CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - bpbd.bantulkab.go.id filePendahuluan Kebijakan Akuntansi Pemerintah...

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, juga memberikan kekuatan lahir dan

batin sebagai modal untuk membangun masyarakat Bantul

Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul ini berisi tentang informasi

seputar pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018. Baik mengenai

pencapaian atau realisasi target kinerja per kegiatan, juga memuat

hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja tersebut.

Dilengkapi pula dengan informasi-informasi non keuangan yang kami

pandang perlu untuk melengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan ini

Harapan kami, Catatan Atas Laporan Keuangan ini bisa

memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Selanjutnya kritik,

saran dan bimbingan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul di tahun-

tahun mendatang.

Demikian, semoga bermanfaat.

Bantul, 31 Desember 2018

Drs. DWI DARYANTO, M.Si NIP. 19630414 199103 1 006

BAB I Pendahuluan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip,

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh entitas pelapor dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul

dalam Penyusunan dan Penyajiaan Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas

akuntansi entitas pelaporan.

Secara umum Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan

kinerja kuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi peran

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya.

Tujuan Spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh

sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan

dan peraturan perundang-undangan.

- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten serta hasil-hasil

yang telah dicapai.

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah kabupaten

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

pemerintah kabupaten berkaitan dengan sumber-sumber

penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan

pemerintah kabupaten, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur keuangan pemerintah kabupaten, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Negara / Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan;

12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

1.3 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target

kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

Bab V. Penjelasan pos – pos laporan keuangan

Bab VI. Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan

Bab VI . Penutup

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian

Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Rencana Strategis merupakan sebuah perencanaan jangka

menengah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Perencanaan

strategis dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan

yang akan dilakukan sebuah lembaga pemerintah. Sebagai sebuah

institusi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul membutuhkan acuan bagi kebijakan dan tindakan dalam

penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian).

Rencana Strategis juga dapat menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian

anggaran tahunan. Tanpa sebuah perencanaan strategis maka sulit

diketahui rencana kerja sebuah lembaga. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul baru definitif berdiri pada tanggal 14

Januari 2011 dan diatur dalam Perda Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 22

Juli 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul naik type dari

B ke A yg disahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10

Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan

Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan

ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul ini menyajikan pendekatan dan strategi yang

dirancang Pemerintah di tingkat kabupaten untuk mengurangi risiko

bencana. Beberapa dinas dan badan di Kabupaten Bantul, baik secara

sendiri-sendiri maupun melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga

swadaya masyarakat maupun mitra pembangunan internasional, telah

mengembangkan dan melaksanakan program-program yang bertujuan

untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Kabupaten Bantul setelah diidentifikasi dengan menggunakan

pendekatan HVCR (Hazard, Vulnerability, Capacity, and Risk) ternyata

merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Sedikitnya ada

sembilan jenis bencana yang ada di Kabupaten Bantul seperti gempa

bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kekeringan,

gelombang pasang, abrasi pantai, kebakaran, dan dampak letusan

gunung berapi. Kesembilan jenis ancaman yang rutin terjadi adalah

angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran walaupun sifatnya

hanya lokal namun kejadian tersebut banyak merusak sarana

infrastruktur dan kerugian harta benda. Dengan mempertimbangkan

bahwa Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang rawan bencana, maka

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan

dapat memberikan gambaran umum rencana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul 5 tahun ke depan.

Pengaruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul pada sektor riil cukup luas dan mendalam diantaranya

adalah :

1. Terciptanya rasa tenang dari kemungkinan adanya bencana;

2. Semakin siap, tanggap dan tangguhnya masyarakat Kabupaten

Bantul terhadap bencana;

3. Peningkatan peran masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;

4. Penyebarluasan informasi potensi bencana;

5. Terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten

6. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pasca bencana (Pohon

tumbang, Kebakaran, Banjir, Tanah longsor, Kecelakaan laut)

7. Terlaksananya kegiatan Relokasi akibat bencana tanah longsor

Kecepatan dan ketepatan bertindak tim Pusdalops dalam

penyebarluasan informasi dan sebagai bank data kebencanaan, TRC

(Tim Reaksi Cepat) yg bertugas sebagai assesment, PBK (Pemadam

Bahaya Kebakaran) yang telah dilengkapi mobil pemadam kebakaran

sebanyak 8 unit dan gedung pos pemadam kebakaran sebanyak 4 unit

pos, Droping Air Bersih, mobil Toilet telah mampu menurunkan

ketegangan masyarakat dalam menghadapi bencana. Situasi ini akan

sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik tingkat daerah, nasional

bahkan internasional. Demikian pula di Kabupaten Bantul pembangunan

ekonomi selalu dipengaruhi oleh kondisi tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan fungsi

perlindungan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana (sosial,

alam, teknologi) yang pada tahapan selanjutnya masyarakat diharapkan

mampu, tanggap dan tangguh menghadapi situasi yang sering berubah-

ubah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan kebijakan Akuntansi adalah untuk menjamin keseragaman

pengakuan, pengukuran maupun laporan dalam setiap transaksi yang

terjadi dalam entitas pelapor /SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / entitas

akuntansi di Kabupaten Bantul.

