Proposal tentang Implikasi Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi dalam Sengketa...
Click here to load reader
-
Upload
nin-yasmine-lisasih -
Category
Documents
-
view
655 -
download
2
description
Transcript of Proposal tentang Implikasi Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi dalam Sengketa...
SAMPLE PROPOSAL SKRIPSI
NIN YASMINE LISASIH
A. Judul Penelitian: IMPLIKASI YURIDIS PERLAWANAN PIHAK KETIGA
TERHADAP EKSEKUSI DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI
KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
B. Bidang Ilmu : Hukum Acara Perdata
C. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional merupakan realisasi terhadap kesungguhan
bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
(alinea ke IV), yaitu :
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Seiring dengan berjalannya pembangunan nasional, maka kehidupan
masyarakat pun semakin dinamis dan terus mengalami perkembangan.
Kehidupan masyarakat yang semakin dinamis tersebut, telah menghadapkan
Indonesia pada suatu keadaan yang sulit, yaitu suatu keadaan dimana sering
terjadi benturan-benturan atau perselisihan-perselisihan kepentingan hukum,
baik antar masyarakat itu sendiri, mapun antar individu dalam masyarakat.
Benturan-benturan kepentingan yang terjadi merupakan upaya untuk
mempertahankan dan melindungi kepentingan-kepentingannya, hak-haknya
maupun kewajiban-kewajibannya.
1
Guna melindungi kepentingan masyarakat, perlu dicarikan upaya
pencegahan dan pengaturan agar warga masyarakat dapat menyalurkan
kepentingannya dalam suasana penerapan penegakan hukum, yang mana
keadilan dapat diperoleh melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan
tidak memihak. Namun, hal ini haruslah dilakukan sebagai alternatif terakhir
apabila sudah tidak ada lagi cara yang dapat diupayakan dalam menyelesaikan
sengketa.
Dalam penyelesaian sengketa, tentu tidak lepas dari norma-norma
hukum yang tercantum, baik dalam peraturan tertulis maupun dalam peraturan
yang tidak tertulis, seharusnya peraturan yang ada dan berlaku mempunyai
mekanisme penegakan, serta sumber daya manusia dan materi yang
didesikasikan terhadap penegakannya, bersama denga sebuah sistem sanksi
yang mencerminkan beratnya pelanggaran. Dalam menerapkan norma-norma
hukum tersebut, dibutuhkan suatu peraturan yang mengakomodasi bagaimana
norma-norma hukum materiil itu dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana
cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.
Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan yang menentukan
bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkret
lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai
bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya
bagaimana pelaksanaan daripada putusannya. Dalam hal ini, tuntutan hak tidak
lain adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum
yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenricting” atau tindakan
main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk
melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-
wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga
menimbulkan kerugian. (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 2).
2
Dengan hukum acara perdata, maka akan menampakkan suatu proses di
muka Hakim (pengadilan) tentang bagaimana cara memperoleh penyelesaian
atas permasalahan yang timbul, sehingga dapat mendukung upaya-upaya
hukum bilamana terjadi benturan-benturan (friksi) kepentingan atau
perselisihan kepentingan hukum dalam masyarakat yang satu dengan
masyarakat yang lain. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dicapai baik
melalui perdamaian maupun melalui suatu putusan pengadilan. (R Soeparmono,
2005:1).
Putusan yang dikeluarkan pengadilan atas suatu perkara, mempunyai
kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian serta kekuatan eksekutorial. Setiap
putusan yang berkekuatan hukum haruslah dapat dieksekusi. Namun tak jarang
pula suatu putusan hakim bersifat memihak salah satu pihak. Oleh karena itu,
sangat dimungkinkan dilakukan pemeriksaan utang atas suatu putusan yang
telah dijatuhan oleh Hakim. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperbaiki
kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi tadi. Untuk itu, lazimnya bagi putusan
hakim tersedia hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki
kekeliruan dalam suatu putusan.
Dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam upaya hukum, yaitu upaya
hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat berupa
perlawan (verzet), banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa
termasuk di dalamnya adalah peninjauan kembali (request civil) dan
perlawanan pihak ketiga (derdenverzet). (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 224).
