Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya
-
Upload
dwi-darojatun -
Category
Documents
-
view
742 -
download
0
description
Transcript of Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 1/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukan
merupakan salinan otentik putusan pengadilan.
P U T U S A N
No. 1212 K / Pdt / 2009
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara:
1. PT. HERO SUPERMARKET (TBK), bertempat tinggal di
Gedung Hero Lt. 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 177 A
Kav. 64 Jakarta Selatan, 12870, dalam hal ini memberi
kuasa kepada : JANDRI SIADARI,SH., LL.M., ANDI
MAGDALENA SIADARI, SH., MH., ISKANDAR SIREGAR,
SH., PEBER E.W. SILALAHI, SH., RADITYA E.
BUDIMAN, SH., LL.M., RAFAEL ADRIAN, SH., Advokad,
berkantor di Gedung Mandala Manggala Wanabakti Blok
IV, Lantai 7, Room 718, Jl. Jenderal Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta, 10270,
Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terlawan/Terbanding;
2. PT. LUMBUNG MUSTIKA PERKARA, bertempat tinggal
di Jalan Pantai Indah Utara 2 Blok JB.C Ruko Mediterania
Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, dalam hal ini memberi
kuasa kepada: BUDIYANTO, SH., MH. SANTOSO, SH,
Advokad, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok I / 11, Jl. Let. Jenderal Suprapto, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat,
Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Turut
Terlawan/Terbanding;
M e l a w a n:
PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK, bertempat tinggal di
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta Selatan,
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding;
dan
1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
TANGGERANG;
Hal. 1 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 2/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. NOTARIS HASAN SANUSI
Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut
Tergugat/Turut Terlawan Eksekusi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pelawan telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat/Terlawan di muka persidangan
Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :
A. Penggugat/Pelawan adalah pihak yang berhak dan berkepentingan
menurut hukum.
1. Bahwa Penggugat/Pelawan Eksekusi dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan
telah melakukan kerjasama pembangunan Proyek Merdeka Square Cimone
Tangerang sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan
Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor
001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005, beserta Akta
Perubahannya (addendum) yang dibuat dibawah tangan. (Bukti P-1.1, P-1.2
dan P-1.3);
2. Bahwa Penggugat/Pelawan Eksekusi dalam hal ini telah menerima
pekerjaan dari Turut Tergugat III/Turut Terlawan Eksekusi III untuk
melaksanakan Paker Pekerjaan Proyek Merdeka Square termasuk di
dalamnya untuk melakukan Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pondasi,
Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Arsitek,
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mekanikal dan Elektrikal,
Pekerjaan Eksternal Work (Hardscape, Softscape, / Paper);
3. Selaku penerima pekerjaan, Penggugat/Pelawan Eksekusi berkewajiban
untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta
memperbaiki cacat/kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi
yang dijelaskan di dalam lampiran Perjanjian Pelaksaan Paket Pekerjaan
Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor 001/SPPPK/LMP-
AK/III/2005;
4. Bahwa sehubungan dengan kewajiban pembayaran atas tahapan pekerjaan
yang telah disepakati di dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor
001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 beserta perubahannya, Penggugat/Pelawan
Eksekusi kemudian mengirimkan Permohonan Pembayaran Uang Muka
Nomor 411-2/059 tertanggal 27 Mei 2005 yakni untuk tagihan sebesar Rp.
2
2
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 3/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
19.333.038.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga
puluh delapan ribu rupiah), (Bukti P-2);
5. Bahwa selanjutnya Penggugat/Pelawan Eksekusi mengirimkan surat Nomor
411-2/060 tertanggal 1 Juli 2005 perihal Permohonan Pembayaran
Sertipikat No. 02 (dua) dengan bobot kumulatif sebesar 6,3361 % dengan
total tagihan sebesar Rp. 4.593.600.000,- (empat milyar lima ratus Sembilan
puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). (Bukti P-3);
6. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat Nomor : 411-2/062
tertanggal 16 Agustus 2005 perihal Permohonan Pembayaran Sertipikat No.
03 (tiga) dengan bobot kumulatif sebesar 11,0512% dengan total tagihan
sebesar Rp. 3.418.939.000,- (tiga milyar empat ratus delapan belas ribu tiga
ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), (Bukti P-4);
7. Bahwa meski pembayaran untuk penagihan pertama sampai dengan
penagihan ketiga belum dibayarkan oleh TURUT TERGUGA T III/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI III, PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI dengan
ITIKAD BAlK tetap melanjutkan pembangunan Proyek Merdeka Square
Cimone Tangerang sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian
Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang
Nomor 001/SPPPK/LMP-AK/III/2005. Selanjutnya PENGGUGAT/PELAWAN
EKSEKUSI kembali mengirimkan surat nomor 411-2/063 tertanggal 31
Agustus 2005 perihal Permohonan Pembayaran Sertipikat No. 04 (empat)
dengan bobot kumulatif sebesar 19,1801 % dengan total tagihan sebesar
Rp. 5.893.358.900 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga
ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus). (Bukti P-5);
8. Bahwa hingga memasuki bulan September tahun 2005, TURUT TERGUGA
T III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III belum satupun melakukan
pembayaran atas kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang di dalam
Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square
Cimone Tangerang Nomor 001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 beserta akta
perubahannya. Berdasarkan hal tersebut, kemudian PENGGUGAT /
PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan surat nomor 411-2/070 tertanggal 12
September 2005 perihal Realisasi Pembayaran Tagihan dan Klaim Bunga
dengan total tagihan sebesar Rp. 33.238.379.900 (tiga puluh tiga milyar dua
ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan
ratus rupiah). (Bukti P-6);
9. Bahwa Pada tanggal yang sama (12 September 2005), PENGGUGAT /
PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan surat nomor 411-2/095 perihal
Permohonan Pembayaran Sertipikat No 1 (satu) VO dengan bobot kumulatif
Hal. 3 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 4/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebesar 100% dengan total tagihan sebesar Rp. 2.306.984.900. (dua milyar
tiga ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan
ratus rupiah). (Bukti P-7);
10.Bahwa meskipun belum ada realisasi pembayaran atas tagihan-tagihan
tersebut PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI tetap melakukan pekerjaan,
hingga kemudian PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI kembali
mengirimkan surat nomor 411-2/093 tertanggal 27 September 2005 perihal
Permohonan Pembayaran Sertipikat No. 05 (lima) dengan bobot kumulatif
sebesar 25,0129 % dengan total tagihan sebesar Rp. 4.228.714.600 (empat
milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu enam
ratus rupiah). (Bukti P-5);
11.Bahwa dikarenakan belum adanya kejelasan pembayaran dari TURUT
TERGUGAT IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III atas pengerjaan proyek,
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan kembali surat nomor
411-2/092 tertanggal 25 Oktober 2005 yang mengenai Realisasi
Pembayaran Tagihan dengan total tagihan sebesar Rp. 32.756.523.140
(tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh
tiga seratus empat puluh rupiah) dengan satu kondisi TURUT TERGUGAT
III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III diharuskan membayar tagihan
sebelum libur hari raya (minimal 50% dari total tagihan). (Bukti P-9);
12.Bahwa sambil menunggu realisasi atas pembayaran tersebut,
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI terus melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan yang diperjanjikan dan untuk kesekian kalinya mengirimkan
surat tagihan pembayaran surat nomor 411-2/117 tertanggal 1 Nopember
2005 yang mengenai Permohonan Pembayaran Sertipikat No 6 (enam)
dengan bobot kumulatif sebesar 30,9123 % dengan total tagihan sebesar
Rp. 4.276.998.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). (Bukti P-10 );
13.Bahwa selanjutnya PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI kembali
mengirimkan surat nomor 411-2/118 tertanggal 28 Nopember 2005
mengenai Permohonan Pembayaran Sertipikat No 7 (tujuh) dengan bobot
kumulatif sebesar 32,7995 % dengan total tagihan sebesar Rp.
1.368.198.700 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus
sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). (Bukti P-11);
14.Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005, PENGGUGAT/PELAWAN
EKSEKUSI dan TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUS III
bersepakat untuk duduk bersama dan meminta kejelasan mengenai klaim
pembayaran yang hingga akhir tahun 2005 belum dilakukan. Selanjutnya
4
4
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 5/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dibuatlah Berita Acara Persetujuan Klaim Bunga Nomor 411-02/0122 atas
Keterlambatan Pembayaran Tagihan yang pada pokoknya TURUT
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III berkewajiban untuk
membayarkan klaim bunga sebesar Rp. 2.023.634.006 (dua milyar dua
puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah). (Bukti P-12);
15.Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2006,
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan Surat Nomor 411-2/030
perihal Permohonan Pembayaran Klaim Bunga sebesar Rp. 2.023.634.006,-
(dua milyar dua puluh tiga juta en am ratus tiga puluh empat ribu enam
rupiah). (Bukti P-13);
16.Bahwa dalam penagihan tertanggal 17 Pebruari 2006 tersebut, TURUT
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III belum juga
merealisasikan pembayaran atas sertipikat pembayaran proyek. Selanjutnya
pada tanggal 8 Mei 2006, melalui Surat Nomor 411-2/083 mengenai
Realisasi Pembayaran Tagihan dan Klaim Bunga, maka seluruh kewajiban
TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUS III sampai dengan
bulan Mei 2006 adalah sebesar Rp. 53.645.072.714.58 (lima puluh milyar
enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat
belas rupiah lima puluh delapan sen). (Bukti P-14);
17.Bahwa setelah PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan surat
tertanggal 8 Mei 2006, TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN
EKSEKUSI III menanggapi melalui surat tertanggal 17 Mei 2006 yang pada
pokoknya meminta penundaan kewajiban pembayaran hingga awal Juni
2006. (Bukti P-15);
18.Bahwa dengan tetap beritikad baik, PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
menunggu hingga awal Juni 2006. Namun hingga awal Juni, TURUT
TERGUGA T III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III juga tidak memberikan
kepastian mengenai kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang di dalam
Surat Penagihan tertanggal 8 Mei 2006. Melalui Surat Nomor 411-2/083
perihal Realisasi Pembayaran Tagihan dan Klaim Bunga,
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI kembali mengirimkan surat kepada
TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUS III pada tanggal 8
Juni 2006 agar kewajiban pembayaran TURUT TERGUGAT III/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI III dapat dipenuhi oleh pada bulan 2006. (Bukti P-
16);
19.Bahwa sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor 001/SPPPK/LMP-
AK/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005 beserta Akta Perubahannya
Hal. 5 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 6/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(adendum) yang dibuat dibawah tangan, TURUT TERGUGAT III/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI III belum melaksanakan kewajiban pembayaran
kepada PENGGUGAT/PELAWAN Sehingga oleh karenanya
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI memiliki HAK PENUH untuk tidak
menyerahkan bangunan proyek kepada TURUT TERGUGAT III/TURUT
TERLAWAN EKSEKUS III hingga TURUT TERGUGAT III/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI III melaksanakan pelunasan kewajiban
pembayaran;
Pasal 1616
“Orang-orang yang memegang suatu barang kepunvaan orana lain untuk
mengerjakan sesuatu pada barang itu. Berhak menahan barang itu sampai
upah dan biaya untuk itu dilunasi. “Kecuali jika pihak yang memborongkan
telah memberikan jaminan secukupnya untuk pembayaran biaya dan upah-
upah tersebut”.
