015 – 2019;
d. Draft Peraturan Presiden terkait kebijakan pemberian jaminan dan subsidi
kepada PDAM sebagai kelanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2009 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah
Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Kebijakan tersebut
disusun sebagai penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya terkait
dukungan fasilitasi Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) dalam melakukan pengembangan bisnisnya. Penyusunan
kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mendorong percepatan
pencapaian target 100% air minum layak pada akhir tahun 2019 dan
penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum;
e. Surat Sesmenko Perekonomian atas nama Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktur Jenderal Sumber Energi Baru
Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya
Mineral, No.: S–85/SES.M.EKON/03/2015, tanggal 17 Maret 2015, perihal
Keberlanjutan Rapid Assessment Potensi PLTA dari Waduk Eksisting. Surat
tersebut diterbitkan sebagai arahan kepada instansi terkait untuk
dapat meneruskan pelaksanan rapid assessment potensi PLTA dari
waduk eksisting, guna mendorong pencapaian target RPJMN 2015 –
2019 tentang kedaulatan energi melalui percepatan pemanfaatan
potensi sumber daya air untuk pembangunan PLTA.
2. Dalam rangka Dalam bidang telematika dan utilitas telah dilakukan redesain
bersama peraturan pelaksanaan kewajiban pelayanan universal (Univesal
Service Obligation) telekomunikasi dan informatika dengan menghasilkan
Permenkominfo Nomor 25 Tahun 2015. Peraturan ini untuk mengurangi
resiko kesulitan teknis dan administrasi pelaksanaan sebagai wujud
pemerataan akses telematika di daerah sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar
Indonesia 2014-2019. Pada program Palapa Ring telah diresmikannya proyek
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
27
pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik pitalebar
Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) di Manokwari Papua Barat
oleh Presiden Repulik Indonesia sebagai bentuk penguatan konektivitas dan
ekosistem broadband untuk menunjang ekonomi digital secara nasional.
Dalam menunjang industri perangkat telematika nasional telah dihasilkan
Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan
Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution
(LTE) untuk menciptakan suasana kondusif nasional guna mendorong
perkembangan industri perangkat telematika sebagai kegiatan ekonomi
utama yang memperkuat daya saing bangsa.
Gambar 3.3. Rencana dan Realisasi Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Pitalebar Nasional 2015
3. Dalam Rangka rekomendasi kebijakan pada pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera, pembangunan MRT Jakarta, pembangunan LRT di beberapa
wilayah, dan pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek melalui
koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi telah diterbitkan beberapa
peraturan yaitu diantaranya:
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
28
a. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2015 perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan
Jalan Tol di Sumatera;
b. Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun
2015 sebagai revisi dari Peraturan Menteri Kordinator Bidang
Perekonomian Nomor 4 tahun 2014;
c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / LRT Terintegrasi di Wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; Peraturan Presiden Nomor 99 tahun
2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di
Wilayah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta; dan Peraturan Presiden
Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta
Api Ringan/LRT di Sumatera Selatan;
d. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
4. Pengembangan terminal peti kemas Kalibaru, yaitu dengan mendorong PT
Pelindo II untuk melakukan percepatan pembangunan terminal kalibaru
sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2012; Percepatan
pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, sudah
mencapai 89,57% dengan target penyelesaian Gedung Terminal 3 tahap 1
(Gedung Utama) pada bulan Mei 2016.
5. Percepatan pembangunan Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung dengan
diterbitkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomi kepada PT Pelindo I,
perihal Penetapan HPL Otorita Asahan Seluas 9,04 Hektar. Arahan
tersebut dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Kuala
Tanjung yang akan difungsikan sebagai hub Internasional. Dan untuk
mempercepat pembangunan pelabuhannya secara umumnya juga telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 sebagai revisi
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
6. Dalam rangka pengendalian konflik pemanfaatan ruang telah dilakukan
koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan terbitnya:
a. Surat Menko Perekonomian No. S-9/M.EKON/01/2015 tanggal 14 Januari
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
29
2015 untuk percepatan penyelesaian Perda RTRW Provinsi Riau
dan Surat Menko Perekonomian kepada Menteri LHK dan Menteri ATR
No. S-169/M.EKON/07/2015 tangal 23 Juli Tahun 2015 Perihal
Penyelesaian RTRW Provinsi Riau dan Izin Lingkungan untuk Addendum
AMDAL. Surat tersebut bertujuan untuk Percepatan Penyelesaian
Perda RTRW Provinsi Riau;
b. Surat Menko Perekonomian kepada Gubernur Provinsi Maluku
No. S-27/M.Ekon/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 Perihal Rekomendasi
Peruntukan Ruang Kawasan Militer untuk Pembangunan Dermaga AL di
Desa Tawiri Kota Ambon. Surat tersebut bertujuan untuk
Penyelesaian Konflik Peruntukan Ruang Kawasan Militer di Kota
Ambon;
c. Surat Menko Perekonomian kepada Bupati Kabupaten Konawe
No: S 174/M.EKON/07/2015 tanggal 29 Juli 2015 Perihal
Rekomendasi Penataan Ruang untuk Pengembangan Kawasan
Industri Konawe, Sulawesi Tenggara. Surat tersebut bertujuan
untuk Penyelesaian Konflik Rencana Pembangunan Kawasan
Industri di Konawe.