Dalam pihak yang kalah (tereksekusi) menjalankan putusan secara
sukarela, maka ia akan memenuhi sendiri putusan pengadilan tanpa paksaan
dari siapapun. Namun, dalam hal pihak yang kalah tidak mau menjalankan
putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan
permohonan eksekusi. Dengan kata lain, eksekusi dalam suatu perkara, baru
berfungsi ketika pihak yang kalah tidak mau bersedia menjalankan putusan
pengadilan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan pemenuhan
putusan secara sukarela menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan
paksa yang disebut “eksekusi”.
3
Kemudian apabila dengan dijalankannya eksekusi ini, ternyata
menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga yang dirugikan
tersebut dapat menjalankan upaya hukum luar biasa yaitu berupa perlawanan
pihak ketiga.
Perihal perlawanan pihak ketiga ini, diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 379
Rv. Dalam Pasal 378 Rv diatur bahwa apabila terdapat suatu putusan yang
merugikan hak-hak mereka, maka pihak ketiga berhak melakukan perlawanan
terhadap putusan tersebut, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang
sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di
sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan
dalam perkara pernah menjadi pihak.
Atas diajukannya perlawanan oleh pihak ketiga tersebut, tentu saja
sedikit banyak akan membawa implikasi yuridis terhadap pelaksanaan putusan.
Secara yuridis berarti menurut hukum, dalam hal ini tidak ada penjelasan lain,
sedangkan implikasi dapat disamaartikan sebagai akibat. Maka implikasi
yuridis dapat diartikan sebagai akibat menurut hukum, yaitu akibat yang timbul
dari hubungan hukum yang memberi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada
para pihak. (J.C.T. Simorangkir, dkk, 2002:6).
Selain itu, walaupun pada asasnya perlawanan yang diajukan oleh pihak
ketiga tidak menangguhkan eksekusi, akan tetapi dalam hal-hal istimewa,
penangguhan eksekusi dapat terjadi. Pengecualian tersebut, tentunya didasarkan
pada alasan-alasan tertentu.
D. Perumusan Masalah
Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan
skripsi mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan
masalah yang didasarkan pada latar belakang dan pembatasan masalah dimana
perumusan tersebut antara lain :
1. Apa implikasi yuridis yang timbul dengan diajukaknya perlawanan pihak
ketiga terhadap eksekusi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri?
2. Apakah saja alasan yang dapat menangguhkan eksekusi dalam
perlawanan pihak ketiga?
4
E. Tujuan Penelitian
Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan
dari penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap
mengenai implikasi yuridis yang timbul dengan diajukkannya
perlawanan oleh pihak ketiga terhadap eksekusi dalam sengketa perdata
di Pengadilan Negeri.
b. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dapat menangguhkan eksekusi
dalam perlawanan pihak ketiga.
2. Tujuan Subyektif.
a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan
penelitian, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam
bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik
Surakarta.
b. Menambah pengetahuan penulis dalam penulisan Ilmu Hukum Acara
Perdata.
c. Membandingkan materi di perkuliahan dengan kenyataan sehari-hari.
F. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang dapat diharapkan tercapai.
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu
hukum terutama Hukum Acara Perdata pada khususnya.
5
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis
mengenai implikasi yuridis yang timbul dengan diajukannya perlawanan
oleh pihak ketiga terhadap eksekusi dalam sengketa perdata di
Pengadilan Negeri serta alasan-alasan yang dapat menangguhkan
eksekusi dalam perlawanan terhadap pihak ketiga.
c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai
literature atau bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak
terkait, mengenai implikasi yuridis yang timbul dengan diajukannya
perlawanan oleh pihak ketiga terhadap eksekusi dalam sengketa perdata
di Pengadilan Negeri serta alasan-alasan yang dapat menangguhkan
eksekusi dalam perlawanan terhadap pihak ketiga
b. Untuk memberikan pemikiran alternative yang diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan
perimbangan yang menyangkut masalah.
