Daftar Isikinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/deputi-bidang... · 2021. 1. 12. · seperti...
Transcript of Daftar Isikinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/deputi-bidang... · 2021. 1. 12. · seperti...
-
i
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 1
1.1.1 Hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Periode Tahun 2015-2019 4
1.2 Potensi dan Permasalahan (COVID-19 dan PEN) 7
1.2.1 Potensi 9
1.2.2 Permasalahan 11
BAB II VISI DAN MISI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI
INTERNASIONAL 13
2.1 Visi 13
2.2 Misi 14
2.3 Tujuan 15
2.4 Sasaran Program 15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN 17
3.1 Strategi Nasional dan Kementerian yang Diamanatkan dan Menjadi Tanggung
Jawab Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 17
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dalam Mendukung 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 20
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 24
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional 26
3.2.1 Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 28
3.2.2 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
yang Berkualitas 29
3.2.3 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional yang Baik 30
-
ii
3.3 Kerangka Regulasi dalam Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional 31
3.4 Kerangka Kelembagaan 34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 37
4.1 Target Kinerja 37
4.2 Kerangka Pendanaan 40
BAB V PENUTUP 43
Lampiran ___________________________________________________________44
-
iii
Daftar Tabel
Tabel 3.1 Misi Nawacita dan Arahan Presiden 17
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional 36
Tabel 4.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2020-2024 38
Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional Tahun 2020-2024 42
-
iv
Daftar Gambar
Gambar 2.1 Gambar Peta Strategi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional 16
-
v
Daftar Bagan
Bagan 3.1 Susunan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional 36
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional Tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024. Dalam Renstra Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2020-2024, kebijakan dan strategi
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional akan diarahkan
sepenuhnya untuk mendukung Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
maupun Agenda Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.
Pada bab ini disajikan gambaran mengenai kondisi perekonomian global terkini dan
capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional periode
2015-2019. Selain itu, disajikan juga terkait potensi dan permasalahan yang dialami
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.
1.1 Kondisi Umum
Pergeseran perekonomian global yang berlanjut pada 2019 memberikan
tantangan kepada pertumbuhan ekonomi dunia. Kebijakan perdagangan yang
berorientasi domestik dan risiko geopolitik yang naik di beberapa negara
memicu ketidakpastian pasar keuangan dunia dan menekan pertumbuhan
ekonomi global 2019. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Indonesia mendapati
dirinya berada di tengah berbagai gejolak global, ketidakpastian politik
menjelang pemilihan umum dan bencana alam.
Kondisi perekonomian dan situasi dalam negeri yang tidak pasti
tersebut, berdampak kurang menguntungkan terhadap perekonomian Indonesia.
Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan GDP riil dari 5.17% di
tahun 2018 menjadi 5.02% di tahun 2019 1 . Secara umum, pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2019 tetap berdaya tahan meskipun lebih rendah
dibandingkan dengan kinerja 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih
baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang
lainnya di Asia, kecuali pertumbuhan ekonomi Tiongkok (2019 sebesar 6,1%
1 Statistik Indonesia 2020, Badan Pusat Statistik, Hlm. 657
-
2
dan 2018 sebesar 6,8%), India (2019 sebesar 4.2% dan 2018 sebesar 6,1%),
dan Filipina (2019 sebesar 5,9% dan 2018 sebesar 6,2%)2.
Di tengah penurunan ekonomi Indonesia, konsumsi swasta khususnya
konsumsi rumah tangga tetap tumbuh baik. Konsumsi swasta 2019 tumbuh
5,04%, sedikit menurun dibandingkan dengan kinerja 2018 sebesar 5,05%3.
Demikian pula dengan realisasi investasi khususnya investasi asing yang
mencapai target dan meningkat 12,2% di tahun 20194. Namun, pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tidak akan mencapai target
yang ditetapkan seiring dengan besarnya tantangan yang dihadapi. Investasi
dan konsumsi rumah tangga diharapkan menjadi pendorong utama
pertumbuhan. Kinerja investasi diperkirakan meningkat dengan akan
disahkannya Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Konsumsi rumah tangga didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, penerbitan
kartu pra kerja, dan peningkatan alokasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sementara ekspor diperkirakan dapat meningkat sejalan dengan
terimplementasinya beberapa Free Trade Agreement (PTA/FTA/CEPA)
sepanjang periode tahun 2020-2021.
Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai merebak di awal triwulan kedua
tahun ini memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Hingga
semester I 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar
1,26 persen5. Perlambatan pertumbuhan semester I 2020 terjadi pada semua
komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran maupun sektoral atau lapangan
usaha serta wilayah. Dari sisi PDB pengeluaran, hingga semester I 2020,
konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang
Melayani Rumah Tangga (LNPRT) terkontraksi sebesar 1,38 persen dan 6,44
persen6, seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat dan penundaan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Konsumsi
pemerintah terkontraksi sebesar 2,39 persen didorong oleh penurunan belanja
barang dan jasa pemerintah. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi
2 World Bank 3 Statistik Indonesia 2020, Badan Pusat Statistik, Hlm. 657 4 Laporan Perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia Triwulan IV 2019, Bappenas 5 Berita Resmi Statistik No 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020,
Badan Pusat Satatistik, Jakarta 6 Ibid
-
3
terkontraksi sebesar 3,47 persen sejalan dengan pelemahan investasi baik
swasta maupun pemerintah. Ekspor barang dan jasa merupakan komponen
yang terkena dampak negatif terbesar, dengan kontraksi sebesar 5,68 persen.
Komponen ekspor jasa terkontraksi cukup dalam akibat penurunan jumlah
wisatawan mancanegara secara signifikan sementara kontraksi ekspor barang
diakibatkan oleh turunnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Impor
barang dan jasa terkontraksi sebesar 9,62 persen dengan semua subkomponen
juga mengalami kontraksi.
Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor lapangan usaha
terkena dampak negatif akibat terhentinya sebagian aktivitas ekonomi, terutama
pada bulan April dan Mei 2020. Sektor pertanian, informasi dan komunikasi,
pengadaan air, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan real estate mampu
bertahan dan tumbuh positif. Sementara itu, sektor yang terkena dampak negatif
terbesar adalah transportasi, akomodasi, perdagangan, dan makanan serta
minuman. Meskipun pada semester I 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami
kontraksi tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat terutama pada bulan
Juni 2020. Selepas relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),
aktivitas ekonomi mulai menggeliat ditandai dengan kembali meningkatnya
mobilitas masyarakat, Purchasing Managers’ Index (PMI) di sektor manufaktur,
dan kinerja baik ekspor maupun impor. Selain itu, percepatan realisasi belanja
pemerintah dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan menjadi
faktor kunci pendorong pemulihan ekonomi pada 2020.
Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi tahun
2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah
menjadi -1,7 s.d. -0,6 persen 7 dengan mempertimbangkan terjadinya
perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Sementara dari sisi PDB
pengeluaran, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh melambat sekitar 3,1
persen 8 pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran sebesar 4,9 persen.
Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan
masyarakat terutama untuk wisata dan hiburan sebagai dampak dari
7 Outlook APBN 2020, Kementerian Keuangan 8 OECD: Ekonomi bisa Minus 3,9 Persen jika ada gelombang kedua Corona,
https://money.kompas.com/read/2020/06/11/150800226/oecd--ekonomi-ri-bisa-minus-3-9-persen-jika-ada-
gelombang-kedua-corona?page=all
-
4
pembatasan sosial. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya
pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi
kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial
yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan
konsumsi masyarakat.
Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7
persen, diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,4 - 5,9 persen9 pada tahun
2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia
akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, ekspor jasa juga
diperkirakan akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa
perjalanan. Hal ini terjadi sebagai dampak dari penutupan perbatasan Indonesia
dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.
Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi
sebesar 9,1 - 7,4 persen10 dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2
persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik.
1.1.1. Hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
periode Tahun 2015-2019
Kerja sama ekonomi internasional diharapkan dapat menjadi katalisator
dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
nasional. Hal tersebut sejalan dengan prioritas politik luar negeri untuk tahun
2020 dan arah 5 (lima) tahun ke depan, di mana diplomasi Indonesia akan
dijalankan berdasarkan prioritas, antara lain penguatan diplomasi ekonomi,
diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peran
Indonesia di kawasan dan global, serta penguatan infrastruktur diplomasi.
Penguatan diplomasi ekonomi diharapkan dapat mendukung salah satu
target nasional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya
saing Indonesia di pasar internasional. Selain itu, peran aktif Indonesia
diperlukan untuk terus menggelorakan semangat kerja sama ekonomi
internasional dalam kerangka kerja sama bilateral, regional dan sub regional
serta multilateral.
9 Ibid 10 Ibid
-
5
Dalam kerangka kerja sama multilateral, Indonesia dapat mendorong
organisasi-organisasi internasional senantiasa melakukan adaptasi agar tetap
relevan terhadap perkembangan dan dinamika perekonomian global dengan
isu-isu utama seperti pemerataan ekonomi, pencegahan global financial crisis,
mitigasi dampak perang dagang, ekonomi digital hingga pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs).
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional juga terus
memainkan peran penting di tingkat global, seperti G20 yang merupakan salah
satu forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional. Sesuai dengan
Keputusan Presiden No. 7/P Tahun 2015 tentang Penunjukkan Sherpa G20
Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional selaku
Sherpa G20 Indonesia berperan penting dalam menkoordinasikan berbagai isu
non keuangan yang dibicarakan dalam forum G20. Salah satu upaya Indonesia
melalui forum ini adalah mendorong agar negara-negara utama dunia bekerja
sama dalam memperbaiki fungsi WTO sebagai lembaga multilateral satu-
satunya yang mengatur sistem perdagangan global. Melalui konsep reformasi
WTO, Indonesia mengajak negara-negara lain untuk melakukan restorasi
kepercayaan global terhadap sistem multilateralisme yang cenderung menurun
dewasa ini. Kepercayaan yang meningkat terhadap mekanisme perdagangan
global ini diharapkan dapat meredam aksi unilateral dari beberapa negara kunci
dunia dan pada gilirannya, dapat menawarkan kepastian dan stabilitas
geopolitik dan geoekonomi yang akan berdampak pada emerging markets
seperti Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga ikut berperan aktif dalam
meningkatkan kerja sama ekonomi internasional melalui kerangka bilateral,
regional dan sub regional serta multilateral. Capaian kinerja sampai dengan
tahun 2019 dalam kerangka kerja sama bilateral/regional, Pemerintah telah
menyelesaikan 20 (dua puluh) perundingan (FTA, CEPA, PTA, dan
kesepakatan lainnya). 12 (dua belas) perundingan sedang berlangsung dan
terdapat 14 (empat belas) perundingan yang berpotensi untuk dieksplorasi.
Perundingan perdagangan bebas ini sangat penting dalam upaya peningkatan
-
6
ekspor Indonesia. Hal ini juga terkait dengan upaya Pemerintah dalam
menyasar pasar non tradisional yang memiliki potensi besar di kawasan Timur
Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Sementara di sektor investasi,
pemerintah juga mendorong pebisnis Indonesia untuk melebarkan sayapnya ke
mancanegara. Beberapa BUMN sudah mulai mengerjakan proyek infrastruktur
di beberapa negara Afrika seperti perumahan, jembatan, properti, hingga
smelter. Ekspansi BUMN tersebut juga diikuti dengan pengiriman tenaga kerja
Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan proyek. Pada tanggal 20 s.d. 21
Agustus 2019, telah dilaksanakan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue
(IAID) yang menghasilkan kesepakatan investasi/business deal senilai USD
822 juta.
Di bidang perdagangan internasional, Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sama Internasional juga berperan aktif dalam penyelesaian negosiasi atau
perundingan dengan negara mitra dalam bentuk Preferential Trade Agreement
(PTA), Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership
Agreement (CEPA) dengan European Free Trade Area (EFTA), Chile, Korea
Selatan, Jepang, Pakistan, India, Uni Eropa, Turki, Iran, Maroko, Mauritius,
Mozambique, Tunisia, Eurasian Economic Union (EAEU), Bangladesh, Fiji, dan
Papua Nugini secara bilateral dan memaksimalkan pemanfaatan kerja sama
ASEAN dan penyelesaian negosiasi Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) secara regional. Selain itu, dalam peningkatan kerja sama
multilateral juga berfokus pada penyelesaian sengketa di World Trade
Organization (WTO). Ekspor ke Negara/kawasan yang telah memiliki FTA
dengan Indonesia telah mencakup 65% dari total ekspor Indonesia ke dunia. Di
samping diplomasi perdagangan, Indonesia terus berupaya untuk
memaksimalkan kerja sama ekonomi lainnya dengan mitra-mitra tradisional dan
mengeksplorasi peluang-peluang dari untaped market.
Di bidang investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional melalui beberapa forum bilateral, regional dan sub regional serta
multilateral tengah fokus pada peningkatan kerja sama ekonomi untuk
meningkatkan aliran investasi asing langsung ke Indonesia melalui skema
Foreign Direct Investment (FDI). Data dari BKPM tahun 2019 mencatat bahwa
-
7
total FDI di Indonesia adalah sebesar 28,2 miliar USD dimana 29 persen FDI
yang masuk ke Indonesia berasal dari ASEAN dimana Singapura, Malaysia dan
Thailand merupakan investor utama di Indonesia. Lebih jauh, 37 persen FDI
yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 berasal dari mitra FTA ASEAN +1
yakni China, Jepang, Korea Selatan yang merupakan investor utama di
Indonesia. Untuk periode 2015 s.d. 2019, nilai FDI dari ASEAN +1 yang masuk
ke Indonesia naik 112 persen dari USD 4,9 miliar menjadi USD 10,5 miliar pada
tahun 2019.