20.Bahwa berdasarkan Pasal 1616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah PIHAK YANG BERKUASA
atas bangunan yang telah didirikan diatas tanah yang terletak di Cimone
yang kemudian dikenal sebagai Merdeka Square;
21.Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI Sebagai PIHAK YANG
BERKUASA PENUH berhak untuk menguasai bangunan termasuk hak
kebendaan yang melekat di dalamnya dan BERHAK UNTUK
MEMPERTAHANKAN dan atau MENIKMATI hasil dari bangunan atau
barang yang telah dikuasai. ITIKAD BAlK harus dianggap selalu melekat
pada PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI selaku PIHAK YANG
BERKUASA atas bangunan dan dianggap selalu ada hingga
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI memindahkan penguasaan atas
bangunan kepada pihak lain menurut hukum. Hal mana diatur secara tegas
di dalam Pasal 529, 533 dan 542 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
Pasal 529
“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang
menguasai suatu kebendaan, Baik dengan diri sendiri maupun dengan
perantaraan pihak lain. Dan yang mempertahankan atau menikmatinva
selaku orang yang memiliki kebendaan itu”
Pasal 533
“Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang
kedudukan,….”
Pasal 542
6
6
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 7/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Tiap-tiap pemegang keduduakn berkuasa atas sesuatu kebendaan,
dianggap mempertahankan kedudukannya, selama kebendaan itu tak
beralih ke tanga orang lain……”
22.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekejaan Proyek
Merdeka Square Cimone Tanqerang Nomor 001 / SPPPK / LMP- AK/ III /
2005 tertanggal 28 Maret 2005 beserta Akta Perubahannya (addendum)
yang dibuat dibawah tangan PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah
PIHAK YANG BERKUASA atas bangunan dan TIDAK PERNAH
MEMINDAHKAN Hak Kebendaan yang melekat pada bangunan tersebut
kepada pihak lain. Sehingga oleh karenanva PENGGUGAT / PELAWAN
EKSEKUSI adalah SATU-SATUNYA PIHAK YANG BERHAK UNTUK
MEMILIKI BANGUNAN vana terletak di atas tanah di Cimone Tangerang
yang dikenal dengan Merdeka Square;
23.Bahwa secara hukum tidak dimungkinkan bilamana terdapat pihak lain yang
TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
memindahkan hak kebendaan yang dimiliki PENGGUGAT/PELAWAN
EKSEKUSI. Selaku PIHAK YANG BERKUASA, berdasarkan Pasal 529
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PENGGUGAT/PELAWAN
EKSEKUSI dianggap sebagai atau selaku PEMILIK atas Hak kebendaan
dimaksud. Hak Milik atas suatu benda dapat diperoleh secara limitatif, salah
satunya adalah PENYERAHAN (levering). Sepanjang belum ada suatu
PENYERAHAN dari Hak Milik atas suatu Hak Kebendaan maka hak atas
penguasaan barang TIDAK DAPAT BERALIH;
Pasal 584
“ Hak milik atas sesutu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain
melainkan dengan pemilikan. Karena perletakan, denqan daluarsa, karena
pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut suratl wasiat, dan
karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata
untuk pemindahan hak milik, yany dilakukan oleh orang yany berhak untuk
berbuat bebas terhadap kebendaan itu”
24.Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
uraikan mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 23 (dua puluh tiga)
diatas telah menerangkan SECARA SAH dan MEYAKINKAN bahwa
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah SATU-SATUNYA PIHAK
YANG BERKUASA menurut hukum dan berhak sepenuhnya bertindak
selaku PEMILIK;
25.Bahwa perlu PENGGUGAT / PELAWAN EKSEKUSI sampaikan,
berdasarkan catatan keuangan dari total seluruh kewajiban TURUT
Hal. 7 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 8/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III yakni sebesar Rp.
53.645.072.714.58 (lima puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta
tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen),
TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III baru melakukan
pembayaran sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :
a. Pembayaran pada tanggal 01 Juli 2005 yakni sebesar Rp.
1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tahun 2005;
b. Pembayaran pada tanggal 24 Agustus 200S yakni Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
c. Pembayaran pada tanggal 13 November 2005 yakni sebesar yakni
sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
d. Pembayaran pada tanggal 16 November 2005 yakni sebesar Rp.
16 Agustus Rp. 200.000.000 (dua ratus juta);
e. Pembayaran pada tanggal 28 Desember 2005 yakni sebesar Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 100.000.000 (seratus
juta rupiah);
26.Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2007, TURUT TERGUGAT
III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III kembali untuk berjanji melakukan
pembayaran atas pengikatan di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor
001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005 beserta Akta
Perubahannya (adendum). Kali ini dengan membuat akta pengakuan
hutang yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, Notaris di Jakarta dengan
Akta Nomor 54/2007 tertanggal 16 Mei 2007. Pada pokoknya, TURUT
TERGUGAT IIl/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III telah mengakui adanya
hutang kepada PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI sebesar Rp.
52.500.000.000 (lima puluh dua mityar lima ratus juta rupiah) dan akan
dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak dibuatnya akta
pengakuan hutang ini. (Bukti P.17). Hingga gugatan perlawanan ini
disampaikan sebagian besar dari hutang di atas belum dibayarkan oleh
TURUT TERGUGAT IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III;
27.Bahwa berdasarkan uraian angka 1 satu sampai dengan angka 26 (dua
puluh enam menjelaskan bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
adalah pihak yang berkepentingan atas Pelaksanaan Sita Eksekusi
sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang Nomor 60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG sebagai tindak
lanjut dari Permohonan Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
8
8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 9/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
103/S&P/IX/07 tertanggal 03 September 2007. Sehingga oleh karenanya.
secara nyata dan meyakinkan bahwa PEGGUGAT/PELAWAN adalah pihak
yang berkepentingan untuk melakukan perlawanan atas penetapan
Pengadilan Negeri nomor: "60/PEN.EKS.APHT 2007/PN.TNG tertanggal 27
Agustus 2007;
B. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 24/2006
tertanggal 13 Juli 2006 tanpa persetujuan Penggugat/Pelawan
28.Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT/PELAWAN
EKSEKUSI mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 27 (dua puluh tujuh)
Bagian A Gugatan Perlawanan ini dianggap terulang kembali dan atau
tertulis pada bagian B ini kecuali ditentukan lain untuk menerangkan dan
menegaskan bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah pihak
yang memiliki itikad baik dan berkuasa penuh atas bangunan sehingga oleh
karenanya menurut hukum PENGGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah
pihak yang berkepentingan;
29.Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI tidak pernah memindahkan
kepemilikan atas hak kebendaan atas proyek sebagaimana tertuang di
dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka
Square Cimone Tangerang Nomor 001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 tertanggal
28 Maret 2005 beserta Akta Perubahannya (adendum) yang dibuat dibawah
tangan, sehingga oleh karenanya PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
telah dilanggar HAK dan KEPENTINGAN HUKUMNYA bilamana terdapat
pihak lain yang secara sengaja TANPA SEPENGETAHUAN dari
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mencoba memindahkan hak secara
melawan hukum tanpa adanya izin dan atau persetujuan dari
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI.
30.Bahwa TURUT TERGUGAT III / TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dan
TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI telah menandatangani Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli
2006, yang pada pokoknya TURUT TERGUGAT IIl/TURUT TERLAWAN
EKSEKUSI III telah membebankan hak tanggungan atas Sertipikat Hak
Guna Usaha Nomor: 131/Cimone Jaya luas 14.888 M², Surat Ukur Tanggal
21 Juni 2006 No 49/Cimone Jaya/2006. Sertipikat tanah tersebut tertanggal
06 Juli 2006 yang tercatat atas nama TURUT TERGUGAT III/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI III;
31.Bahwa Pembebanan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Nomor:
131/Cimone Jaya luas 14.888 M², Surat Ukur Tanggal 21 Juni 2006 Nomor
49/Cimone Jaya/2006, sertipikat tanah tertanggal 06 Juli 2006 yang tercatat
Hal. 9 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 10/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atas nama TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III
selanjutnya oleh TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III
dan TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI tersebut secara melawan hukum
telah secara nyata dan sengaja meniadakan hak dan kepentingan hukum
dari PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI selaku pihak yang berkuasa
penuh atas bangunan;
32.Bahwa suatu pembebanan hak tanggungan atas suatu objek hak
tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika
diperjanjikan lain di dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan;
Pasal 2 (1) Undanq-Undanq Nomor 4 tahun 1996
“Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika
diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud di dalam ayat (2)”
33.Bahwa pembebanan hak tanggungan atas suatu objek hak tanggungan di
dalamnya dapat atau tidak termasuk benda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah baik yang ada maupun akan ada;
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996
“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan denqan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yanq merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu…..”