G. Tinjauan Pustaka
i. Tinjauan tentang Pelaksanaan Putusan Eksekusi
Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak
lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk
memnuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. (Sudikno
Mertokusumo, 2002 : 239)
Pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa menjalankan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabia pihak
yang kalah (Tergugat) tidak mau menjalankan atau memnuhi isi putusan
secara sukarela. (M. Yahya Harahap, 2005:11).
6
Suatu putusan sewaktu-waktu akan menjadi putusan yang
berkekuatan hukum tetap. Apabila sudah diperoleh putusan yang
berkekuatan hukum tetap, maka hubungan hukum tersebut telah ditetapkan
untuk selama-lamanya dan karenanya sudah tidak dapat diubah lagi,
maksudnya ditaati secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
(R. Subekti, 1989 : 130).
Dengan demikian, maka selesailah perkaranya tanpa mendapat
bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut. Namun,
bukan tidak mungkjin, pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan
putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari
pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang
dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan
(eksekusi) pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa.
Menurut pendapat M. Yahya Harahap (2005:6), asas-asas eksekusi
meliputi:
a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator, yaitu putusan
yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”.
Penghukuman dapat dirumuskan dalam kalimat: “mengukum atau
memerintahkan menyerahkan, mengosongkan, melakukan,
penghentian atau pembayaran” apabila salah satu ciri tersebut terdapat
dalam amar putusan, maka putusan tersebut bersifat kondemnator.
d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan
Negeri.
Macam-macam eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo (2002,
240-241) dibagi menjadi 3 yaitu:
a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang
dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam
Pasal 196 HIR (Pasal 2008 Rbg).
7
b. Eksekusi untuk menghukum agar melakukan suatu
perbuatan (Pasal 225 HIR/Pasal 259 Rbg). Orang tidak dapat
dipaksakan untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan.
Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada Hakim
agar kepentingan yang akan diperolehnya dihitung dengan uang.
c. Eksekusi riil, merupakan pelaksanaan prestasi kepada
kreditur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil adalah
pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti
apabila melaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.
Dengan eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima prestasi.
ii. Tinjauan tentang Sita Eksekusi
Pengertian dari sita eksekusi dalam Kamus Hukum, sita (beslag)
merupakan penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak atau
barang tidak bergerak, milik seseorang untuk menjamin hak-hak
penggugat. (J.C.T. Simorangkir, 2002:6). Sedangkan sita eksekusi
merupakan penyitaan yang dilakukan untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Atas permintaan pihak yang menang perkara, Ketua Pengadilan
Negeri menyuruh memangil pihak yang kalah dan memperingatan
kepadanya supaya memnuhi putusan pengadilan dalam jangka waktu yang
ditentukan oleh Ketua Pengadilan, yaitu paling lama delapan hari.
Jika perintah tersebut tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan
Negeri memberi perintah dengan surat, supaya disita (dibeslag) sejumlah
barang bergerak dan jika barang demikian itu tidak ada atau tidak cukup,
maka akan disita barang tetap sejumlah nilai dalam putusan Pasal 197
HIR. Kondisi yang demikian itu disebut sita eksekutorial/sita eksekusi.
(R. Soeparmono, 2005 : 197).
Macam-macam sita eksekusi ada 2 macam, yaitu :
8
a. Sita eksekusi langsung, yaitu sita tersebut langsung
diletakkan atas barang-barang bergerak dan barang-barang tetap milik
debitur atau pihak yang kalah dalam perkara.
b. Sita eksekusi tidak langsung, adalah sita eksekusi yang
berasal dari sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita revindikator
(revindicator beslag) yang amar putusannya telah dinyatakan sah dan
berharga, serta karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum
tetap, sehingga memperoleh title eksekutorial, maka dalam rangka
eksekusi demi hukum otomatis berubah menjadi sita eksekusi.
Obyek sita eksekusi dapat dijalankan terhadap barang-barang milik
pihak yang dikalahkan terutama adalah barang bergerak. Berdasarkan
Pasal 197 ayat (1) HIR, maka barang bergeraklah yang harus didahulukan
untuk disita secara eksekutorial. Berdasarkan Pasal 197 ayat (8) HIR,
barang bergerak (tidak tetap) yang berada di tangan orang lain, yaitu
barang-barang dan sebagaimnya itu milik pihak yang kalah, akan tetapi
berada di tangan pihak ketiga. Dalam hal ini, tidak boleh dijalankan atas
hewan dan alat-alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian.