Kebijakan akutansi juga bertujuan untuk menjamin bahwa

laporan keuangan pemerintah kabupaten dapat dimengerti oleh

pengguna laporan keuangan dengan meminimalkan terjadinya bias

terhadap pengungkapan komponen laporan keuangan.

Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2018

Kode Rek Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa

1 05 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.171.555.400,00 3.667.022.951,00

504.532.449,00

1 05 03 01 36 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 542.943.400,00 465.327.974,00 77.615.426,00

1 05 03 01 37 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultansi 303.316.000,00 273.986.897,00 29.329.103,00

1 05 03 01 38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 3.325.296.000,00 2.927.708.080,00 397.587.920,00

1 05 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.588.502.900,00

4.289.862.699,00

298.640.201,00

1 05 03 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 635.250.000,00 625.635.000,00 9.615.000,00

1 05 03 02 51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.008.183.400,00 992.857.800,00 15.325.600,00

1 05 03 02 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung 90.000.000,00 85.841.650,00 4.158.350,00

1 05 03 02 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 2.609.569.500,00 2.430.932.499,00 178.637.001,00

1 05 03 02 54 Pemeliharaan Rutin Peralatan dan perlengkapan Kantor 245.500.000,00 154.595.750,00 90.904.250,00

1 05 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 259.800.000,00 254.401.400,00 5.398.600,00

1 05 03 03 08 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 259.800.000,00 254.401.400,00 5.398.600,00

1 05 03 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 212.950.000,00 206.930.000,00 6.020.000,00

1 05 03 05 18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

212.950.000,00 206.930.000,00 6.020.000,00

1 05 03 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

53.413.000,00 29.277.000,00 23.658.000,00

1 05 03 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.130.000,00 0 10.130.000,00

1 05 03 05 11 Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan 13.238.000,00 0 13.238.000,00

1 05 03 05 14 Penyusunan Profil SKPD 30.045.000,00 29.755.000,00 290.000,00

1 05 03 25

Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 206.756.000,00 191.624.300,00 15.131.700,00

1 05 03 25 01 Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 60.756.000,00 60.756.000,00 0

1 05 03 25 02 Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran 146.000.000,00 130.868.300,00 15.131.700,00

1 05 03 26

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana 762.211.500,00 719.454.420,00 42.757.080,00

1 05 03 26 01 Relokasi Korban Bencana ALam 254.561.500,00 223.937.920,00 30.623.580,00

1 05 03 26 02 Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam 507.650.000,00 495.516.500,00 12.133.500,00

1 19 03 22

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

4.455.330.700,00 3.920.109.264,00 535.221.436,00

1 19 03 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

70.000.000,00 23.980.000,00 46.020.000,00

1 19 03 22 05 Peningkatan Ketrampilan dan Kualitas Penanggulangan Bencana 848.610.000,00 770.001.000,00 78.609.000,00

1 19 03 22 07 Sosialisasi Mitigasi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial 1.443.925.000,00 1.116.798.000,00 327.127.000,00

1 19 03 22 13 Pemantauan dan Penyaluran Bantuan Bencana Alam 162.343.200,00 123.953.184,00 38.390.016,00

1 19 03 22 15 Pengembangan Desa Siaga Bencana 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00

1 19 03 22 18 Gladi Posko dan Gladi Lapang 307.200.000,00 306.050.000,00 1.150.000,00

1 19 03 22 22 Pengembangan Budaya Sadar Bencana 22.582.500,00 22.282.500,00 300.000,00

1 19 03 22 27 Penyelenggaraan posko Pengendalian Bencana 34.950.000,00 29.000.000,00 5.950.000,00

1 19 03 22 29 Penguatan Kapasitas Satgas BPBD 150.000.000,00 127.440.000,00 22.560.000,00

1 19 03 22 32 Penguatan FPRB 57.000.000,00 56.000.000,00 1.000.000,00

1 19 03 22 36 Pembentukan Sekolah Siaga Bencana 105.990.000,00 104.075.000,00 1.915.000,00

1 19 03 22 37 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 290.000.000,00 288.999.580,00 1.000.420,00

1 19 03 22 44 Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan 255.500.000,00 252.050.000,00 3.450.000,00

1 19 03 22 45 Pengembangan Sekolah Siaga Bencana 48.305.000,00 45.875.000,00 2.430.000,00

