Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik...
Transcript of Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik...
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
PENGENALAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
H a k
K e k a y a a n
I n t e l e k t u a l
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Obyeknya: karya-karya yang timbul atau
lahir karena kemampuan intelektual manusia
Hak untuk menikmati secara ekonomis
dari suatu kreativitas intelektual
Hak yang timbul sebagai hasil olah pikir
otak yang menghasilkan suatu produk
atau proses yang berguna untuk manusia
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
SIKLUS PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Penelitian dan Pengembangan
Hasil Penelitian & Pengembangan
Perlindungan Kekayaan Intelektual yang sesuai
Kekayaan Intelektual
• Kepercayaan masy akan kualitas produk/proses
• Insentif (credit point & credit “coin”);
• Investasi & alih teknologi;
• Lapangan kerja;
Dimanfaatkan oleh Masyarakat
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Penciptaan
produk/proses/alat
baru
Peningkatan daya
saing: lebih efektif,
aman, nyaman,
ekonomis
Penanaman
modal/investasi Penyerapan tenaga kerja
Penciptaan lapangan
kerja (kegiatan litbang,
diklat, industri)
DAMPAK POSITIF YANG
PERLU SENANTIASA
DIUPAYAKAN
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Konsep Dasar Rezim HKI
1. National treatment, most favoured nation
2. Reciprocity
3. Tidak semata aspek ekonomis yang
diperhatikan, tetapi juga aspek sosial
4. National protection
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Sifat dan Karateristik:
Hak Eksklusif diberikan oleh Negara (Granted
by the State)
Hak Individu (Private Right)
Teritoratif dan batas waktu perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual - HKI
Intellectual Property Rights - IPR
“Hak yang timbul hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau
produk barang dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri”
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HAK EKSKLUSIF
Adalah Hak Pemilik Kekayaan Intelektual untuk:
• Melaksanakan sendiri; dan atau
• Melarang orang lain tanpa persetujuan untuk:
• Membuat,
• Menggunakan,
• Menjual,
• Menyewakan,
• Menyerahkan,
• Menyediakan untuk dijual atau disewakan,
• Mengimpor,
• Mengekspor, dan/atau
• Mengedarkan terhadap kekayaan intelektual yang didaftar/dilindungi
Kecuali
• penggunaan Kekayaan Intelektual terkait adalah untuk:
• keperluan penelitian; dan/atau
• pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang HKI.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
9
1. Deklaratif (otomatis tanpa daftar, hanya bersifat lokal kecuali ada asas reciprocal pada hak cipta), misal: Hak Cipta dan Rahasia Dagang.
2. Konstitutif (melalui pendaftaran/first to file system yang harus diajukan ke setiap negara tujuan.
Di Indonesia diwakili oleh Ditjen HKI dan khusus varietas tanaman di Dept Pertanian).
Yang termasuk dalam aturan konstitutif misal: Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (Varietas tanaman pada Dept Pertanian), dan KI kumonal yang diatur secara KI personal: Indikasi Geografis mengikuti pengaturan dalam UU Merek
Cara melindungi HKI personal:
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
10
KEKAYAAN INTELEKTUAL
A . Bersifat
Komunal
B . Bersifat
Personal
Foklore/ Ekspresi Budaya Tradisional
Pengetahuan Tradisional
Keanekaragaman hayati
Indikasi Asal/ Indikasi Geografis *)
Hak Cipta **)
Hak Milik Industri
Paten
Merek
Desain Industri
Rahasia Dagang **)
Desain Tataletak Sirkuit Terpadu
Varietas Tanaman
Catatan: A. Pemiliknya entitas dalam wilayah negara atau negara pemegang hak
B. Pemilik dan Pemegang hak ekslusifnya orang / badan hukum
Untuk memudahkan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi
kesalah-pahaman tentang SIstem HKI, berikut ini disampaikan pembagian
antara Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal dan personal
*) KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL UMUMNYA TIDAK DILAKUKAN PENDAFTARAN KECUALI INDIKASI
GEOGRAFIS YG DILAKUKAN PENDAFTARAN MELALUI uu MEREK)
**) KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSONAL UMUMNYA BERSIFAT PENDAFTARAN TETAPI UNTUK HAK CIPTA DAN
RAHASIA DAGANG BERSIFAT DEKLARATIF (TIDAK WAJIB DAFTAR)
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
DOMAIN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak Cipta (Copyright/Author Right )
Kekayaan Industrial (Industrial Property)
1. Seni
2. Sastra
3. Ilmu Pengetahuan
4. Hak-hak Terkait (Pelaku,Rekaman,dll)
1. Paten (Invensi Teknologi)
2. Merek (Simbol/ Nama Dagang Barang/ Jasa))
3. Desain Industri (Desain Penampilan Produk)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Desain Peletakan Rangkaian Sirkuit Terpadu/ Integrated Circuit/ IC)
5. Rahasia Dagang (Informasi Rahasia yang memiliki nilai ekonomi)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (dikelola Dep. Pertanian)
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Hak Cipta
Hak yang timbul dari EXPRESI sebuah dan/atau
beberapa IDE, bukan idenya itu sendiri
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HAK CIPTA
• Sifat perlindungan hak cipta : otomatis, atas karya
cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan
• Hak yang dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta :
• economic rights (hak untuk mendapatkan
manfaat ekonomi) &
• moral rights (hak yang melekat pada
pencipta atau pelaku dan bersifat tidak
terhapuskan)
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Ciptaan yang Dilindungi
Pasal 12
• Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:
a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari
hasil pengalihwujudan.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Paten
Invensi bidang teknologi:
1. Baru (Novelty) 2. Obvious (Jelas) 3. Prior-Art 4. Applicable (Terapan)
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
PATEN
Suatu invensi yang merupakan kegiatan pemecahan adalah, untuk dapat diberikan hak suatu paten dipersyaratkan :
a. spesifik dibidang teknologi
b. baru
c. inventif
d. dapat diterapkan dalam industri
e. jangka waktu perlindungan : 20 Tahun , untuk
paten sederhana selama 10 Tahun.