Pasal4 (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996
“Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan
milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas
dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan”;
34.Bahwa di dalam Surat Penetapan Nomor : 60 / PEN.EKS / APHT / 2007 /
PN.TNG yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 11
September 2007 (Bukti P-18) secara terang dan nyata bahwa TURUT
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dijelaskan dalam
pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang halaman 3 (tiga) bahwa
TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III telah secara
nyata dan sengaja membebankan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak
Guna Usaha Nomor: 131/Cimone Jaya luas 14.888 M², Surat Ukur Tanggal
21 Juni 2006 Nomor 49/Cimone Jaya/2006, sertipikat tanggal 06 Juli 2006
10
10
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 11/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanpa adanya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Halaman 3
berikut semua bangunan dan turut-turutannva serta konstruksi-
konstruksinya dan benda-benda yang baik sekarang maupun kemudian hari
didirikan, ditanam, dilekatkan atau ditempatkan diatas tanah tersebut,
berikut semua pabrik, mesin-mesin, peralatan, perkakas, perlengkapan dan
benda-benda lain yang baik sekarang maupun kemudian hari akan didirikan,
dibangun, ditanam, dilekatkan atau ditempatkan di atas tanah-tanah dan
bangunan-bangunan tersebut serta seluruh penyempurnaan dan
penambahan yang baik sekarang maupun kemudian hari akan dibuat atau
dilekatkan pada setiap bangunan atau konstruksinya atau perlengkapan
tersebut tanpa pengecualian yang menurut sifatnya dan undang-undang
yang berlaku merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut ;
35.Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari dari dibuatnya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yakni untuk
memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang
dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 (5)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah
memberikan landasan hukum dalam suatu pembebanan hak tanggungan
dalam hal suatu bangunan, tanaman, dan hasil karya yang dijadikan
sebagai objek hak tanggungan tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah
maka pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya
dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa
untuk itu olehnva dengan suatu akta otentik :
Pasal 4 (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
“Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak
Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan
penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya
dengan akta otentik”
Hal. 11 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 12/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
36.Bahwa selanjutnya perlu Penggugat/Pelawan Ekseskusi tegaskan kembali,
Penggugat/Pelawan Eksekusi selaku pihak yang berkuasa penuh tidak
pernah memindahkan hak dan kepentingannya menurut hukum yang
berlaku atas bangunan yang terletak diatas tanah di Cimone (Sertipikat Hak
Guna Usaha Nomor : 131/Cimone Jaya Luas 14.888 M² atas nama Turut
Tergugat III/Turut Terlawan III), baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada pihak manapun, dan atau memberikan hak atau kuasa
untuk membebankan bangunan yang menurut hukum merupakan milik
daripada Penggugat/Pelawan Eksekusi tidak terkecuali kepada Turut
Tergugat III/Turut Terlawan III dan Tergugat/Terlawan;
37.Bahwa Pasal 4 (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah memberikan
jaminan perlindungan hukum kepada Penggugat/Pelawan Eksekusi selaku
pihak yang berkuasa penuh atas bangunan yang tanah di Cimone (sertipikat
Hak Guna Usaha Nomor : 131/Cimone Jaya luas 14.888 M²) dan harus
dianggap beritikad baik (vide Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Bangunan yang tidak pernah dipindahkan kepemilikannya telah
dimasukkan ke dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan oleh Turut
Tergugat III / Turut Terlawan III dan Tergugat / Terlawan tanpa adanya
suatu penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
bersangkutan oleh Pemiliknya atau diberi kuasa untuk itu dengan suatu akta
otentik;
38.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
menerangkan bahwa hak tanggungan dapat diberikan oleh orang atau
badan hukum yang mempunyai wewenang untuk membebankan suatu
objek hak tanggungan. Hal kewenangan itu harus ada pada Pemberi Hak
Tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan;
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
a. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.
b. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada
pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak tanggungan
dilakukan.
39.Bahwa dengan tidak adanya suatu penyerahan atas bangunan yang terletak
di atas tanah di Cimone Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 131/Cimone
Java luas 14.888 M² atas nama TURUT TERGUGAT IlI/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI III oleh PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
12
12
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 13/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
selaku pihak yang berkuasa penuh, baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada pihak manapun, dan atau memberikan hak atau kuasa
untuk membebankan bangunan yang menurut hukum merupakan milik
daripada PENGGUGA T/PELAWAN EKSEKUSI tidak terkecuali TURUT
TERGUGAT IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dan TERGUGAT /
TERLAWAN EKSEKUSI maka tindakan pembebanan hak tanggunaan
sebagaimana tertuang di dalam Akta Hak Tanggungan secara nyata dan
melawan hukum telah meniadakan hak dan kepentingan hukum dari
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI dan cacat hukum atau bertentanaan
dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah;
40.Bahwa sudah seharusnva TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN
EKESKUSI III sebagai salah satu pihak yang memberikan hak tanggungan
meminta persetujuan tertulis yang dibuat dalam akta otentik (vide Pasal 4
(5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan tidak
adanya persetujuan tertulis PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI sebagai
kelengkapan atas pembuatan Akta Pemberian hak Tanggungan maka
TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dan
TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan tidak melakukan atau bertentangan dengan HAK dan
KEPENTINGAN HUKUM dari PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 (5) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah;
41.Bahwa TURUT TERGUGAT IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III tidak
memenuhi syarat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yakni dengan satu
kondisi pada saat penandatanganan atau pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006. TURUT TERGUGAT
IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III belum atau bukan sebagai pemilik
atas Bangunan yang terletak di atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna
Usaha Nomor: 131/Cimone Jaya luas 14.888 M². Surat Ukur Tanggal 21
Juni 2006 Nomor 49/Cimene Jaya/2006, sertipikat tanggal 06 Juli 2006;
42.Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 (1) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Hal. 13 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 14/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Yang Berkaitan Dengan Tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
dibuat oleh TURUT TERGUGAT IIl/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dan
TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dengan disaksikan oleh TURUT
TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II wajib didaftarkan di
kantor TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN EKSEKUS II selambat-
Iambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya Akta Pemberian Hak
Tanggungan. Selanjutnya Kantor TURUT TERGUGAT I/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI I menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
3009 Tanggal 24 Juli 2006 yang dijahit menjadi satu dengan Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal13 Juli 2006;
43.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mulai angka 25 (dua puluh lima)
sampai dengan angka 38 (tiga puluh delapan), Turut Tergugat III/Turut
Terlawan eksekusi III dan Tergugat/Terlawan eksekusi secara sah dan
meyakinkan telah melawan Hak dan Kepentingan hukum dari
Penggugat/Pelawan Eksekusi sebagaimana tertuang di dalam ketentuan
mengenai pemberian hak tanggungan sebagaimana tertuang di dalam
Pasal 4 (5) dan Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah;
44.Bahwa TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I dan
TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II dalam hal ini
telah melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya namun demikian
demi terjaminnva suatu perlindungan hukum sebagaimana tertuang di
dalam pertimbanaan hukum dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah, maka TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN
EKSEKUSII dan TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II
dan mencegah kuraga pihak di dalam hukum acara sehingga oleh
karenanya PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI memasukkan TURUT
TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUS II dan TURUT TERGUGAT
III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II sebagai pihak yang berperkara di
dalam Gugatan Perlawanan atas Penetapan Sita Eksekusi;
45.Bahwa berdasarkan uraian angka 28 (dua puluh delapan) sampai dengan
angka 45 (empat puluh lima) secara nyata dan meyakinkan bahwa
TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI, TURUT TERGUGAT I/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI I, TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN
EKSEKUSI II dan TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI
III Telah meniadakan Hak dan kepentingan umum dari
14
14
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 15/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI sebagaimana tertuang di dalam
Penetapan Eksekusi Nomor 60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG sebagai
tindak lanjut dari Permohonan Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
103/S&P/IX/07 tertanggal 03 September 2007;
46.Bahwa sebagai akibat dari tindakan hukum Tergugat/Terlawan Eksekusi
dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan Eksekusi III sebagaimana diuraikan
diatas, Penggugat/pelawan Eksekusi secara nyata telah dilanggar Hak dan
kepentingan Hukumnya yang menyebabkan kerugian material yang dapat
ditaksir senilai (sepadan) dengan Jumlah kewajiban Turut Tergugat III/Turut
Terlawan Eksekusi III kepada Tergugat /Terlawan Eksekusi yang
dibebankan sebagai jaminan hutang sebagaimana tertuang di dalam Akta
Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 124/2006 yakni sebesar Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang seharusnya menjadi
jaminan pembayaran atas hutang konstruksi Turut Tergugat III/Turut
Terlawan eksekusi III kepada Penggugat/Pelawan Eksekusi yang sampai
hari ini baru dibayarkan sebagian oleh Turut Tergugat III/Turut Terlawan
Eksekusi III.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan
atas:
PERMOHONAN SITA JAMINAN
47.Bahwa sehubungan dengan adanya pemeriksaan perkara Gugatan
Perlawanan Eksekusi, PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan
sita jaminan (conservatoir beslaag) atas segala aset dibebankan di dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006
dan Sertipikat Nomor 3009 tanggal 24 Juli 2006 sebelum adanya putusan
hukum yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut untuk menghindari
pengalihan aset oleh TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI atau oleh
TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III. Mohon kiranya
Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan sita jaminan ini
dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, bantahan,
banding maupun kasasi (Vit voerbaar bij voorraad);
48.Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis, PENGGUGAT /
PELAWAN EKSEKUSI telah mengajukan Permohonan Penundaan Lelang
Eksekusi atas Objek Hak Tanggungan sebagaimana tertuang di dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006
melalui surat tertanggal 13 September 2007. (Bukti P.19);
Hal. 15 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 16/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya
memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:
PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI
49.Bahwa oleh karena PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah pihak
yang berkepentingan dan satu-satunya pihak yang berkuasa atas Bangunan
sebagaimana tertuang di dalam uraian 1 (satu) sampai dengan 25 (dua
puluh lima), menurut hukum dan berhak sepenuhnya bertindak selaku
pemilik hingga kemudian secara nyata dipindahkan kepemilikan atas hak
kebendaan yang dimiliki menurut hukum sedangkan pada saat ini sedang
melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang maka
demi kepastian hukum di kemudian hari, cukup beralasan apabila
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang Yang Terhormat untuk dapat menjatuhkan putusan
provisi berupa:
a. Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III untuk tidak
melakukan tindakan hukum apapun meski saat ini
TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI selaku pemegang hak
tanggungan termasuk namun tidak terbatas pada tindakan
eksekusi dan lelang;
b. Menghukum TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN
EKSEKUSI I dan TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN
EKSEKUSI II untuk tidak mengeluarkan produk hukum apapun
yang ada hubungannya dengan adanya Akta Pemberian Hak
Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006 dana atau
Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3009/2006 tertanggal 24 Juli
2006;
sampai putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.