Adapun 5 (lima) besar negara asal PMA periode 2019 yang merupakan
mitra kerja sama Indonesia antara lain Singapura (US$ 6,5 miliar, 23,1%);
R.R.Tiongkok (US$ 4,7 miliar, 16,8%); Jepang (US$ 4,3miliar, 15,3%); Hong
Kong, RRT (US$ 2,9 miliar, 10,2%) dan Belanda (US$ 2,6 miliar,9,2%)11. Di
bidang pariwisata, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional melalui beberapa
forum bilateral, regional dan sub regional serta multilateral tengah fokus pada
peningkatan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
wisatawan mancanegara ke Indonesia. Data dari Kementerian Pariwisata tahun
2019 mencatat bahwa total wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia
adalah sejumlah 16.106.954 wisatawan dimana 38 persennya merupakan
wisatawan dari ASEAN dengan kontribusi terbesar dari Malaysia, Singapura,
Filipina, dan Thailand. Adapun negara di luar ASEAN yang termasuk dalam 10
negara utama asal wisatawan mancanegara Indonesia, antara lain China,
Australia, India, Jepang dan Korea Selatan.
1.2. Potensi dan Permasalahan (COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)
Sejak awal hingga triwulan III Tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia
termasuk Indonesia terkena dampak penyebaran pandemi COVID-19. Pandemi
COVID-19 telah mengakibatkan disrupsi pada kehidupan sosial sehingga
menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat
terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar
dengan terputusnya mata rantai pasok barang dan jasa, terganggunya mobilitas
masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri
dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan
11 Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMATriwulan IV dan Januari-Desember Tahun 2019, BKPM
-
8
kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan
ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka pemerintah
menetapkan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan khususnya untuk
kerja sama ekonomi internasional dalam mendorong peningkatan ekspor
sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Perencanaan pembangunan ke depan akan ditekankan pada pemulihan
kehidupan sosial dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar
termasuk kerja sama ekonomi internasional. Dokumen Renstra Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menjabarkan rencana kerja
secara lebih rinci untuk peningkatkan kerja sama ekonomi internasional dengan
tetap menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator di
setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target
pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.
Dalam Visi 2045, Indonesia ditargetkan keluar dari jebakan negara
berpendapatan menengah (Middle Income Trap), sehingga pada tahun 2045
dapat sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut,
lima tahun ke depan merupakan periode yang krusial mengingat RPJMN
menjadi titik awal pencapaian misi tersebut. Dalam RPJMN dan Renstra
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024, ekonomi Indonesia
diharapkan dapat tumbuh rata-rata sebesar 5,7 – 6,0 persen per tahun. Namun
demikian, pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada kondisi
pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian
sasaran pertumbuhan ekonomi. Sasaran ini terkoreksi tajam pada 2020 dan
akan berpengaruh pada tahun-tahun mendatang.
Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi
nasional pasca pandemi COVID-19 menjadi bagian penting dalam kerangka
kebijakan ekonomi makro nasional. Berbagai langkah kebijakan yang telah
diambil pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran pandemi
COVID-19 dan memberikan landasan terhadap turunnya kondisi ekonomi
Indonesia pada tahun tersebut. Namun demikian, mengingat besarnya dampak
yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian pandemi COVID-19, langkah-
langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN
-
9
dan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.
Salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional
adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kerja sama ekonomi
internasional secara lebih luas dengan kebijakan yang berkualitas, baik dalam
bentuk kesepakatan baik bilateral, regional dan sub regional, maupun
multilateral. Selain itu, kesepakatan dalam kerja sama ekonomi internasional
yang sudah tercapai perlu ditindaklanjuti melalui implementasi hasil-hasil
kesepakatan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kerja
sama ekonomi internasional menjadi sebuah peluang dan tantangan bagi
Indonesia untuk memperluas jaringan global dan mengambil manfaat ekonomi
yang seluas-luasnya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Upaya-upaya diplomasi Indonesia diarahkan pada usaha memanfaatkan
peluang dan mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk
kepentingan pembangunan nasional, yang dapat dilakukan dengan
pengembangan perluasan akses pasar, pengupayaan peningkatan arus
investasi asing dan juga pengembangan kerja sama teknik ekonomi.
1.2.1 Potensi
Potensi Indonesia tidak lepas dari fakta bahwa Indonesia adalah negara
besar dan memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan untuk memajukan
perekonomian nasional. Untuk potensi pengembangan sektor jasa, Indonesia
menempati posisi ke-4 dalam predikat negara berpenduduk terbanyak dengan
jumlah penduduk 270,625,568 (2019) 12 dan diperkirakan Indonesia akan
mengalami bonus demografi selama rentang waktu 2020- 2035, yang mencapai
puncaknya pada 2030. BPS mencatat pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja
di Indonesia adalah sebesar 131 juta, sehingga dengan potensi penduduk yang
besar dan daya beli kelompok kelas menengah yang terus meningkat
memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan
demikian, sudah selayaknya Indonesia mampu menjadi pemenang di pasar
ASEAN dan semakin diperhitungkan perannya di pasar global.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai
terpanjang yaitu 80.791 kilometer dan dengan kekayaan laut yang melimpah
dan beraneka ragam menempatkan Indonesia sebagai negara asal produk
12 Badan Pusat Statistik
-
10
perikanan terbesar kedua di dunia dan memainkan peran penting dalam
menyediakan ketahanan pangan, sekaligus memiliki potensi yang besar untuk
pengembangan sektor pariwisata alam dan budaya bahari Indonesia.
Potensi yang besar ini bisa menjadi sumber pertumbuhan pada era yang
akan datang dengan didukung perangkat ekonomi nasional seperti kebijakan
investasi, kebijakan fiskal, moneter, dan perbankan yang diarahkan pada
pengembangan sektor-sektor tersebut.
Salah satu unsur dalam upaya membantu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional adalah dengan memperkuat hubungan kerja sama ekonomi
internasional, baik secara bilateral dengan negara-negara mitra maupun melalui
lembaga-lembaga internasional seperti APEC, ASEAN, BIMP-EAGA, IMT-GT,
WTO, G20, D8, UNFCCC, OECD, COMCEC, dan UNESCAP. Di samping itu,
dengan semakin berkembangnya proliferasi Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA) dengan berbagai negara seperti Korea Selatan,
Chile, Australia, dan blok ekonomi seperti UE dan EFTA, diharapkan Indonesia
dapat memanfaatkan peluang-peluang dalam kerja sama tersebut untuk
mendukung pembangunan ekonomi melalui perdagangan dan investasi
nasional.
Penguatan dan peningkatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara
mitra yang telah ada dapat diperluas dengan mengembangkan kemitraan
dengan negara-negara mitra baru seperti Myanmar, Vietnam, Kazakhstan, UEA,
Saudi Arabia, Aljazair, Nigeria, Papua Nugini, Fiji, dan negara-negara Amerika
Latin. Di samping itu, isu structural reform di forum APEC semakin diperkuat
melalui upaya-upaya perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi yang
mendukung kinerja ekonomi. Sementara itu, Kerja Sama Ekonomi Sub Regional
(KESR) yang meliputi BIMP-EAGA dan IMT-GT dapat menjadi building block
yang bermanfaat dalam mendukung implementasi AEC 2025 utamanya bagi
kepentingan nasional. Untuk mendukung pengurangan laju perubahan iklim dan
degradasi lingkungan, Indonesia juga akan terus memperkuat kerja sama
dengan Jepang melalui skema kerja sama bilateral pembangunan rendah
karbon.