Dalam Pasal 197 HIR, maka yang dimaksud dengan barang-barang
tetap (onroerende goederen) adalah barang-barang yang tidak dapat
diangkat, misalnya tanah, kebun, pekarangan, rumah, gedung dan lain
sebagainya. Barang-barang tetap ini, baru dapat disita, apabila barang-
barang tidak tetap tidak ada atau kurang jumlahnya untuk memenuhi
tagihan dan biaya eksekusi.
iii. Tinjauan tentang Perlawanan Pihak Ketiga
Pengertian perlawananan pihak ketiga merupakan upaya hukum
luar biasa yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan
yang merugikan hak-haknya. Perlawanan pihak ketiga ini, digunakan oleh
pihak ketiga untuk melawan putusan hakim, baik putusan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap (in knacht van gewijsde) maupun
9
perkara yang sedang dalam proses. HIR mengatur masalah perlawanan
pihak ketiga ini dalam Pasal 208. Pasal 208 HIR ini, menyatakan bahwa
bantahan dari pihak ketiga, harus diajukan baik terhadap yang menyita
maupun orang yang disita. Namun, dengan UU darurat No. 1/1951, Pasal
208 HIR ini telah ditiadakan. Maka kemudian mengenai perlawanan pihak
ketiga ini diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 379 Rv.
Pasal 378 Rv diatur bahwa apabila terdapat suatu putusan yang
merugikan hak-hak mereka, maka pihak ketiga berhak melakukan
perlawanan terhadap putusan tersebut, jika mereka secara pribadi atau
wakil yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak
dipanggil di sidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau
campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.
Selanjutnya, perlawanan pihak ketiga ini diatur lanjut dalam Pasal
379 Rv, bahwa perlawanan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan
putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang
bersangkutan dengan cara biasa, yaitu diajukan dengan suatu pemanggilan
untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat
keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam
perlawanan ini.
Syarat-syarat dalam mengajuan perlawanan pihak ketiga atas sita
eksekusi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :
a. sudah ada putusan
b. harus ada kepentingan dari pihak ketiga
c. merugikan pihak ketiga.
Syarat-syarat tersebut dasar hukumnya berpedoman kepada Pasal 378 Rv,
dalam Pasal ini disebutkan bahwa apabila pihak ketiga haknya dirugikan
oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap
putusan tersebut.
Sedangkan putusan perlawanan oleh pihak ketiga (derden verset)
terhadap eksekusi harus didasarkan pada ketentuan bahwa barang yang
disita itu adalah miliknya, bukan kepunyaan Terlawan/Para Terlawan, jika
10
pihak ketiga yang mengajukan perlawanan adalah benar pemilik barang
tersebut, maka terhadap barang yang menjadi obyek sita itu, akan
diperintahkan untuk diangkat. Dengan kata lain, apabila ia dapat
membuktikan bahwa semua barang yang telah disita itu adalah miliknya,
maka sita keseluruhannya akan diperintahkan untuk diangkat.
Demikian pula sebaliknya, bila pihak ketiga tidak dapat
membuktikan hak miliknya itu, maka eksekusi akan tetap dipertahankan
terhadap barang tersebut.
H. Metode Penelitian
Tahap yang cukup penting dalam penelitian ilmiah adalah penentuan
metode penelitian yang akan dipakai dapat selaras dengan tujuan yang ingin
dicapai dengan efektif. Metode penelitian ini akan sangat berpengaruh dalam
penelitian data, teknik analisis data dan yang paling utama hasil penelitian
nantinya.
Sebuah penelitian yang dilakukan, tidak terlepas dari berbagai macam
metode yang digunakan. Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan
atau mencapai tujuan penelitian. Metode berasal dari dua kata yaitu: metode
dan logi. Metode berarti cara atau prosedur (langkah-langkah) yang
ditempuh untuk mencapai tujuan, sedangkan logi berasal dari kata logos
yang berarti ilmu. (Sumadi Suryabrata, 2000:12).