f. Sistem perlindungan : Konstitutif .
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Merek
• Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa
• Merek Dagang, Merek Jasa dan Merek Kolektif
• Jangka waktu perlindungan : 10 tahun. Dapat
diperpanjang.
• Sistem perlindungan : Konstitutif
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Indikasi Geografis
• Adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang
karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor
manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri
dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan
• Sebagaimana merek dagang menyampaikan pesan bahwa suatu
produk dihasilkan di tempat tertentu dan memiliki karakteristik
khusus yang diinginkan
• Dapat digunakan untuk memajukan industri regional atau nasional
• Dapat menambah kekuatan pemasaran produk
• Dimiliki bersama-sama pembanguan ekonomi berbasis komunitas
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Desain Industri
• Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
DESAIN INDUSTRI
• Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
Tanggal Penerimaan.
• Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila
Desain Industri tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.
• Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri
yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada
Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak
sama dengan pengungkapan yang telah ada
sebelumnya.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik
• Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Rahasia Dagang
• Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna
dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang.
• Lingkup perlindungannya meliputi metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan atau informasi lain dibidang
tehnologi/bisnis yang memiliki nilai ekonomi
• Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi
tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga
kerahasiaannya
• Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan
senagaja mengungkapkan rahasia dagang tersebut atau
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban secara
tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang ybs.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
HKI DAN PRODUK
MEREK
“acer”sebagai
simbol dagang
DESAIN INDUSTRI
Desain penampilan
Pocket PC atau desain
Penampakkan Luar
dari Pocket PC
PATEN Penemuan
teknologi berupa
komputer dalam
ukuran kecil yang
dapat dimasukkan ke
dalam saku
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU Desain tata letak IC
pada rangkaian elektronik di
dalam Pocket PC
HAK CIPTA
Program Komputer
yang dipakai pada
Pocket PC
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Latar Belakang Perlindungan
Antara Lain :
• Menghargai Karya Intelektual Orang Lain
• HKI Mempunyai Nilai Ekonomi
• Meningkatkan gairah para Pencipta, Inventor, Pendesain, dan Dunia Usaha
• Meningkatkan Perekonomian Bangsa
• Menumbuhkan Investasi
• Menghindari Sanksi Ekonomi Internasional
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Pengaruh Globalisasi
• Globalisasi mendorong perubahan dan
perkembangan perilaku masyarakat dengan
dukungan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.
• Perkembangan ekonomi akibat globalisasi
mengarah pada perdagangan berbasis ilmu
pengetahuan dan komoditi karya-karya
intelektual
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Aset HKI dan
Kemajuan suatu bangsa
• Semakin maju suatu negara, semakin bergantung negara tersebut pada modal intelektualnya, karena modal intelektual bersifat “renewable and sustainable’”
• Adanya Perubahan Paradigma Tahun 1982 , 62% aset perusahaan di Amerika Serikat berupa aset fisik, aset HKI hanya 38% Tahun 2000
berubah, aset HKI mencapai 68% dari total aset AS* .