-
11
Dalam upaya mewujudkan program-program kerja sama ekonomi,
perdagangan dan investasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian berperan sebagai focal point untuk dapat mengkoordinasikan
berbagai kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk kerja sama baik yang
bersifat bilateral, regional dan sub regional serta multilateral sehingga program
kerja sama tersebut dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi
nasional di masa yang akan datang.
1.2.2 Permasalahan
Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada
tahun 2021 adalah ketidakpastian situasi ekonomi dan dampak pandemi
COVID-19, baik di tingkat global maupun domestik. Proses pemulihan ekonomi
global yang membutuhkan waktu berimplikasi pada melambatnya aktivitas
ekonomi dunia. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian pandemi
COVID-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan
tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun
lebih rendah dari 1,0 persen, bahkan dapat menuju negatif.
Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat
dan berpotensi membentuk pola huruf L (tidak pulih) pada skenario terburuk.
Namun jika pandemi COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka
melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2021
berpotensi tumbuh signifikan. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik
yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi
penerimaan. Selain itu, penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan
belum optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA non migas.
Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja negara antara lain: 1) belum
optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; 2)
tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan 3) masih kurang
efisiennya belanja operasional. Sementara itu, tantangan dari sisi pembiayaan
yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif
bagi pembangunan.
-
12
Dari berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, tentunya masih terdapat
beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian. Di samping perlu untuk
meningkatkan kualitas kebijakan dan kesepakatan perundingan yang dihasilkan
serta implementasi hasil dari kerja sama ekonomi internasional, tantangan yang
harus dihadapi juga terletak pada sinkronisasi program dan kebijakan
pemerintah antara pusat dan daerah serta pola pikir masyarakat dan pelaku
usaha yang belum melihat secara keseluruhan potensi dan peluang serta
manfaat yang dapat diraih dalam keterbukaan pasar global dan juga integrasi
ekonomi ASEAN. Penerapan kebijakan defensif dan proteksionis (melindungi
pasar dan produsen domestik) yang tidak memperhatikan mekanisme dan
trade defence measures yang tersedia (anti-dumping, safeguard, SPS, dan
NTB) sesuai aturan WTO mengakibatkan kebijakan Indonesia menjadi objek
sengketa dagang di WTO yang menyita energi dan anggaran pemerintah yang
cukup besar dan dapat berujung penerapan retaliasi oleh negara penggugat.
Merebaknya pandemi global COVID-19 di awal tahun 2020 juga menjadi
tantangan tersendiri bagi perekonomian global yang juga berdampak bagi
ekonomi nasional. Kebijakan pembatasan lalu lintas orang, barang dan jasa
yang diterapkan oleh hampir seluruh negara mengakibatkan disrupsi pada
keseluruhan alur rantai pasok perekonomian.
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan berbagai kebijakan
serta perbaikan regulasi yang mendukung program-program penguatan di
bidang yang strategis. Sinergitas antar Kementerian dan Lembaga terkait,
pelaku usaha, dan akademisi perlu dioptimalisasikan sehingga perumusan dan
strategi yang dibuat sebagai modal untuk bersaing di pasar global dapat
memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai perundingan internasional.
-
13
BAB II
VISI DAN MISI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI
INTERNASIONAL
Perumusan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional tidak terlepas dari upaya mendukung Visi dan Misi Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian yang mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden serta 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I RPJMN 2020-2024. Sebagai tambahan, kondisi umum, permasalahan dan,
tantangan yang akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan juga menjadi acuan dalam
menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang selaras sebagaimana berikut:
2.1 Visi
“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Kerja Sama
Ekonomi Internasional dalam rangka Mendukung Visi Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian”
Visi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
mendukung Visi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu
“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan
Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Pertumbuhan ekonomi nasional diupayakan dapat terwujud melalui
peningkatan kerja sama ekonomi internasional yang dapat berdampak pada
perekonomian nasional. Visi tersebut juga menjadi landasan bagi organisasi
dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional merupakan
salah satu unit Eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
sehingga visi tersebut tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai dasar kepribadian
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Profesional, Integritas, Kerja
-
14
Sama, Inovasi, dan Responsibility (PIKIR). Nilai-nilai dasar organisasi tersebut
menjadi dasar bagi semua pegawai dalam mencapai Visi dalam lima tahun ke
depan, khususnya bidang kerja sama ekonomi internasional.
2.2 Misi
Visi Presiden dan Wakil Presiden dapat diwujudkan dengan sembilan misi
antara lain: 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2) Struktur ekonomi yang
produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3) Pembangunan yang merata dan
berkeadilan; 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5) Kemajuan
budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6) Penegakan sistem hukum
yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya; 7) Perlindungan bagi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8) Pengelolaan
pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya; 9) Sinergi pemerintah daerah
dalam kerangka Negara Kesatuan.
Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden
periode 2019-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan
misi “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas;
Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan
Kesenjangan; Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian”.
Bedasarkan Misi Presiden, Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian tersebut, serta sesuai dengan peran Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Implementasi Hasil Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi
Internasional secara Berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan Peran Aktif Indonesia dalam Forum Ekonomi Internasional.
Misi tersebut menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan koordinasi
dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi
internasional; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan
-
15
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Oleh karena itu,
dibutuhkan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga serta pelaku usaha dan
akademisi agar Misi tersebut dapat dicapai dengan optimal.
2.3 Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah:
“Terwujudnya Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam
rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”
Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila pelaksanaan kebijakan dan
program yang melibatkan sektor/lintas sektor di bidang kerja sama ekonomi
internasional mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya
dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang
dimaksud, maka Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional yang telah ditetapkan dapat diwujudkan terlebih dapat mendukung
tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2.4 Sasaran Program
Sasaran program Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputi
Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dan mencerminkan
pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari menyelenggarakan
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi
internasional; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menjabarkan
tujuan “Terwujudnya Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam
rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ke
-
16
dalam beberapa sasaran, sebagai berikut:
1. Terwujudnya kesepakatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya kebijakan bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional
yang berkualitas; dan
3. Terwujudnya tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional yang baik.
Keterkaitan antara Sasaran Program, Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional digambarkan dalam rumusan peta
strategi di bawah. Peta strategi tersebut merupakan gambaran dari kerangka
berpikir yang menunjukkan sasaran program dan indikator kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam mendukung sasaran
strategis dan indikator kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
yang berujung sebagai dukungan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden dalam RPJMN 2020-2024.
2.1 Gambar Peta Strategi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
-
17
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1 Strategi Nasional dan Kementerian yang Diamanatkan dan Menjadi
Tanggung Jawab Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengkah Nasional (RPJMN) 2020-2024
yang merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, memiliki sasaran untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur
perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Atas dasar pertimbangan masalah, tantangan pembangunan yang dihadapi,
dan capaian pembangunan, serta dalam upaya mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka Visi Presiden untuk tahun
2020-2024 adalah:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam
pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima
arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan
Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan
Transformasi Ekonomi.