Jadi metodologi adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang cara
atau prosedur atau langkah-langah yang ditempuh untuk mencapai tujuan.
Sedangkan penelitian diartikan “suatu cara untuk memahami sesuatu dengan
melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul
sehubungan dengan masalah-masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati
sekali sehingga diperoleh pemecahan” (Sumadi Suryabrata, 2000 : 13).
Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan
metode adalah cara yang diatur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai
11
maksud tertentu (P dan K, 1987:14), sedangkan metodologi penelitian adalah
suatu ilmu pengetahuan yang mepertimbangkan metode ilmiah. (Sutrisno
Hadi, 1987:44).
Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut
di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu
ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam
usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu
pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris atau non doktrinal yaitu penelitian yang
mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat.
Dalam hal ini, peneliti memberikan gambaran dan menguraikan
tentang implikasi yuridis yang timbul dengan diajukannya perlawanan
oleh pihak ketiga terhadap eksekusi dalam sengketa perdata di Pengadilan
Negeri serta alasan-alasan yang dapat menangguhkan eksekusi dalam
perlawanan pihak ketiga.
2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di
Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan
Pengadilan Negeri Surakarta pernah memeriksa sengketa mengenai
perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi.
12
3. Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk gabungan antara penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan, serta menurut tarafnya termasuk penelitian
deskriptif. Enelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
memebrikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-
gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk
mempertegas hipotesa-hipotesa agar hanya dapat membantu memperkuat
teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 196 : 10).
Dalam penelitian ini deskripsi mengenai implikasi yuridis yang
timbul dengan diajukkannya perlawanan oleh pihak ketiga terhadap
eksekusi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri serta alasan-alasan
yang dapat menangguhkan eksekusi dalam perlawanan pihak ketiga..
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian
a. Jenis Data
Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau
angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber
informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang
dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis
dalam penelitian ini adalah:
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari
pejabat yang memiliki informasi langsung dengan masalah
penelitian, khususnya berupa hasil wawancara dengan pihak yang
berkompeten di Pengadilan Negeri Surakarta.
13
2) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak
langsung yaitu dari dokumen atau arsip, bahan pustaka, laporan dan
sebagainya terutama yang berhubungan dengan penelitian ini, antara
lain berkas perkara, literatur, catatan, karya ilmiah, laporan
penelitian dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan
masalah yang sedang diteliti.
b. Sumber Data.
Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian
adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
1) Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang berupa
keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secraa
langsung dengan permasalahan pada penelitian ini. Sumber data
primer dalam hal ini adalah nara sumber yaitu Hakim Pengadilan
Negeri Surakarta.
2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui
studi pustaka termasuk di dalamnya berkas perkara, KItab Undang-
undang Hukum Perdata, literatur, peraturan perundang-undangan
dan dokumen-dokumen berupa catatan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan studi
pustaka atau telaah buku, metode pustaka ini digunakan agar dalam
menggunakan penelitian dari berbagai sumber dan terkait dengan penelitian
ini dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan. Cara memperoleh data
adalah dengan cara membaca dan mempelajari obyek penelitian lalu
mencatat hal-hal yang penting sehingga dapat terkumpul. Dalam
memperoleh data yang lengkap untuk penelitian ini menggunakan data yang
bersifat primer maupun sekunder dengan cara :
14
a. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dua orang atau
lebih berhadapan secara langsung atau tidak (melalui media komunikasi).
b. Interview, Dalam penelitian ini menggunakan interview yang bebas
terpimpin yaitu interview dalam pengumpulan data secara bebas dengan
pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang
ditanyakan sehingga masih memungkinkan variasi pertanyaan sesuai
dengan kondisi saat melakukan interview.
c. Studi Kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku
yang berhubungan dengan materi kemudian diselaraskan dengan bahan
dari kepustakaan sebagai bahan acuan dari bahan referensi penelitian.
Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :
1) Dokumen atau berkas lainnnya yang diperoleh dari Pengadilan
Negeri Surakarta.