50.Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT/PELAWAN ini sangatlah
beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat, maka bersama ini
PENGGUGAT/PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang Yang Terhormat untuk dapat:
1. Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III secara
tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya kepada
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI apabila
16
16
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 17/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT TERGUGAT
III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III, TURUT TERGUGAT
I/TURUT TERLAWAN EKSEKUSII dan TURUT TERGUGAT
II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II telah lalai dan atau secara
sengaja tidak melaksanakan isi putusan provisi, terhitung
semenjak putusan provisi dibacakan hingga dilaksanakannya isi
putusan provisi tersebut.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT/PELAWAN
EKSEKUSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Yang
Terhormat untuk dapat berkenan memeriksa perkara ini dan berkenan pula
untuk memutuskan:
Dalam Provisi
1. Menghukum TERGUGAT / TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III untuk tidak
melakukan tindakan hukum apapun terhadap seluruh aset yang
dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006
tertanggal 13 Juli 2006 dan Sertipikat Nomor 3009 tanggal 24 Juli 2006
termasuk namun tidak terbatas pada tindakan eksekusi dan lelang
sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan
hukum yang tetap
2. Menghukum TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I
dan TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II untuk
tidak mengeluarkan produk hukum apapun yang ada hubungannya
dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal13
Juli 2006 dan atau Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3009/2006
tertanggal 24 Juli 2006 sampai adanya putusan terhadap perkara ini
memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum TERGUGAT / TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT
TERGUGAT III / TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III secara tanggung
renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta Rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT/PELAWAN
EKSEKUSI bilamana terjadi kelalaian yakni tidak melaksanakan isi
putusan provisi, terhitung semenjak putusan provisi dibacakan hingga
dilaksanakannya isi putusan provisi tersebut, yang dilakukan oleh
TERGUGAT/TERLAWAN dan TURUT TERGUGAT III/TURUT
TERLAWAN EKSEKUSI III;
Dalam Pokok Perkara
PRIMAIR:
Hal. 17 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 18/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI Untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa PENGGUGAT / PELAWAN
EKSEKUSI sebagai pihak yang berkuasa penuh dan berhak untuk
menguasai bangunan termasuk hak kebendaan lainnya yang terletak
di atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor :
131/Cimone Jaya luas 14.888 M², Surat Ukur Tanggal 21 Juni 2006
Nomor 49/Cimone Jaya/2006, sertipikat tanggal 06 Juli 2006 dan
berhak untuk mempertahankan dan atau menikmati hasil dari
bangunan atau barang yang telah dikuasai;
3. Menyatakan hukumnya bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam melakukan
Gugatan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi ini;
4. Menyatakan hukumnya bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI
sebagai pihak yang memiliki itikad baik selama mengikatkan diri di
dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek
Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor : 001/SPPPK/LMP-
AK/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005 beserta Akta Perubahannya
(adendum);
5. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag)
atas segala aset dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006 dan Sertipikat
Hak Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 3009 tanggal 24 Juli 2006
sah dan berharga serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun
ada bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij
voorraad );
6. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Penetapan Nomor 60 /
PEN.EKS.APHT / 2007 / PN.TNG sebagai tindak lanjut dari Surat
Permohonan Sita Eksekusi atas Sertipikat Hak Tanggungan Nomor
103/S&P/IX/07 tertanggal 03 September 2007 yang disampaikan oleh
TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan atau kuasanya dicabut,
dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta
seluruh akibat hukum yang timbul dari Surat Penetapan Nomor
60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG serta mengembalikan keadaan
hukum seperti semula seperti sebelum diterbitkannya Penetapan
Nomor 60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG karena CACAT HUKUM;
7. Menyatakan hukumnya bahwa tindakan hukum
TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI berupa penjaminan aset mliik
18
18
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 19/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI ke dalam Akta Pembebanan
Hak Tanggungan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum
sehingga oleh karenanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor
124/2006 beserta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3009 tanggal 24
Juli 2006 dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku
beserta seluruh akibat hukumnya karena cacat hukum;
8. Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III membayar ganti
kerugian sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah)
secara tanggung renteng pada saat putusan ini ditetapkan sebagai
akibat dari pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor
124/2006 beserta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3009 tanggal 24
Juli 2006 oleh TERGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI dan TURUT
TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III;
9. Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan PARA TURUT
TERGUGAT / TURUT TERLAWAN EKSEKUSI di dalam Gugatan
Perlawanan ini untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
10.Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI membayar biaya
perkara ini
SUBSIDAIR:
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain,
PENGGUGAT / PELAWAN EKSEKUSI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan
eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Terlawan Eksekusi
Dalam Eksepsi:
I. Penggugat/Pelawan Eksekusi sebagai pihak ketiga tidak mempunyai
kualitas mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara ini (Eksepsi
diskualivikatoir).
1. Bahwa Penggugat/Pelawan Eksekusi selanjutnya disebut "PELA WAN"
tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perlawanan dalam
perkara ini, karena Pelawan bukan pemilik dari tanah maupun bangunan
yang menjadi objek eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan penetapan
Eksekusi No. 60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG, yaitu tanah dan
bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 131/Cimone Jaya, tanggal
21 Juni 2006;
Hal. 19 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 20/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pemilik dari tanah dan bangunan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 131/Cimone Jaya tersebut adalah
Turut Terlawan Eksekusi III sesuai dengan surat bukti kepemilikan tanah
berupa SHGB No. 131/Cimone Jaya yang bukti kepemilikan tanah
berupa SHGB No. 131/Cimone Jaya yang tercatat atas nama Turut
Terlawan Eksekusi III yang dijaminkan kepada Terlawan Eksekusi.
Sedangkan kedudukan pelawan hanya sebagai pihak yang mempunyai
piutang kepada Turut Terlawan III atas tidak dibayarnya jasa
pemborongan yang dilakukan oleh Pelawan dalam mengerjakan
pembangunan proyek Merdeka Square Cimone sebagaimana didalilkan
Pelawan pada posita Pelawan pada posita butir 1 s/d butir 18, dan oleh
Turut Terlawan III piutang ini telah diakui dengan membuat dan
menandatangi Akta Pengakuan Hutang No. 54/2007, tanggal 16 Mei
2007 Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR dinyatakan bahwa :
“Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantah
itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunya sebagai miliknya,
maka hal itu segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan
itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya
terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan
negeri itu";
Ketentuan hukum tersebut dengan jelas mensyaratkan bahwa perlawanan
yang diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet ) terhadap pelaksanaan
eksekusi harus didasarkan kepada adanya alas hak kepemilikan atas objek
eksekusi;
Sejalan dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, kaidah hukum 24 Mei
1996, dimuat di dalam Buku Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah
Agung Tentang Hukum Utang Piutang oleh Ali Budiarto, S. H.:
"Derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh pemilik tanah”
Putusan Mahkamah Agung RI No. 3045 K/Pdt/1991, tanggal 30 Mei 1996,
dimuat di dalam buku Himpunan kaidah hukum putusan perkara Mahkamah
Agung RI Tahun 1969 – 2004.;
“Oleh karena pelawan bukan merupakan pemilik dari tanah maupun
bangunan yang menjadi objek eksekusi dalam Penetapan No.
60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG seperti yang dijelaskan di atas, maka
dapat disimpulkan, secara hukum Pelawan Eksekusi tidak mempunyai
kualitas dalam mengajukan upaya hukum gugatan / perlawanan dalam
perkara ini”
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis
20
20
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 21/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hakim agar berkenan menolak gugatan perlawanan Pelawan atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
II. Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel)
3. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan eksekusi dalam
perkara ini pada dasarnya tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena dalil-
dalil posita gugatan perlawanan rancu, tidak konsisten dan saling
kontradiksi;
4. Bahwa didalam posita butir 20 dan 22 halaman 5 dan 6, Pelawan
mendalilkan dan menyatakan sebagai pihak yang berkuasa dan pemilik
atas bangunan yang berdiri di atas tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya,
sedangkan pada butir 25 dan 26 halaman 7 dan 8, Pelawan mendalilkan
dan menyatakan sebagai pihak Kreditur yang berpiutang kepada Turut
Terlawan III dengan dasar alasan bahwa Turut Terlawan III belum
membayar jasa pemborongan yang dilakukannya dan Turut Terlawan IIItelah mengakui berhutang kepada Penggugat/Pelawan dan telah
menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 54/2007, tanggal 16 Mei
2007;
5. Bahwa dengan demikian Pelawan mendasarkan gugatan perlawanannya
atas dasar dua alas hak yang berbeda, yaitu sebagai pihak yang
berkuasa dan pemilik bangunan objek eksekusi pada satu sisi, dan pada
sisi lain sebagai kreditur yang mempunyai piutang terhadap Turut
Terlawan III. Perumusan gugatan perlawanan tersebut jelas rancu,
kontradiksi dan tidak sinkron, karena tidak logis serta tidak patut dan
tidak adil apabila Penggugat Pelawan secara bersamaan mengklaim
sebagai pemilik dari bangunan dan sekaligus sebagai kreditur yang
mempunyai piutang terhadap Turut Terlawan III;
6. Bahwa selanjutnya, pada bagian Persona standi in judicio dari gugatan
perlawanan Pelawan, PT. Lumbung Mustika Perkasa ditempatkan
sebagai pihak Turut Terlawan III yang berdasarkan dalil gugatan
perlawanan Pelawan, bertujuan untuk mencegah kurangnya pihak dalam
hukum acara sesuai dalil posita butir 44, yang di dalam praktek peradilan
lazimnya Turut Terlawan hanya dihukum sekedar untuk tunduk dan taat
terhadap isi putusan. Akan tetapi pada petitum gugatan perlawanan
Pelawan pada butir 8 (delapan), PT. Lumbung Mustika Perkasa sebagai
Turut Terlawan III dituntut secara tanggung-renteng membayar ganti rugi
sebesar 20.000.000.000.- (dua puluh milyar Rupiah);
Fakta ini jelas menunjukkan inkonsistensi gugatan perlawanan Pelawan,
karena jika PT. Lumbung Mustika Perkasa hanya ditarik untuk sekedar
Hal. 21 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 22/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
memenuhi formalitas nukum acara, maka tidak konsisten apabila pada
petitum gugatan perlawanan PT. Lumbung Mustika Perkasa dituntut
membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh miliyar Rupiah), karena hal tersebut
mengakibatkan posita gugatan dengan petitum tidak sinkron dan tidak
saling mendukung. Hal terse but jelas telah mengakibatkan gugatan
Penggugat Pelawan menjadi kabur / tidak jelas;
7. Kemudian, perumusan petitum perlawanan Pelawan juga tidak jelas dan
tidak sempurna, karena pada petitum angka 7 dinyatakan bahwa
tindakan hukum Terlawan Eksekusi berupa penjaminan asset milik
Pelawan lee dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalah
merupakan perbuatan yang melawan hukum. Padahal yang
menjaminkan tanah dan bangunan SHGB No. 131/Cimone Jaya adalah
Turut Terlawan III, sedangkan Terlawan adalah penerima jaminan,
sementara yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum
hanya Terlawan, sedangkan Turut Terlawan III tidak dikualifikasi dan
tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Perumusan
petitum yang demikian, jelas tidak konsekuen dan tidak konsisten,
sehingga tidak sempurna karena kabur dan tidak jelas;
8. Bahwa selain itu, upaya hukum yang ditempuh Pelawan dalam perkara
ini juga rancu dan bersifat ragu-ragu serta tidak pasti, karena pada satu
sisi Penggugat Pelawan mendalilkan bertindak sebagai Pelawan pihak
ketiga (derden verzet) sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan
Pasal 195 ayat 6 HIR, sementara pada sisi lain mendalilkan bertindak
sebagai Penggugat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365
KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, karena pada posita
butir 39 jo petitum butir 7 dan 8, Pelawan mendalilkan adanya perbuatan
melawan hukum dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp.