Tabel 3.1 Misi Nawacita dan Arahan Presiden
Misi Nawacita Presiden Arahan Presiden
1. Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri, dan Berdaya Saing
Pembangunan Sumber
Daya Manusia
-
18
Misi Nawacita Presiden Arahan Presiden
3. Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa
dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan
Pembangunan
Infrastruktur
Penyederhanaan
Regulasi
Penyederhanaan
Birokrasi
Transformasi Ekonomi
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut kemudian diterjemahkan
ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik.
Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden,
-
19
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan misi Kementerian
dengan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 1, 2, 3, dan 4,
sebagai Koordinator dalam pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan di
bidang perekonomian dalam rangka:
1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan
Kesenjangan;
3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.
Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui
misi atau peran sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian
dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.
Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:
1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan
Kesenjangan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang
Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.
Adapun kondisi yang hendak dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dirumuskan dalam sasaran strategis, sebagai berikut:
1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan,
Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing;
dan
2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang
Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.
Untuk melakukan pengukuran terhadap sasaran strategis yang telah
-
20
ditetapkan, maka indikator sasaran strategis dan target yang ditentukan adalah
sebagai berikut:
1. Pertumbuhan Ekonomi dengan target rata-rata pertumbuhan 2020-2024
sebesar 5,7-6,0 persen;
2. Tingkat Inflasi yang Terjaga dalam Rentang Target dengan target pada tahun
2024 sebesar 2,7 persen;
3. Defisit Transaksi Berjalan/PDB yang menurun pada tahun 2024 sebesar 1,7
persen; dan
4. Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik
dengan target Indeks 4 dari 5.
Namun, karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, maka dilakukan
penajaman target tahun 2020 di mana target pertumbuhan ekonomi menjadi -1,7
s.d. -0,6 persen (per September 2020), target tingkat inflasi 3 persen plus minus 1
persen, dan target defisit transaksi berjalan/PDB menjadi 1,7 persen.
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam Mendukung 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN
2020-2024:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
a. Peningkatan inklusi keuangan melalui implementasi SNKI dengan
perluasan dan inovasi produk layanan keuangan digital berbasis
komunitas;
b. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan daya saing UMKM;
c. Pengendalian tingkat inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat
(TPIP) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat;
d. Pemberian insentif fiskal dalam rangka mendorong perekonomian yang
secara strategis akan dilaksanakan melalui perumusan rekomendasi
kebijakan di bidang fiskal, menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan daya saing;
e. Peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB dalam rangka penguatan
pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
f. Peningkatan rasio Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang
-
21
berbasis kinerja terhadap TKDD dalam rangka mendorong mendukung
penerapan e-government dalam pengelolaan keuangan daerah;
g. Percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah dalam rangka
mendorong efisiensi dan transformasi digital;
h. Stabilisasi harga dan penguatan ketahanan pangan dalam rangka
menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
i. Pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam rangka pemenuhan
kapasitas penyediaan pangan;
j. Pengembangan kemitraan agribisnis hulu dan hilir melalui klaster
pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan
mendorong pertumbuhan PDB sektor pertanian;
k. Pengembangan rumput laut nasional dalam rangka peningkatan nilai
tambah dan ekspor;
l. Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian
yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP);
m. Pengembangan bahan bakar hijau (greenfuel) untuk mengurangi
ketergantungan impor dan percepatan pembangunan industri;
n. Pengembangan petrokimia TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama)
untuk pengembangan petrokimia dalam rangka mengurangi impor
produk petrokimia;
o. Peningkatan kinerja dan efektivitas BUMN yang diharapkan dapat
meningkatkan profitabilitas BUMN untuk pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan;
p. Peningkatan jumlah hasil riset dan produk inovasi yang dimanfaatkan
oleh Industri/Badan Usaha/Lembaga lainnya dalam rangka mendorong
peningkatan nilai tambah;
q. Pengembangan ekonomi digital dalam rangka mendorong
perekonomian;
r. Akselerasi peningkatan skala usaha mikro kecil sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi;
s. Peningkatan pertumbuhan wirausaha dalam rangka pemberdayaan
ekonomi dan penciptaan peluang usaha baru;
-
22
t. Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dalam rangka
pembangunan ekonomi yang berkualitas;
u. Percepatan peningkatan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekspor
riil;
v. Peningkatan daya saing ekonomi untuk mendukung percepatan
pembangunan;
w. Percepatan industrialisasi dalam rangka akselerasi pertumbuhan
ekonomi;
x. Percepatan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran (bukan mobil
dan sepeda) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi;
y. Pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Tanjung
Pinang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan daya saing
ekonomi kawasan;
z. Peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar non tradisional;
aa. Penyelesaian kasus sengketa perdagangan bilateral dan multilateral; dan
bb. Percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
a. Pengembangan kelapa sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar
sekaligus meningkatkan produktivitas;
b. Pengembangan komoditas perkebunan terintegrasi dalam rangka
meningkatkan produktivitas perkebunan;
c. Pengembangan usaha peternakan terintegrasi dalam rangka
peningkatan nilai tambah ekonomi;
d. Pengembangan usaha dan pembiayaan BUMN dalam rangka
mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
e. Percepatan transformasi ekonomi subsisten dalam rangka mewujudkan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
f. Percepatan penyelesaian sinkronisasi peta dan penyelesaian tumpang
tindih pemanfaatan lahan melalui Kebijakan Satu Peta (PKSP) dalam
rangka perbaikan perencanaan pembangunan;
-
23
g. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
h. Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis
Nasional (PSN) sesuai Major Project RPJMN dalam rangka percepatan
pembangunan ekonomi; dan
i. Percepatan dan pemanfaatan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
a. Pengembangan pusat riset dan inovasi;
b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penerapan Kartu
PraKerja;
c. Kerja sama lembaga vokasi dengan dunia usaha dalam peningkatan
kualitas SDM; dan
d. Percepatan pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mengurangi
ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
a. Penguatan dukungan terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM) melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa); dan
b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendorong partisipasi
masyarakat dalam perekonomian.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
a. Sistem logistik nasional yang terintegrasi dalam rangka peningkatan
efisiensi aktivitas ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
a. Strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk
mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat
bencana; dan
b. Implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM) Indonesia-Jepang dalam
rangka mendorong investasi dan kapasitas teknologi bagi pembangunan
rendah karbon.
-
24
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik
a. Penguatan kepemimpinan Indonesia di Forum Internasional.
Dari tujuh agenda tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional dimandatkan untuk mendukung 3 (tiga) agenda melalui beberapa
arah kebijakan, yaitu sebagai berikut:
1. Agenda I, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
dan Berkeadilan. Agenda tersebut didukung melalui arah kebijakan
Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Pasar Non Tradisional, Percepatan
Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan, Penyelesaian
Kasus Sengketa Perdagangan Bilateral dan Multilateral;
2. Agenda IV, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim. Agenda tersebut didukung melalui arah
kebijakan Joint Crediting Mechanism (JCM); dan
3. Agenda VII, Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan
Publik. Agenda tersebut didukung melalui arah kebijakan Kepemimpinan
Indonesia di Forum Internasional.
