PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: IMPLEMENTASI DANRELEVANSINYA DENGAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN

Oleh:

Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH,Mhum,LLM

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Disampaikan Dalam Seminar PHRI BPC Badung

Denpasar, Inna Grand Bali Beach Sanur, 18 Nopember 2015.

OUTLINE PRESENTASI

PENDAHULUAN

MENGAPA PENTING MEMAHAMI KETENTUAN HKI DALAMKEGIATAN KEPARIWISATAAN

BROADCASTING RIGHT DALAM DIMENSI COPYRIGHT BROADCASTING RIGHT DALAM DIMENSI COPYRIGHT

PENGATURAN LISENSI BROADCASTING RIGHT DALAM U.U.NO. 28 TAHUN 2014 DAN DIMENSI INTERNASIONAL

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISENSI BROADCASTINGRIGHT BAGI PIHAK KETIGA

PENDAHULUAN Karya cipta film, sinematografi , video, pertunjukan berkembang pesat

berbanding lurus dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga penyiaran/ Organisasi Penyiaran

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi berperan pentingterhadap kemudahan serta pesatnya penyebaran atau penyiaran karyasiaran dari suatu tempat ke tempat lainnya tujuan komersial bisnisglobal

Dimensi Praktik Penegakan Hukum Hak Cipta variannya semakin komplek: Dimensi Praktik Penegakan Hukum Hak Cipta variannya semakin komplek:

Perekaman pertunjukan karya seni Drama Tari dalam suatu kegiatanpertunjukan dalam bisnis Taman Safari, Siapa punya hak penyiaran?

Even pertandingan sepak bola siapa berhak menyiarkan?, apakahHotel, restaurant, warung boleh menyiarkan untuk konsumennya?

Hak Kekayaan Intelektual yang bersentuhan dengan kegiatankepariwisataan Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang

Mengapa Penting memahamiKetentuan Hak Kekayaan Intelektual?

Ketentuan Hukum yang terkait dengan kegiatan kepariwisataantidak hanya perijinan, lingkungan, CSR , namun juga KetentuanHKI Merek, Desain Industri maupun Hak Cipta

Tataran Implementasi - Penegakan Hukum kalanganstakeholders kepariwisataan wajib memahami ketentuanhukumnya untuk menghindari tuntutan-tuntutan dari pemilikhukumnya untuk menghindari tuntutan-tuntutan dari pemilikmaupun pemegang HKIseminar-seminar sebagai starting point.

Workshop ataupun pelatihan pemahaman ketentuan hukum HKIbagi kalangan industri pariwisata sangat penting agar lebih intensif

Sebagai contoh awal memahami Hak Cipta “Keberadaan HakEksklusif” : Hak Ekonomi dari Pemilik HakTerkait , LembagaPenyiaran , Siapa memiliki Hak atas Karya Siaran (BroadcastingRight)? Lisensi menjadi salah satu fokus kajian.

http://www.technical-innovation.com/broadcast-solutions

BROADCASTING RIGHT DALAMDIMENSI COPYRIGHT

Bagaimanakah pengaturan Lisensi berkaitan dengan hak penyiaran(Broadcasting Right) atas karya cipta siaran?

Bagaimana kekuatan mengikat Perjanjian Lisensi berkaitan denganBroadcasting Right bagi pihak ketiga ?