1 19 03 22 46 Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana 571.125.000,00 565.805.000,00 5.320.000,00

JUMLAH 4.455.330.700,00 3.920.109.264,00 535.221.436,00

Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian target kinerja APBD BPBD kabupaten Bantul Tahun

2018, sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian

1. Terciptanya

pencegahan dan

kesiapan daerah

dalam menghadapi

bencana

Persentase Sekolah

Siaga Bencana

3,70 3,87 100

2. Terciptanya kondisi

masyarakat yang

terlindungi dari

bencana dan

dampak lanjutan

bencana

Persentase

kecepatan reaksi

tanggap darurat

bencana yang

memenuhi respons

time 15 menit

98 100 100

3. Terciptanya

pemulihan dan

perbaikan

infrastruktur dan

masyarakat pasca

bencana

Persentase relokasi

warga yang

terdampak

45,46 36,36 80

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan sasaran strategis Pada tahun 2017, program

yang dilaksanakan untuk sasaran strategis diampu oleh program yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 mentargetkan 80

terealisasi sebesar 79,67 dengan capaian sebesar 99,58%. Capaian

Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Pada tahun

sebelumnya Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar

78,51 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 1,16. Program ini

di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jumlah anggaran di program ini sebesar adalah Rp 4.171.555.400,00

dengan realisasi sebesar Rp 3.667.022.951,00 atau sebesar 87,90%.

adapun realisasi dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut :

- Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran pagu

anggaran sebesar Rp. 542.943.400 terealisasi sebesar Rp.

465.327.974 atau sebesar 85,7%, output yang dicapai adalah

terealisasikannya pembayaran honor pengelola keuangan, barang

dan kepegawaian, penyediaan benda pos (materai dan perangko),

alat tulis kantor, alat listrik, penyediaan peralatan dan bahan

pembersih, pembayaran rekening air, listrik, telepon, surat kabar

harian, belanja dekorasi, belanja publikasi, sewa frekuensi dan pajak

radio, cetak dan penggandaan.

- Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 303.316.000 terealisasi sebesar Rp.

273.986.897 atau sebesar 90%, output yang di capai adalah

tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu dan makan

minum operasinal kegiatan, serta perjalanan dinas luar daerah dan

dalam daerah.

- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran dengan pagu Rp.

3.325.296.000 terealisasi Rp. 2.927.708.080 atau sebesar 88%.

Output yang dicapai adalah terbayarnya honorarium 189 orang

tenaga kontrak.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana

dan prasarana aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100% terealisasi

sebesar 93,5%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja

program ini tercapai sebesar 87,65 sehingga pada tahun ini ada kenaikan

sebesar 6%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang

mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini baru mencapai

sebesar 93,5%. Hal ini dikarenakan ada efisiensi di beberapa kegiatan.

Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan, yaitu ;

1. Pembangunan Gedung

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Adapun realisasi dari kegiatan - kegiatan tersebut adalah :

- Pembangunan gedung kantor dengan indikator kinerjanya adalah

jumlah penyempurnaan gedung pos pemadam kebakaran yang tahun

2017 telah membangun 3 pos di Kecamatan Banguntapan,

Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Imogiri dan belum sempurna

sehingga di tahun 2018 disempurnakan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 635.250.000 terealisasi sebesar Rp. 625.635.000 atau

sebesar 98,48%.

- Pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan indikator kinerja

kegiatan adalah jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang

diadakan di tahun 2018 yaitu pengadaan EWS, pengadaan

perlengkapan satgas (PBK, SAR, TRC), dan pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor (komputer, printer), dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 1.008.183.400 terealisasi sebesar Rp. 992.857.800 atau

sebesar 98,48%.

- Pemeliharaan rumah dan gedung kantor dengan indikator kinerja

kegiatan adalah jumlah bulan pemeliharaan dan rehab gedung dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 terealisasi sebesar Rp.

85.841.650 atau sebesar 95%.

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dengan indikator

kinerja kegiatan jumlah bulan pemeliharaan dan rehabilitasi mobil

pemadam kebakaran. Ada 3 unit mobil pemadam yang di rehabilitasi,

total anggaran utk kegiatan ini sebesar Rp. 2.609.569.500 terealisasi

sebesar Rp. 2.430.932.499 atau sebesar 93%.

- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dengan indikator kinerja

kegiatan jumlah bulan pemeliharaan peralatam dan perlengkapan

kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 245.500.000 terealisasi

sebesar Rp. 154.595.750 atau sebesar 63%, outputnya adalah

terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan

EWS di pantai selatan.

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian dari program ini adalah indikator Cakupan peningkatan disiplin

aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 98%.

Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini juga

mencapai 100 sehingga di tahun ini target kinerja lebih rendah dibanding

tahun sebelumnaya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun

Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah

mencapai 98%. Ada 1 (satu) kegiatan yang diampu di program

peningkatan disiplin aparatur yaitu kegiatan pengadaan sarana dan

prasarana peningkatan disiplin aparatur dengan pagu anggaran Rp.

259.800.000 terealisasi Rp. 254.401.400 atau sebesar 98%. Keluaran

yang dihasilkan di kegiatan ini adalah berupa belanja pakaian kerja

lapangan untuk Satuan tugas (Pusdalops, PBK, TRC, SAR), dan pakaian

olah raga.

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 100%

terealisasi sebesar 97,17%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator

kinerja program ini tercapai sebesar 100 sehingga pada tahun ini lebih

rendah. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang

mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini mencapai sebesar

97,17%. Di Program ini hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas

Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.500.000 yang

terealisasi sebesar Rp. 206.930.000 atau sebesar 97,17%. Output dari

kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur yang dilaksanakan di

Malang selama 3 hari. Anggaran ini tidak terserap 100% dikarenakan

ada efisiensi anggaran.

e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana Alam

(BPBD). Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp

4.455.330.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.920.109.264,00 atau 88%.

Sasaran dari program ini adalah terciptanya kesadaran masyarakat

dalam kesiapsiagaan bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam

program ini adalah sebagai berikut :

- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp23.980.000,00 atau sebesar 35% Hal ini dikarenakan kejadian

bencana alam pada tahun 2018 relatif rendah. Output yang dicapai

adalah terlaksananya evakuasi korban bencana.

- Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam


Rp770.001.000,00 atau sebesar 91%. Output pada kegiatan ini

adalah terlaksananya pelatihan pemadam kebakaran dan tanah

longsor di 14 desa

- Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial dengan

anggaran sebesar Rp1.443.925.000,00 terealisasi sebesar

Rp1.116.798.000,00atau sebesar 85,25%. Output yang dicapai

adalah terlaksananya gelar budaya, sarasehan, dalam rangka

sosialisasi mitigasi bencana dan lomba-lomba dalam rangka refleksi

gempa. Lomba-lomba terdiri dari lomba mewarnai/ mural dan lomba

karya tulis

- Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam dengan

anggaran sebesar Rp162.343.200,00 terealisasi sebesar

Rp123.953.184,00 atau sebesar 76%. Output yang dicapai adalah

terlaksananya penyaluran bantuan berupa bahan makanan, bahan

bangunan dan air bersih. Kegiatan ini hanya terserap 76%

dikarenakan bencana kekeringan tidak berlangsung lama.

- Pengembangan desa siaga bencana dengan anggaran sebesar

Rp87.800.000,00 terealisasi sebesar Rp87.800.000,00 atau sebesar

1000%. Output yang dicapai adalah pengembangan 4 desa tangguh

bencana yang sudah terbentuk untuk menuju desa tangguh bencana

tingkat madya. Yaitu Desa Sriharjo, Desa Karangtengah, Desa

Sriumartani, dan Desa Munthuk.

- Gladi posko dan gladi lapang dengan anggaran sebesar

Rp307.200.000,00 terealisasi sebesar Rp306.050.000,00 atau

sebesar 99,6%. Output yang dicapai adalah terlaksananya gladi atau

simulasi

- Pengembangan budaya sadar bencana dengan anggaran sebesar


98%. Output yang dicapai Terlaksananya sosialisasi (workshop)

manejemen tanggap darurat bagi OPD di kabupaten Bantul .

- Penyelenggaraan posko pengendalian bencana dengan anggaran

sebesar Rp34.950.000,00 terealisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau

sebesar 82,98 %. Output yang dicapai adalah terselenggaranya

posko kedaruratan bencana. Di output ini tidak mencapai target

100% dikarenakan efisiensi dan faktor eksternal bencana alam.

- Penguatan kapasitas Satgas BPBD dengan anggaran sebesar


sebesar 84,95 %. Output yang dicapai adalah meningkatnya

kemampuan satgas BPBD dengan pelatihan. Kegiatan dilaksanakan

selama 4 hari, pelatihan terdiri dari pelatihan penyelamatan di darat

dan air. Peserta terdiri dari Satgas BPBD yaitu PBK, TRC, Pusdalops

dan SAR.

- Penguatan FPRB dengan anggaran sebesar Rp57.000.000,00

terealisasi sebesar Rp56.600.000,00 atau sebesar 99,30 %. Output

yang dicapai terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana

(FPRB) yang ada di tingkat kabupaten.

- Pembentukan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran sebesar


sebesar 98,19 %. Output yang dicapai adalah terbentuknya 3

sekolah siaga bencana yaitu SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah,

dan SD Muhammadiyah Insan Mandiri.

- Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan anggaran sebesar


sebesar 99,66%. Output yang dicapai adalah terbentuknya 2 Desa

Tangguh Bencana yaitu desa Sriharjo dan desa Srimartani.

- Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan dengan anggaran

sebesar Rp255.500.000,00 terealisasi sebesar Rp252.050.000,00

atau sebesar 98,65%. Output yang dicapai adalah tersedianya sistem

aplikasi kebencanaan berbasis android.

- Pengembangan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran


98,97% Output yang dicapai adalah pengembangan sekolah siaga

bencana yang sudah terbentuk untuk menuju sekolah siaga bencana

tingkat madya.

- Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana dengan anggaran


sebesar 90,07% Output yang dicapai adalah Tersusunnya dokumen

Rencana Penanggulangan Bencana

f. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran.

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp206.756.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp191.624.300,00 atau 92,68%. Sasaran dari

program ini adalah terciptanya kondisi masyarakat yang terlindungi dari

bencana dan dampak lanjutan bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di

dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran


Rp60.756.000,00 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah

tercapainya kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang

memenuhi respons time 15 menit.

- Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran dengan anggaran


atau sebesar 89,64%. Output yang dicapai adalah dilaksanakannya

diklat pemadam 1 yang bersertifikat dari Kemendagri.

g. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana.

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp762.211.500,00 dan

terealisasi sebesar Rp719.454.420,00 atau 94,38%. Sasaran dari

program ini adalah terciptanya pemulihan dan perbaikan infrastruktur

dan masyarakat pasca bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam

program ini adalah sebagai berikut :

- Relokasi korban bencana alam dengan anggaran sebesar


sebesar 87,97%. Output yang dicapai adalah terlaksananya bantuan

relokasi rumah bagi 10 KK

- Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam dengan anggaran


atau sebesar 97,61%. Output yang dicapai adalah tersedianya lahan

untuk relokasi di desa Mangunan, Dlingo, Bantul.

- Rekonstruksi Pasca bencana dengan anggaran Rp64.200.266.600,00

tidak tereaslisasi dikarenakan dana hibah cair di akhir Desember.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan.

Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2018 masih

sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berikut beberapa permasalahan dan

solusi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

No. Permasalahan Solusi

1 Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya dalam

- Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kelembagaan dalam memaksimalkan penanganan

No. Permasalahan Solusi

penanganan dan pengelolaan bencana

dan pengelolaan bencana sehingga bisa menekan resiko bencana.

- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam proses pencegahan dan penanganan bencana di Kabupaten Bantul

2 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.

Menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk menanggulangi bencana baik dari prabencana sampai pasca bencana

3 Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat

Meningkatkan dan mengaktifkan jaringan informasi dan komunikasi yang ada, baik secara verbal (komunikasi lewat radio, Whatshapp, aplikasi,dll) maupun non verbal (sosialisasi, simulasi, publikasi lewat media baliho atau slogan dll) sehingga informasi dapat sampai pada masyarakat

4 Tingkat kebencanaan Kabupaten Bantul memiliki tingkat kerawanan tinggi

BPBD Kabupaten Bantul harus memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC), Pusdalops PB, dan unit pelaksana tugas pemadam kebakaran untuk menjawab tingginya intensitas kejadian kebakaran di Kabupaten Bantul. Pilihan diatas didasarkan atas kebutuhan penanggulangan bencana yang sistematis, terencana, dan terpadu

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akutansi

Adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang

yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

4.2 Basis akutansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan


Basis akutansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah basis Akrual

untuk belanja pembiayaan dalam realisasi anggaran, pengakuan asset,

kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan neraca.

1.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan


Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akutansi Pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul.

1.4 Penerapan kebijakan akutansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akuntansi pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul.

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian masing-masing pos-pos laporan keuangan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul:

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum

Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun

anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar

kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

bukan Instansi yang memperoleh pendapatan, pendapatan di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah NIHIL

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum

daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh Pemerintah Kabupaten. Belanja langsung BPBD sebesar

Rp. 80.731.263.039,- jumlah total SP2D uang persediaan (UP) sebesar

Rp. 1.076.091.200,- sedangkan jumlah total SP2D ganti uang (GU)

sebesar Rp. 7.529.056.176,- Jumlah SP2D LS Rp. 6.229.612.846,-

Jumlah SP2D TU Rp. 254.400.000,- Jumlah total Penerimaan Rp.

15.089.160.222,- dari total anggaran Rp. 80.731.263.039,- atau

sebesar 18,7%

Anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp. 14.994.944.860,-

(Empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan

ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Terdiri

dari SPJ GU sebesar Rp. 7.529.056.176,-, SPJ TU sebesar Rp. 254.400.000,-

SPJ LS sebesar Rp. 6.229.612.846,- dan SPJ UP sebesar Rp. 981.875.838,-

Dari total anggaran penerimaan SP2D sebesar 15.089.160.222,- (Lima

belas milyar delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu dua ratus

dua puluh dua rupiah) terserap sebesar Rp. 14.994.944.860,- (Empat belas

milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat

puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 99,38%.