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis
Arah kebijakan dan strategi tidak hanya dikelompokkan berdasarkan Agenda
Pembangunan RPJMN 2020-2024, tetapi juga dikategorikan sesuai dengan
dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis guna mewujudkan misi dan
tujuan Kementerian. Pengelompokan tersebut menjadi 6 (enam) tema arah
kebijakan, sebagai berikut:
1. Meningkatkan peran UMKM
a. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
b. Akselerasi peningkatan skala usaha mikro kecil; dan
c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur
a. Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis
Nasional (PSN).
3. Mengurangi ketimpangan antar wilayah
a. Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP);
-
25
b. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;
c. Percepatan dan pemanfaatan pembangunan wilayah; dan
d. Penguatan ketahanan bencana.
4. Mengurangi ketimpangan antar masyarakat
a. Peningkatan inklusi keuangan;
b. Percepatan pelaksanaan reforma agraria;
c. Kerja sama lembaga vokasi dengan dunia usaha;
d. Penerapan kartu PraKerja; dan
e. Pengembangan kemitraan agribisnis.
5. Menjaga daya beli masyarakat
a. Pengendalian tingkat inflasi; dan
b. Stabilisasi harga pangan.
6. Meningkatkan daya saing
a. Pengembangan riset serta komersialisasi riset dan teknologi unggulan;
b. Pemberian insentif fiskal;
c. Pengembangan Green Fuel;
d. Percepatan industrialisasi;
e. Perbaikan dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan;
f. Percepatan peningkatan ekspor;
g. Pengembangan sistem logistik nasional;
h. Percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan;
dan
i. Peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar non tradisional.
Dari 6 (enam) Agenda tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional dimandatkan untuk menangani percepatan penyelesaian
dan implementasi perundingan perdagangan dan peningkatan diplomasi ekonomi
ke pasar non tradisional.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional
Dari ketujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN IV tahun 2020-
2024, peran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional secara
-
26
langsung berada pada pilar pertama yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas. Oleh sebab itu, dalam upaya mewujudkan agenda
pertama ini, Pemerintah menetapkan bahwa salah satu arah kebijakan untuk
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas adalah
melalui upaya meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing
perekonomian.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 13 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2020–2024 merumuskan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional akan mendukung terwujudnya sasaran strategis pertama yaitu
Pertumbuhan Ekonomi.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan bahwa arah kebijakan Deputi
Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar non tradisional yang akan
dilakukan melalui strategi, antara lain:
a. Pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Negara-
negara Pasifik Selatan (Fiji dan Papua New Guinea), Afrika (Aljazair,
Mauritius, Djibouti, Tunisia, Maroko, Economic Community of West
African/States/ECOWAS dan East African Community/EAC), dan Amerika
Selatan (Kolombia); dan
b. Perundingan Indonesia-Pakistan in Goods Agreement (IP-TIGA) yang
merupakan perluasan dari IP-PTA.
2. Penyelesaian kasus sengketa perdagangan bilateral dan multilateral yang
akan dilakukan melalui strategi, antara lain:
a. Penyelesaian kasus sengketa dagang Indonesia dengan Selandia Baru
(DS477), Amerika Serikat (DS478), Brasil (DS484), Uni Eropa (DS592 dan
DS593) di World Trade Organization (WTO); dan
b. Pelaksanaan koordinasi dalam proses penyelesaian sengketa
perdagangan bilateral dan multilateral.
3. Percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan dilakukan melalui beberapa
strategi, antara lain:
-
27
a. Penyelesaian dan pemilihan proyek kerja sama ekonomi prioritas,
evaluasi, dan monitoring perkembangan proyek kerja sama ekonomi
internasional (IK-CEPA);
b. Pembahasan General Review Indonesia Japan Economic Partnership
Agreement (GR-IJEPA) untuk perluasan liberalisasi dan peningkatan
komitmen dari IJEPA yang saat ini berlaku;
c. Pertemuan Sub-Komite Investment Business Environment and Promotion
Business Confidence (IBE and PBC) dan penyusunan rekomendasi
perbaikan dan kebijakan perbaikan iklim bisnis dan investasi (Sub-
Committee IJEPA);
d. Percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa (UE) CEPA
dan Indonesia-Turki CEPA, serta ratifikasi kesepakatan Indonesia-
European Free Trade Association (EFTA) CEPA untuk meperluas akses
pasar dan meningkatkan investasi dari Eropa;
e. Penyusunan Policy Adjustment Regional Comprehensive Economics
Partnership (RCEP); dan
f. Implementasi Rencana Aksi Nasional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2025.
4. Implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM) dalam rangka mendorong
investasi, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi pembangunan
rendah karbon di Indonesia melalui strategi, antara lain:
a. Promosi dan peningkatan peran implementasi JCM dalam mendukung
pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, khususnya pada sektor
energi dan industri;
b. Pengintegrasian implementasi JCM dengan kegiatan penurunan emisi gas
rumah kaca (GRK) lainnya di Indonesia, khususnya terkait efisiensi energi
dan energi terbarukan; dan
c. Peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan yang lebih
luas selain partisipan proyek.
5. Penguatan kepemimpinan Indonesia di forum internasional yang
dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
a. Pengusulan Presidensi G20 Indonesia dan pergiliran Keketuaan ASEAN
-
28
2023;
b. Persiapan dan koordinasi Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN 2023;
dan
c. Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia dan Keketuaan ASEAN 2023.
Sementara itu, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputi serta
mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional juga
menetapkan 3 (tiga) sasaran program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja
sebagaimana berikut ini:
3.2.1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam
Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Persentase market share ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA
terhadap total ekspor Indonesia
Persentase market share ekspor Indonesia ke negara mitra
FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia adalah persentase ekspor
Indonesia ke negara-negara mitra yang memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA
dengan Indonesia terhadap total ekspor Indonesia yang bertujuan mendorong
peningkatan efektivitas kesepakatan kerja sama ekonomi internasional.
b. Jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional
dan sub regional, serta multilateral) yang disepakati
Kerja sama ekonomi internasional adalah persetujuan/perjanjian yang
disepakati antara Indonesia dengan negara mitra baik dalam forum kerja sama
ekonomi bilateral, regional dan sub regional, maupun multilateral. Peningkatan
kerja sama ekonomi internasional dilakukan melalui perundingan dan
kesepakatan internasional dalam bentuk PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional
dan Sub Regional, serta Multilateral.
c. Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi
Kemenko Perekonomian
Ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional adalah salah
satu bentuk pengesahan perjanjian internasional atau proses adopsi
perjanjian internasional ke dalam hukum nasional (melalui persetujuan dari
-
29
badan eksekutif dan legislatif) sehingga perjanjian tersebut dapat
dimanfaatkan oleh negara terkait. Untuk mendorong terwujudnya hasil dari
perjanjian kerja sama ekonomi internasional dan agar dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat, maka Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional berperan dalam melakukan supervisi ratifikasi.
d. Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat
Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini berperan aktif
sebagai koordinator dalam beberapa forum kerja sama ekonomi internasional
pada tingkat bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral. Forum ini
merupakan sarana pengembangan kerja sama ekonomi internasional.
e. Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara/ Menteri di forum ekonomi
internasional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian
Kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi internasional
adalah perjanjian/persetujuan yang disepakati oleh Kepala Negara pada forum
ekonomi internasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan
butir-butir kesepakatan yang dapat ditindak lanjuti pada tingkat nasional.