*( Kamil Idris, Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan untuk Pertumbuhan Ekonomi, hal 6, WIPO
Publication No.888.1 Indonesia)
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Manfaat HKI
• Aset Perusahaan
• Pendukung Pengembangan Usaha
• Pencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat
dan Peningkat Daya Saing
• Pemacu Inovasi/Kreativitas
• Pembentuk Image
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Hal-hal yang perlu Dihindari dalam proses Produksi dan Barang/ Jasa
• Melupakan perlindungan Hukum dari karya-karya intelektual yang dihasilkan
• Tidak adanya perjanjian yang memadai atas pesanan karya-karya intelektual dari pihak asing
• Memamerkan/mempromosikan karya intelektual sebelum pengajuan permohonan pendaftaran perlindungan HKI
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
SEKILAS TENTANG
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
DJHKI
Direktorat HC, DI, DTLST & RD
Direktorat
Paten Direktorat Merek Direktorat TI
Komisi Banding
Setditjen
Direktorat KS & P
Departemen Hukum dan HAM
Republik Indonesia
STRUKTUR ORGANISASI DJHKI
Direktorat Penyidikan
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Struktur Organisasi DJHKI
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
3. Direktorat Paten
4. Direktorat Merek
5. Direktorat Kerjasama dan Pengembangan
6. Direktorat Teknologi Informasi
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
DJHKI
Varietas
Tanaman
Hak Cipta
Paten
Merek Disain
Industri
DTLST
Rahasia Dagang
DJHKI & UNDANG-UNDANG
Lebih dari 500 karyawan,
memiliki lebih 150
Pemeriksa (paten,merek,
disain industri)
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
UNDANG-UNDANG HKI
1. UU Hak Cipta (UU no 19/2002)
2. UU Paten (UU no 14/2001)
3. UU Merek (UU no 15/2001)
4. UU Rahasia Dagang (UU no 30/2000)
5. UU Desain Industri (UU no 31/2000)
6. UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU no 32/2000)
7. UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU no 29/2000),
dikelola oleh Departemen Pertanian
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
TRAKTAT INTERNASIONAL HKI
1. Agreement establishing the World Trade Organization (UU No. 7 / 1994)
2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keppres No. 15/1997 ttg Perubahan atas Keppres No. 24/1979);
3. Patent Cooperation Treaty (“PCT”) and Regulations under the PCT (Keppres No. 16/1997);
4. Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997); 5. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
(Keppres No. 18/1997); 6. WIPO Copyright Treaty (Keppres No. 19/1997) 7. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (Keppress No.
74/2004)
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
1. PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia
2. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI
3. PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.11.PR.07.06 Tahun 2003 tentang Penunjukan Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI untuk Menerima Permohonan HKI
PERATURAN PELAKSANAAN UU HKI
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
36
PROSEDUR PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI, PATEN,
MEREK, DAN HAK CIPTA
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
37
PROSEDUR PENDAFTARAN HAK DESAIN INDUSTRI
Mengajukan Permohonan Ke DitJen HKI & Memenuhi
Persyaratan Minimum
Mendapatkan Tanggal Penerimaan
Pemeriksaan Administratif dan Substantif
(atas dasar Ps 1, Ps 4 & Ps 2 UU No.31/2000 j.o Ps
26 PP 1/2005)
Publikasi Pemeriksaan Substantif atas dasar
keberatan pihak lain (Ps 2 &
Ps.4)
Ada oposisi
Didaftar
Tidak ada oposisi
Sertifikat
DITOLAK
Baru & tidak
melanggar Ps.4
Tidak termasuk
desain industri,
atau tidak baru
atau melanggar
Ps.4
Paling
lama
3 bln +
1 bln *)
3 bln
1 bln Paling lama 6 bln
Baru & tidak
melanggar Ps.4
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
38
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
39
Prosedur Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 15/2001 tentang Merek
Permohonan
Pemeriksaan
Formalitas
Permeriksaan
Substantif
Disetujui
Didaftar
Daftar Umum
Merek BRM B
Sertifikat
Daftar
Pengumuman
30 hari
9 bln
10 hari
3 bln Tdk ada
Oposisi
30 hari
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
40
PROSES PENDAFTARAN HAK CIPTA
Mengajukan Permohonan Ke DitJen HKI
Pemeriksaan Formalitas
Surat Pendaftaran
Ciptaan
Diumumkan dalam Daftar Umum
Ciptaan
Memenuhi
Persyaratan
Tidak Memenuhi
Persyaratan
Perbaikan
Permohonan
Diperbaiki
Tidak
Diperbaiki
Dianggap Ditarik Kembali
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kesimpulan
1. Penerapan sistem HKI sangat berpotensi memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Walaupun demikian, dampak negatif yang mungkin timbul harus diupayakan untuk ditekan/dieliminasi semaksimal mungkin.
2. Berbagai perkembangan dalam pengaturan sistem HKI, baik di tingkat nasional maupun internasional perlu dicermati dan diupayakan untuk menunjang kepentingan nasional.
3. Informasi tentang KI yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, baik dalam rangka pemilihan dan pemanfaatan teknologi, maupun untuk mengembangkannya lebih lanjut dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia;
4. Penerapan dan pendayagunaan sistem HKI yang telah tersedia perlu dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Kunjungi website kami:
http://www.dgip.go.id