2) Buku-buku serta pustaka lain yang berkaiatan dengan pokok-pokok
bahasan penelitian.
6. Teknik Analisa Data
Dalam pemecahan masalah penarikan kesimpulan dari kasus yang
diteliti sangat tergantung dari analisis data, sehingga diperoleh penelitian
yang mempunyai kualitas yang baik. Pada analisis data, data dikerjakan
dan digunakan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk
menjawab persolaan-persoalan yang diteliti dengan kebenaran analisis
berdasarkan literatur dan dasar teori yang ada.
Dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu
dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan,
mengklarifikasikan, menghubungkan dengan teori literatur yang
mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisa
kualiatatif. Analisa kualitatif sesuai dengan definisi adalah : Suatu cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku
yang nyata, yang diteliti dengan mmepelajari sebagai suatu yang utuh.
( Soerjono Soekamto, 1998 : 32).
Dalam penelitian kualitatif ada tiga kegiatan yang utama yaitu :
15
a. Conclusive drawing
Sebagi awal penelitian, peneliti memahami hal-hal yang ditemui di
lapangan, melakukan pencatatan hal-hal yang diperlukan dalam
penelitian ini, menyusun pola-pola dan kegiatan lain yang mendukung.
b. Data reduksi
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada
penelitian. Data yang telah teridentifikasikan tersebut lebih
memudahkan dalam penyusunan.
c. Data display
Pegorganisasian semua kegiatan yang dilakukan untuk mencari
kesimpulan dari data yang telah tersedia.
Dari penelitian kualitatif ini penulis menggunakan model analisis
interaksi melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajan data dan
penarikan kesimpulan. Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini
mendapatkan hasil yang valid dari tambahan data-data yang terkumpul
dengan didukung teori yang ada sehingga penelitian ini tidak menyimpang
dari konsep yang telah ada.
Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis interaksi
penelitian ini dibuat sebagai berikut :
Bagan Model Analissi Interaktif
Sumber data : Heribertus Sutopo (1998 : 34 - 37).
I. Sistematika Penelitian
16
PENGUMPULAN DATA
KESIMPULAN
SAJIAN DATA REDUKSI DATA
Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan
sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah ini secara keseluruhan, artinya pada
sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung
dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan titik tolak dari penulisan skripsi dimana
dipaparkan tema dan permasalahan, pada bab ini terdiri dari dari sub
pokok yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan
sistematika penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang mendasari masalah yang
akan dibahas. Diantaranya tentang tinjauan tentang pelaksanaan
putusan Hakim (eksekusi), sita eksekusi dan perlawanan pihak ketiga.
BAB III, TINJAUAN UMUM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
Pada bab ini berisi antara lain: Gambaran Umum Pengadilan Negeri
Surakarta berisi tentang sejarah Pengadilan Negeri Surakarta, Bagian
kedua berisi Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surakarta, dan
yang ketiga adalah Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri
Surakarta
BAB IV ANALISIS DATA
Berisi tentang analisis data yang berkaitan dan merupakan jawaban
dari permasalahan implikasi yuridis yang timbul dengan diajukannya
perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi dalam sengketa perdata di
Pengadilan Negeri serta alasan yang dapat menangguhkan eksekusi
dalam perlawanan pihak ketiga.
BAB V PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran.
17
J. Jadwal Penelitian
No Kegiatan Des Januari Pebruari Maret
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Proposal
2 Perijinan
3 Pelaksanaan Penelitian
4 Analisa Data
5 Pembuatan Laporan
18
DAFTAR PUSTAKA
J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2002. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
M. Yahya Harahap. 2005. Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi Bidang Perdata. Jakarta : Sinar Grafika
R. Soeparmono. 2002. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung : CV. Mandar Maju.
R. Subekti. 1998. Hukum Acara Perdata. Bandung : Bina Cipta.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
Sudikno Mertokusuma, 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
Sumadi Suryabrata. 2000. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Rajawali Press.
Suharsimi Arikunto. 1997. Prosedur Penelitian. Jakarta : Aneka Karya.
19