7. Dalam rangka rekomendasi kebijakan untuk percepatan penyediaan
infrastruktur prioritas telah diterbitkan keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian antara lain:
a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas No.127 Tahun 2015 tentang
Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas No.129 Tahun 2015 tentang
Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas No.159 Tahun 2015 tentang
Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
30
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan jumlah kawasan strategis ekonomi
baru (KEK, Kawasan industri) di luar pulau Jawa yang dikembangkan, dimana
pada tahun 2015 ditarget sebanyak 4 kawasan strategis ekonomi baru yang
dapat dikembangkan melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat
Koordinasi Tingkat Menteri; b) penetapan peraturan dan keputusan
Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Berdasarkan capaiannya selama tahun 2015 telah terealiasasi pengembangan
4 kawasan strategis ekonomi baru dari 4 strategis ekonomi baru yang
ditargetkan yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, apabila dihitung
berdasarkan persentase kinerja capaiannya maka telah mencapai 100% dari
target 100% yang telah ditetapkan. Rincian dan perhitungan capaian
sasaran strategis tersebut disajikan dalam Lampiran yang juga menjadi satu
kesatuan dengan dokumen ini. Adapun kawasan strategis ekonomi baru (KEK,
Kawasan industri) di luar pulau Jawa yang dikembangkan pada tahun 2015
adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Perbatasan di Entikong,
Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Kawasan Perbatasan
menginstruksikan kepada K/L terkait untuk melakukan percepatan
pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana penunjang di
kawasan perbatasan, salah satunya adalah PLBN Entikong. Berdasarkan
hal tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan kawasan strategis
ekonomi perbatasan Entikong untuk menunjang pembangunan PLBN dan
diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kawasan
strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Sasaran Strategis 3:
“Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar
Pulau Jawa”
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
31
Untuk mencapai kegiatan tersebut, telah dilakukan koordinasi dan
sinkronisasi dengan K/L terkait mengenai pengembangan kawasan strategis
ekonomi perbatasan di Entikong yaitu berupa rapat – rapat koordinasi, Focus
Group Discussion (FGD) untuk membahas isu – isu dalam pengembangan
kawasan perbatasan, kunjungan lapangan ke Entikong, kajian
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi
(P5E) di kawasan perbatasan negara Kecamatan Entikong, sosialisasi grand
design rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di
Kecamatan Entikong.
Pada saat ini sedang dilakukan pembahasan legalisasi rencana
pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kecamatan
Entikong untuk mendukung terwujudnya kawasan strategis ekonomi
perbatasan tersebut.
2. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Perbatasan di Kabupaten
Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan
7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Kawasan Perbatasan
menginstruksikan kepada K/L terkait untuk melakukan percepatan
pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana penunjang di
kawasan perbatasan, salah satunya adalah PLBN Motaain yang terletak di
Kabupaten Belu. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan
pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan Kabupaten Belu
untuk menunjang pembangunan PLBN dan diharapkan dapat menjadi
pusat pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau
Jawa.
Untuk mencapai kegiatan tersebut, telah dilakukan koordinasi dan
sinkronisasi dengan kemanterian/lembaga terkait mengenai pengembangan
kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kabupaten Belu yaitu berupa rapat
– rapat koordinasi, Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas isu –
isu dalam pengembangan kawasan perbatasan, kunjungan lapangan ke
Kabupaten Belu, kajian Pengembangan dan Pengelolaan Pusat – Pusat
Pertumbuhan Ekonomi (P5E) di kawasan perbatasan negara Kabupaten
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
32
Belu, sosialisasi grand design rencana pengembangan kawasan strategis
ekonomi perbatasan di Kabupaten Belu.
Pada saat ini sedang dilakukan pembahasan legalisasi rencana
pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan di Kabupaten Belu
untuk mendukung terwujudnya kawasan strategis ekonomi perbatasan
tersebut.
3. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Pangan (KSE-P) Merauke
Pengembangan KSE-P Merauke dilatarbelakangi oleh arahan Presiden
Jokowi untuk menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional pada
tanggal 10 Mei 2015 serta penetapan Merauke sebagai salah satu KEK baru
yang akan dikembangkan di luar pulau Jawa pada RPJMN 2015-2019.
Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan studi untuk merumuskan suatu kawasan
strategis yang berperan dalam mendorong peningkatan padi melalui pola
mekanisasi dan didapatkan total luasan pengembangan area pangan
sebesar 1,2 juta ha. Kawasan strategis ini direncanakan sebagai area
pendukung (hinterland) dari KEK Merauke (yang diarahkan sebagai sentra
industri pangan) dan berfungsi untuk menjamin supply bahan baku ke KEK,
sehingga selanjutnya diperlukan blue print penyiapan dan pengembangan
area hinterland tersebut.
Pengembangan KSE-P Merauke juga disertai dengan konsep
pengelolaannya, yang melibatkan Pemerintah, Badan Usaha, dan
Masyarakat. Pengelolaan KSE-P Merauke direncanakan akan dilakukan
melalui Badan Otoritas yang berfungsi sebagai fasilitator antara Pemerintah,
Dunia Usaha, dan Masyarakat. Pengelolaan ini dilakukan dengan
pendekatan 1 manajemen untuk 1 kluster (10.000 ha). Pada lahan 10.000 ha
tersebut, dibuat konsep pemanfaatan dengan Perusahaan Inti mengelola
maksimal 50% dari luas lahan, Petani Plasma mengelola maksmimal 20%
dari luas lahan, sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai water catchment
area.
Saat ini telah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan
Strategis Ekonomi (KSE) Pangan Merauke yang didalamnya memuat
pengembangan KEK Merauke sebagai sentra industri pangan serta
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
33
pengembangan kawasan hinterland pendukung KEK seluas 1,2 juta Ha.
Pada tahap pertama direncanakan penyiapan KSE-P Merauke seluas
203.765 Ha yang terdiri dari lahan yang telah berstatus APL (revitalisasi) dan
lahan yang berstatus HPK (pembukaan lahan baru), sedangkan
pembangunan KEK Merauke akan dilakukan di Salor seluas ±183 Ha.
Gambar 3.4. Penetapan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional
oleh Bapak Presiden Jokowi pada Tanggal 10 Mei 2015
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
34
4. Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pantai
Kijing, Kalimantan Barat
Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 untuk mengembangkan KEK
baru di luar pulau Jawa dimana salah satunya di Kalimantan Barat, maka
Pelindo II melalui anak perusahaannya PT. PPI mengusulkan untuk
mengembangan kawasan Pantai Kijing, Mempawah sebagai KEK.
Pengembangan KEK tersebut disertai dengan rencana pengembangan
pelabuhan baru di Kijing yang menjadi satu bagian dengan pelabuhan
Pontianak.
Rencana pengembangan KEK terletak di Kecamatan Sungai Kunyit,
Kabupaten Mempawah, dengan luas area yang direncanakan oleh PT.PPI
±5.000 Ha dengan rencana pengembangan Tahap I seluas ±1.150 Ha dan
rencana pengembangan pelabuhan utama Kijing seluas ±200 Ha, serta luas
area yang telah dibebaskan oleh PT. Antam yang direncakan juga menjadi
bagian dari KEK seluas ±1.000 Ha. Pengembangan KEK di daerah tersebut
menciptakan lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan
perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta
sebagai katalis reformasi ekonomi di Indonesia.
Sebagai tahap awal, saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah untuk
menyiapkan area pengembangan KEK tersebut, diantaranya terkait dengan
kesesuaian dengan tata ruang. Beberapa langkah-langkah yang saat ini
telah dilakukan yaitu penyusunan RDTR Kecamatan Sungai Kuning untuk
memasukkan rencana KEK di dalamnya serta penyusunan Perda KSP oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu,untuk rencana
pengembangan pelabuhan pantai Kijing secara tata ruang telah sesuai baik
dengan RTRW Kabupaten Mempawah maupun RTRW Provinsi Kalimantan
Barat, sehingga sudah dapat dilakukan langkah pembebasan lahan di lokasi
tersebut.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
35
Gambar 3.5. Peta Lokasi Rencana Pengembangan KEK di Pantai Kijing
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
36
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan jumlah proyek infrastruktur prioritas
nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas
(KPPIP), dimana pada tahun 2015 ditarget sebanyak 6 proyek priortas yang
dapat ditetapkan melalui: a) pembahasan dan keputusan dalam Rapat
Koordinasi Tingkat Menteri; b) penetapan peraturan dan keputusan
Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Berdasarkan capaiannya selama tahun 2015 telah terealiasasi penetapan
sebanyak 30 proyek prioritas dari 6 proyek prioritas yang ditargetkan yang
dapat ditetapkan. Penetapan proyek prioritas sebanyak 30 proyek diatas dari
target 6 proyek didasarkan pada arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk
mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Indonesia termasuk proyek-proyek
di luar Pulau Jawa agar dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dapat
dirasakan diseluruh wilayah Indonesia.