20.000.000.000.- (dua puluh milyar Rupiah);
Padahal kedua sarana upaya hukum tersebut mempunyai karakteristik yang
berbeda dan tidak bisa dikumulasikan dalam satu gugatan. Ketentuan Pasal
195 ayat 6 HIR merupakan sarana upaya hukum khusus untuk
menyelesaikan perselisihan tentang pelaksanaan putusan yang diajukan
pihak ketiga (derden verzet) yang pemeriksaan perkaranya telah selesai
diputus oleh Pengadilan, sedangkan gugatan yang didasarkan kepada
Perbuatan merupakan sarana upaya hukum biasa dalam melakukan
penuntutan hak yang pemeriksaan perkaranya belum selesai diputus
pengadilan dan tidak menyangkut pelaksanaan putusan;
22
22
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 23/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Oleh karena Pelawan telah menggabungkan (kumulasi) sekaligus dua
sarana upaya hukum dalam mengajukan tuntutannya yang objek
pengaturannya berbeda, maka gugatan perlawanan Pelawan menjadi
rancu, ragu-ragu dan tidak pasti, sehingga dalam konteks ini pun juga
telah mengakibatkan gugatan perlawanan menjadi kabur/tidak jelas’
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka secara
keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa gugatan perlawanan yang diajukan
Pelawan tidak jelas/kabur dan tidak sempurna (obscuur libel ). Oleh karena
itu, gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke verklard );
III. Gugatan Perlawanan Pelawan salah alamat atau salah mengenai subjek
gugatan (Error in Persona);
9. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara
ini pada dasarnya telah salah alamat atau salah mengenai subjek
gugatan (Error in persona), karena Pelawan telah menarik dan
menempatkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai
pihak Turut Tergugat I/Turut Terlawan Eksekusi I dalam perkara ini,
sedangkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang tidak
mempunyai kaitan hukum dengan pokok permasalahan perkara ini.
Sesuai dengan dalil posita gugatan perlawanan Pelawan pada halaman
13 butir 42, alasan ditariknya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Tangerang dalam perkara ini adalah dalam kaitan dengan penerbitan
Sertifikat Hak Tanggungan No. 3009 Tanggal 24 Juli 2006;
Berikut ini kutipan bunyi dalil posita gugatan perlawanan Pelawan :
“Selanjutnya Kantor Turut Tergugat II Turut Terlawan Eksekusi I
menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3009 Tanggal 24 Juli 2006
yang dijahit menjadi satu dengan Akta Pembenan Hak Tanggungan Nomor
124/2006 Tertanggal 13 Juli 2006”
Padahal berdasarkan fakta hukum, Sertifikat Hak Tanggungan No 3009
Tanggal 24 Juli 2006 bukan produk dari Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Tangerang, akan tetapi adalah produk dari Kantor Pertanahan
Kota Madya Tangerang. Sehingga seharusnya yang ditarik sebagai pihak
Turut Tergugat I/Turut Terlawan Eksekusi I adalah Kantor Pertanahan Kota
Madya Tangerang;
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka secara
keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa gugatan perlawanan yang diajukan
Hal. 23 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 24/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pelawan tidak jelas/kabur dan tidak sempurna (Obscuur Libel). Oleh karena
itu, gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
onvankelijke verklard);
Eksepsi Turut Tergugat III/Turut Terlawan Eksekusi
Dalam Eksepsi :
1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III/Turut Terlawan Eksekusi III;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Penggugat/Pelawan dapat diterima
(Niet Ontvankelijke verklaard);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah
mengambil putusan, yaitu putusan No. 409/PDT.PLW/2007/PN.Tng., tanggal 31
Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Provisi
- Menolak Provisi Pelawan;
Dalam Eksepsi
- Menola eksepsi Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut
Terlawan III;
Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan pelawan;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
684.000,- (Enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 84/PDT/2008/PT.Btn.
tanggal 02 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :
M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Juli
2008 Nomor : 409/PDT.PLW/2007/PN.TNG yang dimohonkan banding
tersebut;
M E N G A D I L I S E N D I R I:
Dalam Provisi:
Menghukum Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding III Semula
Turut Terlawan III, untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap
seluruh asset yang dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan,
Nomor : 124/2006, tertanggal 13 Juli 2006, dan Sertifikat Hak Tanggungan
24
24
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 25/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Peringkat I Nomor : 3009/2006 tanggal 24 Juli 2006, termasuk / tidak
terbatas pada tindakan eksekusi, lelang atau tindakan hukum lain yang
diperkenankan Undang-undang; sampai adanya putusan terhadap perkara
ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Terbanding Semula Terlawan, Turut Terbanding I Semula
Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, dan Turut
Terbanding III semula Turut Terlawan III;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan tuntutan Pembanding Semula Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Pembanding semula Pelawan sebagai
pihak yang berkuasa penuh dan berhak untuk menguasai bangunan
termasuk hak kebendaan lainnya yang terletak di atas tanah dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 131/Cimone Jaya, luas 14.888
M², Surat Ukur tanggal 21 Juni 2006 Nomor 49/Cimone Jaya/2006,
Sertifikat tanggal 06 Juli 2006 dan berhak untuk mempertahankan dan
atau menikmati hasil dari bangunan atau barang yang telah dikuasai;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Pembanding Semula Pelawan sebagai
pihak yang berhak dan berkepentingan dalam melakukan tuntutan
perlawanan atas penetapan Eksekusi ini;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Pembanding Semula Pelawan sebagai
pihak yang memiliki itikad baik selama mengikatkan diri di dalam Surat
Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square
Cimone Tangerang, Nomor : 001/SPPK/LMP-AK/III/2005, tertanggal 28
Maret 2005 beserta Akta Perubahannya (addendum);
5. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Penetapan Nomor :
60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG, sebagai tindak lanjut dari Surat
Permohonan Sita Eksekusi Nomor : 103/S&P/IX/07, tertanggal 03
September 2007, atas Sertipikat Hak Tanggungan No. 3009/2006 tanggal
24 Juli 2006, tidak berlkau dan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta
seluruh akibat hukum yang timbul dari Surat Penetapan Nomor :
60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG.;
6. Menyatakan hukumnya bahwa tindakan hukum Turut Terbanding III
semula Turut Terlawan III, berupa penjaminan asset milik Pembanding
semula Pelawan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah
suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga oleh karenanya Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 124/2006 tanggal 13 Juli 2006,
beserta Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 3009/2006
Hal. 25 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 26/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 24 Juli 2006, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai
kekutan hukum beserta seluruh akibat hukumnya;
7. Menghukum Terbanding Semula Terlawan dan Para Turut Terbanding
Semula Para Turut Terlawan di dalam gugatan perlawanan ini untuk
mematuhi isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Terbanding Semula Terlawan untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak tuntutan perlawanan Pembanding Semula Pelawan selain dan
selebihnya;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Terlawan/Terbanding dan Turut Terlawan/Terbanding pada tanggal 07 Januari
2009 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Terbanding dan Turut
Terlawan/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 15 Januari 2009) diajukan permohonan kasasi secara
lisan/tertulis pada tanggal 20 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte
permohonan kasasi No. 409/Akta.Pdt.Plw/2007/PN.Tng. yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Pebruari 2009;
bahwa setelah itu oleh Turut Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 11
Pebruari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/Terbanding
dan Turut Terlawan/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2009;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan Cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terlawan/Terbanding dan Turut Terlawan/Terbanding dalam memori kasasinya
tersebut pada pokoknya ialah:
I. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah salah dan/atau tidak
menerapkan hukum pembuktian, terkait dengan status kepemilikan
bangunan dan juga telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum
tentang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.
1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan keras dan tegas
pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten pada
halaman 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut :
26
26
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 27/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
"Menimbang bahwa, tanpa sepengetahuan PT. Adhi Karya, PT. Lumbung
Mustika Perkasa telah mengagunkan tanah berikut bangunannya tersebut
kepada PT. Hero Supermarket, Tbk. sehingga PT. Lumbung Mustika
Perkasa telah mengagunkan bangunan yang bukan haknya tetapi masih
hak PT. Adhi Karya, yang dituangkan dalam APHT No. 124/2006 tanggal
13 Juli 2006, dan ditindaklanjuti dengan Sertifikat Hak Tanggungan
Peringkat I No. 3009/2006, tanggal 24 Juli 2006".
"Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemberian Hak Tanggungan No.
124/2006 tanggal 13 Juli 2006, telah mengabaikan hak dan kepentingan
hukum PT. Adhi Karya, sehingga pemberian Hak Tanggungan itu tidak sah
dan cacat yuridis ".
2. Bahwa dengan pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Factie Pengadilan
Tinggi Banten pada intinya menyatakan dan menyimpulkan bahwa Turut
Termohon Kasasi (PT. Lumbung Mustika Perkasa) telah mengagunkan
bangunan yang bukan haknya sehingga pemberian Hak Tanggungan No.
124/2006 tanggal 13 Juli 2006, yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi
kepada Pemohon Kasasi atas tanah dan bangunan di atasnya tidak sah dan
cacat yuridis.
Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten tersebut jelas
merupakan manifestasi dari tindakan kesalahan penerapan hukum
pembuktian dan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan.
3. Bahwa berdasarkan alat bukti hukum yang sah di persidangan, yaitu
Keputusan Wali Kota Tangerang No. 644.I/Kep-4038/KPMP/IMB/2005,
tertanggal 28 April 2006 (bukti T/Tlw - 6), Turut Termohon Kasasi III telah
terbukti sebagai pemegang Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan yang
berada di atas tanah SHGB No. 131/Cimone, dan tanah SHGB No.
131/Cimone juga adalah mernpakan milik dari Turut Termohon Kasasi III
(PT. Lumbung Mustika Perkasa) karena tercatat atas nama pemilik Turut
Termohon Kasasi III sebagai pemilik.
4. Bahwa status kepemilikan bangunan di Indonesia pada prinsipnya adalah
dibuktikan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan oleh
Pemerintah kepada pihak yang Akan membangun bangunan ataupun
gedung.
Azas atau prinsip kepemilikan bangunan adalah:
"Siapa yang mendirikan bangunan dialah pemilik bangunan"
"Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB, IMB
adalah bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik gedung dapat mendirikan
Hal. 27 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 28/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
gedung sesuai dengan fungsinya"
Ketentuan hukum ini ternyata tidak diterapkan oleh Judex Factie Pengadilan
Tinggi Banten sebagaimana mestinya. Berdasarkan alat bukti hukum yang
sah vide bukti T/Tlw - 6, PT. Lumbung Mustika Perkasa telah terbukti secara
hukum sebagai pemilik dari bangunan yang berdiri di atas tanah SHGB No.