BROADCASTING RIGHT

DALAM DIMENSI COPYRIGHT

Dasar Hukum pengaturan Karya cipta Siaran, Broadcasting Rights-

Media Right Dalam Dimensi COPYRIGHT :

UU Hak Cipta U.U. No. 28 Tahun 2014

TRIPs Agreement, WPPT, TRIPs Agreement, WPPT,

US Copyright Act, Singapore Copyright Act, Malaysia Copyright Act

PENGATURAN KARYA SIARAN-BROADCASTING RIGHTU.U. No. 28 Tahun 2014

U.U Hak Cipta Pasal 3 U.U. No. 28 Tahun 2014:

Hak Cipta

Hak Terkait

Hak Terkait adalah Hak yang berkaitan dengan Hak Ciptayang merupakan Hak Eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan,yang merupakan Hak Eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan,Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran (Ps 1 angka 5)

Lembaga Penyiaran: penyelenggara Penyiaran, baikLembaga Penyiaran Publik, Lembaga penyiaran Swasta,Lembaga penyiaran Komunitas maupun Lembagapenyiaran berlangganan yang dalam melaksanakantugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 1 angka 8)

Ps 23-25 UU No. 28 Tahun 2014 Hak Ekonomi atas karyacipta pertunjukan : Hak Ekonomi pelaku Pertunjukan Hak ekonomi Produser Ponogram Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Ps 25UU. No. 28 Tahun 2014:

Pengaturan Karya Broadcasting

Ps 25UU. No. 28 Tahun 2014: Lembaga penyiaran mempunyai Hak Ekonomi Hak Ekonomi meliputi: melaksanakan sendiri,

memberikan izin, atau melarang pihak lain untukmelakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran,fiksasi siaran, penggandaan fiksasi siaran Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin

dengan tujuan komersial atas konten karya siaranLembaga Penyiaran Pasal 25 (3)

Pasal 1 angka 24 U.U. No. 28 Tahun 2014 :

Penggunaan Secara Komersial adalahpemanfaatan Ciptaan dan /atau produk Hak

Pengaturan Karya Broadcasting

pemanfaatan Ciptaan dan /atau produk Hakterkait dengan tujuan untuk memperolehkeuntungan ekonomi dari berbagai sumberatau berbayar.

PENGATURAN KARYA SIARAN-BROADCASTING RIGHTU.U. No. 28 Tahun 2014

Jangka waktu perlindungan karya siaran 20 tahun sejakpertama kali disiarkan Pasal 63 (2) U.U. No. 28 / 2014

Penyiaran karya siaran untuk tujuan komersial wajibmendapat izin dari Lembaga Penyiaran

Pemberian izin Perjanjian Lisensi berdasarkan PerjanjianTertulis kepada pihak lain untuk melakukan penyiaran ulangTertulis kepada pihak lain untuk melakukan penyiaran ulangsiaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, penggandaan fiksasisiaran untuk tujuan komersial Pasal 80 (1)

Hukum Hak Cipta Indonesia tidak menentukan besarnyaRoyalti hanya mengatur Perjanjian Lisensi dilarangmemuat ketentuan mengakibatkan kerugian perekonomianIndonesia, dilarang bertentangan dengan perundang-undangan mengindikasikan tunduk pada Pasal 1338KUHPerdata

PENGATURAN LISENSI BROADCASTING RIGHTDIMENSI INTERNASIONAL

Article 14 (3) TRIPs Agreement:

Hak Lembaga Penyiaran utkmelarang pihak lain melakukanfikasasi menyiarkan melaluiudara, komunikasi kepada publik

WPPT Art. 7

Perlindungan minimum PelakuPertunjukan, hubungan hukumantara pelaku pertunjukan denganlembaga penyiaranmencegahudara, komunikasi kepada publik

melalui televisi tanpa otorisasi/izin mereka .

TRIPs tidak mengatur secaraspesifik tentang Lisensi dalamHak Cipta. Dalam Trade MarksLisensi diatur dalam Article 21TRIPs.

Otorisasi Indikasinya wajibdengan izin Lisensi

lembaga penyiaranmencegahkarya mereka disiarkan ataukomunikasi publik tanpa persetujuanmereka

Ketentuan mengenai penyiaran karyafiksasi untuk keperluan siaranditentukan sesuai dengan hukumnasional serta tidak bolehmeniadakan kontrol dari pelakupertunjukan dalam hubungan denganlembaga penyiaran

WPPT Art. 13, Art. 14

Perlindungan minimum Lembaga Penyiaran untuk memberikan izin ataumelarang disiarkannya siaran mereka, fikasasi siaran mereka sertareproduksi.