Adapun sisa SP2D sebesar Rp. 94.515.362,- sisa ini adalah sisa SP2D

UP sebesar Rp. 94.515.362,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus lima

belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan telah disetor ke Kas

Daerah pada tanggal 2 Januari 2019.

5.1.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu yang mempunyai

manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat dan yang dapat

diukur dengan satuan uang. Aset di Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain pengadaan sendiri ada juga yang hibah dari BKAD. Di

Tahun 2018 banyak belanja modal hasil dari pengadaan sendiri/SKPD. Berdasarkan hasil pengadaan BMD tahun anggaran 2018 yang

dicatat bendahara pengurus barang sebesar Rp. 1.595.853.918,- .

Berikut data aset yang diperoleh dari pengadaan sendiri amupun hibah dari BKAD tahun 2018 :

No Keterangan Aset Tetap Jumlah (Rp)

Tanah

(Rp)

Peralatan

Mesin (Rp)

Gedung dan

Bangunan

(Rp)

Jalan, Irigasi,

dan Jaringan

(Rp)

Aset Tetap

Lainnya (Rp)

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

(Rp)

Saldo awal 31 Desember

2017 (Audited) 0 11.731.107.926 2.624.952.029 1.688.000 49.856.220 0

14.407.604.175,00

A Penambahan

1 Belanja Modal 0 606.217.400 464.313.000 149.194.000 0 0

1.219.724.400,00

2 Kapitalisasi Non Belanja

Modal 0 0 0 0 0 0 0

3 Terima Hibah 0 2.830.000 373.299.518 0 0 0 376.129.518,00

4 Transfer dari OPD Lain 0 0 0 0 0 0 0

5 Mutasi dari Aset yang lain

dalam 1 OPD 0 0 0 0 0 0 0

6 Mutasi dari Persediaan 0 0 0 0 0 0 0

7 DEKON/TP 0 0 0 0 0 0 0

8 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Penambahan

(1+2+3+4+5+6+7+8)

0 12.340.155.326 3.462.564.547 150.882.000 0 0 16.003.458.093

B Pengurangan

9 Penghapusan 0 0 0 0 0 0 0

10 Hibah Keluar 0 0 0 0 0 0 0

11 Transfer ke OPD Lain 0 0 0 0 0 0 0

12 Mutasi ke Persediaan 0 0 0 0 0 0 0

13 Mutasi dari Aset yang lain

dalam 1 OPD 0 0 0 0 0 0 0

14 Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Pengurangan

(10+11+12+12+14) 0 0 0 0 0 0 0

Total (9-14) 0 12.340.155.326 3.462.564.547 150.882.000 0 0 16.003.458.093

5.1.4 Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

mempunyai kewajiban (hutang) atas pembayaran Telp, Air, dan Listrik

sebesar Rp. 3.859.390 terdiri dari Pembayaran Telp sebesar Rp.

1.700.414, Pembayaran Air sebesar Rp. 2.021.400 dan Pembayaran

Listrik sebesar Rp. 137.576.

5.1.5 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Berhubung di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tidak mempunyai

kewajiban maka ekuitas dana tidak bisa dihitung.

BAB VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

6.1 Umum

Secara umum kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul dapat diuraikan menjadi :

6.1.1 Administrasi

Keberadaan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah

diamanatkan oleh UU No 24 tahun 2007, Permendagri No 46 Tahun

2008 sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang

penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Bantul No

05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana serta Perda

Kabupaten Bantul No 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.


mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Tipe A

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun

2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan /

melaksanakan fungsi penunjang sebagai koordinator, komando dan

pelaksana dalam bidang penanggulangan bencana baik pada masa

pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.


dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun

2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan

bidang kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan bencana, penanganan

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub urusan

bidang kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan bencana,

penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi serta sub

urusan bidang kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang

tugas dan fungsinya.


merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan

pengurangan resiko bencana. Permasalahan-permasalahan dan

hambatan yang dihadapi oleh BPBD Bantul saat ini tidak berdampak

serius terhadap capaian visi dan misinya

Secara administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul jauh lebih baik dibanding waktu masih tipe B.

Kegiatan Administrasi yang meliputi penerimaan, proses, pelaksanaan

dan penyimpanan surat–menyurat sudah mulai tertata, sehingga hasil

pelaksanaan suatu kegiatan dapat dipadukan dengan bidang-bidang

yang lain. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan secara rutin sudah

dilaksanakan/ dibuat sehingga evaluasi kegiatan bisa di evaluasi

secara optimal.