3.2.2. Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional yang Berkualitas
Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase rekomendasi
kebijakan dalam kerja sama ekonomi internasional (Bilateral, Regional dan Sub
Regional, serta Multilateral) yang diterima Menko Perekonomian.
Rekomendasi yang dimaksud dapat berupa usulan, saran, dan/atau
pendapat seperti talking points, posisi DELRI, dan Nota Dinas terkait isu dalam
hal kerja sama ekonomi internasional yang diajukan oleh Deputi kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
Penyiapan dan penyusunan rekomendasi kebijakan oleh Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dilakukan berdasarkan evidence
based dan masukan dari Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
-
30
3.2.3. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional yang baik
Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas ASN Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi,
kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kinerja ASN di lingkungan
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah melalui
pengukuran indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sama Ekonomi Internasional.
b. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Nilai evaluasi SAKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk mendorong
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil, maka
perlu dilakukan penilaian evaluasi SAKIP.
c. Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional
Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri Deputi
Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional atas upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance.
Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 (delapan) program area
perubahan RB pada komponen Pengungkit baik pada “Pemenuhan” maupun
“Reform” berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan
-
31
Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional,
maka perlu dilakukan pengukuran dari pemenuhan nilai PMPRB.
d. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sama Ekonomi Internasional
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang
ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja
dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan
anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Kualitas
pelaksanaan anggaran terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur
pencapaian kinerja keluaran (output) yang masing-masing memiliki bobot 50
persen. Untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, maka perlu
dilakukan pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran.
3.3 Kerangka Regulasi dalam Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional
Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
koordinator Bidang Perekonomian, khususnya pada Pasal 465 bahwa Deputi
Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional. Disebut juga
dalam pasal 466, dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi: (a) koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/
Lembaga yang terkait isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; (b)
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan
isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; (c) koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama
-
32
ekonomi Asia; (d) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur
Tengah; (e) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait
dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik; (f) koordinasi dan
sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional; (g) koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama
ekonomi Multilateral; (h) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kerja sama ekonomi internasional; dan (i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri Koordinator.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut di atas, Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional membuat kerangka regulasi yang
berisi peraturan terkait isu di bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional
sebagai berikut:
1. Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional Nomor 1-A Tahun 2020 tentang Tim Clearing House
Implementasi Keputusan dan Rekomendasi Dispute Settlement Body (DSB)
WTO Kasus DS 477/DS478: Indonesia-Importation of Horticultural Products,
Animals and Animal Products.
Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tanggal 8 November 2018 yang
dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh
Menteri Perdagangan serta perwakilan Menteri Pertanian menyepakati
bahwa Kemenko Perekonomian bertindak sebagai “clearing house” dalam
rangka tindak lanjut penanganan kasus sengketa DS477/DS478: Indonesia-
Importation of Horticutural Products, Animals and Animals Products.
Saat ini, Pemri melalui Tim Clearing House telah melakukan revisi
Permentan dan Permendag terkait importasi hortikultura menyesuaikan
dengan putusan panel WTO (Measures 1-17). Substansi Revisi 4 UU di
-
33
sektor pertanian yang dianggap melanggar aturan WTO (Measure 18) sudah
disesuaikan melalui RUU Cipta Kerja.
2. Surat Keputusan Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Nomor 1-B Tahun 2020 tentang Tim Clearing House Penyelesaian Sengketa
Dagang: Indonesia-Brazil di WTO atas Kasus DS484: Importation of Chicken
Meat and Chicken Products
Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menko
Perekonomian tanggal 7 Agustus 2019 yang dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan,
Wakil Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertanian yang diwakili Dirjen PKH.
Disepakati bahwa dibentuknya tim clearing house dengan Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional sebagai ketua tim clearing
house dalam rangka memastikan pasal-pasal terkait dalam Permentan dan
Permendag sesuai dengan keputusan dan rekomendasi DSB WTO (full
compliance) dan memastikan Indonesia terhindar dari tuntutan ganti rugi
(retaliasi) dari Brasil, dan terciptanya langkah-langkah strategi baik melalui
pendekatan bilateral ataupun melalui proses litigasi.
3. Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional nomor KEP-03B/D.VII.M.EKON/05/2020 tentang Tim
Penyusunan Portal Sistem Monitoring Masyarakat Ekonomi ASEAN
Indonesia (STORMEA) Tahun 2020
Portal STORMEA merupakan sistem e-monitoring Prioritas Tahunan
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 berbasis web yang terintegrasi, lengkap
dan real-time sehingga akan memudahkan pemetaan keberhasilan dan
kekurangan dalam implementasi setiap kesepakatan di ASEAN. Portal
STORMEA memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai repository untuk mengawal
implementasi Cetak Biru MEA 2025 di Indonesia dan database sebagai fitur
yang menyajikan data dan informasi manfaat MEA bagi masyarakat
Indonesia. Dalam hal ini, Portal STORMEA merupakan terobosan inovatif
yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian selaku Ketua Dewan
Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia.
-
34
4. Draf Surat Keputusan Deputi tentang Tim Komite Bersama dan Sekretariat
Mekanisme Kredit Bersama
Draf Surat Keputusan (SK) Deputi tentang Tim Komite Bersama dan
Sekretariat Joint Crediting Mechanism (JCM) merupakan produk hukum
turunan dari SK Tim Perudingan Perdagangan Karbon Antar Negara
(TPPKA) yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.
SK ini diperlukan sebagai tindak lanjut dari kerja sama bilateral antara
Jepang dan Indonesia perihal kerja sama JCM di mana dimuat hal teknis
yang menjadi kewenangan Komite Bersama sebagai pengambil keputusan
tertinggi dalam implementasi JCM. Saat ini, SK Deputi ini masih menunggu
ditandatanganinya SK TPPKA oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian. Selain itu, SK tersebut juga diperlukan sebagai dasar hukum
pelaksanaan JCM setelah dasar hukum sebelumnya habis masa berlakunya.
3.4 Kerangka Kelembagaan
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dipimpin oleh Deputi yang
mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama
ekonomi internasional.
Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Berdasarkan Permenko Nomor 9 Tahun 2020, Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terdiri atas: (a) Asisten Deputi Kerja
Sama Ekonomi Asia/Sekretaris Deputi; (b) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Eropa, Afrika dan Timur Tengah; (c) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika
dan Pasifik; (d) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional;
dan (e) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.
-
35
Asisten Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama
ekonomi bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral. Berbeda dari
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, pada Permenko 9 Tahun 2020 Asisten Deputi Kerja Sama
Ekonomi Asia/Sekretaris Deputi secara khusus memiliki tugas dan fungsi sebagai
Sekretaris Deputi dalam pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program
dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional. Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur Asisten Deputi Kerja
Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan menjadi Asisten Deputi Kerja Sama
Ekonomi Multilateral.
Asisten Deputi memiliki Kepala Bidang yang bertugas untuk menyiapkan
bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan
isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral, regional dan sub regional, serta
multilateral. Setiap Kepala Bidang memiliki Kepala Subbidang yang bertugas
untuk menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
yang terkait isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral, regional dan sub regional,
serta multilateral dan juga pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang
masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi bilateral, regional dan sub
regional, serta multilateral.