1311Cimone Jaya, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten tidak
menerapkan alat bukti hukum T/Tlw - 6 tersebut sebagai dasar untuk
menyatakan dan mensahkan Turut Termohon Kasasi III sebagai pemilik
bangunan dan juga tidak menyatakan Turut Termohon Kasasi sebagai pihak
yang berhak atas bangunan.
Justru sebaliknya, tanpa didasari alat bukti hukum yang sah dan benar,
Judex Factie Pengadilan tinggi Banten secara keliru menyatakan bahwa PT.
Adhi Karya sebagai pihak yang berhak dan berkuasa penuh atas bangunan
yang berdiri di atas tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya, padahal tidak
terdapat alat bukti hukum yang sah dalam persidangan yang dapat
membuktikan hak dan kepemilikan PT. Adhi Karya atas bangunan tersebut.
Dengan demikian maka telah terbukti bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi
Banten telah salah atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana
mestinya.
5. Bahwa selanjutnya, mengenai pertimbangan hukum Judex Factie yang
menyatakan pemberian Hak Tanggungan No. 124/2006 tidak sah dan cacat
hukum, maka kami dapat mengemukakan argumentasi hukum yang
menunjukkan bahwa pemberian hak tanggungan No. 12412006 adalah tidak
cacat, sebagai berikut:
a. Berdasarkan alat bukti hukum yang sah, yaitu Akta Pengakuan
Hutang Dan Jaminan No. 08, tanggal 12 Juli 2006, Notaris
Umar Saili, S.H., (bukti T/Tlw 1), telah terbukti secara hukum
bahwa Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung Mustika
Perkasa) mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi (PT.
Hero Supermarket). Guna menjamin kepastian pembayaran
kembali atas hutang Turut Termohon Kasasi III kepada
Pemohon Kasasi, maka Turut Termohon Kasasi III telah
memberikan jaminan asset kepada PT. Hero supermarket, Tbk.
berupa tanah berikut bangunan yang berdiri dan/atau akan
didirikan di atas tanah tersebut di kemudian hari sebagaimana
dinyatakan dalam tanda bukti kepemilikan berupa SHGB No.
131/Cimone Jaya yang tercatat atas nama PT. Lumbung
Mustika Perkasa (Bukti T/Tlw - 5).
28
28
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 29/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. PT. Lumbung Mustika Perkasa sebagai pemberi jaminan
adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan SHGB No.
131/Cimone, sesuai bukti T/Tlw - 5 dan oleh karenanya
berwenang secara hukum melakukan tindakan pemberian
jaminan dan pemberian hak tanggungan atas miliknya tersebut;
c. Pemberian Jaminan tersebut telah disepakati dan telah diikat
dengan perjanjian pemberian Hak Tanggungan yang kemudian
dituangkan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
124/2006, tanggal 13 Juli 2006;
d. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan di hadapan Pejabat
yang berwenang, yaitu Hasannusi, S.H., Notaris/PPAT di
Tangerang sesuai bukti T /Tlw - 3;
e. Bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut telah disepakati
dilakukan terhadap tanah berikut bangunan yang berdiri di
atasnya dan/atau akan dibuat dan didirikan di kemudian hari;
f. Pemberian Hak Tanggungan No. 124/2006, tanggal 13 Juli
2006 (bukti T/Tlw - 3) ini telah didaftarkan di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kodya Tangerang, yang selanjutnya telah
menerbitkan Sertifikat Hak Tangungan No. 3009/2006, tanggal
24 Juli 2006 (Bukti T /Tlw - 5).
6. Bahwa ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan, Bab I Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1)
menyatakan:
"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut dengan Hak Tanggungan, adalah hak
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain. "
Ayat (1):
"Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
objek hak tanggungan yang bersangkutan"
Ayat (2):
"Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak
tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ada pada
Hal. 29 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 30/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan;"
Pasal (9): "Pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan
hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang; "
Pasal 13 ayat (1):
"Pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak
tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang
menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada
sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan."
7. Bahwa berdasarkan bukti hukum vide bukti T/Tlw - 5 (SHGB No.
131/Cimone Jaya) jo. bukti T/Tlw - 6 (Izin Mendirikan Bangunan yang
tercatat atas nama PT. Lumbung Mustika Perkasa), Turut Termohon Kasasi
III (PT. Lumbung Mustika Perkasa) telah terbukti sebagai pemilik sah satu-
satunya dari tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya maupun bangunan yang
berdiri di atasnya. Oleh karena itu, Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung
Mustika Perkasa) mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk melakukan
tindakan hukum atas tanah dan bangunan miliknya tersebut, termasuk
tindakan menjaminkan dan memberikan hak tanggungan kepada Pemohon
Kasasi (PT. Hero Supermarket, Tbk.) sebagaimana Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 124/2006.
8. Bahwa sebagai pemilik yang sah dan sebagai pihak yang mempunyai
kewenangan penuh atas tanah miliknya, maka dengan demikian
berdasarkan hukum, tidak ada kewajiban bagi Turut Termohon Kasasi III
(PT. Lumbung Mustika Perkasa) untuk meminta izin atau meminta
persetujuan kepada pihak manapun, dalam hal ini meminta izin atau
persetujuan dari Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) untuk menjaminkan dan
memberikan hak tanggungan atas bangunan tersebut kepada Pemohon
Kasasi (PT. Hero Supermarket, Tbk.), karena PT. Adhi Karya bukanlah
pemilik bangunan.
Kedudukan PT. Adhi Karya hanya sebagai pihak yang mempunyai piutang
(tagihan) terhadap Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung Mustika
Perkasa) terkait jasa pemborongan pembangunan gedung yang sebelumnya
tidak dipenuhi Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung Mustika Perkasa).
Namun demikian, hutang piutang antara PT. Lumbung Mustika Perkasa dan
PT. Adhi Karya (persero), Tbk. telah diselesaikan dengan ditandatanganinya
Akta Pengakuan Hutang oleh PT. Lumbung Mustika Perkasa yang kemudian
ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk mengkonversi piutang tersebut
30
30
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 31/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menjadi penyertaan saham PT. Adhi Karya pada PT. Lumbung Mustika
Perkasa.
9. Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dengan
menyatakan bahwa Pemberian Hak Tanggungan No. 124/2006 tertanggal 13
Juli 2006 tidak sah dan cacat, padahal pemberian hak tanggungan tersebut
telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan di dalam Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut:
• Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) mengatur tentang
pengertian-pengertian pemberian hak tanggungan yang dapat meliputi
tanah dan bangunan yang berdiri serta yang akan didirikan di
kemudian hari di atasnya;
• Bab III Pasal (1) dan Pasal (2) mengatur tentang pemberi dan
pemegang hak tanggungan;
•
Bab IV Pasal 10 ayat (2) mengatur tentang tata cara pemberian danpendaftaran hak tanggungan;
Maka dengan jelas telah terbukti bahwa proses dan prosedur pemberian Hak
Tanggungan yang dilakukan atas tanah dan bangunan SHGB No.
131/Cimone Jaya, oleh dan di antara Pemohon Kasasi (PT. Hero
Supermarket, Tbk.) Dengan Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung
Mustika Perkasa) telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan hukum atau
perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten harus
ditolak dan dianulir karena tidak mempunyai dasar hukum untuk
dipertahankan;
II. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah melanggar dan/atau tidak
melaksanakan ketentuan hukum Pasal195 ayat 6 HIR sebagaimana
mestinya.
1. Bahwa ketentuan hukum acara perdata Pasal 195 ayat 6 HIR
menyatakan:
2. "Jika hal menjalankan putusan itu dibantah dan juga jika yangmembantah itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya
sebagai miliknya, maka hal itu segala perselisihan tentang upaya paksa
yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan Negeri, yang
dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta
diputuskan juga oleh Pengadilan Negeri itu ";
3. Bahwa sebagaimana diketahui, ketentuan hukum Pasal 195 ayat 6 HIR
di atas adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai
Hal. 31 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 32/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap
pelaksanaan suatu putusan hukum. Namun ketentuan hukum ini secara
tegas mensyaratkan secara limitative kualitas dari pihak Pelawan yang
diperkenankan menempuh upaya hukum ini, yaitu hanya terbatas
dengan kualitas sebagai pihak pemilik barang yang Akan dieksekusi.
Artinya, secara a contrario pihak ketiga yang bukan pemilik objek
eksekusi, tidak dapat atau tidak diperkenankan menggunakan lembaga
upaya hukum perlawanan (derden verzet ) ini
4. Bahwa syarat kualitas kepemilikan dalam pengajuan upaya hukum
perlawanan pihak ketiga (derden verzet ) ini, juga telah dianut dan
diterapkan secara konsisten dalam praktek peradilan di Indonesia, hal ini
dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI, antara lain:
a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3445.K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei
1996, dimuat di dalam Buku Kompilasi Abstrak Hukum Putusan
Mahkamah Agung Tentang Utang Piutang yang dihimpun oleh Ali
Budiarto, S.H.
Kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:
"Pelawan untuk pihak ketiga secara yuridis hanya dapat dijalankan
atas dasar Hak Milik"
b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3045.K/Pdt/199I, tanggal 30 Mei
1996, dimuat di dalam buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan
Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 2004.
Kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:
"Derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh pemilik
tanah"
5. Bahwa terkait dengan upaya perlawanan pihak ketiga (derden verzet )
yang diajukan oleh Pelawan (Termohon Kasasi) dalam perkara ini, yaitu
perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan No.
60/PEN.EKS/2007/PN.TNG. yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang, berdasarkan alat bukti hukum yang sah berupa Akta
Pengakuan Hutang (vide bukti P - 17) Jo. Perjanjian Penempatan Saham
(bukti T.T.III -7), telah terbukti bahwa kualitas Pelawan (PT. Adhi Karya)
bukanlah sebagai pemilik dari objek eksekusi, akan tetapi hanya sebagai
pihak yang berpiutang (kreditur).
Berdasarkan alat bukti hukum yang sah (bukti T/Tlw - 5 Jo. bukti T.T. 3 1
dan T.T.3 - 2), telah terbukti bahwa pemilik yang sah atas objek eksekusi
32
32
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 33/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
adalah Turut Termohon Eksekusi III/Semula Turut Terlawan III (PT.
Lumbung Mustika Perkasa).