6.1.2 Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci

keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia pada Badan

Penanggulangan Bancana Daerah Kabupaten Bantul berjumlah 236

orang terdiri dari 31 orang ASN dan 205 orang non ASN.

a) ASN BPBD.

ASN BPBD dapat dikelompokkan berdasar jenjang pendidikan,

golongan dan jenis kelamin.

Tabel VI.1 ASN BPBD Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Jenis Pendidikan Jumlah (orang)

1. SD 4

2. SMP 4

3. SMU 8

4. D3 3

5. S1 6

6. S2 6

JUMLAH 31

Sumber : BPBD, 2018

Tabel VI.2. ASN Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah (orang)

1. Golongan I 3

2. Golongan II 6

3. Golongan III 16

4. Golongan IV 6

JUMLAH 31

Sumber : BPBD, 2018

Tabel VI.3 ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang)

1. Perempuan 2

2. Laki-laki 29

JUMLAH 31

Sumber : BPBD, 2018 b) Non-ASN BPBD sebagai personel Satuan Tugas

Tabel VI.4 Non ASN (Satgas BPBD) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Jenis Pendidikan Jumlah (orang)

1. SD 2

2. SMP 16

3. SMU 152

4. D3 5

5. S1 30

6. S2 0

JUMLAH 205

Sumber : BPBD, 2018

Tabel VI.5 Non ASN BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang)

1. Perempuan 27

2. Laki-laki 178

JUMLAH 205

Sumber : BPBD, 2018

6.2 Khusus

Beberapa hal yang sepantasnya mendapatkan perhatian adalah:

a. Data Demografi

b. Peta rawan bencana per dusun

c. Peningkatan pemberdayaan FPRB ( Forum Pengurangan Risiko Bencana )

d. Kerja sama lintas Daerah, lintas sektor

e. Simulasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana

f. Pelatihan pelatihan kebencanaan

g. Kajian akademis penilaian akibat bencana pada suatu wilayah

Capaian Sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam

kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tercapai Sangat Tinggi lebih

dari 100%. Hal ini dilihat dari indikator persentase desa tangguh bencana

sampai dengan tahun 2018 yang tercapai 147,33% dari target 25,34%

terealisasi 37,33%. Capaian ini menyumbangkan 111,98% dari target akhir

RPJMD tahun 2021 adalah 52% desa tangguh bencana.

Desa tangguh bencana yang terealisasi sampai dengan tahun 2018

sebanyak 28 (dua puluh dua) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang

ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Mulyodadi, Tirtohargo,

Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo, Mangunan, Jatimulyo,

Wukirsari, Kebonagung, Parangtritis, Srigading, Seloharjo, Selopamioro,

Munthuk, Karangtengah, Girirejo, Imogiri, Trimulyo, Sriharjo, Srimartani,

Donotirto, Panjangrejo, Sidomulyo, Wonokromo, Srihardono, Bangunjiwo.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana dilaksanakan melalui 2 (dua)

anggaran yaitu APBD I dan APBD II, Adapun Anggaran yang dibiayai dari

APBD I Di Tahun 2018 yaitu Desa Sriharjo, Srimartani, Donotirto,

Panjangrejo, Sidomulyo, Wonokromo sedangkan Anggaran yang diampu

APBD II dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000 yaitu desa Srihardono,

Bangunjiwo. Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus

menerus dan memperhatikan banyak faktor kesiapan masing-masing desa.

Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung dengan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang

sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran

masyarakat tentang perilaku kesiapsiagaan dan penyelamatan saat terjadi

bencana.

Di sepanjang tahun 2018 Program dan kegiatan yang menunjang

urusan kebencanaan adalah :

1. Sekolah Siaga Bencana, Tahun 2018 Pembentukan Sekolah Siaga

Bencana sebanyak 2 (dua) sekolah yang dari anggaran APBD II yaitu 2

sekolah siaga bencana yaitu SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah, dan

SD Muhammadiyah Insan dilaksanakan mandiri. Sampai dengan tahun

2018 ada sebanyak 12 (dua belas) sekolah, yaitu SD Parangtritis, SD Ar

Raihan, SMP 2 Imogiri, SMA 1 Kretek, SMA 1 Bantul, SMA 2 Bantul,

SMK Kelautan Bantul, SD 1 Trirenggo, SMP 1 Pandak, SMP 2 Dlingo,

SMP 2 Kretek, SD Unggulan Aisyiyah

2. Relokasi Korban Bencana, Di tahun 2018 kegiatan Relokasi Korban

bencana diperuntukkan untuk 10 KK yaitu :

- Ngadiyem alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Aris Diyanto alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Sogi alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Giyanto alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Ngagiman alamat Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Saliyem alamat Mangunan RT 16, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Paeso alamat Kanigoro RT 29, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Sutiyo alamat Cempluk RT 02, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Sugiman alamat Kanigoro RT 29, Mangunan, Dlingo, Bantul