Dengan demikian, apabila dihitung berdasarkan persentase kinerja capaiannya
adalah 500% dari target 100% yang telah ditetapkan. Penetapan 30
proyek prioritas termaktub dalam Permenko Nomor 12 Tahun 2015
tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas pada tanggal 31 Desember
2015. Adapun 30 proyek infrastruktur prioritas sebagai berikut:
Gambar 3.6. Sebaran Proyek Infrastruktur Prioritas
4
4
4 4 3 8
5 6
1
3 1
2 13
1
8 2
1 1
1
1
2
5
9 2
7
6
6 1
0
4
4
2
6 4
4 2
7 1
5
3
0
2
3
1
6
2
9
1
2 1
9
2
9
2
9
2
9 2
9 2
9 2
9
2
9
2
9
2
9 4
4
8
1
4 1
9
2
0
2
2
2
4
2
8
Sasaran Strategis 4:
“Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan”
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
37
30 Proyek Prioritas tersebut antara lain adalah :
Pencapaian target penetapan jumlah proyek infrastruktur prioritas dan perbaikan
regulasi
1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
2. Jalan Tol Mando-Bitung
3. Jalan Tol Panimbang Serang
4. 8 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera 5. Kereta Api Ekspres SHIA
6. MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara
7. Kereta Api Makassar – Parepare
8. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
9. Pelabuhan Hub Internasional Bitung NCICD
10. PLTA Karangkates IV & V (2x50MW) 11. PLTA Kesamben (37MW)
12. PLTA Lodoyo (10MW)
13. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi –
Laut (CBL)
14. Light Rail Transit (LRT) di Provinsi
Sumatera Selatan
15. Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
16. National Capital Integrated Coastal
Development (NCICD) Fase A
17. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
18. SPAM Semarang Barat
19. High Voltage Direct Current (HVDC)
20. Transmisi Sumatera 500 kV
21. Central – West Java Transmission
Line 500 kV
22. Central Java Power Plant
(CJPP)/PLTU Batang
23. PLTU Indramayu
24. PLTU Mulut Tambang Sumatera
Selatan 8, 9, 10
25. Kilang Minyak Bontang
26. RDMP/Revitalisasi Kilang
Eksisting (Balikpapan, Cilacap,
Balongan, Dumai, Plaju)
27. Pelabuhan di Jawa Barat Bagian
Utara
28. Kilang Minyak Tuban
29. Palapa Ring Broadband
30. Kereta Api Kalimantan Timur
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
38
1. Peningkatan Kualitas Penyiapan Proyek
2. Model Projects dengan Standar kualitas Pra-Studi Kelayakan
internasional dan pemberian fasilitas penyiapan proyek lainnya
Pra-Studi kelayakan/Outline
Business Case (OBC) Kilang
Minyak Bontang
Penyusunan VfM dengan metode
kuantitatif untuk sector jalan tol
Penyusunan AMDAL Jalan
Tol Panimbang-Serang agar
pengadaan tanah dapat
dilakukan di 2016
Penyusunan OBC Quality
Guidelines
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
39
3. Penetapan Skema Pendanaan
4. Debottlenecking dan Akselerasi Proyek
5. Perbaikan Kebijakan dan Regulasi
Mendorong Menhub
menetapkan skema pendanaan
KA Ekspres SHIA (memutuskan
ketidakpastian skema KPBU)
Mendorong penetapan skema
pendanaan LRT Sumatera Selatan
melalui Perpres No. 116/2015
tentang Penugasan BUMN
Penerbitan
Penetapan Lokasi
PLTU Batang
dipercepat menjadi
Juni 2015
268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 4
Draft—for discussion only
Cop
yri
gh
t ©
20
15
by T
he B
osto
n C
on
su
ltin
g G
roup
, In
c. A
ll r
igh
ts r
ese
rve
d.
Confidential – Please do not distribute
China & Jepang memberikan 2 proposal yang berbeda
Proposal China Proposal Jepang
Joint Venture:
60% Indonesia : 40% China
Skema BUMN + Operator
Swasta
Struktur kepemilikan
Stasiun
Teknologi
Tempo penyiapan
proposal
8 stasiun dari awal
5 stasiun pada tahap awal, 3
lagi menyusul di masa-masa
mendatang
Teknologi China Teknologi Jepang
Lebih singkat Lebih lama
Masih banyak aspek yang butuh perincian lebih dalam & negosiasi lebih lanjut
268532-27 HSR-Presentation to Tim Penilai-2Sep15-vf (Bahasa Indonesia).pptx 6
Draft—for discussion only
Cop
yri
gh
t ©
20
15
by T
he B
osto
n C
on
su
ltin
g G
roup
, In
c. A
ll r
igh
ts r
ese
rve
d.