6. Bahwa dalam konteks kedudukan dan kualitas sebagai Pelawan
(Termohon Kasasi) yang hanya sebagai pihak yang berpiutang, dengan
merujuk pada ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR serta kaidah hukum
jurisprudensi yang telah diterapkan secara konsisten dalam praktek
peradilan Indonesia tersebut, maka Judex Factie Pengadilan Tinggi
Banten di dalam pertimbangan hukum dan putusannya, harus
menyatakan bahwa Pelawan/Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) tidak
dapat dan tidak berhak mengajukan upaya hukum perlawanan ( derden
verzet ), akan tetapi melalui gugatan perdata sebagai upaya hukum
biasa.
Dengan demikian jelas bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten
telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan/atau tidak
melaksanakan/tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 195 ayat 6 HIR
maupun ketentuan atau kaidah hukum Yurisprudensi sebagaimana
mestinya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Factie
Pengadilan Tinggi Banten tersebut, sangat tidak patut dan tidak layak
untuk dipertahankan, sehingga harus dianulir dan dibatalkan;
III. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten tidak menerapkan ketentuan
hukum hutang piutang jo. Pasal 1238 KUHPerdata sebagaimana
mestinya dalam perkara ini.
1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan
pertimbangan hukum pada halaman 6, alinea ketiga dan keempat
sebagai berikut:
Alinea ketiga:
"Menimbang, bahwa setelah pekerjaan hampir selesai, ternyata PT.
Lumbung Mustika Perkasa tidak membayar tagihan dari PT. Adhi Karya
sesuai dengan perjanjian melainkan hanya membayar sebesar Rp.
2.3000.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta Rupiah), sedangkan
selebihnya dibuat Akta Pengakuan Hutang tanggal 16 Mei 2007,
sebesar Rp. 52.500.000.000.- (lima puluh dua milyar lima ratusjuta
Rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris Marthin Aliunir, S.H., Notaris di
Jakarta dengan Akta No. 54/2007 tertanggal16 Mei 2007";
Alinea keempat:
"Menimbang, bahwa dalam akta tersebut dinyatakan bahwa hutang PT.
Lumbung Mustilm Perkasa sebesar Rp. 52.500.000.000.- (lima puluh
Hal. 33 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 34/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dua milyar lima ratus juta Rupiah) akan dibayar paling lambat 30 hari
sejak dibuatnya akta tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum ada
pembayaran apapun dari PT. Lumbung Mustilm Perkasa kepada PT.
Adhi Karya"
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka telah jelas
terbukti bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah
mempertimbangkan, bahwa konteks hubungan hukum antara
Termohon Kasasi/Pelawan (PT. Adhi Karya) dengan Turut Termohon
Kasasi III (PT. Lumbung Mustika Perkasa) adalah hubungan hutang
piutang yang bersumber dari produk kesepakatan penyelesaian hak
dan kewajiban terkait perjanjian jasa konstruksi yang tidak dipenuhi
oleh PT. Lumbung Mustika Perkasa yang diformulasikan ke dalam
perjanjian yang dituangkan ke dalam Akta Pengakuan Hutang No.
54/2007 tanggal 16 Mei 2007.
Dengan disepakati dan diformulasikannya hubungan hukum barn
antara Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) dengan Turut Termohon
Kasasi III (PT. Lumbung Mustika Perkasa), yaitu hubungan hukum
hutang piutang yang dituangkan ke dalam Akta Pengakuan Hutang No.
5412007, tanggal 16 Mei 2008, maka kedudukan Termohon Kasasi
secara hukum menjadi pihak yang berpiutang dan Turut Termohon
Kasasi III menjadi pihak yang berutang.
Dari fakta hukum tersebut, maka sudah seharusnya hubungan hukum
pengakuan hutang tersebut tunduk kepada ketentuan hukum hutang
piutang, termasuk dalam hal prosedur dan mekanisme hukum
penuntutan pemenuhannya;
3. Bahwa sesuai dengan bukti hukum yang sah (vide bukti P - 17), yang
juga telah dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten,
maka Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung Mustika Perkasa) telah
terbukti ingkar janji (wanprestasi) terhadap pelaksanan Akta Pengakuan
Hutang No. 54/2007 tertanggal 16 Mei 2007, hal mana juga telah dinilai
dan dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie di
dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea keempat
tersebut.
4. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) vide Pasal 1238
KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi III (PT.
Lumbung Mustika Perkasa) terhadap Termohon Kasasi (PT. Adhi
Karya), maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya)
34
34
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 35/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya, adalah melalui pengajuan
gugatan perdata sebagai upaya hukum biasa dengan mendasarkan
kepada ketentuan hukum Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur
mengenai masalah tindakan wanprestasi dan bukan upaya hukum
perlawanan.
Upaya hukum perlawanan adalah upaya hukum luar biasa sebagai
sarana hukum bagi pihak ketiga pemilik objek eksekusi dalam
mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya terkait pelaksanaan
eksekusi putusan Pengadilan.
5. Bahwa upaya hukum gugatan ingkar janji (wanprestasi) pada dasarnya
telah disadari dan telah ditempuh dengan baik dan benar oleh
Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya), sesuai dengan bukti gugatan
perdata ingkar janji (wanprestasi) terhadap Turut Termohon Kasasi III
(PT. Lumbung Mustika Perkasa) yang telah didaftarkan di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.
1382/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel., tertanggal 27 Oktober 2008.
Berikut di bawah ini kami tampilkan kutipan petitum gugatan yang
berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (PT. Lumbung Mustika Perkasa) telah ingkar
janji untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV merupakan
penjamin (personal guarantor) atas hutang Tegugat I kepada
Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng
membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat yang timbul dari
Akta Pengakuan No. 54 tanggal 16 Mei 2007, yang jumlah hutang
adalah sebesar Rp. 52.500.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus
juta Rupiah) secara tunai;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan
sebesar 6 (enam) % setiap bulan dari jumlah Rp. 52.500.000.000.-
(lima puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah), terhitung sejak bulan
Juni 2007 sampai dilaksanakannya putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Bahwa dari bunyi petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon
Hal. 35 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 36/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi (PT. Adhi Karya) terhadap PT. Lumbung Mustika Perkasa,
tampak dengan jelas bahwa pada dasarnya Termohon Kasasi (PT.
Adhi Karya) telah mengakui dan menegaskan status dan kedudukan
hukumnya terhadap PT. Lubung Mustika Perkasa, yaitu sebagai
pihak yang berpiutang. Karena PT. Lumbung Mustika Perkasa telah
ingkar janji dalam membayar hutangnya, maka Termohon Kasasi
(PT. Adhi Karya) mengajukan gugatan perdata sebagai upaya
hukum biasa terhadap PT. Lumbung Mustika Perkasa di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.
Pengajuan gugatan ini, juga sekaligus telah rnenegaskan kedudukan
Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) bukan sebagai pemilik gedung
dan oleh karena itu sarna sekali tidak rnemiliki hak serta tidak
mempunyai kedudukan berkuasa atas gedung yang berdiri di atas
tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya.
7. Bahwa ketentuan hukum Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur
tentang masalah tindakan ingkar janji (wanprestasi) sebagai hukum
posistif yang berlaku, telah terbukti tidak diterapkan oleh Judex
Factie Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana mestinya.
Dalam konteks hubungan hukum hutang piutang yang telah dibuat dan
disepakati secara sah oleh dan di antara Termohon Kasasi (PT. Adhi
Karya) dengan PT. Lumbung Mustika Perkasa (vide Pasal 1320 Jo.
Pasal 1338 KUHPerdata), berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.
54/2007 tertanggal 16 Mei 2007, yang kemudian bermuara pada
terjadinya peristiwa ingkar janji yang dilakukan PT. Lumbung Mustika
Perkasa, berupa tidak membayar hutangnya kepada PT. Adhi Karya,
Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten seharusnya
mempertimbangkan dan menyatakan bahwa prosedur dan
mekanisme hukum penuntutan hak PT. Adhi Karya hanya dapat
dilakukan melalui gugatan perdata sebagai upaya hukum biasa dan
menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima atau ditolak,
karena akan melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan
Hukum Acara Pasal 195 ayat 6 HIR.
8. Bahwa secara menyimpang dan tanpa dasar hukum yang tepat,
Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah mempertimbangkan
dan menyatakan bahwa Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) berhak
dan mempunyai kedudukan berkuasa atas gedung yang berdiri di
atas tanah SHGB No. 13l/Cimone Jaya dan pada bagian diktum
putusannya pada halaman 11 dan 12, menyatakan menerima dan
36
36
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 37/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengabulkan perlawanan pelawan.
Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya pertimbangan hukum
pada bagian petitum poin 6 yang menyatakan bahwa tindakan PT.
Lumbung Mustika Perkasa menjaminkan tanah dan bangunan SHGB
No. 13l/Cimone Jaya sebagai tindakan melawan hukum, padahal
mekanisme penuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur di
dalam ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, berbeda dengan
mekanisme penuntutan perlawan yang diatur di dalam Pasal 195 ayat 6
HIR, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan pertimbangan hukum
Judex Factie menjadi rancu dan tidak konsisten.
Oleh karena pertimbangan hukum putusan Judex Factie Pengadilan
Tinggi Banten tidak didasari motivasi benar, maka putusan tersebut
harus dianulir serta dibatalkan;
IV. Judex Factie tidak melaksanakan tata Cara mengadili yang benar,
karena memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum yang tidak
logis dan tidak rasional.
1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan
hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 7 aline
ke1ima, yang berbunyi sebagai berikut:
"... maka dibuatkanlah Akta Perjanjian Penempatan Saham No. 05
tanggal 07 Agustus 2007, dihadapan Notaris Marthin Aliunir, S.H.,
Notaris / PPAT di Jakarta, hal mana semakin menunjukkan bahwa
jika PT. Lumbung Mustika Perkasa beriktikad baik maka sebagai
sesama pemegang saham, maka ia harus meminta persetujuan PT.
Adhi Karya, tetapi pemberian APHT telah jauh-jauh hari yaitu tanggal
13 Juli 2006 tanpa sepengetahuan PT. Adhi Karya, sehingga
menimbulkan perkara ini ".
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten
pada dasarnya membenarkan eksistensi keabsahan Perjanjian
Penempatan Saham (vide bukti T.T.III -7), sesuai dengan
pertimbangan hukum yang menyatakan:
"... Maka dibuatkanlah Akta Perjanjian Penempatan Saham No. 05
tanggal 07 Agustus 2007"
Pengesahan eksistensi Perjanjian Penempatan Saham tersebut telah
diikuti Judex Factie Pengadilan tinggi Banten dengan poin
pertimbangan hukum berikutnya, yang pada intinya menyatakan PT.