- Suwardi alamat Cempluk RT 01, Mangunan, Dlingo, Bantul

3. Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi

respons time 15 menit. Di tahun 2018 respons time mencapai 100%

Wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terhadap

bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun adalah banjir, tanah

longsor, angin ribut, kebakaran, abrasi dan erosi. Dari seluruh kejadian

bencana di Kabupaten Bantul, yang paling menonjol adalah banjir, tanah

longsor, angin ribut dan kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam

penanggulangan bencana, yaitu “Mewujudkan ketangguhan dan

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” sehingga mampu

mengamankan hasil-hasil pembangunan termasuk mengantisipasi dampak

bencana.

Kejadian dan lokasi bencana yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat dilihat

pada Tabel VI.6 berikut :

Tabel VI.6 Data Kejadian di Kabupaten Bantul Tahun 2018

NO KECAMATAN

Tan

ah

Lo

ngso

r

An

gin

Ke

n

ca

ng

Ke

ba

kara

n

laka

Su

ng

ai

Ero

si

Ab

rasi &

Ge

lom

ban

g

Pa

san

g

Laka

Su

mur

Da

ha

n P

ata

h

Po

ho

n T

um

ban

g

Ru

ma

h R

obo

h

Laka

La

ut

Ba

njir

Ke

cela

kaa

n

Ke

rja

Tan

ah

Am

bla

s

Ge

mp

a y

g

dira

saka

n d

i D

IY

Dam

pak

(Tit

ik)

Jum

lah

Kej

adia

n

1 BANTUL 0 27

Januari = 9 Februari = 2

Maret 2 April = 3 Mei = 0 Juni = 0 Juli = 0

Agustus = 0 September =

0 Oktober = 1

November = 0 Desember = 5

18 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0

Januari = 6 Februari = 2

Maret = 5 April = 19 Mei = 11 Juni = 17 Juli = 10

Agustus = 12 September = 5

Oktober = 7 November = 2 Desember = 11

2 BANGUNTAPAN 0 144 23 1 1 0 0 1 9 1 0 0 0 0

3 PIYUNGAN 9 10 11 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

4 SRANDAKAN 0 7 1 0 0 1 0 0 3 0 5 0 0 0

5 SANDEN 0 14 9 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0

6 KRETEK 0 1 4 0 0 1 0 0 10 0 10 0 0 0

7 PUNDONG 2 8 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

8 JETIS 1 19 15 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0

9 SEWON 0 16 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

10 KASIHAN 0 27 21 0 2 0 0 0 17 1 0 0 0 1

11 DLINGO 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 PAJANGAN 0 11 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

13 PANDAK 0 8 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

14 SEDAYU 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 PLERET 4 27 11 0 1 0 0 0 10 1 0 0 1 0

16 IMOGIRI 2 26 36 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

17 BAMBANGLIPURO 0 19 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1

JUMLAH 23 22 208 4 8 3 1 3 80 5 16 0 1 3 97

Total 474

Upaya pencegahan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa

ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di

kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase,

pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya.

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana:

1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi

tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum;

2. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah

mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah,

puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko;

3. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga

bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

Jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada table VI. 7 di bawah

ini.

Tabel VI. 7

Potensi Bencana di Kabupaten Bantul

No. Jenis

Bencana

Lokasi yang berpotensi

1 Tanah longsor Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pajangan,

Piyungan, Pleret, Pindong, Sedayu, Sewon

2 Angin kencang Seluruh wilayah Kabupaten Bantul

3 Kekeringan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri,

Pundong

4 Banjir Imogiri, Pajangan, Pleret, Sewon,

Banguntapan, Jetis, Kasihan, Piyungan,

Pundong, Kretek, Pandak, Srandakan, Bantul

5 Gempa bumi Seluruh wilayah Kabupaten Bantul

7 Tsunami Srandakan, Kretek, Sanden

8 Abrasi/Erosi Kretek, Imogiri, Banguntapan, Kasihan,

Pleret, Sewon, Pajangan, Piyungan

9 Kebakaran Seluruh wilayah Kabupaten Bantul

10 Banjir Lahar

Dingin

Sepanjang aliran sungai Code, Gajahwong,

Winongo, dan Opak Kalikuning

Sumber: BPBD, 2018

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini

tidak mengurangi berbagai pihak untuk menyampaikan saran dan kritik agar

pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

mampu lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Bantul

tercinta.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - bpbd.bantulkab.go.id filePendahuluan Kebijakan Akuntansi Pemerintah...

Documents

Transcript of CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - bpbd.bantulkab.go.id filePendahuluan Kebijakan Akuntansi Pemerintah...