Confidential – Please do not distribute
1. Kontribusi dan resiko di pihak Indonesia Keduanya butuh kontribusi eksplisit dan implisit yang signifikan dari pemerintah agar layak secara
finansial
Proposal China Japan proposal
1.1. Kontribusi
Indonesia1
1.2. Resiko
Yang dibutuhkan agar layak:
• BUMN perlu berkontribusi (misal:
tanah)
• Kontribusi lainnya dari pemerintah
(missal: insentif pajak dan tanah)
Lebih besar kebutuhan
pembiayaannya, disesuaikan
terhadap kurs pasar
Yang dibutuhkan agar layak:
• BUMN pengurusan asset perlu
didirikan untuk memegang saham
modal
• Indonesia perlu memberikan tanah
Lebih kecil kebutuhan
pembiayaannya, disesuaikan
terhadap kurs pasar
Resiko dibagi bersama JV (Joint Venture) Pemisahan alokasi pembagian
resiko: CAPEX dari BUMN, Ops dari operator swasta
Negosiasi lebih lanjut dan perencanaan struktur pembiayaan dapat mengurangi
kontribusi dan resiko tetapi kontribusi dan resiko akan tetap ada 1.Contribution: both direct and explicit (grant, guarantee etc) and indirect and implicit (I,e, incentives, free or low out land); includes directly from government budget or from SOE balance sheet; includes initial capex and ongoing open
Ulasan Proposal Kereta Api Berkecepatan
Tinggi/High-Speed Train (HST) Jalur
Jabodetabek-Bandung Presentasi Hasil kepada Tim Penilai
2 September 2015
Confidential – Please do not distribute
Mengadakan
konsultan untuk
review proposal High
Speed Railway (HSR)
Jakarta-Bandung dari
Jepang dan RRT
Mendorong percepatan
lelang investasi Jalan
Tol Balikpapan-
Samarinda dan Jalan
Tol Manado-Bitung dari
Q4 menjadi Q2 2015
Penerbitan peraturan pendukung KPBU
yaitu Peraturan Menkeu tentang availability
payment dan Perka LKPP tentang
pengadaan badan usaha untuk KPBU dan
Penerbitan Permen ATR/Kepala BPN
No.6/2015 tentang Pengadaan Tanah
untuk menyesuaikan dengan revisi
6. Pengembangan Kapasitas
Melakukan Induction Program
untuk PMO KPPIP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
40
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DARI WAKTU KE WAKTU
Setelah mengetahui capaian kinerja tahun 2015 berdasarkan perbandingan
realisasi dan target, maka agar kondisi capaian tahun 2015 dapat menjadi
‘pijakan’ kinerja tahun-tahun mendatang, perlu dilihat atau dibandingkan dengan
capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada sub bahasan ini, pola membandingkan
capaian kinerja adalah terhadap capaian tahun lalu, capaian beberapa tahun
kebelakang.
Tabel 3.2 Analisis Realisasi IKU dari Waktu ke Waktu
Sumber: Laporan Realisasi Indikator Kinerja 2012-2014, Biro Perencanaan.
Capaian realisasi yang sama dengan target yang telah ditetapkan disebabkan
karena fluktuasi beban kerja cenderung statis dengan pendekatan pada realisasi
keuangan. Ukuran nyata yang dapat dirasakan adalah bahwa semua kebutuhan
pelayanan dari stakeholder dapat dipenuhi dan secara tata kelola dari waktu ke
waktu semakin baik.
IKU Realisasi
Keterangan 2013 2014 2015
Tingkat (indeks) efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
4 4 4
Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan
80% 91,27% 85,71%
Jumlah Kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa
- - 4
Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP)
- - 30
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
41
D. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp 99,006,500,000,- dan realisasi yang
dimanfaatkan adalah sebesar Rp 59.388.214.596,- atau hanya terserap sebesar
66,74% dengan SILPA Rp 39.618.285.404,-telah dapat melaksanakan fungsi
dan tugas utama yang menjadi tanggungjawab organisasi. Dari sasaran yang
ditargetkan, telah dapat diwujudkan dengan baik, bila dilihat dari indikator
kinerja yang digunakan. Realisasi Anggaran dan Cost Per Outcome Deputi
Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun
2015 dapat dilihat di tabel 3.3. dan tabel 3.4.
Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2014, realisasi
anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan, dimana realisasi anggaran
pada tahun 2014 adalah sebesar 75% sedangkan realisasi anggaran tahun 2015
adalah sebesar 66,74%. Penurunan realisasi anggaran tersebut disebabkan
karena adanya beberapa upaya dalam efisiensi penggunaan sumber daya
antara lain:
1. Penghematan anggaran dengan pembatasan penggunaan hotel, dan
mengalihkan beberapa kegiatan rapat/seminar/workshop/sosialisasi di luar
kantor menjadi kegiatan di dalam kantor; dan
2. Pengurangan jumlah sumber daya manusia yang melakukan perjalanan
dinas.
Selain itu, terdapat beberapa hal lain penyebab rendahnya realisasi anggaran
pada tahun 2015, diantaranya:
1. Peningkatan pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun
2015 (Rp 99.006.500.000,-) dibandingkan dengan pagu anggaran
tahun 2014 (Rp 55.777. 800.000);
2. Adanya perubahan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015, pada tanggal 19 Mei 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
42
yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur kegiatan
sehingga diperlukan waktu untuk melakukan revisi anggaran melalui
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Selain itu, juga
terdapat beberapa penundaan kegiatan terkait Komite Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang baru mulai pada bulan
Juli 2015.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015
43
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan Tahun Anggaran 2015
Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyerapan Sisa Persentase
Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Rp 7.500.000.000 Rp 5.059.126.173 Rp 2.440.873.827 67,46%
Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Rp 967.222.000 Rp 725.581.847 Rp 241.640.153 75,02%
Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air
Rp 694.048.000 Rp 535.656.859 Rp 158.391.141 77,18%
Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
Rp 273.050.000 Rp 164.676.543 Rp 108.373.457 60,31%
Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Dalam Rangka Kerjasama Indonesia Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia
Rp 643.332.000 Rp 572.840.184 Rp 70.491.816 89,04%
Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Kerjasama Indonesia Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia
Rp 105.314.000 Rp 76.443.450 Rp 28.870.550 72,59%
Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia
Rp 3.599.694.000 Rp 2.550.656.410 Rp 1.049.037.590 70,86%
Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia
Rp 718.514.000 Rp 288.929.330 Rp 429.584.670 40,21%
Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia
Rp 393.026.000 Rp 133.101.550 Rp 259.924.450 33,87%
Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Rp 105.800.000 Rp 11.240.000 Rp 94.560.000 10,62%
Koordinasi Kebijakan Telematika dan Utilitas Rp 3.900.000.000 Rp 3.327.163.150 Rp 572.836.850 85,31%
Rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas Rp 2.400.000.000 Rp 1.960.799.106 Rp 439.200.894 81,70%
Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan telematika dan utilitas
Rp 1.100.000.000 Rp 992.036.805 Rp 107.963.195 90,19%
Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas Rp 400.000.000 Rp 374.327.239 Rp 25.672.761 93,58%
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015
44
Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyerapan Sisa Persentase
Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multimoda Rp 7.300.000.000 Rp 5.252.458.214 Rp 2.047.541.786 71,95%
Rekomendasi Kebijakan Transportasi Rp 3.439.114.000 Rp 2.349.516.375 Rp 1.089.597.625 68,32%
Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Transportasi
Rp 1.401.186.000 Rp 1.039.977.209 Rp 361.208.791 74,22%
Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Transportasi Rp 117.200.000 Rp 3.730.000 Rp 113.470.000 3,18%
Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK
Rp 2.125.232.000 Rp 1.753.867.205 Rp 371.364.795 82,53%
Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK
Rp 217.268.000 Rp 105.367.425 Rp 111.900.575 48,50%
Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Rp 5.400.000.000 Rp 4.195.677.181 Rp 1.204.322.819 77,70%
Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
Rp 3.722.157.000 Rp 2.667.891.148 Rp 1.054.265.852 71,68%
Rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
Rp 919.094.000 Rp 854.779.930 Rp 64.314.070 93,00%
Laporan Sosialisasi Kebijakan Penataaan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
Rp 758.749.000 Rp 673.006.103 Rp 85.742.897 88,70%
Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Rp 4.000.000.000 Rp 1.862.327.719 Rp 2.137.672.281 46,56%
Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur Rp 2.750.000.000 Rp 1.097.923.430 Rp 1.652.076.570 39,92%
Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
Rp 750.000.000 Rp 462.687.529 Rp 287.312.471 61,69%
Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur
Rp 500.000.000 Rp 301.716.760 Rp 198.283.240 60,34%
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015
45
Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Penyerapan Sisa Persentase
Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Rp 14.500.000.000 Rp 4.874.811.244 Rp 9.625.188.756 33,62%
Rekomendasi kebijakan MP3EI Rp 11.064.918.000 Rp 3.020.762.954 Rp 8.044.155.046 27,30%
Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Proyek - Proyek MP3EI yang akan ditindaklanjuti
Rp 2.259.740.000 Rp 1.678.827.590 Rp 580.912.410 74,29%
Laporan Sosialisasi/ diseminasi kebijakan MP3EI Rp 1.175.342.000 Rp 175.220.700 Rp 1.000.121.300 14,91%
Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Rp 56.406.500.000 Rp 34.816.650.915 Rp 21.589.849.085 61,72%
Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas Rp 29.125.935.000 Rp 17.608.989.627 Rp 11.516.945.373 60,46%
Rekomendasi Hasil Pre FS / Revisi Pre Fs Proyek Infrastruktur Prioritas Rp 27.280.565.000 Rp 17.207.661.288 Rp 10.072.903.712 63,08%
Total Rp 99.006.500.000 Rp 59.388.214.596 Rp 39.618.285.404 66,74%
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
46
Tabel 3.4 Cost Per Outcome Tahun Anggaran 2015
Outcome Cost (Rp)
Sasaran Staregis 1
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
16.172.234.849
Sasaran Staregis 2
Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6.413.657.926
Sasaran Staregis 3
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa
1.985.670.907
Sasaran Staregis 4 Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan
34.816.650.915
Total 59.388.214.596
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
47
BAB IV. PENUTUP
Selama beberapa tahun kebelakang, berbagai pencapaian dan
keberhasilan telah diraih oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah. Berdasarkan hasil penilaian IKU, berbagai skala
prioritas juga dibuat sehingga dalam keterbatasan sumber daya manusia dan
sarana prasarana yang ada pada akhir tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat mencapai
target indikator kinerja yang diharapkan.
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2015 didapatkan dengan
kerja keras dan bantuan kerjasama dari semua pihak, khususnya sinergi dari
seluruh unsur Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi
perencanaan, penyusunan dan implementasi kebijakan dibidang infrastruktur
dan pengembangan wilayah melalui mekanisme pembagian kerja yang efektif
dan penggunaan data bersama (data sharing).
Berbagai tantangan maupun hambatan akibat krisis ekonomi, tuntutan efisiensi
keuangan negara, dinamika sosial dan politik berusaha dihadapi dengan
berpegang teguh pada Visi dan Misi yang telah dicanangkan dan keinginan
untuk menyukseskan program dan kegiatan demi mendukung tercapainya
sasaran dan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pada akhirnya “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah” sebagaimana yang ditetapkan sebagai Sasaran Strategis (SS) Deputi
Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat
ditingkatkan sehingga disparitas pembangunan antar wilayah Jawa dan
luar Jawa secara bertahap dapat dikurangi.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah 2015
48
Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah akan terus melakukan
peningkatan kinerja dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi
Akuntabilitas Kinerja pada masa yang akan datang. Sebagai upaya
peningkatan kinerja, hasil penilaian/evaluasi kinerja pada tahun 2015 ini akan
digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja di tahun 2016.
Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2015
ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan dan
seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sehingga
dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pada periode
berikutnya.
Lampiran I
Definisi Indikator Kinerja
: Indikator Pembebanan tingkat efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri dari tujuh kegiatan yang terdiri dari Sumber Daya Air, Telematika dan Utilitas, Transportasi Multi Moda, Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP.
Satuan : Indeks
Teknik Menghitung : Nilai Indeks Koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi didasarkan pada jumlah keseluruhan nilai efektifitas persentase unit kegiatan
Indeks Nilai ∑ Kriteria
4 85 =< n =< 100 Sangat Baik 3 65 =< n < 85 Baik 2 45 =< n < 65 Kurang Baik 1 n < 45 Kurang
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Asdep Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI dan KPPIP
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Indeks Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VI 1
Lampiran 2
Definisi Indikator Kinerja
:
Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang di implementasikan merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator di tujuh kegiatan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja dengan bobot: (i) Kegiatan Infrastruktur Sumber Daya Air; (ii) Kegiatan Telematika dan Utilitas; (iii) Kegiatan Sistem Transportasi Multi Moda; (iv) Kegiatan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi; (v) Kegiatan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur; (vi) Kegiatan KP3EI; dan (vii) Kegiatan KPPIP.