Art. 13 (d) WPPT the communication to the public of their television

PENGATURAN LISENSI BROADCASTING RIGHTDIMENSI INTERNASIONAL

Art. 13 (d) WPPT the communication to the public of their televisionbroadcasts if such communication is made in places accessible to the publicagainst payment of an entrance fee: it shall be a matter for the domestic lawof the State where protection of this right is claimed to determine theconditions under which it may be exercised

Perlindungan Broadcasting Rights 20 tahun.

WPPT Tidak mengatur secara tegas tentang Lisensi Juga tentangBesarnya Royalti tidak diatur.

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISENSI BROADCASTINGRIGHT BAGI PIHAK KETIGA

Pasal 80 UU. NO. 28 TAHUN 2014 U.U. HAK CIPTA

Perjanjian Lisensi dari pemegang Hak Cipta maupun pemilik Hak Terkaittermasuk didalamnya Lembaga Penyiaran kepada pihak laintermasuk didalamnya Lembaga Penyiaran kepada pihak lainberdasarkan perjanjian tertulis

Kecuali diperjanjikan lain kewajiban penerima Lisensi untukmemberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta maupun pemilik HakTerkait

Besarnya Royalti ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlakudan memenuhi unsur keadilanmengindikasikan Azas kebebasanBerkontrak Pasal 1338 KUHPerdata.

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISENSI BROADCASTINGRIGHT BAGI PIHAK KETIGA U.U. No. 28 Tahun 2014

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISENSI BROADCASTINGRIGHT BAGI PIHAK KETIGA U.U. No. 28 Tahun 2014

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, ataupihak lain yng menerima lebih lanjut hak dari pihak yangmenerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 angka 4. U.U. No. 28Tahun 2014)Tahun 2014)

Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait berhakmemberikan Liseni kepada pihak lain berdasarkan perjanjiantertulis Pasal 80 U.U. No. 28 Tahun 2014

Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftarumum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biayaPasal83 (1) U.U. No 28 Tahun 2014

Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, makaperjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukumterhadap pihak ketiga Pasal 83 (3) U.U. No. 28 Tahun 2014.

PENGATURAN LISENSI BROADCASTING RIGHTDALAM DIMENSI PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK

TERKAIT, PENCIPTA DAN STAKEHOLDER?

PERJANJIAN LISENSIDIDAFTARKAN

KE MENTERI TERKAIT

PUNYA AKIBATHUKUM BAGI PIHAK

KETIGAKESEPAKATAN –HUKUMPERJANJIAN

MELINDUNGI PARAPIHAK DANSTAKEHOLDERS

SOLUSI IMPLEMENTASI KETENTUAN HKIBAGI DUNIA PARIWISATA

• MEMAHAMI DENGAN BAIK BERBAGAI KETENTUAN HUKUM HKI: UU NO. 28 TH. 2014 TTG HAK CIPTA, UU NO. 14 TH 2001 TTGPATEN, UU NO. 15 TH 2001 TTG MEREK, UU NO. 31 TH 2000 TTGDESAIN INDUSTRI DLL.

• SEMINAR SEBAGAI STARTING POINT• SEMINAR SEBAGAI STARTING POINT

• WORKSHOP / LOKAKARYA SECARA RINCI PER MASING-MASINGJENIS HKI

• MEMAHAMI KEBERADAAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIFBERKAITAN DENGAN IMPLEMENTASI HKI BAGI DUNIAPARIWISATA CONTOH : PENGGUNAAN LAGU

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta. Pennegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjad anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menank imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mentayar Royalti kepada Fencipta, Femegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan,

(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Lindang ini. pemanfaatan Ciptaan daniatau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah nnelakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

THANK YOUTHANK YOU