Lumbung Mustika seharusnya sebagai sesama pemegang saham
Hal. 37 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 38/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
meminta persetujuan dari PT. Adhi Karya dalam memberikan hak
tanggungan atas bangunan di atas tanah SHGB No. 131/Cimone
Jaya.
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut menjadi tidak
logis dan tidak rasional, apabila dikaitkan dengan tanggal pemberian
hak tanggungan dengan tanggal perjanjian penempatan saham.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan bukti hukum vide bukti T/Tlw -
3, pemberian hak tanggungan atas tanah dan bangunan SHGB No.
131/Cimone Jaya dilakukan pada tanggal 13 Juli 2006, sedangkan
berdasarkan bukti T.T.III - 7 perjanjian penempatan saham antara
PT. Lumbung Mustika Perkasa baru dilakukan pada tanggal 7
Agustus 2007.
Artinya, ketika pemberian hak tanggungan No. 124/2006 dibuat dan
dilakukan oleh dan di antara PT. Lumbung Mustika Perkasa dengan
PT. Hero Supermarket, PT. Adhi Karya belum menjadi pemegang
saham pada PT. Lumbung, karena seperti dijelaskan di atas,
perjanjian penempatan saham baru dilakukan pada tanggal 7
Agustus 2007. Oleh karena itu sangatIah tidak beralasan apabila PT.
Lumbung Mustika Perkasa meminta persetujuan dari pihak lain yang
tidak ada kaitan dengan perusahaannya.
Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten sangat
tidak rasional karena menyatakan:
• PT. Lumbung Mustika Perkasa harus meminta persetujuan PT.
Adhi Karya selaku sesama pemegang saham;
• Pemberian hak tanggungan dilakukan tanpa sepengetahuan PT.
Adhi Karya;
Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Factie tersebut hams
dianulir dan dibatalkan, karena tidak didasarkan pada pertimbangan
hukum yang benar;
V. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah salah dan/atau tidak
menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait perjanjian
penempatan saham antara PT. Lumbung Mustika Perkasa dengan PT.
Adhi Karya.
1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan
hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten halaman 8 alinea
38
38
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 39/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pertama yang berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21, ternyata bahwa Akta
Perjanjian Penempatan Saham No. 05 tanggal 07 Agustus 2007,
telah dibatalkan oleh Pembanding Semula Pelawan, dengan surat
tertanggal 31 Agustus 2007, dengan demikian bangunan yang
berada diatas tanah sertifikat H. G.B. No. 131/Cimone Jaya
tertanggal 06 Juli 2006, kembali menjadi hak sepenuhnya dari PT.
Adhi Karya, yang hingga saat ini belum terjadi serah terima bangunan
dari PT. Adhi Karya kepada PT. Lumbung Mustika Perkasa, sehingga
PT. Adhi Karya memiliki hak dan kepentingan sepenuhnya atas
bangunan Merdeka Square Cimone Tangerang dan akan mengalami
kerugian apabila eksekusi lelang dilaksanakan. "
Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten
di atas adalah tidak benar, keliru dan bertentangan dengan hukum
dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum
Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata
menyatakan:
Ayat (1):
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
Ayat (2):
"Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"
2. sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata di atas,
telah jelas diatur bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat
ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan atau persetujuan kedua
belah pihak.
Bukti P - 21 pada dasarnya adalah merupakan surat pemberitahuan
pembatalan perjanjian penempatan saham yang dilakukan oleh PT.
Adhi Karya secara sepihak, tanpa persetujuan PT. Lumbung Mustika
Perkasa, dan tidak terdapat bukti hukum yang sah di persidangan
yang membuktikan bahwa adanya kesepakatan antara PT. Lumbung
Mustika Perkasa dengan PT. Adhi Karya dalam melakukan
pembatalan perjanjian penempatan saham No. 05 tanggal 7 Agustus
2007.
Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 2
KUHPerdata, maka bukti P - 21 berupa surat pemberitahuan
Hal. 39 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 40/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pembatalan perjanjian penempatan saham tersebut adalah tidak sah
dan tidak berlaku, karena bersifat sepihak.
Dengan demikian perjanjian penempatan saham No. 05, tanggal 7
Agustus 2007, vide bukti T. T .III - 7 secara yuridis tetap sah dan
belaku serta mengikat kedua belah pihak.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini tidak
diterapkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana
mestinya terhadap eksistensi perjanjian penempatan saham yang
telah dibuat dan disepakati oleh PT. Lumbung Mustika Perkasa
dengan PT. Adhi Karya. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten
secara keliru dan tanpa dasar hukum yang benar, menyatakan bahwa
Perjanjian Penempatan Saham No. 05, tanggal 7 Agustus 2007 telah
batal, padahal pertimbangan ini bertentangan dengan Pasal 1338
ayat (2) KUHPerdata.
Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie tersebut harus
dianulir dan dibatalkan;
VI. Judex Factie salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana
mestinya terkait Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek
Merdeka Square Cimone Tangerang No. 00l/SPPK/LMP-AK/III/2005,
tanggal 28 Maret 2005 antara PT. Lumbung Mustika Perkasa dengan
PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.
1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan
hukum Judex Factie pada halaman 6 alinea ke-tiga yang berbunyi
sebagai berikut:
"pada dasarnya segala peralatan dan bahan pembangunan proyek
tersebut ditanggung oleh PT. Adhi Karya, karena PT. Lumbung
Mustika Perkasa hanya semata-mata menyediakan tanahnya saja,
sehingga seluruh bahan dan peralatan yang belum dibayar masih
menjadi hak PT. Adhi Karya."
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie di atas adalah jelas salah
dan keliru, karena tidak memperhatikan secara seksama
keseluruhan bunyi klausula perjanjian bukti P-l.
Pasal 10 poin 14 Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek
Merdeka Square Cimone Tangerang No. 001/SPPK/LMP-AK/Ill/2005,
tanggal 28 Maret 2005 (bukti P-I), menyatakan sebagai berikut:
"Semua bahan dan peralatan permanen harus dianggap sebagai
40
40
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 41/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
milik Pihak Pertama (PT. Lumbung Mustika Perkasa) jika telah
dikirim ke lokasi pekerjaan atau jika pembayaran atas bahan dan
peralatan tersebut oleh Pihak Pertama. "
Dari bunyi ketentuan perjanjian bukti P-I tersebut dapat disimpulkan
dengan jelas bahwa PT. Lumbung Mustika Perkasa adalah
merupakan pemilik dari segala bahan-bahan maupun bangunan
yang telah dirikan di atas tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya, karena
klausula Perjanjian Pasal 10 poin 14 (Bukti P-I) menyatakan dengan
tegas sebagai berikut :
"...Semua bahan dan peralatan permanen yang telah dikirim ke
lokasi pekerjaan dianggap milik PT. Lumbung Mustika Perkasa".
Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian,
PT. Adhi Karya bukan pemilik dari bahan-bahan bangunan maupun
bangunan yang telah didirikan di atas tanah SHGB No. 131/cimone
Tangerang, karenanya secara hukum PT. Adhi Karya juga tidak
berhak menguasai dan mempertahankannya.
3. Terkait dengan fakta belum dibayarkannya sebagian hasil prestasi
kerja PT. Adhi Karya selaku pemborong (kontraktor) oleh PT.
Lumbung Mustika Perkasa, maka hal tersebut menjadi hutang PT.
Lumbung Mustika Perkasa kepada PT. Adhi Karya, karena hal ini
disepakati dan telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf c
Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square
Cimone Tangerang No. 00l/SPPK/LMP-AK/III/2005, tanggal 28 Maret
2005 yang berbunyi sebagai berikut:
"Apabila prestasi yang dicapai belum terbayar sepenuhnya melalui
Cara pembayaran sesuai Pasal 9 ayat 2.a ini maka Akan dibukukan
sebagai hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua."
Dari bunyi ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf c ini dapat ditafsirkan,
bahwa hak PT. Adhi Karya dalam kaitan pembangunan proyek
Merdeka Square Cimone Tangerang hanya berupa hak atas
pembayaran-pembayaran hasil prestasi kerja, dan pembayaran-
pembayaran hasil prestasi kerja yang tertunggak akan menjadi
hutang PT. Lumbung Mustika kepada PT. Adhi Karya.
4. Bahwa pejanjian bukti P-1 adalah merupakan perjanjian yang telah
dibuat secara sah oleh dan antara PT. Adhi Karya dengan PT.
Lumbung Mustika Perkasa sesuai Pasal 1320 KUHPerdata,
Hal. 41 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 42/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sehingga perjanjian bukti P-I mengikat sebagai Undang-Undang bagi
kedua belah pihak. Dengan mengacu pada klausula perjanjian Pasal
10 poin 14 tersebut Judex Factie seharusnya menyatakan bahwa PT.
Adhi Karya tidak berhak atas bahan-bahan bangunan maupun
bangunan yang sudah didirikan, karena sesuai klausula perjanjian,
telah dinyatakan bahwa bahan-bahan dan/atau bangunan yang telah
didirikan tersebut adalah dianggap menjadi milik PT. Lumbung
Mustika Perkasa.
Akan tetapi ternyata klausula perjanjian pada bukti P-1 tersebut telah
tidak diterapkan oleh Judex Factie dalam perkara ini sebagaimana
mestinya. Judex Factie secara keliru telah mempertimbangkan dan
menyatakan bahan-bahan bangunan dan peralatan masih menjadi
milik PT. Adhi Karya sehingga PT. Adhi Karya berhak dan
berkepentingan terhadap bangunan.
Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Factie
adalah merupakan kesalahan penerapan hukum. Oleh karena itu,
pertimbangan hukum tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan,
karena tidak berlandaskan hukum yang benar.
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:
Mengenai alasan permohonan kasasi ke-1 s/d ke-6
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti
(Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam
menerapkan hukum, l lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak
berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata
bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
42
42
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 43/43
a
k a m a h
A g u n g
R e p
u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
ik I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi: PT. HERO SUPERMARKET (TBK) dan PT. LUMBUNG
MUSTIKA PERKARA tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan
Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT. HERO
SUPERMARKET (TBK) dan PT. LUMBUNG MUSTIKA PERKARA tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh DRS.H. AHMAD KAMIL, SH.,
M.HUM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
KetuaMajelis, DRS.H. HAMDAN, SH.,MH dan WIDAYATNO
SASTROHARDJONO, SH., MSC., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAUZAN,
SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
Biaya-biaya Kasasi : Panitera Pengganti,1. M e t e r a i …………. Rp. 6.000.-2. R e d a k s i ………… Rp. 1.000.-3. Administrasi kasasi ... Rp. 493.000.-
Jumlah Rp.500.000.-==================
Hal. 43 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Halaman 43