Satuan : %
Teknik Menghitung : Gabungan atau penjumlahan capaian masing-masing bidang
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data :
Asdep Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Persentase rekomendasi Kebijakan yang di Implementasikan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VI 2
Definisi : Terwujudnya jumlah kawasan strategis ekonomi baru yang diusulkan (KEK, Kawasan Industri) di luar Pulau Jawa
Satuan : Nilai
Teknik Menghitung : Jumlah kawasan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis ekonomi baru
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Definisi : Jumlah penetapan proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh KPPIP
Satuan : Jumlah
Teknik Menghitung : Jumlah proyek inf prioritas nasional yang ditetapkan KPPIP
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : KPPIP
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Pengembangan kawasan strategis ekonomi baru diluar Pulau Jawa
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VI 3
Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas yang diusulkan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VI 4
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015
1
Tabel 1. Rekapitulasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah yang Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (SS.1)
No URAIAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
DIUSULKAN DITINDAKLANJUTI
1 Koordinasi Pembahasan Kebijakan Tax Allowance 1 1
2 Koordinasi Pembahasan Pengembangan Kapabilitas Industri Nasional & Insinyur Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia
1 1
3 Koordinasi Kebijakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 1 1
4 Koordinasi Penyiapan Penerapan e-Commerce Nasional 1 1
5 Koordinasi Hibah Asset BMN & Penyelesaian BPYDS PLN 1 1
6 Koordinasi BKPRN (One Map Policy & RTR Jabodetabek Punjur) 1 1
7 Koordinasi Pembahasan Tentang Rencana Pembangunan Wisma Atlet/ Rusun Kemayoran 1 1
8 Koordinasi Pembahasan PMO Nasional untuk Pengembangan Kapabilitas Insinyur dan Pendukung Infrastruktur di Indonesia
1 1
9 Koordinasi Persiapan Substansi dan Logistik Acara World Economic Forum on East Asia (WEFEA) 2015
1 1
10 Koordinasi Persiapan KTT ASEAN 1 1
Lampiran 3
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015
2
No URAIAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
DIUSULKAN DITINDAKLANJUTI
11 Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kawasan Ekonomi Khusus 1 1
12 Koordinasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan
1 1
13 Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penjaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada BUMN (Direct Landing)
1 1
14 Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
3 3
15 Koordinasi Kebijakan Percepatan Implementasi Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara/National Capital Integrated Coastal Development
1 1
16 Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tengan Percepatan Pembangunan 1 1
17 Koordinasi Kebijakan Percepatan Proyek Strategis Nasional 1 1
18 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kereta Api Cepat/High Speed Train 1 1
19 Koordinasi Kebijakan Pembahasan Mengenai Paket Deregulasi 1 1
20 Koordinasi Kebijakan Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing 1 1
21 Koordinasi Pengembangan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Perangkat Telematika 1 0
22 Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden & Instruksi Presiden Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional
1 1
23 Rapat Koordinasi Penyiapan Paket Kebijakan Ekonomi Bulan Oktober 2015 1 1
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015
3
No URAIAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
DIUSULKAN DITINDAKLANJUTI
25 Koordinasi Kebijakan Upaya Mendorong Industri Dalam Negeri 1 1
26 Koordinasi Pembahasan Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
1 1
27 Koordinasi Pembahasan Financial Inclusion dan Transformasi Ekonomi 1 1
29 Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
1 1
30 Koordinasi Kebijakan Pengembangan KPBP Batam-Bintan-Karimun 1 0
TOTAL 30 28
Persentase Efektifitas Koordinasi dan Sinkronisasi
93,33
Indeks Nilai ∑ Kriteria
4 85 =< n =< 100 Sangat Baik
3 65 =< n < 85 Baik
2 45 =< n < 65 Kurang Baik
1 n < 45 Kurang
Keterangan: Persentase Efektifitas Koordinasi
dan Sinkronisasi Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah 93,33 ≈ Indeks 4
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015
4
Tabel 2. Rekapitulasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang
Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (SS.2)
No URAIAN PENGENDALIAN
DIUSULKAN DITINDAKLANJUTI
1 Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional 1 1
2 Revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 & Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
1 1
3 Efektifitas Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 1 1
4 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Jalan Tol 1 1
5 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 1 1
6 Pembahasan One Map Policy & RTR Jabodetabek Punjur 1 1
7 Pembahasan Pembangunan Kilang Minyak Bontang & Kerjasama Pemerintah Swasta
1 1
8 Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede
1 1
9 Pembahasan Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 1 1
10 Kemajuan Status Rencana Tata Ruang Wilayah Riau dan Analisis Dampak Lingkungan PT. Chevron Pasifik Indonesia
1 1
11 Pembahasan Pembangunan Kereta Api Cepat/High Speed Train 1 1
Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2015
5
No URAIAN PENGENDALIAN
DIUSULKAN DITINDAKLANJUTI
12 Pembahasan Perkembangan KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara 1 1
13 Pembahasan Penetapan Keputusan Presiden Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
1 0
14 Pembahasan Tentang Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
1 0
TOTAL 14 12
Persentase Efektifitas Pengendalian
85,71