-
36
Bagan 3.1 Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional
Sumber daya yang ada saat di pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi Internasional adalah sebanyak 65 orang. Rincian tingkat pendidikan
sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Internasional
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Strata 3 2
2 Strata 2 28
3 Strata 1/ Diploma 4 18
4 Diploma 3 12
5 Diploma 1 2
6 SLTA 3
TOTAL 65
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Asia/Sekretaris Deputi
Bidang Kerja Sama Ekonomi
Asia Tengah dan
Asia Timur
Bidang Kerja Sama Ekonomi
Asia Selatan dan
Asia Tenggara
Bidang Program dan Tata
Kelola
Bidang Kerja Sama Ekonomi
Eropa
Bidang Kerja Sama Ekonomi
Afrika dan Timur
Tengah
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Eropa, Afrika dan Timur
Tengah
Bidang Kerja Sama Ekonomi
APEC dan Sub
Regional
Bidang Kerja Sama Ekonomi
Pasifik
Bidang Kerja Sama Ekonomi
Amerika
Bidang Kerja Sama Ekonomi
Pasifik
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Amerika dan Pasifik
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Regional dan Sub
Regional
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Multilateral
Bidang Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Multilateral dan Lembaga Pembiayaan
Internasional
Bidang Kerja Sama
Perdagangan dan
Industri Multilateral dan Pembangunan
Berkelanjutan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kelompok Jabatan
Fungsional
-
37
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional merumuskan 3
(tiga) sasaran program dan 10 (sepuluh) indikator kinerja dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi Deputi, serta dalam rangka mendukung tercapainya
sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. Sasaran program ini sebagai
cerminan tingkat keberhasilan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diukur melalui beberapa indikator kinerja
program, sebagai berikut:
Tabel 4.1 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sama Ekonomi Internasional Tahun 2020-2024
No.
Sasaran Program/ Indikator
Kinerja
Target
Satuan
2020 2020* 2021 2022 2023 2024
1. Sasaran Strategis Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Rangka Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Nasional
1.1 Persentase market share
ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia
65-67 65,5-67,5 66-68 66,5-68,5 67-69 Persentase
-
38
No.
Sasaran Program/
Indikator Kinerja
Target
Satuan
2020 2020* 2021 2022 2023 2024
1.2 Jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral) yang disepakati
9 6 7 6 8 4 Kesepakatan
1.3 Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi Kemenko Perekonomian
12 5 8 13 14 15 Ratifikasi
(Kumulatif)
1.4 Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral
16 16 21 23 23 21 Forum
1.5 Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara/ Menteri di forum ekonomi internasional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian
2 2 3 2 3 2 Kesepakatan
-
39
No.
Sasaran Program/
Indikator Kinerja
Target
Satuan
2020 2020* 2021 2022 2023 2024
2. Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional yang Berkualitas
2.1 Persentase rekomendasi kebijakan dalam kerja sama ekonomi internasional (Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral) yang diterima Menko Perekonomian
100 100 100 100 100 100 Persentase
3. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang baik
3.1 Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi
- 75 75 77 77 77 Persentase
3.2 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
- 85 85 87 87 87 Nilai
-
40
No.
Sasaran Program/
Indikator Kinerja
Target
Satuan
2020 2020* 2021 2022 2023 2024
3.3 Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
- 85 85 87 87 87 Persentase
3.4 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
- 90 90 92 92 92 Persentase
2020*) perubahan target setelah pandemi Covid-19
4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan dan penganggaran pada Kedeputian Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berbasis kinerja yang berorientasi
pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara
proporsional.
Alokasi anggaran dilakukan berdasarkan pendekatan fungsi, outcome, ouput,
dan komponen untuk mewujudkan sasaran yang meliputi: 1) Tersusunnya
Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang
Berkualitas; 2) Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia
yang Berkualitas dan Terwujudnya Layanan Dukungan Kegiatan Deputi serta
Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal; 3) Tersusunnya
Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
yang Berkualitas; 4) Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi
Multilateral yang Berkualitas; dan 5) Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja
-
41
Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang Berkualitas.
Adapun ouput yang hendak dicapai, antara lain: 1) Rekomendasi Kebijakan
Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik; 2) Rekomendasi Kebijakan Kerja
Sama Ekonomi Asia; 3) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa,
Afrika, dan Timur Tengah; 4) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi
Multilateral; dan 5). Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi. Regional dan
Sub Regional.
Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional Tahun 2020-2024
No. Sasaran
Kegiatan
Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)
2020 2020* 2021 2022 2023 2024
1. Tersusunnya
Rekomendasi
Kebijakan Kerja
Sama Ekonomi
Amerika dan
Pasifik yang
Berkualitas
1.000 940 1.045 1.092 1.141 1.193
2. Tersusunnya
Rekomendasi
Kebijakan Kerja
Sama Ekonomi
Asia yang
Berkualitas
Terwujudnya
Layanan
Dukungan
Kegiatan Deputi
serta
Administrasi
Program dan
Tata Kelola
yang Optimal
4.000 3.760 4.180 4.368 4.565 4.770
-
42
No. Sasaran
Kegiatan
Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)
2020 2020* 2021 2022 2023 2024
3. Tersusunnya
Rekomendasi
Kebijakan Kerja
Sama Ekonomi
Eropa, Afrika,
dan Timur
Tengah yang
Berkualitas
1.000 940 1.045 1.092 1.141 1.193
4. Tersusunnya
Rekomendasi
Kebijakan Kerja
Sama Ekonomi
Multilateral yang
Berkualitas
1.000 940 1.045 1.092 1.141 1.193
5. Tersusunnya
Rekomendasi
Kebijakan Kerja
Sama Ekonomi
Regional dan
Sub Regional
yang
Berkualitas
4.000 2.119 4.180 4.368 4.565 4.770
*) indikasi kebutuhan pendanaan setelah efisiensi
Proyeksi anggaran berdasarkan asumsi program dan kegiatan yang rutin
atau tetap berjalan selama waktu 4 (empat) tahun ke depan (base line budget).
Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah dimaksud merupakan
antisipasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan yang bersifat indikatif.
Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sama Ekonomi Internasional adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I pada
Matriks Kinerja dan Pendanaan.
-
43
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024
merupakan dokumen yang memuat visi dan misi Deputi melalui perumusan
sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
untuk 5 (lima) tahun pada periode 2020-2024 yang disusun dengan mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2020-2024 dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun
2020-2024 akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada
setiap unit di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional setiap tahun sehingga dapat memaksimalkan peran Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam upaya koordinasi,
sinkronisasi dan kebijakan di bidang ekonomi internasional. Dan dalam rangka
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional periode 2020-2024,
akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap sasaran
strategis dan target pelaksanaan kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.
Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun
2020-2024 juga menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang berlandaskan nilai-nilai
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Profesional, Integritas,
Kerjasama, Inovasi, dan Tanggung Jawab (Responsibility) (PIKIR).
-
44
Lampiran I MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Kode Kegiatan/
Output kegiatan
Sasaran Kegiatan/Output
Indikat